KEBIJAKAN NASIONAL DAN STRATEGI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES
Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Workshop Pengendalian dan Penanggulangan Bahaya Penyakit Rabies Banda Aceh, 13 – 15 Oktober 2016 Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
Dasar Hukum 1. UU no. 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular 2. UU No. 16 th 1992, Tentang Karantina Hewan 3. UU no. 18 tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jo UU No. 41 tahun 2014 4. PP No. 47 tahun 2014, tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 5. Permentan no. 61 tahun 2015, tentang Pemberantasan Penyakit Hewan
Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
Tujuan: 1. Mempertahankan wilayah bebas penyakit tetap bebas 2. Menurunkan tingkat prevalensi/kasus penyakit di daerah tertular/endemis berat 3. Menurunkan tingkat prevalensi/kasus penyakit di
wilayah tertular/endemis ringan menjadi 0 kasus atau serendah-rendahnya. 4. Pembebasan penyakit
Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
Sumber: Direktorat Kesehatan Hewan 2016
Pemerintah daerah Asosiasi kesejahteraan hewan
Pemerintah Pusat
Legislasi
Dokter hewan swasta
Masyarakat Promosi dan edukasi kesejahteraan hewan
Universitas
Kepemilikan yang bertanggungjawab (kendali kelahiran, registrasi dan identifikasi anjing)
Program pengendalian anjing liar
Media
Kelembagaan nasional dan regional lainnya
Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
PROV. KALBAR
PULAU NIAS SUMUT
PROV. JABAR
: Bebas
: : : : :
:
1 – 23 kasus
:
24 – 113 kasus
Kab. Sitaro SULUT
PROV. BALI FLORES PROV. NTT
: 114 – 238 kasus : 239 – 492 kasus
Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
• Add your text here
Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
Pendekatan PULAU/KEPULAUAN
Grand Design
STRATEGI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN RABIES 1.VAKSINASI, 2.Manajemen Populasi • Kontrol Popuasi • Eleminasi Selektif 3. Surveilans 4. Pengawasan Lalulintas HPR 5. KIE Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
Menurut lokasi: • Anjing urban • Anjing pedesaan Menurut tingkat keliaran: • Anjing berpemilik, dilepasliarkan • Anjing tidak berpemilik, dilepasliarkan • Anjing liar (anjing domestik berbalik menjadi liar)
Menurut fungsi: • Anjing masyarakat • Anjing pemburu • Anjing kesayangan • Anjing peternakan • Anjing transportasi • Anjing konsumsi Sumber: Mariela Varas (OIE)
• Kebijakan Registrasi Anjing sampai saat ini belum ada yang mengaturnya. • Draft Permentan Lalu Lintas HPR antar negara dan antar wilayah Anjing yang akan dilalulintaskan harus memiliki identitas dalam bentuk paspor dan microchip. • Masalah utama dalam pengendalian dan pemberantasan Rabies Anjing yang diliarkan
Hasil Monitoring Pasca Vaksinasi Rabies NO
PROVINSI
JML SAMPEL
HASIL PENGUJIAN Protektif
(%)
Tdk Protektif
(%)
274
51
18,61
223
81,39
1.900
579
30,47
1321
69,53
1
Aceh
2
Sumatera Utara
3
Riau
126
46
36,51
80
63,49
4
Sumatera Barat
506
236
46,55
270
53,45
5
Jambi
245
107
43,67
138
56,33
6
Bengkulu
190
25
13,25
165
86,75
7
Sumatera Selatan
335
73
21,79
262
78,21
8
Lampung
672
210
31,25
462
68,75
4.248
1.327
31,24
2.921
68,76
Jumlah Ket. : Sumber Data Balai Veteriner
Manajemen populasi HPR dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan antara lain: • Sterilisasi anjing jantan dan betina dengan cara pembedahan atau kimiawi (obat) • Pembangunan tempat penampungan anjing (dog shelter) bagi anjing yang tidak berpemilik, • Penetapan daerah-daerah tanpa anjing (dog control area) seperti di rumah sakit atau lokasi lain dimana keberadaan anjing akan menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. • Pengelolaan sampah dan tempat pembuangan sampah yang lebih baik (trash management), • Anjing tidak berkeliaran di luar rumah atau diikat dengan tali tidak lebih dari 2 (dua) meter. • Eliminasi selektif dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan Direktorat Kesehatan Hewan
http://ditkeswan.pertanian.go.id
PERMASALAHAN UTAMA : • Cakupan vaksinasi • Belum ada sistem registrasi anjing • Pengendalian populasi anjing belum optimal dilakukan • Pengawasan lalu lintas anjing masih lemah • Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penyakit
rabies dan tatacara pemeliharaan anjing masih kurang • Pengendalian masih bersifat sektoral dan terfokus pada Post exposure
• Sistem surveilans terpadu belum berjalan dengan baik
TERIMA KASIH
