TOR Rencana Kajian Perubahan PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2011 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN BBK
DISIAPKAN : SUBAG. PENGEMBANGAN WILAYAH - BP BATAM TA. 2014
I.1 KEDUDUKAN BATAM DI ERA OTONOMI DAERAH Sesuai UU 32 tahun 2004, untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah (Pusat) dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang diperuntukan sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan/atau Pelabuhan Bebas. Undang undang yang terkait dengan penetapan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah UU 44 tahun 2007, sedangkan yang terkait dengan KPBPB Batam adalah PP 46 tahun 2007 dan PP 5 tahun 2011. Suatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan khusus, maka menurut UU 26 tahun 2007 (Penataan Ruang), kawasan tersebut berstatus sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan menurut PP 26 tahun 2008, terdapat 76 wilayah yang ditetapkan sebagai KSN yang salah satunya adalah Batam Di era otonomi daerah ini, penyelenggaraan pemerintahan di kota Batam tidak dapat disamakan dengan keumuman wilayah yang lainnya dikarenakan kota Batam termasuk KSN (strategis dibidang ekonomi dan hankam). dengan kekhususan (lex specialis) sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB-Batam) 1.2 KEDUDUKAN PERPRES 87/2011 DALAM HIERARKHI RENCANA TATA RUANG Batam sebagai KSN berimplikasi pada penataan ruang (Perencanaan, Pemanfaatan & Pengendalian) yang berbeda dengan keumuman wilayah yang lain. Dalam hal penataan ruang kawasan Batam, Bintan dan Karimun diatur dengan Perpres 87 tahun 2011 sedang keumuman wilayah yang lain diatur dengan Perda RTRW. Perpres 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasn Batam Bintan Karimun (RTRKBBK) adalah alat koordinasi dan alat operasional pelaksanaan penataan ruang kawasan BBK. Dengan fungsinya tersebut maka Perpres 87 tahun 2011 sudah seharusnya dapat menjembatani antara kepentingan Pemerintah (Kementrian), Badan Pengusahaan (BP) Kawasan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Swasta, serta dapat mengatasi berbagai persoalan lapangan dan memberikan kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan penataan ruang.
1.3 MASALAH KETERPADUAN Supaya peran sebagai alat operasional dan alat koordinasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kiranya perlu kajian lebih terperinci, yang antara lain mengenai hal hal berikut : • Keterpaduan antara Perpres 87 tahun 2011 dengan peraturan perundang undangan terkait penataan ruang, antara lain dengan UU 26/2007, PP 26/2008. UU 44/2007, PP 46/2007 dan PP 5/2011 • Keterpaduan antara Perpres 87 tahun 2011 dengan pola ruang yang sudah ada. • Keterpaduan antara Perpres 87 tahun 2011 dengan kaidah akademis dalam perencanaan tata ruang (rencana pola ruang dan struktur ruang) • Keterpaduan antara Perpres 87 tahun 2011 dengan kebijakan pengembangan yang tertuang dalam Road Map BP Batam dan kebijakan lainnya • Keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang, dalam hal bidang bidang dan kewenangan instansi pelaksananya • Ketidaksesuaian dan hal hal yang terlewatkan pada isi pasal per pasal, peta peta dan indikasi program utama Dengan pertimbangan pada hal-hal tersebut dan karena menurut peraturan perundang undangan dimungkinkan adanya revisi setiap 5 (lima) tahun, maka akan dilakukan kegiatan jasa konsultansi Rencana Kajian Perpres 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) untuk mendapatkan materi yang dapat diusulkan dalam rangka peninjauan kembali Perpres 87/2011 di tahun 2016 II MAKSUD dan TUJUAN Maksud kegiatan jasa konsultansi Rencana Kajian Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) adalah ketersediaan dokumen yang berisi kajian konverhensif terhadap hal hal yang terkait dengan Perpres 87 tahun 2011. Tujuannya adalah sebagai bahan usulan pada Pemerintah dalam rangka upaya perbaikan (revisi) Perpres 87 tahun 2011 sehingga fungsinya sebagai alat koordinasi dan alat operasional pembangunan dapat tercapai.
III LINGKUP PEKERJAAN Lingkup jasa konsultansi Rencana Kajian Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) adalah tinjauan terhadap kawasan Batam, yang secara garis besar meliputi : 1.Tinjauan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang khususnya untuk Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) 2. Tinjauan terhadap Batam sebagai KSN beserta implikasi-implikasinya dalam hal penataan ruang. 3. Tinjauan Perpres 87 tahun 2011 beserta lampiran lampirannya 4. Tinjauan akademis terhadap kaidah-kaidah perencanaan tata ruang 5. Tinjauan terhadap visi misi BP Batam yang terperinci dalam Road Map BP Batam 6. Tinjauan penataan ruang yang ada di Batam yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang baik yang diselenggarakan oleh BP Batam maupun oleh Pemko Batam. 7. Tinjauan terhadap prosedur penyusunan Perpres dan prosedur revisi 5 tahunan 8. Kajian / analisis hasil tinjauan secara konverhensif 9. Menginventarisir hal-hal yang tidak berkesesuaian dan yang terlewatkan dalam Perpres 87 tahun 2011 10.Usulan usulan perubahan (isi, peta, indikasi program utama). IV METHODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN Melakukan tinjauan-tinjauan dan kajian-kajian serta analisa superimposed antara Perpres 87 dengan peraturan perundang undangan dan kebijakan kebijakan yang terkait penataan ruang (aspek hukum), dengan kaidah-kaidah perencanaan tata ruang (aspek akademis) dan dengan penyelenggaraan penataan ruang yang ada (praktek lapangan/realisasi) untuk menemukan hal hal yang tidak berkesesuaian dan yang terlewatkan. Membuat skema prosedur penyusunan perpres beserta kelembagaannya dan prosedur revisi serta sejauh mana keterlibatan BP Kawasan dalam penyusunan tersebut. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait secara insentif.
V PRODUK / OUT PUT Produk dari jasa konsultansi Rencana Kajian Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) berupa : •Dokumen yang berisi tinjauan dan kajian dalam bab III angka 1 s/d 7 •Dokumen analisa / superimposed dan daftar hal-hal yang tidak berkesesuaian dan yang terlewatkan. •Dokumen usulan dalam rangka revisi Perpres 87 tahun 2011 untuk kawasan Batam yang meliputi : - Usulan pasal per pasal yang mengalami perubahan - Usulan perubahan peta peta - Usulan perubahan indikasi program utama VI KOMPETENSI PENYEDIA JASA KONSULTANSI
Selain harus memenuhi persyaratan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditentukan dalam pelelangan, penyedia jasa konsultansi juga harus memahami atau dapat menjelaskan beberapa hal seperti yang tersebut dibawah ini : • Substansi yang membedakan penataan ruang di Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan keumuman wilayah lain di Indonesia • Kebijakan-kebijakan Pemerintah (Pusat) di kawasan perbatasan negara dan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) • Prosedur penyelesaian masalah tumpang tindih kewenangan dan masalah perkotaan secara umum. VII TENAGA AHLI Untuk kegiatan jasa konsultansi Rencana Kajian Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) minimal diperlukan tenaga ahli dengan kualifikasi sbb :
•S2 Urban Planning, pengalaman 15 tahun •S1 Ahli Hukum / Kelembagaan, pengalaman 10 tahun •S1 Ahli Strategi Bisnis & Investasi, pengalaman 10 tahun •S1 Ahli Perencanaan Wilayah, pengalaman 10 tahun •S1 Ahli Ekonomi Wilayah, pengalaman 10 tahun •S1 Ahli Lingkungan, pengalaman 10 tahun •S1 Ahli Arsitektur, pengalaman 10 tahun •Assisten Tenaga Ahli 6 orang, pengalaman masing masing 5 tahun, sesuai bidangnya Penyedia jasa konsultansi Rencana Kajian Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) diharuskan memerinci pengalaman dan penigasan tenaga ahli masing masing. VIII WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Waktu pelaksanaan jasa konsultansi Rencana Kajian Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) adalah 150 hari kalender.
