oleh: Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Workshop Sosialisasi Perpres 88 Tahun 2011 Makassar, 31 Oktober 2013
MATERI • Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional • RTR dan Kesejahteraan Masyarakat • Peran Kunci Pemerintah Daerah
2
RTR PULAU DAN RTR KSN • Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional • Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan disusun apabila: a) rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b) rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14
3
IKHTISAR PENETAPAN RTR PULAU DAN RTR KSN DI SULAWESI • RTR Pulau Sulawesi telah ditetapkan dengan Perpres No. 88 Tahun 2011 No.
KSN
No.
Perekonomian
KSN Lingkungan Hidup
1
KAPET Manado-Bitung (Sulut)
7
Kawasan DAS Tondano (Sulut)
2
KAPET Batui (Sulteng)
8
Kawasan Kritis Lingkungan Balingara (Sulteng)
3
KAPET Buton, Kolaka, Kendari (Sultra)
9
Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu (Sulteng)
4
KAPET Parepare (Sulsel)
10
Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo (Sultra)
5
Kawasan Perkotaan Mamminasata (Sulsel) Pertahanan dan Keamanan
6
Kawasan Perbatasan Laut RI dengan 18 pulau kecil terluar (Sulteng dan Sulut)
Sosial Budaya 11
Kawasan Poso dsk (Sulteng)
12
Kawasan Toraja dsk (Sulsel)
Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi 13
Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare (Sulsel)
14
Kawasan Soroako dsk (Sulsel) 4
INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indikator Kesejahteraan Rakyat Nasional* Infrastruktur a) Aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar: energi, sanitasi-airminum, komunikasi; b) Ketersediaan infrastruktur dasar: energi, ekonomi, komunikasi, transportasi
Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Harapan Hidup
Angka Melek Huruf Rata-Rata Lama Sekolah Pengeluaran Riil Per Kapita
Kemiskinan % Penduduk Miskin, Angka Kematian Bayi, Angka Partisipasi Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran, % Pekerja Informal
Pendidikan Angka Melek Huruf, Aksesibilitas Layanan Pendidikan, Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat dan ibu-anak, Sumberdaya Manusia, Akses Kesehatan, Pembiayaan * Dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
5
RTR DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT • RTR KSN dan RTR Pulau memiliki 2 (dua) fungsi utama terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. • Pertama, fungsi penjamin kebutuhan dasar masyarakat. • Kedua, fungsi akselerasi pertumbuhan perekonomian wilayah.
6
FUNGSI PENJAMIN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU SULAWESI – PERPRES 88 TAHUN 2011 1. Pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut
5. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara
2. Lumbung pangan padi dan jagung nasional
6. Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah
3. Pusat perkebunan kakao berbasis bisnis
7. Kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
4. Pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi
8. Kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya
9. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE)
Tujuan terkait fungsi penjamin kebutuhan dasar masyarakat
7
FUNGSI PENJAMIN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT -2 KSN terkait Fungsi Penjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat KSN LINGKUNGAN HIDUP Kawasan DAS Tondano (Sulut) Kawasan Kritis Lingkungan Balingara (Sulteng)
Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu (Sulteng) Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo (Sultra)
KSN PERTAHANAN KEAMANAN Kawasan Perbatasan Laut RI dengan 18 pulau kecil terluar (Sulteng dan Sulut)
8
FUNGSI AKSELERASI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN WILAYAH TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU SULAWESI – PERPRES 88 TAHUN 2011 1. Pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut
5. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara
2. Lumbung pangan padi dan jagung nasional
6. Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah
3. Pusat perkebunan kakao berbasis bisnis
7. Kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana
4. Pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi
8. Kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya
9. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE)
Tujuanterkait akselerasi pertumbuhan perekonomian wilayah
9
FUNGSI AKSELERASI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN WILAYAH -2 KSN terkait Fungsi Akselerasi Pertumbuhan Perekonomian Wilayah KSN PEREKONOMIAN KAPET Manado-Bitung (Sulut) KAPET Batui (Sulteng)
KAPET Buton, Kolaka, Kendari (Sultra) KAPET Parepare (Sulsel) Kawasan Perkotaan Mamminasata (Sulsel)
10
RTR DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT • Indikator kesejahteraan masyarakat, dalam kaitannya dengan RTR, dapat diringkas menjadi: a) akses dan ketersediaan prasarana dasar; dan b) tingkat kemiskinan
• RTR KSN dan RTR Pulau memiliki fungsi untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat, yang berkaitan erat dengan poin a. • Selain itu, RTR KSN dan RTR Pulau juga memiliki fungsi akselerasi pertumbuhan perekonomian wilayah, yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan poin b. 11
PERAN KUNCI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Sulawesi Selatan
Perda Sulsel 9 Tahun 2009
Gorontalo
Perda Gorontalo 4 Tahun 2011 KABUPATEN
Provinsi
KOTA
Total Kab.
Sudah Perda
Sulsel
21
21
Sulteng
10
Sulbar
Total Kota
Sudah Perda
Sulsel
3
2
9
Sulteng
1
1
5
2
Sulbar
-
-
Sultra
10
6
Sultra
2
2
Sulut
11
-
Sulut
4
1
Gorontalo
5
3
Gorontalo
1
1
TOTAL
62
41
TOTAL
11
7
*Sumber: Sekretariat BKPRN, 27 September 2013
Provinsi
12
PERAN KUNCI PEMERINTAH DAERAH - 2 Perpres
Perpres
Tujuan & Jakstra RTR Pulau/Kepulauan Strategi Operasionalisasi Struktur dan Pola Ruang
Saling Mengacu
Tujuan & Arah Pengembangan Wilayah per Pulau
Menjadi Acuan
Arahan Pemanfaatan Ruang
Saling Mengacu
Program Pembangunan per Pulau
Saling Mengacu
Arahan Pemanfaatan Ruang RTRW Prov/Kab/Kota - Perda
RPJMD - Perda
Renstra SKPD Renja SKPD
13
TERIMA KASIH
14
