Pembiayaan Pendidikan Perspektif PP 48 Tahun 2008 dengan Perpres 87 Tahun 2016 Bahan Kajian
2
1. 2. 3. 4.
SUMBER BIAYA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PEND DASAR
PEND MENENGAH
PEND DASAR DAN MENENGAH
Pemerintah/ Pemda
Pemerintah/ Pemda
Masyarakat
APBN APBD Sumbangan Sumber lain yang sah
1. 2. 3. 4. 5.
APBN APBD Pungutan Sumbangan Sumber lain yang sah
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penyelenggara Pungutan Sumbangan Bantuan Pemerintah Bantuan Pemda Sumber lain yang sah
3
LANDASAN HUKUM:
UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. UU No 20/2003 Sisdiknas Pasal 34 ayat (2) : Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
4
Pendanaan Pendidikan UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS Pasal 46 : (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat ”.
Pemerintah
Daerah,
dan
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 45 (3)
Ketentuan
mengenai
tanggung
jawab
PP. No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. 5
Pengertian Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik atau orangtua/wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
DASAR HUKUM N O 1
2
BANTUAN dan PUNGUTAN
SUMBANGAN
Pasal 51 ayat (3)
Pasal 49 ayat (1)
Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari: a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya; c. bantuan Pemerintah; d. bantuan pemerintah daerah; e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau g. sumber lainnya yang sah.
Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
Pasal 51 ayat (4)
Pasal 49 ayat (2)
Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari: a. anggaran Pemerintah; b. bantuan pemerintah daerah; c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai
Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
N O 3
4
BANTUAN dan PUNGUTAN Pasal 51 ayat (5)
8 pendidikan satuan pendidikan yang Dana diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari: a. bantuan pemerintah daerah; b. bantuan Pemerintah; c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya; e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau f. sumber lainnya yang sah.
SUMBANGAN Pasal 49 ayat (3)
Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 51 ayat (6)
Pasal 55 ayat (1)
Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari: a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan; b. bantuan dari Pemerintah; c. bantuan dari pemerintah daerah;
Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.
N O
5
BANTUAN dan PUNGUTAN
SUMBANGAN
Pasal 52:
Pasal 55 ayat (2)
Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang
Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
9
lanjutan... NO
BANTUAN DAN PUNGUTAN Pasal 52:
tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan; j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan h.
SUMBANGAN
Sumber Biaya Satuan Pendidikan Sumber biaya satuan pendidikan terdiri atas: a. Bantuan; b. Pungutan; c. Sumbangan; d. Sumber lain yang sah.
Biaya satuan pendidikan formal untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri atas: a. biaya investasi; b. biaya operasi; c. bantuan biaya pendidikan; dan d. beasiswa. Pasal 3 ayat (2)
Besaran Maksimal Biaya Satuan Pendidikan
Besaran maksimal biaya Satuan Pendidikan dihitung berdasarkan rata-rata biaya per peserta didik per sekolah per daerah yang ditetapkan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Standar Biaya Pendidikan. Sekolah yang akan menetapkan besaran biaya Satuan Pendidikan melebihi besaran maksimal biaya satuan pendidikan yang telah ditetapkan kepala daerah, wajib mendapatkan persetujuan dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pungutan Pendidikan
Pungutan menjadi salah satu sumber biaya satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali.
Pendidikan formal untuk jenjang TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat melakukan pungutan.
Pendidikan formal untuk jenjang TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan pungutan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan.
Pendidikan formal untuk jenjang TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memberi keringanan hingga pembebasan pungutan bagi siswa yang orangtua/walinya tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang.
Pendidikan formal untuk jenjang SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau masyarakat dapat melakukan pungutan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan.
Pendidikan formal untuk jenjang SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi atau masyarakat wajib memberi keringanan hingga pembebasan pungutan bagi siswa yang orangtua/walinya tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang.
Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi tidak dapat melakukan pungutan. Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan pungutan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan perincian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), laporan ketersediaan dana, dan rencana pungutan melalui surat resmi kepada orang tua/wali siswa sebelum dilakukannya pungutan. Kepala Sekolah bertanggung pengelolaan Pungutan.
jawab
atas
pelaksanaan
dan
Pungutan tidak dapat dilakukan oleh satuan pendidikan pada daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
Sumbangan Sumbangan dapat menjadi salah satu sumber biaya satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.
Dana Sumbangan dibukukan pada rekening bersama antara Komite Gotong Royong Sekolah dan sekolah yang ditandatangani oleh ketua, bendahara Komite Gotong Royong Sekolah, dan kepala sekolah.
Penggunaan dana Sumbangan oleh sekolah harus mendapat persetujuan Komite Gotong Royong Sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan kepada Komite Gotong Royong Sekolah.
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan, Pungutan, Sumbangan, dan sumber lain yang sah secara transparan kepada Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, orangtua/wali siswa, dan Komite Gotong Royong Sekolah.
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mempertanggungjawabkan penggunaan Pungutan, Sumbangan, dan/atau sumber lain yang sah secara transparan kepada orangtua/wali siswa, Komite Gotong Royong Sekolah, dan penyelenggara pendidikan.
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Sanksi Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan apabila terbukti melanggar ketentuan berupa: a. teguran tertulis; b. penundaan atau pengurangan hak; c. pembebasan tugas; dan d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan. Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila terbukti melanggar ketentuan akan diberikan sanksi oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berupa: a. teguran tertulis; b. larangan menerima peserta didik baru; dan c. pencabutan izin. Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila satuan pendidikan melanggar ketentuan atau dinilai meresahkan masyarakat. Pembatalan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari inspektorat provinsi/ kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
Simpulan 1. Pungutan yang diatur dalam PP 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu sumber biaya satuan pendidikan yang dapat dilakukan oleh: a. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
2.
Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 52 PP 48 Tahun 2008 bukanlah pungutan liar.
3. Perlu pemahaman yang benar perbedaan antara pungutan dan sumbangan, mengingat banyak praktek Pungutan yang menggunakan istilah Sumbangan.
Terima Kasih
