TINJAUAN HUKUM UU NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ORANG ASING OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BANTEN Oleh : Eva Johan e-mail : e
[email protected]
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak : Keberadaan warganegara asing semakin menigkat seiring dengan kebutuhan pasar bebas dan sumber daya manusia yang tidak lagi berbatas (borderless). Terutama sejak banyaknya investasi asing yang masuk di Provinsi Banten. Jumlah orang asing di Provinsi Banten terdapat 5687 orang, data ini belum termasuk orang asing yang masuk secara ilegal sebagai imigran ilegal. Setiap Penduduk (termasukWarga Negara Asing) mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlindungan atas Data Pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan. Pemerintah daerah dapat mengambil sebuah kebijakan tersendiri terkait dengan mengoptimalkan keberadaan orang asing di wilayahnya untuk dapa tmeningkatkan Pendapatan Aseli Daerah setempat dengan mengenakan retribusi kepada warga Negara asing yang bekerja di wilayahnya. Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Hukum, Tenaga Kerja Asing
yang dilalui untuk pelayaran internasional
PENDAHULUAN
sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia),
Letak strategis Provinsi Banten
merupakan faktor dominan bagi pesatnya
yang berada di ujung Pulau Jawa,
perpindahan
berdekatan dengan Pulau Sumatera dan
penduduk
dari
pulau
Suamtera ke Pulau Jawa. Ditambah
dipisahkan oleh Selat Sunda (perairan 164
dengan posisi wilayah Provinsi Banten
Dinamika zaman dengan berbagai
yang berhadapan dengan Laut Lepas,
AGHT (ancaman, gangguan, hambatan
Samudera
dan tantangan) dalam percaturan dunia
Negara
Hindia
yang
Republik
memisahkan
Indonesia
dengan
global dewasa ini, perlu diantisipasi
Australia, menjadikan Provinsi Banten
secara dini, perubahan politik, sosial,
“kebanjiran” Orang Asing baik yang
ekonomi dan budaya, serta iklim global,
datang untuk kepentingan pekerjaan,
termasuk
perdagangan,
transit
keberadaannya dapat juga berdampak
sebagai imigran ilegal yang akan menuju
negatif pada situasi dan kondisi nasional,
pulau Christmas Australia.1
termasuk di Provinsi Banten. Keberadaan
pelayaran
atau
arus
orang
asing
yang
Letak strategis ini, selain memiliki
orang asing dalam konteks pergaulan
keuntungan komparatif tersendiri bagi
internasional, berkonsensi menimbulkan
Provinsi Banten, seperti peningkatan
dampak positif dan negatif, untuk itu,
ekspor, meningkatnya permintaan dan
keberadaan dan kegiatan orang asing di
jasa, serta mengalirnya iklim investasi.
wilayah
Disamping itu juga, wilayah Provinsi
utamanya
Banten sangat berpotensi menimbulkan
dilakukan secara cepat, tepat, teliti, dan
dampak negatif berupa penyelundupan
terkoordinasi
barang, peredaran bisnis narkoba dan
keterbukaan
perdagangan
manusia
(human
hukum di
Republik
Provinsi
tanpa dan
Indonesia,
Banten
perlu
mengabaikan
kemudahan
dalam
memberikan pelayanan bagi orang asing
trafficking), yang keberadaannya dapat
itu sendiri.
sendi-sendi
Untuk itulah, telah menjadi tugas
perekonomian dan pertahanan keamanan
utama bagi Dinas kependudukan dan
bangsa dan NKRI (Negara Kesatuan
catatan sipil Provinsi Banten untuk
Republik Indonesia).
melakukan pengawasan dan pendataan
berpotensi
mengganggu
terhadap orang asing, dalam hal ini warga negara asing baik yang masuk secara legal maupun ilegal untuk dapat didata
1
Pulau Christmas dari Provinsi Banten hanya berjarak 120 km.
165
maksud dan tujuannya datang ke Provinsi
warganegara asing di Kota Cilegon dan
Banten
Kabupaten Tangerang yang semakin hari
agar
tidak
menimbulkan
keresahan dan mengganggu keamanan masyarakat.
Terutama
semakin meningkat jumlahnya.
keberadaan
Tabel. 1. Penduduk Provinsi Banten Menurut Kelompok umur dan Status Kewarganegaraan Status Kewarganegaraan Satuan: jiwa Warga Negara Usia Warga Negara Warga Negara Tidak Indonesia + Indonesia Asing Penduduk Ditanyakan Asing 0-4 1 049 921 262 149 1 050 332 5-9 1 067 576 258 154 1 067 988 10-14 1 057 737 234 5 162 1 063 133 15-19 1 012 276 168 6 836 1 019 280 20-24 1 023 025 138 6 976 1 030 139 25-29 1 071 635 215 3 790 1 075 640 30-34 974 922 306 1 698 976 926 35-39 876 400 362 961 877 723 40-44 725 580 367 637 726 584 45-49 560 179 335 356 560 870 50-54 422 171 289 224 422 684 55-59 272 306 200 118 272 624 60-64 189 314 116 55 189 485 65-69 128 112 67 19 128 198 70-74 88 997 36 22 89 055 75-79 42 864 19 4 42 887 80-84 24 378 10 3 24 391 85-89 7 790 7 2 7 799 90-94 3 867 1 0 3 868 95+ 2 465 2 93 2 560 10 601 515 27 259 10 632 166 Jumlah 3 392 Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2010 166
Keberadaan semakin
warganegara
menigkat
seiring
asing
angka tenaga kerja asing diprediksi masih sangat tinggi.3
dengan
kebutuhan pasar bebas dan sumber daya manusia
yang
tidak
berbatas
bahwa masih banyak orang asing di
(borderless). Terutama sejak banyaknya
Provinsi Banten yang belum terdata dan
investasi asing yang masuk di Provinsi
tercatat di Dinas Pendudukan dan Catatan
Banten. Menurut data Kepala Divisi
Sipil
Imigrasi
Budi
Maka peran Dinas Pendudukan dan
Rahmanto, jumlah orang asing di Provinsi
Catatan Sipil untuk melakukan penertiban
Banten berjumlah 5687 orang, dengan
kependudukan menjadi sangat strategis.
rincian Kitas untuk Tangerang 4736
Belum
orang, Serang 489, dan Cilegon 110
memberlakukan pungutan retribusi oleh
orang. Kitap Tangerang 170 orang,
pemerintah daerah kepada warganegara
Serang 8 orang, Cilegon 5 orang. Untuk
asing yang berada di wilayahnya untuk
kunjungan ke Tangerang 67 orang,
dapat
Serang 12 orang, Cilegon 9 orang.2 Data
Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk
ini belum termasuk orang asing yang
kesejahteraan warga mesyarakat. Seperti
masuk secara ilegal sebagai imigran
di
ilegal. Sebagai contoh, Tenaga Kerja
“menggodok” Perda terkait retribusi bagi
Asing (TKA) di Kota Cilegon tahun 2013
orang asing sebesar $100 per orang.
Wilayah
lagi
Dari data yang ada, dapat diketahui
Banten,
kota/kabupaten
lagi
masing-masing.
dimungkinkannya
mendongkrak
Kota
Cilegon
peningkatan
yang
sedang
mencapai 1.111 orang. Namun, angka
Berdasarkan paparan tersebut di
TKA tersebut baru berdasarkan data di
atas, penulis tertarik untuk membahas
125 perusahaan dari jumlah perusahaan
keberadaan orang asing di Provinsi
yang ada di Kota Cilegon yang mencapai
Banten
600 lebih perusahaan. Dengan demikian,
Banten yang dapat dioptimalisasikan
sebagai
penduduk
Provinsi
keberadaannya oleh Dinas Pendudukan 2
(http://busertransonline.wordpress.com/2010/11/ 19/imigrasi-kelas-ii-cilegon-akan-bentuk-satuanpengawasan-dan-profesi-tenaga-kerja-asing/)
3
Tenaga kerja asing di cilegon capai 1.111 , http://kabar-banten.com/news/detail/16801 diakses 19 Maret 2014
167
dan Pencatatan Sipil sebagai aset sumber
menyamakan hukum administrasi
daya manusia yang dapat diatur dan
dengan hukum surat-menyurat, atau
diawasi
ketata-usahaan.
dengan
meminimalisir keberadaan
tertib,
dampak
sehingga
negatif
Obyek
Hukum
atas
Adminsirasi juga disamakan dengan
di
obyek studi ilmu administrasi yang
orang asing tersebut
wilayah Propinsi banten. Penulis akan
mengkaji
membahas ketentuan apa saja yang dapat
bermacam-macam
memberikan kesempatan bagi Pemerintah
pemerintahan
diorganisir,
daerah
diperlengkapi
tenaga-tenaganya,
untuk
dapat
mengoptimalkan
tentang
bagaimana badan
yang
dibiayai, digerakkan dan dipimpin.4
wilayahnya,
Pemahaman ini sangat keliru,
sehingga dapat berkontribusi positif bagi
karena makna administrasi dalam
pembangunan
dengan
hukum administrasi tidak sama
meninjau Undang-Undang Nomor 24
dengan administrasi secara umum
Tahun
yang hakekatnya bersangkut paut
keberadaan tinggal
warganegara
dan
bekerja
di
daerah,
2013
asing
tentu
Tentang
Administrasi
Kependudukan yang relatif masih baru.
dengan
surat-menyurat,
administrasi
Hukum
atau
ilmu
adminsitrasi. Hukum administrasi
PEMBAHASAN I.
publik
Administrasi
adalah hukum yang bersangkut paut
Negara
sebagai Landasan Pengambilan
dengan
Kebijakan Administratif
undangan tertentu, yang berkaitan
hubungannya dengan masyarakat,
tidak memahami tentang hukum,
karrena itu hukum administrasi
muncul suatu anggapan, bahwa
masuk
studi hukum administrasi sama mempelajari
publik,
pada
kelompok
hukum
publik bukan administrasi publik.
dalil-dalil
tentang administrasi umum atau administrasi
perundang-
erat dengan fungsi pemerintah dan
Bagi banyak pihak yang
halnya
peraturan
4
Sadjijono, Memahami Beberapa bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2008, hlm. 1.
dan 168
Hukum
administrasi
mengatur
penduduk negara dan segala
hubungan antara pemerintah dengan
apa
masyarakat
wilayah
dan
mengatur
cara
yang
terdapat negara
organisasi negara ikut serta dalam
menegakkan
hubungan kemasyarakatan, yang
negara
sekaligus berfungsi sebagai kontrol
penggunaan
tindakan pemerintah. Menurut Atmosudidjo6,
5
dalam
pemerintahan
secara
nyata;
kekuasaan
ini
adalah untuk menjalankan dan
S. Jika
dalam
mencapai
Prajudi dilihat
segala
dari
secara
yuridis,
yang
menjadi
apa
sudut pandang hukum saja, maka
fungsi, tugas, kewajiban, atau
fungsi
tujuan daripada negara dalam
administrasi
(pemerintah)
mengurusi
sebagai fungsi hukum terdiri atas: a. Pengaturan
kehidupan
masyarakat;
administrasi:
penetapan peraturan-peraturan
c. Kepolisian
administrasi, berupa peraturan
penegakan
pemerintah,
langsung, yakni pengawasan
peraturan
administrasi, hukum
secara
presiden, peraturan menteri,
dan
pemeligharanaan
dan sebagainya yang bersifat
ketertiban
dan
administratif, artinya berupa
terhadap pelaksanaan hukum
penjabaran,
yang bersifat pembinaan dan
petunjuk
atau
pendidikan masyarakat;
instruksi pelaksanaan undang-
d. Penyelesaian
undang; b. Tata
yuridis terhadap
secara
pemerintahan,
penggunaan
perselisihan
administratif,
yakni
penyelesaian perkara-perkara
kekuasaan
formal
keamanan
atau
negara
persengketaan-
persengketaan
orang-orang
dapat
5
Ibid 6 S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 7374
yang
tidak
diselesaikan
oleh
Pengadilan 169
Yustisi,
yaitu
perkara-perkara
Dalam mengatur organisasi
“administrasi”.
perangkat-perangkat
Pemerintah daerah adalah sub
harus ada konsepsi yang satu, utuh
sistem pemerintah pusat. Pemberian (devolution
kewenangan
dan
of
di
berwawasan
Pemerintah
daerah
nasional.
pusat
memberi
authority) kepada unit-unit atau
wewenang kepada daerah untuk
satuan
mengatur
pemerintah
yang
lebih
wilayah
daerahnya.
rendah dan lebih kecil merupakan
Kewenangan
sesuatu kebutuhan yang mutlak dan
kewenangan dalam seluruh bidang
tidak dapat dihindari. Mengingat
pertahanan,
begitu tinggi tingkat fragmentasi
dalam bidang politik luar negeri,
sosial dalam sebuah negara, maka
pertahanan keamanan, peradilan,
ada hal-hal tertentu yang harus
moneter dan fiskal, agama serta
diselenggarakan
kewenangan
secara
lokal
daerah
kecuali
di
mencakup
kewenangan
bidang
lain.
dimana pemerintah daerah akan
Kewenangan pemerintah diserahkan
lebih
kepada
baik
ketimbang nasional. dalam
hal
menyiapkan
menyelenggarakan dilakukan
Pemerintah ini
akan
secara
daerah
dalam
rangka
desentralisasi harus disertai dengan
nasional
penyerahan
dan
pengalihan
berfungsi
pembiayaan, sarana dan prasarana,
pedoman-pedoman
serta sumber daya manusia sesuai kewenangan yang diserahkan.8
umum yang dijadikan parameter bagi penyalahgunaan pemerintah agar
pemerintah
daerah
tidak
II.
menyimpang dari prinsip negara
Administrasi Kependudukan NKRI berdasarkan Pancasila
kesatuan.7
dan UUD 1945 pada hakekatnya berkewajiban
7
8
Afan Gaffar, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 21.
memberikan
Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jakarta: PT SU, 2002, hlm.11.
170
perlindungan
dan
pengakuan
memungkinkandilaksanakann
terhadap penentuan status pribadi
ya penegakan hukum.
dan status hukum setiap Peristiwa
Setiap
Kependudukan
dan
Peristiwa
Peristiwa
Kependudukan
dan
Peristiwa
Penting yang dialami oleh setiap
Penting memerlukan bukti yang sah
penduduk yang berada di dalam dan
untuk dilakukan pengadministrasian
atau diluar wilayah NKRI.
dan
Status hukum diberikan untuk memberikan
jaminan
pencatatan
sesuai
dengan
ketentuan undang-undang.
kepada
Sesuai dengan perkembangan
penduduk
agar
memperoleh
keadilan.
Keadilan
merupakan
terjadi pada diri seseorang perlu
penegakan
memiliki
tujuan
dari
usaha
bahwa
peristiwa
bukti
penting
tertulis
yang
dalam
hukum. Tiga unsur dalam usaha
menentukan status seseorang atas
penegakan hukum dan keadilan9
kejadian-kejadian atau peristiwa-
adalah:
peristiwa, misalnya: perkawinan, perceraian,
1. Diperlukan adanya peraturan
kelahiran
kematian,
hukum yang sesuai dengan
pengakuan ankak, pengesahan anak,
aspirasi masyarakat;
maupun
2. Adanya
aparat
pergantian
nama.
Sedangkan orang tersebut harus
penegak
hukum yang profesionaldan
mendaftarkan
bermental
kejadian itu pada Lembaga Catatan
tangguh
atau
Sipil,
yang terpuji;
tersebut akan memperoleh bukti
kesadaran
masyarakat
demikian
atau
memiliki berintegritas moral
3. Adanya
dengan
peristiwa
orang
tertulis berupa Akta Catatan Sipil.
hukum
Semua akta yang dikeluarkan
yang
oleh Catatan Sipil merupakan Akta Otentikyang menandung kebenaran 9
Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987, hlm. 4.
murni , mempunyai kekuatan dan 171
kepastian
hukum,
dapat
kependudukan. Berdasarkan Pasal
sebelum
13 ayat (1) huruf i dan Pasal 14 ayat
dinyatakan oleh Pengadilan Negeri
(1) huruf i UU No. 32 Tahun 2004
dengan
tentang Pemerintah Daerah, dimana
diakatakan
tidak
palsu
ketetapan
keputusannya,
tidak
dapat
dibatalkan
atau
Pencatatan Sipil merupakan urusan
diperbaharui selain izin Pengadilan
wajib yang menjadi kewenangan
Negeri serta megikat semua pihak.
pemerintah
Dengan demikian Akta Catatan
kabupaten/kota,
Sipil tersebut merupakan hal yang
pelaksanaan diperlukan pembinaan
sangat menentukan akan kebenaran
oleh
dari suatu permasalahan apabila
tersebut sesuai Pasal 27 huruf b UU
diperkarakan.
No.
diralat
atau
lingkungan
dan
atau
Dan
dalam
internasional
Akta
pelayanan
Kependudukan
daerah
provinsi,
maka
pemerintah.
32
dan
Tahun
pemerintahan
dalam
Pembinaan
2004
tentang
daerah,
berupa
Catatan Sipil mendapat pengakuan
pemberian pedoman dan standar
yang sah.10
pelaksanaan urusan pemerintahan.
Sistem kependudukan
Pemerintah
administrasi merupakan
daerah
kewenangan dalam menjalankan
sub
sistem dari Sistem Administrasi
pemerintahan
Negara, yang mempunyai peranan
kewenangan
penting dalam pemerintahan dan
dalam
pembangunan. Sistem administrasi
meliputi:
di
suatu
daerah,
pemerintah
daerah
lingkup
kabupaten/kota
1. Perencanaan
kependudukan terdiri dari tiga sub sistem pendaftaran penduduk, sub
pengendalian
sistem pencatatan dan sub sistem
pembangunan;
pengelolaan
diberi
dan
2. Perencanaan, pemanfaatan,
informasi
dan 10
Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 3.
ruang; 172
pengawasan
tata
16. Urusan wajib lainnya yang
3. Penyelenggaraan ketertiban
umum
diamantkan oleh peraturan
dan
perundang-undangan.11
ketentraman masyarakat; 4. Penyediaan
sarana
dan
Pemerintah
prasarana umum;
berkewajiban
5. Penanganan
bidang
dan
bertanggung
jawab menyelenggarakan urusan
kesehatan;
Administrasi Kependudukan, yang
6. Penaggulangan penduduk;
dilakukan
7. Penanggulangan
dengan
masalah
sosial;
oleh
bupati/walikota
kewenangan
koordinasi
8. Pelayanan
bidang
Kependudukan,
pembentukan
pengembangan
meliputi
penyelenggaraan
Administrasi
ketenagakerjaan; 9. Fasilitas
kabupaten/kota
Instansi
Pelaksana
yang tugas dan fungsinya di bidang
koperasi, usaha kecil dan
Administrasi
menengah;
pengaturan teknis penyelenggaraan
10. Pengendalian
lingkungan
Kependudukan,
Administrasi Kependudukan sesuai
hidup;
dengan
ketentuan
Peraturan
11. Pelayanan pertanahan;
Perundang-undangan,pembinaan
12. Pelayanan kependudukan
dan
dan catatan sipil; 13. Pelayanan
penyelenggaraan
Administrasi
administrasi
pelaksanaan
umum pemerintah; 14. Pelayanan
sosialisasi
Kependudukan, kegiatan
pelayanan
rnasyarakat di bidang Administrasi
administrasi
Kependudukan, penugasan kepada
penanaman modal;
desa
15. Penyelenggaraan
untuk
sebagian
pelayanan dasar lainnya;
urusan
Kependudukan 11
menyelenggarakan Administrasi
berdasarkan asas
Ni’matul Huda, Otonomi Daeerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 100.
173
Pemerintah
tugas pembantuan, pengelolaan dan
berkewajiban
dan
bertanggung
penyajian
Data
berskala
kabupaten/kota
dan
jawab menyelenggarakan urusan
pengawasan
atas
Administrasi Kependudukan, yang
Administrasi
dilakukan oleh gubernur dengan
koordinasi
Kependudukan
provinsi
penyelenggaraan
kewenangan rneliputi,
Kependudukan.
penyelenggaraan
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung
jawab
menyelenggarakan Kependudukan yang
dilakukan
dengan
antarinstansi
urusan
supervisi,
dan
konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
Menteri
kewenangan
koordinasi
bimbingan,
nasional,
oleh
Administrasi
Kependudukan,pemberian
Administrasi
secara
koordinasi
dan
meliputi,
Sipil,pembinaan
dalam
penyelenggaraan
Pencatatan
dan
sosialisasi Administrasi
Kependudukan, pengelolaan dan
Administrasi
Kependudukan, penetapan sistem,
penyajian
pedoman, dan standar pelaksanaan
berskala provinsi dan
Administrasi
pengawasan atas penyelenggaraan
Kependudukan,
sosialisasi
bimbingan, konsultasi
pemberian supervisi,
pelaksanaan
Administrasi
Pemerintah
dan
berkewajiban
koordinasi
kabupaten/kota
dan
bertanggung
urusan
jawab menyelenggarakan urusan
Kependudukan,
Administrasi Kependudukan, yang
pengelolaan dan penyajian Data
dilakukan
Kependudukan berskala nasional
dengan
dan
koordinasi
pencetakan, penerbitan, dan
distribusi
Kependudukan
Administrasi Kependudukan.
Administrasi
Kependudukan,
Data
blangko
Dokumen
oleh
kewenangan
Administrasi
Kependudukan.
bupati/walikota
pembentukan
meliputi,
penyelenggaraan Kependudukan, Instansi
Pelaksana
yang tugas dan fungsinya di bidang 174
Administrasi
Kependudukan,
pencatatan sipil dan pengelolaan
pengaturan teknis penyelenggaraan
informasi
Administrasi Kependudukan sesuai
kependudukan serta pendayagunaan
dengan
hasilnya untuk pelayanan publik
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan,
pembinaan
dan
sosialisasi
dan pembangunan sektor lain.12
penyelenggaraan
Administrasi
Sistem
Kependudukan,
pelaksanaan
kegiatan
selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem
Kependudukan, penugasan kepada untuk
sebagian
Kependudukan
pengelolaan informasi administrasi
berdasarkan asas
tugas pembantuan, pengelolaan dan Data
berskala
kabupaten/kota,
koordinasi
Kependudukan
pengawasan
penyelenggaraan
yang
dan komunikasi untuk memfasilitasi
Administrasi
penyajian
informasi
memanfaatkan teknologi informasi
menyelenggarakan
urusan
informasi
Administrasi Kependudukan, yang
pelayanan
rnasyarakat di bidang Administrasi
desa
administrasi
kependudukan
di
tingkat
penyelenggara
dan
instansi
pelaksana sebagai satu kesatuan.13
dan atas
Undang-undang Nomor 24
Administrasi
Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
Kependudukan
mempunyai
4
substansi pokok yaitu : III. Orang Asing menurut UU No. 24 a. Pengaturan tentang hak dan
tahun 2013 tentang Administrasi
kewajiban penduduk, dimana
Kependudukan
setiap Administrasi
kependudukan
mendapat
adalah rangkaian kegiatan penataan
sama
dan penertiban dalam penerbitan
12
pendaftaran
pelayanan
untuk
berhak yang
memperoleh
Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 13 Pasal 1 angka 21 UU No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
dokumen dan data kependudukan melalui
penduduk
penduduk, 175
dokumen kependudukan, di
dalam
sisi
penduduk
Administrasi Kependudukan dan
wajib melaporkan peristiwa
Pencatatan Sipil adalah Pelaksanaan
kependudukan dan peristiwa
pengelolaan
penting yang dialami;
Administrasi
lain
setiap
hal
penyelenggaraan
Sistem
Informasi
Kependudukan
(SIAK) harus dilakukan secara b. Pengaturan
tentang
terpadu dan ON-LINE dari kab/kota
pendaftaran penduduk; c. Pengaturan
ke provinsi sampai dengan ke pusat. tentang
Penduduk
Pencatatan Sipil;
Warga
Negara Indonesia dan Orang Asing
d. Pengaturan
yang
tentang
Pengelolaan
Sistem
bertempat
tinggal
di
Indonesia.14 Orang Asing adalah
Informasi
orang
Kependudukan yang diolah melalui
adalah
bukan
Warga
Negara
Indonesia.15 Artinya Orang Asing
Informasi
adalah
Administrasi Kependudukan
orang
yang
memiliki
kewarganegaraan asing (WNA).
(SIAK).
Orang Asing tertentu, wajib Urgensi Kependudukan merupakan
memiliki Kartu tanda Penduduk
Administrasi ini
tidak
pengakuan
saja negara
Elektronik,
untuk
memudahkan
pendataan
dan
pengawasan
terhadap hak publik (tempat tinggal,
kependudukan. Penduduk Warga
pindah datang) dan hak sipil berupa
Negara Indonesia dan Orang Asing
pencatatan peristiwa penting tetapi
yang memiliki Izin Tinggal Tetap
juga output dalam wujud dokumen
yang telah berumur 17 (tujuh belas)
kependudukan (KK, KTP dan akta Catatan Sipil) dan data penduduk 14
Pasal 1 angka 2 No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 15 Pasal 1 angka 4 No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
berupa data perorangan dan data agregat. Salah satu faktor penting 176
tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
16
tahun
Pedoman dan
tentang
Undang-undang Nomor 24
Organisasi
Tahun
2013
tentang
Administrasi Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang
4. PP Nomor 37 tahun 2007
Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja
tentang Pelaksanaan Undang-
Asing.
undang nomor 23 tahun 2006
Dasar Hukum administrasi
tentang
Kependudukan:
Administrasi
Kependudukan;
1. Undang-undang 2000
Pembentukan
Nomor
23
5. PP Nomor 102 tahun 2012
tentang
tentang
Propinsi
37
Pemerintahan
atas
tahun
2007
tentang
Pelaksanaan Undang-undang
2. Undang-Undang Nomor 32 2004
Perubahan
Peraturan Pemerintah nomor
Banten;
Tahun
2006
yang telah dirubah dengan
Pemantauan
Masyarakat Asing di Daerah, dan
tahun
2014
Administrasi Kependudukan;
Negeri RI Nomor 49 Tahun 2010
Asing
Tahun
3. Undang-undang Nomor 23
pada Peraturan Menteri Dalam
Orang
Undang-Undang
Administrasi
Kependudukan, juga dapat dilihat
tentang
Dengan 23
Terakhir
tentang Pemerintah Daerah.;
orang asing (POA) di Indonesia, melalui
Kali
Nomor
Regulasi untuk pemantauan
selain
Beberapa
Nomor 23 tahun 2006 tentang
tentang
Administrasi Kependudukan;
Daerah
Sebagaimana Telah Diubah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun
16
Pasal 63 ayat (1) No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
2008 tentang Persyaratan dan 177
Tata
Cara
Penduduk
dan
Pendaftaran
sama dalam Pendaftaran Penduduk
Pencatatan
dan Pencatatan Sipil, perlindungan
Sipil;
atas Data Pribadi, kepastian hukum atas
7. Peraturan
Menteri
Dalam
informasi
Negeri Republik Indonesia
Pencatatan
Pedoman Pendokumentasian
Sipil
Penduduk Sipil
atas
hasil dan dirinya
dan pemulihan nama baik sebagai
di
akibat kesalahan dalam Pendaftaran
Daerah;
Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh
8. Permendagri Nomor 68 tahun 2012
data
dan/atau keluarganya dan ganti rugi
Hasil Pendaftaran Penduduk Pencatatan
dokumen,
mengenai
Pendaftaran
Nomor 19 tahun 2012 tentang
dan
kepemilikan
tentang
Pelaporan
Tata
Instansi
Cara
Pelaksana.
Penduduk
Penyelenggaraan
Peristiwa
Administrasi Kependudukan.
wajib
Setiap melaporkan
Kependudukan
dan
Peristiwa Penting yang dialaminya 9.
Peraturan
kepada Instansi Pelaksana dengan
Pemerintah
Undang-Undang
memenuhi
(PERPPU) Nomor 2 Tahun
diperlukan
2014 tentang Perubahan Atas
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Undang-Undang Nomor 23
Warga
Tahun
berada di luar wilayah Negara
Pengganti
2014
tentang
persyaratan dalam
Negara
Indonesia
melaporkan KESIMPULAN
Kependudukan
Setiap Penduduk (termasukWarga
Kependudukan,
yang
dan
Peristiwa
Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil
Dokumen
pelayanan
Peristiwa
Penting yang dialaminya kepada
Negara Asing) mempunyai hak memperoleh
Pendaftaran
Kesatuan Republik Indonesia wajib
Pemerintah Daerah.
untuk
yang
negara setempat dan/atau kepada
yang 178
Perwakilan
Republik
Afan Gaffar, dkk, Otonomi Daerah
Indonesia
dengan memenuhi persyaratan yang
Dalam
diperlukan
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
dalam
Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pemerintah
daerah
Deddy
sebuah
kebijakan
tersendiri
terkait
dengan
Supriady
Dadang
dapat
mengambil
Negara
Kesatuan,
Bratakusumah Solihin,
dan
Otonomi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jakarta: PT SU, 2002.
mengoptimalkan keberadaan orang
Baharuddin
Lopa,
Permasalahan
asing di wilayahnya untuk dapa
Pembinaan dan Penegakan Hukum
tmeningkatkan Pendapatan Aseli
di Indonesia, Jakarta: PT. Bulan
Daerah
Bintang, 1987.
setempat
dengan
mengenakan retribusi kepada warga
Viktor M. Situmorang dan Cormentyna
Negara asing yang bekerja di
Sitanggang, Aspek Hukum Akta
wilayahnya.
Catatan Sipil di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Ni’matul
Otonomi
Daeerah
Filosofi, Sejarah Perkembangan dan
DAFTAR PUSTAKA
Problematika, Yogyakarta: Pustaka
Buku Sadjijono,
Memahami
Pokok
S.
Huda,
Hukum
Beberapa
Pelajar, 2005.
bab
Administrasi,
Yogyakarta: LaksBang PressIndo,
PeraturanPerundangan
2008.
UU
Prajudi
Atmosudirdjo,
Administrasi
Negara,
Hukum
No.
24
Tahun
2013
Administrasi Kependudukan
Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1994.
179
tentang
