TH XIV APRIL 2017 Rp 7000,- ( Luar Aceh Rp ,- )

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

Rp 7000,- ( Luar Aceh Rp 10.000,- )

MODUS ACEH

2

Redaksi

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

TABLOID BERITA MINGGUAN

MODUS ACEH BIJAK TANPA MEMIHAK

10 Langkah Mudah Hadapi Kejahatan Siber

P e n a n g g u n g j awa b / Pimpin an Red aksi Pimpinan Redaksi Muhammad Saleh Direktur Usaha Agusniar Man a ger Mana

liput an liputan

Editor Salwa Chaira Kar tunis/Design Kartunis/Design

nternet telah mengubah gaya hidup kita, mulai dari cara menyelesaikan pekerjaan, berkomunikasi, melakukan aktivitas sosial, berbelanja, mencari hiburan semua berubah berkat keberadaan internet. Dengan segala kelebihannya yang membuat hidup terasa menjadi lebih mudah, internet memiliki sisi gelap yang mengintai penggunanya. Lengah sedikit, kita menjadi korban. Maraknya modus penyerangan melalui internet membuat para penggunanya dituntut untuk ekstra berhati-hati. Demi menjaga keamanan dan kenyamaan ketika sedang berselancar atau menggunakan layanan internet yang lain, tidaklah diperlukan pengetahuan maupun keahlian khusus mengenai kejahatan di dunia maya. Pengguna awam pun dapat berinternet dengan nyaman dan aman dengan menjalankan langkah-langkah. Misal, melindungi perangkat. Hal paling mendasar yang dapat dilakukan pengguna perangkat untuk menjaga keamanan adalah dengan menggunakan tiga teknologi murah: aplikasi antivirus, aplikasi anti-spyware dan firewall. Saat ini ada satu hal lagi yang mutlak diperlukan yaitu anti ransomware. Beberapa perusahaan penyedia jasa keamanan internet telah menyediakan software keamanan yang komprehensif dan pastinya mencakup empat aplikasi tersebut dalam satu paket murah yang mudah digunakan untuk memberikan proteksi menyeluruh terhadap perangkat. Hindari menggunakan software bajakan, selain ilegal, software semacam ini tidak akan sanggup memberikan perlindungan yang tepat. Kedua, Update Sistem Operasi, Aplikasi dan Antivirus. Penyerangan melalui internet banyak sekali yang memanfaatkan “celah” pada sistim perangkat Anda. untuk itu, update secara berkala merupakan poin paling penting dan sangat vital bagi pengguna internet. Beberapa pengembang aplikasi telah menyediakan fitur update berkala secara otomatis untuk menambah kemampuan. Ketiga, Membuat Salinan atau Backup. Backup harus dilakukan secara rutin. Pastikan data salinan disimpan di tempat yang aman. Simpan backup pada eksternal drive dengan kapasitas yang memadai, pastikan tidak terhubung sama sekali dengan komputer lain atau jaringan, karena jika komputer backup terinfeksi dengan jenis ransomware, file backup bisa jadi terenkripsi juga, bahkan jika mereka disimpan di cloud sekalipun. Jika komputer utama terinfeksi dan Anda memiliki backup di tempat yang aman, maka Anda dengan mudah dapat mengembalikan data yang terinfeksi setelah berhasil membersihkan sistem dari malware. Agar semakin aman, gunakan teknologi enkripsi (secure data) pada enternal drive atau folder yang digunakan. Sehingga jika terjadi pencurian pada perangkat enternal atau pencurian akses drive, pencuri tidak akan dapat membaca data yang ada. Keempat, Laporkan Email dan Website Phishing. Salah satu metode yang paling sering digunakan untuk melakukan penipuan adalah trik lama dengan menggunakan situs palsu. Pengguna menerima email dari alamat pengirim yang terlihat familiar dan

I

Juli Saidi

Grafis

Rizki maulana Pemasaran/Sirkulasi Firdaus, Hasrul Rizal, Ghifari Hafmar iklan M. Supral iklan/Sirkulasi Lhokseuma we/a ceh Lhokseumawe/a we/aceh

ut ara utara

mulyadi Sekret aria t/ADM ta at Yulia Sari Kep ala B a gian Keuang an Kepala Agusniar Bagian I T Joddy Fachri Wa r taw a n rt Muhammad Saleh Juli Saidi ZULHELMI azhari usman

Ko r e s p o n d e n Aceh Selatan Sabang Nagan Raya Takengon Aceh Besar Aceh Tenggara Gayo Lues Kuala Simpang Pidie, Langsa Bener Meriah Simeulue

Alama aksi Alamat Redaksi t Red Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 4 Banda Aceh. Telp (0651) 635322 email: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] www.modusaceh.com. Penerbit PT Agsha Media Mandiri Rek Bank Aceh: 01.05.641993-1 Rek Bank BRI Cabang Banda Aceh: 0037.01.001643.30.9 NPWP: 02.418.798.1-101.000 Percetakan PT. Medan Media Grafikatama

Terbit Sejak 2003

terpercaya, dengan link yang mengarahkan Anda ke sebuah portal palsu. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, sangat penting untuk melaporkan situs phishing dari browser yang digunakan, dan juga melaporkannya kepada provider antivirus Anda jika tidak mampu mengenali situs sebagai portal berbahaya. Jika website phishing meniru situs dari lembaga keuangan, segera hubungi lembaga tersebut sehingga mereka dapat mengambil tindakan cepat untuk menanggulanginya. Dengan cara ini pengguna telah membantu melindungi banyak orang dari bahaya mengunjungi situs palsu. Kelima, Ubah Password. Ada banyak cara untuk membongkar password, seperti kita tahu teknologi seperti pedang bermata dua yang bisa melibas siapa saja, jadi pastikan pengguna memiliki password yang kuat, mengubahnya secara teratur dan tidak menggunakan password yang sama untuk akun yang berbeda. Ketiga pilar ini akan membantu menjaga kunci identitas digital kita tetap aman dari penjarahan. Password yang kuat terdiri dari paling sedi-

foto-foto pribadi, kegiatan anak dan lain-lain. Facebook yang memiliki jumlah pengguna terbesar di Indonesia memiliki pengaturan privasi beragam dimana pengguna dapat mengatur dengan siapa saja ingin berbagi informasi. Kedelapan, Periksa Status Rekening Bank. Periksalah saldo rekening Anda secara rutin, tujuannya untuk mendeteksi penyimpangan atau transaksi yang tidak diketahui. Kesembilan, Amankan Chat/SMS. Jangan mudah percaya dengan berita/url yang menyebar via applikasi Chat/SMS. Seperti halnya Email phising, metode serupa digunakan oleh penyebar yang tidak bertanggungjawab. Hindari mengklik berita/tulisan yang tidak ada korelasinya dengan kita. Curigai setiap tawaran melalui short url yang ada, segera hapus tulisan yang dirasa tidak penting dan tidak perlu disebarluaskan kembali. Sepuluh, Waspada. Memahami bagaimana cara kerja hoax/phising adalah cara terbaik untuk menghindari jatuh menjadi korban. Dan berbagi pengetahuan yang kita miliki tersebut

Ilustrasi

kit 8 karakter dan mengandung unsur huruf besar, huruf kecil, angka dan karakter seperti *, ?, & dsb. Keenam, Otentikasi Dua Faktor (2FA). Developer sudah saatnya menggunakan Two Factor Authentication (2FA) dalam mengamankan akses masuk dan saat melakukan proses yang krusial, misalnya saat menyetujui pembayaran. Meskipun kita sudah mengimplementasikan beragam teknik untuk melindungi password, masih saja hal ini belum bisa memberikan jaminan menyeluruh. Namun, otentikasi dua faktor, secara signifikan akan meningkatkan tingkat keamanan, jadi manfaatkanlah. Bagi penggemar media sosial, aktifkan fitur ini. Setiap percobaan akses akan otomatis mengirimkan alert dan membutuhkan authentikasi tambahan melalui SMS atau email yang didaftarkan. Jika penjahat cyber berhasil mencuri password Anda, mereka tidak akan dapat melakukan kerusakan yang signifikan, karena mereka masih perlu memasukkan kode yang dihasilkan oleh lapisan tambahan keamanan ini. Ketujuh, Lindungi Identitas Anda. Jangan membagi informasi sensitif dan data pribadi Anda di internet. Baik itu nomor kartu tanda penduduk (termasuk foto KTP), tanggal lahir,

akan membantu banyak orang untuk terhindar dari masalah yang sama. Dengan menghentikan menyebarkannya berarti membantu orang lain mendapat kemungkinan terburuk, sama artinya menjaga properti Anda sendiri dan informasi yang tersimpan di komputer Anda. Dengan mengikuti tips ini secara menyeluruh akan dapat meningkatkan keamanan perangkat Anda dan menciptakan hambatan untuk penjahat cyber. Peningkatan kompleksitas sistem perlindungan keamanan yang kita bangun akan memperbesar kemungkinan menghentikan penjahat siber beraksi. Chrissie maryanto, Marketing Director PT Prosperita – ESET Indonesia mengatakan “Kebanyakan pengguna internet di Indonesia masih belum benar-benar memahami kejahatan siber yang mengintainya. Keterbatasan pengetahuan ini bisa menjadi bumerang bagi pengguna dan membawa malapetaka seperti kehilangan kendali atas perangkatnya dan pencurian kredensial yang menyebabkan kerugian secara finansial. Karena itu pengguna internet harus lebih mawas diri dan mulai mengimplementasikan software agar bisa berinternet dengan aman dan nyaman”. ■ Chrissie Maryanto, Marketing Director PT Prospe_rita, Jakarta

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik, Wartawan MODUS ACEH Dibekali Kartu Pers. Tidak Dibenarkan Menerima Atau Meminta Apapun Dalam Bentuk Apapun dan Dari Siapa Pun

Aceh Barat

MODUS ACEH NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

3

BISNIS UMRAH CUT MEGA TERSANDUNG PERKARA MODUS ACEH/Juli Saidi

Dugaan penipuan terhadap calon jamaah umrah berlabuh di Polres Aceh Barat. Korban diperkirakan lebih 100 orang dari Aceh Barat, Nagan Raya dan Abdya. Begitu berani! Juli Saidi umah berkonstruksi kayu, bercat kuning, Selasa, 4 April pekan lalu, tertutup rapat. Tak terlihat ada aktivitas di sana kecuali di depan rumah beberapa masyarakat yang sedang menikmati secangkir kopi dan minuman lainnya. Satu unit warung kopi berlokasi di lorong Kuini, Jalan Manek Roo, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat itu disebut-sebut juga milik pimpinan PT Azizi Kencana Wisata (AKW) Perwakilan Aceh Barat, Hj. Cut Mega Putri. Memang, persis di depan warung kopi bernama ST. Mandiri Meulaboh itu, berdiri palang kecil setinggi dua meter. Pada papan nama itu, jelas tertulis penyelenggara resmi haji plus dan umrah. “Warung itu juga miliknya, mungkin bisa tanya langsung di mana pimpinan tinggal. Kantor itu mulai tutup setelah gagal memberangkatkan jamaah umrah,” ujar pedagang kawasan Kantor PT AKW, Selasa pekan lalu. Namun, pekerja warung ST. Mandiri Meulaboh mengaku tidak tahu dan tidak kenal dengan pimpinan PT AKW Perwakilan Aceh Barat, Hj. Cut Mega Putri. Tetapi pekerja warung tadi mengaku, kantor jasa jamaah haji plus dan umrah sudah beberapa bulan tutup. “Kantornya yang warna kuning itu, tapi sudah beberapa bulan tutup. Saya tidak tahu di mana ia tinggal,” ujar pria muda, Selasa pekan lalu. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, AKP Fitriadi melalui Kanit II Eksus Reskrim Aipda Firdaus SH, Selasa, 4 April 2017 mengatakan, Reskrim Polres Aceh Barat kini sedang menangani dugaan penipuan terhadap calon jamaah umrah. Kata Aipda Firdaus, pimpinan PT AKW Perwakilan Aceh Barat,

R

Hj. Cut Mega Putri, sebagai terlapor. Kasus itu singgah di Polres Aceh Barat. Menurut Firdaus, semula Hj. Cut Mega Putri membuat laporan pimpinan PT. Azizi Kencana Wisata Sumatera Utara (Medan), Hj. Nasla Lubis. Laporan Hj. Cut Mega Putri terhadap Hj. Nasla Lubis terjadi, 28 Februari 2017. Dari laporan tersebut, tim penyidik Reskrim Polres Aceh Barat melakukan pemanggilan sejumlah saksi untuk diminta keterangan. Eh, dari pemeriksaan sejumlah saksi, malah para calon jamaah umrah justru mengaku pada polisi mereka merasa ditipu Hj. Cut Mega Putri. Itu sebabnya, dari 164 orang calon pengguna jasa jamaah umrah yang juga sudah menyetor sejumlah fulus pada rekening Hj. Cut Mega Putri, balik membuat laporan polisi. Ada 37 orang pada 14 Maret 2017 melakukan langkah hukum serupa. Calon jamaah umrah itu juga mengaku hanya mengenal Cut Mega Putri dalam urusan pemberangkatan ibadah tersebut. Mereka tidak mengenal pimpinan PT AKW Medan, Hj. Nasla Lubis. Karena itu, Aipda Firdaus menjelaskan, pertama polisi menangani laporan dari Hj. Cut Mega Putri terhadap Hj. Nasla Lubis. Polisi juga telah dua kali melakukan pemanggilan Hj. Nasla Lubis sebagai saksi, namun tak sekali pun memenuhi panggilan penegak hukum tersebut. “Pemanggilan pertama tidak datang, pemanggilan kedua juga ibu Nasla Lubis juga tidak da-

tang,” kata Firdaus di ruang kerjanya, Mapolres Aceh Barat, Jalan Swadaya, Meulaboh, Selasa pekan lalu. Sedangkan laporan polisi terhadap Hj. Cut Mega Putri, diakui Aipda Firdaus, jumlah dugaan korban sebanyak 164 orang. Setiap calon jamaah umrah melakukan setoran Rp 16 sampai Rp 22 juta dalam rekening Hj. Cut Mega Putri yaitu Bank Syariah Mandiri Meulaboh.

Drs. H. Jakfar Meski calon jamaah umrah PT AKW Perwakilan Aceh Barat sudah melakukan kewajiban mereka, namun Cut Mega Putri tak kunjung memberangkatkan mereka ke tanah suci. Sehingga, calon jamaah umrah merasa beban sosial di lingkungan mereka tinggal sendiri. Maklum, umrah bagi masyarakat tentu ibadah sakral. Aipda Firdaus mengatakan, semula para calon jamaah umrah itu dijanjikan untuk diberangkatkan pada Mei 2016, namun batal. Kemudian, November 2016 juga batal diberangkatkan. Alasannya karena tidak keluar

visa para calon jamaah umrah dimaksud. Perkara lapor-melapor itu, diakui Firdaus, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Begitupun, untuk laporan terhadap Cut Mega Putri, polisi sudah mengantongi beberapa barang bukti, seperti surat-surat termasuk bukti setoran calon jamaah umrah dan keterangan 10 saksi dari calon jamaah umrah itu sendiri. Entah karena itu, tim penyidik juga telah pernah mengadakan gelar perkara laporan tersebut di Reskrim Polres Aceh Barat. Dan, telah pula memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan pada korban (SP2HB). “Cut Mega mengakui sudah menerima setoran umrah dari Meulaboh,” kata Kasat Reskrim AKP Fitriadi, melalui Aipda Firdaus, Selasa pekan lalu. Dalam perkara pemberangkatan calon jamaah umrah itu, ditaksir jamaah rugi sekitar tiga miliar rupiah. Karena alasan itulah, Cut Mega dibidik Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan maksimal ancaman hukuman empat tahun penjara. Hj. Cut Mega Putri menerima mandat sebagai pimpinan PT. Azizi Kencana Wisata Perwakilan Aceh Barat untuk menjual paket haji plus dan umrah, 17 Februari 2009. Mandat itu ditandatangan Direktris PT AKW, Hj. Nasla Lubis. Pelaksana tugas (Plt) Kanwil Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Aceh Barat, Drs. H. Jakfar, Kamis, 6 April 2017

mengatakan, pihaknya telah memberi keterangan satu kali pada Reskrim Polres Aceh Barat. Dalam keterangannya, Kankemenag Aceh Barat memberi keterangan sesuai dokumen yang ada, terutama soal izin PT AKW Perwakilan Aceh Barat. “Kita diminta keterangan apakah PT Azizi memiliki izin, kita jawab sesuai dokumen Azizi tidak ada izin,” ujar Jakfar, Kamis pekan lalu. Bukan hanya itu, Kankemanag juga mengaku, jangankan izin, PT AKW Perwakilan Aceh Barat juga tidak pernah melapor. Begitupun, Jakfar menegaskan pihaknya tidak menyatakan perusahaan itu ilegal. “Menyangkut dengan PT Azizi tidak mengatakan ilegal,” kata Jakfar. Jelas Jakfar, untuk bisa Kementerian Agama buat paspor jamaah, pihaknya harus melihat daftar izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) di Kementerian Agama. “Ternyata PT Azizi untuk saat ini tidak ada izin. Mungkin dulu pernah ada izin, mungkin tidak diperpanjang lagi,” kata Jakfar. Namun, berlakunya rekomendasi Kementerian Agama untuk urus paspor jamaah umrah mulai berlaku tahun 2017 ini. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya tidak ada syarat tersebut. Karena itu, ke depan Jakfar mengajak jamaah agar tidak tergiur dengan bonus-bonus yang diberikan travel, tetapi lihat apakah legalitas travel masih berlaku atau tidak. Sebab, izin hanya berlaku selama tiga tahun, selanjutnya travel meski melakukan perpanjangan izin.***

4

MODUS ACEH

Aceh Barat

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

BUKAN SEKALI AZIZI INGKAR JANJI JOURNAL MONITOR

Masih ingat 93 jamaah umrah asal Sigli, Kabupaten Pidie yang terkatung-katung di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara? Nah, karena alasan visa belum keluar, mereka pun gagal umrah ke Tanah Suci. Kejadian serupa terus terjadi termasuk di Meulaboh, Aceh Barat. Polisi mengaku sudah memanggil Direktris PT Azizi Kencana Wisata, Hj. Nasla Lubis, dua kali, tapi masih mangkir. Kenapa tidak dilakukan pemanggilan secara paksa? 93 Jamaah Umroh Asal Sigli Terlantar di Bandara Kualanamu

Juli Saidi alam bahasa Arab, Azizi itu berarti kesayanganku atau kekasihku. Entah itu pula sebabnya, biro perjalanan umrah yang bermarkas di Medan, Sumatera Utara ini selalu berada di hati umat Islam Aceh yang ingin melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah. Begitupun, janji tak selamanya semanis kenyataan. Ada 93 jamaah asal Sigli, Kabupaten Pidie, Jumat, 10 Juni 2016 lalu tampak bingung di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Maklum, niat mereka menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci pada bulan Ramadhan nyaris gagal jika tak elok disebut pupus. Yang jadi penyebab, bukan belum melunasi biaya keberangkatan, tapi kecewa karena diduga telah tertipu. Padahal, berbagai persiapan telah mereka lakukan. Misal, dipeusijuek (tepung tawari) oleh keluarga. Akibatnya, jamaah itu mengaku malu pada keluarga, sahabat dan masyarakat di daerahnya. Terlantarnya para jamaah itu, karena biro perjalanan yaitu Azizi Tour dan Travel tak kunjung memberangkatkan mereka. Alasannya, tak keluar visa, sehingga terpaksa bermalam di ruang Mazzine, Bandara Kualanamu, Deli Ser-

D

dang, Sumatera Utara. Menyedikan? Itulah kenyataan yang dihadapi. Bayangkan, calon jamaah asal Aceh itu berusia rata-rata di atas 40 tahun. Mereka terpaksa tidur di lantai beralaskan ambal yang difasilitasi PT Angkasa Pura II Cabang Kualanamu. Puluhan calon jamaah umrah asal Aceh ini sudah berada di Bandara Kualanamu sejak Jumat, 10 Juni 2016. Ini sesuai jadwal keberangkatan yang dirilis Travel Azizi. Rencananya mereka akan diterbangkan langsung ke Arab Saudi melalui Bandara Kualanamu. Tapi, apa dikata. Setibanya di Bandara Kualanamu, tak satu pun perwakilan Biro Travel Azizi yang menjemput mereka. Alhasil, para jamaah kebingungan. Ada beberapa di antara mereka berinisiatif menghubungi pimpinan Biro Travel Azizi, Nasla Lubis, Namun, meski terdengar nada sambung, Nasla tak kunjung mengangkatnya. “Hapenya aktif, tapi ditutup,” kata Azmi, salah seorang calon jamaah umrah, Sabtu malam, seperti yang dilansir Serambinews.com saat itu. Tak berhenti di sini, para jamaah juga mendatangi kediaman Nasla di Jalan Tanjung, Medan Petisah dan kantornya di Jalan Sutomo, Medan Timur. Namun, tidak membuahkan hasil. Ada kesan, kerabat Nasla menyembunyikan keberadaan pimpinan Azizi Tour tersebut. “Anaknya bilang ada,

tapi adiknya bilang tidak ada. Sudah berbeda keterangannya. Kantornya juga tutup,” ungkap Azmi yang didampingi beberapa calon jamaah lainnya. Azmi dan puluhan jamaah lainnya mengaku kecewa dengan perlakuan Travel Azizi yang terkesan lepas tanggung jawab. Padahal, jadwal keberangkatan mereka sudah jelas, yakni Jumat 10 Juni 2016. Celakanya, jadwal keberangkatan jamaah umrah itu sudah beberapa kali diundurkan oleh biro perjalanan tersebut. Misal, dijanjikan 11 Mei 2016, kemudian diundur menjadi 8 Juni 2016. “Kemudian digeser lagi pada 10 Juni 2016. Sebelumnya, mereka kasih kabar ada perubahan jadwal, jadi kita gak sempat ke Medan,” kata Azmi, mewakili jamaah lainnya. Calon jamaah tersebut adalah peserta umrah yang mendaftar pada Januari 2016 lalu. Sebagian dari mereka memang sudah merasa ditipu sejak awal. Karena, harga yang mereka bayar tidak sesuai promosi. Misal, tercantum senilai Rp 16 juta. Namun, yang dibayar ke pihak travel Rp 20 juta. “Alasannya karena berangkat puasa, jadi ada tambahan biaya. Padahal, ketika mendaftar, kami akan diberangkatkan bulan Mei 2016, sebelum puasa,” sambung calon jamaah lainnya, kesal. Jamaah itu mengaku sangat terpukul dengan kejadian ini. Selain menderita kerugian materil, moril juga ikut

menjadi beban. Pria berusia sekira 50 tahun yang meminta identitasnya dirahasiakan ini mengaku malu pulang ke Sigli karena kerabat dan tetangganya sudah terlanjur tahu dirinya berangkat umrah. “Mereka ini menjadikan guru agama sebagai agen di daerah. Karena kita memandang guru agama baik, ya kita pun anggap Azizi ini baik. Jadi, mereka ini telah membohongi guru agama,” ujarnya dengan nada tinggi. Jamaah ini akhirnya ditampung sebuah organisasi kemasyarakatan Aceh di Medan dan dijamu berbuka puasa pada Sabtu malam, 11 Juni 2016. Mereka mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu kabar dari pihak Azizi, sehingga kembali ke Pidie. “Kami minta mereka tanggung jawab. Yang jelas, uang kami sudah mereka terima, tapi hak kami belum dipenuhi,” katanya. Jamaah lain, Bukhari, mengaku bahwa mereka telah membayar lunas biaya umrah untuk ke Tanah Suci selama delapan hari sebesar Rp 20 juta. Jumlah tersebut di luar dari ongkos bus yang mereka tumpangi dari Aceh menuju Kualanamu. “Kami daftar melalui salah seorang ustadz perwakilan di Aceh,” ujarnya. Kejadian yang menimpa calon jamaah umrah ini mengundang keprihatinan banyak pihak, di antaranya Kepala Perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh di Sumatera Utara, Ruslan Armas. Ia mengingatkan kepada masyarakat Aceh, sebelum berangkat umrah harus mendalami informasi biro perjalanan umrah yang akan digunakan. Informasi seperti ini, kata dia, bisa didalami di kantor Kemenag di daerah masing-masing, sehingga tak terjadi hal-hal seperti ini. “Kejadian seperti ini sudah berulangkali. Dan, bironya ini-ini saja. Ke depannya, cek lagi, apakah travel yang akan digunakan sudah baik,” ujar Ruslan. Sementara itu, pihak travel Azizi yang ditemui media ini, Kamis pekan lalu, di Kantor Perwakilan Aceh, Jalan Muhammad Jam, Banda Aceh mengaku, hanya kali ini jamaah yang menggunakan jasa travel Azizi bermasalah. Sebelumnya, diakui tidak pernah terjadi. Menurutnya, kejadian seperti ini adalah kesalahan pada agen, yakni ustadz Mutawalli. Karena pihaknya telah menyampaikan jika jadwal keberangkatan para calon jamaah tanggal 20 Juni 2016, karena visa para calon jamaah itu belum turun dari kantor Azizi Pusat di Medan. “Namun, mereka tetap nekat pergi, sementara visa belum keluar. Agen mereka, ustadz Mutawalli, dia orang Sigli,” ujar Lisnawati,

pegawai yang bertugas hari itu. Lisnawati menjelaskan, hingga saat ini, para calon jamaah umrah yang sempat terlantar di Bandara Kualanamu telah kembali ke Sigli. Dan, kemungkinan mereka akan diberangkatkan pada tanggal 20 Juni 2016 ini memang terjadi penundaan, “Mungkin karena banyak calon jamaah yang harus diberangkatkan, sehingga stok visa terbatas,” tambahnya. Ia juga mengatakan, sebagai kantor cabang, pihaknya di Banda Aceh tidak ada pimpinan. Mereka hanya bertugas sebagai pegawai dan sebatas menerima pendaftaran, baik para calon jamaah umrah maupun calon jamaah haji plus. Sementara, kebijakan keberangkatan di kantor pusat. “Seperti jadwal keberangkatan dan turunnya visa. Kami di sini hanya bertugas memberitahukan tiga hari menjelang keberangkatan. Jadi, jikapun ada yang protes, maka mereka protesnya ya ke Medan,” tambah Lisnawati. Terlantarnya 93 calon jamaah umrah asal Pidie di Bandara Kualanamu bukanlah peristiwa tunggal dari pelayanan Azizi Tour dan Travel. Tapi, Kamis 28 April 2016 juga terjadi hal serupa. Sepuluh calon jamaah umrah asal Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie mendatangi Azizi Tour dan Travel Cabang Aceh di Banda Aceh. Mereka memprotes pengunduran jadwal keberangkatan umrah dari 29 April 2016 menjadi 9 Mei 2016. Perubahan tersebut rupanya bukan cuma sekali, melainkan telah terjadi beberapa kali. Sebelumnya, para calon jamaah dijadwalkan berangkat pada 18 April 2016, diubah jadi 25 April 2016, kemudian ditunda menjadi 29 April 2016, kemudian dengan gampang ditunda hingga 9 Mei 2016. “Alasannya belum keluar visa. Kenapa enggak diberitahu jauh-jauh hari?!” kata salah seorang jamaah umrah. Sedangkan pihak travel saat itu mengaku, jika penundaan berangkat tersebut karena visa para jamaah itu belum keluar. Kini, setelah Pidie, nasib apes serupa juga dialami jamaah di Meulaboh, Aceh Barat. Namun, jajaran kepolisian di Polres Aceh Barat mengaku, sudah mulai menyidik kasus ini. Hanya saja, Direktris PT Azizi Kencana Wisata, Hj. Nasla Lubis, sudah dua kali dipanggil untuk dimintai keterangan, tapi belum memenuhi panggilan. Agaknya, polisi sudah pantas melakukan langkah jemput paksa. Berani?***

Kriminal

MODUS ACEH NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

5

Mengajar Buah Hati Mencuri SERAMBINEWS.COM

Sindikat pencurian di Bireuen

Pekerjaan yang dilakukan keluarga asal Desa Bies Baru, Kecamatan Bies Baru, Kabupaten Aceh Tengah ini tak layak ditiru. Betapa tidak, sejak kecil anaknya sudah diajari mencuri. Akibatnya, dihakimi warga Bireuen hingga babak belur. Zulhelmi

enggunakan mini bus pribadi jenis Chery warna merah marun tahun 80-an, satu keluarga asal Desa Bies Baru, Kecamatan Bies Baru, Kabupaten Aceh Tengah berangkat ke Bireuen, Rabu, 5 April 2017. Dalam kendaraan itu, terdapat tujuh penumpang. Mobil itu dikemudikan Muhammad Isa (30). Sementara, penumpang lainnya, dua wanita dewasa yakni Hasanah (33), Hamisah (32), Ismariana (bayi), Rosiana (15) pelajar sekolah menengah atas (SMA) kelas 1, Zuhra Agustina (7)—keduanya anak dari Hasanah. Seorang lagi Hazni (10) anak pasangan Muhammad Isa dengan Hamisah. Nah, keluarga ini kabarnya menuju pantai Kuala Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Bireuen untuk berekreasi. Namun, sebelumnya, mereka singgah di dua kedai kelontong. Di dua kedai ini, keluarga itu berpura-pura membeli dalam jumlah yang banyak. Ternyata, itu hanya aksi tipuan saja. Sebab, ketika tawar-

M

menawar terjadi, seketika anak perempuan bersamanya beraksi alias menyelonong ke meja kasir dan mengambil uang. Peristiwa itu terjadi di Kedai Simpang Pucok Alue, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Usai melakukan aksi tersebut, keluarga ini kemudian tancap gas dan berhenti di Kedai Simpang Abek Usong. Nah, di sini, mereka melakukan aksi yang sama. Namun, aksi itu tercium pemilik toko. Akibatnya, keluarga ini lari dan dikejar warga. Nahas, saat kejar-mengejar, mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan satu mobil Jazz di Jalan Adam Batree. Saat itulah, Muhammad Isa, pengemudi mobil Chery, dihajar warga karena diteriaki penculik anak. Beruntung, aksi itu berhasil diredam aparat kepolisian Bireuen. Tidak hanya kepada sopir, mobil milik mereka juga menjadi sasaran amukan warga. Aparat kepolisian dibantu beberapa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) membawa Muhammad Isa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah Bireuen, guna perawa-

tan medis. Sementara, enam lainnya diamankan di Mapolsek Kota Juang. Usai perawatan itu, Muhammad Isa dan anggota keluarganya diboyong ke Mapolres Bireuen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peristiwa tersebut terjadi, Rabu, 5 April 2017. Lalu, aparat Kepolisian Bi-

AKBP Heru Novianto

reuen langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, diperoleh informasi bahwa dua wanita dewasa tadi masuk ke dalam kedai kelontong milik Musliadi di Simpang Pucok Alue dengan cara berpura-pura membeli barang 12 sak beras, 10 lemping telor ayam, 15 kotak air mineral, satu kilogram mie hun dan 1,5 kilogram kacang tabah hingga total Rp 2.215.000. Sementara, dua anak perempuannya masuk ke dalam toko dan berdiri dekat meja kasir. Setelah bon barang yang dibeli dicatat pemilik kedai kelontong, seorang wanita tadi menyebutkan kepada pemilik toko untuk konfirmasi dulu kepada bosnya yang ada di dalam mobil.

Namun, mereka yang tadinya di dalam toko semua keluar dan naik mobil, lalu pergi tanpa jadi membeli. Tingkah laku itu membuat pemilik toko curiga, sebab satu dari pembeli “nakal” tadi mengambil parfum. Untuk memastikan itu, Musliadi pemilik toko kemudian membuka rekam CCTV yang dipasang di kedainya. Ternyata, bukan hanya parfum yang diambil, anak perempuan itu juga mengambil uang dalam laci meja kasir. Tak terima atas tindakan itu, Musliadi langsung mengejar. “Saat itu, saya melihat mobil Chery parkir di depan toko Ismail kawasan Blang Bladeh, kemudian saya pun mendekati mobil itu. Sopir yang mengemudi mobil itu menghardik saya dengan kata-kata, ‘Ada apa?!’”. Lalu, tancap gas alias melarikan diri ke arah Kota Bireuen,” jelas Musliadi. Saat itu, Musliadi dibantu warga lain, menggunakan sepeda motor dan mengejar mobil tersebut. Nahas, mobil Muhammad Isa bertabrakan dengan sebuah mobil Jazz di Simpang Adam Batree. Nah, ketika itulah, sopir dihakimi massa karena diteriaki penculik anak. Massa meyakini penculik anak lantaran di dalam mobil itu ada empat orang anak. Dari hasil pengembangan aparat Kepolisian Bireuen terhadap satu keluarga asal Kabupaten Aceh Tengah, yang dihajar

warga Bireuen, Rabu, 5 April 2017, karena diduga penculik anak, ternyata mereka pelaku pencurian. Kapolres Bireuen, AKBP Heru Novianto SIK, dalam konferensi pers, Kamis 6 April 2017 menjelaskan kronologi kejadian. Katanya, berawal dari kejar-kejaran antara warga dengan para pelaku yang menggunakan mini bus Chery. “Karena takut tertangkap, pengemudi mobil Chery itu terburu-buru hilang kendali dan bertabrakan dengan mobil jenis Jazz. Saat itulah, mobil berhenti dan kemudian warga mengerubuti, sehingga terjadi pemukulan,” terang Heru. Dari kejadian itu, kata Heru, pihaknya kemudian melakukan pengungkapan apa yang terjadi sebenarnya. “Awal permasalahan, terjadi pencurian yang dilakukan anak kecil dari tersangka di salah satu Kedai Simpang Abeuk Usong,” jelasnya. Sebut Kapolres Heru, ada tujuh orang dalam satu keluarga itu. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Selebihnya merupakan anak-anak di bawah umur. “Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orangtuanya karena mengajari anaknya mencuri. Untuk anak-anak tersangka, dititipkan di Dinas Sosial,” sebutnya. Dari tangan tersangka, disita uang Rp 11 juta, satu emas berupa kalung dan dua emas gelang. “Barang bukti ini sedang kita dalami. Sebab, di kawasan Takengon mereka juga melakukan hal serupa yaitu pencurian,” jelasnya. Di Takengon, sebut Heru, pihaknya telah menerima laporan pencurian di empat titik. “Kita sedang dalami laporan ini apakah mereka yang melakukannya,” ungkap Heru. Lanjutnya, AKBP Heru Novianto, ketiga tersangka dikenakan hukuman tindak pidana ekploitasi anak sesuai dengan Pasal 88 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Ancamannya, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta. Ketiga tersangka itu masingmasing Hasanah, Hamisah dan Muhammad Isa. Mereka merupakan warga Bies Baru, Kecamatan Bies Baru, Kabupaten Aceh Tengah. Kune Cara Wen, Gereuk Jroh Geuh!***

6

MODUS ACEH

Reportase

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

Geliat Tambang Emas di Blang Leumak MODUS ACEH/Juli Saidi

Kabupaten Nagan Raya tak hanya terkenal lahan sawit, tambang emas pun bergeliat di sana. Sejumlah alat berat leluasa mengeruk lahan masyarakat Gampong Blang Leumak. Juli Saidi ua perahu kecil sebagai alat penyeberang Krueng Cut (Sungai Kecil) saban hari melayani masyarakat menuju Desa (Gampong) Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Nagan Raya. Tarif yang dipungut per kendaraan roda dua, lima ribu rupiah. Fauzi, salah seorang pebisnis jasa transportasi sungai itu, Rabu, 5 April 2017 lalu mengaku, rata-rata ia berhasil meraup untung Rp 100 ribu per hari. “Tidak banyak, rata-rata Rp 100 ribu,” kata Fauzi, Rabu pekan lalu. Pengguna jasa perahu kecil itu bukan hanya masyarakat Gampong Blang Leumak, yang jumlah penduduknya 30 kepala keluarga (KK). Namun, perahu tersebut menyeberangkan masyarakat yang berkebun di Gampong Blang Leumak. Selain itu, perahu juga menyeberangkan para pekerja tambang emas. Kedalaman sungai berbatasan antara Gampong Blang Cut dengan Gampong Blang Leumak sekitar satu meter lebih, airnya juga keruh. Mobil beko dan roda empat lainnya, sejenis Taft GT serta double cabin, menyeberangi sungai tanpa hambatan. Amatan saya di lokasi, tak terlihat ada masyarakat mandi di sungai tersebut.

D

Rabu pekan lalu, bergerak dari Meulaboh sejak pukul 9.15 WIB pagi, saya bersama salah seorang teman dari salah satu jurnalis televisi nasional menuju Kabupaten Nagan Raya. Kami menggunakan kendaraan roda dua menuju lokasi, kawasan tambang emas di Gampong Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Jarak antara Gampong Blang Leumak dengan Ibukota Kabupaten Nagan Raya, sekitar 30 kilometer. Sebelum tiba di lokasi tambang emas, awalnya, saya bersama teman tadi sempat bertanya-tanya kepastian alamat lokasi tambang. Beberapa masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, dengan senang hati menunjuk arah jalan untuk sampai ke lokasi tersebut.

Namun, di balik penjelasan lokasi tambang emas oleh beberapa masyarakat Desa Blang Cut, terkesan aktivitas tambang di sana memang bukan rahasia lagi. Sebab, sambil menunjukkan lokasi, beberapa masyarakat tadi mengatakan, semakin jauh perjalanan lokasi tambang emas yang dituju, semakin bagus gambar yang diambil. “Lewat satu bukit sudah jumpa lokasi, tapi semakin jauh semakin bagus gambar diambil,” ujar salah seorang perempuan yang sedang duduk di salah satu kios, Rabu pekan lalu. Usai mendapat petunjuk dari masyarakat desa tetangga Blang Leumak, sekitar pukul 10.42 WIB, saya pun tiba di lokasi pertambangan emas. Ternyata apa yang dijelaskan masyarakat benar adanya. MODUS ACEH/Juli Saidi

Berjalan sekitar empat kilometer dari Desa Blang Cut, saya bersama teman tadi telah menemukan lokasi tambang. Bongkahan tanah dari aktivitas tambang emas terlihat jelas di sampingsamping rumah warga Gampong Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Nagan Raya. Ketika itu, saya belum mengabadikan foto, sebab bersama teman terus menelusuri tambang emas yang melewati jalan tak beraspal. Semakin jauh lokasi dituju, kian luas lahan tambang emas yang digarap oleh pekerja tambang. Jumlah alat berat berjenis beko bertaburan di pinggir rumah warga dan sungai. Suara alat berat dan mesin penyedot air juga ikut meramaikan perkampungan Blang Leumak. Amatan saya di lokasi, tidak ada yang rahasia alias tersembunyi dari yang dilakukan pekerja di sana untuk mengeruk tanah. Pantauan saya di lokasi tambang emas Gampong Blang Leumak, jumlah gubuk-gubuk kecil berdiri aman. Sejumlah kendaraan roda dua juga terparkir sejajar. Satu unit kendaraan penjual kue juga terlihat mengelilingi kawasan pekerja tambang emas. Saat pulang kendaraan, dagangan kue ringan pun terlihat kosong alias terjual habis. Aktivitas tambang emas juga tidak ada yang manual, semua tanah dan kerikil digali dengan beko. Aktivitas tambang emas di kawasan Gampong Blang Leu-

mak, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan pengakuan masyarakat Gampong Blang Leumak yang tak usahlah disebut namanya, diakuinya sudah berlangsung akhir 2014 lalu. Mulanya, hanya berkisar tujuh alat berat yaitu beko yang beraktivitas untuk mengambil emas di sana. Namun, berlahanlahan kian ramai. Pada tahun 2015, jumlah beko, diakui masyarakat tadi, ada sekitar 300 beko. Gawat! Beko-beko itu mengeruk tanah di hulu sungai—masyarakat di sana menyebut sungai itu Krueng Cut. Tetapi, tahun 2016 hingga 2017 ini, mulai memasuki daerah perkampungan masyarakat Gampong Blang Leumak. Itu sebabnya, akibat aktivitas tambang emas, sungai tersebut selalu keruh. Bukan hanya sungai, air yang keluar dari bukitbukit kawasan itu juga keruh pekat. Maklum, puluhan selang air terbentang panjang di sana. Sebab, untuk mengambil emas, saat beko mengeruk tanah dan menumpahkan dalam alat penyaring emas, ikut disiram dengan air dalam tempat penyuling emas tersebut. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 17 Februari 2017 lalu, kegiatan tambang emas sempat ditutup sementara. Namun, setelah pilkada usai, aktivitas berlangsung seperti biasa meskipun jumlah alat berat tak sebanyak awal lahan masyarakat itu dikeruk.***

Reportase

MODUS ACEH NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

7

Emas Digali, Hasil Bagi Sama MODUS ACEH/Juli Saidi

Kini, lahan sawah, kebun karet dan tanaman lainnya disulap menjadi tambang emas. Aktivitas beko juga tak gratis, sistem bagi hasil dan dugaan setoran “wajib diberikan”. Juli Saidi

undukan tanah bercampur batu kerikil terlihat jelas di area aktivitas tambang emas di Gampong Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Gubuk-gubuk kecil beratapkan terpal biru juga terlihat berdiri di sana. Bangunan itu didirikan pada sisi kanan dan kiri pinggiran sungai, bukit dan perkebunan Gampong Blang Leumak. Mobil roda empat jenis double cabin dan Taft GT juga lalu lalang di sana. Isi mobil mewah itu beragam, ada yang pergi tanpa muatan barang, namun ada juga mengangkut minyak jenis solar berdrum-drum. Salah seorang sopir mobil angkut minyak, saat bincang-bincang di lokasi tambang emas mengaku, satu drum isi sekitar 35 liter solar, ongkosnya Rp 20 ribu. Nah, jika satu trip, ia mengaku membawa minyak solar satu ton. Menurutnya, jika mobil beko bekerja siang dan malam, maka solar satu ton itu cukup untuk empat hari untuk menghidupkan mobil beko yang mengeruk tanah untuk mencari emas.

G

Berdasarkan pengakuan sopir pengangkut solar tadi dan beberapa masyarakat Gampong Blang Leumak, tak usahlah disebut namanya mengatakan, sewa satu unit beko untuk satu bulan, Rp 50 juta. Karena biaya sewa beko per jam Rp 200 sampai Rp 250 ribu. Pengeluaran uang dari toke tambang emas bukan hanya untuk biaya sewa beko. Tetapi, satu unit beko meski menyetor untuk kabupaten Rp 10 juta dan gampong dua juta rupiah. Maka, pengeluaran cuma-cuma dari bos penggarap tambang emas di Gampong Blang Leumak bisa total Rp 12 juta. Namun, masyarakat tidak merinci Rp 10 juta untuk Kabupaten Nagan Raya tersebut disetor pada siapa atau dinas mana. Selain ada “setoran wajib”, toke tambang emas juga harus menyewa lahan masyarakat. Mekanismenya sistem bagi hasil. Besarnya 10 hingga 12 persen.

Misal, jika hasil pengambilan emas didapati Rp 100 juta, maka pemilik tanah mendapat bagian Rp 10 juta atau lebih, sesuai perjanjian yang disepakati. “Lahan itu milik masyarakat, sistemnya bagi hasil 10 sampai 12 persen,” ujar warga Gampong Blang Leumak dan pengantar minyak beko di lokasi tambang emas, Rabu pekan lalu. Pemilik atau penyewa beko, diakui pekerja dan warga di sana, bukan hanya dari Nagan Raya. Toke tambang emas ada dari luar Nagan Raya, seperti Medan dan Pekanbaru. Misal, salah seorang pekerja tambang emas hari itu sedang tidak bekerja karena alat berat mereka rusak, mengaku toke mereka berasal dari Pekanbaru. “Beko ini disewa toke dari Pekanbaru,” ujar seorang pekerja tambang emas yang berasal dari Blang Bintang, Aceh Besar, namun berlogat jawa, Rabu pekan lalu. Dia juga mengaku, upah

yang didapat juga tidak menentu, tergantung seberapa besar emas yang mereka peroleh. Namun, rata-rata mereka berhasil mendapat upah Rp 100 ribu per hari. “Pendapatannya tidak menentu, tergantung seberapa besar emas yang kami dapat setiap hari, rata Rp 100 ribu ada,” ujarnya di gubuk kecil beratap terpal biru itu. Masyarakat di sana juga mengaku, lahan mereka yang dikeruk beko tersebut, setelah selesai aktivitas keruk emas, tanah yang digali itu diratakan kembali. “Tanah ini diratakan kembali.” Masih pengakuan masyarakat setempat, area tambang emas itu dulunya sebagai ladang padi, kebun karet dan tanaman lainnya. Semula, katanya, ia tidak ikut-ikutan memberi lahan untuk diambil emas. Tetapi, karena aktivitas tambang emas terus berlanjut, akhirnya ikut-ikutan juga menyewa lahan untuk diambil

emas. “Ke depan, tidak mungkin lagi tanam padi. Nanti, kalau sudah diratakan kembali, paling akan kita tanam kelapa,” ujarnya. Seorang warga Blang Leumak saat bincang-bincang dengan media ini, Rabu siang pekan lalu juga mengaku, ada juga beko milik oknum polisi dari Polres Nagan Raya. Namun, Polres Nagan Raya, AKBP Mirwazi SH, MH, membantah informasi itu. Menurutnya, tidak ada beko milik oknum pejabat atau oknum polisi yang bekerja di kawasan tambang emas tersebut. Mirwazi juga membantah, ada setoran untuk Kabupaten Nagan, Raya Rp 10 juta. “Tidak ada setoran untuk kabupaten. Beko milik polisi juga tidak ada,” kata AKBP Mirwazi, Rabu sore pekan lalu. Bupati Kabupaten Nagan Raya, Teuku Zulkarnaini, belum berhasil dikonfirmasi. Saat dijumpai, pihak Humas Pemkab Nagan Raya mengaku bahwa bupati dan kepala bagian humas sedang di Banda Aceh. Begitu juga Kepala Gampong Blang Leumak. Saat didatangi ke rumahnya, menurut istrinya, sedang berada di masjid. “Ayah aneuk mit teungoh di masjid (ayah anak-anak sedang di masjid),” ujarnya, Rabu pekan lalu. Didatangi ke masjid Gampong Blang Leumak, Kepala Desa tersebut juga belum berhasil dijumpai. Pekerja yang sedang merehab masjid mengaku, kepala desa sudah pulang ke rumah. “Tadi pagi ada, tapi sudah pulang,” kata tukang bangunan masjid dari Susoh, Aceh Barat Daya, Rabu pekan lalu.***

8

MODUS ACEH

Reportase

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

■ Kapolres Nagan Raya, AKBP Mirwazi, SH, MH

Merusak Lingkungan Kami Tindak! MODUS ACEH/Juli Saidi

Aktivitas tambang emas di Gampong Blang Leumak, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya kian marak. Pengambilan emas juga menggunakan alat berat jenis beko. Bahkan, tak terlihat di area tambang emas yang mengambil emas secara manual. Akibat aktivitas tersebut, lahan masyarakat juga sudah disulap menjadi lahan penambangan emas. Minyak jenis solar juga berdrumdrum diangkut ke sana. Tak jelas, apakah minyak tersebut jenis subsidi atau harga biaya yang dijual ke pasaran. Lantas, apa penjelasan penegak hukum? Berikut wawanSaidi, cara MODUS Aceh, Juli Saidi dan salah seorang wartawan televisi nasional dengan Kapolres Nagan Raya, AKBP Mirwazi SH, MH, di ruang kerjanya, Kantor Mapolres Nagan Raya, Rabu pekan lalu. Hasil penelusuran di lapangan, aktivitas tambang emas ramai. Apakah itu ilegal atau legal? Namanya lokasi masyarakat, kalau kita bilang tambang bukan tambang, itu cuma galian-galian masyarakat. Kalau tambang, dia menggunakan peralatan yang canggih, tapi ini kan tidak. Pada prinsipnya, kami dan Bupati Nagan Raya tetap melarang dan jika merusak lingkungan atau masuk kawasan hutan lindung, akan kami tindak tegas! Apakah selama ini ada yang diamankan terkait aktivitas tambang emas di Nagan Raya? Ada dua kasus, satu sudah P-21 (berkas sudah lengkap). Kemarin, kita tangkap waktu operasi gabungan dengan Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup karena sudah masuk kawasan hutan atau cagar alam yang dilindungi.

Di luar area lain bagaimana? Kalau di luar itu, apakah ada izin, kita belum tahu karena dulu bupati katanya akan membuat koperasi-koperasi yang menampung masyarakat yang tinggal di situ. Kalau di luar itu tidak bisa. Itu yang sudah P-21 di daerah Beutong bawah. Artinya tambang emas di Gampong Blang Leumak legal? Kalau surat resmi tidak ada dari pejabat daerah, mereka menggali manual sendiri saja dan alat-alat berat. Namun, tidak berarti ada alat seperti itu dianggap tambang legal. Kalau tambang, ada penampungan dan sebagainya. Tetapi, alat masyarakat itu manual. Kalau menyangkut merusak alam dan lingkungan, tetap kita tindak. Lalu? Sudah pernah kami lakukan operasi gabungan dengan pemda. Satu sudah P21 dan mau sidang. Satu dalam proses penyidikan. Kita mengimbau kepada masyarakat di sana untuk tidak merusak lingkungan. Sayang sampai anak cucu nantinya terjadinya bencana alam karena alamnya dirusak. Untuk mengambil emas di Blang Leumak, apakah menggunakan air keras seperti merkuri? Selama saya di sini (Nagan Raya), tidak ada merkuri karena masyarakat di

sini langsung ambil pasir dari sungai, kemudian diletakkan di tempat sendiri, baru kemudian diaduk. Saya lihat, pengambilan emas tidak seperti di tempat-tempat lain. Kami pernah melakukan operasi di Geumpang, itu dimasak dulu, dapat di bongkahan tanah, dileburkan kemudian dipisahkan, ada yang jadi emas dan timah. Di Aceh Selatan juga ada, mereka memakai merkuri dengan gelondongan. Di sini, tidak ada gelondongan, hanya diayak saja. Lantas, apa tindakan Polres Nagan Raya terhadap aktivitas ini? Kita melakukan tindakan jika sudah merusak alam dan lingkungan. Yang jelas, kalau ada indikasi merusak lingkungan tetap akan kita tindak, karena itu harus ada ahlinya dari Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan yang mengetahui hutannya sampai di mana. Kalau di luar hutan lindung, mungkin kebijakan pemda agar masyarakat bisa mencari uang. Hasil lapangan dan pengakuan masyarakat, setiap satu unit beko dipungut Rp 10 juta untuk kabupaten dan Rp 2 juta untuk gampong? Memang macam-macam informasi di sini, ada dari mana-mana. Tidak ada pengutipan-pengutipan, itu isu-isu saja. Kita sudah ada komitmen, itu hak nya masyarakat. Kalau ada pengutipan, ada pajak ke pemda. Makanya, kita tangkap dan proses kalau itu ada. Ada juga dugaan beko milik pejabat di lahan tambang emas? Soal pejabat itu yang tidak tahu karena yang jelas waktu kita tangkap tidak ada punya pejabat, hanya punya masyarakat

saja. Mungkin boleh-boleh saja, supaya petugasnya takut, yang lainnya takut. Tapi, kalau melanggar aturan, ya kita tangkap. Bagaimana dengan pihak Polisi Nagan Raya, apakah ada beko yang bekerja di sana? Sampai sekarang, tidak ada. Kita sudah komitmen semuanya dengan Kapolsek dan anggota, jangan ada melakukan hal-hal yang merusak lingkungan. Malah kami suruh buat surat pernyataan tidak ada kegiatan dengan masyarakat, seperti tadi ada pengutipan, itu tidak ada! Kita penegak hukum tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Lokasi tambang emas sepertinya tidak begitu jauh dan terbuka? Tidak jauh kenapa? Karena masyarakat kadang-kadang sewa lahan, mereka kerja sama dengan beko, mungkin yang disebut pajak Rp 10 juta itu sumbangan desa untuk masjid dan lain-lain serta yang punya lahan pun dia minta jatah. Saya lihat seperti itu, kerja sama dengan yang punya tanah, makanya terjadinya di kampungkampung. Lalu? Jadi, memang Allah SWT menciptakan kemakmuran untuk masyarakat di situ sebenarnya. Itu dia gali pakai cangkul dan ayak-ayak, dapat emas, bahkan ada yang pindah rumah. Karena katanya asal ada karang-karang itu nyangkut. Baik, amatan di lapangan, berdrumdrum solar diangkut di sana? Kita di sini ada jual minyak industri. Misalnya, ada pasar jaya itu minyak industri pakai truk-truk. Tetapi kalau ada yang melanggar, ada yang sudah kita tindak. Boleh dicek, kemarin ada empat double cabin yang kita tangkap, itu sudah kita proses dan kita tangkap. Kemarin, ada yang kita proses dan kami tanya kenapa beli pakai jerigen? Katanya tidak ada drum penampungan, jadinya beli seperti itu. Kalau beli seperti kapal, langsung dari tanki di situ, itu boleh. Tetapi, kalau belinya di SPBU, itu kita tangkap.***

MODUS ACEH

sudut Kutaraja

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

9

■ Diduga Lakukan Hubungan Sejenis

Habibi..Ya...Habibi FOTO: IST

Diduga melakukan hubungan sejenis, warga Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh menciduk satu pasang laki-laki. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh kemudian mengamankannya. Terancam hukuman 100 kali cambuk. HabibiTaufik mengulang kisah kaum Nabi Luth di Serambi Mekkah. Wartawan MODUS Aceh, Azhari Usman dan reporter Fiatul Hamdi Hamdi, menulisnya pekan ini. alam sudah larut, Selasa, 28 Maret 2017 lalu. Jarum jam pun sudah bergerak ke pukul 23.30 WIB. Itu sebabnya, sebagian besar warga Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sudah lelap dibawa mimpi. Tapi, tidak dengan sebagian pemuda yang masih melek. Diam-diam, mereka sedang memantau salah satu rumah kos yang ditinggali Habibi (20), warga Jenieb, Kabupaten Bireuen. Dia berstatus mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Cut Nyak Dien, Banda Aceh. Bersama Habibi, ada Taufik (23) warga Langkat, Sumatra Utara. Awalnya, Taufik disangka sebagai teman biasa Habibi. Eh, tak tahunya, mereka terlibat cinta sejenis alias homoseks. Bayangkan, Taufik rela datang dari Medan menuju Banda Aceh, menemui Habibi. Rupanya, keduanya sudah jauh terlibat cinta sejenis. Bayangkan, praktik tak sesuai ajaran Islam ini sudah mereka jalani tiga bulan lalu. Pengintaian sejumlah warga malam itu bukan tanpa sebab. Ini menjadi anti klimak dari kecurigaan mereka sebelumnya. “Awalnya, Habibi tinggal seorang diri dalam kontrakan itu. Namun, tiga bulan yang lalu, datanglah Taufik dan tinggallah mereka bersama. Habibi itu kurang bergaul dengan tetangga sekitar. Ia juga tidak banyak berbicara. Namun, ketika Taufik datang, mereka selalu pergi berdua dan terlihat sangat mesra. Gaya berbicaranya pun terdengar seperti waria. Karena tidak ada bukti mereka pasangan sesama jenis, kami pun tidak bisa berbuat banyak,” ungkap salah seorang tetangga kontrakan Habibi, yang tidak mau disebutkan namanya pada media ini, Kamis pekan lalu. Nah, sepandai-pandai Habibi dan Taufik menyimpan bangkai, bau busuknya pasti menebar ke manamana. Nahas, Selasa malam, 28 Maret 2017 lalu, warga meramaikan Habibi dan Taufik. Saat digerebek, kabarnya, kedua insan sesama jenis ini sedang melakukan (maaf) persetubuhan dan nyaris tanpa busana.

M

Agar tidak menjadi korban diamuk massa, malam itu juga, Habibi dan Taufik diserahkan dan dibawa petugas Satpol PP/WH Aceh. “Dari pengakuan sejumlah warga yang menangkap, keduanya memang bukan teman biasa, tapi sudah seperti pacaran. Warga curiga dan menggerebek mereka. Saat itu, sedang berhubungan badan dan dalam keadaan bugil,” ungkap Marzuki, Kepala Seksi (Kasi) Penyidik dan Penindakan Satpol PP/WH Aceh pada awak media, dua pekan lalu. Dari pemeriksaan awal pihaknya, sebut Marzuki, Habibi berposisi sebagai wanita, sementara Taufik adalah laki-laki. “Awalnya mereka berkenalan melalui WA (WhatsApp), namun setelah lama menjalin cinta melalui telpon, Taufik yang tinggal di Langkat, Sumatra Utara menemui Habibi yang juga kekasihnya. Sejak kedatangan Taufik di kontrakan Habibi, mereka selalu bersama. Dan, akhirnya pasangan sesama jenis itu dapat kita tangkap warga,” jelasnya. Seorang warga yang juga tetangga Habibi mengungkapkan, satu minggu sejak kedatangan Taufik ke kontrakan Habibi, kelakuan Habibi semakin aneh saja. Keduanya terlihat seperti orang yang sudah berumah tangga. “Awalnya, kami tidak menaruh curiga sebab keduanya laki-laki. Jadi, biasalah bawa kawan dalam kontrakan. Tapi, beberapa minggu belakangan, kami mendengar suara desahan dan Taufik selalu mencium kening Habibi ketika Habibi berangkat kuliah,” sebut sumber ini. Tak mau perilaku itu terus terjadi, selanjutnya, sejumlah warga menyusun rencana untuk menggerebek pasangan sejenis ini. “Nah, setelah lama kami intai, barulah, Selasa, 28 Maret 2017, sekitar pukul 23.00 WIB kami tangkap. Awalnya, kami mengintip lewat lubang pintu belakang. Masya Allah, keduanya sedang berhubungan badan layaknya suami istri. Langsung kami panggil warga lainnya untuk mendobrak pintu kontrakan mereka,” ungkap sumber tadi, geram. Kepala Seksi (Kasi) Penyidik dan

Penindakan Satpol PP/WH Aceh, Marzuki, mengaku, pihaknya menemukan sejumlah barang bukti (BB) seperti minyak My Baby (pelicin), dua buah celana dalam, tiga kondom baru dan satu kondom yang sudah terpakai serta dua lembar tisu, satu unit telpon genggam merk Xiaomi dan dua buah dompet. Namun, Marzuki belum bisa memastikan jika keduanya telah melakukan hubungan badan, sebab masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Satpol PP dan WH Aceh. “Walau pengakuan warga yang menangkap pasangan itu telah berhubungan badan, tapi harus kita buktikan secara hukum. Jika benar, inilah kasus liwath atau hubungan sesama jenis pertama setelah lahir Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Kalau terbukti, akan dikenakan 100 kali cambuk,” papar Marzuki. Wakil Ketua Majelis Pemusyarawatan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, berpendapat, agama Islam tidak dikenal penyuka sesama jenis atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). “Itu haram dan tidak boleh. Memang kaum ini dari zaman dulu sudah dilarang dalam

agama sekaligus menentang fitrah (kesucian) manusia. Selain itu, perbuatan ini melanggar adat istiadat yang di Aceh,” jelas Tgk. Faisal pada media ini, Sabtu pekan lalu. Kata Tgk. Faisal, perbuatan menyukai sesama jenis atau LGBT merupakan perilaku manusia yang sangat keji dan sangat dibenci Allah, SWT. “Selama dunia ini belum kiamat, perilaku itu tetap ada. Tapi, bagaimana kita memperkecil perbuatannya supaya tidak menjadi maksiat dan banyak dibenci Allah, SWT,” ujar Tgk. Faisal. *** Kehadiran atau eksistensi komunitas homo, gay dan lesbi di Aceh bukan cerita baru. Mereka mulai berani muncul ke permukaan sekitar tahun 2007 silam. Ini tak lepas dari kedatangan sejumlah pekerja dalam dan luar negeri (asing) ke Aceh untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, pasca dihantam bencana dahsyat gempa 9,8 skala richter yang disusul dengan tsunami, 26 Desember 2004. Nah, dari sana, mulai kemudian muncul satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang merekrut sejumlah pelajar dan mahasiswa.

Nama LSM itu adalah Violet Grey (VG), yang konon memperjuangkan hak-hak kelompok LGBTIQ di Aceh. Media ini pun pernah mewartakan LSM ini secara utuh. Sekedar mengulang, LSM VG berdiri sekitar tahun 2007 (data Google). Dan, informasinya bisa diunggah pada laman Hivos.nl. Kantor mereka beralamat di Jalan Unida 1, Dusun Merak, Lorong Darma, Lamteumen, Kota Banda Aceh. Kelompok gay dan lesbi di Aceh meraih dukungan penuh dari lembaga dan komunitas hak asasi manusia (HAM) internasional. Dari beberapa tulisan yang diunggah seperti Gerakan-gay.blogspot.com (sebuah blog yang diasas dari Our Voice yang memperjuangkan LGBT), mereka telah melaksanakan pelatihan tentang LGBT di Aceh. Sebut saja 26 Januari-30 Januari 2009. LSM Violet Grey bekerjasama dengan Hivos Belanda dan pesertanya juga para kaum gay yang ada di Aceh. Ada juga peserta perempuan lainnya, seperti dari LSM Perempuan dan perempuan orang dengan HIV AIDS (ODHA) yang ada di Banda Aceh. Pelatihan ketika itu juga dihadiri dua pemateri dari LSM Medan yang fokus untuk isu human immunodeficiency virus HIV dan acquired immunodeficiency syndrome AIDS (Sahiva). Pelatihan ini dibantu aktivis perempuan yang selama ini dikenal banyak membantu kegiatan VG. Nah, dari sejumlah materi yang diajarkan, salah satu adalah peserta menceritakan kisah hidup mereka. Sebut saja Memo (nama samaran). Dia pernah bekerja di salah satu LSM serta menjadi jurnalis di Aceh. Selama ini, Memo banyak membantu VG. Walaupun tidak secara full time. Memo seorang putra Aceh yang lahir dan besar di Aceh. Bahkan, dia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Dia memiliki bakat menulis yang cukup baik. Karena itu, dia dapat bergabung di lembaga ini atau beberapa LSM sebagai mentor.***

10

MODUS ACEH NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

sudut Kutaraja

■ Gampong Rukoh, Darussalam

“Kawasan Surga” Mahasiswa MODUS ACEH/Azhari Usman

Gampong Rukoh, Darussalam, Kota Banda Aceh banyak dihuni mahasiswa dan mahasiswi yang menempuh pendidikan tinggi di kota ini. Karena jauh dari pantauan orang tua dan kurang mendapat pengawasan pemilik rumah kontrakan, membuat penghuninya bersikap bebas. Jangan heran, sering muncul kasus mesum dan khalwat. Keuchik Gampong Rukoh Harmidi, S. Pd

etaknya kurang lebih lima kilometer dari pusat Ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh. Luas desa ini sekitar 460 hektar. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Gampong Lamgugop. Sebelah barat dengan Gampong Blangkrueng dan sebelah timur berbatasan dengan Komplek Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam. Dan, sebelah utara berbatasan dengan Gampong Baet. Itu sebabnya, Gampong Rukoh menjadi pintu masuk menuju Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri (UIN) ArRaniry Banda Aceh. Maklum, di Gampong Rukoh, banyak dikontrakkan rumah kos-kosan dan mayoritas dihuni mahasiswa serta mahasiswi dari berbagai daerah di Aceh. Tak heran jika penghuninya silih berganti. Ada yang pergi usai mengenyam pendidikan, tapi banyak pula yang datang sebagai mahasiswa baru dan tinggal di gampong tersebut. Bisa karena silih berganti itulah dan relatif lebih ‘bebas’ dari gampong atau kos-kosan lainnya di Banda Aceh, Gampong Rukoh selalu mudah diingat orang seantero negeri Aceh. Begitupun, berbagai rentetan kejadian memilukan juga sering terjadi di gampong ini. Potret itu, menambah ingatan banyak orang bahwa Gampong Rukoh itu ada. Salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya pada media ini berkisah. Sejak berdiri dua kampus negeri di Kopelma Darussalam, yaitu Unsyiah dan UIN ArRaniry, Rukoh menjadi tempat tinggal favorit di Banda Aceh. Maklum, kondisi ini bukan tanpa alasan, sebab jarak tempuh dari dan menuju kedua kampus itu hanya puluhan meter saja, bahkan bisa berjalan kaki. Masih kata sumber tadi. Itu sebabnya, bertaburan rumah kos di desa ini, mulai dari harga tertinggi

L

sampai terendah. Celakanya, mayoritas pemilik kos-kosan tersebut bukan penduduk setempat. Sehingga, hanya datang ketika uang sewa sudah jatuh tempo dan akan kembali lagi setahun kemudian ketika sewa koskosan habis. Keadaan ini menjadi celah bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk saling mengunjungi kos-kosan lawan jenis dengan bebas. Ditambah jauh dari pantauan orang tua, seolah membiarkan dengan bebas laki-laki dan perempuan hidup di situ. Sehingga, tak jarang terjerumus ke perbuatan maksiat. Pengakuan sama juga dikatakan Hamdi. Katanya, sebelum berlakunya syariat Islam di Aceh, tak jarang laki-laki dan perempuan bisa bebas tidur sekamar. “Kalau perempuan masuk ke kos laki-laki, itu sudah biasa di sini. Setelah berlaku syariat Islam, menjadi agak berkurang. Mungkin karena takut ditangkap warga. Kalau dulu, bebas laki-laki dan perempuan dalam satu kos karena koskosannya juga berdempetan,” cerita alumni UIN Ar-Raniry ini yang pernah menjadi pengurus Meunasah Gampong Rukoh. Sambung Hamdi, selama tinggal di Gampong Rukoh, tak terhitung lagi berapa kali kasus khalwat terjadi dan menjurus pada perzinahan dan berhasil digerebek warga. Kasus itu, diakui Hamdi, kebanyakan dilakukan mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan pendatang dari berbagai daerah di Aceh. “Yang tertangkap saja tidak sanggup kami hitung, apalagi yang tidak tertangkap. Mungkin masih banyak yang tidak kami tahu,” kata Hamdi. Warga lainnya, Agus, juga berkisah. Katanya, tahun 2013 lalu, dia memiliki seorang pacar mahasiswi yang tinggal di Gampong Rukoh. Lalu, saban malam Minggu, dia berkunjung ke kos pacarnya itu

dan tak jarang menginap di situ bersama pacarnya dan pulang menjelang subuh. “Kalau di Gampong Rukoh, masuk ke kos perempuan itu biasa. Kebanyakan yang tinggal di situ semua mahasiswa dan mahasiswi. Jadi, tidak ada urusan dengan orang lain. Di situ, masing-masing mengurus diri sendiri,” kata Agus, setelah menikah tinggal di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Agus juga bercerita. Seingat dirinya, tak hanya laki-laki yang bebas, perempuan yang tinggal di Gampong Rukoh juga sering melanggar hukum syariat Islam. “Kalau dulu, setahu saya, di Rukoh itu semua kejadian ada, mulai dari judi hingga minuman keras,” katanya. Keuchik Gampong Rukoh, Harmidi S.Pd, menjelaskan, pada dasarnya, semua orang boleh tinggal di Gampong Rukoh, namun ada aturan yang wajib dipatuhi bagi siapa saja yang tinggal di sini. Ia juga mengaku, banyak kejadian mesum yang sering terjadi di gampong yang ia pimpin itu. Padahal, sambung Harmidi, untuk keamanan dan ketentraman Gampong Rukoh, pihaknya telah membentuk tiga tim keamanan yaitu Tim Amar Makruf Nahi Mungkar (Tamar) dan Tantib Linmas. “Semuanya itu ditugaskan untuk mengawas dan mengayomi masyarakat termasuk mahasiswa dan pelajar agar tidak salah langkah. Serta apa yang dicitacitakan orang tua para perantau dan pelajar dapat berjalan dengan baik,” sebut dia. Hanya saja, kata Harmidi, ketertiban masyarakat Gampong Rukoh sedikit terusik karena pemilik koskosan berasal dari daerah luar atau gampong Rukoh, sehingga kurang pengawasan. “Semuanya memiliki aturan yang disebut dengan Reusam Gampong: tidak boleh bercampur

antara laki-laki dan perempuan, meskipun saudara kandung, kecuali ada penanggungjawab seperti bapak kos atau keluarga. Reusam Gampong ini sudah dibakukan dan sudah disosialisasikan dengan imbauan, baik spanduk dan ditempel di setiap rumah kos yang ada di Gampong Rukoh,”jelas bapak tiga anak ini saat ditemui MODUS ACEH di Kantor Keuchik Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Rabu pekan lalu. Meskipun demikian, sambung Harmidi, pihaknya masih banyak kecolongan dengan perilaku dan perbuatan mesum dari masyarakat, khususnya mahasiswa. “Ya, seperti kasus homo baru-baru ini yang dilakukan mahasiswa tadi,” ungkap dia. Tapi, Harmidi mengaku, kejadian itu bukan disebabkan karena warga Rukoh cuek atau lose control. “Tapi, memang perilaku asusila tersebut banyak dilakukan masyarakat dan mahasiswa yang berasal dari luar daerah, yang bukan warga asli Gampong Rukoh. Karakteristik daerah mereka yang dibawa ke sini atau Gampong Rukoh,” duga Harmidi. Itu sebabnya, dia berharap, semua warga Gampong Rukoh termasuk mahasiswa yang tinggal di gampong itu untuk mematuhi semua aturan yang menjadi Reusam Gampong. “Bagi pemilik kos-kosan di Gampong Rukoh, lebih selektif lagi dalam menerima penghuni yang tinggal dalam kosnya, sehingga kejadian yang tidak diingikan dapat dihindari,” harap Harmidi. *** Gampong Rukoh merupakan wilayah Kabupaten Aceh Besar, namun pada tahun 1980 ketika Banda Aceh menjadi kota madya, Gampong Rukoh menjadi bagian dari Kota Banda Aceh. Alasannya, saat itu, Kota Banda Aceh tidak mencukupi wilayah untuk menjadi sebuah kota madya.

Pengakuan itu disampaikan Keuchik Gampong Rukoh, Harmidi S.Pd pada media ini, Rabu pekan lalu. Dia mengatakan, tak jauh beda dengan nama-nama gampong di Aceh umumnya. Nama Gampong Rukoh juga diambil dari sesuatu yang dianggap mempunyai makna. Gampong Rukoh diambil dari nama pohon Rukoh yang dulunya banyak tumbuh di Gampong Rukoh. Namun, seiring pembangunan rumah warga, pohon Rukoh banyak ditebang dan sampai sekarang pohon Rukoh tak tersisa. “Awalnya, nama Gampong Rukoh ini diberikan oleh para endatu away (tetua adat atau sesepuh desa). Kisah melegenda turun-temurun dari anak dan cucu. Nama ini sesuai dengan apa yang menjadi identik suatu wilayah atau gampong di Aceh atau bukan semena-mena,” kisah Harmidi. Ia juga menceritakan, dulu, Gampong Rukoh adalah hutan yang ditumbuhi pohon Rukoh. Tapi, pohon itu tidak didapatkan lagi di desa ini, sebaliknya ada di hutan Pidie dan Geumpang (Aceh Barat). “Pohon Rukoh digunakan untuk pembuatan rumah dan banyak fungsi lainnya. Bagusnya diambil bibitnya dan kita tanam di sini (Rukoh) sebagai bukti sejarah dan awal mula gampong yang dinamai dengan Gampong Rukoh,” sebut Harmidi. Hingga saat ini, Gampong Rukoh sudah dipimpin oleh 13 kepala desa atau keuchik. Mulai Hamzah, Ishak, Gam, Ismail, Harun (semuanya sudah meninggal dunia), Mahmud, Keuchik Thot atau Muhammad Abbas, Ahmad Ismail, Fatullah, Marli, Jamal Ismail, Hamdan Hasyim, hingga Jarimin Ismail dan dirinya, Harmidi. Gampong Rukoh mempunyai lahan sawah seluas 7,5 hektar, perikanan sekitar 30 hektar dan peternakan kambing serta susu kambing perah maupun peternakan sapi yang dibudidayakan melalui koperasi kelompok. Selebihnya, pedagang dan pasar termasuk pemilik rumah kos yang disewakan kepada para mahasiswa dan pelajar yang datang ke gampong tersebut. Dalam bidang agama, kata Harmidi, setiap dusun ada balai pengajian, baik mesjid, majlis taklim, dan lainnya seperti taman pendidikan alQuran (TPA), TPQ serta dalail khairat. Di Gampong Rukoh juga punya kekhasan di antara yang sangat populer adalah kue basah yang dikelola Kelompok Pembinaan Masyarakat (KPM). Sedangkan kue khas rukoh yaitu karah. “Gampong Rukoh merupakan tempat lahirnya para tokoh-tokoh Aceh, semisal Prof. Farid Wajdi Ibrahim, yang merupakan Rektor UIN ArRaniry serta Prof. Ahmad Syuhada maupun banyak yang lainnya,” papar Harmidi mengakhiri ceritanya tentang Gampong Rukoh.***

MODUS ACEH

Utama

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

11

Teganya Djan-Romi “Gadaikan PPP” teropongsenayan.com

Bila partai politik nasional berasas nasionalis mendukung Ahok-Djarot, itu biasa. Tapi, apa jadinya jika PPP yang berasaskan Islam? Nah, ini baru luar biasa. Benarkah demi syahwat berkuasa? Azhari Usman

Romahurmuziy dan Djan Faridz

J

dampak politik. Kita akan meminta penjelasan konkret dari DPP PPP terhadap keputusan politik tersebut,” terang Amri. Nah, bila alasan politik berdasarkan realitas dan terdapat unsur mudarat serta manfaat politik bagi eksistensi PPP, menurutnya, semua fungsionaris dan kader akan dapat menerima alasan tersebut. Demikian penjelasan Tgk H Amri M Ali, Ketua DPW PPP Aceh versi Romi. Sebelumnya, dua kubu DPP PPP yang selama ini berseteru kini justru menyatu, bersama-sama mendukung paslon Ahok-Djarot sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada putaran kedua, 19 April 2017. Muncul dan kuatnya arus dukungan ini telah membuat sejumlah kader dan kiai sepuh PPP di partai utara (pantura) Jawa dan Jawa Timur kecewa. Mereka menilai, sebagai partai politik berasaskan Islam, sikap dan keputusan Djan-Romi tak pantas dilakukan. Di Jawa Timur misalnya, para tokoh agama yang tergabung dalam forum ulama PPP Jawa Timur mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Palengan Pamekasan. Di pertemuan terbatas ini, para ulama menyatakan secara tegas memisahkan diri dari PPP kepemimpinan Romahurmuziy. Itu dilakukan para ulama Jawa Timur karena dua petinggi partai berlambang Ka’bah tersebut dinilai telah menginjakinjak harkat dan martabat para kiai, yang selama ini berjuang sekuat tenaga agar tidak memilih pemimpin kafir. Di sisi lain, dua pimpinan PPP yang saat ini masih bersengketa, malah mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam ajang Pilkada DKI Jakarta. “Para ulama PPP Jawa Timur merasa dilecehkan, serta dipermalukan kepada masyarakat, utamanya Jawa Timur yang notabene kental dengan nuansa religinya. Maka, kami secara tegas menyatakan memisahkan diri dari PPP kepemimpinan Romi apalagi Djan Faridz,” tegas Yahya Hamiduddin, jubir Forum Ulama PPP Jawa Timur. Tidak hanya itu, para kiai ini mengaku siap me-

nerima segala risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Dari Semarang, Jawa Tengah, keputusan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2016, ditentang PPP di Jawa Tengah. klikkabar.com

arak tempuh Banda Aceh-Jakarta melalui jalur darat boleh 2.507 kilometer atau 1.557 mil. Namun, tak berarti gonjang-ganjing politik dan arus dukungan partai politik pada putaran kedua Pilkada Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tak memberi imbas hingga ke Banda Aceh. Salah satunya, penolakan terhadap dua Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuziy alias Romi, yang samasama mendukung pasangan calon (paslon) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat. “Beberapa waktu lalu, PPP Aceh telah melakukan Rakorwil atau 19 Maret 2017 di Banda Aceh. Intinya, PPP Aceh sepakat agar PPP tidak mendukung Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta pada putaran kedua,” begitu tegas Tgk Amri. Itu disampaikan Tgk H Amri M Ali, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh versi Romi menjawab MODUS ACEH, Jumat malam melalui pesan singkat. Namun, sebut Amri, secara geografis dan struktural, Pilgub DKI Jakarta bukan bagian dari kewenangan DPW PPP Aceh. “Jadi, sikap Rakorwil hanya sebatas menyampaikan pandangan dan saran serta pendapat saja. Keputusan mutlak ada pada DPP PPP di Jakarta,” ujar Amri. Kesepakatan itu, ujar Amri, lebih disebabkan opini yang berkembang saat ini di Indonesia dan Aceh bahwa sebagai partai Islam, PPP sangat tidak mungkin jika mendukung atau memilih pemimpin non muslim. “Saya kira apa yang dilakukan di Jakarta tentu dimulai oleh situasi dan kondisi politik saat ini, terutama masalah kisruh internal partai. Karena itu, apa pun keputusan politik yang dilakukan suatu daerah, apalagi DPP tentunya akan memberikan dampak ke daerah. Tetapi, semua keputusan politik tentu diawali oleh proses, sebab dan akibat yang memberikan

Tgk H Amri M Ali

PPP Jawa Tengah kubu Djan Faridz mengancam akan menarik dukungan terhadap Ketua Umum PPP Djan Faridz jika tetap mendukung Ahok. Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah kubu Djan Faridz, Mukhlis Mursidi, menyatakan jika suara kader PPP tidak didengar, maka para pengurus akan keluar dari kepengurusan Djan Faridz. “PPP Jawa Tengah akan mendorong Musyawarah Kerja Nasional agar bisa mencari pengurus DPP PPP yang baru,” kata Mukhlis Mursidi, Rabu 12 Oktober 2016. Mukhlas mengklaim seluruh kader PPP Jawa Tengah menolak keputusan Djan Faridz. Jika DPP PPP (Djan Faridz) tidak menarik dukungan di Pilkada DKI, Jawa Tengah akan menarik diri kepengurusan Djan Faridz. Mukhlis mengatakan, Senin, 10 Oktober 2016 lalu, seluruh pengurus pimpinan harian PPP Jawa Tengah berkumpul dengan sejumlah ulama membahas dukungan DPP PPP terhadap Ahok. Rapat tersebut dihadiri beberapa pentolan PPP

kubu Djan Faridz, seperti Ketua DPW PPP Jawa Tengah Wafi Maimun Zubair dan Zuhrul Anam dari Banyumas. Mukhlis menilai langkah Djan Faridz ngawur dan hanya berorientasi kepentingan pribadi. Kata dia, PPP yang berasas Islam dan sebagai partai berbasis Islam tidak patut mendukung Ahok. PPP Jawa Tengah kubu Djan Faridz sudah mengirimkan surat protes ke Djan Faridz, Selasa, 11 Oktober 2016. Berbeda dengan Pengurus PPP DKI Jakarta, mereka justru sudah lama berencana untuk mendeklarasikan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilgub DKI 2017. Namun, urung dilakukan secara resmi. Alasan PPP kubu Romahurmuziy (Romi) menyebut dukungan ke Ahok-Djarot untuk melanggengkan dengan koalisi pemerintah. “Kita sih sebenarnya menginginkan agar koalisi yang sudah dibangun dengan susah payah bersama PDIP, Hanura, PKB itu berlangsung soft. Keinginan kita seperti itu. Pertimbangan lebih didominasi pertimbangan politik,” ujar Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha pada awak media, Rabu malam, 29 Maret 2017. Syaifullah mengatakan, keinginan untuk mendukung Ahok-Djarot sudah tercetus sejak awal Maret 2017 lalu. Namun, sempat ada perbedaan pendapat di internal PPP. “Sejak 2 Maret, berdasarkan rapat DPP, dan sempat terbagi beberapa pendapat juga ada yang ingin sesuai ideologi agama dan ada yang pertimbangan politik,” jelasnya. Maklum, dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, PPP memiliki kader yang menjabat sebagai menteri. Syaifullah tidak mengetahui apakah dukungan ke AhokDjarot terkait intervensi dari sesama partai di pemerintahan. “Saya tidak tahu apakah Romi berbicara soal itu ke pemerintah. Yang biasa komunikasi ke presiden itu Romi,” tutup Syaifullah. Nah, jika asumsi Syaifullah benar, maka ‘sah’ pula pendapat: demi kekuasaan, Djan dan Romi rela ‘menggadaikan’ partai berasaskan Islam ini.***

12

MODUS ACEH

Utama

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

Opini

SETELAH LIMA TAHUN BERLALU acehglobe

engketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Aceh, gubernurwakil gubernur, bupatiwakil bupati dan walikota-wakil walikota di 20 kabupaten dan kota di Aceh berakhir sudah. Inilah buah dari pesta demokrasi, 15 Februari 2017 lalu. Sejalan pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili sejumlah perkara atau gugatan yang sempat singgah ke lembaga tersebut, Senin dan Selasa, dua pekan lalu di Jakarta. Itu sebabnya, apa pun putusan MK, manis atau pahit, harus ditelan karena telah bersifat final dan mengikat. Bergerak lurus, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh maupun kabupaten dan kota juga sudah mengumumkan secara resmi siapa saja kepala daerah yang sah untuk lima tahun mendatang. Untuk kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh misalnya, pasangan calon (paslon) Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah adalah pemegang kedaulatan sebagai pemimpin Aceh untuk lima tahun mendatang atau 20172022. Bagi Irwandi, kursi orang nomor satu Aceh ini bukanlah yang pertama. Tahun 2006 silam, bersama Muhammad Nazar (wakil gubernur) telah memerintah Aceh untuk lima tahun. Saat itu, keduanya maju dari jalur perseorangan atau independen dengan dukungan penuh dari sejumlah Panglima Wilayah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terhimpun di Komite Peralihan Aceh (KPA) serta para aktivis yang tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). *** Berbeda dengan Pilkada 2012, paslon Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan yang maju melalui jalur perseorangan justru kalah telak dari paslon dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf yang didukung penuh Partai Aceh dan sejumlah partai politik nasional (parnas). Nah, pada Pilkada 2017, Irwandi-Nova kembali diusung sejumlah partai politik nasional maupun lokal, yaitu Partai Demokrat, PDIP, Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Daulat Aceh (PDA). Hasilnya, kedua mereka meraih keberuntungan. Sebaliknya, bagi Nova Iriansyah, inilah kursi Wakil Gubernur Aceh pertama setelah kandas pada kontestasi serupa tahun 2012 lalu. Saat itu, dia berpasangan dengan Muhammad Nazar (calon Gubernur Aceh), juga diusung sejumlah parnas dan partai lokal (parlok). Namun, dewi fortuna masih belum memihak pada keduanya. Belajar dari pengalaman lima tahun silam (2012), tentu tak ada yang luar biasa dari kemenangan Irwandi-Nova pada Pilkada 2017. Sedi-

S

Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar saat dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2007-2012 kit mundur ke belakang, kisahnya tak lebih serupa walau tidak sama persis. Hanya berbeda waktu saja. Ini tak lepas dari peran elit politik dan pemegang kekuasaan negara (pemerintah) di bawah kendali Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bayangkan, walau masa pendaftaran calon sudah ditutup rapat oleh KIP Aceh, atas perintah SBY, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan legowo membuka kembali. Kebijakan itu tak lepas dari gugatan yang diajukan tim dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf. Usai pertarungan, paslon Irwandi-Muhyan ketika itu juga menyatakan tak puas. Lalu, mengajukan gugatan ke MK. Saat itu, Irwandi mengajukan gugatan atas proses dan hasil Pilkada Aceh ke Mahkamah konstitusi. Dan, ada sepuluh pengacara seperti Andi Muhammad Asrun, Gunawan Nanung, Sayuti Abubakar, Amaluddin Karim, M. Syafii Saragih, Toddy Laga Buana, Niko Kreshna AP, Wahyu Widi Purnomo, Liana Damayanti, dan Nurul Anifah yang mendampinginya. Gugatan itu dia layangkan, 19 April 2012. Irwandi menjelaskan, gugatannya sebagai bentuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan dengan cara-cara yang konstitusional. “Pendaftaran gugatan ini sebagai bentuk warga taat hukum, di mana penyelesaian sengketa pemilihan tidak dilakukan dengan cara-cara yang anarkis,” katanya. Itu sebabnya, Irwandi berharap rakyat Aceh berdoa agar Aceh selalu dalam kedamaian dan tidak terjadi kekerasan akibat sengketa hasil pemilihan umum. Saat itu, dia juga ber-

pesan, jangan sampai rakyat Aceh dikorbankan akibat saling memperebutkan kekuasaan. Namun, hasil perhitungan resmi dari KIP Aceh dalam rapat pleno di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa 17 April 2012, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf Resmi memenangkan Pilkada Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2012-2017. Keduanya adalah calon yang diusung Partai Aceh serta mendulang suara lebih dari setengah suara pemilih sah. Sedangkan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan menempati suara terbanyak kedua dengan jumlah perolehan 694.515 suara atau 29,18 persen. Total suara sah Pilkada Aceh untuk pemilihan gubernur saat itu adalah 2.380.386 orang. Sementara, total jumlah pemilih 2.457.196 orang. Ada 76.810 surat suara dinyatakan rusak dan dari 3.244.729 pemilih tetap, sejumlah 807.533 orang tidak memilih di Aceh alias golput. Hasilnya, tetap saja kandas. MK sebagai pintu terakhir penyelesaian sengketa konstitusi dan regulasi di negeri ini menyatakan, gugatan paslon Irwandi-Muhyan, tak memiliki dasar hukum yang kuat. Ini sama persis dengan putusan MK atas gugatan Muzakir Manaf-TA Khalid dua pekan lalu. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Selain itu, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, karena itu menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Begitulah konklusi dan amar putusan Majelis Hakim MK, Arief Hidayat (ketua), Anwar Usman dan Dewa Gede Palguna (anggota), terhadap gugatan paslon Muzakir Manaf-TA Khalid. *** Banyak pihak ketika itu berpendapat, sesungguhnya Irwandi bukanlah ‘kalah’ tapi dikalahkan ‘negara’ melalui tangan dan perangkatnya, mulai

dari pusat hingga daerah (Aceh). Selain itu, tak lepas dari sikap dan rasa percaya dirinya dan tim pemenangan yang terlalu berlebihan. Ini memang wajar, sebab sebagai incumbent atau petahana ketika itu, Irwandi sangat populer di mata rakyat Aceh. Program serta gagasannya selama lima tahun dia berkuasa, seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), beasiswa anak yatim serta Dana Peumakmu Gampong dinilai sebagai modal sosial untuk meraih singgasana kedua: kursi orang nomor satu Aceh. Namun, prediksi itu akhirnya pupus setelah paslon dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf unggul di atasnya. Kemenangan paslon ini ketika itu, disebut-sebut, bukan hanya karena arus dukungan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan simpatisan Partai Aceh (PA) yang besar. Tapi, ada pula ikut campur ‘tangan’ elit Jakarta, baik secara resmi maupun undercover alias bawah tanah. Saat itu, Irwandi sadar betul adanya gerakan ini. Sebaliknya, nasib apes serupa juga dialami Muzakir Manaf-TA Khalid pada Pilkada 2017. Banyak pendapat, Mualem, begitu dia akrab disapa, tidak kalah dari paslon Irwandi-Nova, tapi tim pemenangannya melakukan sejumlah ‘kesalahan’, sehingga tak menuai kemenangan. Salah satunya, ya itu tadi, terlalu percaya diri meraih suara terbanyak. Alasannya, selain didukung banyak parnas dan parlok, dia pun masih tercatat sebagai calon petahana bersama dr. Zaini Abdullah. Selain itu, dugaan terjadi perpecahan di tubuh mantan kombatan GAM, terutama pergesekan antara dr. Zaini Abdullah versus Mualem benar-benar dimanfaatkan Irwandi Yusuf untuk mendulang suara, meraih kursi keduanya sebagai Gubernur Aceh. Nah, lepas dari semua itu, sejarah kembali terulang setelah lima tahun berlalu. Bisa jadi, keberhasilan Irwandi Yusuf pada Pilkada 2017 tak lepas dari pelajaran pahit yang dia alami lima tahun sebelumnya. Lalu, mendesain strategi serta rencana aksi yang mumpuni. Salah satunya, menggandeng parnas yang memiliki tangan-tangan ajaib pada lintas kekuasaan di negeri ini, sebut saja PDIP. Kondisi ini sama persis saat Pilkada 2012. Ketika itu, atas nama menyelamatkan perdamaian Aceh, SBY bersedia pasang badan bagi Aceh untuk memberi dan membuka ruang bagi paslon dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, meraih kursi Aceh satu dan dua. Ini sejalan pula dengan pepatah bijak: masa itu ada tokohnya dan tokoh itu ada masanya. Dan, dalam ajaran Islam disebutkan: manusia boleh membuat rencana apa pun, tapi Allah juga punya rencana dan itu pasti.***

MODUS ACEH

Utama

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

13

HARAPAN MEGAWATI DI PUNDAK IRWANDI KARIMUN USMAN

‘’Khusus kepada saudarasaudaraku di Aceh, bersabarlah. Bila kelak Cut Nya’ memimpin negeri ini, tak akan saya biarkan setetes pun darah rakyat menyentuh Tanah Rencong yang begitu besar jasanya dalam menjadikan Indonesia merdeka. Kepada kalian saya akan berikan cinta saya, saya akan berikan hasil Arun-mu agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekkah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab antar sesama warga bangsa, bangsa Indonesia!’’ (Megawati Soekarnoputri).

asih ingat ucapan ini? Itu disampaikan mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, 30 Juli 1999 silam di Jakarta. Saat itu, Megawati Soekarnoputri menjabat Wakil Presiden RI. Dia menangis terisak-isak, disaksikan jutaan rakyat Indonesia, termasuk Aceh, karena disiarkan langsung melalui televisi swasta dan nasional. Dengan suara serak basah, Mega meneteskan air mata. Inilah kemudian yang membuat orang Aceh seketika terkesima pada sosok mantan Presiden perempuan pertama di Indonesia. Namun, entah bagaimana ceritanya. Kebijakan negara saat itu justru berbeda. Apakah ada perintah langsung dari Megawati atau ada skenario lain, yang pasti Istana Negara, malah mengirimkan 40 ribu pasukan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri) ke Aceh, mendukung operasi bertajuk: Darurat Militer. Pengiriman itu tidak lama setelah Megawati dilantik sebagai Presiden RI. Tapi, kursi kepresidenan yang dia raih, 23 Juli 2001 dan berakhir 20 Oktober 2004 ini hanya sempat satu periode. Selanjutnya, dia kalah dalam percaturan politik berikutnya saat berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa SBY. Dan, seiring bergulirnya waktu, persepsi rakyat Aceh pun bergeser. Putri sang Proklamator ini pun disebut-sebut sebagai sosok yang berada di balik pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) di Aceh. Kini, setelah 18 tahun berla-

M

lu, muncul keinginan untuk meluruskan sejarah kelam tadi pada rakyat Aceh. Niat tersebut tidaklah sulit. Sebab, Megawati Soekarnoputri bersama kendaraan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memiliki sosoknya di Aceh yaitu: Irwandi Yusuf. Bisa jadi, di tangan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh

2017-2022, Megawati bersama PDIP ingin membuktikan kecintaannya pada rakyat Aceh, sesuai dengan janji yang pernah diucapkan, “ Kepada kalian saya akan berikan cinta saya, saya akan berikan hasil Arun-mu agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Makkah bila dibangun dengan cinta dan tanggung jawab antar sesama warga bangsa, bangsa Indonesia!’’. Maklum, Gubernur Aceh terpilih 2017 ini dinilai dan harapkan dapat memainkan peran yang cukup signifikan untuk menjalankan sejumlah harapan Megawati dan PDIP di Aceh. Misal, merehabilitasi nama Pres-

iden Soekarno yang kadung dicap sebagai ‘pengkhianat’ bagi rakyat Aceh. Selain itu, menepis tudingan bahwa Megawati-lah sebagai penggagas munculnya DOM di Aceh. “Secara rinci, saya tidak tahu, tapi beberapa hal dan saat itu saya ada di sana, memang ada ke arah sana. Misal, dia akan membersihkan nama Presiden Soekarno

Ketua DPD PDIP Aceh, Karimun Usman. Itu disampaikan Karimun dalam wawancara khusus dengan media ini, Kamis pekan lalu di Banda Aceh. Karimun membenarkan, sebelum memutuskan untuk mendukung Irwandi Yusuf, ada sejumlah harapan jika tak elok disebut komitmen antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Irwandi. Misal, memKARIMUN USMAN bersihkan nama Presiden Soekarno dan Megawati di mata rakyat Aceh. Selain itu, akan memberikan porsi kursi di parlemen, baik DPR RI, DPR Aceh maupun DPRK se-Aceh. Sebaliknya, diakui Karimun, PDIP sepakat mendukung Irwandi karena mantan Gubernur Aceh ini dinilai memiliki komitmen di Aceh. Sebab, sebagian rakyat yang besar dalam membangun Aceh masih menilai bahwa Pres- Aceh serta membela rakyat. Ini iden Pertama RI ini telah menipu sejalan dengan doktrin wong cilrakyat Aceh. Kedua, membersi- ik partai berlambang banteng hihkan nama Bu Mega di Aceh. tam bermoncong putih tersebut. Sebab, ada propaganda yang Kecuali itu, Irwandi memang menyebutkan bahwa Bu Mega- dikenal dekat dengan Presiden lah yang memberlakukan DOM Joko Widodo (Jokowi). Posisi di Aceh,” ulas Ketua PDIP Aceh, tersebut dinilai sebagai modal Karimun Usman, menjawab me- dalam menjalankan pemerintahdia ini tentang adanya deal poli- an dan kepemimpinan lima tahun tik antara Megawati Soekarnopu- mendatang. tri dengan Irwandi Yusuf. “Karena itu, menjadi penting Selain itu, ada harapan un- sosok Gubernur Aceh adalah tuk mengisi kursi di Dewan Per- orang yang bisa diterima pusat. wakilan Rakyat (DPR) RI, DPR Dan, saat ditanya Bu Mega serta Aceh serta DPRK. “Lebih 10 bertemu Jokowi, saya katakan, tahun kami dari PDIP dizalimi figur yang cocok itu adalah IrPemerintah Aceh,” begitu ungkap wandi Yusuf. Buat apa kita duku-

ng orang yang mengharamkan PDIP di Aceh,” tegas Karimun. Berbeda dengan kursi Gubernur Aceh pertamanya (20072012), Irwandi saat itu memang didukung penuh rakyat Aceh, khususnya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan dia maju melalui jalur perseorangan. Nah, 2017, kemenangan Irwandi tak lepas dari peran partai nasional seperti Partai Demokrat dan PDIP. Walau tak punya kursi di parlemen Aceh, dukungan PDIP lebih kepada kebijakan negara. Itu sebabnya, berbagai mesin dimainkan untuk mendudukkan kembali Irwandi di singgasana pemimpin Aceh lima tahun mendatang. “Usai pertemuan di Banda Aceh, saya ada acara partai di Jakarta. Saat itu, di rumah Bu Mega, juga ada Jokowi. Di selasela acara, Jokowi bertanya pada saya, ‘Siapa calon Gubernur Anda?’ Saya jawab, ‘Walau partai belum memutuskan, tapi saya mendukung Irwandi.’ Mendengar nama Irwandi, Presiden Jokowi langsung ingat. ‘Oh ya, saya kenal baik dengan dia. Saya ada nonton bola di Solo (saat Walikota Solo) dan konser musik di Jakarta (saat Gubernur DKI)’. Jujur, sebelumnya, saya tidak tahu dan percaya jika ada yang bilang Irwandi dekat dengan Jokowi. Saya uji itu saat bertemu di Hotel Hermes, Banda Aceh dan ternyata memang benar,” ungkap Karimun Usman. Nah, akankah semua harapan Megawati Soekarnoputri pada Irwandi terwujud dan menjadi kenyataan dalam lima tahun kepemimpinannya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.***

14

MODUS ACEH

utama

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

■ Ketua PDIP Aceh, Karimun Usman

BU MEGA MENGAWAL IRWANDI! FOTO: IST

Munculnya arus dukungan PDIP terhadap Irwandi Yusuf menuju kursi Aceh-1 memang bukan rahasia umum. Namun, relatif sedikit yang tahu peran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam memuluskan langkah Irwandi. Nah, seperti apa ceritanya? Berikut penuturan Ketua DPD PDIP Aceh, Karimun Usman, dalam wawancara khusus dengan Muhammad Saleh dari MODUS ACEH, Kamis pekan lalu di Banda Aceh.

eritanya begini. Jauh hari sebelum ada calon, saya sudah sampaikan kepada Ibu Mega dan Presiden Joko Widodo bahwa Aceh butuh sosok gubernur yang bisa membangun hubungan baik dengan Pemerintah Pusat atau Jakarta. Ini semua, untuk membangun Aceh. Nah, walau ada 13 orang anggota DPR RI asal Aceh di Senayan, Jakarta, namun tugas dan peran mereka sangat berat jika pemimpin Aceh tidak sejalan atau harmonis dengan Pemerintah Pusat. Karena itu, menjadi penting sosok Gubernur Aceh adalah orang yang bisa diterima pusat. Dan, saat ditanya Bu Mega serta bertemu Jokowi, saya katakan, figur yang cocok itu adalah Irwandi Yusuf. Buat apa kita dukung orang yang mengharamkan PDIP di Aceh. Lalu, diam-diam, DPP PDIP mengecek sosok Irwandi hingga ke Swedia, siapa dia dan bagaimana kiprahnya. Diperoleh informasi bahwa Irwandi itu cerdas dan mantan GAM yang masih memiliki nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kental. Tak berhenti sampai di sini. Saat Jokowi datang ke Aceh dan menginap di Hotel Hermes, saya, Irwandi dan Lukman CM ada di sana. Saat itu, Irwandi hanya pakai baju kaos oblong. Dia tidak bermaksud ketemu

C

Jokowi. Tiba-tiba, begitu Jokowi masuk, saya bertemu Komandan Paspampres dan menegur Pak Jokowi. Saat itu juga, Jokowi melirik, kemudian memanggil Irwandi. “Pak Irwandi, kok ndak pernah telpon saya?” kata Jokowi ketika itu. Lalu, dijawab Irwandi bahwa dia tidak punya telpon presiden. Presiden Jokowi kemudian memanggil ajudannya dan minta diberikan nomor telpon selulernya pada Irwandi. “Kasih nomor saya ke Pak Irwandi,” begitu kata Jokowi. Usai pertemuan di Banda Aceh, saya ada acara partai di Jakarta. Saat itu, di rumah Bu Mega, juga ada Jokowi. Di sela-sela acara, Jokowi bertanya pada saya, “Siapa calon gubernur Anda?” Saya jawab, “Walau partai belum memutuskan, tapi saya mendukung Irwandi.” Mendengar nama Irwandi, Presiden Jokowi langsung ingat. “Oh, ya saya kenal baik dengan dia. Saya ada nonton bola di Solo (saat Walikota Solo) dan konser musik di Jakarta (saat Gubernur DKI).” Jujur, sebelumnya, saya tidak tahu dan percaya jika ada yang bilang Irwandi dekat dengan Jokowi. Saya uji itu, saat bertemu di Hotel Hermes dan ternyata memang benar. Nah, pada rapat selanjutnya Pengurus DPP PDIP bersama Ketua Umum Bu Mega dan ada Presiden Jokowi, saya kembali ditanya siapa calon Gubernur Aceh yang harus didukung? Saya jawab, “Bukankah Bapak Presiden mendukuFOTO: IST ng Tarmizi A. Karim.” Lalu dijawab Pak Jokowi, “Tidak benar informasi itu. Kalau mau, Tarmizi Karim jadi wakil Irwandi.” Selanjutnya, saya lapor pada Ketua Umum Bu Mega dan Sekjen Hasto. Saya katakan, menurut DPD I PDIP Aceh, yang pantas didukung dan dimenangkan adalah Irwandi. Saat itu, belum jelas siapa wakilnya. Alasannya, hasil survei, Irwandi tetap di atas. Dan, alhamdulillah, menjadi kenyataan, Irwandi terpilih sebagai Gubernur Aceh untuk kedua kalinya.

Kalau ditanya apakah ada deal atau komitmen tertentu antara PDIP dengan Irwandi Yusuf? Secara rinci saya tidak tahu, tapi beberapa hal dan saat itu saya ada di sana, memang ada ke arah sana. Misal, dia akan membersihkan nama Presiden Soekarno di Aceh. Sebab, sebagian rakyat Aceh masih menilai bahwa Presiden Pertama RI ini telah menipu rakyat Aceh. Kedua, membersihkan nama Bu Mega di Aceh. Sebab, ada propaganda yang menyebutkan bahwa Bu Mega-lah yang memberlakukan DOM di Aceh. Dan, ketiga, Irwandi berjanji akan memberi pemerataan kursi DPR RI dan DPRA serta DPRK di Aceh. Artinya, tidak ada partai mayoritas di Aceh. Ini penting untuk bersamasama membangun Aceh. Sebab, PDIP saat ini adalah partai penguasa. Selain itu, Bung Karno dan Bu Mega sudah banyak berbuat dan membangun Aceh. Pernah sebelumnya Irwandi bilang bahwa PDIP adalah pembunuh rakyat Aceh. Ketika itu, ada Pak Jusuf Kalla di Banda Aceh. Nah, kepada Wakil Presiden, saat itu langsung saya klarifikasi. Ketika itu, ada Jusuf Kalla, saya, Gubernur Zaini Abdullah dan Menpan-RB, Yuddy Chrisnadi. Saya bilang, “Pak Wapres, selama 10 tahun PDIP dizalimi Pemerintah Aceh termasuk kepada masyarakat.” Kenapa Pak Karimun tanya Pak JK. Saya bilang, “Mereka katakan bahwa PDIP dan Megawati pembunuh rakyat Aceh gara-gara DOM.” Langsung Pak Jusuf Kalla menjawab, “Oh, bukan begitu, Pak Gubernur yang usul dan tanda tangan DOM itu SBY setelah gagal perundingan di Jepang.” Jadi, biar masyarakat Aceh tahu. Kami 10 tahun merasakan bagaimana disiksa. Karena itu, Bu Mega minta kepada Irwandi untuk membersihkan semua itu di Aceh. Apa rakyat Aceh tahu bahwa yang bangun pelabuhan bebas Sabang itu Bung Karno? Yang bangun pabrik gula di Cot Girek, Aceh Utara itu melalui Program Semesta Berencana itu Bung Karno? Proyek terpadu di Takengon dan membangun jalan sampai Langsa tahun 1957 itu adalah Soekarno? Tapi, semua orang Aceh bilang Bung Karno tidak adil dan

berkhianat pada orang Aceh. Bung Karno juga memberikan daerah istimewa dan berlakunya syariat Islam untuk Aceh. Tapi, kita harus ingat, saat itu, Bung Karno sebagai presiden dengan sistem parlementer. Presiden bilang A, para menteri bilang B, jadi memang tidak bisa semua dibebankan pada presiden. Soal deal politik, Irwandi mengatakan pada Bu Mega bahwa ia ingin tidak ada kekuatan politik mayoritas di Aceh. Karena itu, perlu pemerataan kursi di parlemen agar bisa membangun Aceh lebih . Karena itu, PDIP tidak usah dibilang ada porsi. Tapi, saya yakin dapat minimal dua kursi di DPR RI pada Pileg 2019 dan satu pimpinan di DPRA serta kursi DPRK di Aceh Singkil, Kutacane, Langsa serta Takengon. Hasil Pilkada lalu, PDIP meraih kursi empat bupati yang langsung kadernya. Mereka sudah ikut sekolah partai. Bahkan, saat ini, ada daerah yang sudah membuat penyataan akan ikut PDIP. Itu adalah salah satu bupati terpilih di Aceh, tapi saya tidak mau kasih tahu dulu namanya. Itu artinya, secara pribadi, Irwandi memang dekat dengan PDIP. Karena itu, jika ditanya apakah saya bersedia dan rela jika Irwandi menjadi Ketua DPD I PDIP Aceh, bagi saya itu tak soal dan sah-sah saja. Sebab, untuk membangun Aceh, harus bersama. Karena itulah, ketika Irwandi minta dukungan PDIP, saya langsung memberi dukungan dan ikut mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, saat detik-detik terakhir atau tanggal 20 September 2016. Dulu, pernah saya katakan, tapi wartawan tidak berani menulis bahwa keberhasilan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) adalah berkat perjuangan PDI-Perjuangan. Saya ucapkan itu di atas panggung Hotel Sulthan Jakarta, di hadapan sejumlah tokoh-tokoh GAM dan masyarakat Aceh termasuk AR Ramli dan Adnan Ganto. Sebab, saat itu, ada rencana mengubah beberapa Pasal UUPA. Tapi, Sutradara Ginting dari PDIP tidak setuju dan tetap mempertahankannya. Jika ada parnas yang menentang di parlemen, PDIP siap melakukan voting untuk mempertahankan isi

UUPA. Kalaupun ada 13 anggota DPR RI asal Aceh, mereka bisa berbuat apa di antara 500-an anggota lainnya? Apalagi, jika berharap pada politisi non Aceh. Misal, orang Makasar kepentingannya untuk Aceh apa? Itu artinya, dari dulu, Irwandi sudah mengaku bahwa PDIP punya andil untuk Aceh. Cuma, dia sendiri tidak bisa berbuat banyak. Apalagi, saat Pilkada 2006, masih keras dan banyak sekali tekanan. Nah, setelah terpilih, Bu Mega tetap mengawal pemerintahan Irwandi. Jika dia benar dan di atas rel, tetap akan didukung. Jika Irwandi mengkhianati rakyat Aceh, maka ada risiko yang akan dihadapinya. Selama Irwandi di jalan yang benar dan untuk kepentingan rakyat Aceh, PDIP di Aceh hingga pusat tetap membela Irwandi. Tapi, kalau dia sudah nyeleweng, saya akan lapor pada Bu Mega. Termasuk dia melapor ada membangun 100 rumah duafa dari dana sisa kampanye yang dia miliki. Bu Mega suka seperti itu. Artinya, tidak dia masukkan dalam kantong pribadi. Selain itu, Irwandi juga diharapkan bisa meluruskan sejarah dan peran Bung Karno serta Megawati pada rakyat Aceh. Megawati mengembalikan Undang-Undang Pelabuhan Sabang setelah dihapus Soeharto. Megawati yang membuat jalan tembus sampai Aceh timur. Megawati yang membuat waduk di Aceh Besar dan Megawati yang membuat Pelabuhan Idi dan banyak yang lainnya. Tapi, orang Aceh selalu mengagung-agungkan PT Arun yang dibangun Soeharto. Jangankan pegawai, supir saja waktu itu tidak boleh orang Aceh. Bukankah Partai Demokrat yang menjadi pengusung utama Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah? Faktanya memang benar. Tapi, kalau mau jujur, berapa orang kader Partai Demokrat yang hadir saat kampanye Irwandi? Itu boleh-boleh saja karena dia punya delapan kursi di DPR Aceh, tapi kami dengan tiga kursi di DPRK, punya 65.000 suara. Ke depan, kami tidak mau muluk-muluk. Ya, minimal dua kursi untuk DPR RI dan DPRA bisa meraih kursi pemimpin. Itu artinya, PDIP melihat ada peluang, misal di Pidie Jaya. Sudah dua kali Presiden Jokowi ke sana pasca gempa. Makanya, Pidie Jaya termasuk Bupati dan Wakil Bupati yang cepat akrab serta menghargai peran PDIP. Jadi, PDIP akan all out membantu pemerintahan Irwandi? Ya, kalau dia komit membela kepentingan rakyat. Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, Utut, sudah bicara saat pertemuan dengan partai. Apa pun yang diminta Irwandi terhadap Aceh akan dipenuhi dan di-back up. Tapi, kalau Irwandi dalam perjalanannya tidak komit dan berpihak pada rakyat, dia akan menanggung risiko sendiri dan tunggu waktu. Harus saya katakan, pemerintahan Irwandi tetap dalam pengawasan Bu Mega dan PDIP.***

MODUS ACEH

Fokus

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

15

■ Program dan Dana Aspirasi Anggota DPR Aceh

Tradisi Tak Pernah ‘Mati’ KANAL ACEH

Pasca publikasi program dan dana aspirasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, tahun anggaran 2017 pada Liputan Utama MODUS ACEH, edisi 49. Media ini mendapat banyak tanggapan dan masuk melalui surat elektronik atau email. Tentu, ada yang menyatakan sepakat dan tak mempermasalahkan adanya program serta dana aspirasi pimpinan dan anggota DPR Aceh. Tapi, tak sedikit yang ‘menggugat’ serta mengecam. Terutama pada penyaluran yang dinilai tidak tetap sasaran serta masih adanya dugaan pemotongan fee, mulai dari 10-20 persen. Beberapa mantan anggota DPR Aceh mengakui adanya praktik tersebut. “Kalau saya tidak pernah minta. Kalau si penerima atau kontraktor pelaksana proyek memberi sewajarnya, saya terima. Jika tidak diberi ‘fee’, juga tak saya permasalahkan. Sebab, itulah bentuk dari pengabdian dan perhatian saya pada daerah pemilihan (dapil) serta konstituen,” begitu ungkap sumber tadi. Nah, wartawan Saleh, Juli Saidi dan MODUS ACEH, Muhammad Saleh Azhari Usman menulisnya untuk Liputan Fokus pekan ini.

E

ntah bercanda atau benar-benar kaget, yang pasti Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, dr. Fachrul Jamal, balik bertanya ketika dikonfirmasi media ini, pekan lalu. “Kok Anda tahu ada dana aspirasi? Dari mana tahunya? Apa ada yang beri informasi? Dana aspirasi DPRA memang sudah biasa kan, kenapa mesti dipertanyakan lagi,” begitu ucap Fachrul Djamal kepada Azhari Usman dari MODUS ACEH, pekan lalu. Sepintas, ‘gugatan’ dr. Fachrul Djamal terkesan biasa saja. Ini berarti, ‘tradisi’ bagi-bagi uang negara tersebut bukan lagi persoalan. Sebaliknya, menjadi tak

elok jika program yang disebutsebut sebagai bentuk ‘pengabdian’ anggota DPR Aceh pada rakyat—dapilnya ini, masih saja menebar mau amis kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Itu terkait sasaran, program serta penerima manfaat. Selain itu, apakah penyaluran bantuan program dan dana aspirasi tersebut dilakukan secara gratis alias cuma-cuma dari si pemberi atau ada cash back (fee). Inilah yang jadi soal. Sebab, pada setiap tahun anggaran, ada saja rakyat atau penerima bantuan dana dan program yang mengeluh karena si oknum pemberi (anggota DPR Aceh) meminta ‘jatah’ dari 10 hingga 20 persen, termasuk pada kontraktor pelaksana. Tapi, dugaan ini ibarat kentut, terasa ada tapi terkata tidak! Ambil contoh di RSUDZA Banda Aceh. Untuk publikasi berbagai kegiatan rumah sakit plat merah ini, ada dana aspirasi dari salah satu anggota DPR Aceh, satu miliar rupiah. Dana sebesar ini, ungkap dr. Fachrul, sebagai bentuk kerjasama dengan salah satu media cetak lokal di Banda Aceh. Tapi, dia tak menyebut nama media pers tadi. “Kebetulan dana tersebut tidak terlalu kita fokuskan. Kami tidak mengerti penggunaannya bagaimana. Artinya, kami tahu dari belakangan, setelah semua terkumpul di Bappeda Aceh. Kemudian, sudah dileburkan menjadi kebutuhan kegiatan yang ada di RSUDZA. Sehingga, tidak ada lagi dana yang dititipkan anggota dewan tersebut,” jelas dr. Fachrul Djamal. Menurut Fachrul Djamal, pihaknya memang sangat membutuhkan dana atau program aspi-

rasi dari anggota DPR Aceh. Ini dimaksudkan untuk menopang kekurangan biaya operasional di rumah sakit tersebut. Sebab, jika berharap dari dana rutin yang diplot pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017, diakuinya jelas tidak cukup. “Kalau saya tidak salah, setelah negosiasi kami dapat Rp 30 miliar program dana aspirasi anggota DPR Aceh dari Rp 33 miliar yang kami butuhkan, termasuk di dalamnya, satu miliar tadi,” ujar dia. Namun, diakui Fachrul Dja-

RALAT Pada Laporan Utama Edisi, 49 tertulis bahwa Ahyar, menerima dana aspirasi ganda, Rp 75 juta dan Rp 50 untuk biaya pendidikan S3 di Unair, Malang, Jawa Timur dari anggota DPR Aceh melalui APBA 2017. Informasi tersebut tidak benar dan sangat menganggu pribadi Ahyar, sebab yang benar adalah, Ahyar hanya menerima satu bantuan dana aspirasi (beasiswa) dari anggota DPR Aceh Sulaiman Abda, Rp 75 juta. Dengan demikian, ralat dan perbaikan telah dilakukan. Redaksi.

16

MODUS ACEH

Fokus

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

mal, dana sebesar itu masuknya secara gelondongan dan sudah dileburkan menjadi satu kebutuhan di RSUDZA. “Makanya, saya tahu itu dana aspirasi setelah dana perantara dan mengakui serta mempertanyakan dana tersebut,” ucap dia. Tapi, dia tak bersedianya menyebut siapa saja nama anggota DPR Aceh yang memasukkan dana dan program aspirasinya ke RSUDZA. “Makanya, sudah ada data pada Anda. Jadi, nggak usah disebutkanlah nama anggota dewan itu siapa,” elak Fachrul Djamal. Begitupun, sumber media ini di Sekretariat DPR Aceh menyebutkan, satu miliar rupiah dana publikasi kegiatan RSUDZA Banda Aceh tadi merupakan titipan dari Samsul Bahri alias Tiong, anggota DPRA dari Partai Nasional Aceh (PNA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bireuen. Diakui Fachrul Djamal, pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp 700 miliar dari total anggaran pada APBA 2017 berjalan. Namun, tak semua kebutuhan itu terpenuhi. Nah, setelah negosiasi dan melobi sejumlah anggota DPR Aceh, dia berhasil mendapatkan suntikan dana tambahan (aspirasi) Rp 33 miliar. “Makanya, saya katakan, jika anggota dewan berkenan, bantulah dengan dana aspirasi

sebab kami butuh dana. Dari Rp 700 miliar kami butuhkan, hanya tertampung Rp 450 miliar di APBA 2017. Tentu, ini tidak cukup,” sebut dia. Jumlah Rp 700 miliar tadi, kata Fachrul, dibutuhkan untuk belanja peralatan serta kebutuhan 25 kelompok dokter spesialis yang memang sangat membutuhkan dana. Pertanyaannya kemudian, dari total Rp 33 miliar dana atau program aspirasi anggota dewan tadi murni sepenuhnya diterima utuh setelah dipotong pajak untuk negara, terselip setoran 10-20 persen? Salah seorang penerima dana bantuan tunai aspirasi yang juga mahasiswa strata satu (S1) di salah satu perguruan tinggi negeri di Banda Aceh mengaku, tahun 2016 lalu, dia mendapatkan dana beasiswa dari salah seorang anggota DPR Aceh dari Dapil Lhokseumawe-Aceh Utara, Rp 20 juta. Namun, saat pencairan, dia hanya mendapatkan lima juta rupiah. Sisanya Rp 15 juta dikembalikan pada oknum anggota DPR Aceh melalui staf pribadinya. Pengakuan serupa juga disampaikan mahasiswa S2 dan S3. “Ya, dari Rp 40 juta yang dialokasikan, kami hanya menerima Rp 20 juta. Sisanya kami kembalikan lagi. Tapi, ndak masalah, lumayan untuk beli buku kuliah,” ungkap seorang sumber yang mintanya namanya tidak disebutkan. Begitu juga

dr. Fachrul Jamal dengan mahasiswa S3, penerima Rp 75 juta. Dia mengaku hanya mendapatkan Rp 35 juta. Hanya itu? Tunggu dulu. Salah seorang pengusaha muda yang dikenal sebagai pengelola proyek aspirasi anggota DPR Aceh, juga mengaku sama. “Selain mendapat perintah untuk mengerjakan proyek-proyek mereka, saya juga membelinya dari anggota DPR Aceh yang lain. Tarifnya, mulai dari Rp 2030 persen. Ada yang saya setor di depan, tapi ada juga setelah proyek selesai,” ungkap sumber yang juga tak mau disebut namanya ini. Dia mengaku lebih suka mengerjakan proyek bangunan serta pengadaan barangbarang, terutama alat cetak. “Kalau alat peraga, buku dan mobiler, untungnya bisa 40-50 pers-

en,” sebutnya buka kartu. Dia memaparkan, tak sulit untuk mendapatkan proyek dari program aspirasi anggota dewan. Sebab, nama mereka sudah tercatat pada sejumlah SKPA. “Tinggal dia telpon, saya bertemu dengan kadis atau kepala SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh). Kami deal dan proyek itu saya kerjakan,” katanya dan mengaku sudah sejak tiga tahun lalu menjadi ‘rekanan’ anggota DPR Aceh. Cara lain, ungkap dia, ada sejumlah pimpinan dan anggota DPR Aceh yang menarik atau meminjam dana cash (tunai) di depan dengan janji akan dilunasi dengan proyek aspirasi. “Makanya, ketika pembahasan APBA, setiap tahun molor dan bermasalah. Para anggota dewan itu gelisah. Hahaha…,” paparnya, tertawa. Benarkah pengakuan mahasiswa dan pengusaha tadi? Sejauh ini, memang sulit mendapat pengakuan jujur serta terbuka dari pimpinan dan anggota DPR Aceh. Tapi, pengalaman pembahasan APBA 2016 lalu setidaknya menjadi cermin. Kembali ke belakang. Pembahasan Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun anggaran 2016 sempat terjadi tarik ulur antara DPRA versus Pemerintah Aceh. Tapi, kemudian mencair setelah adanya deal yang menghebohkan itu. Sebab, sempat mencuat adanya dana aspirasi untuk seluruh anggota DPRA, Rp 885 miliar. Saat itu, Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin mengaku bahwa setiap anggota DPRA diberi jatah Rp 10 miliar, sementara masing-masing Wakil Pimpinan DPRA, Rp 25 miliar. Nah, sekedar mengulang saja. Dari total Rp 885 miliar tadi, untuk dana aspirasi anggota DPR Aceh dari Dapil 1 (Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang), tak kurang dari Rp 140 miliar dengan rincian; Irwan Djohan (NasDem), Rp 25 miliar. Ghufran Zainal Abidin (PKS), Rp 10 miliar. Sulaiman Abda (Golkar), Rp 25 miliar. Abdurrahman Ahmad (Gerindra), Rp 10 miliar. HT Ibrahim ST MM (Demokrat), Rp 10 miliar. Mawardi Ali (PAN), Rp 10 miliar. Musannif Sanussi SE (PPP), Rp 10 miliar. Tgk Muhibussabri (PDA), Rp 10 miliar. Darwati A Gani (PNA), Rp 10 miliar. Tgk Akhyar (PA), Rp 10 miliar dan Tgk Saifuddin (PA), Rp 10 miliar. “Itu belum termasuk program aspirasi titipan pada sejumlah SKPA,” ungkap seorang mantan anggota DPR Aceh pada media ini. Mantap!***

Fokus

Inilah Program dan Penerima Dana Aspirasi

MODUS ACEH NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

17

18

MODUS ACEH NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

Fokus

Fokus

MODUS ACEH NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

19

20

MODUS ACEH NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

Fokus

Fokus

MODUS ACEH NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

21

22

MODUS ACEH

Fokus

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

Bersambung

MODUS ACEH

Fokus

NO 50/TH XIV 10 - 16 APRIL 2017

23

■ Wakil Ketua DPRA, H. Drs. Sulaiman Abda

P

rogram dan dana aspirasi dewan. Empat kata itu memang sering dibantah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Alih-alih, karena program tersebut datang dari masyarakat, sehingga anggota dewan menyebut jatah ‘kue’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) itu bukan dana aspirasi. Sebaliknya, program usulan masyarakat pada Pemerintah Aceh melalui lembaga dewan. Tentu, bantahan itu bolehboleh saja disuarakan. Namun, bila anggota dewan mau jujur, seberapa besar sebenarnya mereka mengakomodir usulan masyarakat yang membutuhkan tadi. Sebab, pembagian jatah dari dana aspirasi itu hanya sedikit sekali diberikan pada masyarakat yang betul-betul butuh dan berhak menerima. Sebaliknya, penikmat dana aspirasi dalam sekala besar, sejujurnya, anggota dewan sendiri serta elit-elit politik partai mereka tadi. Usulan dana aspirasi juga tak mesti ada proposal. Bila yang bersangkutan dekat dengan anggota dewan, maka cukup menulis pada selembar kertas. Nah, setelah program masuk dalam APBA, baru kemudian proposal menyusul. Dalam menghimpun usulan program, anggota dewan memfungsikan koordinator atau stafnya sendiri. Bahkan, diam-diam ada dari ka-

langan keluarga, misal adik atau anak. Koordinator aspirasi dewan ini juga beragam bentuk, ada yang aktif di lembaga DPRA sebagai pegawai kontrak, tetapi ramai juga bukan tenaga kontrak. Umumnya, mereka itulah yang berurusan langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Itu sebabnya, tak jarang pengelola dana aspirasi dewan itu mendadak kaya alias mampu membeli rumah dan mobil mewah, tetapi ada juga yang kebagian pas-pasan. Mungkin karena terikat penempatan sebagai pegawai kontrak di lembaga tertentu, termasuk lembaga dewan. Setiap program yang masuk, koordinator mencatat rapi, lalu di-list dan diberikan pada anggota dewan bersangkutan. Kemudian, diperiksa lalu dicoret dan diloloskan untuk diusul saat pembahasan anggaran bersama eksekutif. Jika anggota dewan lihai, maka bukan hanya jatah aspirasi saja yang berhasil dikelola, tapi juga proyek di SKPA, sehingga penikmat dana aspirasi cenderung orang itu-itu saja, hanya mengemasnya saja program bentuk lain. Karena itu, jangan heran, seseorang bisa mendapatkan dana aspirasi setiap tahun dari anggota dewan yang berbeda. Wakil Ketua DPR Aceh dari Partai Golkar, Sulaiman Abda, pada wartawan MODUS

ACEH, Juli Saidi, melalui sambungan telpon, Kamis malam, 6 April 2017 lalu, tetap mengaku bahwa tidak ada dana aspirasi. Yang ada, sebut Bang Leman— panggilan akrabnya, program usulan masyarakat. Menurut Bang Leman, usulan itu berasal dari masyarakat, lalu mereka salurkan. Khusus untuk dirinya, dia mengaku, menempatkan program usulan masyarakat tadi di Badan Dayah Aceh, Dinas Pengairan Aceh dan Dinas Bina Marga Aceh. Tapi, dia tak menyebut berapa angka pasti untuk tahun ini. “Apa benar jumlah dana aspirasi Anda Rp 60 miliar?” tanya Juli Saidi. Bang Leman membantah. “Itu dosa, bohong, dosa dan bohong,” katanya berulangulang. “Yang benarnya berapa?” kejar Juli Saidi. Bang Leman berjanji, “Besok saya lihat. Saya memang sudah dengar bahwa saya dapat dana aspirasi Rp 60 miliar, tapi itu bohong,” tegas dia. Pertanyaan tak berhenti sampai di sini. “Dari total aspirasi Anda, berapa besar untuk program fisik?” Jawab Sulaiman Abda, “Itu harus saya lihat data dulu, tetapi program saya memang lebih banyak untuk fisik. Mungkin ada sekitar Rp 15 miliar untuk program fisik.” Lantas, bagaimana untuk program beasiswa S1, S2 dan S3 dari dana aspirasi Anda? Bang Leman mengatakan, “Ada program untuk beasiswa, tetapi aceh tren

MODUS ACEH/Dok

Semua Orang Berhak Mendapatkan

untuk S1 kayaknya tidak ada. Besok saya lihat dulu datanya,” janji Bang Leman. Namun, hingga Sabtu pekan lalu, media ini tak menerima penjelasan lengkap dari Bang Leman. Menurut Bang Leman, setiap penyaluran bantuan atau usulan program memiliki kriteria. Untuk beasiswa misalnya, ada kemampuan dan prestasi akademik. Itu sebabnya, diakui Bang Leman, penerima beasiswa tidak mesti miskin dan kaya, sebab semua orang berhak mendapatkan pendidikan. “Jadi, itu biasa,” katanya enteng. Nah, semua usulan tadi disalurkan melalui Badan Pengelola Beasiswa Aceh. Tapi, sebutnya, dari banyak usulan tadi, tidak semua mampu di-cover. Karena itu, dia mengakui, tidak semua SKPA dia tempatkan dana aspirasinya. “Tidak di semua SKPA. Pada tahapan pembahasan anggaran sudah ada program, lalu kita sampaikan melalui Bappeda dan saat pembahasan anggaran, tentu menurut SKPA masing-masing,” ujar mantan Ketua DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh ini. Pertanyaannya, kapan program dana aspirasi itu harus masuk? Menurut Bang Leman, sebelum pembahasan anggaran. “Ini usulan-usulan masyarakat, maka tidak ada istilah bahwa itu dana aspirasi,” tegas mantan Ketua DPD I Partai Golkar Aceh tersebut. Tapi, Bang Leman

mengaku, tak ingat lagi berapa dana aspirasinya pada APBA 2016. “Itu tidak ingat lagi,” katanya singkat. Apakah jumlahnya dengan tahun 2017? Bang Leman mengaku tidak sama, bisa jadi lebih kurang. Makanya, dia juga mengaku, selain dana aspirasi tadi, dirinya tak mendapat ‘jatah’ lain. “Tidak ada, selain program yang diusulkan masyarakat, program lain tidak ada. Tetapi, setiap usulan masyarakat pada dewan, kami berhak mengusulkan program tadi saat pembahasan. Itu hak komisi-komisi, anggota dewan dengan SKPA,” tegas dia. Sebab, masyarakat mengusulkan program pada pemerintah melalui DPR Aceh dan pembahasan anggaran kemudian dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. “Saat itu, kalau ada rekan-rekan mengusulkan program, tidak dipermasalahkan. Itu program masyarakat namanya,” sebut Bang Leman. Lalu, bagaimana dengan penerima dana aspirasi program beasiswa dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) atau yang sudah mendapat penghasilan tetap? Menurut Bang Leman, itu tak masalah. Sebab, setiap orang berhak untuk mendapatkannya. “Seperti saya katakan tadi, semua orang berhak mendapatkan itu. Program yang kita usulan ada badan yang seleksi yaitu badan yang mengelola beasiswa,” ungkap Bang Leman. Alamak!***