TERBATAS

www.parlemen.net TERBATAS

PERSANDINGAN MUATAN MATERI RUU INISIATIF DPR RI TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RUU PEMERINTAH

PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT PANITIA KHUSUS TLP : 5715348 15715616

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net PERSANDINGAN STRUKTUR RUU TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH INISIATIF DPR RI DENGAN RUU USULAN PEMERINTAH NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

1.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR .........TAHUN ..........

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ........... TAHUN .......... TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAHAN DAERAH Pasal I 2.

1.

Merubah Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

BAB I KETENTUAN UMUM

3.

BAB II KEBIJAKAN DESENTRALISASI

4.

Bagian Kesatu Kebijakan Dasar

5.

Bagian Kedua Pembentukan Daerah Otonom

6.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Otonomi Daerah

7

Bagian Keempat Kawasan Khusus

8

BAB III PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAERAH, DAN


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH PERUBAHAN BATAS DAERAH

9

BAB IV HUBUNGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH

10

Bagian Kesatu Hubungan Wewenang

11

Bagian Kedua Hubungan Pemanfaatan Sumber Daya

12

Bagian Ketiga Hubungan Keuangan

13

Paragraf Kesatu Umum

14

Paragraf Kedua Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang diserahkan

15

Paragraf Ketiga Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Tidak Diserahkan

16

Bagian Keempat Hubungan Kewilayahan

17

Bagian Kelima Hubungan Administrasi 2.

Ketentuan dalam BAB V dan penjelasannya dicabut dan diganti dengan rumusan baru sehingga berbunyi sebagai berikut

18

BAB V BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

19

Bagian Pertama

Bagian Pertama


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR Umum

RUU PEMERINTAH Pembentukan dan Susunan Pemerintahan Daerah

20

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Daerah

21

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

22

Paragraf 1 Susunan dan Keanggotaan

23

Paragraf 2

Bagian Keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pimpinan 24

Paragraf 3 Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

25

Paragraf 4 Hak dan Kewajiban

26

Paragraf 5 Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD

27

Paragraf 6 Alat Kelengkapan, Protokoler, Keuangan, dan Peraturan Tata Tertib

28

Paragraf 7 Protokoler dan Keuangan

29

Paragraf 8 Peraturan Tata Tertib

30

Paragraf 9 Kekebalan, Larangan, dan Penyidikan terhadap Anggota DPRD

31

Paragraf 10 Larangan


www.parlemen.net NO 32

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

Paragraf 11 Penyidikan

33

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

34

Paragraf 1 Kepala Daerah

Paragraf Pertama Kepala Daerah

35

Paragraf 2

Paragraf Kedua

Calon, Persyaratan Calon, Pemilih, dan Pelaksana Pemilihan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

36

Paragraf 3 Tahapan Pemilihan

37

Paragraf 4 Pendaftaran Pemilih

38

Paragraf 5 Pendaftaran dan Penetapan Calon

39

Paragraf 6 Kampanye

40

Paragraf 7 Pemilihan

41

Paragraf 8 Penghitungan Suara

42

Paragraf 9 Penetapan Calon Terpilih Dan Pelantikan

43

Paragraf 10 Kewajiban Kepala Daerah

Paragraf Ketiga Wewenang, Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

Paragraf 11

Paragraf Keempat

Larangan bagi Kepala Daerah

Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

45

Paragraf 12 Pemberhentian Kepala Daerah

Paragraf Kelima Pemberhentian Kepala Daerah

46

Paragraf 13 Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

47

Paragraf 14 Wakil Kepala Daerah

48

Paragraf 15 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

49

Bagian Keempat Perangkat Daerah

50

Paragraf Keenam Perangkat Daerah Bagian Kelima Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

51

Bagian Keenam Kepegawaian Daerah

52

Bagian Ketujuh Perencanaan Daerah

53

Paragraf Kesatu Lingkup Perencanaan Daerah

54

Bagian Kedelapan Keuangan Daerah

55

Paragraf kesatu Umum



RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH Paragraf Kedua Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

57 58

Paragraf Ketiga APBD

59

Paragraf Keempat Belanja DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

60

Paragraf Kelima Perubahan APBD

61

Paragraf Keenam Penata Usahaan Keuangan Daerah

62

Paragraf Ketujuh Pertanggungjawaban APBD

63

Paragraf Kedelapan Pengelolaan Barang milik Daerah

64

Paragraf Kesembilan Dana Cadangan

65

Paragraf Kesepuluh Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

66

Bagian Kesembilan Kerja sama Daerah

67

Bagian Kesepuluh Penyelesaian Perselisihan

68

Bagian Kesebelas


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH Kawasan Perkotaan

69

Bagian Kedua belas Pemerintahan Desa

70

Paragraf Kesatu Pembentukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa

71

Paragraf Kedua Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa

72

Paragraf Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Desa

73

Paragraf Keempat Keuangan Desa

74

Paragraf Kelima Pembinaan dan Pengawasan Desa

75

Paragraf Keenam Kerja sama dan Perselisihan Desa

76

Paragraf Ketujuh Kawasan Perdesaan

77

Bagian ketiga belas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

78

Bagian Keempat belas Pelaporan dan Informasi Pemerintahan Desa

79

Bagian Kelima belas Pembinaan dan Pengawasan

80

BAB VI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH



RUU INISIATIF DPR 3.

Menambah pasal baru pada Ketentuan Lain-lain:

RUU PEMERINTAH BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

82

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

83

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

84

4.

Antara Bab XIV dan Bab XV ditambah bab baru yaitu Bab XIV A tentang Ketentuan Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

85

Bab XIV A Ketentuan Pidana


www.parlemen.net PERSANDINGAN MUATAN MATERI RUU INISIATIF DPR RI TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RUU PEMERINTAH NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

TANGGAPAN PEMERINTAH PENGANTAR Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen memiliki konsekuensi dilakukannya perubahan dalam tatanan kenegaraan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Dengan demikian UU No. 22 Tahun 1999 sebagai pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu juga disempurnakan sesuai dengan perubahan di bidang ketatanegaraan. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, implementasi UU No. 22 Tahun 1999 banyak mengalami permasalahan yang disebabkan dalam pengaturannya selain ada yang menimbulkan multi tafsir juga terjadi inkonsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Di samping itu, konsepsi dasar otonomi daerah kurang selaras dengan amanat UUD 1945. Oleh karenanya, untuk menyempurnakan implementasi otonomi daerah sehingga dapat mencapai tujuan berpemerintahan maka menurut pandangan pemerintah penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 tidak


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

TANGGAPAN PEMERINTAH dapat dilakukan secara parsial harus komprehensif mulai dari kebijakan otonomi daerah, penataan hubungan antar tingkat perintahan, penataan kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, DPRD, serta pembinaan dan pengawasan. Sehubungan dengan uraian singkat di atas, maka pemerintah merasa perlu menyusun RUU tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan UU No. 22 Tahun 1999, tetapi dalam bentuk yang menyeluruh. Untuk menyelaraskan UU 2211999 dengan RUU perubahan inisiatif DPR dan RUU perubahan inisiatif pemerintah, disusun persandingan sebagaimana terurai di bawah ini. Tetapi, karena ketiga materi tidak seluruhnya dapat dipersandingkan Pasal per Pasal, ayat per ayat, maka RUU perubahan inisiatif pemerintah yang tidak dapat dipersandingkan diletakkan setelah persandingan antara UU 2211999 dan RUU perubahan inisiatif DPR-RI. Adapun pada kolom RUU inisiatif pemerintah yang sejajar dengan persandingan tersebut, dibuat uraian mengenai tanggapan pemerintah maupun keterangan apabila sudah diakomodasi oleh RUU perubahan inisiatif pemerintah.

1.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...... TAHUN .......

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ........TAHUN ........ TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN

PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan uraian pada Pengantar di atas, maka judul RUU adalah : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN .... TENTANG


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

1999

TANGGAPAN PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 2.

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

3.

Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin mengarah pada meningkatnya kualitas demokrasi serta lebih memberikan arah pelaksanaan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang: a. bahwa kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudny a kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah, dengan memperhatikan prinsip,. demokrasi, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara K esatuan Republik Indonesia;

4.

b. bahwa salah satu bentuk peningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan tetap memberi pengakuan adanya kekhususan dan keistimewaan daerah;

b.

Pemerintah berpandangan rumusan untuk diktum menimbang disusun secara runtut berdasarkan pemikiran logis, sehingga disempurnakan disarankan menjadi seperti berikut:

bahwa efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar tingkatan pemerintah dan antar Daerah, tantangan persaingan global dan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

TANGGAPAN PEMERINTAH

dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, disertai dengan pemberian hak untuk mendapat pendanaan penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5.

c. bahwa sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perubahan ketatanegaraan dan tuntutan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;

6.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

d.

7.

Mengingat: 1.

Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (5) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah mempertanyakan apakah cukup relevan Pasal 24 A dijadikan salah satu dasar untuk diktum mengingat, karena muatan materi dalam pasal tersebut mengatur tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya Pemerintah juga berpendapat bahwa UU No. 22 Tahun 1999 tidak lagi menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan UU ini, karena UU 22 Tahun 1999 merupakan UU yang direvisi. Oleh karena itu Pemerintah merumuskan kembali diktum


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

TANGGAPAN PEMERINTAH mengingat ini.

8.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

10.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311).

Dengan Persetujuan Bersama

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

11.

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG - UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

RUU PEMERINTAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG - UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

12

Pasal I

BAB I Pasal 1

TANGGAPAN PEMERINTAH Seluruh ketentuan umum dalam RUU yang disusun Pemerintah merupakan


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


Ketentuan Umum

penyempurnaan dari ketentuan umum yang ada dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ditambah dengan beberapa ketentuan hasil rumusan yang baru sehingga menurut pandangan Pemerintah untuk ketentuan umum ditulis secara lengkap:

13.

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah sebagai berikut:

Dalam undang-undang dengan:

ini

yang

dimaksud

14.

1.

Beberapa ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah yaitu sebagai berikut:

a.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

15.

b.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati/Wakil Bupati, dan Pemerintah Kota adalah Walikota/Wakil Walikota yang masingmasing selanjutnya disebut Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

b.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah sebagai fungsifungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi.

16.

c.

Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.

c.

Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah;

17.

d.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD adalah sebagaimana dimaksud Pasal 18

d.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai lembaga legislatif


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

ayat (3) UUD 1945.


Daerah.

18.

r.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya membidangi urusan dalam negeri.

e.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19.

s.

Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Kepala Instansi Vertikal di Wilayah tertentu untuk mengurus urusan pemerintahan.

20.

t.

Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik yang mempunyai wakil di DPRD yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

g.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dalam langka waktu tertentu disertai pendanaan dan dalam hal tertentu disertai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

21.

u.

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik. atau perseorangan yang telah

h.

Otonomi Daerah adalah wewenang Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

memenuhi persyaratan.


dengan peraturan perundang-undangan.

22.

v.

KPU adalah Komisi Pemilihan Umum untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang P emilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

i.

Daerah Otonom, sebagai sebutan umum bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23.

w.

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.

j.

Wewenang adalah hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan/atau mengurus urusan pemerintahan.

24.

x.

PPK, PPS, dan KPPS adalah sebagai penyelenggara pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang dibentuk oleh KPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

k.

Wilayah Administrasi selanjutnya disebut Wilayah, adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk mengurus urusan pemerintahan.

l.

Instansi Vertikal adalah Departemen dan/atau

25.

perangkat Lembaga


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


Pemerintah Non-Departemen yang mengurus urusan pemerintahan dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. 26.

m.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah yang berwenang mengesahkan atau menyetujui, menangguhkan dan membatalkan kebijakan Daerah dan/atau mengangkat, memberhentikan, mengesahkan, menyetujui, membina dan mengawasi Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pejabat Pemerintah pada ,-Pemerintah Daerah Provinsi yang berwenang membina dan mengawasi Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

27.

n.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dan Kota.

28.

o.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

29.

p.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yurisdiksi berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota.

30.

q.

Pemerintah

Desa

atau

yang

disebut


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


dengan nama lain adalah unsur lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. 31.

r.

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur lembaga pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

32.

s.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah kewajiban Pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan akibat adanya penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan asas desentralisasi yang harmonis dengan kewajiban daerah memberikan kontribusi dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

33.

t.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Belanja Transfer APBN yang dialokasikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keadilan dan keselarasan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Daerah serta antar Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

34.

u.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan hak dan


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


kewajibannya. 35.

v.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

35.

w.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan melalui kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak dan dengan demikian tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

37.

x.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran melalui kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali kepada pemerintah daerah.

38.

y.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

39.

z.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


yang bernilai uang, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. 40.

aa.

Kawasan khusus adalah bagian wilayah tertentu di dalam Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

41.

bb.

Kawasan Perdesaan adalah suatu bagian wilayah Daerah yang bercirikan perdesaan.

42.

cc.

Kawasan Perkotaan adalah suatu bagian wilayah Daerah yang bercirikan perkotaan.

43.

dd.

Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta di dalam proses penetapan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.

44.

ee.

Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

45.

ff.

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

46.


BAB II KEBIJAKAN DESENTRALISASI

47.

Bagian Kesatu Kebijakan Dasar

48.

Pasal 2 Pemerintah menyelenggarakan kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

49.

Bagian Kedua Pembentukan Daerah Otonom

50.

Pasal 3

51.

(1).

Pembentukan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan membentuk Provinsi, dan dalam wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota, serta dalam wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dan/atau diakui keberadaan Desa.

(2).

Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daratan kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang pembentukan

Menurut pandangan Pemerintah adanya otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi, oleh karena itu dalam RUU yang disusun pemerintah dimuat pengaturan tentang kebijakan desentralisasi. Di dalam bab ini dimuat substansi pengaturan yang bersifat baru terutama terkait dengan penekanan pengembangan demokrasi dalam pembentuk an Daerah, peningkatan daya saing Daerah, pemberdayaan masyarakat, dan penekanan adanya kewajiban Daerah. Secara lengkap dirumuskan sebagai berikut:


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


daerah. 52.

(3).

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berkedudukan sebagai Wilayah Administrasi. Pasal 4

53.

(1).

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek peningkatan pelayanan, pemberdayaan, prakarsa, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, efisiensi, akuntabilitas dan pengembangan demokrasi, pertahanan dan keamanan serta daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

54.

(2).

Pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk terjaminnya penyediaan pelayanan dasar yang efisien dan efektif.

55.

(3).

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan kesehatan dan kemampuan di bidang pendidikan dan keterampilan, komunikasi, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

56.

(4).

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk pengembangan kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 57.

(5).

Daya saing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan keunggulan masing-masing Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5

58.

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan ciri dan keragaman daerah serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak -hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

59.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasal 6

60.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktif, dan akuntabel melalui upaya-upaya koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan kerjasama antar tingkat pemerintahan dan antar Pemerintah Daerah. Pasal 7

61.

(1).

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menimbulkan adanya hubungan antar tingkat pemerintahan, antar Pemerintah


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


Daerah, antar Pemerintah Desa, dan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan pengelola kawasan khusus. 62.

(2).

Hubungan antar tingkat pemerintahan dan antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

63.

a. hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Kabupaten, Kota, dan/atau Desa:

64.

b. hubungan antar Pemerintah Provinsi;

65.

c. hubungan antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;

66.

d. hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

67.

e. hubungan antar Pemerintah Desa dalam satu Kabupaten/Kota; dan

68.

f. hubungan lainnya.

69.

(3).

antar

Pemerintah

Daerah

Jenis hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hubungan kewilayahan; wewenang; administrasi; pemanfaatan sumber daya; dan hubungan Keuangan dengan memperhatikan adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan yang tidak diserahkan kepada Daerah berdasarkan peraturan perundanq-undangan. Pasal 8

70.

Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


yang tidak diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Gubernur dan/atau kepala instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau ditugaskan kepada Provinsi, Kabupaten, Kota, dan/atau Desa berdasarkan asas tugas pembantuan. 71.

Bagian Keempat Kawasan Khusus Pasal 9

72.

(1).

Untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus, berskala nasional dan atau kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

73.

(2).

Fungsi-fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kepentingan pertahanan negara, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu, ekonomi dan perdagangan, pelestarian warisan budaya dan cagar alam, pengembangan riset dan teknologi, lembaga pemasyarakatan, dan/atau kepentingan strategis nasional lainnya. Pasal 10

74.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerintah Provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kawasan khusus berskala regional dalam wilayah Provinsi


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH atau berskala Kabupaten/Kota.

lokal

dalam

TANGGAPAN PEMERINTAH wilayah

Pasal 11 75.

Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

76.

BAB III PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAERAH, DAN PERUBAHAN BATAS DAERAH

Pembentukan daerah otonom sebagaimana diatur UU No. 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya belum mampu mewujudkan daerah otonom yang mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan k esejahteraan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan kurang ketatnya persyaratan dalam pembentukan daerah. Untuk mewujudkan daerah otonom yang mampu menjawab berbagai persoalan sebagaimana tersebut maka pengaturan tentang kriteria dan persyaratan perlu diperketat sehingga ke depan dapat meningkatkan selektifitas.

Pasal 12 77.

(1).

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan potensi daerah, tingkat kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, dan keamanan.


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

78.

(2).

Faktor kemampuan ekonomi, kemampuan keuangan, potensi daerah, dan tingkat kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor utama.

79.

(3).

Faktor sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, sumber daya manusia, luas wilayah, pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan faktor penunjang.

80.

(4).

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan pengkajian oleh pemerintah, pertimbangan DPOD, penyusunan Rancangan Undangundang pembentukan Daerah.

81.

(5).

Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Propinsi sekurang-kurangnya mencakup 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dan untuk membentuk Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya mencakup 7 (tujuh) kecamatan.

82.

(6).

Kabupaten/Kota atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya telah berusia 5 (lima) tahun.

83.

(7).

Propinsi atau Kabupaten/Kota induk yang telah menjadi lebih dan satu Provinsi atau Kabupaten/Kota baru diresmikan.

84.

(8).

Propinsi atau Kabupaten/Kota hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk daerah baru lagi



www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


sekurang-kurangnya setelah 10 (sepuluh) tahun selak peresmiannya. 85.

(9).

Calon Daerah ditetapkan menjadi Daerah apabila hasil masing-masing skor pada calon Daerah maupun Daerah induk sekurang-kurangnya di atas nilai minimal kelulusan. Pasal 13

86.

(1).

Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain.

87.

(2).

Penghapusan dan penggabungan daerah otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kemampuan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

88.

(3).

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menentukan bentuk dan cara pembinaan dari Pemerintah kepada daerah otonom.

89.

(4).

Pedoman evaluasi kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14

90.

(1).

Pembentukan serta penghapusan dan penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Undang-Undang.

91.

(2).

Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pembentukan serta


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


penghapusan dan penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, serta perubahan batas daerah dan pemindahan ibukota Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. 92.

(3).

93.

BAB IV HUBUNGAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH

94.

Pemindahan ibukota Daerah, perubahan nama Daerah, perubahan nama ibukota, pemberian nama bagian rupa bumi, dan perubahan batas Daerah yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Hubungan Wewenang Pasal 15

95.

(1).

Urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Daerah dibagi antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternalitas. akuntabilitas, efisiensi, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkat pemerintahan sesuai dengan kepentingan, aspirasi, dan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah mutlak diatur tentang hubungan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa otonomi daerah bersumber dari penyerahan dan/atau pengakuan oleh Pemerintah. Mengingat pencapaian tujuan negara dibebankan pencapaiannya kepada Pemerintah mak a sudah seharusnya Pemerintah Daerah yang merupakan subordinat dari Pemerintah Nasional senantias a mengembangkan sinergisitas hubungan antar tingk at pemerintahan. Inilah urgensi perlunya peraturan


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

TANGGAPAN PEMERINTAH hubungan antar tingkat pemerintahan dan antar daerah:

96.

(2).

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah I ada yang bersifat wajib dan pilihan.

97.

(3).

Urus an pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyerahan sumber pendanaan. sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

98.

(4).

Urusan pemerintahan yang tidak diserahkan adalah urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri yustisi, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal nasional. agama dan bagian tertentu urusan pemerintahan lainnya.

99.

(5).

Bagian tertentu urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:

100.

a. pengaturan mengenai norma, standar dan prosedur penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kebijakan lain yang berskala nasional;

101.

b. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

102.

c. manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berskala nasional;

103.

d. urusan pemerintah yang bersifat:

104.

1) penciptaan stabilitas nasional untuk peningkatan kemakmuran dan


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


perlindungan rakyat serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara: 105.

2) lintas negara dan lintas Provinsi:

106.

3) strategis yang berskala nasional;

107.

4) pengakuan kewarganegaraan keimigrasian:

108.

5) penegakan peraturan perundangundangan dan kebijakan nasional serta sosialisasinya pada tingkat nasional dan internasional;

109.

6) perlindungan Manusia;

110.

7) peningkatan kualitas pelayanan umum dan adil bagi semua warga negara:

111.

8) penyediaan pelayanan umum yang berupa dokumen negara yang seragam/sama bagi semua penduduk:

112.

9) peningkatan efisiensi atas terselenggaranya pelayanan masyarakat yang berskala nasional:

113.

10)

114.

11)

Hak-hak

dan

Asasi

penciptaan iklim yang kondusif untuk menjalin kerjasama antar provinsi dan antar negara dalam mengembangkan perekonomian nasional; penggunaan/pengelolaan


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


teknologi yang memiliki risiko tinggi; 115.

12)

pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan nasional:

116.

13)

penyebaran sumber daya manusia profesional yang strategis secara nasional;

117.

14)

penyediaan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang berskala nasional dan internasional;

118.

15)

penyediaan tenaga kerja yang mempunyai daya saing nasional dan internasional;

119.

16)

120.

17)

pengamanan pelaksanaan dan sosialisasi perjanjian internasional atas nama negara:

121.

18)

penetapan dan pengamanan kebijakan perdagangan luar negeri:

122.

19)

prasarana dan sarana nasional:

123.

20)

124.

(6).

pelestarian aset nasional;

penetapan nasional:

kriteria

pahlawan

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 16


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


125.

(1).

Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan diberi wewenang oleh Pemerintah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan (5) yang cakupannya berskala regional.

126.

(2).

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan kondisi dan karakter Daerah.

127.

(3).

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

128.

a. pengendalian lingkungan hidup yang berdampak regional;

129.

b. pengelolaan perkembangan administrasi kependudukan berskala regional:

130.

c. penanganan wabah penyakit menular dan serangan hama yang cakupannya regional;

131.

d. perencanaan struktur tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang wilayah provinsi serta penatagunaan tanah dan penataan ruang lintas Kabupaten/Kota;

132.

e. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam cakupan regional;

dan yang


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

133.

f. pendidikan dan pelatihan bidang tertentu dan alokasi sumber daya manusia potensial yang cakupannya regional;

134.

g. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilay ah Provinsi:

135.

h. penyediaan pelayanan sosial untuk menanggulangi masalah-masalah sosial lintas kabupaten/kota;

136.

i. Pelayanan bidang ketenagakerjaan untuk menanggulangi masalah-masalah ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

137.

j. melaksanakan pelayanan dasar yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang tata cara pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

138.

k. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang berskala regional yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan bila dilaksanakan oleh kabupaten/Kota; dan

139.

l. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang berskala regional yang diserahkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

140.

(4).


Untuk pelaksanaan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.


www.parlemen.net NO 141.

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH (5).


Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi, karakter dan potensi unqqulan Daerah. Pasal 17

142.

(1).

Kabupaten dan Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (4) dan (5) serta Pasal 16, dengan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

143.

(2).

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan kondisi dan karakter Daerah.

144.

(3).

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan dasar yang berkaitan dengan:

145.

a. perlindungan hak-hak warga negara;

konstitusional

146.

b. perlindungan kepentingan nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus nasional dalam kerangk a menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum; dan


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

147.

148.


c. pemenuhan komitmen nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi internasional. (4).

Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:

149.

a. pendidikan dan olah raga;

150.

b. kesehatan;

151.

c. prasarana dan sarana dasar;

152.

d. ketentraman dan ketertiban umum seperti: penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan sosial, kerukunan antarwarga:

153.

e. penanganan masalah sosial -ekonomi rakyat setempat;

154.

f. penanganan sosial;

155.

g. pelayanan untuk masyarakat pencari kerja;

156.

h. pelayanan pemerintahan;

157.

i. jaminan keselamatan umum;

158.

j. memfasilitasi adanya pelayanan dasar yang disediakan oleh pihak di luar Pemerintah Daerah: dan

159.

k. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang.

160.

(5).

Untuk

penyandang

administrasi

pelaksanaan

urusan

masalah

umum

wajib


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 161.

(6).

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi, karakter dan potensi unggulan Daerah sebagai dasar pengembangan daya saing daerah.

162.

(7).

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan oleh Daerah setelah mendapat pengakuan Pemerintah. Pasal 18

163.

(1).

Hubungan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diwujudkan dalam bentuk koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan kerjasama dengan memperhatikan hubungan antar tingkat pemerintahan dan antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

164.

(2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

165.

Bagian Kedua Hubungan Pemanfaatan Sumber Daya


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


Pasal 19 166.

(1).

Hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya mencakup pengelolaan jenis sumber daya dan faktor produksi; bagi hasil, dan pelestarian lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

167.

(2).

Pengelolaan jenis sumber daya dan faktor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyerahan, pelimpahan, dan penugasan serta pemberian kuasa kepada pihak ketiga, dan Pemerintah kepada Daerah, atau kerjasama antara Pemerintah dan Daerah dan/atau antar Daerah.

168.

(3).

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 20

169.

(1).

Daerah dapat diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut dalam bidang dan batas tertentu.

170

(2).

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

171

Bagian Ketiga Hubungan Keuangan Paragraf Kesatu


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


Umum Pasal 21 172

(1).

Hubungan keuangan antar pemerintahan dapat meliputi:

tingkat

173.

a. Pendanaan urusan didesentralisasikan;

174.

b. Pendanaan urusan pemerintah yang didekonsentrasikan: dan

175.

c. pendanaan urusan pemerintah ditugas-pembantuankan.

176.

(2).

pemerintah yang

Hubungan keuangan antar mempertimbangkan adanya:

yang

Daerah

177.

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama:

178.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mempunyai eksternalitas melampaui batas wilayah suatu Daerah;

179.

c. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya oleh beberapa Daerah secara bersama dan

180.

d. kerjasama antar Daerah.

181.

(3).

Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk hubungan:

182.

a. pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama;.

183.

b. pembiayaan bersama.


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

184.

(4).

Masing-masing Daerah yang terikat dengan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib berkoordinasi dan menyediakan pendanaan atau pembagian hasil yang dirangkum dalam APBD.

185.

(5).

Pedoman hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

186.


Paragraf Kedua Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Diserahkan Pasal 22

187.

(1).

Pendanaan urusan pemerintah yang diserahkan berupa pendanaan secara langsung dan tidak langsung dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

188.

(2).

Pendanaan secara langsung untuk urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dana perimbangan, bantuan dan hibah.

189.

(3).

Pendanaan secara tidak langsung terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diperoleh dari pelaksanaan hak:

190.

a. memungut pajak dan retribusi daerah,


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


191.

b. mengelola kekayaan Daerah;

192.

c. mengelola kekayaan dipisahkan; dan

193.

d. dari sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

194.

(4).

195.

Daerah

yang

Ketentuan mengenai dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Undang-undang, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Paragraf Ketiga

Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Tidak Diserahkan Pasal 23 196.

(1).

Pendanaan pelaksanaan tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari APBN yang merupakan bagian anggaran Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

197.

(1).

Pendanaan pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari APBN yang merupakan bagian anggaran Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

198.

Bagian Keempat Hubungan Kewilayahan Pasal 24


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

199.

(1).

Hubungan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan untuk mewujudkan hubungan antara wilayah administrasi dengan daerah otonom, dan kawasan khusus sebagai satu kesatuan wilayah negara.

200.

(2).

Pengaturan hubungan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Daerah mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh kawasan khusus, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah, dan hubungan kewilayahan sesuai dengan peraturan cerundang-undangan.

201.


Bagian Kelima Hubungan Administrasi Pasal 25

202.

(1).

Hubungan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan untuk mewujudkan hubungan manajemen pemerintahan antar tingkat pemerintahan yang serasi, pengelolaan dokumen negara dan dokumen publik yang baku.

203.

(2).

Hubungan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek koordinasi, perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan di bidang personil, pendanaan serta sarana dan prasarana.

204.

(3).

Pedoman tentang hubungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. , 205.

2.

206.

207.

Ketentuan dalam BAB V dan penjelasannya dicabut dan diganti dengan rumusan baru sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB V

BAB V

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama Umum

Bagian Pertama Pembentukan dan Susunan Pemerintahan Daerah

Pasal 14

Pasal 26

208.

(1).

Di Daerah sebagai pemerintahan daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah merupakan Badan Eksekutif Daerah.

(1).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibentuk dan disusun lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dan Pemerintah Daerah dan DPRD.

209.

(2).

Pemerintah Daerah terdiri atas Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2).

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

(3).

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota partai politik peserta Pemilu yang dipilih melalui Pemilu berdasarkan peraturan perundangundangan.

210.

211.

Kepala

Menurut pandangan Pemerintah muatan pengaturan dalam bab ini bukan sekedar mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah, akan tetapi merupakan pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Daerah


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


Pasal 27 212.

Dalam menyelenggarakan Daerah mempunyai hak

213.

a.

mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya nasional yang berada di Daerah oleh Pemerintah atau yang dikuasakan/diberi ijin;

214.

b.

memungut daerah;

215.

c.

mengelola kekayaan Daerah; dan

216.

d.

mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

pajak

otonomi

daerah

daerah,

dan

retribusi

Pasal 28 217.

Dalam penyelenggaraan mempunyai kewajiban:

otonomi,

218.

a.

menyediakan pelayanan umum;

219.

b.

mengembangkan sumber daya produktif di daerahnya;

220.

c.

meningkatkan masyarakat;

221.

d.

melindungi masyarakat;

222.

e.

melestarikan nilai-nilai sosio-kultural;

223.

f.

mengembangkan kehidupan demokrasi;

224.

g.

mengembangkan pemerataan:

225.

h.

melestarikan lingkungan hidup;

kualitas

keadilan

Daerah

kehidupan

dan


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


226.

i.

mengelola perkembangan dan administrasi kependudukan

227.

j.

membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya;

228.

k.

menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

229.

l.

berperan nasional.

serta

dalam

pembangunan

Pasal 29 230.

(1).

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk belanja, pendapatan, dan pembiayaan Daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan Daerah.

231.

(2).

Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

232.

Bagian Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bagian Keempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemerintah berpendapat, pengaturan mengenai DPRD yang sudah diatur di dalam UU lainnya tidak perlu diatur lagi di dalam RUU ini. Tetapi, mengingat pentingnya suatu materi, pemerintah tidak keberatan apabila diatur kembali di dalam RUU ini.


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

233.

RUU PEMERINTAH


Paragraf 1 Susunan dan Keanggotaan

234.

Pasal 15

Pasal 73

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

Pengaturan mengenai DPRD sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lain diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 15A

Persyaratan anggota DPRD telah diatur dalam Pasal 60 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Namun demikian Pemerintah mengingatkan bahwa persyaratan sebagaimana tersebut dalam huruf g. Oleh Mahkamah Konstitusi sudah digugurkan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk tidak dicantumkan lagi dalam RUU ini.

235.

Calon Anggota DPRD harus memenuhi syarat :

236.

a.

warga Negara Republik Indonesia yang berumur 21 tahun atau lebih;

237.

b.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

238.

c.

berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

239.

d.

cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

240.

e.

berpendidikan serendah-rendahnya atau sederajat;

241.

f.

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita

SLTA


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


Proklamasi 17 Agustus 1945; 242.

g.

bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;

243.

h.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

244.

i.

tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

245.

j.

sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang berkompeten; dan

246.

k.

terdaftar sebagai pemilih. Pasal 16

247.

(1).

Anggota DPRD Provinsi sekurangkurangnya 35 (tiga puluh lima) orang dan sebanyak -banyaknya 100 (seratus) orang,

248.

(2).

Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan, undangundang lain, Pemerintah tidak kebe titan untuk j dimuat kembali men gingat pentingnya _,mater i Dencaturan ini.


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) crang. 249.

(3).

Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Menteri atas nama Presiden.

250.

(4).

Anggota DPRD Provinsi berdomisili ibukota provinsi yang bersangkutan.

251.

(5).

Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

di

Pasal 17 252.

Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pasal17A

253.

(1).

Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, yang dipandu oleh Ketua Pengadilan yang setingkat dalam rapat paripurna DPRD.

254.

(2).

Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

255.

(3).

Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk NPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undangundang lain. Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

Pasal 17B


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

256.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia."

257

Paragraf 2

RUU PEMERINTAH

TANGGAPAN PEMERINTAH Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR. DPR. DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undangundang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

Pimpinan Pasal 18 258.

(1).

Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD.

Pasal 75 (1).

Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua untuk DPRD Provinsi dan 2 (dua) orang Wakil Ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota, yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Produk Sidang Paripurna DPRD perlu ditegaskan di dalam RUU Inisiatif sehingga pada akhir kalimat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) perlu ditambahkan kata-kata : "dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD" sehingga bunyinya sebagaimana Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) RUU usul pemerintah. Sedangkan Pasal 18 ayat (3) s.d. ayat (7) sudah diatur dalam UU No. 22/2003.


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

259.

(2).

Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD.

(2).

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi, dan oleh Gubernur bagi Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota, atas nama Presiden.

260

(3).

Selama Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.

(3).

Unsur Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari fraksi yang sama.

561.

(4).

Pimpinan Sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang secara berurutan yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

(4).

DPRD yang mempunyai kurang dan 4 (empat) fraksi bagi Provinsi dan 3 (tiga) fraksi bagi Kabupaten/Kota dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

262.

(5).

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

263.

(6).

Pimpinan DPRD, sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B yang dipandu oleh Ketua Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

264.

(7).

Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.


Pasal 18A



RUU INISIATIF DPR (1).

RUU PEMERINTAH

Tugas Pimpinan DPRD adalah :

266.

a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

267.

b. menyusun rencana kerja mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua;

268.

c. menjadi juru bicara DPRD;

269.

d. melaksanakan dan putusan DPRD;

270.

e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD;

271.

f. mewakili DPRD dan/atau kelengkapan DPRD di pengadilan;

272.

g. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanqan:

273.

h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD.

274.

(2).


Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undangundang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

dan antara

memasyarakatkan

alat

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


Peraturan Tata Tertib DPRD. Pasal 18 B 275.

(1).

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

276.

a. meninggal dunia;

277.

b. mengundurkan diri atas sendiri secara tertulis;

278.

c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD:

279.

d. melanggar kode etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD;

280.

e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara: atau

281.

f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD oleh partai politiknya.

282.

(2).

Pasal ini sudah dimuat dalam UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Susuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undangundang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

permintaan

Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR sementara definitif.

sampai

terpilihnya

RUU PEMERINTAH pengganti

283

(3).

Dalam hal pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 ( lima ) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRD, dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A ayat (1) huruf a dan huruf c.

284.

(4).

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A ayat (1) huruf a dan huruf c.

285.

(5).

Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

286.

287.


Paragraf 3 Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Pasal 19

Pasal 74

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga

Tugas dan wewenang DPRD selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain,

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD,


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR pemerintahan daerah.

RUU PEMERINTAH juga meliputi :

Pasal 19A

TANGGAPAN PEMERINTAH dan DPRD Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang lain. Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

a. menyaring pasangan bakal calon;

288.

DPRD mempunyai fungsi:

b. menetapkan pasangan calon; dan

289.

a.

legislasi

c. membahas rancangan peraturan daerah bersama Pemerintah Daerah.

290.

b.

anggaran; dan

291.

c.

pengawasan. Pasal 19B

292.

(1).

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

293.

a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

294.

b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;

295.

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undangundang lain. Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; 296.

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri bagi DPRD Provinsi atau kepada Menteri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;

297.

e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

298.

f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tunas desentralisasi.

299.

300.

(2).

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam perundanq-undangan. Paragraf 4 Hak dan Kewajiban Pasal 20

301.

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, CPC. dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undangundang lain. Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pencaturan ini.

DPRD mempunyai hak:


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

302.

a.

interpelasi;

303.

b.

angket:

304.

c.

menyatakan pendapat.

RUU PEMERINTAH


Pasal 21 305.

Anggota DPRD mempunyai hak:

306.

a.

mengajukan rancangan peraturan daerah;

307.

b.

mengajukan pertanyaan;

308.

c.

menyampaikan usul dan pendapat;

309.

d.

memilih dan dipilih;

310.

e.

membela diri;

311.

f.

imunitas;

312.

g.

protokoler;

313.

h.

keuangan dan administratif.

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undangundang lain. Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

Pasal 22 314.

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undangundang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH

TANGGAPAN PEMERINTAH pengaturan ini.

315.

a.

mengamalkan Pancasila,

316.

b.

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundangundangan;

317.

c.

melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

318.

d.

mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah;

319.

e.

memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

320.

f.

menyerap, menghimpun. menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

321.

g.

mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok. dan golongan;

322.

h.

memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;

323.

i.

menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;

324.

j.

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Aturan pada huruf i mengenai kode etik disarankan untuk diuraikan sebagaimana termuat dalam Pasal 80 RUU usul Pemerintah.

Pasal 23 325.

(1).

DPRD

dalam

melaksanakan

tugas

dan

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerahnya masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa, dan negara.

326.

(2).

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD.

327.

(3).

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

328.

(4).

Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera sesuai peraturan perundangundangan.

329.

(5).

Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

RUU PEMERINTAH

TANGGAPAN PEMERINTAH Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undangundang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

Pasal 24 330.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dalam

Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 22 Tahun2003 tentang Susduk MPR. DPR, DPD, dan DPRD Sepanjang materinya sama dan/atau


www.parlemen.net NO

RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH


Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

tidak bertentangan dengan undang-undang lain. Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini. Pasal 79

331.

(1).

Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.

332.

(2).

Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali:

333.

a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;

334.

b. penetapan Daerah;

335.

c. persetujuan Daerah;

336.

d. anggaran Daerah;

337.

e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;

338.

f. utang piutang, pinjaman pembebanan kepada daerah;

339.

g. Badan Usaha Milik Daerah;

340.

h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;

pasangan

calon

rancangan Pendapatan

Kepala

Peraturan dan

Belanja

dan



RUU INISIATIF DPR

RUU PEMERINTAH i. persetujuan penyelesaian perdata secara damai;

TANGGAPAN PEMERINTAH perkara


TERBATAS

Recommend Documents