TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

D4 TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa

secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna yang meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan

publik maupun privat. Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan/penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu kegiatan atau proyek tertentu (Setiadi, 2009). Kegiatan pengadaan, ditentukan berdasarkan penggunanya yaitu untuk kepentingan privat maupun publik. Barang/jasa privat merupakan barang yang digunakan secara individual atau kelompok tertentu, sedangkan barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum. Pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan pengadaan publik, dimana proses akuisisi dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (goods), bangunan (works), dan jasa servis secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Kegiatan ini merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan institusi pemerintah maupun masyarakat, sehubungan dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Proses awal dilakukannya pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dikeluarkannya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) atau RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) yang dijadikan acuan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tiap tahunnya. Salah satu pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengadaan dalam bidang jasa konstruksi. Bidang jasa konstruksi memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia, melalui bidang jasa konstruksi inilah secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia

Dina Inawaty, Tinjauan Proses Pengadaan dan Dokumen ....

1


dapat dilihat secara langsung yaitu melalui keberadaan gedung-gedung tinggi,

jembatan, infrastruktur seperti jalan, dan sarana telekomunikasi yang

merupakan hal-hal aktual untuk menandakan denyut ekonomi Indonesia

tengah berlangsung.

Gambaran mengenai pengadaan barang dan jasa di Indonesia menurut

Profesor Soemitro Jojohadikusumo pada tahun 80-an mengindikasikan 30-50

persen kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang saat itu masih tabu untuk dibicarakan.

Sedangkan pada tahun 2008, diindikasikan kebocoran pengadaan barang dan

jasa adalah sekitar 30-50 persen masih sama dengan tahun 80-an. Menurut hasil kajian Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam “Country Procurement Assesment Report (CPAR)” tahun 2011 menyebutkan kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 10 hingga 25 persen dan dibidang tertentu kebocoran tersebut bisa mencapai 40 sampai 50 persen. Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien. Akibatnya banyaknya alat yang dibeli tidak bisa dipakai, ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi jalan raya karena banyak proyek pemerintah yang masa pakainya hanya mencapai 30-40 persen dari seharusnya, akibat tidak sesuai atau lebih rendah dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis (Burhanuddin,2011). Kebocoran anggaran yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa mencakup pada pengadaan jasa konstruksi. Kebocoran anggaran ini menyebabkan kurang maksimalnya hasil dari pekerjaan jasa konstruksi yang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan kondisi bangunan gedung, jembatan, maupun jalan, baik mutu dan kualitasnya tidak bagus atau tidak sesuai dengan harapan. Sehingga gedung dan jembatan yang dibangun lebih cepat ambruk, jalan yang dibangun lebih cepat berlubang atau retak, dan umur dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan umur dari perencanaan yang dibuat. Faktor-faktor yang menjadi indikasi dari mutu dan kualitas bangunan yang tidak bagus atau tidak sesuai, bisa berupa kesalahan pada saat prastudi dan


2


studi kelayakan, kesalahan dalam perencanaan dan desain, kesalahan dalam

prosedur pengadaan, kesalahan dalam tahap pelaksanaan, kesalahan dalam

pemanfaatan/pengoperasian,

dan

kondisi

pemeliharaan

yang

kurang

memadai.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), salah satu negara di Asia yang paling

sukses dalam pengadaan barang dan jasa adalah Korea Selatan yang

melaksanakan lelang secara elektronik disebut Korea On-Line E-Procurement

System (Koneps). Penerapan lelang secara eletronik ini kemudian diikuti

sedikitnya oleh 5.000 pengusaha atau kontraktor, dan telah memiliki 200 ribu katalog jenis barang kebutuhan pemerintah di negara tersebut. Menurut Kepala LKPP Ir. Agus Raharjo, M.S.M, keberhasilan negara Korea Selatan dalam penerapan lelang secara elektronik ini diikuti dan diterapkan juga oleh negara Indonesia. Pelelangan secara elektronik pada pengadaan barang atau jasa pemerintah Indonesia disebut dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) mulai dilaksanakan pada awal tahun 2011 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lelang secara elektronik (E-Procurement) ini diterapkan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMIRA) merupakan Institusi Pemerintah dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan pemerintah, baik pengadaan dengan cara pengadaan langsung maupun dengan proses lelang. Salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dengan cara pelelangan yaitu Paket Pekerjaan Konstruksi Overlay Hotmix Jalan Lingkungan Kantor pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMIRA) yang dilaksanakan pada tahun 2011. Pengadaan paket pekerjaan ini, dilaksanakan melalui lelang pengadaan secara elektronik (E-Procurement) melalui LPSE


3


Jawa Barat, sesuai dengan keterangan dari panitia pengadaan di Puslitbang

tekMIRA.

Paket pekerjaan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2011, dengan

lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 60 (enam puluh) hari

kalender. Pada paket pekerjaan overlay hotmix jalan ini dilakukan pekerjaan

Flexible

Pavement

(Perkerasan

Lentur),

pekerjaan

Rigid

Pavement

(Perkerasan kaku), pekerjaan pondasi jalan, pekerjaan saluran dan trotoar,

tetapi persentase terbesar pada pekerjaan ini adalah pekerjaan Flexible

Pavement (Perkerasan Lentur) berupa overlay hotmix jalan. Kondisi atau hasil

dari Pekerjaan Konstruksi Overlay Hotmix Jalan Lingkungan Kantor Puslitbang tekMIRA pada saat dilakukan pengamatan pada bulan Mei 2012 tidak sesuai dengan harapan, hal ini ditandai dengan adanya kerusakan pada beberapa titik badan jalan, permukaan perkerasan (butiran aggregat) tidak seragam, serta ketidaksempurnaan kanstin yang memicu tumbuhnya lumut. Dengan hasil pengamatan tersebut, perlu dilakukan tinjauan masalah pada Pekerjaan Konstruksi Overlay Hotmix Jalan Lingkungan Kantor Puslitbang tekMIRA. Sebagaimana yang diketahui bahwa faktor kegagalan bangunan bisa dilihat dari proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan mengangkat permasalahan tersebut sebagai studi pada pembuatan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Proses Pengadaan dan Dokumen Kontrak Pada Proyek Konstruksi (Overlay Hotmix Jalan Lingkungan Kantor pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara”. 1.2 Tujuan Tujuan dari tinjauan proses pengadaan dan dokumen kontrak ini adalah: a.

Meninjau mengenai isi dari dokumen kontrak dari pekerjaan Overlay Hotmix Jalan Lingkungan Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;


4


b.

Meninjau mengenai proses pengadaan pekerjaan Overlay Hotmix Jalan Lingkungan Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;

c.

Meninjau kembali

dokumen pengadaan pada spesifikasi

teknis

perencanaan overlay hotmix jalan dengan merubah awal ketebalan 5 cm

(lima sentimeter) menjadi 4 cm (empat sentimeter), untuk dilakukan

perbaikan kondisi Jalan Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian ESDM saat ini.

d.

Membuat SOP mengenai proses pengadaan hingga pelaksanaan;

1.3 Ruang Lingkup Pada penulisan Tugas Akhir ini, ruang lingkup pembahasan yang disajikan adalah sebagai berikut: 1. Tinjauan terhadap proses pengadaan dan isi dari dokumen kontrak dalam pekerjaan overlay hotmix jalan. 2. Tinjauan terhadap kondisi jalan lingkungan kantor Puslitbang tekMIRA setelah dilakukannya pekerjaan overlay hotmix. 3. Tinjauan terhadap dokumen pengadaan berupa spesifikasi teknis dengan menghitung perubahan ketebalan dengan awal ketebalan 5 cm (lima sentimeter) menjadi 4 cm (empat sentimeter), dan perbaikan pekerjaan overlay hotmix jalan. 4. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan. 1.4 Pembatasan Masalah Pembatasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah: 1.

Tinjauan terhadap proses pengadaan dan dokumen kontrak disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi.


5


2.

Tinjauan terhadap dokumen pengadaan berupa spesifikasi teknis yaitu berupa perhitungan perubahan ketebalan overlay hotmix jalan awal

ketebalan 5 cm (lima sentimeter) menjadi 4 cm (empat sentimeter) yang

dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki, serta menambahkan kekurangan pada perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan overlay hotmix

jalan sesuai dengan Norma, Standar, Pedoman, dan Metoda (NSPM).

3.

Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan untuk pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan overlay hotmix jalan.

1.5 Sistematika Penulisan Penulisan dalam Tugas Akhir ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 6 (enam) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan keseluruhan Tugas Akhir. Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi teori dan peraturan, serta studi literatur yang melandasi pembahasan tentang tinjauan proses pengadaan, dokumen kontrak, kerusakan jalan, dan ketentuan dasar (umum) perencanaan overlay hotmix jalan . Bab III Metodologi, pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir, meliputi tinjauan pustaka, identifikasi masalah, perumusan masalah, pengolahan data, perhitungan ulang, dan pembuatan SOP, serta analisis dan kesimpulan. Bab IV Tinjauan Proses Pengadaan dan Dokumen Kontrak, pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan proses pengadaan dan dokumen kontrak. Bab V Analisis dan Pembahasan, pada bab ini akan dilakukan analisis dan pembahasan dari hasil tinjauan, serta perhitungan perubahan ketebalan overlay hotmix jalan dan pembuatan SOP. Bab VI Kesimpulan dan Saran, merupakan kesimpulan dan saran dari hasil tinjauan proses pengadaan dan dokumen kontrak


6

TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Recommend Documents