Tekad Sebelas PTN-BH Menuju Panggung Dunia UNAIR NEWS – Pertemuan Majelis Wali Amanat (MWA) sebelas Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang berlangsung selama dua hari, pada tanggal 17 – 18 Maret 2016 telah menghasilkan komunike bersama. Komunike bersama itu disepakati dan ditandatangani oleh perwakilan MWA dari 11 PTNBH yang berlangsung di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen, Universitas Airlangga. Usai membuahkan komunike bersama, Rektor UNAIR Prof. Dr. M. Nasih, S.E., M.T., Ak, memimpin konferensi pers yang dihadiri oleh Ketua MWA UNAIR Sudi Silalahi, Wakil Ketua MWA Universitas Padjajaran H. Obsatar Sinaga, serta Rektor Unpad Prof. Dr. dr. med. Tri Hanggono Achmad. Dalam acara yang berlangsung selama dua hari itu, akhirnya terbentuk forum yang mewadahi pimpinan MWA PTN-BH. Forum tersebut bernama ‘Forum Kerjasama Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum’. Dengan adanya forum yang mewadahi pimpinan MWA PTN-BH, Sudi berharap bahwa pimpinan MWA bisa bersinergi dan solid. “Dengan adanya forum kerjasama ini, kami lebih bersinergi untuk dapat memperjuangkan kebutuhan perguruan tinggi secara bersama-sama,” tutur Sudi seraya meresmikan forum tersebut. Ketua MWA UNAIR melanjutkan, ada target yang hendak dicapai oleh anggota forum kerjasama MWA PTN-BH. Diantaranya adalah dengan membantu perguruan tinggi negeri untuk mencapai target peringkat 500 besar perguruan tinggi terkemuka di dunia. “Menembus peringkat 500 kampus top dunia sesuai dengan target Kemenristek-Dikti bukanlah hal yang mudah. Ada banyak syaratsyarat yang harus dipenuhi, misalnya sumber daya manusia, regulasi, pengelolaan keuangan. Kalau sudah menghadapi
persoalan begitu, kita tidak ingin jawaban saja, tapi harus ada tindak lanjutnya,” terang Ketua MWA UNAIR itu. Wakil Ketua MWA Unpad yang hadir dalam acara itu juga menambahkan bahwa akan diselenggarakan pertemuan lanjutan untuk membahas permasalahan terkini di perguruan tinggi. Dalam pertemuan lanjutan, pihak MWA PTN-BH ini akan kembali mengundang seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan. “Kami juga punya tugas untuk menguatkan tata kelola universitas untuk mencapai target 500 besar perguruan tinggi terkemuka di dunia. Kami juga perlu mengadakan pertemuanpertemuan lanjutan seperti yang disampaikan oleh Ketua MWA UNAIR, untuk menyusun skema transisi PTN-BH terutama pada persoalan tanggung jawab keuangan. Kami juga akan mengundang stakeholder terkait seperti Kementerian Keuangan, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, dan Kemenristek-Dikti. Kami ingin semua stakeholder ini bertemu dalam satu meja dan mereka tak lagi bisa saling melempar urusan,” tutur Obsatar. Di akhir acara forum, Unpad telah didapuk menjadi ketua sekaligus tuan rumah pertemuan Forum Kerjasama MWA PTN-BH. Penyelenggaraan pertemuan MWA sebelas PTN-BH diselenggarakan atas inisiatif MWA UNAIR dan MWA Institut Pertanian Bogor. Pertemuan ini dilangsungkan untuk membahas kesamaan masalah yang dihadapi oleh PTN-BH secara bersama-sama. (*) Penulis: Defrina Sukma S
Komisi X DPR Bawa Angin Segar untuk Kalangan PTN-BH UNAIR NEWS – Kehadiran Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari dalam Sesi II Pertemuan Forum Komunikasi Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MWA PTN-BH), di Universitas Airlangga, 17 Maret 2016 kemarin, benar-benar membawa angin segar bagi kalangan PTN, khususnya PTN-BH. Bagaimana tidak, Komisi di DPR-RI yang antara lain membidangi pendidikan dan kebudayaan ini mengaku “pro” dengan perguruan tinggi. Selain Wakil dari Komisi X pada Sesi II ini juga tampil sebagai pembicara adalah Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc., Deputi Menteri Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas. Menanggapi Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu tentang besarnya BOPTN (Bantuan Operasional PTN) tahun 2016 agar tidak menurun, Abdul Kharis sepakat dan menyatakan dalam pembahasan di DPR pihaknya terang-terangan tidak mengubah sepeser pun dari nominal yang diusulkan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) akhir 2015 sebesar Rp 5,5 triliun. Jumlah ini meningkat Rp 1 triliun dibanding BOPTN 2015. Tetapi dalam koreksinya, Kementerian Keuangan rencananya hanya akan memberikan BOPTN tahun 2016 sebesar Rp 3,7 triliun, berarti malah turun Rp 1,8 triliun. ”Saya jujur disini, saya merekomendasikan kepada pemerintah dengan tidak mengubah sama sekali dari yang diusulankan Majelis Rektor, karena kami pikir dalam membuat rancangan BOPTN itu tidak seahli perguruan tinggi. Lagian untuk apa, kita kan ingin PTN kita ini naik kelas,” kata Abdul Kharis, Kamis (17/3) siang. Alasan DPR, dengan besaran BOPTN lebih tinggi dari tahun lalu maka bagi PT akan memudahkan aksesnya kepada masyarakat, karena besaran BOPTN sebagai bagian dari anggaran maka akan
memengaruhi Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan BOPTN yang meningkat, maka UKT bisa tetap atau makin kecil, bahkan maunya mahasiswa biaya pendidikan tinggi itu bisa gratis. Tetapi kenyataannya dana pemerintah ini jauh dibawah yang dibutuhkan oleh PT. Kharis juga membenarkan dengan anggaran pemerintah untuk PT yang meningkat, maka ini merupakan salah satu peran pemerintah melalui politik anggaran yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. ”Kami (Komisi X DPR – red) siap sekali untuk duduk bersama dengan instansi yang mengurusi pendidikan tinggi seperti Kemenristek Dikti, Bappenas, dan Kemenkeu, untuk membahas secara tuntas hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan PT, anggaran dan pemeriksaan keuangan di BPK, serta arah lain kemana PT kita diarahkan,” tandas Dr. Abdul Kharis Almasyhari. (*) Penulis: Bambang Bes
Publikasi Ilmiah Jadi Kunci Menuju World Class University UNAIR NEWS – Salah satu hal yang menjadi fokus dalam pertemuan Majelis Wali Amanat (MWA) sebelas PTN BH hari pertama adalah terkait dengan optimalisasi dukungan pemerintah bagi PTN BH untuk bisa mencapai world class university (WCU). Status PTN BH yang disandang perguruan tinggi diharapkan mampu membuat PTN BH bergerak lebih cepat menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Prof. dr.
Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D yang hadir dalam acara tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung PTN BH sehingga bisa masuk dalam peringkat 500 besar dunia. Namun demikian, menurutnya untuk bisa menjadi perguruan tinggi berkelas dunia, kampus wajib meningkatkan publikasi ilmiahnya. “Masih banyak dosen-dosen kita yang ‘tidur’,” ujarnya sambil mengingatkan bahwa posisi Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand terkait dengan jumlah publikasi ilmiah. Guru Besar FK UGM tersebut juga mengkritik perilaku beberapa guru besar yang produktivitas penelitiannya justru menurun setelah dikukuhkan menjadi guru besar. “Kita sudah kirim surat edaran kepada para rektor agar memfasilitasi para guru besar agar tetap produktif,” tambahnya. Pihaknya juga mengaku tidak segan akan menurunkan anggaran yang diberikan kepada perguruan tinggi jika tidak mampu melaksanakan hal tersebut. Menurutnya dosen tidak boleh lebih disibukkan dengan urusanurusan administratif yang justru mengurangi waktu mereka untuk melakukan penelitian, yang tentu saja pada akhirnya membuat mereka kurang produktif dalam menerbitkan publikasi ilmiah. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi saat ini bukan lagi sekadar agen pendidikan, lebih dari itu perguruan tinggi punya kewajiban untuk menjadi penggerak ekonomi melalui berbagai inovasi riset yang dihasilkan. Pria yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Kesehatan tersebut juga mengungkapkan bahwa pemerintah mulai tahun ini telah menganggarkan dana untuk merekrut dosen peneliti asing di perguruan tinggi. “APBN 2016 kita anggarkan untuk 40 orang, di APBN-P 2016 kita buat jadi 100 orang,” ungkapnya. Menurutnya, para dosen peneliti asing yang direkrut nantinya benar-benar harus
memiliki standar yang baik sehingga kehadirannya bisa memberikan dampak bagi perguruan tinggi yang bersangkutan. Mereka diharapkan dapat bekerjasama dengan dosen lokal untuk bisa menghasilkan penelitian-penelitian berkualitas yang nantinya bisa meningkatkan jumlah publikasi ilmiah. (*) Penulis : Yeano Andhika
Sudi Silalahi Buka Pertemuan Majelis Wali Amanat 11 PTN BH UNAIR NEWS – Pertemuan Majelis Wali Amanat (MWA) dari sebelas Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dimulai hari ini, Kamis (17/3). Bertempat di Aula Garuda Mukti Kantor Manajemen UNAIR, pertemuan yang akan berlangsung selama dua hari tersebut dibuka oleh Ketua MWA UNAIR Sudi Silalahi. Dalam sambutannya, Sudi Silalahi menjelaskan bahwa penyelenggaraan pertemuan sebelas MWA PTN BH ini diselenggarakan atas inisiatif MWA UNAIR dan MWA IPB setelah melihat adanya kesamaan masalah yang dihadapi PTN BH yang membutuhkan pembahasan bersama-sama. “Secara umum MWA di semua PTN BH punya tugas sama yakni merumuskan kebijakan umum universitas sekaligus mengawasinya,” ujar Sudi. Melalui sidang-sidang MWA upaya menjadikan universitas benar-benar sebagai center of excellence bisa dimulai. Dalam kesempatan tersebut ia juga menekankan bahwa untuk memajukan universitas, MWA tentu saja perlu bekerjasama dengan pilar-pilar universitas yang lain seperti rektor dan senat akademik sehingga tercipta kesatuan yang saling bersinergi.
“Inilah yang membedakan PTN BH dengan PTN-PTN yang lain,” tambah Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Indonesia Bersatu II tersebut. Sudi juga berharap bahwa pertemuan antar anggota MWA PTN BH bisa menjadi agenda rutin seiring dengan semakin banyaknya dinamika yang dihadapi PTN BH ke depannya dalam upaya menjadi world class university. Dalam pertemuan hari pertama ini, berbagai hal terkait upaya menjadikan PTN BH sebagai world class university seperti dukungan pemerintah hingga peran yang bisa diambil MWA akan dibahas oleh para peserta pertemuan. (*) Penulis : Yeano Andhika
Pemerintah Diharap Komitmen Dorong PTN Menuju Kelas Dunia UNAIR NEWS – Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) sebagai anggota baru dari sebelas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Indonesia, akan benar-benar memanfaatkan Pertemuan Forum Komunikasi Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang akan diselenggarakan di Universitas Airlangga, 17-18 Maret 2016. Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc. ES., Ph.D., ditemui seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR-RI di UNAIR, hari Kamis (10/3) lalu mengatakan pihaknya berharap besar dari forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH ini akan membawa manfaat dan pengalaman baru bagi ITS. Seperti diketahui, ITS bersama tiga PTN lain yaitu UNDIP,
UNPAD dan UNHAS baru tahun lalu berubah statusnya dari PTN Satker menjadi PTN-Badan Hukum. Langkah keempat PTN itu menyusul tujuh PTN yang sudah terlebih dulu menjadi PTN-BH. Ketujuh PTN-BH yang tadinya berstatus PT-BHMN itu adalah UI, UGM, ITB, IPB, UPI, USU dan UNAIR. ”Harapan kami sebenarnya pemerintah bisa benar-benar memberi komitmen dalam mendorong kita para PTN-BH ini untuk mampu tampil di level internasional,” kata Prof. Joni Hermana. Tetapi sekarang yang terjadi, lanjut Rektor ITS itu, kita diminta komitmen melakukan upaya menuju World Class University (WCU). Kemudian diminta menyusun anggaran dan sudah disetujui, tetapi ternyata anggaran itu diambilkan dari BOPTN (Bantuan Operasional PTN). Otomatis anggaran itu menjadi turun dari tahun lalu sebesar Rp 12 miliar lalu dikurangi Rp 5 miliar untuk WCU. ”Intinya, anggaran kita jadi sangat terganggu. Ini artinya apa, kita merasakan perlu ada keberpihakan dari pemerintah kalau memang kita diminta untuk meningkat menuju WCU,” kata Prof. Joni. Menjawab pertanyaan UNAIR NEWS, hal-hal itu pula yang diantaranya akan disampaikan oleh ITS ke forum MWA PTN-BH. Selain itu juga akan memetik banyak pengalaman yang bisa dipelajari dari yang sudah dilakukan oleh PTN-BH yang lebih dulu. Ia juga setuju bahwa kepada PTN-BH hendaknya pemerintah jangan hanya berharap saja, tetapi konsekuensinya juga dipenuhi, di sisi lain support-nya juga kurang terutama finansialnya. Tentang go internasional sendiri, bagi ITS saat ini sedang berusaha untuk menelusuri kembali hal-hal yang sudah dilakukan. Yang sudah merasa kuat disitu akan kita dorong, dan yang masih ada kelemahannya akan diminimalisir. ”Intinya ya kami ini sudah punya track record kesitu, sehingga kedepan akan kita optimalkan hal-hal yang sudah ada itu,” kata
Prof. Joni Hermana mengakhiri percakapan. (*) Penulis : Bambang Bes
UNAIR Siap Pertemukan Sebelas MWA PTN-BH dalam Suatu Forum UNAIR
NEWS
–
Persiapan
untuk
kegiatan
Pertemuan
Forum
Komunikasi Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang akan digelar di Kantor Manajemen Universitas Airlangga, 17-18 Maret 2016, hingga Selasa (15/3) siang sudah matang. Intinya, UNAIR siap menyelenggarakan pertemuan forum MWA yang akan diikuti oleh 11 PTN-BH di Indonesia itu. Dalam rapat panitia yang dipimpin langsung oleh Sekretaris MWA UNAIR, Iman Prihandono, SH., MH., LLM., semua seksi melaporkan kesiapannya, baik seksi protokol yang akan melakukan penjemputan tamu dari 11 PTN-BH, persiapan seremoni pembukaan, persiapan tempat persidangan dan piranti yang menyertainya, penginapan peserta, hingga soal konsumsi dan akomodasi lainnya. ”Akan dibuka langsung oleh Ketua MWA UNAIR Bapak Sudi Silalahi,” kata Iman Prihandono, yang juga Sekretaris Senat Akademik Universitas Airlangga itu. Sesuai yang telah melakukan konfirmasi kehadiran, dalam pertemuan itu akan hadir lima rektor dari 11 rektor PTN-BH. Selain rektor tuan rumah UNAIR, keempat rektor tersebut adalah Rektor UGM, Rektor IPB, Rektor UPI, dan Rektor UNHAS. Seperti diberitakan sebelumnya, pertemuan ini akan diikuti
oleh 11 MWA PTN BH se-Indonesia. Rinciannya adalah tujuh PTN yang telah lebih dulu berstatuta PTN-BH yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (UNAIR). Kemudian menyusul penambahan empat PTN yang berstatus PTN BH yaitu Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Pajajaran (UNPAD), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS). Dalam forum panel seminar hari pertama, Kamis (17/3) akan dilaksanakan empat sesi panel. Sesi pertama akan dibahas mengenai “Dukungan Pemerintah dalam pengembangan PTN BH menuju World Class University” dengan menghadirkan dua nara sumber dari Kemenristek Dikti serta dari Kemenkeu, dan akan dipimpin oleh Sekretaris MWA UNAIR selaku moderator. Kemudian tema “Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Nasional dan Posisi strategis PTN BH” dibahas pada sesi kedua oleh nara sumber dari Bappenas dan Komisi X DPR-RI, dengan moderator Sekretaris/Wakil Ketua MWA IPB. Sesi ketiga akan dibahas “Peran MWA dalam Mewujudkan Good University Governance PTN BH” oleh empat nara sumber yaitu dari MWA UNAIR, MWA IPB, MWA ITB dan MWA USU (Universitas Sumatera Utara). Sesi ini akan dipimpin moderator dari MWA UGM. Sesi keempat dibahas usaha “Menggalang Dukungan Masyarakat untuk Kesehatan Keuangan PTN BH” dengan nara sumber dari MWA UI dan MWA UGM, dan akan dimoderatori dari MWA USU. “Pada hari kedua, setelah tim perumus merampungkan draft Komunike Bersama dari sebelas MWA PTN BH se-Indonesia, selanjutnya akan melaksanakan konferensi pers mengenai hasil Komunike Bersama MWA PTN BH tersebut. Setelah itu dilakukan penutupan,” lanjut Iman Prihandono. Menjawab pertanyaan peserta rapat dari Pusat Informasi dan Humas (PIH), dikatakan oleh Iman bahwa selama persidangan
forum MWA PTN BH ini maka pers/wartawan bebas melakukan peliputan, dengan catatan tetap mengindahkan tata-krama peliputan yang akan dikoordinasikan oleh petugas dari PIH. (*) Penulis : Bambang Bes
UNAIR Jadi Tuan Rumah Pertemuan Majelis Wali Amanat Sebelas PTN UNAIR NEWS – Perwakilan Majelis Wali Amanat (MWA) dari Sebelas Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) akan menghadiri ‘Pertemuan Forum Komunikasi MWA PTN BH’ di Universitas Airlangga, 17-18 Maret 2016. Pertemuan tersebut akan membahas ‘Implementasi Good Governance PTN BH untuk Mewujudkan World Class University’. Sebanyak sebelas perwakilan MWA yang akan hadir tersebut berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Iman Prihandono, Ph.D, selaku Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga (Foto: UNAIR NEWS) “Sejak ada status PTN-BH, belum pernah sekalipun ada pertemuan bersama MWA. Mengingat pentingnya peran MWA bagi PTN-BH, pertemuan MWA ini dirasa menjadi perlu,” ujar Sekretaris MWA UNAIR, Iman Prihandono, Ph.D, usai menghadiri rapat persiapan penyelenggaraan pertemuan Forum Komunikasi MWA PTN-BH di Kantor Manajemen UNAIR, Senin (7/3). Pertemuan tersebut, lanjut Iman, juga akan membahas isu-isu bersama yang saat ini dihadapi oleh PTN-BH seperti penyamaan persepsi mengenai peran MWA dalam mendukung pengelolaan keuangan PTN-BH yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari otonomi keuangan yang dimiliki PTN-BH. “Selain itu juga bagaimana peran MWA dalam mendukung masingmasing PTN-BH untuk mencapai standar world class university. Kita harus menyamakan persepsi bahwa tugas MWA ini sangat penting bagi PTN-BH,” lanjut doktor lulusan Macquarie Law School ini.
Rencananya, Menristekdikti M Nasir, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil serta Ketua/Wakil Ketua Komisi X DPR RI akan diundang menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut. Penulis : Yeano Andhika
