Pemerintah Diharap Komitmen Dorong PTN Menuju Kelas Dunia

Pemerintah Diharap Komitmen Dorong PTN Menuju Kelas Dunia UNAIR NEWS – Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) sebagai anggota baru dari sebelas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Indonesia, akan benar-benar memanfaatkan Pertemuan Forum Komunikasi Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang akan diselenggarakan di Universitas Airlangga, 17-18 Maret 2016. Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc. ES., Ph.D., ditemui seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR-RI di UNAIR, hari Kamis (10/3) lalu mengatakan pihaknya berharap besar dari forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH ini akan membawa manfaat dan pengalaman baru bagi ITS. Seperti diketahui, ITS bersama tiga PTN lain yaitu UNDIP, UNPAD dan UNHAS baru tahun lalu berubah statusnya dari PTN Satker menjadi PTN-Badan Hukum. Langkah keempat PTN itu menyusul tujuh PTN yang sudah terlebih dulu menjadi PTN-BH. Ketujuh PTN-BH yang tadinya berstatus PT-BHMN itu adalah UI, UGM, ITB, IPB, UPI, USU dan UNAIR. ”Harapan kami sebenarnya pemerintah bisa benar-benar memberi komitmen dalam mendorong kita para PTN-BH ini untuk mampu tampil di level internasional,” kata Prof. Joni Hermana. Tetapi sekarang yang terjadi, lanjut Rektor ITS itu, kita diminta komitmen melakukan upaya menuju World Class University (WCU). Kemudian diminta menyusun anggaran dan sudah disetujui, tetapi ternyata anggaran itu diambilkan dari BOPTN (Bantuan Operasional PTN). Otomatis anggaran itu menjadi turun dari tahun lalu sebesar Rp 12 miliar lalu dikurangi Rp 5 miliar untuk WCU. ”Intinya, anggaran kita jadi sangat terganggu. Ini artinya apa, kita merasakan perlu ada keberpihakan dari pemerintah

kalau memang kita diminta untuk meningkat menuju WCU,” kata Prof. Joni. Menjawab pertanyaan UNAIR NEWS, hal-hal itu pula yang diantaranya akan disampaikan oleh ITS ke forum MWA PTN-BH. Selain itu juga akan memetik banyak pengalaman yang bisa dipelajari dari yang sudah dilakukan oleh PTN-BH yang lebih dulu. Ia juga setuju bahwa kepada PTN-BH hendaknya pemerintah jangan hanya berharap saja, tetapi konsekuensinya juga dipenuhi, di sisi lain support-nya juga kurang terutama finansialnya. Tentang go internasional sendiri, bagi ITS saat ini sedang berusaha untuk menelusuri kembali hal-hal yang sudah dilakukan. Yang sudah merasa kuat disitu akan kita dorong, dan yang masih ada kelemahannya akan diminimalisir. ”Intinya ya kami ini sudah punya track record kesitu, sehingga kedepan akan kita optimalkan hal-hal yang sudah ada itu,” kata Prof. Joni Hermana mengakhiri percakapan. (*) Penulis : Bambang Bes

UNAIR Siap Pertemukan Sebelas MWA PTN-BH dalam Suatu Forum UNAIR NEWS – Persiapan untuk kegiatan Pertemuan Forum Komunikasi Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang akan digelar di Kantor Manajemen Universitas Airlangga, 17-18 Maret 2016, hingga Selasa (15/3) siang sudah matang. Intinya, UNAIR siap menyelenggarakan pertemuan forum MWA yang akan diikuti oleh 11 PTN-BH di Indonesia itu.

Dalam rapat panitia yang dipimpin langsung oleh Sekretaris MWA UNAIR, Iman Prihandono, SH., MH., LLM., semua seksi melaporkan kesiapannya, baik seksi protokol yang akan melakukan penjemputan tamu dari 11 PTN-BH, persiapan seremoni pembukaan, persiapan tempat persidangan dan piranti yang menyertainya, penginapan peserta, hingga soal konsumsi dan akomodasi lainnya. ”Akan dibuka langsung oleh Ketua MWA UNAIR Bapak Sudi Silalahi,” kata Iman Prihandono, yang juga Sekretaris Senat Akademik Universitas Airlangga itu. Sesuai yang telah melakukan konfirmasi kehadiran, dalam pertemuan itu akan hadir lima rektor dari 11 rektor PTN-BH. Selain rektor tuan rumah UNAIR, keempat rektor tersebut adalah Rektor UGM, Rektor IPB, Rektor UPI, dan Rektor UNHAS. Seperti diberitakan sebelumnya, pertemuan ini akan diikuti oleh 11 MWA PTN BH se-Indonesia. Rinciannya adalah tujuh PTN yang telah lebih dulu berstatuta PTN-BH yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (UNAIR). Kemudian menyusul penambahan empat PTN yang berstatus PTN BH yaitu Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Pajajaran

(UNPAD),

dan

Universitas

Dalam forum panel seminar hari pertama, Kamis (17/3) akan dilaksanakan empat sesi panel. Sesi pertama akan dibahas mengenai “Dukungan Pemerintah dalam pengembangan PTN BH menuju World Class University” dengan menghadirkan dua nara sumber dari Kemenristek Dikti serta dari Kemenkeu, dan akan dipimpin oleh Sekretaris MWA UNAIR selaku moderator. Kemudian tema “Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Nasional dan Posisi strategis PTN BH” dibahas pada sesi kedua oleh nara

sumber dari Bappenas dan Komisi X DPR-RI, dengan moderator Sekretaris/Wakil Ketua MWA IPB. Sesi ketiga akan dibahas “Peran MWA dalam Mewujudkan Good University Governance PTN BH” oleh empat nara sumber yaitu dari MWA UNAIR, MWA IPB, MWA ITB dan MWA USU (Universitas Sumatera Utara). Sesi ini akan dipimpin moderator dari MWA UGM. Sesi keempat dibahas usaha “Menggalang Dukungan Masyarakat untuk Kesehatan Keuangan PTN BH” dengan nara sumber dari MWA UI dan MWA UGM, dan akan dimoderatori dari MWA USU. “Pada hari kedua, setelah tim perumus merampungkan draft Komunike Bersama dari sebelas MWA PTN BH se-Indonesia, selanjutnya akan melaksanakan konferensi pers mengenai hasil Komunike Bersama MWA PTN BH tersebut. Setelah itu dilakukan penutupan,” lanjut Iman Prihandono. Menjawab pertanyaan peserta rapat dari Pusat Informasi dan Humas (PIH), dikatakan oleh Iman bahwa selama persidangan forum MWA PTN BH ini maka pers/wartawan bebas melakukan peliputan, dengan catatan tetap mengindahkan tata-krama peliputan yang akan dikoordinasikan oleh petugas dari PIH. (*) Penulis : Bambang Bes

Profesor Tahir Bicara Filantropi dan Riset di UNAIR UNAIR NEWS – Pengusaha yang juga filantropis Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, MBA memberikan studium generale bertajuk ‘Strengthening Industry-Academia Linkage for the Better World’, Senin (14/3) di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Universitas Airlangga (UNAIR). Ia mengawali studium generale dengan menceritakan awal mula ia terlibat di dunia filantropi.

“Menjadi orang kaya atau pengusaha besar hanyalah proses bukan tujuan. Menjadi kacau ketika kita mencampuradukkan antara tujuan dan proses. Tujuan hidup saya adalah menciptakan nilai tambah bagi orang banyak,” ujarnya. Prinsip Tahir, manusia harus menjadi benar terlebih dahulu untuk bisa melakukan halhal yang benar. Lahir dari orang tua yang memiliki usaha penyewaan becak di Surabaya, masa kecil Tahir memang dilalui dengan penuh perjuangan. Di satu kesempatan kemudian, ia mengaku menyaksikan sebuah tayangan televisi yang menggambarkan seorang anak busung lapar yang mengusik hatinya. “Saat itu saya bilang kepada diri saya, kalau suatu saat saya mampu, saya akan perbaiki ini. Ternyata Tuhan mendengar doa saya,” Ketika mulai terlibat di dunia filantropi, pria yang mendapat gelar kehormatan Dato’ Sri dari Kesultanan Pahang, Malaysia ini kemudian memilih dunia pendidikan dan kesehatan untuk memulai kegiatan-kegiatan filantropinya. “Tidak ada negara yang mengklaim dirinya sebagai bangsa besar jika pendidikannya tidak baik,” tambahnya. Melalui Tahir Foundation-nya, ia juga dikenal aktif memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas dunia kesehatan di tanah air. “Saya bersuka cita ketika uang yang saya berikan dipakai untuk memperbarui healthcare,” ujar pria yang juga anggota Board of Trustees University of California, Berkeley ini. Menurutnya, ia memang tidak bisa memilih lahir dari orang tua atau keluarga mana, namun ia meyakini bahwa ia bisa memilih untuk menjadi orang yang baik atau orang yang jahat. Lahir menjadi orang Indonesia, ia ingin kehadirannya bisa memberikan sumbangsih bagi negeri ini. “Sebelum Tuhan menghentikannya berjuang,” ujarnya.

saya,

saya

akan

terus

Skema Professorship Tahir mengaku gemas dengan universitas-universitas di Indonesia yang masih belum mampu menunjukkan tajinya. Peringkat universitas di Indonesia yang masih belum bisa menembus lima ratus besar dunia menjadi buktinya. “Di Indonesia ini, kampus tidak punya endowment. Bagaimana mau bisa berkembang?” ujarnya. Ia pun menyarankan UNAIR untuk mulai terbuka dan menjalin banyak kerjasama dengan kalangan pengusaha. Ia juga mendorong UNAIR untuk mulai mengembangkan skema professorship sehingga para guru besar yang dimiliki UNAIR bisa memperoleh bantuan dari para pengusaha dalam berbagai kegiatan risetnya. Menurutnya, sebuah universitas bisa baik ketika risetnya juga baik. Di akhir stadium generale tersebut, Tahir yang sempat terlibat di IKOMA UNAIR mengatakan bahwa dulu dirinya sempat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran UNAIR, namun ia justru diterima di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Ia selanjutnya batal menjadi mahasiswa UNAIR ketika kemudian diterima menjadi mahasiswa Technological University, Singapura.

di

Nanyang

“Semoga UNAIR semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (*) Penulis

: Yeano Andhika

Di Era Digital, Belajar Tak

Harus di Ruang Kelas UNAIR News – Dewasa ini, perkembangan arus informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat. Setiap orang dapat mengonsumsi informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Ruang pendidikan pun tak kalah turut bertransformasi. Di zaman digital ini, proses belajar yang sedianya secara formal dilakukan di dalam kelas, kini bisa dilakukan dimana-mana, dan dengan cara yang beragam rupa. Fenomena inilah yang melatarbelakangi ruangguru.com, penyedia platform di bidang pendidikan yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan tagline “Belajar Apapun dari Siapapun”, diharapkan agar flatform ini dapat membantu jalannya pendidikan sebagai layanan negara yang diberikan untuk masyarakat. “Ruangguru.com ini merupakan penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi yang memungkinkan akses murid kepada tutor dan konten pendidikan berkualitas. Perusahaan pengembang teknologi pendidikan yang berfokus mengembangkan platform untuk membantu proses pendidikan,” tutur Yudha. Ruangguru.com merupakan sekolah berbasis internet yang telah dilaunching sejak April 2014 silam. Uniknya, ruangguru.com menyediakan ribuan jenis soal untuk SD, SMP, hingga SMA yang dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri menuju ujian nasional, ujian olimpiade, ujian tes bahasa inggris, dan ujian lainnya. Materi yang disusun berdasarkan tema dan topik, sehingga memudahkan pencarian. Platform ini juga dapat mengeluarkan data analisis yang dapat melihat bidang kelemahan siswa. Sehingga, didapatkan pemetaan yang jelas tentang kemampuan siswa, bidang apa yang lemah dan perlu pelajari lagi. Hal ini memungkinkan efisiensi waktu. Siswa tak harus mengulang soal-soal yang ia telah mampu lali dengan baik. Jika analisis data ini diterapkan untuk seluruh

siswa dalam satu wilayah misalnya, hasil analisis bisa menjadi bahan evaluasi bagi pengambilan kebijakan. Ruangguru.com merupakan fasilitas dari pemerintah yang dapat diakses secara cuma-cuma. Dengan jumlah staf mencapai 50-70 orang, dalam kurun waktu sekitar dua tahun, platform ini terus melakukan pengembangan dan perbaikan. Menurut Prama Yudha Amdan, selaku Government Relation Lead, platform ini dalam waktu dekat juga akan menyediakan layanan konsultasi online 24 jam. Kedatangan Yudha ke Universitas Airlangga pada Selasa (8/3) dengan menemui Ketua Pusat Informasi dan Humas UNAIR, Drs. Suko Widodo, M.Si., adalah untuk melakukan penjajakan kerjasama antara ruangguru.com dengan UNAIR. Mengenai kemungkinan kerjasama ini, Suko masih akan mempelajari ulang kemungkinan kerjasama yang dapat dijalin antara ruangguru.com dengan UNAIR. Mengingat, ruangguru.com merupakan platform yang bergerak dibidang keguruan dan pendidikan, sedangkan UNAIR tidak memiliki basis keilmuan di bidang itu. Namun, Suko tak menolak jika ada kemungkinan kerjasama yang dapat dijalin. Seperti yang dipaparkan oleh Yudha misalnya, UNAIR dapat menjalin kerjasama terkait penyediaan konten dan rekomendasi mahasiswa magang dari keilmuan di bidang teknologi informasi untuk ditempatkan di ruangguru.com. (*) Penulis : Binti Q. Masruroh Editor: Nuri Hermawan

Tingkatkan Cakupan Imunisasi di Indonesia UNAIR NEWS – Pada tanggal 8-15 Maret 2016, pemerintah melaksanakan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di seluruh wilayah di Indonesia. Imunisasi Polio Oral (OPV), atau yang dikenal dengan imunisasi polio tetes, diberikan kepada anak dengan usia 0-59 bulan. Pemberian imunisasi polio oral kepada anak dilakukan tanpa melihat status imunisasi polio sebelumnya. Artinya, setiap anak harus mendapatkan imunisasi polio oral pada PIN 2016 meskipun sebelumnya pernah mendapatkan jenis imunisasi yang sama. PIN Polio ini dilakukan sebagai upaya memberantas polio di Indonesia dan merupakan bagian dari program global untuk mewujudkan dunia bebas polio. Walau demikian, Indonesia telah dinyatakan bebas polio yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 21 Maret 2014 lalu. Berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan RI, cakupa Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) masih mencapai angka 86,8% pada April 2015. Sedangkan pada tahun 2019, Kemenkes menargetkan cakupa imunisasi perlu ditingkatkan hingga mencapai target 93%. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.

Arief Hargono, drg., M.Kes, bersama dengan perwakilan UNICEF, Armunanto, sedang berdiskusi seputar imunisasi di FKM UNAIR. (Fotografer: Rekha Finazis) “Kelompok inilah yang perlu terus diupayakan untuk dijangkau melalui peningkatan cakupan imunisasi. Jika jumlah kelompok ini masih banyak dapat menjadi potensi penularan penyakit terutama PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi). Oleh sebab itu, kualitas program imunisasi seperti manajemen vaksin, cakupan hingga pencatatan dan pelaporan imunisasi perlu terus ditingkatkan,” ujar Arief Hargono, drg., M.Kes., selaku pengajar pada Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Secara umum, program imunisasi secara umum memiliki beberapa permasalahan. Pertama, masih ada kelompok masyarakat yang menolak, dan belum terjangkau program imunisasi. Kelompok ini disebut sebagai high risk communities. Masyarakat yang tergolong dalam kelompok ini adalah mereka yang bekerja di

sektor informal, dan mereka yang hidup secara nomaden. Kedua, rendahnya pengetahuan petugas kesehatan tentang kontraindikasi vaksin, ketersediaan vaksin dan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). Kondisi inilah yang disebut missed opportunity atau hilangnya kesempatan untuk mendapatkan imunisasi. Bagaimana untuk mengakselerasi tingkat cakupan imunisasi? UNAIR pernah bekerjasama dengan UNICEF untuk melakukan akselerasi program imunisasi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015. “Kegiatannya berupa pengembangan media promosi kesehatan untuk imunisasi, capacity building, monitoring dan evaluasi program, pengembangan policy brief program imunisasi hingga advokasi,” tutur Arief seraya berharap kerjasama itu bisa dilanjutkan sampai tahun 2020. (*) Penulis: Rekha Finazis Editor: Defrina Sukma S

Magister Epidemiologi UNAIR Kunjungi Kemenkes dan UI UNAIR NEWS – Staf pengajar beserta mahasiswa Program Studi Magister Epidemiologi FKM UNAIR tengah mengadakan studi banding ke beberapa instansi di Jakarta, pada tanggal 3 hingga 4 Maret 2016. Kunjungan yang juga diikuti oleh Prof. Dr. Chatarina U. Wahyuni selaku ketua program studi magister epidemiologi ini, diharapkan mampu meningkatkan wawasan mahasiswa dalam menggali ide kreatif sebagai bahan dalam melakukan penelitian dan penulisan ilmiah. Kunjungan pertama dilakukan di Pusat Data dan Informasi

(Pusdatin) dan Direktorat Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kunjungan di tempat tersebut mahasiswa angkatan 2014 dan 2015 yang turut menjadi peserta, diharapakan mampu memiliki wawasan yang nyata tentang pelaksanaan surveilans epidemiologi dan sistem informasi kesehatan nasional kepada mahasiswa. “Sebenarnya kunjungan ke Pustadin ini sudah kali yang ketiga, selain itu Pusdatin juga pernah menjalin kerjasama dengan FKM UNAIR dalam kegiatan Center of Excellence (COE) di wilayah timur pada tahun 2014,” imbuh Prof. Dr. Chatarina U. Wahyuni. Selain mengunjungi Pusdatin di Kementerian Kesehatan RI, rombongan juga mengunjungi Departemen Epidemologi FKM UI. Pada acara tersebut ada beberapa materi yang disampaikan. Pertama, materi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nasrin Kodim M.PH mengenai epidemiologi obesitas dan materi mengenai Event Based Surveilans yang disampaikan oleh Dr. Tri Yunis Miko Wahyono M.Sc. “Kunjungan yang kami lakukan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang epidemiologi dan memperluas wawasan topik penelitian di bidang kesehatan masyarakat sebagai bekal untuk penulisan karya ilmiah,” pungkasnya. (*) Penulis: Rekha Finazis Editor: Nuri Hermawan

UNAIR Jadi Tuan Rumah Pertemuan Majelis Wali Amanat

Sebelas PTN UNAIR NEWS – Perwakilan Majelis Wali Amanat (MWA) dari Sebelas Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) akan menghadiri ‘Pertemuan Forum Komunikasi MWA PTN BH’ di Universitas Airlangga, 17-18 Maret 2016. Pertemuan tersebut akan membahas ‘Implementasi Good Governance PTN BH untuk Mewujudkan World Class University’. Sebanyak sebelas perwakilan MWA yang akan hadir tersebut berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Iman Prihandono, Ph.D, selaku Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga (Foto: UNAIR NEWS)

“Sejak ada status PTN-BH, belum pernah sekalipun ada pertemuan bersama MWA. Mengingat pentingnya peran MWA bagi PTN-BH, pertemuan MWA ini dirasa menjadi perlu,” ujar Sekretaris MWA UNAIR, Iman Prihandono, Ph.D, usai menghadiri rapat persiapan penyelenggaraan pertemuan Forum Komunikasi MWA PTN-BH di Kantor Manajemen UNAIR, Senin (7/3). Pertemuan tersebut, lanjut Iman, juga akan membahas isu-isu bersama yang saat ini dihadapi oleh PTN-BH seperti penyamaan persepsi mengenai peran MWA dalam mendukung pengelolaan keuangan PTN-BH yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari otonomi keuangan yang dimiliki PTN-BH. “Selain itu juga bagaimana peran MWA dalam mendukung masingmasing PTN-BH untuk mencapai standar world class university. Kita harus menyamakan persepsi bahwa tugas MWA ini sangat penting bagi PTN-BH,” lanjut doktor lulusan Macquarie Law School ini. Rencananya,

Menristekdikti

M

Nasir,

Menkeu

Bambang

Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil serta Ketua/Wakil Ketua Komisi X DPR RI akan diundang menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut. Penulis : Yeano Andhika

Delegasi UNAIR Bawa Emas dari UPI Bandung UNAIR News – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Himpunan Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung menyelenggarakan acara bertajuk Islamic Education Fair. Kegiatan yang berlangsung

selama tiga hari terhitung sejak 19-21 Februari 2016 ini diadakan dalam rangka mencari solusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami dengan pendidikan. Seorang dara Airlangga turut ikut menyumbangkan ide kreatifnya pada acara ini. Ialah Kiki Awalul Chasanah, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR yang juga perwakilan dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Penalaran UNAIR. Kiki menyumbangkan ide kreatifnya pada perlombaan essai, dan menyabet juara 1 diantara 12 finalis yang turut serta. Peserta lain yang berhasil Kiki kalahkan berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Satya Negara Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Negeri Jakarta, dan termasuk UNAIR. Essai Kiki berjudul “Children Islamic Education Park Berbasis Fun Religion Learning sebagai Upaya Pembentukan Karakter Penyambung Rantai Pasokan Berkualitas Islami yang Beradab”. nd

Mahasiswi yang juga pernah menjuarai LKTIN 2 Indonesian Medical Scientific Competition Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ini menjelaskan bahwa dirinya baru pertama kali mengikuti perlombaan di UPI Bandung. “Artikel tersebut saya buat berawal dari inspirasi dan rasa kagum saya terhadap museum Asma’ul Husnah, Madinah, dan komik Islam bergambar yang mengajarinya nilai-nilai Islam secara halus, namun belum semua orang mengetahuinya,” tutur Kiki. Mahasiswi yang memiliki hobi fotografi dan desain ini menjelaskan tentang proses kreatif pembuatan artikelnya yaitu dengan menggabungkan konsep komik Islam dan Museum Asma’ul Husnah menjadi konsep taman edukasi Islam. Selain menang, Kiki memiliki harapan lebih terhadap artikel yang ia lombakan tersebut. “Harapannya supaya artikel yang saya buat nantinya bisa direalisasikan dengan semangat Excellent with Morality,”

pungkasnya. (*) Penulis : Akhmad Janni Editor : Binti Q. Masruroh

Ketua BPK Jadi Dosen, Mahasiswa FEB Belajar dari Praktisi UNAIR NEWS – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Harry Azhar Aziz mengisi perkuliahan minggu pertama semester genap 2015/2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR, Kamis (3/3). Di program sarjana ia mengajar mata kuliah Ekonomi Publik, sedangkan untuk program magister ia mengajar mata kuliah Audit Keuangan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya peran BPK RI. Para mahasiswa nampak antusias mendengarkan kuliah yang langsung diisi oleh pakarnya tersebut. Tidak melulu membahas materi, ia pun beberapa kali juga menyelipkan nasihat-nasihat untuk para mahasiswa. “Nanti lulus paling tidak IPK harus di atas 3,5. Kalau ada masalah dalam kuliah boleh juga hubungi saya,” ujarnya disambut antusias oleh para mahasiswa. Kehadiran Ketua BPK RI sebagai dosen di beberapa mata kuliah memang menjadi bagian dari kurikulum yang sedang dikembangkan oleh FEB UNAIR dalam rangka memberi mahasiswa gambaran

mengenai kondisi riil dari apa yang sedang mereka pelajari. Menurut Wakil Dekan I FEB UNAIR, Dr. Rudi Purwono nantinya beberapa mata kuliah dalam beberapa pertemuan memang akan diisi langsung oleh praktisi. Para praktisi yang dihadirkan adalah yang kompetensinya sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. “Beberapa alumni yang bekerja di BI, Kemenko Perekonomian dan lainnya, mereka juga akan kembali ke kampus untuk turut mengajar,” jelas doktor Ilmu Ekonomi lulusan UI ini. Penulis : Yeano Andhika

UNAIR-MPR Bahas Pembangunan dan GBHN UNAIR NEWS – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan UNAIR mengadakan focus group discussion (FGD) bertajuk “Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila) dan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN”, Selasa (1/3), di Suites Hotel Surabaya. Sepuluh anggota MPR RI dari unsur DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam Badan Pengkajian MPR RI ikut serta dalam FGD tersebut. Kesepuluh anggota MPR RI tersebut adalah TB Hasanuddin (PDIP), TB Soemandjaja (PKS), Hendrawan Supratikno (PDIP), M. Sarmudji (Golkar), HA Mujib Rohmat (Golkar), Aryo PS Djojohadikusumo (Gerindra), Marwan Cik Asan (Demokrat), Anna Mu’awanah (PKB), Djoni Rolindrawan (Hanura), dan Gede Pasek Suardika (DPD). Kehadiran mereka adalah untuk meminta pendapat para pakar UNAIR yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu.

“Kami bukan para pakar. Untuk itu kami harus terus bekerjasama dengan para pakar yang sesuai dengan bidangnya,” ujar TB Hasanuddin yang menjadi ketua rombongan. Menurutnya, UNAIR yang merupakan salah satu universitas bergengsi di negeri ini memiliki segudang pakar untuk dijadikan mitra diskusi. Prof. Djoko Mursinto dari FEB, Dr. Suparto Wijoyo dari FH, dan Drs. Priyatmoko, MA dari FISIP didapuk menjadi narasumber dalam diskusi tersebut. Prof. Djoko menyoroti peran desa dalam makalahnya yang berjudul “Desa sebagai Ujung Tombak Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”. “Selama ini desa selalu menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi nasional,” ujar Guru Besar Ekonomi Pembangunan ini. Lebih lanjut, menurutnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa masih dalam tahapan akan menjadikan desa sebagai subjek. Ke depan, implementasi undang-undang ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Priyatmoko, narasumber dari Departemen Politik menekankan pentingnya peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disepakatinya Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan perekonomian nasional membawa konsekuensi bagi negara untuk mengimplementasikan pasal tersebut dalam perekonomian nasional. Terkait GBHN, ia menyatakan bahwa jika nantinya GBHN diterapkan kembali jangan sampai GBHN hanya sekadar teks tanpa ada implementasi yang jelas. “MPR RI saat ini tidak lagi otoritatif. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengembalikan harkat, martabat, dan marwah MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara,” ujar Suparto Wijoyo. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa MPR selama ini hanya menjadi institusi penonton yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat padahal MPR yang terdiri dari unsur DPR dan DPD seyogyanya memiliki kewenangan yang lebih besar. “MPR

yang

memiliki

kewenangan

mengubah

dan

menetapkan

konstitusi harusnya juga memiliki kewenangan membatalkan regulasi yang bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya. Dengan demikian, jika ada regulasi ekonomi yang sekiranya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, MPR RI bisa turut campur dalam hal tersebut. Selain didaulat menjadi tiga narasumber, beberapa akademisi UNAIR yang merupakan pakar di berbagai bidang seperti pembangunan, administrasi negara, dan kebijakan publik juga hadir menjadi pembahas dalam FGD tersebut. (*) Penulis : Yeano Andhika