EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 ‐ 2009
OLEH : INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Balikpapan, p p , 2-5 Maret 2010
DAFTAR ISI PRESENTASI I.
TUGAS PEMBANTUAN
II. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009 III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN IV. TEMUAN DAN EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN 2007 - 2009 V. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2010 VI KESIMPULAN DAN SARAN VI.
TUGAS PEMBANTUAN
KONSEP DASAR Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian kepada Gubernur
Tugas Pembantuan (M d b i d) (Medebewind)
Penugasan oleh Menteri Perindustrian kepada Bupati/ Walikota
TUGAS PEMBANTUAN TUGAS PEMBANTUAN •
•
•
Tugas Pembantuan adalah penugasan khusus Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara/lembaga kepada Bupati/Walikota di daerah. Tugas Pembantuan merupakan Tugas dari APBN yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Bupati/Walikota Bupati/Walikota memberitahukan adanya Tugas Pembantuan kepada DPRD.
Dasar Hukum UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2004
DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 79 TAHUN 2005 PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2007 PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 2008 KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 42 TAHUN 2002
Mekanisme Pelaksanaan TP PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Perencanaan Program dan Penganggaran MASUKAN BUPATI/WALIKOTA
PENYUSUNAN RENJA-KL DEPPERIN
PEMBAHASAN RENJA-KL DI MUSRENBANG
RENJA-KL YANG G DISETUJUI DITETAPKAN DALAM RKP
RKP DITETAPKAN DENGAN PERPRES
PEMBERITAHUAN KE BUPATI/WALIKOTA
BUPATI/WALIKOTA MELAPORKAN KE DPRD
PENETAPAN SKPD OLEH BUPATI/WALIKOTA
PERATURAN MENPERIN PELIMPAHAN TP
BUPATI/WALIKOTA MENERIMA TP
TEMBUSAN KE: MENDAGRI, MENKEU, KA.BAPPENAS
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan SKPD * MELAKSANAKAN TP
SKPD BERTANGGUNG JAWAB ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA
SKPD MELAKSANAKAN KEGIATAN SERTA PENATAUSAHAAN KEU DAN BARANG
SKPD MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA MENPERIN SELAKU PEMBERI TUGAS
*) DINAS YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
PENATAUSAHAAN KEU DAN BARANG TERPISAH DARI DEKONSENTRASI DAN DESENTRALISASI
LAPORAN SKPD SEBAGAI BAHAN EVALUASI & PENGENDALIAN
Pengelolaan BMN BARANG HASIL PELAKSANAAN TP ADALAH BMN
PENATAUSAHAAN BMN OLEH SKPD
BMN HASIL TP DAPAT DIHIBAHKAN KE DAERAH
BMN YANG DIHIBAHKAN PENATAUSAHAANNYA OLEH BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI BMD
Pertanggung Jawaban dan Pelaporan SKPD MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP TRW & AKHIR TAHUN ANGGARAN KE MENPERIN KHUSUS LAP LAP. REALISASI KEUANGAN SETIAP BULAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MEMUAT ASPEK MANAJERIAL DAN ASPEK AKUNTABILITAS
ASPEK MANAJERIAL : PENYERAPAN DANA, PENCAPAIAN TARGET, KENDALA YG DIHADAPI, SARAN TINDAK LANJUT
ASPEK AKUNTABILITAS : LAPORAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN, NERACA, CALK, BMN
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007, 2008 & 2009 TAHUN 2007 (18 kabupaten / kota) Rp. 20 M Realisasi anggaran 79,3%
TAHUN 2008 ((80 kabupaten / kota) p / ) Rp. 58,1 M Realisasi anggaran 78,48%
TAHUN 2009 (75 kabupaten / kota) Rp. 53,1 M Realisasi Anggaran 92,36 %
1. Pendidikan & Pelatihan Teknis 2. Pendataan industri. 3. Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi 4. Penyuluhan & Penyebaran Informasi 5. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
6. Penyelenggaraan Workshop/Seminar 7. Kemitraan dengan Pelaku Usaha 8. Pembinaan Pelaku Usaha dan Konsumen 9. Penyusunan Program dan Rencana Kerja. 10. Dsb.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN
LANDASAN HUKUM : UU NO. 32 / 2004 PP NO 79 / 2005 KEPPRES NO 42 / 2002
TUJUAN PEMBINAAN & PENGAWASAN: RENCANA VS HASIL, DAMPAK, KESESUAIAN DGN ATURAN
PEMBINAAN & PENGAWASAN TP
SASARAN PENGAWASAN: PROGRAM , KESESUAIAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN
KEGIATAN PENGAWASAN : PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PROGRAM & KEUANGAN
INDIKATOR KEBERHASILAN : PENINGKATAN DISIPLIN & PRESTASI TAAT ATURAN, HILANG KKN EFEKTIF & EFISIEN, WTP
TEMUAN DAN EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009
TEMUAN PADA TUGAS PEMBANTUAN Kode jenis temuan menurut Kantor MENPAN adalah sbb : Kode
Jenis Temuan
01
Kasus yang merugikan negara
02
j Penyetoran y kepada p Negara g Kewajiban
03
Pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku
04
Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan
05
Penyimpangan dari dari ketentuan pelaksanaan anggaran
06
Hambatan terhadap kelancaran proyek
07
H b t terhadap Hambatan t h d kelancaran kl tugas t pokok k k
08
Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi)
09
Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat
10
Temuan pemeriksaan di program lainnya
TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009 DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009 No.
Provinsi
1
Kab.Sumedang
2
Kab.Pak-pak Barat
3
Kab.Bima
4
Kab.Lebak
5
Kab. Palu
6
kab. Purbalingga
7
Kab Polewali mandar Kab.Polewali
8
Kab. Sorong
9
Kab.OKU
10
K b L Kab. Lampung B Baratt
11
Kab.Sintang
12
Kab.Sidoarjo
13 14
01
02
-
-
-
-
-
-
-
KODE TEMUAN MENURUT MEN PAN 03 04 05 06 07 08 1
09
10
Juml ah
-
4
-
1
3
-
-
9
-
3
-
-
2
-
2
8
-
-
1
-
2
1
-
1
5
-
-
-
2
-
1
1
-
3
7
-
-
2
-
-
-
1
1
-
2
6
-
-
1
-
-
-
1
-
-
2
4
-
-
1
-
3
-
1
1
-
1
7
-
-
1
-
1
-
-
2
-
-
4
-
-
-
-
1
-
-
2
-
1
4
-
-
1
-
4
-
2
1
-
1
9
-
-
2
-
4
-
-
1
-
6
13
-
-
1
-
-
1
-
3
-
4
9
Kab.Bojonegoro
-
-
-
-
2
1
-
2
-
6
11
Kab.Katingan
-
-
4
-
4
-
-
2
-
2
10
1
18
TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009 (LANJUTAN) No.
Provinsi
KODE TEMUAN MENURUT MEN PAN
Jumlah
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Kab. Sumba Timur
-
-
1
-
4
-
2
1
-
-
8
Kab. Konawe
-
-
1
-
2
-
1
1
-
2
7
Kab Gianyar Kab.Gianyar
-
-
2
-
2
-
-
2
-
1
7
Kab.Sanggau
-
-
-
-
1
-
2
2
-
-
5
Kab.Bantul
-
-
-
-
4
-
-
4
-
-
8
Kota Banjarmasin
-
-
-
2
1
-
-
1
-
1
5
Kota Makassar
-
-
1
-
1
1
1
3
-
1
8
Kota Bukittinggi
-
-
-
-
1
-
-
4
-
1
6
Kota Ternate
-
-
2
-
1
-
1
-
-
4
Kota Bengkulu
-
-
1
-
2
-
2
2
-
-
7
Kota Bandung
-
-
-
-
1
1
2
3
-
-
7
26
Kab. Pasuruan
-
-
1
-
6
-
-
4
-
2
13
27
Kab.Gorontalo
-
-
1
-
3
-
-
3
-
1
8
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
19
TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL (LANJUTAN) No.
Provinsi
KODE TEMUAN MENURUT MEN PAN 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Juml ah
28
Kota Dumai
-
-
-
-
2
-
-
4
-
-
6
29
Kab. Lingga
-
-
1
-
1
-
1
3
-
1
8
30
Kab. Pekalongan
-
-
1
-
1
-
-
2
-
3
7
31
Kota Palembang g
-
-
1
-
3
-
1
4
-
2
11
32
Kota Samarinda
-
-
3
-
2
-
1
1
-
3
10
33
Kota Ambon
-
-
2
-
3
-
1
4
-
1
11
34
Kota Banda Aceh
-
-
-
-
3
-
-
-
-
1
4
35
Kota Banjar.
-
-
-
-
1
-
1
3
-
2
7
36
Kota Jambi
-
-
-
-
5
-
2
2
-
-
9
37
K b Tj J b Kab.Tj.Jabung Ti Timur
-
-
-
-
2
1
3
1
-
2
9
2
3
-
3
11
-
3
8
38
Kota Bitung
-
-
-
-
3
39
Kota Mataram
-
-
2
-
3
40
Kab. Bone
-
-
3
-
6
Jumlah
-
-
38
3
93
-
5
1
3
-
4
17
32
83
-
65
319
20
HASIL PEMERIKSAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009 TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009 REKAPITULASI TEMUAN TUGAS PEMBANTIAN TAHUN 2009 100
93
90
83
80 65
70 60 50 38
40
32
30 20 10
0
0
01
02
5
3
0
0 03
04
05
06
07
08
09
10
21
TEMUAN TERBANYAK PADA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009 1) Penyimpangan Pelaksanaan Anggaran (Kode 05), antara lain : a. Pengelolaan keuangan belum sesuai ketentuan; b. Proses pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003; c. KPA be c belum u lakukan a u a pe pemeriksaan e saa ua uang g kas as sesua sesuai ketentuan. ete tua
2) Kelemahan Administrasi (Kode 08), antara lain : a Laporan akhir pelatihan tidak sesuai substansi kegiatan dan tidak lengkap. b. Kegiatan UPL tidak dilaporkan per semester. c Laporan tahunan Tugas Pembantuan tidak gambarkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan c. d. Bendahara tidak membuat buku pembantu pengawasan anggaran per MAK. e. Saldo pada buku kas umum bendaharawan melebihi ketentuan.
22
TEMUAN TERBANYAK PADA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 - 2009 (lanjutan)
3) Temuan Audit Lainnya (Kode 10), antara lain : a. Program yang dilaksanakan belum mengakomodir pembinaan dan pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah b. Kemampuan teknis SDM untuk pembinaan IKM masih terbatas. c Pemberian bantuan mesin dan peralatan belum sepenuhnya diawali dengan c. proposal permohonan dan belum dilakukan analisa kebutuhan maupun survey lapangan. d. Spesifikasi p mesin p peralatan bantuan ke KUB tidak selalu sesuai dengan g kebutuhannya. e. Terdapat bantuan mesin peralatan ke KUB belum berfungsi maksimal.
23
EVALUASI KINERJA Tugas Pembantuan 1. Pelaksanaan Tugas Pembantuan belum fokus untuk mendukung pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah; 2. Belum diarahkan fokus kepada peningkatan soft skill pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing usahanya; 3. Lemahnya kompetensi anggota UPL serta pemahaman terhadap Pedoman Dirjen j IKM dalam membantu p pemecahan masalah industri di daerah;; 4. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, masih terjadi ketidaksesuaian dalam prosedur dan kelengkapan dokumen pengadaan sesuai Keppres 80/tahun 2003; 5 Penyelenggaraan Diklat Teknis masih kurang tertib dan masih sering 5. kurang capai sasaran; 6. Mekanisme pemberian bantuan belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Menteri/Dirjen Perindustrian serta umumnya belum didukung adanya analisis li i kebutuhan; k b t h 7. Belum semua pengelola dana Tugas pembantuan membuat dan mematuhi SOP kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2009
Jumlah Temuan
Selesai
319 Temuan
295 (92,48%)
Dalam Proses 14 (4,39%)
Belum Selesai 10 (3,13%)
25
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2010
Opini BPK terhadap laporan Kementerian Perindustrian : Tahun Tahun Tahun Tahun
2006 2007 2008 2009
= = = =
keuangan
Disclaimer. Wajar Dengan Pengecualian Wajar Tanpa Pengecualian. Wajar Tanpa Pengecualian.
Peranan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota d l dalam mengelola l l APBN dana d T Tugas P b t Pembantuan sangat penting untuk mempertahankan opini BPK dengan status WTP pada tahun 2010.
Fokus pengawasan pada tahun 2010 : a Evaluasi kinerja pelaksanaan program Tugas Pembantuan a. di masing-masing Dinas; b. Pemeriksaan pengelolaan dana Tugas Pembantuan untuk t k menilai il i penggunaannya yang efisien, fi i efektif, f ktif ekonomis dan akuntabel; c. Mengevaluasi g p pemanfaatan bantuan p peralatan mesin oleh KUB; d. Mengevaluasi pelaksanaan program apakah sejalan dengan kebijakan pengembangan industri nasional dan daerah;
Pengawasan dan pembinaan meliputi : a. Memberikan pendampingan dan advokasi sejak tahap perencanaan program dan d pelaksanaannya. l k a. Pemeriksaan kinerja, untuk evaluasi capaian target dan sasaran program yang ditetapkan. b Menilai Akuntabilitas Laporan Keuangan melalui Reviu Laporan b. Keuangan. c. Bimbingan teknis penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan sebagainya. d. Peningkatan disiplin pada SKPD untuk percepatan pelaksanaan Tindak Lanjut temuan; e. Memberikan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal; f. Penguatan Sumber Daya Aparat Pengawas g. Peningkatan kualitas audit.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2010 TUGAS PEMBANTUAN No.
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kota Banda Aceh Kab. Temanggung Kota Bukit Tinggi Kota Dumai Kab. Lingga Kota Jambi Kab. Tj. Jabung Timur Kota Palembang Kab. O K U K t Bengkulu Kota B k l Kab. Lampung Barat Kab. Lebak Kab. Sumedang Kab Bandung Kab. Kab. Purbalingga Kab. Pekalongan Kab. Bantul Kab. Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Bojonegoro
17 18 19 20
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 30
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2010 TUGAS PEMBANTUAN (lanjutan) No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Provinsi Kab. Gianyar y Kab. Bima Kota Mataram Kab. Sumba Timur Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Banjarmasin Kab. Banjar Kota Samarinda K t Bitung Kota Bit Kab. Gorontalo Kota Palu Kab. Poliwalimandar Kota Makassar Kab Konawe Kota Ambon Kota Ternate Kab. Sorong
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES V V V V V V V V V V V V V V V V V V
31
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2010 TUGAS PEMBANTUAN (lanjutan) No.
Provinsi
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Kota Surakarta Kab. Sumbawa Kota Dompu Kab. Bengkayang Kab. Kep. Talaud Kab. Poso Kab. Gowa Kota Kendari Kab. Aceh Pidie K t Samarinda Kota S i d Kab. Bengkulu Utara Kab. Bogor Kab. Magetan Kab Lombok Timur Kab. Kab. Pontianak Kota Mamuju Kab Halmahera Barat Kab. Tanah Datar Kab. Rajang Lebong Kab. Pandegelang
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 32
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2010 TUGAS PEMBANTUAN (lanjutan) No. 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Provinsi Kab. Bondowoso Kab. Lomboik Barat Kota Sekadau Kota Ketapang Kab. Tapin Kab. Barito selatan Kota Enrenkang Kab. Padang pariaman Kota Bengkulu Selatan K b Cirebon Kab. Ci b Kab. Madiun Kab. Belu Kab. Pulau Buru Kab Seram Bag. Kab. Bag Barat Kab. Tomohon Kab. Bone Kab. Katingan
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES V V V V V V V V V V V V V V V V V
33
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN DAN SARAN a.
Kegiatan Tugas Pembantuan adalah kegiatan Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota untuk mempercepat pembangunan industri di daerah;
b.
Program dan kegiatan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya fokus untuk memperkuat pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah;
c c.
Kepala Dinas lebih mengawasi dan mengendalikan perangkatnya dalam melaksanakan program Tugas Pembantuan sehingga sasaran kegiatan tercapai optimal dan temuan menjadi minimal;
d d.
Kepala K l Dinas Di d dan perangkatnya k t l bih cermatt dan lebih d t tib dalam tertib d l pengelolaan dana Tugas Pembantuan agar Kementerian Perindustrian dapat mempertahankan status WTP pada tahun 2010/2011.
35
TERIMA KASIH
