Sujana, S.E., M.Si.Ak. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 1

Wayan Edi Suparman, 1Nyoman Trisna Herawati, S.E., M.Pd.Ak., 2Dr. Edy Sujana, S.E., M.Si.Ak. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sebanyak 95 sampel pada penelitian ini, data Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan keterandalan pelaporan keuangan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Uji validitas kuesioner menggunakan Product Moment Uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. Uji hipotesis menggunakan Analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng (t = 2,453 dan sig. 0,016; p < 0,05). Kedua, Pemanfaatan Teknologi informasi (TI) berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng (t = 6,670 dan sig. 0,000; p < 0,05). Kata kunci: Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Abstract The research aimed at finding the effect of human resources quality and utilization of information technology upon rely on government financial report of Buleleng regency. There are 95 choose as a sample, the data of human resources quality, utilization of information technology and rely on financial report were collected through questionere.The validity testing of questionnaire and test was analyzed by using Product Moment The reliability testing of questionnaire was done by using Alpha Cronbach. Hypothesis testing was analyzed by regresi ganda. The result of this research showed that: firstly human resources quality has an influence upon rely on government financial report of Buleleng regency (t = 2,453 and sig. 0,016; p < 0,05). Secondly, utilization of information technology has an influence upon rely on government financial report of Buleleng regency (t = 6,670 and sig. 0,000; p < 0,05). Keywords: human resource quality, utilization of information technology, rely on government financial report.

PENDAHULUAN Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)


harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Demi tercapainya kebutuhan ke para pemakai diperlukan penggunaan teknologi informasi. Penggunaan tekonologi informasi digunakan dan diandalkan dalam pelaporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Informasi laporan keuangan bermanfaat jika informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance government), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang baik dighasilkan melalui pengelolaan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi yang optimal. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman

yang cukup memadai. (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010). PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggarannya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait dengan penatausahaan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan serta pengawasan. Dukungan teknologi dan sumber daya manusia memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik antara lain (a) Penyajian jujur yaitu Informasi


menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, (b) dapat diverifikasi (verifiability) yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh dan (c) Netralitas yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Terwujudnya laporan keuangan yang baik diperlukan kualitas sumber daya manusia yang bisa mengaplikasikan logika akuntansi pada pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010). Menurut Celviana Winidyaningrum (SNA, 2010), Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk melaksanakan fungsifungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes). Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, maka kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan tidak akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan laporan tersebut akan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Sumber daya manusia yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Celviana Winidyaningrum, 2010).

Berdasarkan beberapa pengertian kualitas sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang yang sudah dibekali dengan pendidikan serta pengalaman yang cukup khusunya dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al. , 2000). Teknologi Informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang, relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.


Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain: (a) Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, (b) Manajemen yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat, (c) Transparansi yaitu Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan, (d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Celviana Winidyaningrum, 2010). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu Penyajian jujur, dapat diverifikasi (verifiability) dan Netralitas(tidak berpihak). Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Zetra (2009) yang dilakukan di 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Berpijak pada permasalahan di atas maka perlu dikaji mengenai Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan. Berdasarkan pemaparan di atas, dibutuhkan pembuktian lebih lanjut dengan melakukan eksperimen mengenai “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan (2) untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. METODE Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, secara keseluruhan banyak Sampel penelitian berjumlah 95 sampel.


Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) dan Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2). Data keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dikumpulkan dengan kuesioner dengan skala likert, sebelum instrumen tersebut digunakan terlebih dahulu diuji validitas instrumen kuesioner menggunakan korelasi product moment dan Uji reliabilitas kuesioner menggunakan Alpha Cronbach. Pada pengujian validitas instrumen diperoleh bahwa seluruh kuesioner berada pada kategori valid hasil uji realibilitas keseluruhan instrumen berada pada kategori tinggi sehingga instrumen tersebut layak digunakan pada penelitian ini. Data hasil penelitian dianalisa secara bertahap, tahapan-tahapan tersebut adalah uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi data penelitian, jika uji asumsi klasik sudah terpenuhi maka dapat dilanjutkan dengan uji hipotesis. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian ratarata (mean) masing-masing variabel diataranya Keterandalan Pelaporan Keuangan sebesar 32,85, Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 28,47 dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 31,12. Standar deviasi dari masing-masing variebel tersebut adalah sebagai berikut Keterandalan Pelaporan Keuangan sebesar 3,39, Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 2,87 dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 3,02. Hasil uji hipotesis I, ditemukan bahwa Kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa Keterandalan

Pelaporan Keuangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia diperoleh thitung = 2,453 dengan sig. 0,016. Jika dibanding dengan taraf sig. 0,05 maka sig.<0,05. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keterandalan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga kualitas sumber daya manusia itu harus di perhitungkan. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) menyatakan bahwa Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sebagai penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut termasuk dalam hal Pelaporan keuangan yang meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Pentingnya sumber daya manusia dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk mencegah kegagalan dalam penyusunan laporan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seperti yang diutarakan oleh Warisno (2008) bahwa Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah pada pemahaman dan penerapan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, yang dilihat pada sumber daya manusia tersebut adalah kinerjanya. Kualitas sumber daya yang baik akan menghasilkan kinerja sumber daya manusia yang baik pula, Celviana Winidyaningrum (SNA, 2010) menyatakan bahwa Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Melihat pandangan tersebut bahwa perekrutan sumber daya manusia yang tepat dengan memperhitungkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi maka penyusunan peloran keuangan tidak akan mendapatkan hambatan. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang disyaratkan, maka pelaksanaan fungsi akuntansi akan


berjalan secara optimal dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi mempunyai kualitas yang baik. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang memiliki nilai diantaranya adalah keandalan. Celviana Winidyaningrum (2010) menyatakan bahwa Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Berdasarkan hal tersebut kualitas sumber daya manusia dan pelaporan keuangan saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya, sumber daya manusia sebagai kemampuan yang harus diperhatikan agar untuk menciptakan dan menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes) yang accountable yang dapat dipercaya. Hasil uji hipotesis ke dua menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (TI) berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan keterandalan pelaporan keuangan diperoleh thitung = 6,670 dengan sig. 0,000. Jika dibanding dengan taraf sig. 0,05 maka sig.<0,05. Jadi pemanfaatan teknologi informasi (TI) berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Teknologi informasi bukan semata pada penggunaan komputer yang berhubungan dengan pemrosesan infomasi, tetapi tekonogi informasi juga mencakup dalam pengiriman dan penyampaian informasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola

keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Melalui perkembangan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat semakin terbuka lebar. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah proses pencarian informasi semakin cepat dan dapat diakses secara mudah dan murah yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Seperti yang diungkapkan oleh Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah mencakup pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Martin (1999) juga menyatakan bahwa teknologi informasi bukan hanya sekedar teknologi komputer untuk memproses dan menyimpan informasi tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi merupakan media yang mempermudah setiap individu untuk mengakses informasi dan mambantu pelaporan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Teknologi infomasi berperan membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.


Temuan peneliti dalam penelitian ini bahwa Keterandalan Pelaporan Keuangan dipengaruhi sebesar 66,9% oleh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Temuan tersebut dapat dikatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memberikan andil yang cukup tinggi untuk memberikan informasi yang benar serta bebas dari informasi-informasi yang menyesatkan dan informasi-informasi yang salah. Hasil temuan peneliti jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) yang dilakukan di 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah berjalan optimal apabila pemerintah daerah tersebut memperhatikan aspek Kualitas Sumber Daya Manusia dan aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi. Seperti yang ditemukan peneliti bahwa kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi sangat memberikan kontribusi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Melihat temuan dari Zetra bahwa perlunya menempatkan sumber daya manusia yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan dan diperlukan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Kualitas sumber daya manusia sebagai kinerja yang mampu melaksanakan fungsi akuntansi, memiliki latar belakang pendidikan yang linier dan memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan kegiatan akuntansi yang mampu menghasilkan pelaporan keuangan optimal. Pelaporan keuangan yang optimal dibantu dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mumpuni sehingga laporan tersebut mudah

diproses, disusun, disimpan, data dimanipulasi untuk menghasilkan data yang berkualitas yakni yang relevan, akurat dan tepat waktu, mudah diinformasikan di akses oleh seluruh masyarakat. Pelaporan keuangan pemerintah daerah berjalan optimal apabila pemerintah daerah tersebut memperhatikan aspek Kualitas Sumber Daya Manusia dan aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi. Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai kinerja yang mampu melaksanakan fungsi akuntansi, memiliki latar belakang pendidikan yang linier dan memiliki keterampilan , pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan akuntansi yang mampu menghasilkan pelaporan keuangan optimal. Pelaporan keuangan yang optimal dibantu dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mumpuni sehingga laporan tersebut mudah diproses, disusun, disimpan, data dimanupulasi untuk menghasilkan data yang berkualitas yakni yang relevan, akurat dan ketepat waktuan, mudah diinformasikan diakses olehseluruh masyarakat. Hasil penelitian tersebut sangat membuktikan bahwa untuk menyusun pelaporan keuangan yang baik diperlukan kualitas sumber daya manusia yang expert, dengan sumber daya yang memadai, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah tidak akan ada yang bermasalah, sehingga data-data yang ada dilaporan tersebut layak untuk diaudit. Bantuan teknologi informasi membantu menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel serta tepat waktu. Selain temuan Zetra, Ketua BPK, Anwar Nasution menemukan bahwa laporan keuangan daerah banyak mengalami kebocoran, adanya pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 211,48 miliar, laporan tersebut tidak ada bukti yang dilengkapi dan diduga terjadi penyimpangan (Suara Karya, 17 Desember 2005). Melihat hal tersebut, perlu adanya kebijakan untuk melakukan rekrutmen pegawai yang mempunyai


kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang akutansi dan bukan sumber daya manusia yang hanya bermodalkan diklat atau bimbingan, dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi maka keterandalan dalam pelaporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng akan terwujud secara optimal.

Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). 2006. BPK Ungkap 10 Kelemahan Laporan Keuangan Pemerintah. [email protected]

SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan tersebut dapat ditemukan berbagai hal sebagai berikut. Pertama, Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kedua, Pemanfaatan Teknologi informasi (TI) berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Mengacu kepada temuan penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai antara lain: (1) kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menciptakan kridebilitas pelaporan keuangan yang baik. (2) bagi Undiksha, hasil penelitian ini dapat digunakan referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan khususnya bagi yang meneliti Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan (3) bagi peneliti lain yang ingin melaksanakan penelitian yang sejenis diharapkan lebih dapat mengembangkannya penelitian ini dengan melibatkan sampel yang lebih luas.

BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 dan 2007.www.bpk.com

DAFTAR PUSTAKA Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan

Desi Indriasari. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004. BPFE, Yogyakarta. Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government. Norwalk. Gujarati, Damodar Econometrics. New York.

N. 2003. Basic McGraw-Hill, Inc.

Harian Aceh. Rabu, 20 Mei 2009. Laporan Keuangan Pemda Buruk, Aceh Tengah Satu-satunya Daerah Berpredikat WTP. Harian Bisnis Indonesia. 2007. Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas.


Henley, D., A. Likierman, J. Perrin, M. Evans, I. Lapsley, & J. Whiteoak. 1992. Public Sector Accounting and Financial Control. Fourth Edition. Chapman & Hall. Hevesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. www.osc.state.ny.us. Hidayat Makmum, Heri. 2008. Peranan Sistem Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan daerah. Tim Teknologi Informasi Way Kanan. Indriantoro, Nur, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta. Imam Ghozali. 2001. Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Universitas Diponegoro. Jambi Ekspres. 2009. Keterlambatan Pemda Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Kepada BPK. Jones, Rowan & Maurice Pendlebury. 1996. Public Sector Accounting. Fifth Edition. London: Pitman. Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian TugasTeknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5 No. 2 Hal. 214-228.

Mulyana, I Eka. 2008. Kualitas Informasi. www.kutukomputer.co.nr. Nugroho, B.A. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta : Andi Offset Riduwan, 2008, Skala Variabel-Variabel Alfabeta, Bandung.

Pengukuran Penelitian,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. -------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Santoso, Singgih, 2004, Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11,5, PT. Elek Media Komutindo, Jakarta Sekaran, Umar, 2006, Research Methods For Business, Edisi 4, Jakarta, Salemba.

Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN.

Sudjana, Nana. 1992. Metode Statistik. Bandung. Tarsiro.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Ed. II. Yogyakarta : Andi

Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi. Volume XIX Nomor 1.Hal. 50-66.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.

Suhanda. 2007. Akuntansi Pemerintah Daerah. Andalas Lima Sisi

Keuangan Penerbit


Sugiyono dan Eri Wibowo. 2004. Statistika untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.0 for windows. Cetakan Keempat : November. Bandung : ALFABETA Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta. Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. www.gtzsfdm.or.id. Tim

GTZ-Support for Decentralization Measures/P4D. Mei, 2005. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jilid II: Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah.

Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Penerbit ANDI, Yogyakarta. Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-OnWing. 2000. Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc. Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika. Teori dan Aplikasi. Ekonisia.

Sujana, S.E., M.Si.Ak. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Recommend Documents