Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016)

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA SKPD KABUPATEN BULELENG 1Kadek

Pande Astrawan,1Made Arie Wahyuni, 2Nyoman Trisna Herawati Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruhsistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerahterhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalahpegawai bagian penata usaha keuangan/akuntansipada SKPD di Kabupaten Buleleng dengan jumlah responden 45 orang.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsialdan simultan sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerahberpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, pengawasan pelaporan keuangan daerah, ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Abstract This research aimed to obtain empirical evidence about the effect of accounting information systems, human resource capacity, internal controls, and oversight of financial reporting area on the timeliness of financial reporting of local government. This study was a quantitative research using primary data obtained from questionnaire and measured with likert scale. The sample ware selected by using purposive samplingtechnique. Fortyfive of the employee financial business/accounting in SKPD Buleleng regency were selected as the sample. The data were analyzed by using multiple linear regression analysis supported by SPSS 17.0 for Windows. The results showed that partiallyand simultan eously there was positive and significant effect ofaccounting information systems, human resource capacity, internal controls, and oversight of financial reporting area on the timeliness of financial reporting of local government Keyword: accounting information systems, human resource capacity, internal controls, oversight of financial reporting area, timeliness of financial reporting of local government.

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) PENDAHULUAN Tuntutan masyarakat semakin meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yangbaik (good governance government), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintahdaerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagaibentuk kewajiban mempertanggungjawab-kan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury,2003). Good governance diartikan sebagai pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002). Dalam organisasi sektor publik laporan keuangan yang dipublikasikan dijadikan alat pertanggungjawaban pemerintah yang akan digunakan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, ketepatwaktuan merupakan nilai informasi yang penting yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan.Ketepatwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi ditangan pemakai atau pengguna. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya rnungkin akan rnempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatwaktuan informasi akuntansi menurut SFAC No. 2 mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansiharus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Ketepatwaktuan laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sistem informasi akuntansi.Menurut Jogiyanto (1995), informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatwaktuan) dapat dicapai dengan peran sistem informasi. Sistem informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Sistem informasi mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) secara tepat waktu (timely), akurat (accurate), dan dapat dipercaya (reliable) (Widjajanto, 2001). Sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan, membantu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.Pemanfaatan sistem informasi ditujukan agar dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan kinerja, maka ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin baik. Pada hubungan sistem informasi akuntansi dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2010), yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jika sistem informasi akuntansi semakin tinggi, makaketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerahjuga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis pertama: H1: sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Roviyantie (2011), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Begitu juga di SKPD pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kualitas laporan keuangan akan meningkat apabila didukung oleh aparatur pemerintah yang memahami akuntansi pemerintahan itu sendiri. Karena untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang

berlaku.Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada hubungan kapasitas sumber daya manusia dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Andini (2015), yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jika kapasitas sumber daya manusia semakin tinggi, makaketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis kedua: H2: kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi perundangundangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika penerapan pengendalian intern berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) yang baik. Dalam hal tertentu laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Pada hubungan pengendalian intern dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012), yang menunjukkan bahwa pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jika pengendalian intern semakin tinggi, makaketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis ketiga: H3: pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2001), pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah diperlukan agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media yang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik.

Dalam hal tertentu laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Pada hubungan pengawasan pelaporan keuangan daerahdengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Trisaputra (2013), yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jika pengawasan pelaporan keuangan daerah semakin tinggi, makaketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerahjuga semakin tinggi.Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis keempat: H4: pengawasan pelaporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil hipotesis kelima: H5: sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerahberpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. METODE Penelitian ini dilaksanakan padaSKPDKabupaten Buleleng.Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Variabel variabel bebas pada penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerah. Sedangkan, variabel terikat dalam penelitian ini adalahketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada SKPDKabupaten Buleleng. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive samplingdengan beberapa kriteria, yaitu (1) sampel yang dipilih hanya pegawai yang telah berstatus pegawai negeri sipil (PNS),

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) (2) sampel yang dipilih hanya yang berkaitan bagian keuangan, dan (3) sampel yang dipilih hanya pegawai yang memiliki pengalaman bekerja ≥ 1 tahun.Sampel dalam penelitian ini adalahpegawai bagian penata usaha keuangan/akuntansipada SKPD di Kabupaten Bulelengdengan jumlah responden 45orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner.Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah skala likert. Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (2) Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier bergandadengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas,uji heteroskedastisitas. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Pada Tabel 1 hasil uji normalitas data menggunakan statistik KolmogiorovSmirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,976. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test N Normal Parametersa,b

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) (Sumber: data diolah 2016) Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, pengawasan pelaporan keuangan daerah,dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah berdistribusi normal. Pada Tabel 2 hasil pengujian multikolinieritas mengunakan Variance

Unstandardized Residual 45 0,0000 0,75258 0,071 0,071 -0,063 0,479 0,976

Inflation Factor (VIF) menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dannilai tolerancelebih besar dari 0,1. Berdasarkan nilai VIF dan tolerance, korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi linier.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolineritas Model Sistem informasi akuntansi Kapasitas sumber daya manusia Pengendalian intern Pengawasan pelaporan keuangan daerah

CollinearityStatistics Tolerance VIF 0,637 1,569 0,499 2,003 0,488 2,050 0,597 1,674

Keterangan Non Multikolineritas Non Multikolineritas Non Multikolineritas Non Multikolineritas

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) (Sumber: data diolah 2016) Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakangrafik scatterplotditunjukkan Gambar 1.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada Gambar 1 penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, tidak ditemukannya heteroskedastisitas pada model regresi. Pada penelitian ini diajukan lima hipotesis. Pengujian hipotesis digunakan analisis regresi linier ganda. Hasil regresi berganda antara sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerahterhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerahsecara parsial dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.Hasil Uji t Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 6,589 1,642 X1 0,420 0,119 X2 0,273 0,051 X3 0,171 0,068 X4 0,151 0,049 (Sumber: data diolah 2016) Model

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 1. Variabel sistem informasi akuntansi (X1) memiliki koefisien positif 0,420 dengan nilai sig.0,001. Nilai sig.lebih kecil dari nilai probabilitas α =0,05, maka dapat dinyatakan bahwa sistem informasi akuntansi (X1) berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Y). Sedangkan,nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi (X1) berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 2. Variabel kapasitas sumber daya manusia (X2) memiliki koefisien positif 0,273 dengan nilai sig.0,000. Nilai

Standardized Coefficients Beta 0,256 0,439 0,209 0,230

t

Sig.

4,013 3,526 5,343 2,515 3,063

0,000 0,001 0,000 0,016 0,004

sig.lebih kecil dari nilai probabilitas α =0,05, maka dapat dinyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Y). Sedangkan,nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima sehingga kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 3. Variabel pengendalian intern (X3) memiliki koefisien positif 0,171 dengan nilai sig.0,016. Nilai sig.lebih kecil dari nilai probabilitas α =0,05, maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern (X3) berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) (Y). Sedangkan,nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa pengendalian intern (X3) berpengaruh positifterhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima sehingga pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 4. Variabel pengawasan pelaporan keuangan daerah (X4) memiliki koefisien positif 0,151 dengan nilai sig.0,004. Nilai sig.lebih kecil dari nilai probabilitas α =0,05, maka dapat dinyatakan bahwa pengawasan pelaporan keuangan daerah (X4) berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Y). Sedangkan,nilai koefisien

regresi yang positif menunjukkan bahwa pengawasan pelaporan keuangan daerah (X4) berpengaruh positifterhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Y). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima sehingga pengawasan pelaporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hasil analisis pengaruh sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerah terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara simultan dilihat dari nilai probabilitas pada uji F. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.Hasil Uji F Model Sum of Squares 1 Regression 160,190 Residual 24,921 Total 185,111 (Sumber: data diolah 2016) Berdasarkan Tabel 4 ditunjukkan bahwa nilai F sebesar 64,280 dengan nilai sig.0,000. Nilai sig.0,000lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H5 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerahterhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. PEMBAHASAN Pengaruh Sistem Informasi AkuntansiTerhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil pengujian hipotesis H1mengenaipengaruh sistem informasi akuntansi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai t sebesar 3,526 dengan tingkat sig. sebesar 0,001. Oleh karena itu, hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima.

df 4 40 44

Mean Square 40,048 0,623

F 64,280

Sig. 0,000

Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda, maka dapat diketahui bahwasistem informasi akuntansi berpengaruhpositif dan signifikanterhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.Menurut Jogiyanto (1995), informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatwaktuan) dapat dicapai dengan peran sistem informasi. Sistem informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Sistem informasi mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (timely), akurat (accurate), dan dapat dipercaya (reliable) (Widjajanto, 2001). Sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan, membantu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.Sistem informasi merupakan sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Bangli dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah. Sistem terkomputerisasi yang digunakan dalam pengelolaan penyusunan laporan keuangan dengan cara memasukkan data-data keuangan sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan.Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif jika anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Pemanfaatan sistem informasi ditujukan agar dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan kinerja, maka ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin baik. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan olehAndriani (2010), yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang

dilakukan Adnyani(2015)juga menunjukkan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil pengujian hipotesis H2 mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai t sebesar 5,343 dengan tingkat sig. sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda, maka dapat diketahui bahwakapasitas sumber daya manusiaberpengaruhpositif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Roviyantie (2011), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Begitu juga di SKPD pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kualitas laporan keuangan akan meningkat apabila didukung oleh aparatur pemerintah yang memahami akuntansi pemerintahan itu sendiri. Karena untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selama ini berdasarkan hasil temuan BPK terjadi kasus kelemahan akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat,

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan belum didukung sumber daya manusia yang memadai dan penggunan aplikasi simbada.Untuk menghindarkan kelemahan tersebut dalam penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan sumber daya manusia yang dapat memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar laporan keuangan didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi,yang mencakup pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan olehAndini (2015), yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Zuliarti (2012) juga menunjukkan kapasitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasilpengujian hipotesis H3 mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai t sebesar 2,515 dengan tingkat sig. sebesar 0,016. Oleh karena itu, hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda, maka dapat diketahui bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi perundangundangan. Komponen penting dari pengendalian intern akuntansi antara lain: (1) sistem prosedur akuntansi, (2) otorisasi, (3) formulir, dokumen, dan catatan, dan (4) pemisahan tugas (Mahmudi, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa jika penerapan pengendalian intern berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik. Dalam hal tertentu laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan olehDarwanisdan Mahyani(2009), yang menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Zuliarti (2012) juga menunjukkan pengendalian internal akuntansi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Pengawasan Pelaporan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil pengujian hipotesis H4 mengenai pengaruh pengawasan pelaporan keuangan daerah terhadap

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai t sebesar 3,063 dengan tingkat sig. sebesar 0,004. Oleh karena itu, hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda, maka dapat diketahui bahwapengawasan pelaporan keuangan daerahberpengaruh positif dan signifikanterhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2001), pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah diperlukan agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media yang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah, pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik. Dalam hal tertentu laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut

kehilangan kemampuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan olehTrisaputra (2013), yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Adnyani(2015)juga menunjukkan pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, dan Pengawasan Pelaporan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil pengujian hipotesis H5 mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerah terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai F sebesar 64,280 dengan tingkat sig. sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis H5 dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda, maka dapat diketahui bahwapengawasan pelaporan keuangan daerahberpengaruh positif dan signifikanterhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.Menurut Jogiyanto (1995), informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatwaktuan) dapat dicapai dengan peran sistem informasi. Sistem informasi mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (timely), akurat (accurate), dan dapat dipercaya (reliable) (Widjajanto, 2001). Pemanfaatan sistem informasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) kinerja, maka ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin baik. Menurut Roviyantie (2011), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Begitu juga di SKPDuntuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Kualitas laporan keuangan akan meningkat apabila didukung oleh aparatur pemerintah yang memahami akuntansi pemerintahan itu sendiri. Karena untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Komponen penting dari pengendalian intern akuntansi antara lain: (1) sistem prosedur akuntansi, (2) otorisasi, (3) formulir, dokumen, dan catatan, dan (4) pemisahan tugas (Mahmudi, 2007). Jika penerapan pengendalian intern berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik. Dalam hal tertentu laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Mardiasmo (2001), pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah diperlukan agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang di-pandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk

menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.(1)Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. (2) Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.(3) Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. (4) Pengawasan pelaporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.(5) Sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerah terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.(1) Bagi instansi pemerintah daerah agar melakukan evaluasi secara berkesinambungan mengenai sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerahdalam ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu perlunya pelatihan berkala kepada staf yang menangani penyusunan laporan keuangan agar nantinya ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah semakin baik demi tercapainya pengelolaan

e-journalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume xx Nomor yy Tahun 2016) keuangan daerah yang memiliki akuntabilitas dan transparansi. (2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah aparatur yang bekerja pada SKPD tidak hanya yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. (3) Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, seperti tingkat pendidikan, integritas, dan objektivitas. DAFTAR PUSTAKA Adnyani, Ketut Ardi. 2015.Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh Dinas di Kabupaten Jembrana). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha. Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol. 5, No. 1, Hal: 69-80. Darwanis dan Desi Dwi Mahyani. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Hal. 133-151. Jogiyanto, H. M. 1995. Analisis dan Disain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset. Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan

PercetakanSekolah Manajemen YKPN.

Tinggi

Ilmu

Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Hal. 441-456. -----.2002. Akuntansi Sektor Yogyakarta: Penerbit Andi.

Publik.

Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Siliwangi. Trisaputra, Andry. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Universitas Negeri Padang. Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. Jurnal Keuangandan Perbankan, Vol. 10, No. 1, Hal: 66-82. Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga. Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, PemanfaatanTeknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap NilaiInformasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi PadaPemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Universitas Muria Kudus.