e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)
PENGARUH EFEKTIfITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, PERSEPSI KESESUAIAN KOMPENSASI DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP KECENDERUNGAN FRAUD (STUDI EMPIRIS PADA SKPD DI KABUPATEN TABANAN) 1
Ni Luh Putu Purnama Sari , Gede Adi Yuniarta, 2I Made Pradana Adiputra
1
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {purnama. Pounick @gmail.com, gdadi ak @yahoo.co.id, adiputraundiksha.gmail.com.}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance terhadap kecenderungan fraud secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan instrumen kuisioner. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Obyek penelitian adalah persepsi pegawai bagian akuntansi/keuangan pada setiap SKPD mengenai efektivitas sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance terhadap kecenderungan fraud. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 115 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan program SPSS 19.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud, (2) ketaatan aturan akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud, (3) secara parsial persepsi kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud, implementasi good governance secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud dan (5) secara simultan efektivitas sistem pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance berpengaruh simultan negatif terhadap kecenderungan fraud. Kata kunci: fraud, pengendalian internal, good governance Abstract The study aimed at finding out the contribution of the effectiveness of internal control system, adherence to accounting rules, appropriate compensation perception, and the implementation of good governance on the fraud tendency both partially as well as simultaneously. Ths study utilized a quantitative approach, using questionnaires to collect the data in the forms of primary and secondary types. This study was conducted at all SKPD office around Tabanan regency, focusing on the object such as the perception of the accounting staffs at the SKPD offices about the effectiveness of internal control system, adherence to accounting rules, appropriate compensation perception, and the
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) implementation of good governance on the fraud tendency. There were about 115 respondents selected based on the purposive sampling technique as the samples of the study. The analysis was made by using multiple regression method supported by SPSS version 19 for Windows program. The results indicated that partially (1) the effectiveness of internal control system had a negative, but significant effect on the fraud, (2) adherence to accounting rules had a negative, but significant effect on the fraud, (3) appropriate compensation perception had a negative, but significant effect on the fraud, and (4) the implementation of good governance had a negative, but significant effect on the fraud, and (5) the effectiveness of internal control system, adherence to accounting rules, appropriate compensation perception, and the implementation of good governance had a simultaneous negative effect on the fraud tendency. Key-words: fraud, internal control, good governance
PENDAHULUAN Perkembangan ilmu akuntansi, selain memberikan manfaat juga menjadi salah satu sumber masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya kecurangan (fraud). Laporan keuangan merupakan salah satu bagian yang rentan terhadap perilaku kecurangan. padahal, laporan keuangan merupakan sumber informasi penting dalam organisasi. Ikatan Akuntan Indonesia (2001) mendefinisikan kecurangan sebagai:(1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Teori segitiga kecurangan (fraud triangle) menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan (fraud) yaitu kesempatan (opportunity), tekanan (pressure) dan rasionalisasi (rasionalization). Cabang fraud terdiri atas Assets Misappropriation (penyalahgunaan asset), Fraud Statement (kecurangan laporan keuangan) dan korupsi. Wilopo (2006) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan kecurangan
adalah melalui peningkatan sistem pengendalian intern. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang intergral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Wilopo (2006) menyatakan bahwa peningkatan efektivitas pengendalian intern akan mampu menekan kecurangan dan perilaku tidak etis. Selain peningkatan efektivitas sistem pengendalian faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan (fraud) adalah ketaatan terhadap aturan akuntansi. Standar akuntansi seringkali dijadikan alasan pembenaran (rasionalisasi) oleh para pelaku kecurangan (fraud) Laporan keuangan merupakan bagian yang paling rentan terhadap perilaku kecurangan. Pada dasarnya standar akuntansi dibuat selain bertujuan untuk menyeragamkan format laporan, juga bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan. Wilopo (2006) menyatakan bahwa manajemen perusahaan harus melaksanakan aturan akuntansi untuk mengatasi permasalahan keagenan. Hal ini didukung pernyataan Kusumastuti (2012) yang menyatakan bahwa jika manajemen perusahaan tidak melaksanakan aturan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) akuntansi yang benar, maka kredibilitas informasi pada laporan keuangan tidak akan tercapai. Selain faktor rasionalisasi, faktor lain yang dapat memicu terjadinya kecurangan adalah tekanan (pressure). Tekanan pada karyawan umumnya muncul karena kompensasi yang tidak sesuai. Kompensasi merupakan imbalan material yang diterima seseorang sehubungan dengan atas pekerjaan yang dilakukan. Fauwzi (2011) menyatakan bahwa kompensasi bertujuan agar manajemen dapat bertindak sesuai keinginan pemilik perusahaan dan tidak melakukan tindakan menyimpang. Saat ini, organisasi sektor publik dituntut untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang baik (good Governance). Good Governance merupakan sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efesien serta pemerintah yang akuntabel terhadap publik (Rosjidi, 2010). Terdapat tiga prinsip dasar dalam penyelenggaraan good governance yaitu transaparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Willopo (2006) menyebutkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya fraud adalah melalui penerapan prinsip-prinsip good governance secara optimal. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang masih tinggi. Berdasarkan hasil survey dari transparency.org yang dipublikasikan tahun 2010 diperoleh data bahwa Indonesia merupakan Negara terkorup no 5 sedunia satu level di bawah Negara Kamerun. Penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten karena berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 381 kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2004 sampai 2014, sebanyak 89 kasus korupsi terjadi di lingkup pemerintah kabupaten atau Kota. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kecurangan pada lingkup pemerintah kabupaten/kota masih cukup tinggi. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada SKPD di Kabupaten Tabanan karena di luar prestasi yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan-kelemahan pada organisasi ini. Salah satunya adalah kasus korupsi dana bantuan sosial oleh I Wayan Sukaja selaku mantan ketua DPRD
Tabanan senilai Rp 445 juta (dikutip dari balipost edisi 13 November 2012). Selain itu, terdapat beberapa dugaan penyalahgunaan anggran salah satu adanya dugaan markup harga pengadaan lahan Rumah Sakit Tabanan (infokorupsi, 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance Terhadap Fraud ( Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Tabanan). James A.Hall (2009) mendefinisikan kecurangan (fraud) sebagai suatu tindakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya. Menurut teori Fraud Triangle yang dikutip dalam Najahningrum (2013) menyatakan bahwa pada dasarnya kecurangan atau fraud terjadi karena adanya tekanan (pressure), peluang (opportunity) serta rasionalitas (razionalization). Sementara itu, terdapat tiga jenis kecurangan (fraud) sebagaimana dikutip dari Amrizal (2004) yakni penyalah gunaan asset (assets misappropriation), kecurangan laporan keuangan (fraud statement) dan korupsi (corruption). Willopo (2006) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir tindakan kecurangan adalah dengan peningkatan efektifitas sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern. Sehingga diduga terdapat pengaruh negatif antara pengendalian intern terhadap fraud dengan menarik hipotesis sebagai berikut: H1 : Efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap Fraud. Wolk and Tearny (1997) sebagaimana dikutip dalam Rahmawati (2012) menyebutkan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidak taatan dapat dideteksi melalui pernyataan standar yang jelas. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) dibuat selain sebagai upaya untuk penyeragaman laporan keuangan, juga bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan guna meminimalisir terjadinya kecurangan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) (fraud). Hasil penelitian Wilopo (2006) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap fraud berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : H2 :Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. Rahmawati (2014) menyatakan bahwa kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan, yang dapat bersifat financial maupun non financial pada periode yang tetap. Martoyo (1994) sebagaimana dikutip dalam Rahmawati 2014 menyatakan bahwa tujuan pemberian kompensasi selain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan juga bertujuan untuk menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap karyawannya. Penelitian yag dilakukan Mustikasari (2013) memperoleh hasil bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud. Berdasarkan hal ini diduga persepsi kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut: H3 :Persepsi Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. Selain faktor diatas, penerapan good governance juga erat kaitannya dengan fraud. Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan Good Governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak – hak dan kewajiban mereka, atau dapat dikatakan sebagai suatu sitem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Ratnayani, 2014) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,menyatakan tujuan dari Good Governance adalah terwujudnya birokrasi yang bersih, birokrasi yang efesien, efektif
dan produktif, birokrasi yang transparan, birokrasi yang melayani masyarakat serta birokrasi yang akuntabel. Implementasi good governace berorientasi pada proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam menciptakan kesinambungan ekonomis dan tujuan sosial. Penelitian Ratnayani (2013) memperoleh hasil bahwa implementasi good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4 : Implementasi Good Governance berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. Wilopo (2006) menyatakan bahwa kecurangan (fraud) dapat diminimalisir melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal, peningkatan ketaatan aturan akuntansi. serta penerapan sistem kompensasi yang sesuai. Willopo (2006) menyarankan untuk meminimalisir fraud perlu diimplementasikan prinsipprinsip good governance. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H5 : efektivitas sistem pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governce secara simultan berpengaruh negatif terhadap fraud. METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan akan dianalisis menggunakan bantuan program SPSS. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang bersumber dari jawaban responden yang dikumpulkan oleh peneliti serta data sekunder berupa data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian,struktur organisasi serta data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Sementara responden penelitian adalah kepala bagian keuangan dan pegawai bagian keuangan/akuntansi pada 20 SKPD di Kabupaten Tabanan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling Jumlah populasi yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 210 orang Jumlah sampel adalah sebanyak 138 orang. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang akan disebar kepada responden. Setiap pertanyaan pada kuisioner akan disediakan lima alternatif jawaban yaitu (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) Netral, (2) tidak setuju dan (1) sangat tidak setuju. Butir pernyataan kuesioner untuk variabel efektivitas sistem pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi persepsi kesesuaian kompensasi dan fraud menggunakan instrument penelitian yang dikembangkan oleh Willopo (2006) sementara untuk variabel implementasi good governance menggunakan instrument penelitian yang dikembangkan oleh Ratnayani (2013). Uji Kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Sebelum data dianalisis lebih lanjut dengan analisis linear berganda, terlebih dahulu data akan diuji dengan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan berganda, uji t, koefisien determinasi(R2) dan uji F. Dalam uji reliabilitas, semakin dekat nilai koefisien keandalan dengan 1,0, maka akan semakin baik. Data dikatakan reliable jika nilai alpha cronbach’s > 0,6 dengan tarif signifikan 5%, Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonearitas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. HASIL DAN PEMBAHASAN Jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 138 buah yang merupakan sampel pada
penelitian ini, Sedangkan kuesioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk diolah adalah sebanyak 115 buah. Syarat minimum suatu kuesioner dikatan valid adalah jika korelasi antara butir dengan skor totalnya positif dan lebih besar dari R tabel (R hitung >0,1562). Hasil dari uji instrument validitas diperoleh bahwa nilai Pearson Correlation untuk setiap butir pernyataan lebih besar dari 0,1562 sehingga dapat dinyatakan valid. Hasil dari uji instrument realibilitas yang diperoleh untuk variabel efektivitas Sistem pengendalian intern adalah 0,903 untuk ketaatan aturan akuntansi 0,617 untuk variabel kesesuaian kompensasi 0,848, dan untuk good governance adalah 0,846 serta 0,916 untuk variabel fraud. Karena seluruh variabel mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka data dinyatakan reliable. Hasil uji multikolonearitas menunjukkan nilai tolerance dan VIF untuk variabel efektivitas sistem pengendalian intern adalah 0,458 dan 2,183 , variabel Ketaatan aturan akuntansi,memiliki nilai tolerance dan VIF yaitu 0,579 dan 1,729. Untuk variabel kesesuaian kompensasi mempunyai nilai tolerance dan VIF masing-masing 0,328 dan 3,051 dan implementasi good governance memiliki nilai tolerance dan VIF sebesar 0,375 dan 2,669. Semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikansi untuk variabel efektivitas sistem pengendalian intern sebesar 0,848 variabel ketaatan aturan akuntansi 0,627. Untuk variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai signifikansi 0,977 dan variabel good governance sebesar 0,655. Nilai signifikansi untuk masingmasing variabel lebih besar dari alpha 5% (α > 0,05) sehingga dapat dinyatakan model regresi terbebas dari masalah heterokedastisitas. Normalitas data dilihat dari uji plots pada gambar 1
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Dari gambar tersebut terlihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Gambar 1 : Normalitas Data Sumber : Data Primer Diolah,2014 2
Tabel 1 Hasil Koefisien Determinasi (R ) Model Summaryb
Model 1
R R Square a .795 .633
Adjusted R Square .619
Std. Error of the Estimate 2.457
a. Predictors: (Constant), Good_Governance, Keataantan_Aturan_Akuntansi, Keefektivan_SPI, Persepsi_Kesesuaian_Kompensasi b. Dependent Variable: Fraud Sumber : data primer diolah, 2014
Dari tabel 1 dapat dilihat nilai R2 (R Square) sebesar 0,633. Untuk pengujian koefisien determinasi, nilai R2 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel dependen adalah sebesar 63,3% sedangkan sisanya 36,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam
penelitian ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel efektifitas pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance terkait fraud memiliki hubungan yang cukup erat.
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel
Efektivitas SPI Ketaatan Aturan Akuntansi Kesesuaian Kompensasi Good Governance Constant R R Square Adjusted R Square F hitung Sig. F hitung Sumber : data primer diolah 2014
Undstandartized Coefficient B Std.
Standardize d Coefficient Beta
Error .134 .128 .153 .077
-.178 -.202 -.289 -.253
-.279 -.340 -.440 -.206 = 51.409 = 0,795 = 0,633 = 0,619 = 47,352 = 0,00
T
Sig
-2.079 -2.663 -2.865 -2.677
.040 .009 .005 .009
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Dari tabel 2 diketahui persamaan regresi linear berganda adalah Y = 51,409 – 0,279 X1 – 0,340 X2 – 0,440 X3 – 0,206 X4. Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada tabel 2 diperoleh nilai thitung untuk variabel efektivitas sistem pengendalian intern sebesar adalah 2,079 lebih besar dari ttabel yaitu 1,6736 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien efektifitas sistem pengendalian intern bernilai negatif yang berarti ada pengaruh negatif (berlawanan arah) antara efektifitas sistem pengendalian intern dengan fraud. Variabel ketaatan aturan akuntansi menunjukkan nilai thitung sebesar 2,663 lebih besar dari ttabel yaitu 1,6736 yang artinya H0 ditolak dan H2 diterima. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien ketaatan aturan akuntansi bernilai negatif yang berarti terdapat pengaruh negatif antara ketaatan aturan akuntansi terhadap fraud. Hasil uji t untuk variabel kesesuaian kompensasi diperoleh nilai thitung adalah 2,865 lebih besar dari ttabel yaitu 1,6736 yang artinya H0 ditolak dan H3 diterima. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien persepsi kesesuaian kompensasi bernilai negatif yang berarti ada pengaruh negatif antara persepsi kesesuaian kompensasi dengan fraud. untuk variabel implementasi good governance diperoleh nilai thitung sebesar 2,677 lebih besar dari ttabel yaitu 1,6736 yang artinya H0 ditolak dan H4 diterima. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien implementasi good governance bernilai negatif yang berarti terdapat pengaruh negatif antara implementasi good governance terhadap fraud Hasil uji simultan diketahui bahwa bahwa hasil uji F diperoleh hasil besarnya nilai Fhitung adalah 47,352 lebih besar dari Ftabel 2,45 yang artinya H0 ditolak dan H5 diterima. Selain itu, nilai signifikansi untuk variabel efektivitas sistem pengendalian intern sebesar 0,040. Nilai signifikansi variabel ketaatan aturan akuntansi sebesar 0,009. Untuk variabel kesesuaian kompensasi nilai signifikasinya sebesar 0,005 dan implementasi good governance sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka
terdapat pengaruh yang signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance secara simultan berpengaruh terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Tabanan. PEMBAHASAN Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Fraud Hasil uji statistik pada tabel 2 menunjukkan hasil bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu efektifitas sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud, yang ditunjukkan dengan nilai thitung untuk variabel efektifitas sistem pengendalian intern (X1) adalah ( 2,079 > 1,6736) dan signifikansi (0,040< 0,05). Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Nilai negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah yang artinya bahwa semakin tinggi efektiktifitas sistem pengendalian intern maka semakin rendah fraud (kecurangan) pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian yang sama dikemukakan dalam hasil penelitian Fauwzi (2011) yang menyatakan bahwa efektifitas sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Pengendalian intern merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi guna memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan (Ratnayani, 2014). Meskipun terdapat perbedaan pengendalian intern yang diterapkan pada setiap organisasi, namun pada dasarnya pengendalian intern diberlakukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk melindungi kekayaan perusahaan. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh Kusumastuti (2012) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap fraud. Teori tunggal sebagaimana dikutip dalam Ratnayani (2014) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pengendalian intern dalam perusahaan tentu akan membantu mereka dengan mudah mengecek kecurangan yang
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) terjadi, dan pada akhirnya akan mudah mendeteksi kecurangan secara dini. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Fraud Hasil uji statistik pada tabel 2 menunjukkan hasil bahwa hipotesis pertama (H2) yaitu ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud ditunjukkan dengan nilai thitung untuk variabel ketaatan aturan akuntansi (X2) adalah nilai (2,663 >1,6736). Selain itu, nilai signifikansi variabel ketaatan aturan akuntansi adalah sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini di terima. Nilai negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah artinya semakin tinggi tingkat ketaatan aturan akuntansi maka semakin rendah fraud (kecurangan) pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud). Artinya semakin taat anggota organisasi terhadap aturan akuntansi yang berlaku maka peluang untuk terjadinya fraud akan semakin rendah. Hal ini karena dengan ditaatinya aturan akuntansi yang berlaku maka kegiatan pemeriksaan akan lebih mudah dilakukan dan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan akan lebih mudah terdeteksi. Menurut Alpinista (2013), pada dasarnya tidak ada organisasi yang terbebas dari fraud (kecurangan). hal ini karena permasalahan ini bermuara dari manusia, “the man behind the gun.” Apapun aturan dan prosedur yang diciptakan, sangat dipengaruhi oleh manusia yang memegang kuasa untuk menjalankannya. Persepsi pegawai terhadap ketaatan aturan akuntansi akan berpengaruh terhadap terjadinya fraud. Wolk and tearney (1997) sebagaimana dikutip dalam Willopo (2006) menyatakan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh auditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap fraud. Semakin tinggi tingkat
ketaatan aturan akuntansi maka akan mampu menurunkan fraud pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Pengaruh Persepsi Kesesuaian Kompensasi Terhadap Fraud. Bedasarkan hasil analisis statistik ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) yaitu persepsi kesesuaian kompensasi berpegaruh signifikan negatif terhadap fraud, yang ditunjukkan dengan nilai thitung untuk variabel persepsi kesesuaian kompensasi (X3) adalah (2,865> 1,6736) dan signifikan (0,005 < 0,05) dengan demikian hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Semakin tinggi persepsi kesesuaian kompensasi maka semakin rendah fraud atau tindakan kecurangan pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Mustikasari (2013), yaitu persepsi kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud. Tekanan ekonomi yang dialami seseorang dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan. salah satu faktor penyebab timbulnya fraud adalah karena adanya tekanan (preassure). Tekanan yang dialami oleh seseorang akan menyebabkan seseorang berani untuk melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian Johnson et al (2003) sebagaimana dikutip dari Fitriana (2010) yang menyatakan bahwa penipuan dan kecurangan yang terjadi diperusahaan yang memiliki ekuitas yang besar berbasis kompensasi. Upaya meminimalisir kecurangan (fraud) tergantung pada kekuatan kompensasi yang ada dalam perusahaan. Semakin baik persepsi kesesuaian kompensasi yang dirasakan karyawan maka kecenderungan untuk melakukan tindakan kecurangan pun akan semakin kecil. Hasil penelitian ini penelitian Fitriana (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian kompensasi yang diterima pegawai dan manajemen suatu perusahaan akan menurunkan kecenderungan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pegawai dan manajemen perusahaan tersebut. . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kesesuain kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud. Hal ini
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) menunjukkan kompensasi yang diterima oleh para pegawai telah sesuai dengan kinerja dan tingkat pemenuhan kebutuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Fraud. Berdasarkan hasil analisis statistik ditemukan bahwa hipotesis keempat (H4) yaitu implementasi Good Governance berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud, yang ditunjukkan dengan nilai thitung untuk variabel implementasi good governance (X4) adalah (2,667 > 1,6736) dan signifikansi (0,009 < 0,05). Dengan demikian hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Semakin baik implementasi good governance maka semakin rendah fraud atau tindakan kecurangan pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Ratnayani (2013) yang menyatakan bahwa implementasi good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. Hal ini karena semakin tinggi penerapan good governance pada SKPD maka akan menurunkan kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan. Khairandy (2007) yang dikutip dalam Ratnayani (2013) menyatakan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrument baru, yaitu Good Governance untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Hasil penelitian Fitriatil Husna (2008) menyatakan bahwa implementasi Good Corporate Governance berpengaruh terhadap fraud. Hal ini karena penerapan good corporate governance menyebabkan manajemen perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas,tanggungjawab dan pengawasannya. United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dala Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Government Governance) adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi,
berkeadilan, daya tanggap, berorientasi konsesus, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. SKPD sebagai cermin kinerja pemerintah daerah dituntut untuk tetap menjalankan dan meningkatkan implementasi good governace untuk menekan sedini mungkin kecurangankecurangan yang terjadi. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance terhadap Fraud. Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat Fhitung > Ftabel yaitu 47,352 > 2,45. Dengan signifikansi untuk masing-masing variabel yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,040 untuk variabel efektivitas sistem pengendalian intern, 0,009 untuk variabel kataatan aturan akuntansi, 0,005 untuk variabel persepsi kesesuaian kompensasi dan 0.009 untuk variabel implementasi good governance. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) efektivitas pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance terhadap fraud. Hasil ini didukung dengan hasil pengujian secara parsial variabel efektivitas sistem pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance yang menyatakan bahwa secara parsial variabel tersebut berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. Hal ini berarti semakin tinggi efektivitas sistem pengendalian intern, semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi, semakin baik persepsi kesesuaian kompensasi serta semakin optimal implementasi good governance maka akan semakin rendah fraud (kecurangan) yang terjadi. Teori tunggal (2010:231) menyatakan bahwa faktor-faktor yang meminamilisir kecurangan yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik, mengefektifkan sistem pengendalian, meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, mengefektifkan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) fungsi internal audit. Tingginya tingkat penerapan pengendalian intern dan implementasi good governance yang diikuti dengan kataatan terhadap aturan akuntansi serta sistem kompensasi yang sesuai maka akan mengurangi kecurangan dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara efektivitas pengendalian intern, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Persepsi kesesuaian kompensasi terhadap fraud. Penelitian Ratnayani (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi penerapan pengendalian intern kas dan implementasi good governance maka akan semakin rendah kecurangan (fraud) yang terjadi pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Fraud (kecurangan) dapat diminimalisir dengan memahami dan mencegah faktor-faktor penyebabnya. Teori fraud triangle menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya fraud (kecurangan) yaitu kesempatan, tekanan dan rasionalisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam organisasi pemerintah khususnya SKPD adalah dengan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan implementasi good governance. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh lima kesimpulan yaitu (1) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat efektivitas sistem pengendalian intern maka semakin rendah (fraud) kecurangan yang terjadi. (2) Ketaatan aturan akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan negatif. terhadap fraud (kecurangan) pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap aturan akuntansi maka semakin rendah fraud (kecurangan ) yang terjadi. (3) Persepsi kesesuaian kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap
fraud (kecurangan) pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti semakin tinggi ketaatan terhadap aturan akuntansi yang berlaku maka semakin rendah fraud (kecurangan) yang terjadi.(4 Implementasi Good Governance secara parsial berpengaruh signifikan negative terhadap fraud (kecurangan) pada SKPD di Kabupaten Tabanan. (5) Secara simultan dapat diketahui bahwa Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance berpengaruh signifikan terhadap fraud pada SKPD di Kabupaten Tabanan. Hal ini berarti untuk meminimalisisasi fraud (kecurangan) maka perlu ditingkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance. SARAN Bagi SKPD di Kabupaten Tabanan Efektivitas sistem pengendalian Intern perlu ditingkatkan terutama pada pemisahan fungsi yang tepat dan jelas dalam organisasi. Implementasi prinsip-prisip good governance perlu ditingkatkan agar kinerja pemerintah semakin baik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan. Selain itu, sistem kompensasi yang baik serta peningkatan ketaatan terhadap aturan yang berlaku perlu ditingkatkan sehingga akan mampu mengurangi kecurangan yang terjadi. Dan Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan responden yang lebih banyak yakni pada kantor kecamatan. Selain itu, Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel lain seperti moralitas, asimetri informasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan serta audit internal. DAFTAR PUSTAKA Amrizal, 2004, Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor, (http:// www.bpkp.go.id/unit/ investigasi / cegah_deteksi.pdf, diunduh 15 April 2014)
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)
Balipost. 2012. “Dugaan Korupsi Bansos Sukaja Ditahan Kejari Tabanan” http://www.balipost.co.id/mediadetail. php?module=detailberita&kid=2&id=7 1492 diunduh tanggal 18 Agustus 2014 Fauwzi. Mohammad Glifandi Hari. 2011. Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuain Kompensasi, Moralitas Manajem terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Skripsi Universitas Diponogoro Fitriana, Annisa. 2010. Pengaruh Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Pura Group Perseroan Terbatas di Kabupaten Kudus. Skripsi Universitas Negeri Semarang Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS17. Semarang: BPFE Universitas Diponogoro Hall. James A. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Buku 1 Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat. Husna, Fitriatil. 2008. Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Kota Padang). Padang:Artikel Ilmiah Ikatan Akuntan Indonesia (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat, Jakarta Infokorup.2014.“http://infokorupsi.com/id/kor upsi.php?ac=6512&l=pengadaanlahan-rs-internasional-tabanandugaan-mark-up-menguat” diunduh pada 18 Agustus 2014
Kusumastuti, Nur Ratri. 2012. Analisis faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. Skripsi Universitas Diponogoro Najahningrum, Anik Fatun. 2013. Faktorfaktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (Fraud) : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Skripsi Universitas Negeri Semarang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang pedoman umum Reformasi Birokrasi Rahmawati, Ardiana Peni. 2012. Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Semarang). Skripsi Universitas Diponegoro Ratnayani, Ni Luh Ayu. 2013. Pengaruh Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Governance terhadap Fraud (Studi Empiris di SKPD Kabupaten Buleleng. Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha Rosjidi.2010. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah (Kerangka, Standar dan Metode), Jakarta : Salemba Empat Wilopo 2006, Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: Studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 21-69
