AdiPutra. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 1

Kadek Marlina Nalarreason, 1Anantawikrama Tungga Atmadja, 2I Made Pradana AdiPutra Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

email: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di organisasi publik semakin urgen, dan strategis terutama dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel. Angaran berbasis kinerja dipengaruhi oleh good governance, dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good governance, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi angaran berbasis kinerja. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang berjumlah 81 orang dan sekaligus digunakan sebagai sampel. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) good governance berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja, (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja, (3) good governance, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Kata kunci

:

Good Governance, Kompetensi, Anggaran Berbasis Kinerja

Abstract The implementation of the performance-based budget at the public organization was getting urgent and strategic as more and more people were demanding that the services provided to the public should be economic, efficient, transparent, and accountable. This present study was aimed at identifying the impact of good governance and competency of human resources on the implementation of the performance-based budget. The population of the present study included all the apparatus of the Department of Regional Earning Affairs, totaling 81; they were all used as the sample. The data were collected using questionnaire. The data were analyzed using multiple linear regression analysis supported with SPSS program version 12. The result of the study showed that (1) good governance significantly contributed to the implementation of the performance-based budget, (2) the competency of human resources significantly contributed to the implementation of the performance-based budget, (3) good governance and the competency of human resources simultaneously affected the implementation of the performance-based budget significantly. Keywords: Good Governance, Competency, Performance-based Budget


PENDAHULUAN Dari sudut pandang ilmu ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2002:02). Usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik tersebut, seringkali dihinggapi suatu tindakan yang dapat merugikan banyak orang. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan penyelewengan dana atau yang lebih sering disebut dengan korupsi. Pada beberapa kasus marak terjadi penyelewengan dana yang bersumber dari APBN. Perilaku korupsi mampu menuntun keuangan negara dalam sebuah kata kerugian. Adanya berbagai kasus korupsi, menyebabkan kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap pelaku pengelola keuangan negara semakin hari semakin menipis. Penipisan rasa percaya tersebut terjadi karena uang yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah adalah uang yang berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat pada periode tertentu. Anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang yang berasal dari rakyat tersebut (Mardiasmo,2002:62). Adapun dampak dari berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah adalah salah satunya dengan sikap keengganan dalam membayar pajak. Untuk mewujudkan fungsi APBN yang bersih dari korupsi dan mengembalikan rasa percaya masyarakat maka diperlukan sistem anggaran yang lebih komprehensif yaitu dengan melakukan penatausahaan atas penerimaan dan pengeluaran negara secara cermat dan sistematis. Dalam melaksanakan anggaran tersebut, setiap organisasi pada dasarnya dihadapkan pada berbagai pilihan dalam memilih jenis penganggaran, sebab ada banyak jenis penganggaran yang tersedia (Mappaiwang, dkk., 2013). Salah satu anggaran yang mungkin hinga kini mash digunakan oleh beberapa pihak adalah anggaran tradisional. Anggaran tradisional memiliki masalah utama yaitu tidak adanya perhatian

terhadap konsep value for money (Mardiasmo, 2002:76). Kurangnya perhatian terhadap konsep ini mengakibatkan terjadinya masalah setiap akhir tahun anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut terjadi berulang-ulang maka pemerintah mengambil kebijakan dengan menerbitkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana proses penganggaran negara saat ini bereformasi ke arah penganggaran berbasis kinerja (Izzaty, 2011). Anggaran berbasis kinerja disusun dengan tujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional. Penggunaan anggaran berbasis kinerja mampu mengubah arah penggunaan dana dari pemerintah, yang semula berorientasi pada input, tetapi sekarang sudah berorientasi pada output. Dirjen Perbendaharaan (2009) dalam Izzaty (2011) menyatakan pendekatan penganggaran yang berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu di Indonesia, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dasarnya didukung beberapa kebijakan seperti Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbagai UndangUndang tersebut berfungsi sebagai dasar anggaran berbasis kinerja yang mengharuskan pemerintah melakukan reformasi di segala bidang termasuk didalamnya perubahan sistem anggaran keuangan daerah yang lebih berpihak pada kepentingan publik (Mappaiwang, 2013). Anggaran berbasis kinerja yang didukung oleh sebuah tata kelola pemerintah yang baik dan pelaksana yang kompeten, dirasa mampu mereduksi tindakan korupsi, dan meningkatkan kembali rasa kepercayaan dari masyarakat yang telah menghilang. Good Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal penggunaan wewenang, administrasi, ekonomi, politik untuk mengelola masalah negara dalam semua tingkatan berdasarkan aspek transparansi,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, dan tanggap terhadap kebutuhan/masalah masyarakat dalam sebuah kerangka hukum yang jelas. Salah satu contoh kasus penyelewengan anggaran adalah kasus yang terjadi di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Kasus tersebut menyangkut hal dana upah pungut PBB yang dilakukan mantan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng (AntaraNews: 2014). Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi untuk mengelola keuangan daerah yang bersumber dari uang masyarakat berupa pajak yang dibayarkan pada periode tertentu. Adanya dana yang bersumber dari masyarakat, maka sebuah instansi pemerintah harus berhati-hati dalam pengelolaanya. Adanya sikap kehati-hatian tersebut secara tidak langsung dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka konsep yang mampu dan mendekati keinginan masyarakat adalah konsep good governance. Penerapan konsep good governance dianggap mampu mengatasi berbagai keluhan dari masyarakat, sehingga pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terlaksana dengan optimal. Selain good governance, untuk dapat menyusun RAPBD anggaran berbasis kinerja diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk melaksanakannya (Zein dan Nelly, 2008). Penyusunan anggaran tidak semata-mata hanya dilakukan oleh mesin, namun dibalik itu semua manusia memegang kontrol penting dalam penyusunannya. Manusia yang bertugas untuk merancang tujuan, sasaran, dan sudah tentu, peran manusia merupakan faktor penentu keberhasilan dari penerapan anggaran berbasis kinerja ini. Terdapat beberapa permasalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, diantaranya: pertama, apakah good governance berpengaruh terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Kedua, apakah kompetensi

sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Ketiga, apakah good governance dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh good governance dan kompetensi sumber daya manusia baik secara parsial maupun secara simultan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja Good Governance adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik dalam penggunaan wewenang, administrasi, ekonomi, politik untuk mengelola masalah negara dalam semua tingkatan berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, dan tanggap terhadap kebutuhan/masalah masyarakat dalam sebuah kerangka hukum yang jelas. Penerapan konsep good governance dianggap mampu mengatasi berbagai keluhan dari masyarakat, sehingga pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terlaksana dengan optimal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu, H0: tidak ada pengaruh Good Governance terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja dan Ha: Ada pengaruh Good Governance terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Dalam merealisasikan tuntutan dari masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Kompeten tidak hanya dari segi intelektual, namun ada beberapa aspek yang termuat dalam hal kompetensi tersebut. Hal-hal tersebut antara lain pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi, dan motif. Adanya kompetensi dari sumber daya manusia tersebut mampu mendukung terlaksananya anggaran berbasis kinerja. Maka hipotesis selanjutnya yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, H0: tidak ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja dan Ha: ada pengaruh kompetensi sumber

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) daya manusia terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Konsep good governance yang matang dan manusia yang memiliki kompetensi dari segi intelektual dan emosional, merupakan perpaduan yang mampu mendukung terlaksananya anggaran berbasis kinerja. Konsep yang baik akan terlaksana juga dengan adanya pelaksana yang kompeten. Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh secara simultan antara good governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap anggaran berbasis kinerja. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut, H0: tidak ada pengaruh good governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja dan Ha: Ada pengaruh good governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, untuk pengembangan riset selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, dan secara praktis, dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk melakukan penerapan konsep good governance dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat terlaksana secara optimal.

METODE Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang berjumlah 81 pegawai. Pengambilan sampel terhadap responden dilakukan dengan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sujarweni dan Endrayanto, 2012:16). Sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu 81 responden. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari kuisioner. Kuisioner yang telah disusun merupakan kuisioner yang

terstruktur sehingga mampu mengukur apa yang ingin hendak diukur. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang terdiri dari tiga bagian yaitu berhubungan dengan good governance sebanyak 18 pernyataan, kompetensi sumber daya manusia sebanyak 20 pernyataan, serta anggaran berbasis kinerja sebanyak 16 pernyataan. Skala pengukuran instrumen yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tertentu atas suatu objek atau fenomena tertentu. Bentuk jawaban skala Likert terdiri dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Variabel bebas/independen dalam penelitian ini adalah good governance (X1), dan kompetensi sumber daya manusia (X2). Sedangkan variabel terikat/dependen dalam penelitian ini adalah implementasi anggaran berbasis kinerja (Y). Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi dasar, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang dianalisis menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solutions Versi 12 (SPSS Versi 12). Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kuisioner dikatakan valid (sah) bila pertanyaan dalam kuisioner tersebut mampu mengungkap sesuatu yang hendak diukur. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis Corected Item-Total Correlation. Menurut Priyatno (2008:21), teknik uji validitas dengan Corected Item-Total Correlation dilakukan dengan cara mengkorelasikan masingmasing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi, kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria rtabel pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai positif rhitung ≥ rtabel (α; n-2) maka item dapat dinyatakan valid. Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel (andal) bila jawaban seseorang (responden) terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Sedangkan, untuk mengukur reliabilitas digunakan statistik Croanbach Alpha (α). Suatu

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Croanbach Alpha > rtabel. Uji asumsi dasar terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2008:28). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria, yaitu: jika nilai signifikansi atau probabilitas < 0,05 maka distribusi data tidak memenuhi asumsi normal. Sedangkan, jika nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka distribusi data memenuhi asumsi normal. Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak secara signifikan (Priyatno, 2008:36). Pengujian pada SPSS menggunakan Test Of Linierity dengan pada taraf signifikan 0,05. dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (Linierity) kurang dari 0,05. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel independen dengan cara melihat nilai Variance Inflation Factors (VIF) dan nilai tolerance. Pedoman model regresi yang terbebas dari gejala multiko adalah nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau VIF yang lebih besar dari nilai 10 (Priyatno, 2012:93). Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Menurut Priyatno (2012:93), pengambilan keputusan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar dan kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan, jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari adanya masalah multikolinieritas dan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji pengaruh parsial (uji t), dan uji pengaruh simultan (uji F). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen good governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel dependen implementasi anggaran berbasis kinerja. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linier berganda, yaitu: Y = α + β 1 X1 + β2 X2 + e Dimana Y = Imlementasi Angaran Berbasis Kinerja, α = Konstanta, β1 dan β2 = Koefisien regresi dari X1, dan X2, X1 = Good Governance, X2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia dan e = error. Analisis determinasi atau Koefisien determinasi (R2) pada regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1) yaitu good governance dan (X2) kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel dependen (Y) yaitu implementasi anggaran berbasis kinerja. Nilai R2 terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu), jika R2 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam dependen variabel yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya. Menurut Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. Besarnya Koefisien Determinasi (KD) dihitung dengan cara: KD = R2 x 100%. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2011:100). Jika thitung ≥ ttabel dan tingkat signifikansi (α) ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya, variabel bebas yang diuji mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Jika sebaliknya, t hitung < ttabel dan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) tingkat signifikansi (α) > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya, variabel bebas yang diuji tidak mempengaruhi variabel terikat. Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini menggunakan Uji F (Uji Simultan). Jika Fhitung ≥ Ftabel dan tingkat signifikansi (α) ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara simultan variabel-variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika Fhitung < Ftabel dan tingkat signifikansi (α) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya, secara simultan variabel-variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. HASIL DAN PEMBAHASAN Responden dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang berjumlah 81 orang. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 81 eksemplar yaitu sesuai dengan jumlah sampel. Dari 81 kuesioner yang disebar semua terisi secara lengkap dan layak digunakan dalam tabulasi data. Adapun karakteristik responden yang diteliti dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, dan pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa responden laki-laki berjumlah 51 orang atau 62,9% dan responden perempuan berjumlah 30 orang atau 37,0%. Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa responden yang mempunyai pendidikan terakhir pada tingkat SMA/SMK adalah sebanyak 44 orang atau 54,3%, pendidikan terakhir tingkat Diploma sebanyak 7 orang atau 8,6%, pendidikan terakhir tingkat S1 sebanyak 29 orang atau 35,8%, pendidikan terakhir tingkat S2 sebanyak 1 orang atau 1,72%, dan tidak ada responden yang mempunyai pendidikan terakhir pada tingkat S3. Pengujian statistik deskriptif menunjukan hasil bahwa variabel good governance (X1) mempunyai nilai minimum sebesar 35,00, nilai maksimum sebesar

90,00, mean sebesar 70,07, dan standar deviasi sebesar 10,44. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 46,00, nilai maksimum sebesar 100,00, mean sebesar 78,0, dan standar deviasi sebesar 11,00. Variabel anggaran berbasis kinerja (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 40,00, nilai maksimum sebesar 80,00, mean sebesar 65,0, dan standar deviasi sebesar 9,00. Hasil uji validitas pada penelitian ini menunjukan bahwa semua item pertanyaan dari masing-masing variabel yaitu variabel good governance, kompetensi sumber daya manusia, dan implementasi anggaran berbasis kinerja memenuhi kriteria valid karena nilai rhitung dari setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai rtabel. Nilai rtabel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut, rtabel (α; n-2) atau (0,05; 81-2) atau (0,05; 79), sehingga didapat rtabel = 0,227 dengan taraf signifikansi 5%. Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel good governance sebesar (0,9194), kompetensi sumber daya manusia sebesar (0,9173), dan anggaran berbasis kinerja sebesar (0, 9091). Semua variabel mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0,227 atau rtabel maka pernyataan dalam kuesioner untuk semua variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini menunjukan bahwa nilai tolerance good governance 0,951 > 0,10 dan nilai VIF 1,051 < 10. Nilai tolerance kompetensi sumber daya manusia 0,951 > 0,10 dan nilai VIF 1,051 < 10. Nilai tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masingmasing variabel yang lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari problem multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihal pada grafik scatterplot Gambar 1 berikut ini.


Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber: Data primer diolah, 2014 Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi pada regresi linier berganda yang digunakan bebas heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan metode KolmogorovSmirnov menunjukan bahwa koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) variabel good

governance sebesar 0,510, variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,473 dan implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,497. Karena nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel good governance, kompetensi sumber daya manusia, dan implementasi anggaran berbasis kinerja berdistribusi normal. Hasil uji linieritas menunjukkan bahwa antara variabel good governance dan implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,013 dan antara variabel kompetensi sumber daya manusia dan implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel good governance dan implementasi anggaran berbasis kinerja terdapat hubungan yang linier. Begitu pula antara variabel kompetensi sumber daya manusia dan anggaran berbasis kinerja terdapat hubungan yang linier Hasil uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukan hasil pada Tabel 1 berikut ini,

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model

Unstandardized Coefficients B Std. Error .265 3.608 .068 .039 .764 .039

(Constant) Good Governance Kompetensi SDM R Square (R2) F hitung Sig. F Sumber: Data primer diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut. Y = α + β 1 X 1 + β2 X 2 + β3 X 3 + e Y = 0,265 + 0,068X1 + 0,764X2+ e Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa Nilai variabel good governance (X1) dan kompetesi sumber daya manusia (X2) adalah 0 (nol), maka akan terjadi peningkatan anggaran berbasis

Standardized Coefficients Beta .180 .900

t

Sig.

.073 3.764 19.843

.012 .000 .000 ,847 216.647 0,000

kinerja sebesar 0,265. Nilai variabel good governence (X1) adalah 1 (satu) atau mengalami kenaikan dengan nilai 1 (satu), maka akan terjadi peningkatan pada variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 0,333 (0,265+0,068). Koefisien regresi pada good governance menunjukkan hubungan yang positif artinya semakin meningkat good governance maka implementasi

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) anggaran berbasis kinerja akan semakin meningkat pula. Nilai variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) adalah 1 (satu) atau mengalami kenaikan dengan nilai 1 (satu), maka akan terjadi peningkatan pada variabel anggara berbasis kinerja sebesar 1,029 (0,265+0,764). Koefisien regresi pada kompetensi sumber daya manusia menunjukkan hubungan yang positif artinya semakin meningkat kompetensi sumber daya manusia maka impementasi angaran berbasis kinerja akan semakin meningkat pula. Hasil uji koefisien determinasi menunjukan besarnya nilai R Square (R2) pada adalah 0,847. Angka 84,7% mempunyai makna besarnya variasi pengaruh variabel independen good governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap variasi variabel dependen implementasi anggaran berbasis kinerja secara simultan atau gabungan. Sedangkan sisanya sebesar 15,3% adalah pengaruh yang disebabkan variabel lain di luar penelitian ini. Pengujian hipotesis untuk pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen (uji t) dilakukan dengan membandingkan antara nilai thiung dengan nilai ttabel. Nilai ttabel didapat dari menentukan besarnya taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dan degree of freedom (df) atau derajat kebebasan N-k atau 81-3 = 78. Dari ketentuan tersebut diperoleh nilai ttabel sebesar 1,665. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa variabel good governance mempunyai nilai thitung (3,764) > ttabel (1,665) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, good governance berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai thitung (19,843) > ttabel (1,665) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Pengujian hipotesis pengaruh secara simultan (uji F) antara variabel independen dengan variabel dependen

dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Nilai Ftabel didapat dari ketentuan Ftabel (k-1):(N-k), diperoleh nilai Ftabel (2-1):(81-2) atau nilai Ftabel (1:79) adalah sebesar 3,962. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa nilai Fhitung (216,647) > Ftabel (3,962) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara simultan good governance, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Pengaruh Good Governance (X1) Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel good governance mempunyai nilai thitung (3,764) > ttabel (1,665). Secara parsial variabel good governance berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, tinggi rendahnya pengaruh good governance dapat mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja. Variabel good governance berpengaruh secara positif dan signifikan karena good governance merupakan suatu kerangka dari sebuah tatanan pemerintahan. Good governance merupakan suatu tata kelola pemerintah yang baik berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, kerangka hukum dan responsif. Tata pemerintahan yang baik tersebut dianggap mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat terhadap kurang puasnya pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Jadi jika variabel good governance terus ditingkatkan maka semakin meningkat pula pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai thitung (19.843) > ttabel (1,665). Secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap impementsi anggaran berbasis kinerja.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Dengan demikian, tinggi rendahnya pengaruh kmpetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan karena dalam merealisasikan tuntutan dari masyarakat akan ketidakpuasannya terhadap pelaksanan anggaran berbasis kinerja tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Kompeten tidak hanya dari segi intelektual, namun ada beberapa aspek yang termuat dalam hal kompetensi tersebut. Hal-hal tersebut antara lain pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi, dan motif. Adanya kompetensi dari sumber daya manusia tersebut mampu mendukung terlaksananya anggaran berbasis kinerja. Pengaruh Good Governance (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 216.647 dan tingkat signifikansi adalah 0,000. Nilai Fhitung (216.647) > Ftabel (3,962) dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Hal tersebut berarti variabel good governance dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan simultan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Besarnya pengaruh simultan variabel independen good governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel dependen implementasi anggaran berbasis kinerja dapat dilihat nilai R Square (R2) pada Tabel 1 adalah 0.847 atau 84,7%. Hal ini berarti secara bersama-sama variabel good governance dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Good governance dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja karena good governance merupakan suatu konsep yang terdiri dari hal-hal yang mampu mewujudkan terlaksananya angaran berbasis kinerja tersebut. Hal-hal tersebut antara lain

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, kerangka hukum dan responsif. Selain itu pelaksana dai anggaran tersebut haruslah memilki ompetnsi tinggi yan dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi, dan motif. Maka dari itu, jika kedua variabel tersebut digabungkan mak menghasilan suatu hasil yang sangat baik yaitu mampu memengaruhi terlaksananya anggaran berbasis kinerja tersebut. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Secara parsial variabel good governance berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Kedua secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Ketiga secara simultan variabel good governance, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini, yaitu bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat meningkatkan good governance dan kompetensi sumber daya manusia sehingga dalam menyusun anggaran sudah dapat berorientasi kepada kinerja. Selanjutnya, penelitian ini hanya mengasumsikan variabel good governance, dan kompetensi sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja. Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel bebas lain yang mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja, seperti kultur organisasi dan gaya kepemimpinan dan peneliti selanjutnya juga bisa mencari variabel-variabel yang memengaruhi good governance dan kompetensi sumber daya manusia sehingga diharapkan bisa lebih menjelaskan anggaran berbasis kinerja tersebut. Sampel dalam penelitian ini hanya berjumlah 81 responden pada satu objek penelitian. Peneliti selanjutnya disarankan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) dapat menambah jumlah sampel dengan cara memperluas wilayah penelitian hingga keluar daerah atau pada Dinas Pendapatan Daerah seluruh kabupaten di Bali sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA Antara, News. 2012. Mantan Kadispenda Buleleng Tersangka. Diakses tanggal 6 Januari 2014. Izzaty, Khairina Nur.2011. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Studi pada BLU Universitas Diponegoro Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang. Mappaiwang, A, dkk,. 2013. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta. Priyatno, Duwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) untuk Analisis Data dan Uji Statistik. Yogyakarta: Mediakom. Santoso, Singgih. 2011. Mastering SPSS Versi 19. Jakarta: Elex Media Komputindo. Sujarweni, V. Wiratna dan Poly Endrayanto. 2012. Statistika untuk Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang no. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU

No. 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Zein, Bahri dan Nelly Dikkifiana. 2008. Korelasi Antara Aspek Motivasi Dalam Penyusunan Anggaran Dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kegiatan Pada Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 1, No. 2. Juli 2008. Hal. 123-141

AdiPutra. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Recommend Documents