Kunjungan Kerja
BPN JAKARTA
Pada 18 hingga 20 Mei 2015, rombongan Komisi A DPRD Gresik yang dipimpin langsung Ketua DPRD Gresik Ir Abdul Hamid melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.
S
TUDI banding ini membawa segala hal terkait persoalan tanah di Gresik. Selanjutnya sebagai bahan kajian dan pertimbangan pembuatan kebijakan yang akan datang. Adapun hasil kunjungan kerja adalah sebagai berikut : 1. Untuk tanah BUMN contohnya bekas galian Pabrik Semen di Kab. Gresik, pihak BPN juga sulit memberikan ijin (membuatkan sertifikat) meskipun untuk kepentingan
Risdang
21
Kunjungan Kerja
BPN JAKARTA
umum. Untuk BUMN sudah ada UUnya yaitu tentang tata cara penghapusan asset tanah negara. Saat ini yang dilakukan kementerian adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian dalam Negeri. 2.Tanah GG tersebut makna sebenarnya adalah Tanah Negara (TN) tidak bisa diperjual belikan, apalagi tanah tersebut merupakan tanah air (tanah ditepi pantai). Tanah Negara bisa dimanfaatkan oleh siapa saja sepanjang tanah tersebut tidak diatas laut. Sesuai dengan UU nomor 24 tersebut mengatur tentang fungsi kegunaan tanah. Dua (2) mill dari laut menjadi kewenangan bupati. 3.Untuk reklamasi harus ijin bupati, apalagi di Gresik sudah ada perda yang mengatur tentang reklamsi itu artinya segala sesuatu tentang reklamasi sudah ada dasar hukumnya. Apabila tidak sesuai dengan perda misalnya tidak sesuai dengan tata ruang tentu saja pemerintah daerah tidak akan memberikan ijin reklamasi. 4. Prinsip pengenaan PBB adalah siapa yang menguasai fisik (sepanjang ada penguasaan/ penggunaan), itu yang dikenakan pajak, harusnya pemerintah daerah mempunyai control, mana yang bisa terbit
22
Risdang
Kunjungan Kerja
PBB mana yang tidak dapat diterbitkan PBB. BPN tidak bisa mengatkan apakah SPPT yang muncul didesa Ngimbo itu salah atau tidak. Yang mengontrol pemerintah adalah DPRD. Jadi alahkan eloknya kalau DPRD yang menilai sendiri. 5.Prinsip Spok atau SPPT itu bisa diterbitkan sepanjang ada penggunaan fisik. 6. Tanah Negara itu istilahnya bukan diperjual belikan melainkan dioperkan untuk dikelola. 7. Prinsip dari BPN adalah yang kita daftar adalah bidang tanah, kalau laut dikapling itu sudah tidak sesuai lagi dengan pengertian tanah. Laut tidak bisa disertifikatkan. 8. Sengketa tanah di Wedoroanom yaitu antara TNI dan Masyarakat. Untuk masalah sengketa tanah antara TNI dan Masyarakat tidak hanya terjadi di Gresik tetapi terjadi dimana-mana 9. Untuk Prona dan Redis kalau bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu dengan nama Proda, karena Anggaran Negara (APBN) jumlahnya terbatas. Saat ini Gresik mendapatkan 6 ribu untuk Prona.
Ketua rombongan Ir Abdul Hamid menjelaskan berdasar keterangan dari pihak BPN bisa disimpulkan Tanah Negara (TN) tidak dapat diperjualbelikan, TN itu hanya bisa dioperkan untuk
BPN JAKARTA
dikelola. Untuk balik nama salah satu syaratnya adalah akta jual beli. Kalau tidak ada akta jual beli BPN tidak berani untuk membuatkan sertifikat, meskipun ada putusan pengadilan.
Risdang
23
KOMISI B
KOMISI
B
H. SUJONO, SH Sekretaris
AHMAD FAUZI, S.Ag Anggota
H. ZULFAN H, SH.MH Anggota
ABDULLAH MUNIR Ketua
H. MOHAMMAD SUBKI Wakil Ketua
FAQIH USMAN, SE.M.Si Anggota
ASROIN W. S.Sos Anggota
24
Risdang
ACHMAD KUSRIANTO P Anggota
Hj.LILIK HIDAYATI. SE Anggota
M.ZAINI, SP Anggota
H. HAMZA TAKIM, SP Anggota
Kunjungan Kerja
TUBAN - BOJONEGORO
Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah 183.994,561 Km2 yang terdiri dari 20 kecamatan dan 311 desa. Sektor perekonomian utama adalah perdagangan, industri pengolahan dan pertambangan.
K
AWASAN industri Tuban mencapai 50 ribu hektar yang tersebar di 10 kecamatan. Usaha rakyat yang cukup berkembang adalah budidaya padi, budidaya sapi potong, budidaya kacang tanah, penangkapan ikan laut, dan penggalian batu kapur. Sentra padi dan kacang terdapat di sepanjang aliran Bengawan Solo.
APBD Kab.Tuban pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.935.787.482.587,38 yang terdiri dari : Belanja langsung sebesar Rp. 1.216.706.255.034,66 (62,45%) Belanja tidak langsung sebesar Rp. 719.081.271.543,72 (37,15%)
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diikuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014,dimana desa akan mendapat bantuan keuangan baik dari
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota
Risdang
25
Kunjungan Kerja
TUBAN - BOJONEGORO
mengalokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam PP juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun komposisinya adalah: 60% dari dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Di Kab.Tuban, bantuan keuangan yang diterima oleh desa saat ini, yaitu : - Dana yang berasal dari APBN sebesar Rp. 46.755.838.878.000 - ADD yang berasal dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sebesar Rp.105.655.857.760. Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dana yang akan diterima dihitung berdasar jumlah penduduk miskin (50%), jumlah penduduk (30%) serta luas wilayah (20%). Pada tahun 2015 desa akan menerima dana besar sehingga butuh pengawasan dan pendampingan dalam realisasinya. Bila tidak ada pendampingan dan pengawasan rawan akan terjadi penyalahgunaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kab. Tuban telah melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa terkait dana desa yang nantinya akan diterimakan langsung melalui bendahara desa. Pemkab Tuban juga telah melakukan konsultasi sehubungan dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, namun diperoleh informasi bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai dasar pengaturan secara keseluruhan tentang terlaksananya undang-undang tentang desa belum ada. Oleh karena itu, sebagai dasar pelaksanaannya, Pemkab Tuban masih menggunakan peraturan yang ada sebatas tidak bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.
26
Risdang
Untuk pengaturan yang berkaitan dengan alokasi dana desa dan penyaluran dana desa, telah disusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran ADD dan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa, antaralain memuat tentang : - Indikator alokasi ADD - Tahap pencairan ADD - Besaran alokasi ADD tiap-tiap desa - Tahapan pencairan ADD - Indikator besaran dana desa - Formula besaran dana desa - Tahapan penyaluran dana desa
PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memuat tentang aset desa yang salah satunya adalah tanah kas desa yang merupakan sumber pendapatan desa. Pada tahun 2013, Pemkab Tuban telah melakukan menertibkan tanah kas desa yang menjadi sumber pendapatan desa. Terkait dengan pengelolaan tanah kas desa , karena peraturan tentang pemerintahan desa yang tidak memungkinkan pemkab untuk mengintervensi secara mendalam, maka tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perangkat desa. Untuk tanah kas desa terutama tanah kas desa yang dulunya dikuasai oleh Sekretaris Desa, Pemkab Tuban memberikan penekanan bahwa tanah kas desa harus diserahkan kepada desa dan menjadi sumber pendapatan desa. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 juga mengatur tentang penghasilan tetap perangkat desa dan di Kab.Tuban hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati. Lain-lainnya, : 1. Terkait dengan jual beli tanah yang ada didesa terutama yang melibatkan perangkat desa, Pemkab. Tuban setiap tahunnya mengadakan workshop tentang keagrarian untuk seluruh Kepala Desa agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2. Pada tahun 2015 di Kab. Tuban ada 25 desa yang akan melaksanakan pilkades, karena di tahun 2013 dan 2014 tidak diperbolehkan untuk mengadakan pilkades. 3. Di Kab. Tuban berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014, ADD sebagian digunakan untuk penghasilan tetap kades beserta perangkat desa lainnnya dengan komposisi : - Kades sebesar Rp. 1.400.000. - Sekdes non PNS sebesar Rp. 1.000.000 - Perangkat desa sebesar Rp.900.000 Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, desa juga memperoleh bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10 % yang penghitungannya berdasarkan realisasi riil dengan komposisi 60 % dibagi rata dan 40 % proporsional berdasarkan realisasi riil per desa. Sedangkan tahapan pencairannya adalah : - Tahap I sebesar 15 % - Tahap II sebesar 25 % - Tahap III sebesar 30 %
Kunjungan Kerja
TUBAN - BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO Memiliki luas wilayah 2.384,02 km2 yang meliputi 27 kecamatan dan 420 desa dengan kepadatan penduduk 508,8 jiwa/km2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tercatat menduduki tertinggi di Jatim dengan persentase pertumbuhannya sebesar 12%. Bahkan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro ini melebihi pertumbuhan ekonomi Jatim dan nasional dengan jumlah pertumbuhan 6,5% dan 6,17%. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro ini, lanjutnya, ditopang dari sektor pertambangan yang mencapai 20%. Disusul sektor lainnya, seperti perdagangan, jasa, dan pertanian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 mencapai Rp 2,9 triliun yang terdiri dari : - PAD sebesar Rp. 262 miliar - Dana perimbangan sebesar Rp. 2,1 triliun - Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 538 miliar Penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Pada tahun 2014 dari target sebesar Rp. 591, 93 miliar terealisasi sebesar Rp 576, 25 miliar.
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pada tahun 2015 Pemkab Bojonegoro memberikan dana ke desa sebesar Rp. 272 miliar, dimana Rp. 63 miliar berasal dari APBN dan Rp. 204 miliar ADD ditambah Rp. 9 miliar dari pajak dan retribusi daerah. Sesuai indikator ADD yang telah ditetapkan yaitu luas wilayah, kemiskinan, jumlah penduduk dan kesulitan geografis, maka dari desa-desa yang ada di Kab. Bojonegoro yang terkecil menerima ADD adalah Desa Rendeng sebesar Rp. 410.865.000.000 sedangkan yang terbesar adalah Desa Mojodelik sebesar Rp. 1,6 M. Ada perlakuan yang berbeda terhadap desa yang berada di kawasan migas sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro No 4 tahun 2014 dengan sistem variabel kawasan migas untuk desa penghasil memiliki bobot 5%, desa ring I 6%, desa ring II 7,5%, desa non penghasil 81,5%.
Adapun klasifikasi perolehan dana tranfer desa di Kab. Bojonegoro :Kurang dari Rp. 500 juta : - Rp.500 juta s/d Rp.700 juta : 327 desa - Rp.700 juta s/d Rp.1 m : 88 desa - Lebih dari Rp. 1 m : 4 desa Oleh karena desa akan menerima dana yang jumlahnya sangat besar termasuk didalamnya dana pendidikan (BOS ) melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Gresik dibentuk Wali Amanah Desa/ Kelurahan yang berada di luar unsur pemerintahan desa dan BPD yang berperan untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa. Adapun Wali Amanah beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat/ organisasi masyarakat/kelompok masyarakat miskin, tidak diberikan insentif/honorarium dari APBDesa.
LAIN-LAIN Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, melalui Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/ Lokasi Bagi Pemenang Penyedia Barang Dan Jasa Di Kab. Bojonegoro, maka wajib pajak yang melaksanakan kegiatan usaha di Kab. Bojonegoro diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi. Perda ini berlaku terhadap semua jenis usaha yang dilaksanakan di Kab. Bojonegoro, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan KPP Kab. Bojonegoro. Apabila kegiatan usaha tersebut telah selesai dilaksanakan maka NPWP Cabang/Lokasi dapat diajukan untuk dilakukan penghapusan. Ketua rombongan Komisi B DPRD Gresik H Sujono mengatakan dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014, desa akan memperoleh anggaran yang cukup besar dimana desa mempunyai kewenangan untuk mengelola bantuan keuangan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya kesiapan dari aparatur dalam hal ini perangkat desa dalam pengelolaan keuangan.
Dasar
: Surat Ketua DPRD Kab. Gresik Nomor: 090/ 18/437.42/2015 Maksud dan Tujuan : Kunjungan kerja Komisi B ke Pemerintah Kabupaten Tuban dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Waktu Pelaksanaan : 20 s/d 22 Januari 2015 Nama Yang Ditugaskan : Komisi B Daerah Tujuan/Instansi : - Pemerintah Kabupaten Tuban - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Hadir Dalam Pertemuan: - Komisi B DPRD Kab. Gresik - Asisten I Pemkab Tuban - Bagian Pemerintahan Umum Pemkab Tuban - DPPKAD Kab. Tuban - Bappeda Kab. Tuban - BPMPD & KB Kab. Tuban - Dispenda Kab. Bojonegoro - BPMPD Kab. Bojonegoro - Bagian Pemerintahan Umum Kab. Bojonegoro PETUNJUK ARAHAN : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundangan tersebut dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Risdang
27
Kunjungan Kerja
TULUNGAGUNG - KEDIRI
Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1055,65 Km2 yang terdiri dari 19 kecamatan dan 217 desa/ kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 1.053.275 jiwa. Sektor perekonomian utama bersumber dari perdagangan,hotel dan restoran PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH APBD Kab.Tulung‚agung pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.131.053.550. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.260.360.836.708,01. Realisasi PAD pada tahun 2014 sebesar Rp. 275.699.854.432,52 yang bersumber dari : 1. Pajak daerah sebesar Rp. 56.750.760.218,02 2. Retribusi daerah sebesar Rp. 27.359.032.048
28
Risdang
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.915.868.764,75 4. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 188.674.193.401,75 Sampai saat ini penyumbang terbesar PAD berasal dari PBB yang pada tahun 2014 dari target sebesar Rp. 22.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 23.436.249.062.
Salah satu sumber PAD yaitu BPHTB yang pada tahun 2014 terealisasi Rp. 6.343.307.777 dari target Rp. 5.500.000.000, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bahwa pada Prosedur Pengurangan BPHTB, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPTHB dengan memperhatikan: 1. Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak, yaitu: - wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis, besaran pengurangan BPHTB ditetapkan sebesar 50 % dari pajak yang terhutang. - wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau kebawah besaran pengurangan BPHTB ditetapkan sebesar 50 % dari pajak terhutang - wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak karena waris dan/atau hibah wasiat besaran pengurangan BPHTB ditetapkan sebesar 50 % dari pajak terhutang 2. Kondisi wajib pajak yang ada hubungan dengan sebab-sebab tertentu, yaitu: - Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pembebasan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP PBB dan pembelian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak pembayaran ganti rugi besaran pengurangan BPHTB ditetapkan sebesar 50 % dari pajak terhutang; - Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum besaran pengurangan BPHTB ditetapkan sebesar 50 % dari pajak terhutang. 3. Tanah atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan . Sehubungan dengan telah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, desa akan mendapat alokasi dana desa yang jumlahnya cukup besar yang berasal dari APBN, ADD dan 10 % dari pajak dan retribusi daerah.
Kunjungan Kerja
Dalam penentuan besaran alokasi dana desa didasarkan pada 4 indikator yaitu : - Luas wilayah - Jumlah penduduk - Angka kemiskinan - Kesulitan geografis Untuk Kab. Tulungagung, dana desa yang berasal dari APBN sebesar Rp. 38,6 M sedangkan yang berasal dari ADD sebesar Rp. 119.586.000.000. Implementasinya di Kab. Tulungagung, apabila menggunakan 4 indikator sebagai dasar penentuan alokasi dana desa akan terjadi kesenjangan antar desa.Disamping itu Oleh karena itu Pemkab Tulungagung menggunakan azas minimal (60% dibagi rata untuk semua desa) dan azas proporsional (40% dibagi berdasarkan 4 indikator). Pemberdayaan UMKM Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemkab Tulungagung memfasilitasi para pelaku usaha kecil menengah untuk mendapatkan informasi pengembangan usahanya baik di bidang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan-
KOTA KEDIRI Memiliki luas wilayah 63,64 km2 yang meliputi 3 kecamatan dan 46 kelurahan dengan kepadatan penduduk 268,507 jiwa/ km2. Kegiatan utama yang dikembangkan di Kota Kediri yaitu : industri, pendidikan, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Pengelolaan Keuangan Daerah Pertumbuhan ekonomi Kota
TULUNGAGUNG - KEDIRI
pelatihan, pemasaran dengan memanfaatkan klinik KUMKM serta beberapa informasi prospek
pasar hasil produksi barang dan jasa lainnya, selain itu pameran maupun melalui website.
Kediri ditentukan oleh 2 hal yaitu, oleh perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Kediri dan dipengaruhi pula oleh pertumbuhan atau peningkatan perekonomian skala Nasionai maupun Jawa Timur. Tingkat pertumbuhan perekonomian dari tahun ke tahun mengalami perubahan terutama adanya PT. Gudang Garam, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mencapai sebesar 6,45 %.
APBD Kota Kediri pada tahun 2015 sebesar Rp.1,43 T yang terdiri dari : - Belanja langsung sebesar Rp. 790 M - Belanja tidak langsung sebesar Rp. 641 M - PAD sebesar Rp.166,90 M Kota Kediri yang terdiri dari 46 kelurahan pada tahun 2013 telah menjadi satuan kerja (SKPD) yang bisa mengelola keuangan sendiri seperti halnya SKPD di lingkungan
Risdang
29
Kunjungan Kerja
TULUNGAGUNG - KEDIRI
Pemkot Kediri lainnya. Dan sesuai dengan visi misi Walikota Kediri , Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2015 melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Rp. 50 juta per RT per tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta peran masyarakat lingkungan RT dalam membangun Kota Kediri. Dana tersebut diperuntukkan kegiatan pembangunan infrastruktur 60 persen, sosial dan ekonomi 40 persen. Sementara total RT yang terdata dan bisa mengakses Prodamas sebanyak 1440 RT yang tersebar di 46 kelurahan. Adapun bentuknya berupa belanja langsung yang berada di Kelurahan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial. Untuk itu Pemkot Kediri sudah melakukan rekutmen Pendamping yang jumlahnya sekitar 72 orang, untuk mendampingi sekitar 1440 RT di seluruh Kota Kediri.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang terkait dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Kediri sedang menyusun Peraturan Walikota tentang Fasilitas Pendayagunaan Corporate Social Responsibility, dimana saat ini sedang dihimpun kegiatan-kegiatan dari satuan kerja berupa bina lingkungan, sosial, program kemitraan serta program yang langsung kepada masyarakat yang tidak dianggarkan dalam APBD, yang nantinya akan diakomodir dalam CSR.(*)
30
Risdang
Dasar
:
Maksud dan Tujuan
:
Surat Ketua DPRD Kab. Gresik Nomor : 090/ 52/437.42/2015 Kunjungan kerja Komisi B ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Pemerintah Kota Kediri 9 s/d 11 Pebruari 2015
Waktu Pelaksanaan : Nama Yang Ditugaskan : 1. Wakil Ketua DPRD Kab. Gresik 2. Komisi B DPRD Kab.Gresik Daerah Tujuan/Instansi : - Pemerintah Kabupaten Tulungagung - Pemerintah Kota Kediri Hadir Dalam Pertemuan: - Komisi B DPRD Kab. Gresik - Asisten II Pemkab Tulungagung - Bagian Pemerintahan Umum Pemkab Tulungagung - DPPKAD Kab. Tulungagung - Bappeda Kab. Tulungagung - Disperindag Kab. Tulungagung - Dinas Koperasi Kab. Tulungagung - Asisten II Pemkot Kediri - Bagian Pemerintahan Umum Pemkot Kediri - BPPKAD Kota Kediri - Bappeda Kota Kediri - Disperindag Kota Kediri - Dinas Sosial Kota Kediri - Bagian Perekonomian Kota Kediri - Dinas Kesehatan Kota Kediri Petunjuk Arahan : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.†Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
