LAPORAN GUBERNUR KERJASAMA DALAM NEGERI & PIHAK KETIGA KUARTAL II 2010 (MEI – AGUSTUS 2010)
1.
Kerjasama Dalam Negeri Kegiatan yang disampaikan dalam laporan ini antara lain terdiri dari kegiatan yang terkait dengan kerjasama antar daerah serta kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kerjasama antar daerah.
1.
Parade budaya dan Pawai Bunga
Parade Budaya dan Pawai Bunga merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya sebagai event pembuka rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Surabaya. Pawai Bunga yang dipadukan dengan pertunjukan kesenian dari berbagai macam budaya seperti musik dan tarian ini diselenggarakan pada tanggal 02 Mei 2010 dengan rute perjalanan sepanjang 3,3 km melewati jalan-jalan protokol di Surabaya. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kabupaten / Kota yang telah menjalin kerjasama dengan Kota Surabaya, diantaranya Kota Yogyakarta, Kota Pasuruan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sampang serta beberapa komunitas asing di Kota Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan interaksi diantara daerah, masyarakat serta komunitas etnis yang tinggal di Kota Surabaya melalui ekspresi seni sehingga terwujud keharmonisan kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah pluralitas budaya di Surabaya.
2.
Kunjungan Pemerintah Kota Cirebon dalam Rangka Studi Banding mengenai Persampahan dan Sistem Drainase
Pada tanggal 10 Mei 2010, delegasi Pemerintah Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya guna melakukan studi banding mengenai penanganan persampahan dan sistem drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Delegasi Kabupaten Cirebon disambut oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan beberapa staf dari Bappeko, BLH, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, DKP, Dinas Kesehatan, Bagian Pemerintah dan Otoda, serta Bagian Kerjasama. 1
Dalam kunjungan yang berlangsung selama satu hari tersebut, delegasi Kabupaten Cirebon berkesempatan untuk melakukan kunjungan lapangan, salah satunya di rumah kompos Bratang.
3.
Kunjungan Pansus I DPRD Kota Gorontalo
Pada hari senin, tanggal
24 Mei 2010, Panitia Khusus I DPRD Kota
Gorontalo melakukan Kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan bersama Asisen Perekonomian dan Pembangunan serta berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait yakni Bappeko, DKP, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama, serta PD Pasar Surya menyambut kunjungan kerja para delegasi dari DPRD Gorontalo. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan studi banding terkait dengan penerapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Gorontalo. Dua Raperda tersebut antara lain mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Gorontalo dan Raperda Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Gorontalo.
4.
Studi Banding Kabupaten Deli Serdang di Bidang Lingkungan Hidup
Dua hari setelah kunjungan delegasi Kota Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010; Pemerintah Kota Surabaya mendapat kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bertempat di Ruang Rapat Ex Otoda, kunjungan ini disambut oleh beberapa SKPD terkait seperti Bappeko, BLH, DKP, Disperindag, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Protokol serta Bagian Kerjasama. Kunjungan kerja Delegasi Kabupaten Deli Serdang kali ini adalah dalam rangka Studi Banding Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup sebagai akibat dari pencemaran, pembuangan sampah dan limbah oleh industri di Kota Surabaya.
2
5.
Pembahasan Program Kerja Kerjasama Daerah dan Studi Banding di Bidang Informatika dengan Pemerintah Kota Yogyakarta
Sebagai tindak lanjut dari Kerjasama Antar Daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), selama bulan Juni 2010, Pemerintah Kota Surabaya melakukan kunjungan dinas secara intensif ke Pemerintah Kota DIY. Kunjungan ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 7 s/d 9 Juni 2010, dengan mengirim empat delegasi Pemerintah Kota Surabaya, yaitu Manis Indah Riana, SP, Kepala Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Winarti, SH, M.Si, Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Wiludjeng Handaryatiningsih, S.Si, Staf Bagian Kerjasama, dan Arief Insani, S.Kom, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tahap dua dilakuakn pada tanggal 9 s/d 11 Juni 2010. Bertempat
di gedung pemerintahan DIY, kedua kota melakukan
Koordinasi Pembahasan Program Kerja Kerjasama Antar Daerah. Selain itu dalam kunjungan tersebut juga dilakukan studi banding di bidang pengembangan teknologi
dan
informatika.
Sampai
saat
ini,
Pemkot
Yogyakarta
telah
mengembangan e-Gov yang dikelola oleh Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT). Setiap pejabat struktural harus bisa mengoperasikan komputer dan setiap Kepala SKPD harus mempunyai email yang harus dibuka setiap hari. Pemkot Yogyakarta juga telah memanfaatkan Open Source Software pada pertengahan 2009. OS yang digunakan adalah Linux, meskipun belum berjalan optimal karena SDM belum familiar dalam penggunaannya. Bertitik tolak dari program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penggunaan program opensource di bidang teknologi informasi, selayaknya Pemerintah Kota Surabaya juga lebih mengintensifkan dan mempersiapkan seluruh staf di lingkungan pemerintahan sehingga pada tahun 2012 dapat mencapai target untuk menggunakan program opensource secara optimal. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya dapat menginisiasi dalam menuju Kota Layak Anak, dikarenakan program-program yang telah dilaksanakan oleh SKPD telah responsif anak, seperti akte kelahiran gratis, imunisasi anak, pemberian makanan
3
tambahan, biaya operasional daerah (BOPDA) pendidikan dan lain-lain. Di bidang kerjasama antar daerah, pemerintah Kota DIY bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul membuat sebuah
inovasi
dengan
membentuk
Sekretariat
Bersama
(Sekber)
Kartamantul. Sekretariat bersama ini bertitik tolak pada kebutuhan kerjasama antara ketiga daerah yang berpangkal dari perkembangan perkotaan Yogyakarta yang melebihi batas administratifnya dan membentuk suatu kawasan perkotaan besar yang mencakup sebagian wilayah Sleman dan Bantul. Konsekuensi logis dari hal ini adalah diperlukannya sinkronisasi dan koordinasi yang kuat. Sebagai suatu lembaga bentukan pemerintah yang lepas dari struktur administrasi, Sekber merupakan suatu ruang informal bagi tiga Pemda untuk berdialog dan berkomunikasi secara terbuka dan lebih demokratis, bukan lagi menggunakan pendekatan birokratis yang bersifat administratif prosedural. Terdapat tujuh sektor yang fokus untuk dikerjasamakan, yaitu sektor persampahan, air limbah, air bersih, transportasi, jalan, drainase dan tata ruang. Sektor tata ruang baru dikerjasamakan tahun ini dan merupakan wadah dari keenam sektor lainnya. Kebutuhan akan kerjasama dalam sektor tata ruang ini terkait dengan aturan tata ruang yang berbeda-beda antara ketiga Pemda. Sekber Kartamantul mempunyai tujuh pokok tugas diantaranya untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan hasil yang adil, melakukan mediasi penyelesaian permasalahan, melakukan koordinasi
manajemen
dan
implementasi,
melakukan
fasilitasi
proses
pengambilan keputusan, membangun jaringan kerja yang kuat, memberikan inisiasi perubahan dan memberikan rekomendasi kebijakan. Sekber Kartamantul merupakan lembaga non struktural dan non independen, yang keberadaannya didukung secara legal dengan Keputusan Gubernur DIY dan Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya kunjungan dinas ini kedua kota dapat lebih optimal dalam melaksanakan dan memanfaatkan kerjasama antar kedua kota.
4
6.
Koordinasi Kerjasama Daerah di Bidang Pendidikan, Sosial, Pelayanan Satu Atap dan Kesehatan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta
Pada tahap dua kunjungan dinas yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Kota DIY, pada tanggal 9 s/d 11 Juni 2010, bertugas sebagai delegasi pemerintah Kota Surabaya, diantaranya Hadisiswanto Anwar, SH, M.Si, Asisten Pemerintahan; Dr. Ikhsan, S.Psi, MM, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB; Drs. Hadi Mulyono, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM; Drs. Eko Hariyanto, MM, Kepala Dinas Sosial; Ir. Chalid Buhari, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Dra. Nanis Chairani, MM, Kepala Bagian Humas; Yerri Purwanto, ST, M.Si, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos, Kepala Sub Bagian
Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama. Kunjungan kerja pada tahap dua ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai beberapa hal yang terkait dengan pelayanan publik yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bahan pengembangan pelayanan publik Pemerintah Kota Surabaya. Diterima dan disambut oleh Bpk. Ir. Sukirno, M.Si selaku Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Aparatur dan beberapa kepala SKPD, di Ruang Rapat Utama Pemerintah Kota Jogjakarta, kedua kota melakukan pembahasan secara intensif mengenai program-program yang telah berhasil dilakukan Pemerintah Kota DIY. Pemkot Yogyakarta mempunyai beberapa fasilitas yang diperuntukkan bagi anak-anak, sehingga mendapat anugerah sebagai Kota Layak Anak, di antaranya adalah Tempat Penitipan Anak (TPA) Praba Dharma yang didirikan di dekat Komplek Balai Kota dan dikelola oleh Dharma Wanita. TPA ini untuk menampung anak-anak pegawai Pemkot yang masih berusia 2 – 6 tahun; Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menampung anak-anak pedagang Pasar Beringharjo dan dikelola oleh PKK; Taman Pintar sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap pendidikan. Di Taman ini para siswa mulai pra sekolah sampai sekolah menengah bisa memperdalam pemahaman materi pelajaran yang telah didapatkan di sekolah dan sekaligus berwisata. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menyediakan ruang publik terutama bagi anak-anak dengan cara membeli lahan kosong yang ada di Kelurahan, untuk kemudian
5
selanjutnya yang mengelola adalah warga sekitar. Untuk penanganan anak jalanan, dibentuk Tim Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan yang berjumlah 100 orang, terdiri dari pekerja sosial masyarakat se-Kota Yogyakarta yang dikoordinir oleh Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta. Tim tersebut bertugas melakukan pendekatan, perkenalan dan penjajagan dialogis, melakukan motivasi dan home visit bagi anjal / ortu, membangun jejaring dengan lembaga / instansi yang mempunyai program pembinaan anak jalanan (anjal), melakukan pendampingan secara intensif kepada anjal / ortu, membuka akses lapangan kerja, mencarikan bapak angkat dan membuat kelompok usaha di wilayah pendampingan. Dalam hal penanganan masalah PKL dan pemberdayaan pedagang ditangani oleh Dinas Perindagkoptan, pemberian ijin dan pencabutan ijin oleh Camat, dan penegakan aturan oleh Dinas Ketertiban. Dalam pembenahan PKL tidak secara spesifik diatur dalam tata ruang kota, artinya tidak semua wilayah yang masuk kriteria jasa perdagangan dapat digunakan berjualan oleh PKL. Sejauh ini dengan adanya Tim Koordinasi Penataan PKL yang menggunakan pendekatan kemasyarakatan, penataan PKL sudah berjalan efektif. PKL tidak dikenakan retribusi PKL, namun hanya dikenai retribusi kebersihan. Pemkot Yogyakarta juga mempunyai Profil Lembaga Pemda berupa Audio Visual yang diproduksi oleh Bagian Humas
dan Informasi.
Untuk narasi transkrip,
gambar/visualisasi dibuat oleh bagian Humas dan Informasi, sedang untuk editing dan dubbing sampai finalisasi pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pemerintah Kota setempat telah melakukan beberapa inovasi di bidang layanan perijinan. Penduduk kota Yogyakarta yang berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk kota Surabaya serta menyebar di wilayah yang lebih luas membuat Pemerintah Kota DIY membuat satu Dinas Perizinan yang melayani seluruh warga kota. Dan untuk meningkatkan kelancaran perizinan, ada pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Dinas perizinan kepada pejabat struktural eselon III di Dinas Perizinan untuk menandatangani perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dalam pengembangan kota layak anak, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan banyak indikator sebagaimana yang telah terdapat dalam Pembangunan Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) dan telah dilaksanakan
6
secara lintas sektor antar instansi yang ada, dimana program-program yang ada di masing-masing SKPD turut mendukung Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak. Perlu ada komitmen bersama antara Kepala Daerah dan beberapa Kepala SKPD teknis yang terkait dengan penanganan perizinan, jika Pemerintah Kota Surabaya ingin benar-benar menerapkan pelayanan satu pintu kepada masyarakat,
sebagaimana
yang
telah
dilakukan
oleh
Pemerintah
Kota
Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan Kota Surabaya, luas Kota Yogyakarta (32,5 km²) hanya 1/10 bagian dari luas Kota Surabaya (326,24 km²). Dan dari sisi jumlah pengajuan ijin tentunya juga lebih banyak pengajuan ijin yang dilakukan masyarakat kota Surabaya daripada masyarakat kota Yogyakarta, sehingga jika ingin
meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat
dengan
mendirikan
pelayanan satu pintu, maka tidak dapat hanya mendirikan UPTSA hanya di satu tempat, tapi harus terbagi di beberapa wilayah. Dalam hal pembangunan taman kota, Pemerintah Kota Surabaya dapat belajar dari Pemerintah Kota Yogyakarta, karena fasilitas bermain yang tersedia di sana banyak yang berorientasi pada pengembangan pendidikan anak.
7.
Workshop Best Practise Sister City dan Workshop Best Practise ICT/EGovernment
Pada tanggal 16 s/d 17 Juni 2010, Pemerintah Kota Surabaya dimonitori oleh Bagian kerjasama mengadakan pelatihan Workshop Best Practise Sister City dan Workshop Best Practise ICT/E-Government. Maksud pelaksanaan Workshop ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan, minat, serta memberikan landasan kerja dan pola pikir guna menumbuhkan motivasi yang positif dengan harapan tenaga pelaksana/aparat yang melaksanakan kerjasama daerah dapat memahami aturan terkait dengan pelaksanaan kerjasama daerah. Workshop ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja tenaga pelaksana/aparat yang melaksanakan kerjasama daerah baik dalam pengetahuan,
kemampuan
dan
kecakapan
sehingga
dapat
mengimplementasikan pelaksanaan kerjasama daerah di instansi masing-masing dengan baik.
7
Workshop dilakukan secara intensif selama dua hari dengan mengundang staf/perwakilan dari seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia, khususnya yang telah melakukan Kerjasama Antar Daerah dan kerjasama ICT dan e-Gov dengan Pemerintah Kota Surabaya, dan telah berhasil membuat para peserta memahami dan menguasai mengenai tata cara dan pentingnya Kerjasama Pembangunan Perkotaan yang tertuang dalam Permendagri nomor 69 Tahun 2007. Selain itu, para peserta dapat memahami mengenai kiat-kiat dalam menjalin kerjasama daerah agar kerjasama yang terjalin antar daerah (baik dalam maupun luar negeri) maupun kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga dapat lebih
optimal.
Para
peserta
juga
dapat
memahami
dan
menganalisis
permasalahan-permasalahan eksternal maupun internal yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, di Kota Surabaya pada khususnya, serta dapat menguasai tentang tata cara penanganannya. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menerapkan secara optimal di masing-masing instansi/SKPD Kota/kabupaten bersangkutan.
8.
Kunjungan Tim Sekretariat Wakil Presiden di Kota Surabaya
Dalam rangka pengumpulan data informasi tentang Pelayanan Perijinan Bidang Investasi dan Penanaman Modal serta Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2010 Tim Sekretariat Wakil Presiden berkunjung ke Pemerintah Kota Surabaya. Bertempat Ruang Sidang Walikota, para delegasi yang diwakili oleh Sutono Reksosudarmo, SH., Amat Mustangin, S.H., Sumardi, SIP, Linda Astuti,SH., disambut oleh Sukamto Hadi, Sekretaris daerah dan dr. Muhlas Udin, M.Kes., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait diantaranya BAPPEKO, BKPPM, BLH, Disbudparta, Disperdagin, Dinas Cipta karya dan Tata Ruang, Diskominfo, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Bina Pogram, Bagian Umum dan Protokol, Bagian Kerjasama, BPN Kota Surabaya, serta wakil UPTSA. Kunjungan kerja ini adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi
Sekretaris
Wakil
Presiden
Bidang
Dukungan
Pengawasan
8
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk memberikan masukan kepada Wakil Presiden RI guna pengambilan kebijakan di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, para delegasi melakukan
pengumpulan
data
informasi
mengenai
pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan tepadu bidang perijinan investasi di Kota Surabaya termasuk hambatan dan upaya penanggulangannya serta informasi mengenai perkembangan investasi di Pemerintah Kota Surabaya tahun 2009 dan Semester I tahun 2010 termasuk mengenai hambatan dan upaya penanggulangannya.
9.
Kunjungan Kerja DPRD Kota Sabang
Pada hari Rabu, 7 Juli 2010, beberapa delegasi DPRD Kota Sabang melakukan Kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya. Bertempat di Ruang Sidang SEKDA, dilakukan studi banding dalam rangka Menambah Wawasan dan Pengetahuan Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Perdagangan (Home Industry). Selain itu, para delegasi DPRD Kota Sabang juga melakuakn studi banding terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Bidang Pemerintahan di Kota Surabaya.
10.
Kunjungan Kerja Studi Komparatif dan Konsultatif Pemerintah Kota Padang Panjang
Di hari yang sama, Rabu, 7 Juli 2010, selain kunjungan tamu dari DPRD Kota Sabang, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Padang Panjang. Bertempat di Ruang Rapat Bagian Pemerintahan, Pemerintah Kota Surabaya menyambut rombongan terdiri dari Wakil Walikota Padang Panjang, Asisten I Pemerintahan Umum, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Camat Padang Panjang Timur dan 8 Lurah dari Kecamatan Padang Panjang Timur. Kunjungan ini merupakan kunjungan studi komparatif dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk berkonsultasi secara intensif dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang pemerintahan pada umumnya.
9
11.
Kunjungan Kerja DPD Kota Batam tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Selang satu hari kunjungan dari Kota Sabang dan Kota Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2010, beberapa delegasi anggota DPD Kota Batam melakukan kunjungan dinas ke Pemerintahan Kota Surabaya. Delegasi yang terdiri dari 12 anggota Pansus, Tim Pemkot dan Pendamping Setwan Bertempat disambut di Ruang Sidang SEKDA. Perwakilan DPD Kota batam tersebut melakukan pembahasan dan mencari masukan berkaitan dengan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Batam. 12.
Keikutsertaan dalam Rapat Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah
Dua delegasi Pemerintah Kota Surabaya, Ir. Achmad Eka Mardijanto, S.Sos, Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hari Triono, S.Sos., Staf Bagian Kerjasama, mengikuti Rapat Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah. Rapat yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Kerjasama Pemprop. Jawa Timur bekerja sama dengan Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri, dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten / Kota seluruh Jawa Timur. Rapat yang diadakan selama 3 hari, mulai tanggal 13 s/d 15 Juli 2010 di Hotel Utami Juanda Sidoarjo bertujuan untuk melakukan pertukaran pengalaman mengenai pelaksanaan Kerjasama Daerah serta Menyusun Model Kerjasama Daerah. Rapat dibuka oleh Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Norman Muhdad, sekaligus menyampaikan paparan pembuka yaitu tentang kebijakan Kerjasama di Era Otonomi Daerah dan Segala Problematikanya.
Kementerian
Dalam
Negeri
menyampaikan
beberapa
peraturan yang mengatur tentang Kerjasama Daerah seperti Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta memaparkan pula permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh beberapa daerah terhadap pelaksanaan kerjasama yang mengacu pada aturan-aturan tersebut.
10
Selain itu, dihadirkan sebagai pembicara, Pemerintah Kabupaten Pacitan, memaparkan pengalamannya dalam pelaksanaan kerjasama daerah dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kerjasama tersebut adalah dalam bentuk pembangunan jembatan yang menghubungkan kedua daerah. Pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan jembatan tersebut setengah dari panjang jembatan dilaksanakan dan didanai oleh Kabupaten Pacitan sedangkan setengah sisanya dilaksanakan dan didanai oleh Kabupaten Wonogiri. Adapun akses jalan menuju jembatan tersebut dikerjakan oleh masyarakat kedua daerah melalui kerja bakti gugur gunung. Bahkan masyarakat yang tempat tinggalnya dilalui untuk akses jalan menuju jembatan mau merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan. Untuk mengapresiasi kerjasama tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai percontohan model kerjasama partisipatif. Prof. Sogar Simamora, sebagai praktisi sekaligus akademisi di Bidang Hukum, sebagai salah satu pembicara dalam seminar, membahas tentang Implementasi Model Kerjasama dalam Bingkai Hukum serta diskusi dengan peserta rapat disimpulkan bahwa perlu adanya revisi dari PP No. 50 Tahun 2007 karena PP tersebut mengatur kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga namun pada pasal 14 mengenai penyelesaian perselisihan tidak diatur secara jelas penyelesaian perselisihan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga (hanya mengatur penyelesaian perselisihan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah). Sedangkan terhadap Permendagri No. 22 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali karena petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah tersebut menganggap kerjasama dengan pihak ketiga seperti kerjasama dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa yang mengharuskan proses lelang dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.
11
2.
Kerjasama dengan Pihak ketiga Dalam Laporan Kerjasama dengan Pihak Ketiga ini adalah terkait dengan kegiatankegiatan
yang
dilakukan
dalam
rangka
kerjasama
dengan
daerah-daerah
kota/kabupaten yang tergabung dalam Asosiasi Dalam Negeri serta kerjasama dengan Pihak Ketiga lainnya di dalam negeri.
1.
Peresmian Taman Persahabatan Korea-Indonesia
Pada tanggal 8 Mei 2010, telah diresmikan Taman Persahabatan Indonesia-Korea yang terletak di jalan Dr. Soetomo Surabaya. Peresmian taman kota ini adalah sebagai simbol persahabatan antara Indonesia-Korea, yang selama ini telah terjalin dalam bentuk sister city antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Busan-Korea, serta secara khusus antara masyarakat Surabaya dengan masyarakat Korea yang berada di Surabaya. Taman kota yang dibangun di lahan seluas ± 1848 m2 dan menghabiskan dana sekitar Rp. 544.500.000,00 ini dibangun oleh Asosiasi Masyarakat Korea yang kemudian dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Pelaksanaan hibah ini bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah. Selama ini, Asosiasi Masyarakat Korea Surabaya beberapa kali telah memperlihatkan komitmen dan perhatiannya terhadap Surabaya maupun Indonesia, diantaranya adalah memberikan sumbangan terhadap korban tsunami di Aceh dan memberikan sumbangan terhadap korban gempa bumi di Padang yang disalurkan melalui Pemerintah Kota Surabaya, serta memberikan bantuan pendidikan terhadap pelajar tidak mampu di Kota Surabaya.
2.
Penandatanganan
Nota
Kesepahaman
Bersama
tentang
Peremajaan
Angkutan Umum Kota Surabaya Pada hari Selasa, 11 Mei 2010, bertempat di Ruang Lobby Lt. II Balai Kota, Pemerintah Kota Surabaya bertindak sebagai saksi dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya
dengan
DPC
Organda
dan
DPC
Federasi
SPTI
Surabaya
menandatangani Nota Kesepahaman Bersama mengenai Peremajaan Angkutan 12
Umum di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya selaku pembuat kebijakan tentu sangat mengapresiasi perjanjian ini. Dengan adannya perjanjian di bidang transportasi tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan program Pemerintah Kota dalam menuju Kota Hijau dan Ramah Lingkungan. 3.
Hibah Modem oleh PT. Telkom Indonesia dalam Rangka Pengembangan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kota Surabaya
Tanggal 18 Mei 2010 yang lalu, Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan PT. Telkom Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian Hibah Modem.
Penandatanganan kerjasama
ini
merupakan tindak
lanjut
dari
kesepakatan bersama tentang Pengembangan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Kota Surabaya. PT.Telkom Indonesia menghibahkan 1400 modem kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk dimanfaatkan sebagai media pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi di Surabaya. Hibah Modem ini juga sebagai salah satu bentuk Corporate Social Rensponsibility (CSR) PT. Telkom Indonesia, agar masyarakat Surabaya menjadi melek teknologi. Selain itu, selama periode bulan Juni 2010, masyarakat digratiskan dari biaya pemakaian dan pemanfaatan modem.
4.
Penyelenggaraan Surabaya Great Expo Tahun 2010
Pada tangggal 27 Mei 2010, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT. Intramedia Promosindo tentang Penyelenggaraan Surabaya Great Expo tahun 2010. Dengan adanya perjanjian dengan nomor 510.1/2778/436.6.11/2010 tersebut, Pemerintah Kota Surabaya memberikan kepercayaan pada PT. Intramedia Promosindo sebagai event organizer yang mengurusi segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan pameran. Surabaya Great Expo atau yang dulu dikenal Pameraya kembali digelar Pemerinta Kota Surabaya, di Convention Hall Tunjungan Plaza 3. Pameran yang diselenggarakan mulai tanggal 2 Juni 2010 ini merupakan agenda tahunan Pemerintah Kota Surabaya yang melibatkan berbagai industri dari skala usaha 13
kecil menengah maupun skala besar, dari hampir seluruh propinsi di Indonesia. Industri yang menjadi peserta dalam pameran ini menampilkan berbagai produk unggulan daerah masing-masing. Dengan digelarnya Surabaya Great Expo 2010, Pemerintah Kota Surabaya ingin mengajak seluruh masyarakat khususnya Surabaya dan di Indonesia pada umumnya untuk lebih mencintai produk-produk Indonesia. Selain itu, pameran ini diharapkan dapat menjadi showcase berbagai produk unggulan dan peluang investasi sehingga mampu bersaing dalam kompetisi global serta sarana kontak langsung antara para produsen dan konsumen serta investor.
5.
Perjanjian Kerjasama dengan PT. ICI Paints Indonesia
Pada tanggal 11 Juni 2010, Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan PT. ICI Paints Indonesia melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa Hasil pengecatan gedung Balai Pemuda Surabaya. PT. ICI Paints Indonesia telah menghibahkan kebutuhan cat dengan total volume 1.350 liter atau senilai Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) berupa pengecatan Gedung Balai Pemuda Surabaya.
6. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah IV APEKSI ke-7 tahun 2010
Selama dua hari, pada tanggal 24 - 25 Juni 2010, dua delegasi Pemerintah Kota Surabaya, Hari Triono, S.Sos, M.A dan Gatot Purwanto (keduanya
Staf
Bagian
Kerjasama)
melakukan
kunjungan
ke
Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) adalah untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakor Komwil) IV APEKSI dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI. Bertempat di Kantor APEKSI di Jakarta, para delegasi melakukan pertemuan dengan Direktur Penguatan Organisasi APEKSI, H. Soeyanto dan Manager Hubungan Antar Lembaga, M. Yudhopranoto. Dari pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa pengurus pusat APEKSI akan mengirimkan tiga orang perwakilan yaitu Direktur Eksekutif, Direktur
14
Penguatan Organisasi dan Manager Bidang Kemitraan pada Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakor Komwil) IV APEKSI yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 Juli 2010 di Kota Probolinggo. Panitia Rakor Komwil IV APEKSI telah mengirimkan agenda yang akan dibahas pada Rapat Koordinasi tersebut kepada Pengurus Pusat APEKSI yaitu isu tentang kemiskinan, lingkungan hidup, kerjasama antar daerah, kebijakan desentralisasi, keuangan daerah, infrastruktur perkotaan, investasi daerah, reformasi birokrasi, dan kewenangan daerah, dimana hasil dari Rakor Komwil IV APEKSI tersebut bersama dengan usulan Komwil lainnya akan ditampung oleh APEKSI untuk diperjuangkan kepada Pemerintah Pusat. Selain itu disampaikan pula bahwa pada Rapat Kerja Nasional APEKSI yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Juli di Bandung akan mengangkat tema „Sepuluh Tahun APEKSI mengawal Pelaksanaan Otonomi Daerah‟ dengan sub tema Kesiapan Daerah dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah setelah Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penilaian Kinerja Pegawai yang Terintegrasi dengan
Sistem
Remunerasi
bagi
Pegawai
Pemerintah
Daerah,
Peran
Pemerintah Kota dalam menghadapi Asean China Free Trade Area (ACFTA) dan Rencana Aksi Pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan masukan terhadap isu-isu yang akan dibahas pada Rakernas APEKSI mendatang. APEKSI juga menitipkan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar dapat mengikuti program anugerah Ristek Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke-15 dengan cara mengisi formulir yang dapat diperoleh melalui website di www.ristek.go.id.
7.
Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah IV APEKSI ke-7 tahun 2010
Pada
tanggal
1-3
Juli
2010,
bertempat
di
Probolinggo,
telah
diselenggarakan Rapat Koordinasi Komwil IV APEKSI ke-7. Pada rapat koordinasi kali ini, mengangkat tema “Reformasi Birokrasi dan Lingkungan Hidup
15
Perkotaan”.
Walikota
Surabaya,
Bambang
Dwi
Hartono,
berkesempatan
mengikuti serangkaian kegiatan selama empat hari berturut-turut bersama beberapa SKPD sebagai pendamping, diantaranya : dr. Muhlas Udin, M. Kes. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Hj. Yayuk Eko Agustin W, SH, M.Si (Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat), Ir. Togar Arifin Silaban, M. Eng. (Kepala Badan Lingkungan Hidup), Ir. Hendro Gunawan, M. A. (Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan), Yerri Purwanto, ST, M.Si (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana), Ir. Antiek Sugiharti, M.Si (Kepala Bagian Kerjasama), Ir. Achmad Eka Mardijanto, S. Sos. (Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama), dan Gatot Purwanto (Staf Bagian Kerjasama). Adapun Maksud dan tujuan rapat koordinasi ini diantaranya selain untuk menetapkan program kerja yang akan dilakukan Komwil IV APEKSI untuk satu tahun ke depan juga untuk melakukan koordinasi sehingga menghasilkan sejumlah kebijakan dan rekomendasi untuk disampaikan ke Rakernas APEKSI di Bandung sebagai usulan dari Komwil IV APEKSI serta rekomendasi kepada Pemerintah Pusat melalui APEKSI. Selama rapat koordinasi, para peserta melakukan diskusi panel dengan mengangkat topik-topik, diantaranya : Pemberdayaan Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menuju Good Governance ; Inovasi Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dari Rakor Komwil IV APEKSI ke-7 ini, menghasilkan beberapa rekomendasi di bidang Kelembagaan, seperti perlunya evaluasi pelaksanaan PP No.41/2007 dan PP No.38/2007 berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana kelembagaan, perlunya evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, perlunya penyesuaian kembali Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang penghapusan desa di wilayah perkotaan, perbaikan eselonering Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Inspektorat dan lembaga perencana/Bappeda serta mendorong pemerintah untuk memperkuat peran dan fungsi Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan delegatif. Di bidang Sumber Daya Manusia, terdapat beberapa rekomendasi diantaranya : revisi PP No.59/2000 tentang Keuangan dan Administrasi Kepala Daerah,
16
mengharapkan Pemerintah Pusat untuk menginisiasi sistem remunerasi dengan standar nasional yang didukung oleh regulasi / PP / juknis yang baku, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi UU No.43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
dan
melakukan
reformasi
kepegawaian,
serta
mendesak
pemerintah untuk memperkuat sistem pengembangan aparatur daerah yang terintegrasi secara nasional. Sedangkan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan peningkatan kapasitas baik SDM, kelembagaan, penganggaran dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan / eco city dan kewajiban melaksanakan programprogram seperti sanitasi, persampahan, Ruang Terbuka Hijau dalam dokumen perencanaan
dan
anggaran
pembangunan
daerah,
Optimalisasi
pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan daerah yang dicerminkan minimal
3%,
dalam alokasi anggaran APBN
mendorong
optimalisasi
peran
dalam bidang lingkungan pemerintah
pusat
dalam
memfasilitasi dan mendorong serta melaksanakan penguatan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta
memfasilitasi
implementasi penerapan Clean Development Mechanism (CDM) dan antisipasi dampak perubahan iklim melalui kerjasama internasional, serta mendorong perumusan regulasi mengenai perluasan wilayah perkotaan, mengingat tingginya tingkat urbanisasi dan peningkatan populasi dan Mendorong optimalisasi peran pemerintah provinsi dalam penetapan perencanaan pembangunan wilayah berbasis RT- RW dan kerjasama antar daerah. Pada intinya, Rakor Komwil APEKSI merekomendasikan agar terdapat fleksibilitas
dalam
substansi
pada
Undang-undang,
sehingga
Peraturan
Pemerintah dan Perda dapat mengacu pada keberagaman masing-masing daerah; diperlukan adanya kemitraan dan kerjasama antar pemerintah daerah dalam berbagai bidang terutama dalam pembangunan kota berkelanjutan yang ramah
lingkungan.
Di
akhir
acara,
telah
ditetapkan
mengenai
tempat
penyelenggaraan Musyawarah Komisariat Wilayah IV APEKSI di tahun 2011 adalah di Kota Mojokerto, Jawa Timur dengan cadangan Kota Bima, NTB.
17
8.
Pelepasan KKN-BBM Universitas Airlangga Ke-42
Senin, tanggal 12 Juli 2010 yang lalu, Universitas Airlangga kembali melepaskan sekitar 500 mahasiswanya untuk terjun langsung ke masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan yang dilaksanakan selama satu bulan hingga pertengahan bulan Agustus 2010 ini merupakan agenda rutin universitas sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, Pihak Universitas Airlangga Surabaya mengirimkan mahasiswanya untuk terjun langsung di enam kecamatan dan 26 kelurahan antara lain : Kecamatan Pakal, Wiyung, Benowo, Mulyorejo, Gunung Anyar dan Bulak. Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Universitas Airlangga telah berlangsung selama lima tahun, sejak tahun 2005 yang lalu. Sejak bulan Pebruari 2010 yang lalu, kedua belah pihak telah melakukan perpanjangan kerjasama untuk lima tahun ke depan. Dalam program KKN-BBM ini, para mahasiswa yang terjun ke beberapa wilayah di Kota Surabaya dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kota dalam melaksanakan program-programnya antara lain di bidang kesehatan (khususnya penanganan Posyandu dan kesehatan gigi dan mulut), bidang perancangan bisnis (legalitas usaha, proposal usaha, masalah perpajakan, dan keterampilan membuat aneka produk makanan dan kerajinan), bidang lingkungan (kerja bakti, penghijauan serta lomba kebersihan), bidang pendidikan seperti program percepatan pemberantasan buta aksara serta pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat miskin.
9.
Rapat Kerja Nasional / Musyawarah Nasional APEKSI Tahun 2010
Sebagai puncak acara APEKSI di tahun 2010, bertempat di Kota Bandung tanggal 25 s/d 27 Juli 2010, telah berlangsung Rapat Kerja Nasional / Musyawarah Nasional APEKSI VII Tahun 2010. Bertemakan ”Sepuluh Tahun APEKSI mengawal pelaksanaan Otonomi Daerah”, rapat kerja ini memiliki beberapa agenda utama yang menjadi empat pokok bahasan diantaranya adalah Sistem remunerasi dan penilaian kinerja aparat pemerintah daerah; Peran
18
pemerintah kota menghadapi Asean–China Free Trade Area (ACFTA); kesiapan daerah dalam pengelolaan PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bahasan mengenai Optimalisasi peran Pemda dalam menghadapi perubahan iklim dengan Prioritas utama untuk tahun 2011 – 2012 serta mensinergikan antara Rencana aksi perubahan iklim nasional dengan rencana perubahan iklim di daerah. Peserta terdiri dari para Walikota seluruh Indonesia selaku anggota APEKSI
beserta
pandamping.
Adapun
delegasi
Kota
Surabaya
yang
mendampingi Bapak Walikota adalah Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Bagian Kerjasama, Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Bidang Mutasi Pada Badan Kepegawaian dan Diklat, Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan & Pengelolaan keuangan, Kepala Bidang Promosi & PP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama, sertas taf dari Dinas Perdagangan & Perindustrian dan Bagian Kerjasama. Selama berlangsungnya musyawarah nasional, juga diadakan Pameran Indonesia City Expo 2010 yang kali ini mengangkat tema “Peran Pemerintah Kota menghadapi AFCTA”. Indonesia City Expo 2010 merupakan ajang promosi produk unggulan kota-kota anggota APEKSI dan investasi pembangunan kota dalam merebut pasar lokal dan mancanegara sebagai implementasi pasar bebas serta sebagai sarana untuk percepatan pembangunan daerah, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Pameran Indonesia City Expo 2010 diikuti oleh peserta dari 60 kota dan beberapa Perusahaan Swasta / lokal di Bandung. Pada Indonesia City Expo 2010 kali ini, Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan Juara Stan Terbaik II. Adapun materi yang ditampilkan stan Pemerintah Kota Surabaya antara lain : informasi kota, hasilhasil pembangunan, potensi kota dan produk unggulan industri kecil Kota Surabaya. Musyawarah Nasional APEKSI yang berlangsung secara rutin setiap tahun memiliki beberapa maksud dan tujuan, diantaranya adalah sebagai pelaksanaan amanat Anggaran Dasar APEKSI Bab VII Pasal 11 ayat (a) dan
19
Anggaran Rumah Tangga APEKSI Bab VI Pasal 12; untuk menetapkan Program Kerja yang akan dilakukan APEKSI; untuk memperoleh masukan dari anggota tentang peran dan tugas APEKSI dalam melaksanakan otonomi daerah dalam pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagai ajang evaluasi hasil kerja Dewan Pengurus, menampung, membahas dan memutuskan usul-usul yang disampaikan anggota, sebagai garis besar program kerja untuk satu tahun mendatang. Selain itu, Musyawarah Nasional APEKSI juga bertujuan untuk menghasilkan sejumlah kebijakan dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Direktorat Eksekutif APEKSI untuk satu tahun ke depan.
20
