Pemerintah Kota Cirebon

Pemerintah Kota Cirebon BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kota Cirebon 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Cirebon terletak di bagian Timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas Pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 108,33odan 6,41o Lintang Selatan pada Pantai Utara Pulau Jawa bagian Barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Secara topografis, sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan wilayah perbukitan yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa tempat. Oleh karena itu di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut. Adapun luasan wilayah administrasi ± 37,35 km2 atau ± 3.735,8 hektar. Secara geografis, Kota Cirebon dibatasi oleh : - Sebelah Utara

: Sungai Kedung Pane

- Sebelah Barat

: Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon

- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga - Sebelah Timur : Laut Jawa Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi berkisar antara 23,4oC - 33,6oC dengan curah hujan per tahun sebanyak 1.732 mm, dan 116 hari hujan atau sebanyak 31,78 % per tahun. Kondisi air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang sumber mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016

II -1

Pemerintah Kota Cirebon Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosol yang berasal dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara umum jenis tanah yang tersebar di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk mengembangkan berbagai macam jenis vegetasi. Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan yang masih baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan yang kondisi lingkungannya telah berada di atas ambang batas kualitas lingkungan yang diperkenankan. Kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota, ditandai dengan masih adanya kawasan ruang terbuka

hijau

seperti

di

wilayah

Argasunya,

Harjamukti,

wilayah

Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah kawasan bekas galian C Argasunya, kawasan-kawasan persimpangan jalan yang padat lalulintas yaitu di sekitar area Jl. Siliwangi, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Jl. Karanggetas, Jl. Pekiringan, Jl. Rajawali, Terminal Bus, danJl. Pemuda – By Pass. Selain itu ada beberapa aliran sungai yang memiliki indikator lingkungan yang telah melampaui ambang batas (Amoniak, Deterjen, dan Pecal Coli) yaitu diantaranya di sungai Sipadu, Sukalila, Suradinaya, Sigujeg, dan Gang Sontong. Kota Cirebon dalam Penataan Ruang Nasional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu Ciayumajakuning (Cirebon – Indramayu – Majalengka – Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 20112031, struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 Sub Wilayah Kota, yaitu :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016

II -2

Pemerintah Kota Cirebon (1)

Sub Wilayah Kota (SWK) I meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden, Kebonbaru, Lemahwungkuk dan Pegambiran, dengan fungsi utama pelayanan pelabuhan dan perikanan dan fungsi pendukung, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pendidikan, wisata, perdagangan dan jasa, industri kecil rumah tangga, Ruang Terbuka Hijau dan perumahan;

(2)

Sub Wilayah Kota (SWK) II meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden, Kebonbaru, Pekiringan, Kesambi, Kesenden, Panjunan, Pekalangan, Jagasatru, Pulasaren, Kesambi, Drajat, Sunyaragi, Pekiringan, Pekalipan, Lemahwungkuk, Kasepuhan, Pegambiran dan Kecapi, dengan fungsi utama pelayanan perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.

(3)

Sub Wilayah Kota (SWK) III meliputi sebagian dari Kelurahan Sunyaragi,

Karyamulya,

Harjamukti,

Larangan,

Kecapi,

dan

Pegambiran dengan fungsi utama pelayanan perumahan dan fungsi pendukung

pemerintahan,

perdagangan

dan

jasa,

wisata,

pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olah raga dan fasilitas pendidikan. (4)

Sub Wilayah Kota (SWK) IV meliputi wilayah Kelurahan Argasunya dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan fungsi pendukung wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan hankam.


II -3

Pemerintah Kota Cirebon

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Cirebon

Menurut hasil sensus penduduk Tahun 2013, jumlah penduduk Kota Cirebon pada Tahun 2013 ini mencapai 304.313 ribu jiwa, dengan komposisi 152.572 orang laki-laki dan 151.740 orang perempuan, Rasio jenis

kelamin

sebesar

100,55.Rasio

jenis

kelamin

memperlihatkan

banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin 100,55 artinya jumlah penduduk laki-laki sebanding dengan penduduk perempuan. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.


II -4

Pemerintah Kota Cirebon 2.1.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan EkonomiPerkembangan dan PertumbuhanPDRB Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas

dasar

harga

sebelumnya,

berlaku

sedangkan

pada

tahun

pertumbuhan

tertentu

ekonomi

terhadap

adalah

tahun

persentase

perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentu terhadap

tahun

memperlihatkan

sebelumnya. kemampuan

Angka

perkembangan

suatudaerah

secara

ekonomi

nominal

dalam

berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga(inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomimengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam berproduksikarena hanya dipengaruhi oleh perubahan ouput

tanpa

dasarnya

dipengaruhi baik

angka

besarnya

perubahanharga.

perkembangan

Namun

maupun

pada angka

pertumbuhan,keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan. Secara riil PDRB berdasarkan harga berlaku untuk setiap lapangan usaha dapat dilihatpada tabelberikut : Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi ) Tahun 20011-2013 (Juta Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa, dan jasa perusahaan Jasa-jasa lainnya Total PDRB

2011* 42.226,56 -

2012* 40.851,30 -

2013** 46.960.98 -

2.660.557,91 274.039,61

2.896.278,61 295.945,55

3.172.999.05 334.392.52

776.886,43 4.263.719,82

853.419,39 4.703.237,28

936.589.41 5.211.901.98

1.859.279,62

2.020.657,61

2.272.304.30

1.271.036,23

1.397.312,09

1.546.024.52

969.308,80

1.059.197,17

1.176.981.07

Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan untuk setiap lapangan usahadapat dilihat pada tabel berikut :


II -5


Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi ) Tahun 2011-2013 (Juta Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha 2011* 2012* 2013** Pertanian 20.765,00 19.783,06 Pertambangan dan 20.008.26 Penggalian I ndustri 1.568.910,21 1.661.729,07 1.749.282.61 Pengolahan Listrik, Gas dan 131.907.85 140.065,82 148.657.71 Air Bersih Kontruksi 309.565.84 324.889,58 347.337.44 Perdagangan, 1.716.216.54 1.817.094.04 1.893.763.83 Hotel dan Restoran Pengangkutan dan 822.635.32 863.373.85 897.996.35 Komunikasi Keuangan, Sewa, 496.665.31 524.425.67 552.836.66 dan jasa perusahaan Jasa-jasa lainnya 491.279.65 515.988.50 538.442.26 Total PDRB

Sumber : BPS kota Cirebon *Angka Sementara

Perbandingan antara nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku antara Kota Cirebon dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut. TABEL 2.3 PERBANDINGAN NILAI PDRB REKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU ANTARA KOTA CIREBON DAN PROVINSI JAWA BARAT Tahun

Cirebon (Juta Rupiah)

Jawa barat (Juta Rupiah)

2011 891.489,09 2012 1.063.435,37 2013 1.298.778,61 Sumber : BPS Kota Cirebon *)Angka Sementara

60.756.420,07 69.107.119,49 84.966.308,76

Presentase PDRB Cirebon terhadap Jabar 1,47 1,54 1,53

2.1.2.1.1.Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dipakai

untuk menilai tingkat keberhasilan

pembangunan di suatu daerah, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah.


II -6


Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kota Cirebon Tahun No. Rincian 2013 2014 1.

Pertumbuhan Ekonomi

4,79

5,57

2.

Inflasi

7,67

7,08

Pada Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mulai mengalami penurunan yang cukup berarti dibanding tahun sebelumnya yakni Tahun 2013. Tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, tetapi jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dua tahun sebelumnya di Kota Cirebon mengalami peningkatan.

2.1.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita merupakan suatu kemajuan, akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat yang lebih baik dan manusiawi secara keseluruhan. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat.Selama kurun waktu 20122013 IPM Kota Cirebon mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 0,56 poin. Pada Tahun 2012 IPM Kota Cirebon sebesar 76,42 dan pada Tahun 2013 IPM Kota Cirebon sebesar 76,98. Dari IPM yang didapat Kota Cirebon

tersebut

menurut

skala

internasional

pencapaian

IPM,

menunjukkan status pembangunan manusia di Kota Cirebon sebagai kategori menengah atas. Secara umum perkembangan IPM Kota Cirebon dan komponennya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


II -7


Tabel 2.5 IPM Kota Cirebon dan Komponennya Tahun 2011 – 2013 No

Indikator

1

Angka Harapan Hidup (AHH)

2

Angka Melek Huruf (AMH)

3

Rata-rata Lama Sekolah

Komponen IPM 2011

2012

2013

68,52

74,73

74,85

97,06

98,13

98,25

9,75

72,67

73,00

4

Indeks Pendidikan

89,64

89,83

5

Daya Beli (ribu)

64,89

66,26

ANGKA IPM

76,42

76,98

Sumber : BPS Kota Cirebon 2013

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. a. Fokus Layanan Urusan Wajib. Layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan yaitu : 1) Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreatifitas serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur.Gambaran umum kondisi daerah


II -8

Pemerintah Kota Cirebon terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :  Angka Partisipasi Sekolah (APS) Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukan seberapa besar anak usia menurut

tingkat

pendidikan

tertentu

berada

dalam

lingkup

pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk berdasarkan

usia

sekolah.

Angka

Partisipasi

Sekolah

dihitung

jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih

menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.Berikut secara lengkap disajikan data mengenai Angka Partisipasi Sekolah di Kota Cirebon per jenjang pendidikan Tahun 2011 – 2013. Tabel 2. 6 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011-2013 Kota Cirebon No. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2. 2.1 2.2

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah murid SD usia 7-12 Tahun Jumlah murid MI usia 7-12 Tahun Jumlah murid SMP usia < 13 Tahun Jumlah murid MTs usia < 13 Tahun Total Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun Angka Partisipasi Sekolah SD/MI SMP/ MTS Jumlah murid SMP usia 13-15 Tahun Jumlah murid MTs usia

2011

Tahun 2012

2013

33.042

33.625

32.690

2.854

3.318

3.632

4.562

5.612

4.806

517

530

669

40.975

43.085

41.797

34.075

NA

38.842

120,25

107,61

13.279

11.949

13.949

1.870

2.238

2.574


II -9


2.3 2.4 2.5

3. 3.1 3.2 3.3

13-15 Tahun Jumlah murid SMA/SMK < 16 Tahun Jumlah murid MA usia < 16 Tahun Total Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun Angka Partisipasi Sekolah SMP/ MTS

4.689

6.014

5.107

360

495

406

20.198

20.696

22.036

16.812

NA

19.724

120,14

SMA/SMK/MA Jumlah murid SMA/SMK usia 1618 Tahun Jumlah murid MA usia 16 – 18 Tahun Total Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA

111,72

16.220

15.245

15.532

1.366

1.507

1.595

17.586 16.680

17.127 NA

19.322

105,43

112,82

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Tahun 2013/Profil Kota Cirebon 2014 (BPS)

Secara umum, angka partisipasi sekolah dibawah nilai 100% kecuali di daerah perkotaan angka partisipasi sekolah bisa > 100%. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang berasal dari luar Kota Cirebon tetapi bersekolah di kota, sementara siswa tersebut masih terdaftar sebagai penduduk luar Kota Cirebon, bukan penduduk kota dimana yang bersangkutan bersekolah.  Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Begitu

pula

ketersediaan

dengan sekolah

jenjang untuk

pendidikan jenjang

menengah,

pendidikan

rasio

menengah

mengalami kenaikan. Pada Tahun 2013 perbandingan ketersediaan sekolah menengah di Kota Cirebon adalah 1 : 107. Angka ini


II -10

Pemerintah Kota Cirebon menunjukan bahwa 1 sekolah SMA/SMK/MA rata-rata menampung 107 penduduk usia 16-18 Tahun. Tabel 2.7 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 20011-2013 Kota Cirebon No.

Jenjang Pendidikan

1. 1.1 1.2

SD/MI Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun Rasio

1.3 2. 2.1 2.2 2.3

SMP/MTS Jumlah gedung sekolah Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun Rasio

2011

Tahun 2012

2013

178

183

183

34.075

NA

38.842

1 : 192

1:34

52

54

56

16.812

NA

19.724

1 : 324

3. 3.1 3.2

1:133

SMA/SMK/MA Jumlah gedung sekolah 47 58 Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 16.680 NA Tahun 3.3 Rasio 1 : 355 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Tahun 2013/ Profil Kota Cirebon 2014 (BPS)

60 19.322 1:107

 Rasio guru/murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio

ini mengindikasikan

ketersediaan

tenaga

pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kota Cirebon per jenjang pendidikan selama kurun waktu Tahun 20011 – 2013.


II -11

Pemerintah Kota Cirebon Tabel 2.8 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 20011-2013 Kota Cirebon No.

Jenjang Pendidikan

Tahun 2012

2011

2013

1. SD/MI 1.1 Jumlah Guru 1.2 Jumlah Murid 1.3 R a s i o

2.081 42.087 1 : 20

2.319 36.322

2.126 42.203 1:20

2. SMP/ MTS 2.1 Jumlah Guru 2.2 Jumlah Murid 2.3 Rasio

1.447 21.029 1 : 15

1.467 16.523

1.414 42.203 1:15

1.966

5.643

17.127

23.193

S 3. SMA/SMK/MA u 3.1 Jumlah guru 1.773 m b 3.2 Jumlah murid 22.651 e r : Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Tahun 2013

 Persentase Kondisi ruang kelas baik. Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Cirebon. Pada Tahun 2013 ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 77 %, SMP/MTs mencapai 88% sedangkan SMA/SMK/MA mencapai 96 %. Berikut adalah gambaran mengenai kondisi ruang kelas baik di Kota Cirebon per jenjang pendidikan selama kurun waktu Tahun 20112013. Tabel 2.9 Kondisi Ruang Kelas Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Cirebon Tahun 2011-2013 No.

Jenjang Pendidikan

1. SD/MI 1.1 Jumlah ruang kelas kondisi baik 1.2 Jumlah ruang kelas kondisi rusak 1.3 Jumlah seluruh ruang kelas 1.4 % ruang kelas kondisi baik

2011

Tahun 2012

871

949

285

285

1.156 75,35

1.234 77


2013 949 283 1.232 77 II -12

Pemerintah Kota Cirebon 1.5 % ruang kelas kondisi rusak 2. SMP/MTs 2.1 Jumlah ruang kelas kondisi baik 2.2 Jumlah ruang kelas kondisi rusak 2.3 Jumlah seluruh ruang kelas 2.4 % ruang kelas kondisi baik 2.5 % ruang kelas kondisi rusak 3. SMA/SMK/MA 3.1 Jumlah ruang kelas kondisi baik 3.2 Jumlah ruang kelas kondisi rusak 3.3 Jumlah seluruh ruang kelas 3.4 % ruang kelas kondisi baik 3.5 % ruang kelas kondisi rusak

24,65

23

23

469

639

607

84

83

83

553 84,81 15,19

722 89 11

690 88 12

580

668

41

30

621 93,40 6,60

698 96 4

668 30 698 96 4

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Tahun 2013. Profil Kota Cirebon 2014 (BPS)

 Persentase siswa jenjang pendidikan usia dini/TK. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.  Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekoah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan bidang pendidikan di suatu daerah. Data yang ada menunjukan bahwa jumlah

siswa

putus

sekolah

di

Kota

Cirebon

mengalami

penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2013 angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,07 % atau menurun sebesar 0,68 % dibandingkan Tahun 2011 sebesar 0,73 %, kecuali pada Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,40 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016

II -13

Pemerintah Kota Cirebon % dibandingkan tahun sebelumnya. Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2013 sebesar 6,22 % atau mengalami kenaikan sebesar 1,54 % dibandingkan dengan Tahun 2011 yang mencapai 4.48 %. Begitu pula untuk jenjang pendidikan

SMA/SMK/MA

setiap

Tahunnya

mengalami

penurunan tetapi di Tahun 2013 mengalami ada kenaikan. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada Tahun 2013

sebesar

39,16

%

atau

kenaikan

sebesar

1,02

%

dibandingkan kondisi Tahun 2011 yang mencapai 38,11 % mengetahui gambaran lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.10 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Cirebon Tahun 2011-2013 Jenjang Pendidikan SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

No. 1. 2. 3.

2011

Tahun 2012

2013

0,73 4,48 38,11

0,33 5,91 37,12

0,07 6,22 39,16

Sumber : Indikator Makro Kota Cirebon Tahun 2009-2013, BPS : 2014.

2) Kesehatan Gambaran umum kondsi daerah terkait dengan urusan kesehatan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :  Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita. Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik,

lingkungan

yang

sehat

dan

aman,

pengembangan

psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan

kognitif

perlindungan

anak.

(daya Strategi

pikir

dan

pelayanan

daya

cipta)

kesehatan

serta dasar

masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu dapat dilakukan di Posyandu.Jumlah Posyandu di Kota Cirebon pada Tahun 2014 sebanyak 330 buah dan jumlah Balita sebanyak


II -14

Pemerintah Kota Cirebon 22.253 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1 : 68. Hal ini berarti bahwa setiap 1 (satu) Posyandu di Kota Cirebon melayani 68 balita.Berikut menggambarkan rasio Posyandu terhadap balita di Kota Cirebon periode Tahun 2012 – 2014. Tabel 2.11 Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Cirebon Tahun 2012 – 2014 No. 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Posyandu Jumlah Balita Rasio

Tahun 2012 2013 325 22.022 1.467

329 21.580 1.490

2014 330 22.253 1.482

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon : 2013.

Sementara itu apabila dilihat dari strata Posyandu, pada Tahun 2012 dari 325 Posyandu yang termasuk Posyandu Pratama sebanyak 9 buah, Madya 78 buah, Purnama 143 buah dan Posyandu Mandiri 71 buah.  Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan penduduk. Berikut gambaran rasio Puskesmas, Balai Pengobatan

dan

Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kota Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2012 – 2014. Tabel 2.12 Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Pembantudi Kota Cirebon Tahun 2012-2014 No. 1. 2. 3. 4.

Uraian Jumlah Puskesmas Jumlah Balai Pengobatan Jumlah Pustu Jumlah 1 s/d 3 Jumlah penduduk Rasio Puskesmas per satuan penduduk Rasio Balai Pengobatan per satuan penduduk

2012

Tahun 2013

2014

22 11

22 13

22 15

15 48 301.720 0,0072

15 50 304.313 0,0072

16 53 315.875 0,0069

0,0036

0,0042

0,0047


II -15


5. 6. 7.

Rasio Pustu per satuan penduduk Rasio Puskesmas, Balai Pengobatan dan Pustu per satuan penduduk Jumlah kecamatan Jumlah kelurahan Rasio Puskesmas per kecamatan.

0,005

0,0049

0,0050

0,0159

0,0164

0,0167

5 22 440

5 22 440

5 22 440

Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2014

 Rasio Dokter per satuan penduduk. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan terpadu, idealnya 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter di Kota Cirebon pada Tahun 2014 sebanyak 224 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 315.875 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 70,91. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kota Cirebon Tahun 2014 adalah 1 : 510,9,

artinya

rata-rata

1

orang

dokter

di

Kota

Cirebon

memberikan layanan kesehatan kepada 510 sampai 511 orang. Tabel berikut menggambarkan rasio dokter per satuan penduduk Kota Cirebon Tahun 2012 – 2014.

Tabel 2.13 Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2012-2014 di Kota Cirebon No. 1. 2. 3. 4.

Uraian Jumlah dokter Jumlah penduduk Rasio dokter per 1.000 penduduk Rasio dokter terhadap penduduk

Tahun 2012 2013

2014

227 301.720 75.2

263 304.313 86.4

224 315.875 70,91

0.075

0.086

0,079

Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2013


II -16

Pemerintah Kota Cirebon  Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk Cakupan status gizi balita di Kota Cirebon pada Tahun 2014 berdasarkan

indeks

BB/U

diketahui

Status

Gizi

sangat

kurang/buruk sebanyak 236 kasus atau 1,06. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2013 dimana status balita gizi buruk sebanyak 225 kasus.Berikut digambarkan kondisi balita status gizi sangat kurang/gizi buruk berdasarkan indeks BB/U di Kota Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2012 – 2014 Tabel 2.14 Persentase Balita Gizi Baik Tahun 2012– 2014 di Kota Cirebon No. 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Jumlah Balita seluruhnya Jumlah Balita gizi kurang Jumlah Balita gizi buruk Persentase balita gizi kurang Persentase balita gizi buruk

2012

Tahun 2013

22022

21580

2216

2278

226

225

10,06

10,32

1,03

1,02

2014 22.253

236

1,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

 Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah kematian ibu di Kota Cirebon pada Tahun 2014 sebanyak 4 orang tidak sama dengan kondisi dari Tahun 2013, namun yang membedakan adalah penyebab kematian ibu. Pada Tahun 2012, kematian ibu disebabkan oleh faktor penyebab langsung, yaitu 1 orang karena eklamsia dan 2 orang mengalami pendarahan karena atonia uteri. Sedangkan pada Tahun 2013 disebabkan karena faktor tidak langsung, dimana 1 orang mengalami hipertensi kronis dan 2 orang karena decomp cordis.


II -17

Pemerintah Kota Cirebon Tabel 2.15 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2010 -2014 di Kota Cirebon No. 1.

Uraian

Tahun 2011 2012

2010

Jumlah kematian ibu

3

3

3

2013

2014

3

4


 Angka Kematian Bayi (AKB) Kematian bayi di Kota Cirebon pada Tahun 2013 sebanyak 39 per 5.416 lahir hidup atau mengalami penurunan sebanyak 13 orang dari Tahun 2010 yang mencapai 52 per 5.520 lahir hidup. Penyebab kematian terbesar disebabkan asfiksia sebanyak 13 bayi, infeksi 24 bayi dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 10 bayi pada Tahun 2011. Berikut digambarkan jumlah kematian bayi di Kota Cirebon periode Tahun 2010 – 2013. Tabel 2.16 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2010 -2013 di Kota Cirebon No.

Uraian

1.

Jumlah kematian bayi

2.

Jumlah lahir hidup

Tahun 2012

2010

2011

2013

52

67

51

39

5.520

5.636

5.504

5.416


3) Kependudukan dan Catatan Sipil. Gambaran

umum

kondisi

daerah

terkait

dengan

urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. a. Pertumbuhan Penduduk. Total jumlah penduduk di Kota Cirebon pada Tahun 2013 adalah 304.313 orang, naik sebanyak 2593 orang dibandingkan Tahun 2012

sebanyak

301.720

orang.


Berikut

digambarkan II -18

Pemerintah Kota Cirebon pertumbuhan penduduk Kota Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2013. Tabel 2.17 Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2009-2013 No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5.

2009 2010 2011 2012 2013

Jenis Kelamin Jumlah Laki dan LakiPerempuan Perempuan laki 148.392 148.600 150.628 151.273 152.573

155.760 147.789 149.806 150.447 151.740

LPP

304.152 296.389 300.434 301.720 304.313

1,72 0,86 1,18 0,42 0,86

Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2013, Hasil Proyeksi angka sementara

4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gambaran

umum

kondisi

daerah

terkait

dengan

urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan, Lembaga Legislatif dan Swasta Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju

kesetaraan

gender perlu diberikan akses seluas-luasnya terhadap kaum perempuan

untuk

lebih

berperan

aktif

di

segala

bidang

kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif kaum perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah/eksekutif, legislatif maupun swasta. Tabel 2.19 Persentase Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintahan, Lembaga Legislatif dan Swasta Tahun 2011-2014 No. 1.

Uraian Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah

Tahun 2011

2012

2013

3.400

3.372

3.287


II -19

Pemerintah Kota Cirebon 2. 3.

4. 5.

Jumlah pekerja perempuan di lembaga legislatif Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta Jumlah 1 s/d 3 Jumlah angkatan kerja perempuan Persentase

3

2

7.894

-

11.297

-

3

109.753 10,29

Sumber : Dinsosnakertrans Kota Cirebon, BK-Diklat Kota Cirebon dan CDA Kota Cirebon : 2013

b. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Jumlah kejadian kekerasan terhadap anak di Kota Cirebon pada Tahun 2014 sebanyak 33 kasus, sama dengan Tahun 2012 sebanyak 33 kasus . Sementara untuk kekerasan terhadap perempuan Tahun 2014 sebanyak 8 kasus, menurun sebanyak 27 kasus dibandingkan Tahun 2012. Kasus kekerasan terhadap anak

tidak

Gambaran

menurun lengkap

dibandingkan

kasus

dengan

kekerasan

Tahun

terhadap

2013.

anak

dan

perempuan di Kota Cirebon dalam kurun waktu 2012 – 2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut. Tabel 2.20 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 20122014 di Kota Cirebon No. 1. 2.

Uraian

2012

Tahun 2013

2014

Kekerasan terhadap anak Kekerasan terhadap perempuan

33

32

33

35

30

8

Jumlah

68

62

41

Sumber : Profil Kota Cirebon Tahun 2014/BPS

5) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. a. Jumlah Peserta Keluarga Berencana Aktif. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016

II -20

Pemerintah Kota Cirebon Peserta KB Aktif adalah peserta KB baru dan peserta KB lama secara terus menerus memakai alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran dan mengakhiri kesuburan. Jumlah peserta KB aktif Tahun 2014 sebanyak 32.571 orang atau 80 % merupakan Persentase peserta KB aktif terhadap total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 40.707 orang, menurun sebanyak 1.045 orang jika dibandingkan Tahun 2012 yang mencapai 33.618 orang. Tabel 2.21 Pencapaian Peserta KB Aktif di Kota Cirebon Tahun 2012–2014 No.

Uraian

1. 2.

Jumlah PUS Jumlah PUS peserta KB Aktif Jumlah PUS tidak ikut KB Rata-rata jumlah anak Per Keluarga

3. 4.

2012

Tahun 2013

2014

43.066

40.446

40.707

33.618

32.185

32.571

9.448

8.261

8136

3.54

3.53

3.53

Sumber : Profil Kota Cirebon 2014/BPS

b. Persentase Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi. Peserta KB baru adalah Pasangan Usia Subur yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk mereka yang pasca

keguguran,

setelah

melahirkan

atau

pasca

istirahat

minimal 3 bulan.Jumlah PUS Tahun 2014 sebanyak 40.707. Cakupan peserta KB baru merupakan Persentase KB baru yang dilayani terhadap seluruh PUS di suatu wilayah kerja tertentu. Cakupan peserta KB baru Tahun 2014 melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 3.560 Capaian target ini diperoleh melalui peningkatan ketrampilan pemberian konseling dengan memperhatikan pola kontrasepsi yang rasional agar klien mampu memilih alat kontrasepsi yang betul-betul efektif dan efisien dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.


II -21

Pemerintah Kota Cirebon 6) Sosial Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Sosial, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. a. Persentase Capaian Kinerja dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berbagai masalah kesejahteraan sosial yang berkembang di masyarakat pada

Tahun 2014 relatif masih cukup besar.

Persentase capaian kinerja dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Capaian Kinerja dan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011-2014 di Kota Cirebon

No.

Uraian

1.

Anak Balita Terlantar a. Jumlah b. Ditangani Anak Terlantar a. Jumlah b. Ditangani Anak Nakal a. Jumlah b. Ditangani Anak Jalanan a. Jumlah b. Ditangani Wanita Rawan Sosek a. Jumlah b. Ditangani Korban tindak kekerasan a. Jumlah b. Ditangani Lanjut usia terlantar a. Jumlah b. Ditangani Penyandang cacat a. Jumlah b. Ditangani Tuna susila

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2011

Tahun 2012 2013

2014

227 6

221 -

265 -

473 4

1.709 50

1.659 -

1.000 140

1.067 1.067

46 2

44 -

12 -

30 30

187 90

149 149

189 172

250 250

4.916 50

4.866 -

3.536 270

8.079 -

128 16

112 -

50 25

87 -

964 10

954 -

249 169

4.199

704 11

693 10

384 162

1.090 42


II -22


10. 11. 12.

13.

14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

a. Jumlah b. Ditangani Pengemis a. Jumlah b. Ditangani Gelandangan a. Jumlah b. Ditangani Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan a. Jumlah b. Ditangani Korban penyalahgunaan Narkoba (NAPZA) a. Jumlah b. Ditangani Keluarga fakir miskin a. Jumlah b. Ditangani Rumah tidak layak huni a. Jumlah b. Ditangani Keluarga bermasalah sosial psikologis a. Jumlah b. Ditangani Komunitas adat terpencil a. Jumlah b. Ditangani Korban bencana alam a. Jumlah b. Ditangani Pekerja imigran terlantar a. Jumlah b. Ditangani Penyandang HIV/AIDs a. Jumlah b. Ditangani Keluarga rentan a. Jumlah b. Ditangani

32 30

36 34

38 -

18 14

28 27

30 25

21 -

26 -

14 10

8 7

45 -

42 18

18 -

19 -

19 -

35 -

179 20

159 -

159 62

165 6

66.636 66.636

66.636 66.636

66328 26.090

66.328 -

15.980 511

15.469 533

-

-

118 -

118 -

118 -

42 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 162

514 -

517 517

658 658

-

-

-

-

Sumber data : Profil Kota Cirebon 2014/BPS

b. Tempat Ibadah. Jumlah mesjid di Kota Cirebon pada Tahun 2013 sebanyak 267 buah, meningkat sebanyak 3 buah dibandingkan Tahun 2012 sebanyak 264 buah. Sementara itu, jumlah gereja pada Tahun 2013

sebanyak

22

buah

meningkat


sebanyak

2

buah

II -23

Pemerintah Kota Cirebon dibandingkan Tahun 2012 sebanyak 20 buah dan jumlah vihara pada Tahun 2013 sebanyak 5 buah meningkat sebanyak 1 buah dibandingkan Tahun 2012 sebanyak 4 buah. Tabel 2. 23 Tempat Ibadah di Kota Cirebon Tahun 2010-2013 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Bangunan Tempat Ibadah Mesjid Gereja Pura Vihara Kelenteng

Tahun 2010

2011

2012

2013

213 26 1 4 1

234 28 1 4 1

264 20 1 4 1

267 22 1 5 1

Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2013/profil kota cirebon 2014/BPS

7) Investasi Berikut ini disajikan jumlah Investor PMDN maupun PMA yang ada di Kota Cirebon perkembangan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 sebagai berikut: a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Hasil

analisis

jumlah

investor

PMDN/PMA

di

provinsi

dan

kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.24 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009 -2012 Kota Cirebon Tahun

2009 2010 2011 2012

Uraian

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

Investor Investor Investor Investor

PMDN

PMA

Total

Kenaikan (%)

1.112 1.112 1.112 1.112

10 10 10 10

1.122 1.122 1.122 1.122

3 0 3 0

Sumber Data: BPMPP Kota Cirebon dan Dinsosnakertran Kota Cirebon diolah.

Perkembangan

investor

melihat

kepada

perusahaan

berskala

nasional termasuk seluruh perusahaan yang ada perlu didata dan dihitung sebagai bagian penanaman modal dalam negeri. Jumlah


II -24

Pemerintah Kota Cirebon investor sejak Tahun 2009 s/d 2012 menunjukan perkembangan atau peningkatan jumlah dari 1.039 menjadi 1.122. Rata-rata kenaikan sebesar 3,5 % setiap tahun. Kondisi investor perlu disediakan ruang berusaha yang nyaman dan peningkatan fasilitas Kota yang memadai, antara lain melalui penataan tata ruang kota yang baik, hal ini akan meningkatkan kepercayaan pengusaha yang mau menginvestasikan modalnya di Kota Cirebon. b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Hasil investasi PMDN/PMA Kota Cirebon dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.25 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2010-2013 Kota Cirebon No

Tahun

1. 2. 3. 4.

2013 2012 2011 2010

Jenis Penanam Modal PMDN PMA 543.198.000.000 775.380.480.000 243.198.000.000 745.380.480.000 261.198.000.000 727.380.480.000 40.125.000.000 4.250.000.000

Sumber : Preofil Kota Cirebon Tahun 2014/BPS

8) Ketenagakerjaan. Gambaran

umum

kondisi

daerah

terkait

dengan

urusan

ketenagakerjaan dapat digambarkan melalui perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai berikut : Tabel 2.27 Tingkat Patisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2012-2014 Kota Cirebon Tahun 2014 Kecamatan Harjamukti Lemahwungkuk Pekalipan Kesambi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) LakiLaki-laki Perempuan laki+Permpuan 78,66 46,68 62,42 86,68 53,66 70,69 85,53 54,89 70,26 77,95 46,84 62,52


II -25

Pemerintah Kota Cirebon Kejaksan Kota Cirebon Tahun 2013 Kecamatan Harjamukti Lemahwungkuk Pekalipan Kesambi Kejaksan Kota Cirebon

79,08 81,72

51,26 48,43

64,02 64,94

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) LakiLaki-laki Perempuan laki+Permpuan 97,35 43,67 61,25 87,44 50,20 69,36 86,28 51,35 68,94 78,64 43,82 61,35 79,78 47,95 62,82 82,44 45,31 63,72

Tahun 2012 Kecamatan Harjamukti Lemahwungkuk Pekalipan Kesambi Kejaksan Kota Cirebon

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) LakiLaki-laki Perempuan laki+Permpuan 75,38 40,37 57,34 83,06 46,41 64,93 81,96 47,47 64,54 74,70 40,51 57,43 75,78 44,33 58,81 77,36 42,76 59,65

Sumber : BPS Kota Cirebon/ Profil Kota Cirebon Tahun 2014

9) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. a. Rasio Jumlah LINMAS per satuan penduduk. Jumlah Linmas di Kota Cirebon pada Tahun 2010 sebanyak 1.264 orang dengan jumlah penduduk 296.389, sehingga rasio jumlah Linmas terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 234,48 artinya bahwa setiap 1 orang anggota Linmas di Kota Cirebon memiliki tugas dan tanggungjawab memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 234 sampai 235 orang. Apabila dibandingkan dengan kelurahan yang ada, maka diketahui bahwa pada Tahun 2010 di Kota Cirebon rata-rata per kelurahan memiliki 57 sampai 58 anggota satuan Linmas.


II -26

Pemerintah Kota Cirebon Tabel 2.28 Jumlah Anggota Linmas Tahun 2009 dan 2010 di Kota Cirebon No.

Uraian

1. 2. 3. 4.

Jumlah Linmas Jumlah penduduk Jumlah Kelurahan Rasio anggota Linmas terhadap jumlah penduduk Rasio anggota Linmas per kelurahan

5.

Tahun 2013 1329 304.313 22 1: 240,63

22 1: 234,48

1 : 57,45

1: 57,45

2014 1464

Kesbangpol dan Poldagri Tahun 2014

10) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : a. Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan sosial dasar, yaitu layanan pendidikan, layanan kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan data PSED Tahun 2010, jumlah rumah tangga miskin di Kota Cirebon sebanyak 17.903 Rumah Tangga. Tabel 2.29 Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kelurahan di Kota Cirebon Berdasarkan PSED Tahun 2010 Kode

3274010001 3274010002 3274010003 3274010004 3274010005

Nama Kelurahan

ARGASUNYA KALIJAGA HARJAMUKTI KECAPI LARANGAN

Mendekati Miskin

198 417 619 303 178


Miskin

814 944 477 459 36

Sangat Miskin

234 136 39 34 2

Jumlah

1.246 1.497 1.135 796 216 II -27

Pemerintah Kota Cirebon 3274020001 3274020002 3274020003 3274020004 3274030001 3274030002 3274030003 3274030004 3274040001 3274040002 3274040003 3274040004 3274040005 3274050001 3274050002 3274050003 3274050004 Total

PEGAMBIRAN KESEPUHAN LEMAHWUNGKUK PANJUNAN JAGASATRU PULASAREN PEKALIPAN PEKALANGAN KARYAMULYA SUNYARAGI DRAJAT KESAMBI PEKIRINGAN KEJAKSAN KEBONBARU SUKAPURA KESENDEN

731 662 161 247 421 362 242 320 143 459 537 292 304 340 240 218 338 7.732

1.013 691 406 343 394 188 201 391 242 456 254 214 142 190 199 994 349 9.394

53 46 49 7 4 0 4 39 7 39 6 5 4 2 3 49 12 744

1.797 1.399 616 597 819 550 447 750 392 954 797 511 450 532 442 1.261 699 17.903

dengan

urusan

Sumber : Hasil Pendataan PSED, 2010.data terbaru belum ada

11) Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Gambaran

umum

kondisi

daerah

terkait

pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut : a. Jumlah LSM yang Aktif. Besarnya jumlah LSM yang aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mewujudkan partisipasi masyarakat

dalam

meningkatkan Disamping

itu,

taraf

pembangunan hidup

banyaknya

dan

daerah

sebagai

kesejahteraan

jumlah

LSM

juga

upaya

masyarakat. menunjukan

ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.Jumlah LSM yang terdaftar

di

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Cirebon dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 jumlahnya tetap yaitu sebanyak 78 LSM, sementara jumlah Ormas mengalami kenaikan dari 111 pada Tahun 2008 menjadi 196 ormas pada Tahun 2012. LSM dan Ormas tersebut diantaranya bergerak dalam berbagai bidang kegiatan seperti bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Tabel berikut menggambarkan jumlah


II -28

Pemerintah Kota Cirebon LSM/Yayasan dan Ormas di Kota Cirebon selama kurun waktu Tahun 2011 – 2014. Tabel 2.30 Jumlah LSM/Yayasan dan Ormas Tahun 2011-2014 Kota Cirebon No.

Tahun

LSM/Yayasan

Ormas

Jumah

2. 3. 4. 5.

2011 2012 2013 2014

78 78

196 196

274 274

Sumber : Kantor Kesbangpol dan Poldagri Tahun 2014

12) Kearsipan. Gambaran kondisi umum daerah terkait urusan kearsipan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. a. Pengelolaan Arsip Secara Baku. Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang yang keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan

peristiwa/kejadian/kronologis

penyelenggaraan

pemerintahan, oleh karena itu memerlukan pengelolaan secara baku. Berdasarkan data dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cirebon. 13) Perpustakaan. Gambaran

umum

kondisi

daerah

terkait

dengan

urusan

perpustakaan, salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut. a. Jumlah Perpustakaan. Banyaknya kapasitas

jumlah yang

perpustakaan

dimiliki

oleh

dapat

pemerintah

menggambarkan daerah

untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selama kurun waktu Tahun 2010 – 2013, Kota Cirebon hanya memiliki 1 (satu) buah perpustakaan milik pemerintah daerah, namun


II -29

Pemerintah Kota Cirebon jumlah

perpustakaan

lain

Perpustakaan

Perguruan

Perpustakaan

Khusus

seperti Tinggi,

serta

perpustakaan

sekolah,

Perpustakaan

pondok

Sekolah,

pesantren

maupun

perpustakaan dinas/badan/kantor cukup banyak yaitu pada Tahun 2013 berjumlah 316 perpustakaan. Tabel 2.32 Jumlah Perpustakaan di Kota Cirebon Tahun 2011-2013 No. 1. 2.

3.

Uraian Jumlah perpustakaan milik Pemda Jumlah perpustakaan milik non Pemda (Sekolah,perguruan Tinggi, Khusus, pontren, skpd) Total perpustakaan

2010

Tahun 2011 2012

2013

1

1

1

1

316

316

316

316

317

317

317

317

Sumber : Bapusipda Kota Cirebon Tahun 2014

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan. Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan yang juga menggambarkan tingginya budaya baca masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah Kota Cirebon pada Tahun 2013 sebanyak 33.313 orang menurun dari Tahun 2011 yang berjumlah 45.846 orang. Namun pada Tahun 2011 jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah mengalami Kenaikan dari Tahun 2010 sebanyak 40.277 orang dan pada Tahun 2011 menjadi 45.846 orang . Tabel2.33 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Cirebon Tahun 2010-2013 No.

Uraian

1.

Jumlah pengunjung perpustakaan milik

2010

Tahun 2011 2012

2013

40.277 45.846 39.641 33.313


II -30


2. 3.

Pemda Jumlah pengunjung perpustakaan milik non Pemda Jumlah total pengunjung

2.578

2.663

2.779

2.854

42.855 48.509 42.420 36.167

Sumber : Bapusipda Kota Cirebon Tahun 2014.

c. Jumlah Ketersediaan Buku Pada Perpustakaan Ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada pengguna perpustakaan. Pada Tahun 2013 jumlah buku yang tersedia di perpustakaan milik Pemerintah Kota Cirebon sebanyak 38.746 buah dengan total judul buku sebanyak 19.566 judul dengan rata-rata jumlah buku per judul sebanyak 2 buku sampai 3 buku. Tabel 2.34 Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan Daerah Kota Cirebon Tahun 2010-2013 No.

Uraian

2010

Tahun 2011 2012

2013

1.

Jumlah judul buku

18.113 19.060 19.566 19.566

2.

Jumlah total buku

35.868 37.744 38.746 38.746

3.

Rata-rata jumlah judul

2,2

2,2

2,3

2,3

buku Sumber : Bapusipda Kota Cirebon Tahun 2014.

d. Jumlah Kendaraan Perpustakaan. Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses bahan pustaka yang ada di perpustakaan milik pemerintah Kota Cirebon, saat ini pemerintah Kota Cirebon telah menyediakan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 2 Unit dan Roda 2 (dua) sebanyak 2 Unit yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling, namun jumlahnya sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 tidak ada penambahan.


II -31

Pemerintah Kota Cirebon Tabel 2.35 Jumlah Kendaraan Perpustakaan di Kota Cirebon Tahun 2010–2013 No.

Uraian 2010

1. 2.

Jumlah mobil unit perpustakaan keliling (roda 4) Jumlah kendaraan roda 2 (motor pintar)

Tahun 2011 2012

2013

2

2

2

2

2

2

2

2

Sumber : Bapusipda Kota Cirebon Tahun 2014

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan

tingkat

kesejahteraan

yang

tinggi

dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari : a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut: 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita), hasil analisis konsumsi RT perkapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2.36 Angka Konsumsi Rumah Tangga (RT) Tahun 2008-2012 Kota Cirebon No

Uraian

1. Rata-Rata Total Pengeluaran RT

2009

2010

2011

2012

548.440

653.360

666.038

714.657


II -32

Pemerintah Kota Cirebon per Bulan 2. Jumlah RT

72.346

72.346

72.346

72.375

3. Total Konsumsi 39.677.440.240 47.267.982.560 48.185.185148 51.723.300.375 (Rp) Kanaikan (%)

45

19

2

7

Sumber: Data BPS diolah.

Angka konsumsi rata-rata Rumah Tangga baik untuk makanan maupun non makanan, sesuai tabel diatas mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2009, yaitu kenaikan sebesar 45 % dari Tahun

sebelumnya.

Kondisi

peningkatan

konsumsi

ini

terus

meningkat pada Tahun 2010 sebesar 10 %, sedang pada Tahun 2011 dan 2012 kenaikan hanya sebesar 2 % dan 7 %. Kenaikan nilai konsumsi ini seiring dengan perubahan kondisi perekonomian yang menghendaki pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tabel 2.37 Angka Konsumsi Makanan Rumah Tangga Tahun 2008-2012 Kota Cirebon No

Uraian

1. Rata-Rata Total Pengeluaran untuk Makanan RT per Bulan 2. Jumlah RT 3. Total Konsumsi (Rp)

2009

2010

2011

2012

214.497

300.404

320.346

324.322

72.346

72.346

72.346

72.375

15.517.999.962 21.733.027.784 23.175.751.716 23.472.804.750

Kanaikan (%) 27

40

7

1


Angka konsumsi rata-rata Rumah Tangga untuk makanan, sesuai tabel diatas mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2010, yaitu kenaikan sebesar 40 % dari Tahun sebelumnya. Kondisi


II -33

Pemerintah Kota Cirebon peningkatan konsumsi ini terus meningkat pada Tahun 2011 sebesar 7 %, sedang pada Tahun 2012 kenaikan hanya sebesar 1 %. Kenaikan nilai konsumsi untuk makanan meningkat tajam sesuai perubahan kondisi perekonomian yang berbanding juga dengan pertumbuhan

penduduk

dan

ketersediaan

pangan,

sehingga

menghendaki pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan makanan. Tabel 2.38 Angka Konsumsi Non Makanan Rumah Tangga Tahun 2009-2012 Kota Cirebon No

Uraian

1. Rata-Rata Total Pengeluaran Non Makanan RT per Bulan 2. Jumlah RT 3. Total Konsumsi (Rp)

2009

2010

2011

2012

333.943

352.956

345693

390335

72.346

72.346

72.346

72.375

24.159.440.278 25.534.954.776 25.009.505.778 28.250.495.625

Kanaikan (%)

60

6

-2

13


Angka konsumsi rata-rata Rumah Tangga untuk non makanan, sesuai tabel diatas mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2009, yaitu kenaikan sebesar 60 % dari tahun sebelumnya. Kondisi peningkatan konsumsi ini terus meningkat pada Tahun 2011 sebesar 7 %, sedang pada Tahun 2012 kenaikan hanya sebesar 1 %. Kenaikan nilai konsumsi untuk makanan meningkat tajam sesuai perubahan

kondisi

perekonomian

yang

berbanding

juga

denganpertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan, sehingga menghendaki pengeluaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan makanan.


II -34


2) Fokus Iklim Berinvestasi. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Dalam kesempatan ini dapat disajikan data angka kriminalitas

dan

jumlah

demo,

dimana

secara

praktis

dapat

menggambarkan iklim ketenangan lingkungan untuk berinvestasi. a. Angka kriminalitas. Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut : Tabel 2.39 Angka Kriminalitasdi Kota Cirebon 2009-2012 No

Jenis Kriminal

1. Jumlah kasus narkoba

2009

2010

2011

2012

42

0

24

23

2.

Jumlah kasus pembunuhan

0

2

0

0

3.

Jumlah kejahatan seksual

9

30

27

16

4.

Jumlah kasus penganiayaan

68

46

17

85

5. Jumlah kasus pencurian

217

193

95

383

6. Jumlah kasus penipuan

109

127

111

148

2

0

0

1

593

711

598

811

7.

Jumlah kasus pemalsuan uang

8.

Jumlah tindak kriminal selama 1 Tahun

9. Jumlah penduduk 10.

Angka kriminalitas (8)/(9)

280.770 286.718 323.486 337.625 21%

25%

18%

24%

Sumber Data: Kesbangpol Kota Cirebon danPolresta Cirebon Kota diolah.


II -35


b. Jumlah Demonstrasi. Untuk menghitung jumlah demontrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut : Tabel 2.40 Jumlah Demo di Kota Cirebon 2008-2012 No 1

Uraian Jumlah unjuk rasa

2009

2010

2011

2012

71

78

87

94

Sumber Data: Kesbangpol Kota Cirebon dan Polresta Cirebon Kota diolah.

Angka demonstrasi sepanjang Tahun 2009 sampai 2012 menunjukan angka terendah 71 demo yaitu Tahun 2009, dan angka tertinggi 94 demo yaitu Tahun 2012. Angka demo ini apabila dikaitkan dengan jadwal pemilihan Presiden tidak terlihat adanya kaitan yang kuat dan berpengaruh

langsung.

Pada

Tahun

2012

terjadi

peningkatan

signifikan yaitu 94 demo, yang mana pada Tahun 2012 ini juga dipicu oleh kondisi sulit perekonomian diantaranya adanya kebijakan kenaikan tarif dasar listrik/TDL, dan kenaikan harga BBM, serta naiknya harga bahan makanan.

2.1.5. Kota Cirebon Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Cirebon dalam penataan ruang nasional yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu Ciayumajakuning (Cirebon – Indramayu – Majalengka – Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan Penetapan Kota Cirebon sebagai PKN berdasarkan karakteristik wilayah yang merupakan:


II -36

Pemerintah Kota Cirebon 1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional. 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau 3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Penetapan Kota Cirebon sebagai PKN dipertegas juga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2039. Fokus pengembangan Kota

Cirebon

sebagai

bagian

dari

Wilayah

Pengembangan

(WP)

Ciayumajakuning diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan sarana dan

prasarana

(hinterland),

yang

serta

terintegrasi

menjadi

dengan

simpul

utama

wilayah

pengaruhnya

pelayanan

jasa

dan

perdagangan, dan industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan realisasi RPJMD Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil evaluasi atas kebijakan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan hasil pelaksanaan pembangunan. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan menggunakan : a. Melakukan

perbandingan

diperbandingkan

adalah

antar

dokumen,

dokumen

dalam

rencana

hal ini

dengan

yang

dokumen

penganggaran (RKPD TA. 2014 dengan APBD TA. 2014). Adapun perbandingan antara dokumen KUA PPAS TA. 2014 dengan APBD TA. 2014 dapat mengambil hasil perbandingan RKPD dengan APBD mengingat isi materi KUA PPAS TA. 2014 sama dengan RKPD TA. 2014. b. Identifikasi Realisasi Target Capaian TA. 2014 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD TA. 2008 – 2013 untuk capaian Tahun 2014. c. Identifikasi kendala permasalahan yang muncul dari laporan evaluasi akhir tahun dari seluruh SKPD.


II -37


2.2.1 Evaluasi

Kebijakan

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD) Tahun Anggaran 2014. Sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran yang kemudian menjadi acuan penyusunan APBD. Ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh Karena itu dalam bagian ini akan dievaluasi sejauhmana konsistensi perencanaan diterapkan dalam penganggaran. Dari segi waktu, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Tanggal 24 Mei 2013. Penyelesaian dokumen rencana telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Adapun Dokumen KUA PPAS Tahun 2014 ditetapkan pada 31 Juli 2013 melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor : 903/BA.11-BAPPEDA/2013 dan Nomor : 903/BA.34-BAPPEDA/2013 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 serta Nomor : 903/BA.12-BAPPEDA/2013 dan Nomor : 903/BA.35-DPRD/2013 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2014. Sementara dokumen APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Penjabarannya melalui Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013. Dari segi waktu hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah dalam Pasal 53 ayat (2) bahwa “Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016

II -38

Pemerintah Kota Cirebon APBD

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan

selambat-

lambatnya tanggal 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya”. Perbandingan dokumen APBD dan RKPD/PPAS dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kesesuaian RKPD yang kemudian dituangkan dalam KUA PPAS ini, diterapkan dalam Dokumen APBD. Perbandingan antara RKPD Tahun 2014 dan APBD Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.41 Perbandingan Antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2014 NO

URUSAN / SKPD

JML KEG. DI APBD YANG SESUAI KUA PPAS

JUMLAH TOTAL KEG. DI APBD

TINGKAT KESESUAIAN (%)

TINGKAT PENYIMPANGAN (%)

1

2

3

4

5= {(3)/(4)} X100%

6 = 100% - (5)

PENDIDIKAN Dinas Pendidikan

67

130

51,54%

48,46%

KESEHATAN Dinas Kesehatan RSUD Gnung Jati

58 2

72 5

80,56% 40,00%

19,44% 60,00%

16

54

30%

70,37%

0 0 0 0 0 0

1 2 1 2 3 1

0% 0% 0% 0% 0% 0%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

1

0%

100,00%

0

2

0%

100,00%

2

7

28,57%

71,43%

Dinas Kebersihan dan Pertamanan. PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

19

21

90,48%

9,52%

1

3

33,33%

66,67%

Badan Perenca-naan Pembangunan.

0

1

0%

100,00%

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan. Kec. Kejaksan.

48 1

53 1

90,57% 100,00%

9,43% 0,00%

Urusan Wajib 1.01 1.02

1.03

PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Kelurahan Kejaksan Kelurahan Kesenden Kelurahan Sukapura Kelurahan Pekiringan Kelurahan Lemahwungkuk

Kelurahan Panjunan Kelurahan Pekalipan Kelurahan Pekalangan 1.04

1.05

1.06

PERUMAHAN Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral.


II -39


NO

URUSAN / SKPD


1

2

3

4

Kec. Pekalipan.

1

1

5= {(3)/(4)} X100% 100,00%

Kec. Kesambi. Kec. Lemahwungkuk. Kec. Harjamukti.

1 1 1

1 1 2

100,00% 100,00% 50,00%

0,00% 0,00% 50,00%

PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

34

50

68,00%

32,00%

LINGKUNGAN HIDUP Kantor Lingkungan Hidup. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

19 6

36 10

53% 60%

47,22% 40,00%

PERTANAHAN Dinas Pendidikan Sekretariat Daerah

0 1

1 1

0% 100%

100,00% 0,00%

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan & Catatan Sipil.

21

43

48,84%

51,16%

0 0 0 2

1 1 1 5

0,00% 0,00% 0,00% 40,00%

100,00% 100,00% 100,00% 60,00%

3

5

60,00%

40,00%

23

33

69,70%

30,30%

3

8

37,50%

62,50%

6

8

75,00%

25,00%

27

39

69,23%

30,77%

23

24

95,83%

4,17%

0

1

0,00%

100,00%

1.07

1.08

1.09

1.10 1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK.



TINGKAT PENYIMPANGAN (%) 6 = 100% - (5) 0,00%

DAN

Kecamatan Kesambi Kelurahan Karyamulya Kelurahan Kecapi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. KELUARGA BEREN-CANA DAN KELUARGA SEJAHTERA. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. SOSIAL Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

KETENAGAKERJAAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi KOPERASI DAN UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. PENANAMAN MODAL Badan Penanaman Modal dan Perijinan. KEBUDAYAAN Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Kelurahan Kejaksan KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


II -40


NO

URUSAN / SKPD


1

2

3

4

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Kelurahan Harjamukti

5

7

5= {(3)/(4)} X100% 71,43%

0

1

0,00%

100,00%

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas.

21

30

70,00%

30,00%

Satuan Polisi Pamong Praja. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

24 0

28 1

85,71% 0,00%

14,29% 100,00%

27 79 33 41

37 107 37 42

72,97% 73,83% 89,19% 97,62%

27,03% 26,17% 10,81% 2,38%

0

1

0,00%

100,00%

17 22 19 19 20 52

20 28 21 22 25 63

85,00% 78,57% 90,48% 86,36% 80,00% 82,54%

15,00% 21,43% 9,52% 13,64% 20,00% 17,46%

Kelurahan Kejaksan Kelurahan Kebonbaru Kelurahan Kesenden Kelurahan Sukapura Kelurahan Kesambi Kelurahan Sunyaragi

15 18 21 17 20 15

19 22 22 19 21 21

78,95% 81,82% 95,45% 89,47% 95,24% 71,43%

21,05% 18,18% 4,55% 10,53% 4,76% 28,57%

Kelurahan Drajat Kelurahan Pekiringan Kelurahan Karyamulya Kelurahan lemahwungkuk Kelurahan Panjunan Kelurahan Kasepuhan Kelurahan Pegambiran Kelurahan Pekalipan Kelurahan Pekalangan Kelurahan Jagasatru Kelurahan Pulasaren Kelurahan harjamukti Kelurahan Argasunya Kelurahan Kalijaga

16 20 10 13 16 22 16 20 21 18 17 18 19 21

17 22 12 16 17 24 21 23 23 19 20 19 21 22

94,12% 90,91% 83,33% 81,25% 94,12% 91,67% 76,19% 86,96% 91,30% 94,74% 85,00% 94,74% 90,48% 95,45%

5,88% 9,09% 16,67% 18,75% 5,88% 8,33% 23,81% 13,04% 8,70% 5,26% 15,00% 5,26% 9,52% 4,55%

1.19

1.20

KESATUAN BANGSA DALAM NEGERI.

DAN




POLITIK

OTDA, PEMERINTA-HAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. Inspektorat Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kecamatan Kejaksan Kecamatan Pekalipan Kecamatan Kesambi Kecamatan Lemahwungkuk Kecamatan Harjamukti Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah


II -41


NO

URUSAN / SKPD


1

2

3

4

Kelurahan Kecapi

16

17

5= {(3)/(4)} X100% 94,12%

Kelurahan Larangan Kantor Penanggulangan Bencana daerah dan Pemadam Kebakaran

20 18

21 26

95,24% 69,23%

4,76% 30,77%

22

33

66,67%

33,33%

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kec. Kejaksan Kec. Pekalipn Kec. Kesambi Kec. Lemahwungkuk Kec. Harjamukti Kelurahan Kejaksan Kelurahan kebonbaru Kelurahan Kesenden Kelurahan Sukapura Kelurahan kesambi Kelurahan Sunyaragi Kelurahan Drajat Kelurahan Pekiringan Kelurahan Karyamulya Kelurahan Lemahwungkuk Kelurahan Panjunan Kelurahan Kasepuhan Kelurahan Pegambiran

26

38

68,42%

31,58%

0 1 2 2 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

3 6 7 6 2 6 10 3 4 6 7 4 8 6 5 4 3 5

0,00% 16,67% 28,57% 33,33% 0,00% 0,00% 20,00% 33,33% 50,00% 33,33% 28,57% 50,00% 25,00% 33,33% 20,00% 25,00% 33,33% 40,00%

100,00% 83,33% 71,43% 66,67% 100,00% 100,00% 80,00% 66,67% 50,00% 66,67% 71,43% 50,00% 75,00% 66,67% 80,00% 75,00% 66,67% 60,00%

Kelurahan Pekalipan

1

5

20,00%

80,00%

Kelurahan Pekalangan Kelurahan Jagasatru Kelurahan Pulasaren Kelurahan Harjamukti Kelurahan Argasunya Kelurahan Kalijaga

2 3 2 2 1 2

6 5 5 5 5 7

33,33% 60,00% 40,00% 40,00% 20,00% 28,57%

66,67% 40,00% 60,00% 60,00% 80,00% 71,43%

Kelurahan Kecapi Kelurahan Larangan STATISTIK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. KEARSIPAN Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Perhubungan dan Infokom. Sekretariat Daerah

1 2

5 3

20,00% 66,67%

80,00% 33,33%

5

5

100,00%

0,00%

32

39

82,05%

17,95%

7

11

0

1

63,64% 0,00%

36,36% 100,00%

1.21 1.22

1.23

1.24

1.25

KETAHANAN PANGAN Kantor Ketahanan Pangan. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.





II -42


NO

URUSAN / SKPD


1

2

3

4

5= {(3)/(4)} X100%

6 = 100% - (5)

0

0

-

-

1305

1831

71,27%

28,73%

25

43

58,14%

41,86%

0

1

0,00%

100,00%

0

0

-

-

PARIWISATA Dinas Pemuda, Olah-raga, Kebudayaan dan pariwisata.

3

4

75,00%

25,00%

KELAUTAN, PERIKANAN & PETERNAKAN Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian.

0

11

0,00%

100,00%

PERDAGANGAN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah.

26

31

83,87%

16,13%

INDUSTRI Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah.

3

5

60,00%

40,00%

0

0

-

-

JUMLAH B

57

95

60,00%

40,00%

Rata-rata

1362

1926

70,72%

29,28%

1.26

JUMLAH A

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08


TINGKAT PENYIMPANGAN (%)

PERPUSTAKAAN Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

2.01


URUSAN PILIHAN PERTANIAN Dinas Kelautan, Peri-kanan, Peternakan dan Pertanian. KEHUTANAN Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETRANSMIGRASIAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2014 2.2.2.1

Target dan Realisasi Keuangan Daerah

Target

dan

realisasi

belanja

daerah

Kota

Cirebon

dapat

disampaikan secara garis besar sebagai berikut: Realisasi belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2014 mencapai Rp1.194.448.622.457,00 atau 87,84

%

dari

jumlah

belanja

yang


ditetapkan

sebesar

II -43

Pemerintah Kota Cirebon Rp1.359.770.980.274,00. Dari realisasi ini terlihat target yang tidak dapat dicapai adalah sebesar Rp165.322.357.817,00 atau 12,60 %. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari kelompok

Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Target dan realisasi Belanja Daerah secara rinci dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 No

Uraian

% Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Kontribusi

Realisasi

668.295.335.008,00

591.328.067.156,00 88,48

49,51

610.512.013.522,00

539.865.445.101,00 88,43

45,20

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

-

-

-

0,00

3

Belanja Subsidi

-

-

-

0,00

4

Belanja Hibah

43.964.407.112,00

41.812.871.618,00 95,11

3,50

5

Belanja Bantuan Sosial

12.337.400.000,00

9.259.782.429,00 75,05

0,78

6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa

7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

575.544.374,00

360.914.508,00 62,71

0,03

8

Belanja tidak teruga

905.970.000,00

29.053.500,00 3,21

0,002

9

Lain-lain

BELANJA LANGSUNG

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

691.475.645.266,00

603.120.555.301,00 87,22

50,49

65.793.905.735,00

59.373.163.943,00 90,24

4,97

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

352.740.173.474,00

308.513.793.722,00 87,46

25,83

3

Belanja Modal

272.941.566.057,00

235.233.597.636,00 86,18

19,69

1.359.770.980.274,00 1.194.448.622.457,00 87,84

100,00

JUMLAH BELANJA


II -44

Pemerintah Kota Cirebon Grafik 2.2 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Belanja

Kontribusi Realisasi belanja berdasarkan jenis belanja daerah terhadap total realisasi belanja daerah Tahun anggaran 2014, terlihat sebesar 50,17%

realisasi belanja bersumber dari belanja pegawai,

berikutnya sebesar 25,83% realisasi dari belanja barang dan jasa dan sebesar 19,69% realisasi belanja modal. Sementara untuk realisasi belanja hibah dan bantuan sosial masing-masing sebesar 3,50% dan 0,78%.

Sedangkan

untuk

belanja

bantuan

keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar 0,03% dan sisanya untuk belanja tak terduga sebesar 0,002%. 2.2.2.1.1

Belanja Tidak Langsung

Dalam perhitungan realisasi belanja tidak langsung Tahun 2014 sebesar Rp591.328.067.156.00 atau 88,48 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp668.295.335.008,00. Realisasi kelompok belanja tidak langsung tersebut terdiri dari jenis belanja sebagai berikut : -

Belanja Pegawai realisasinya mencapai Rp539.865.445.101.00 atau 88,43 %;


II -45

Pemerintah Kota Cirebon Belanja Hibah realisasinya mencapai Rp41.812.871.618,00 atau 95,11

-

%; Belanja Bantuan Sosial realisasinya mencapai Rp9.259.782.429,00

-

atau 75,05 %. Belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota

-

dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik realisasinya mencapai Rp360.914.508,00 atau 62,71 %. Belanja Tidak Terduga realisasinya mencapai Rp29.053.500,00 atau

-

0,002 %. Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung per jenis dan obyek belanja Tahun Anggaran 2014 digambarkan pada tabel II.8 Tabel 2.43 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 Tahun Anggaran 2014 No

Uraian Anggaran

1

Belanja Pegawai

2

%

Kontribusi

88,43

45,20

Realisasi

610.512.013.522,00

539.865.445.101,00

Belanja Bunga

-

-

-

0,00

3

Belanja Subsidi

-

-

-

0,00

4

Belanja Hibah

43.964.407.112,00

41.812.871.618,00

95,11

3,50

5

Belanja Bantuan Sosial

12.337.400.000,00

9.259.782.429,00

75,05

0,78

6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa

-

-

-

0,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

575.544.374,00

360.914.508,00

62,71

0,03

8

Belanja tidak teruga

905.970.000,00

29.053.500,00

3,21

0,002

9

Lain-lain

-

-

-

0,00

668.295.335.008,00

591.328.067.156,00

88,48

49,51

7

JUMLAH


II -46

Pemerintah Kota Cirebon 2.2.2.1.2

Belanja Langsung

Dalam perhitungan realisasi APBD Tahun Anggaran 2014, realisasi Belanja Langsung sebesar Rp603.120.555.301,00 atau 87,22 % dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp691.475.645.266. Realisasi kelompok belanja langsung tersebut terdiri dari jenis belanja sebagai berikut : - Belanja Pegawai realisasinya mencapai Rp59.373.163.943,00 atau 90,24% (%); - Belanja Barang dan Jasa realisasinya mencapai Rp308.513.793.722,00 atau 87,46% (%); - Belanja Modal realisasinya mencapai Rp235.233.597.636,00 atau 86,18% (%). Rincian realisasi Belanja Langsung per jenis dan obyek belanja Tahun Anggaran 2014 digambarkan pada tabel II.9. Tabel 2.44 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 Tahun Anggaran 2014 No

Uraian

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

3

Belanja Modal JUMLAH

%

Kontribusi

59.373.163.943,00

90,24

4,97

352.740.173.474,00

308.513.793.722,00

87,46

25,83

272.941.566.057,00

235.233.597.636,00

86,18

19,69

691.475.645.266,00

603.120.555.301,00

87,22

50,49

Anggaran

Realisasi

65.793.905.735,00

Data realisasi belanja langsung berdasarkan urusan, program dan kegiatan disajikan secara lengkap dengan analisis pencapaian dan hambatannya pada akhir bab ini. 2.2.2.1.3

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada


II -47

Pemerintah Kota Cirebon anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja. Apabila

terjadi

surplus

anggaran

dapat

dimanfaatkan

melalui

pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu, pinjaman daerah dan atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan. 2.2.2.1.4

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam

perhitungan

realisasi

APBD,

realisasi

penerimaan

pembiayaan daerah pada Tahun 2014, realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

sebesar

Rp121.590.878.070,00

atau

100,01

%

dari

yang

dianggarkan sebesar Rp121.576.474.720,00. Realisasi tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali investasi dana bergulir. Secara rinci penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.45 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014 No

Uraian

1

Sisa lebih perhitungan anggaran

2

Pencairan Dana Cadangan

3

Penerimaaan Kembali Investasi Jangka Pendek JUMLAH

2.2.2.1.5

Penerimaan Pembiayaan

%

Kontribusi

114.574.121.595,00

100

94,24

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

100

5,75

2.353.125,00

16.756.475,00

712,09

0,01

121.576.474.720,00

121.590.878.070,00

100,01

100

Anggaran

Realisasi

114.574.121.595,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2014 sebesar Rp13.163.658.508,00 atau 99,39 % dari anggaran sebesar Rp13.244.000.000,00. Secara rinci target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah selama Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:


II -48

Pemerintah Kota Cirebon Tabel 2.46 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

No

Uraian

1.

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

2

Pembayaran Pokok Utang JUMLAH

Penerimaan Pembiayaan Anggaran

%

Kontribusi

Realisasi

13.000.000.000,00

13.000.000.000

100

98,16

244.000.000,00

163.658.508,00

67,07

1,24

13.244.000.000,00

13.163.658.508,00

99,39

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tersebut diantaranya digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan Pembayaran Pokok Utang yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Realisasi pengeluaran untuk penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah pada Tahun 2014 mencapai Rp13.000.000.000,00 atau 100% (%) dari yang dianggarkan, realisasi anggaran ini merupakan amanat Peraturan Daerah untuk meningkatkan penyertaan modal pemerintah daerah. - Pembayaran Pokok Utang. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada Pemerintah Penerusan Pinjaman (Loan) realisasinya pada Tahun 2014 realisasi pembayaran pokok utang sebesar Rp163.658.508,00 atau 67,07 % dari anggaran. 2.2.2.2

Analisis Capaian Target Tahunan RPJMD Analisis capaian target tahunan RPJMD dilakukan untuk

melihat sejauhmana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan selama kurun waktu Tahun anggaran 2014 dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Gambaran tentang realisasi target Tahun anggaran 2014 untuk setiap SKPD sesuai Lingkup Bidang Pemerintahan, Bidang Fisik, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosial Budaya

dapat dilihat pada Tabel 2.47

berikut ini. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016

II -49

Pemerintah Kota Cirebon

Recommend Documents