Materi : Peran SKMPP ATR/BPN dalam Optimalisasi Kinerja Program Kegiatan Strategis di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
Oleh : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama selaku Plt. Sekretaris Jenderal Disampaikan dalam acara Konsultasi Teknis SKMPP ATR/BPN Tahun 2015 Hotel Milenium, 19-22 Oktober 2015
STRATEGI
TARGET
PETA DASAR PERTANAHAN
Cakupan Peta Dasar Pertanahan hingga meliputi 60 persen dari wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional) atau penambahan 90 juta Ha (18 juta bidang/thn)
SERTIPIKASI TANAH (LEGALISASI ASET)
Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat hingga meliputi 70 persen dari wilayah nasional penambahan 16 juta Bidang (3,2 juta/thn)
SOSIALISASI PERATURAN TANAH ADAT/ULAYAT
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 34 provinsi dan 539 kab/kota
PUBLIKASI BATAS HUTAN DAN NON HUTAN
Tercapainya penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sepanjang 189.056,6 km
KEGIATAN
TARGET
REDISTRIBUSI TANAH (PEMBERIAN TANAH)
Terlaksananya redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi • tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan; dan • tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar.
PENGUKUHAN HAK
Terlaksananya legalisasi asset sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha meliputi • tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi; dan • legalisasi aset masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria
PEMBENTUKAN LEMBAGA BANK TANAH
Tersusunnya Perpres Bank Tanah Terbentuknya BLU Bank Tanah Di Kementerian ATR/BPN Tersusunnya Permen Lembaga Bank Tanah
PEMBELIAN TANAH (AKUSISI) PADA WILAYAH PRIORITAS SELAMA 4 TAHUN (2016-2019) SENILAI Rp. 60 T (TERMASUK GAJI DAN OPERASIONAL)
• • • • •
Pusat Pertumbuhan Baru Terminal Logistik Tol Laut Kawasan Industri Sentra Industri Maritim dan perikanan Kota baru pro publik
KEGIATAN
TARGET
PENERIMAAN PEGAWAI JURU UKUR SECARA TERENCANA
Tercapainya proporsi Juru Ukur secara nasional mencapai 30 persen dari seluruh pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
MENINGKATKAN PENGGUNAAN GEO KKP
Termanfaatkannya teknologi informasi dan komputerisasi (TIK) dalam pelayanan pertanahan dan pengelolaannya di 34 kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan 539 kantor pertanahan kabupaten/kota.
Peralihan Pengelolaan SKMPP ke Biro Perencanaan dan Kerjasama: Peraturan Presiden No 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional RI. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sruktur Organisasi dan Tata Kerja BPN RI dan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil dan Kantah.
Kedeputian Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Direktorat Pemantauan dan Pembinaan Pertanahan Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pengendalian Pertanahan Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Subsi Seksi Pengendalian Pertanahan Sesuai Juknis Pengelolaan SKMPP, pengelolaan SKMPP dapat dilakukan melalui Pembentukan Tim SKMPP yang di ketuai oleh Unsur Tata Usaha disetiap tingkatan Satker dan beranggotakan para pejabat struktural lainnya dan administrator SKMPP
Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPN RI
Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan dan Kerjasama
Bagian Tata Usaha Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Tata Usaha Kepala Urusan Keuangan
7
Peranan SKMPP dalam rangka : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program-program ATR/ BPN agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan 1. Monitoring melalui SKMPP dilakukan terhadap seluruh program yang dilaksanakan oleh Pusat maupun Kanwil dan Kantor Pertanahan sesuai dengan kegiatan yang ada didalam DIPA masing-masing. 2. Eksisting dalam aplikasi SKMPP sekarang terdapat 57 kegiatan/program berbasis Rupiah Murni yang dipantau dan dievaluasi. 3. Selain data dan informasi mengenai program/kegiatan juga harus diisi untuk menjadi informasi yaitu data profil kantor dan laporan hambatan kendala dan masalah pelaksanaan program.
1. Evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja keuangan (serapan anggaran), fisik proses (tahapan pelaksanaan kegiatan) dan output (produk akhir). Sehigga kinerja yang tersaji dalam aplikasi adalah kinerja agregat ketiga indikator tersebut. 2. Kinerja hasil evaluasi dapat disajikan secara : - Per Program - Per Satker - Agregat atau Keseluruhan 3. Hasil evaluasi adalah kondisi terkini (real time) sesuai entry data dan evidence.
Pengecekkan kelapangan dilakukan secara berjenjang oleh Pusat, Kanwil dan kantah terhadap subyek dan obyek Program, terutama yang merupakan program strategis untuk mendapatkan angka indeks kesesuaian subyek-obyek penerima manfaat. 8
Anggaran, SDM Infrastruktur
Strategi dan Kebijakan
SKMPP ATR/BPN
Perencanaan Pengendalian Monev Feed Back Kinerja
Pencapaian Kinerja ATR/BPN
Sistem Pengendalian Internal
Perencanaan
Target Kinerja
Pengendalian (Monev)
Input, Process, Output, Outcome
Feed Back HKM
Regulasi dan Kebijakan
Reward and Punishment
Bentuk2 R&P
Data SKMPP Kabinet, KSP
Public Accountibility Basis Data Komputerisasi
Laporan
Auditor Eksternal Legislatif dan Stakeholder
TOTAL: 567 User User daerah berjumlah 485 user (33 Kanwil + 452 Kantah) User Pusat berjumlah 82 User (49 ATR + 33 SKPD TARU
Jumlah user aktif seluruh Indonesia per hari berkisar 200 user, Data terakhir pada tanggal 15/10/2015 sampai dengan pukul 12.00 WIB user aktif mencapai 298 user
Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Per Program :
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, 2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Negara, 3. Program Teknis ATR/BPN (eks Pengelolaan Pertanahan Jumlah program kegiatan yang dipantau SKMPP : 1. Tahun 2009 sejumlah 33 program kegiatan, 2. Tahun 2010 sejumlah 23 program kegiatan, 3. Tahun 2011 sejumlah 46 program kegiatan, 4. Tahun 2012 sejumlah 47 program kegiatan, 5. Tahun 2013 sejumlah 47 program kegiatan, 6. Tahun 2014 sejumlah 65 program kegiatan, 7. Tahun 2015 sampai saat ini sejumlah 57 program kegiatan (Sesuai DIPA Tahun Anggaran Berjalan)
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PETANAHAN NASIONAL
Buku Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah Tahun 2009-2015
*) SUMBER DATA : Pemantauan melalui Aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan)
Free Powerpoint Templates
Page 13
(1) Pensertipikatan PRONA Tahun 2009-2015: TARGET DAN REALISASI FISIK PENSERTIPIKATAN PRONA TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2015
NO
TAHUN ANGGARAN
TARGET
REALISASI
( Bidang )
(Bidang)
%
REALISASI ANGGARAN (Rp)
1
2009
451.997
428.015
94,69
79.136.140.400
2
2010
223.330
224.663 100,60
77.468.992.600
3
2011
567.806
526.081
92,65
162.413.529.450
4
2012
787.925
756.135
95,97
283.532.433.000
5
2013
819.693
770.075
93,95
314.000.974.575
6
2014
757.552
738.056
97,43
300.223.494.586
7
2015
775.306
562.477
72,55
210.738.082.309
JUMLAH
4.383.609
4.005.502 91,37
Selang tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 Kementerian ATR/BPN RI telah menerbitkan sertipikat dari kegiatan Prona sebanyak 4.383.609 Bidang Tanah di seluruh Indonesia
1.427.513.646.920
Free Powerpoint Templates
Page 14
(2) Pensertipikatan Tanah Petani Tahun 2009-2015: TARGET DAN REALISASI FISIK PENSERTIPIKATAN TANAH PETANI TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2014 NO
TAHUN ANGGARAN
TARGET
REALISASI
( Bidang )
(Bidang)
%
REALISASI ANGGARAN (Rp)
1
2009
9.599
3.899
40,62
1.729.384.550
2
2010
23.000
21.113
91,80
8.620.243.650
3
2011
25.000
19.953
79,81
8.158.863.900
4
2012
30.000
27.671
92,24
12.345.523.650
5
2013
24.750
22.519
90,99
9.907.056.400
6
2014
24.234
23.202
95,74
10.211.315.825
7
2015
42.050
18.556
44,13
7.150.211.060
178.633
136.913
JUMLAH
76,64
Selang tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 Kementerian ATR/BPN RI telah menerbitkan sertipikat dari kegiatan Petani sebanyak 136.913 Bidang Tanah di seluruh Indonesia
50.972.387.975,00
Free Powerpoint Templates
Page 15
(3) Pensertipikatan Tanah Transmigrasi (HM) Tahun 2009-2015: TARGET DAN REALISASI FISIK PENSERTIPIKATAN TANAH TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2015 NO
TAHUN ANGGARAN
TARGET
REALISASI
( Bidang )
(Bidang)
%
REALISASI ANGGARAN (RP)
1
2009
2.652
1.032
38,91
256.650.000
2
2010
30.237
22.266
73,64
7.568.803.300
3
2011
146.635
79.424
54,16
25.090.383.750
4
2012
47.700
23.053
48,33
9.995.308.700
5
2013
9.897
5.976
60,38
6
2014
33.244
17.439
52,46
6.650.249.025
7
2015
25.894
4.761
18,39
3.280.748.700
270.365
149.190
JUMLAH
55,18
Selang tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 Kementerian ATR/BPN RI telah menerbitkan sertipikat dari kegiatan Transmigrasi (HM) sebanyak 149.190 Bidang Tanah di seluruh Indonesia
2.489.440.750
52.050.835.525,00
Free Powerpoint Templates
Page 16
(4) Pensertipikatan Tanah UKM Tahun 2009-2015: TARGET DAN REALISASI FISIK PENSERTIPIKATAN TANAH UKM TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2015
NO
TAHUN ANGGARAN
TARGET
REALISASI
( Bidang )
(Bidang)
%
REALISASI ANGGARAN (Rp)
1
2009
56.908
21.075
37,03
10.183.659.449
2
2010
30.000
31.125
10,75
11.362.162.362
3
2011
20.000
17.245
8,23
6.054.300.989
4
2012
20.463
19.273
94,18
7.908.948.337
5
2013
20.525
6
2014
19.392
18.834
96,13
8.094.518.234
7
2015
25.070
12.039
48,02
4.951.888.837
192.358
138.783
JUMLAH
19.192
93,51
72,15
Selang tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 Kementerian ATR/BPN RI telah menerbitkan sertipikat dari kegiatan UKM sebanyak 138.783 Bidang Tanah di seluruh Indonesia
7.938.704.162
56.494.182.370
Free Powerpoint Templates
Page 17
(5) Pensertipikatan Tanah Nelayan Tahun 2009-2015: TARGET DAN REALISASI FISIK PENSERTIPIKATAN TANAH NELAYAN TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2015
NO
TAHUN ANGGARAN
TARGET
REALISASI
( Bidang )
(Bidang)
%
REALISASI ANGGARAN (Rp)
1
2009
2.500
770
30,80
229.440.500
2
2010
3.000
2.901
96,70
1.077.292.981
3
2011
9.000
7.936
88,18
3.136.779.532
4
2012
15.000
13.431
89,54
5.591.940.336
5
2013
18.000
6
2014
24.549
23.927
97,47
9.681.244.138
7
2015
26.328
12.387
47,05
5.007.593.442
98.377
77.879
JUMLAH
16.527
91,82
79,16
Selang tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 Kementerian ATR/BPN RI telah menerbitkan sertipikat dari kegiatan Nelayan sebanyak 77.879 Bidang Tanah di seluruh Indonesia
7.034.456.562
31.758.747.491
Free Powerpoint Templates
Page 18
(6) Pensertipikatan Tanah MBR-Menpera Tahun 2011-2015: TARGET DAN REALISASI FISIK PENSERTIPIKATAN TANAH MBR-MENPERA TAHUN ANGGARAN 2011 S/D 2015
NO
TAHUN ANGGARAN
1
2009
2
2010
3
2011
7.500
6.364
84,85
2.252.020.044
4
2012
7.500
6.415
85,53
2.275.996.450
5
2013
7.500
7.037
93,83
2.678.226.851
6
2014
7.500
7.372
98,29
3.380.418.362
7
2015
13.576
6.182
45,54
2.372.506.206
JUMLAH
43.576
33.370
TARGET
REALISASI
( Bidang )
(Bidang)
%
76,58
REALISASI ANGGARAN (Rp)
12.959.167.913
Selang tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kementerian ATR/BPN RI telah menerbitkan sertipikat dari kegiatan MBR-Menpera sebanyak 33.370 Bidang Tanah di seluruh Indonesia
Pensertipikatan Redistribusi Tanah Tahun 2009-2015: TARGET DAN REALISASI FISIK PENSERTIPIKATAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2014
NO
TAHUN ANGGARAN
TARGET
REALISASI
( Bidang )
(Bidang)
%
REALISASI ANGGARAN (Rp)
1
2009
256.123
56.547
22,08
18.544.677.337
2
2010
210.500
168.629
80,11
81.840.200.008
3
2011
181.825
104.828
57,65
47.855.989.012
4
2012
150.300
113.260
75,36
55.817.214.981
5
2013
175.500
147.884
84,26
6
2014
156.470
138.181
88,31
78.601.674.610
7
2015
108.438
26.135
24,10
15.208.875.733
1.239.156
755.464
JUMLAH
60,96
82.318.084.731
380.186.716.412
Selang tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 Kementerian ATR/BPN RI telah melakukan Redistribusi Tanah sebanyak 755.464 Bidang Tanah di seluruh Indonesia
Harapan dengan Pemanfaatan SKMPP yang Konsisten : Peningkatan Kelembagaan menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN
Badan Pertanahan Nasional RI
Opini WTP/ LAKIP Hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan melalui SKMPP diharapkan secara kontinyu akan memberikan umpan balik (Feedback) bagi perbaikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh elemen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN baik yang dilaksanakan di pusat maupun daerah
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi tercapainya
Reformasi Birokrasi
Program Dukungan Manajemen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kinerja Program
Program Teknis ATR/BPN
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
21
Dukungan SKMPP dalam rangka RB: Supporting System bagi pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi yang telah berjalan.
Dengan mekanisme yang diatur dalam pengelolaan SKMPP, maka SKMPP menjadi supporting system yang bersifat LANGSUNG maupun TIDAK LANGSUNG bagi keberhasilan pelaksanaan 9 Program Reformasi Birokrasi di BPN.
Dokumen-dokumen output dari pengelolaan SKMPP telah ikut menjadi evidence atau data pendukung bagi tim verifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Menpan.
(9) Monitoring,
(1) Manajemen Perubahan
Evaluasi dan Pelaporan
(2) Penataan Peraturan Perundangundangan
(8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3) Penataan dan Penguatan Organisasi (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja (4) Penataan Tata Laksana (6) Penguatan Pengawasan (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Support tidak langsung Support langsung
22
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS SEGERA DI LAKUKAN OLEH SELURUH KOMPONEN DALAM SISA TAHUN ANGGARAN 2015 : 1.
Segerakan lakukan koordinasi antar para pelaksana dan lakukan percepatan penyelesaian kegiatan strategis ATR/BPN Tahun 2015 dan Program kegiatan lainnya di di satuan kerja masing-masing baik fisik maupun anggaran.
2.
Pastikan bahwa kinerja program ATR/BPN di satuan kerja masing-masing telah di laporkan di dalam Aplikasi SKMPP.
3.
Pastikan semua laporan pelaksanaan Program ATR/BPN di lengkapi dengan dokumen pendukung (evidence) yang sah dan akan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing.
4.
Optimalkan fungsi SKMPP sebagai tool pemantauan, evaluasi dan pengendalian yaitu selain dapat menyajikan data atau informasi kinerja juga bisa digunakan sebagai bahan kebijakan dan solusi penyelesaian hambatan, kendala dan masalah bagi optimalisasi kinerja program strategis dan kinerja program ATR/BPN secara keseluruhan.
5.
Peralihan Pengelolaan SKMPP harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan fungsi SKMPP yang semakin baik.
23
TERIMAKASIH http://skmpp.bpn.go.id
