BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Bentuk, Bidang, dan Perkembangan Usaha 1.1.1. Bentuk Usaha Berdasarkan keputusan presiden nomor 96/M/1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan IV kegiatan pertanahan yang dilaksanakan BPN dikoordinasikan oleh kantor menteri Agraria BPN. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah instansi pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional didirikan (dibentuk) pada tahun 1988 dengan keputusan presiden nomor 95 tahun 2000 (perbaharuan dari keppres No.26 Th. 1988) tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan undang-undang pokok agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Presiden.
1
2
Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi : 1. Merumuskan Kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah. 2. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam undang-undang pokok agraria. 3. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hak dibidang pertanahan. 4. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan. 5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dalam latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di bidang pertanahan. 6. Lain-lain yang ditetapkan Presiden
VISI: Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.
3
MISI: Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumbersumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluasluasnya untuk generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. 5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.
4
1.1.2 Bidang Usaha Bidang usaha Badan Pertanahan Nasional melayanan masyarakat (publik sektor) dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dan menciptakan tertib administrasi pertanahan. Proses ini termasuk di dalamnya determinasi (yang umum diketahui sebagai “kegiatan ajudikasi”) dari hak atau atribut lain tentang tanah, survey dan keterangannya, dokumentasi tentang detail dan kelengkapan mengenai informasi yang relevan dalam rangka menunjang pasar tanah. Sistem administrasi pertanahan yang baik akan: a. Memberikan jaminan kepemilikan dan keamanan penguasaan atas tanah. b. Menunjang kegiatan pajak bumi dan bangunan. c. Memberikan rasa aman bagi pemberi kredit. d. Membangun/menumbuhkan dan memonitor pasar tanah. e. Melindungi tanah negara. f. Mengurangi sengketa atas tanah. g. Memfasilitaskan reformasi tanah. h. Meningkatkan mutu rencana perkotaan dan pembangunan infrastruktur i.
Menunjang pengelolaan lingkungan hidup.
j.
Menghasilkan data statistik tentang tanah.
5
1.2
Perkembangan Badan Pertanahan Nasional Didirikan pada tahun1988, BPN berkembang pesat. Namun untuk saat ini jumlah pegawai di lembaga ini berkurang dikarenakan pindah tugas atau berhenti. Perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh BPN tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah, dimana tugas pokok dan fungsi pelayanan ini sebelumnya dilaksanakan oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri, kemudian dialih fungsikan ke BPN untuk meringankan pemerintah. Sejak berdiri sebagai lembaga pemerintah non-Departemen pada tahun 1988, Badan Pertanahan Naaional telah mengalami banyak perubahan guna meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu usahanya adalah dengan menyusun kebijaksanaan yang memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat dalam pengurusan atas tanahnya, baik dalam prosedur maupun pembiayaannya. Salah satunya dengan membuat inovasi baru, yaitu peluncuran mobil LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah). Sistem LARASITA adalah jemput bola dengan mendatangi masyarakat melalui koordinasi dengan Kelurahan yang dianggap memenuhi syarat.
6
Tujuan LARASITA: Mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan pertanahan. 1. Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. 2. Menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan pelayanan pertanahan. 3. Memberikan kepastian pelayanan yang bertanggung jawab. 4. Mempercepat proses sertipikasi tanah-tanah di Kabupaten atau Kota. Selain upaya diatas, BPN juga berupaya meningkatkan pegawainya dengan sistem manajemen pelayanannya, yang semula pelayanannya masih dilakukan secara manual. Pada saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, BPN berusaha untuk mengatasi keterlambatan tersebut dengan menggunakan alat komputer sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan lebih bermanfaat, lebih-lebih menghadapi peningkatan kegiatan karena adanya peningkatan pembangunan.
1.3
Tujuan dan Ruang Lingkup Unit Kerja Pada pelaksanaan magang di Badan Pertanahan Nasional, penulis di tempatkan pada bagian Bendaharawan. Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi vertikal terdiri atas unit kerja tingkat pusat (BPN Pusat), unit kerja tingkat propinsi (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi) dengan kantor pertanahan Kabupaten/Kota.
7
Di Badan Pertanahan Nasional Pusat terdiri dari atas 6 pejabat Eselon 1, 2 (dua) unit pendukung yaitu sekretaris Utama dan inspektorat Utama. Sementara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPN dikoordinasikan oleh empat unit teknis yaitu : Deputi bidang Informasi Pertanahan 1. Deputi bidang Tata Laksana Pertanahan 2. Deputi bidang Pengembangan dan Hukum Pertanahan,serta 3. Deputi bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Di tingkat Propinsi kegiatan BPN dilaksanakan oleh unit yang dipimpin oleh pejabat Eselon II dengan sebutan jabatan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi. Di bawah jabatan Kepala Kanwil terdapat 5 (lima) pejabat eselon III yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon III pada unit kerja pendukung yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) orang Kepala Bidang sebagai pelaksana teknis tugas pokok dan fungsi BPN di tingkat Propinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota kegiatan administrasi pertanahan dilaksanakan oleh unit kerja BPN yang dipimpin oleh seorang pejabat Struktur Eselon III dengan sebutan jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Di setiap Kabupaten pertanahan Kota terdapat 6 (enam) orang pejabat Eselon IV yaitu:
8
1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi pada kantor pertanahan, menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang –undangan. 2. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi serta pejabat penilai tanah. 3. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak,pendaftaran peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). 4. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, neraca penatagunaan tanah Kabupaten/Kota, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan
9
wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. 5. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan masyarakat. 6. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Bertugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara.
Melihat kompleks dan besarnya organisasi BPN, maka dapat tergambarkan
betapa
besar
dan
kompleksnya
tugas-tugas`Bagian
Bendaharaan sebagai penanggung jawab atas segala anggaran yang ada di BPN baik penerimaan atau pengeluarannya. Tugas pokok dan fungsi bagian bendaharaan ialah mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi di lingkungan BPN dalam hal mengajukan daftar susulan kegiatan, mengumpulkan, menghimpun dan mengelolah data-data informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan, menyiapkan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan biaya rutin dan pembangunan badan pertanahan.
10
1.3.1 Tujuan Unit Kerja Penulis selama melaksanakan magang di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ditempatkan pada bagian kebendaharaan khusus di bagian keuangan, dimana di dalam unit tersebut terdapat bendaharawan APBN (Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara), yang tugas adalah melaksanakan administrasi dan penatausahaan keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), melakukan pengeluaran dan pemasukan ke APBN. Adapun tujuan unit kerja dari bendaharawan APBN sebagai berikut :
1. Melaksanakan penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang pertanahan. 2. Mengkoordinasikan pengaturan penguasaan dan pemilik tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah. 3. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian serta melakukan tugas di bidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan dan pendaftaran tanah. 4. Melaksanakan urusan tata usaha dan perundang-undangan.
11
1.3.2 Ruang Lingkup Unit Kerja Adapun tujuan dari pada ruang lingkup unit kerja bendaharawan APBN bagian pengeluaran yaitu khusus pngajian : 1. Membayar segala bentuk pengeluaran atas persetujuan dari atasan langsung. 2. Memungut dan menyetorkan pajak atas segala transaksi pada butir 1 (satu). 3. Mempertanggung jawabkan segala bentuk pengeluaran kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
1.4
Hubungan Kerja Dengan Unit Lain Dalam tiap-tiap bagian mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tiap-tiap tugas pokok dan fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain, saling menunjang, mendukung dan melengkapi untuk menyelesaikan tugas unit kebendaharaan sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan kerja sama yang baik. Unit kebendaharawanan di dalam melakukan setiap kegiatan tidak selalu berhubungan dengan unit lain, sesuai dengan kebutuhan bersyarat karena ada kegiatan yang langsung dapat di selesaikan sendiri oleh unit bendaharawan itu sendiri. Adapun bagian-bagian yang berhubungan dengan unit bendaharaan adalah sebagai berikut :
12
1. Hubungan dengan Bagian Keuangan Untuk mengetahui administrasi pajak dan potongan-potongan gaji para pegawai yang selanjutnya dilaporkan ke unit bendaharawan untuk menjadi laporan dalam pembayaran penggajian. 2. Hubungan dengan Bagian Kepegawaian Untuk mengetahui data absensi atau kehadiran para pegawai yang selanjutnya dilaporkan ke unit bendaharawan guna pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan. 3. Hubungan dengan Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas antara lain menerima, mengagendakan, dan mendistribusikan arsip atau surat-surat yang berkaitan dengan unit bendaharawan yang selanjutnya diproses atau digunakan oleh bagian bendaharawan.
1.5
Tujuan Magang dan Penulisan Laporan Magang 1.5.1 Tujuan Magang a. Memberikan pengalaman singkat kepada mahasiswa agar lebih mengenal dunia kerja. b. Melatih serta mendidik mahasiswa agar dapat beradaptasi, bersosialisasi dan mendisiplinkan diri menghadapi dunia kerja yang menuntut loyalitas serta team work. c. Membuka peluang mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan sebelum atau sesudah menyelesaikan studinya.
13
d. Untuk mempraktikkan secara langsung teori-teori yang didapat mahasiswa di bangku kuliah.
1.5.2 Tujuan Penulisan Laporan Magang a. Merupakan persyaratan untuk menempuh ujian kelulusan di dalam program D III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. b. Untuk melatih kesabaran, ketekunan dan ketelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir sehingga penulis dapat berfikir secara kreatif. c. Melatih
penulis
untuk
mengembangkan
kemampuan
berkomunikasi baik secara tulisan maupun lisan yang selama ini teori yang didapatkan selama masa perkuliahan di padukan dengan pengalaman praktek kerja / magang.
