105
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pertanahan Nasional 1999. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun
1999. Jakarta. BPN.
________ 2004. Dinamika Pertanahan 2004. Bogor. BPN.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1999. Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 1999-2009. Jakarta. Bappeda.
________2002. Rencana Detail Tata Ruang Kota (Kecamatan Bogor Selatan)
Tahun 2002-2012. Jakarta. Bappeda.
Badan Pusat Statistik 2010. Kecamatan Bogor Selatan 2009. Bogor. BPS.
Bahari, Syaiful. 2002. Petani dalam Perspektif Moral Ekonomi dan Politik Ekonomi dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Gunawan Wiradi. Bandung. Yayasan Akatiga. Dianto Bachriadi, et. al. 2005. Ketika Penyelenggaraan Pemerintahan Menyimpang (Mal Administrasi di Bidang Pertanahan). Yogyakarta. LAPERA Pustaka Utama dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Fajryah, Andini. 2006. Sistem Penguasaan Tanah dan Peran Tanah Bagi Petani Miskin. Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan. Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa. Yogyakarta. INSIST, KPA, dan PUSTAKA PELAJAR. Haris, Syamsuddin. 2005. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya dalam S. Haris Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta. LIPI Press. Husodo, Siswono Yudo. 2002. Penataan Keagrariaan dan Pertanahan Wujud Kesinambungan Pembangunan Pertanian dalam Menuju Keadilan Agraria. Bandung. Yayasan AKATIGA.
106
Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. 2008. Kewenangan Pertanahan di Pulau Batam dalam Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Ilham, Nyak. 2006. Perkembangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya. http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(11)%20soca-nyak%20ilham%20dkkkonversi%20lahan(1).pdf. Diakses tanggal 19 Maret 2009, pukul 09.11 WIB. Imawan, Riswandha. 2005. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya dalam S. Haris Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta. LIPI Press. Indrawan, Rubyani. 2008. Konversi Lahan dan Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Implikasi Tata Guna Lahan Pada Masyarakat Perkotaan. Skripsi. Program Sarjana Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan. Iqbal,
Muhammad. 2007. Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi Pengendaliannya di Provinsi Sumatera Selatan. deptan.go.id/ind/pdffiles/WP_92_ 2007.pdf. Diakses tanggal 19 Maret, pukul 10.00 WIB.
Jabar, Aryuni Salpiana. 2006. Dampak Kelompok Masyarakat Sadar dan Tertib Pertanahan Terhadap Proses Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria. Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan. Jayadinata, Johana T. 1999. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Edisi ketiga. Bandung. ITB. Kelurahan Mulyaharja 2003. Monografi Kelurahan Mulyaharja Tahun 2003. Kelurahan Mulyaharja. Tidak Dipublikasikan. 2009. Monografi Kelurahan Mulyaharja Tahun 2009. Kelurahan Mulyaharja. Tidak Dipublikasikan. Kustiawan, Iwan. 1997. Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. Jakarta. Prisma PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
107
Moeliono, Tristam Pascal. 2005. Sumber Sengketa Penataan Ruang dan Tanah dalam Tanah Masih Dilangit. Jakarta. Program Kerjasama Yayasan Kemala The Ford Foundation. Munir, Misbahul. 2008. Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. Skripsi. Program Sarjana Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan. Nasoetion, Lutfi Ibrahim. 2006. Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya. Disampaikan pada Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian. Jakarta. Badan Pertanahan Nasional. Purwandari, Heru. 2006. Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Upaya Memahami Gerakan Sosial Petani. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan. Rasyid, Ryaas. 2005.Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya dalam S. Haris Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta. LIPI Press. Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 Ayat 3. Jakarta. Republik Indonesia. 1960. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Jakarta. Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Jakarta. Republik Indonesia. 1976. Intruksi Presiden
Nomor 13 Tahun 1976. Jakarta. Republik
Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Jakarta. Republik Indonesia. 1993. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Jakarta. Republik Indonesia.
1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jakarta. Republik Indonesia.
108
2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jakarta. Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Jakarta. Republik Indonesia. Sekretariat Menteri Dalam Negeri 1980. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980. Jakarta. Sekretariat Menteri Dalam Negeri. Sekretariat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum 1985. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 dan Nomor 503/KPTS/1985. Jakarta. Sekretariat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. Sekretariat Menteri Pekerjaan Umum 1986. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986. Jakarta. Sekretariat Menteri Pekerjaan Umum. Sekretariat Jenderal MPR-RI 1988. TAP MPR Nomor 1/MPR/1988 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Jakarta. Sekretariat Jenderal MPR-RI. Sekretariat Pemerintah Republik Indonesia 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996. Jakarta. Sekretariat Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003. Jakarta. Sekretariat Pemerintah Republik Indonesia. Setyawan, Dharma. 2007. Otonomi Daerah: dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumberdaya. Cetakan Keenam. Jakarta. Djambatan. Sri Wahyuni, Ekawati. 2004. Pedoman Teknis Menulis Skripsi. Bogor. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Sihaloho, Martua. 2004. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. Tesis. Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan. Silalahi, S.B. 2001. Perkembangan Penggunaan dan Penyediaan Tanah Mendukung Ketahanan Pangan. Makalah pada Diklat Penataan Ruang dan Manajemen Lahan Departemen Dalam Negeri. Jakarta. Komite Agraria DPN HKTI.
109
Sinaga, Nursia. 2006. Dampak Penyempitan Aksesibilitas Penguasaan dan Penggunaan Lahan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Akibat Pengaruh Perkembangan Industri (PT. TPL, Tbk). Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan. Sitorus MTF. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar. Bogor. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial (DOKIS). ________. 2002. Lingkup Agraria dalam E. Sukendar et. al. Menuju Keadilan Agraria : 70 tahun Gunawan Wiradi. Bandung. Yayasan AKATIGA. Sukendar, Endang, et. al. 2002. Menuju Keadilan Agraria : 70 tahun Gunawan Wiradi. Bandung. Yayasan AKATIGA. Taufik, Mohammad. 2004. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. Jakarta. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Tauhid, Mochhammad. 1983. Masalah Agraria, Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Bagian Kedua. Jakarta. Cakrawala. Utomo, Muhajir. et. al. 1992. Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan. http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=42314. Diakses tanggal 20 April 2009, pukul 10.00 WIB. Wafda, Reti. 2005. Masalah Pertanahan Sebagai Penghambat Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Tesis. Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasikan. Wiradi, Gunawan. 1984. Pola Penguasaam Tamah dan Reforma Agraria dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Ed): Dua Abad Penguasaan Tanah (Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa). Jakarta. PT. Gramedia. . 2000. Reforma Agraria Yang Belum Berakhir. Yogyakarta. Insist Press, KPA & Pustaka Pelajar.
