Jakarta, 5 November 2015
Bahan Paparan MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN Dalam Acara Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2015
INTEGRASI TATA RUANG DAN NAWACITA meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis
TATA RUANG
NAWACITA/ RPJMN
BIDANG TATA RUANG “memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia, serta menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang”
meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang.
melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur
TANTANGAN PENATAAN RUANG Pertama,
rencana tata ruang sebagai
produk perencanaan harus kokoh dan
berkualitas, dan hal ini menjadi dasar bagi pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua, sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan bisa memberikan efek jera yang kuat.
Rencana Tata Ruang yang kokoh dan berkualitas, sebagai dasar pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan:
PERATURAN PEMERINTAH: 1. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 4. PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 5. PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
RTR PULAU / KEPULAUAN 1
PERPRES AMANAT PP 26/2008 TENTANG RTRWN Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Sudah ditetapkan
2
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Sudah ditetapkan
3
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Sudah ditetapkan
4
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali
Sudah ditetapkan
5
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Sudah ditetapkan
6
Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
Sudah ditetapkan
7
Rencana Tata Ruang Pulau Papua
Sudah ditetapkan
NO.
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Perpres No. 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali Perpres No. 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku Perpres No. 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara Perpres No. 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua
RTR RTRKawasan KawasanStrategis StrategisNasional Nasional NO. 1
PERPRES AMANAT PP 26/2008 TENTANG RTRWN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu
STATUS Sudah ditetapkan
2
Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
Sudah ditetapkan
3
Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar
Sudah ditetapkan
4
Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo
Sudah ditetapkan
5
Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
Sudah ditetapkan
6
Kawasan Borobudur dan Sekitarnya
Sudah ditetapkan
7
Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
Sudah ditetapkan
8
Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
Sudah ditetapkan
9
Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Timor Leste dan Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste/Australia
Sudah ditetapkan
10
Kawasan Perbatasan Darat RI di Kalimantan
Sudah ditetapkan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun Perpres No. 58 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Sekitarnya Perpres No. 81 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya Perpres No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur Perpres No. 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
RTR RTRKawasan KawasanStrategis StrategisNasional Nasional NO. 11 12 13
PERPRES AMANAT PP 26/2008 TENTANG RTRWN Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Papua Nugini Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste/Australia Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar dengan Negara Palau
STATUS Sudah ditetapkan Sudah ditetapkan Sudah ditetapkan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Perpres No. 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua Perpres No. 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Maluku Perpres No. 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat
PROGRES PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW TAHUN 2015 STATUS 29 Oktober 2015
RTRW PROVINSI KETERANGAN
TOTAL DAERAH
PROSES DI DAERAH
SUDAH PEMBAHASAN BKPRN
34
0
1
PROVINSI
PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI PU 6
17,64%
SUDAH PERDA RTRW 27
79,41%
RTRW KABUPATEN/KOTA SUDAH PERSETUJUAN TOTAL KETERANGAN REVISI REKOMGUB PEMBAHASAN SUBSTANSI DAERAH BKPRN MENTERI PU
SUDAH PERDA RTRW
KABUPATEN/ KOTA
437
508
8
0
12
59
11,61%
86,02%
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN/KOTA
RENCANA TATA RUANG YANG BERKUALITAS 1. Terintegrasi dengan NAWACITA, agar program-program pembangunan prioritas atau strategis nasional dapat terakomodir kebutuhan ruangnya. 2. Mampu merespon kejadian di dalam kawasan rawan bencana, serta bersifat adaptif dan mitigatif terhadap perubahan iklim. 3. Dapat memberikan jaminan terhadap kedaulatan pangan, melalui penetapan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam pola ruang serta pengalokasian infrastruktur - infrastruktur pendukungnya di dalam struktur ruang. 4. Integrasi rencana tata ruang dengan penatagunaan tanah, khususnya dalam hal pengadaan lahan untuk pembangunan 5. Memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
RENCANA TATA RUANG YANG BERKUALITAS 1. Kedaulatan maritim 2. Kedaultan pangan dan energi
NAWACITA/ RPJMN
3. Pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan 4. Pengembangan kawasan potensi ekonomi
ISU STRATEGIS REVIEW RTRWN 1. Pengembangan & peningkatan status pusat-pusat kegiatan
2. Penajaman kriteria kawasan lindung
3. Pemutakhiran penetapan kawasan
4. Integrasi dan penguatan kebijakan kelautan nasional
5. Penguatan muatan kebijakan ruang udara nasional
6. Pengarusutamaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 7. Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional
RENCANA TATA RUANG YANG BERKUALITAS PROGRAM INFRASTRUKTUR PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) • Program Bidang Kelistrikan 35.000 MW • Program Pembangunan 65 Waduk dan Bendungan • Program Pembangunan Jalan Nasional 2650 KM dan 1000 KM Jalan Tol • Program Pembangunan 25 Pelabuhan Pendukung Toll Laut • Program Percepatan Pembangunan Jalur Ka Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PENETAPAN PERATURAN ZONASI
PERIZINAN
PEMBERIAN INSENTIF & DISINSENTIF
Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
(Rencana Rinci Tata Ruang)
PENGENAAN SANKSI
PPNS Penataan Ruang
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1. Menyelesaikan dan melakukan harmonisasi PERATURAN PERUNDANGAN yang terkait dengan penataan ruang, termasuk diantaranya: • NSPK terkait pengendalian pemanfaatan ruang
2. Meningkatkan KUALITAS PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN Pemanfaatan Ruang: • Operasionalisasi peran PPNS di daerah melalui program P5R • Pelatihan 1000 orang PPNS baru di pusat dan daerah
3. Pengendalian PERTANAHAN dan PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
ALUR PENYIDIKAN PPNS PENATAAN RUANG Ditemukan / pengaduan / laporan dugaan tindak pidana penataan ruang / hasil pengawasan penataan ruang
Persiapan penyidikan
Pemberitahuan Penyidikan
Pulbaket
Bukan Tindak Pidana
Pengehentian Penyidikan
Gelar Perkara
Tindak Pidana
SPRINDIK
PENYIDIKAN
Serah Berkas Perkara Ke JPU
Pemberkasan
Gelar Perkara Lanjutan
Peradilan
PEMBENTUKAN KABINET KERJA
Presiden RI
Keputusan Presiden No. 121 Tahun 2014
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
Peraturan Presiden Tusi dan Struktur Organisasi K/L
Kementerian Agraria dan Tata Ruang – (Perpres 17 Tahun 2015)
MENTERI YANG MEMBIDANGI TATA RUANG UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Menteri yang membidangi Tata Ruang Amanat UU 26 Tahun 2007 : Pasal 9 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri. (Menteri yang membidangi Penataan Ruang : Pasal 1) (2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan c. KOORDINASI penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas
pemangku kepentingan. Catatan: Dalam Kabinet Kerja, Menteri yg dimaksud adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang
FUNGSI KORDINASI PENYELENGGARAAN PR Sandingan Tugas dan Fungsi Kementerian ATR & BKPRN (Eksisting) Perpres 17 Tahun 2015
Keppres 04 Tahun 2009
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
BKPRN
•Perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan
•Mengoordinasikan penyiapan kebijakan dan regulasi di bidang
pemanfaatan ruang; serta bidang pengendalian pemanfaatan ruang. • Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata
KOORDINASI
ruang, pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang, dan pemanfaatan ruang daerah; serta bidang pengendalian pemanfaatan ruang. •Penyusunan NSPK di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; serta bidang pengendalian pemanfaatan ruang. •Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; serta bidang pengendalian pemanfaatan ruang. •Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; serta bidang pengendalian pemanfaatan ruang.
•Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
penataan ruang nasional
•Mengoordinasikan pemaduserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang
•Mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan penataan ruang yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya
•Mengoordinasikan pengawalan pelaksanaan RTRWN dan penentuan prioritas KSN •Mengoordinasikan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar provinsi •Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang •Mengoordinasikan penyebarluasan informasi bidang penataan ruang.
Upaya Penguatan Kelembagaan
UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG
1. SURAT ke Presiden tentang Reformulasi dan Restrukturisasi BKPRN, menegaskan: a. diperlukannya kelembagaan BKPRN sbg wadah kordinasi penyelenggaraan penataan ruang yg lintas sektor dan lintas wilayah b. Merespon tantangan dan tuntutan penataan ruang saat ini (Nawacita) dan ke depan, reformulasi dan restrukturisasi BKPRN menuju organisasi kerja lebih cepat, efektif, dan efisien 2. Telah dilakukan survey penjajakan ekspektasi peran BKPRN di beberapa provinsi 3. Rapat kordinasi terbatas BKPRN dan pembentukan tim kecil untuk menyusun segera draft Kelembagaan Penataan Ruang Nasional, dengan beberapa alternatif. 4. Diharapkan proses reformulasi dan restrukturisasi BKPRN ini dapat terselesaikan di Tahun 2015
TERIMA KASIH
