DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN
USULAN MEKANISME PERATURAN BERSAMA Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/ MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Jakarta, 4 Nopember 2014
LATAR BELAKANG
MODEL REKONSTRUKSI
Pemohon
Sumber: SKB 3 Menteri dengan Ka. BPN
Pemerintah Kabupaten/ Kota
Pembuktian Klaim Pihak Ketiga -
BPN+KEHUTANAN Tidak Surat dari Kemenhut kepada BPN akan disampaikan dalam bentuk peta kerja yang diberi baju SK
Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis
Kementerian Kehutanan
Perubahan Batas Kawasan Hutan
Penegasan/ Pengakuan Hak dari BPN
Peta Kawasan Hutan Peta penggunaan tanah saat ini Surat Keterangan yg dimiliki
Ya
IP4T + 20 th, diberikan SP2BFT - 20 Th, masuk kegatan RA
Penerbitan Tanda Bukti Hak
Pengambilan batas pengunaan Tanah , Penguasaan Tanah dengan GPS
PENGOLAHAN DATA DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
Perubahan Batas Kawasan Hutan/RTRW
KEMENHUT
LAPORAN Spatial/Tekstual
I. PERSIAPAN 1.1. Pembentukan Tim
Tim Provinsi Tim Kabupaten/ Kota Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota TIM
Ketua
(Penguasaan Tanah yang (Untuk Penguasaan Tanah di berada di dalam Kawasan dalam Kawasan Hutan di dalam Hutan Lintas Kabupaten/ Kabupaten/ Kota) Kota) Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi (merangkap (merangkap Anggota) Anggota)
Dinas urusan Kehutanan Sekretaris Pemerintah Provinsi (merangkap Anggota)
Anggota
Dinas urusan (merangkap Anggota)
Kehutanan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Dinas urusan Tata Ruang
Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Camat / pejabat yang ditunjuk Kepala Desa/ Lurah
Camat / pejabat yang ditunjuk
Dinas urusan Tata Ruang
Kepala Desa/ Lurah
Tugas Tim 1) Sosialisasi Peraturan Bersama dengan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa,; 2) Menerima pendaftaran permohonan IP4T; 3) Melakukan verifikasi permohonan; 4) Melaksanakan pendataan lapangan; 5) Melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; 6) Menerbitkan hasil analisa berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyatan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya; 7) Memberikan hasil analisa yang penguasaan yang belum 20 tahun dimasukan dalam kegiatan Reforma Agraria. 8) Menyerahkan hasil analisa huruf e dan f kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/ Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/ Kota.
1.2. Inventarisasi di Desa/Kelurahan 1. Pemohon (orang-perorang, Instansi pemerintah, Badan Sosial keagamaan) mengajukan permohonan kepada Lurah/ Kepala Desa. 2. Kepala desa melakukan inventarisasi penguasaan dan pemanfaatan bidang tanah (sesuai form lampiran 4 pada Juknis);
2
Desa/ Kelurahan membuat sketsa bidang tanah
No
Nomor Urut Bidang
1
420
Jenis Penggunaan Tanah Sawah
Riwayat Penguasaan Tanah
Nama Subyek
Tahun 1980 dibuka oleh H.Manan Tahun 2000 dijual ke Maman
Maman
Keterangan
1) 2)
Luas + 2 Ha Ada Surat Keterangan Tanah (SKT) No.40 Tahun 1980
3
Pemohon memasang tanda batas/ patok di setiap bidang tanah;
4
Desa/ Kelurahan mengajukan permohonan Pengeluaran penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota (setelah ditandatangi oleh lurah).
1.3. Kompilasi Data oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
1. Pemerintah Kab/ Kota Menerima hasil inventarisasi 3 kegiatan yang telah dilakukan oleh Kantor Desa/ Kelurahan;
2.
Pemerintah Kab/ Kota menyiapkan peta penggunaan tanah saat ini skala besar (apabila memungkinkan menggunakan alat Drone), atau Citra Satellite Resolusi Tinggi;
3. Pemerintah Kab/ Kota menyiapkan Peta kawasan hutan; 4. Pemerintah Kab/ Kota menyerahkan alas Hak atas Tanah. 5. Pemerintah Kab/ Kota menyampaikan dokumen ke TIM IP4T
II. Pelaksanaan 2.1. Persiapan Lapang
a) Tim IP4T menerima permohonan pengeluaran penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota; b) Melakukan verifikasi : Identitas Pemohon; Kelengkapan Dokumen; Peta penggunaan tanah di lokasi Pengeluaran Penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota; Menyiapkan peta kerja, untuk daerah perkotaan dalam skala paling besar 1:1.000, dan daerah pedesaan dalam skala paling besar 1 : 10.000 untuk pedesaan; c) Menyiapkan Surat tugas dan SPD; d) Berkoordinasi dengan Kepala Desa tentang kegiatan IP4T.
2.2. Pengumpulan Data a) Membawa peta kerja b) Melakukan pemetaan bidang-bidang tanah menggunakan GNSS (Global Navigation Satellite System); Peta Kerja
GNSS
2.2. Pengumpulan Data c) Mengisi daftar isian Surat penguasaan penguasaan fisik bidang tanah (terlampir) bagi yang penguasaan tanahnya lebih dari 20 tahun oleh yang bersangkutan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Pemilik/Penggarap bidang tanah yang berbatasan serta diketahui oleh Kepala Desa / Lurah; d) Mengisi daftar isian Reforma Agraria (terlampir) bagi yang penguasaan tanahnya kurang dari 20 tahun. e) Mengisi daftar isian untuk hutan kemasyarakatan, bagi yang tidak memenuhi daftar isian poin c) dan d).
2.3. Pengolahan dan Analisa 1.Input data fisik dan yuridis ke Arc GIS; 2.Pengisian atribut bidang-bidang tanah; Kawasan Hutan
3. Melakukan analisa data berupa Rekomendasi terhadap: a) Penguasaan fisik tanah > 20 tahun; b) Penguasaan fisik tanah <20 tahun; c) Yang tidak termasuk dalam kategori a dan b dikelola melalui pola Hutan kerayakatan di dalam atau di sekitar Kawasan Hutan.
III. Pelaporan 3.1. Perubahan Batas Kawasan Hutan; a) TIM IP4T menyerahkan hasil IP4T kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota sesuai lampiran; b) Kantor Pertanahan Kab/ Kota Menandatangani surat hasil IP4T menyerahkan ke Kantor Pertanahan Wilayah, lalu diserahkan kepada Kementrian Kehutanan (cq. Ditjen Planologi)
3. Kementerian Kehutanan (Ditjen Planologi Kehutanan) Melakukan kajian laporan hasil IP4T a) Melaksanakan tata batas kawasan hutan b) Menerbitkan SK Perubahan Batas Kawasan Hutan dan diserahkan kepada Kantor Pertanahan Wilayah.
PERUBAHAN BATAS KAWASAN
3.2. Integrasi Perubahan Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 1. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan dapat dilaksanakan sebelum ditetapkannya revisi rencana tata ruang wilayah. 2. Revisi terhadap rencana tata ruangwilayah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi. 3. Revisi sebagaimana dimaksud pada point (a) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 4. Selama proses intregrasi tata ruang pemberian tanda bukti hak dapat dilaksanakan. 5. Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 6. Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah
7. Prosedur revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.3. Permohonan Hak Kanator Pertanahan dapat menerbitkan sertipikat melalui proses Penegasan/Pengakuan dan Pemberian hak yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
Pemberian Hak melalui Reistribusi Tanah dilanjutkan dengan Akses Reformnya (Reforma Agraria)
Tugas dan Wewenang BPN dan K/L Lain dalam Reforma Agraria ASET
LEGALISASI
BPN ORGANISASI GAPOKTAN/GEMARA
INFRASTRUKTUR PEMKAB SMRNG
AKSES
BPN dan K/L Lainnya
PENYULUHAN/PENDIDIKAN DISTAN/PERINDAGKOP
PENYEDIAAN MODAL BPN/BRI/BANK JATENG
PEMASARAN/TATA NIAGA PT. SIDOMUNCUL/PT. SARI HUSADA
PRONA/PRODA/ REDIS
TERIMAKASIH
