KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Jakarta, 22 September 2016
PERAN KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM PROSES PEMBLOKIRAN, PENYITAAN, PERAMPASAN, DAN PERALIHAN Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK Sekretaris Jendral Kementerian ATR/BPN 21 November 2016
DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
DEFINISI PENDAFTARAN TANAH
“Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang‐bidang tanah dan satuan‐satuan rusun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang‐bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Unit Rumah Susun serta hak‐hak tertentu yang membebaninya”.
TUJUAN PENDAFTARAN TANAH 1. Tertib administrasi pertanahan 2. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak‐hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, 3. Setiap bidang tanah dan satuan rumah susun wajib didaftar termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak.
PELAKASANAAN PENDAFTARAN TANAH
1. 2. 3. 4.
Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak; Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya.
PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH
PEMBLOKIRAN 1. Diajukan oleh pihak yang berkepentingan bahwa Hak Atas Tanah (HAT) atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) akan dijadikan objek di pengadilan untuk dicatat dalam Buku Tanah 2. Jangka waktu berlakunya pembokiran adalah maksimal 30 hari kecuali apabila diikuti dengan Putusan Sita Jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH
PENDAFTARAN PEMBLOKIRAN 1. Mengisi Formulir permohonan, disertai: 1) Alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan 2) KTP 3) Surat Kuasa apabila dikuasakan
2. Dokumen pendukung pemblokiran: 1) Permintaan Peradilan; 2) Permintaan aparat penegak hukum 3) Menunjukkan bukti kepemilikan
PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH
PENYITAAN 1. Penyitaan HAT/HMSRS dalam rangka penyidikan atau penuntutan perbuatan pidana dicatat dalam buku tanah dan daftar umum lainnya berdasarkan salinan resmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik 2. Catatan penyitaan dihapus setelah 1) Sita tersebut dibatalkan/diangkat 2) penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutan dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku 3) ada putusan mengenai perkara pidana yang bersangkutan.
PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH PENDAFTARAN SITA 1. Mengisi Formulir permohonan, disertai: 1) KTP 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan 3) Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang 4) Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan
PENDAFTARAN PENGANGKATAN SITA 1. Mengisi Formulir permohonan, disertai: 1) KTP 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan 3) Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari lembaga peradilan
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK
PERALIHAN HAK 1. Pemindahan Hak Dengan Akta (Psl 37)
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK
2. Pemindahan Hak Dengan Lelang (Psl 41)
• Akte Ppat ‐ Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan Dalam Perusahaan Dan Perbuatan Hukum Lainnya • Dihadiri Para Pihak Dan Disaksikan 2 Orang Saksi • PPAT Menolak memnuat Akte, Jika Syarat Tidak Terpenuhi. • • • •
Kutipan Risalah Lelang Kakan Lelang (Paling Lambat 7 Hari) Minta Skpt Kepada Kakan Pertanahan KAKAN PERTANAHAN Terbitkan SKPT (5 Hari) Kakan Lelang Tolak Laksanakan Lelang, Jika : Syarat Tdk Dipenuhi
3. Peralihan Hak Karena Pewarisan (Psl 42)
• Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, Sertipikat HAT/HMSRS • Belum Ada Akte Pembagian Waris, Didaftar Sebagai Hak Bersama • Sudah Ada Akte Pembagian Waris, Didaftar kepada pemegang akta pembagian
4. Peralihan Hak Karena Penggabungan/Pe leburan PT ( Psl 43 )
Tidak Didahului Dengan Likuidasi
Akte Penggabungan/PeleBuran Setelah Disyahkan Oleh Pejabat Yang Berwenang
Didahului Dengan Likuidasi
Akte Ppat
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA LELANG 1. Mengisi Formulir permohonan, disertai: 1) KTP 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan 3) Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum apabila Badan Hukum
2. 3. 4. 5. 6.
Sertipikat asli Risalah Lelang Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang Foto copy SPPT PBB tahun berjalan, BPHTB, PPH Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)
PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU PEMBLOKIRAN TANAH Persyaratan 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya) Waktu 1 (satu) hari Keterangan 1. Formulir permohonan memuat: 1) Identitas diri 2) Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3) Alasan pemblokiran *Dicatat dengan tinta hitam, dibubuhi paraf dan tanggal 12
PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU SITA TANAH Persyaratan 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang 6. Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan Waktu 1 (satu) hari Keterangan 1. Formulir permohonan memuat: 2. Identitas diri 3. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU PENGANGKATAN SITA
Persyaratan 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 5. Salinan resmi Berita Acara Pengangkatan Sita dari lembaga peradilan Waktu 3 (tiga) hari Keterangan 1. Formulir permohonan memuat: 2. Identitas diri 3. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon,
BAGAN ALIR PROSES PENCATATAN BLOKIR, SITA DAN PENGANGKATAN SITA
TERIMA KASIH
16
