KONSTITUSI AGRARIA UPAYA REFORMA AGRARIA MELALUI PROGRAM LARASITA PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH Oleh: Nurma Khusna Khanifa Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Wonosobo Email:
[email protected] Abstract One proactive services implemented by BPN in an effort to make it easy for people to land services in obtaininga land certificate program LARASITA (People Services For Land Certificate). BPN services contained within LARASITA in actual field program carried out by the District Land Office or City. LARASITA program is asympathetic effort to serve people whowant to make a land certificate. LARASITA is an innovative policies thatdepart from the fulfillment of the necessary sense of justice, and is expected to be considered by the public. LARASITA built and developed to make real mandate of Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the Basic Agrarian Law, as well as all laws and regulations in land and keagrariaan. Development LARASITA depart from the will and motivation to bring the Indonesian National Land Agency (BPN RI) with thecommunity, as well as changing the paradigm of implementing the duties and functions of BPN RI waiting oractive or passive to proactive, go to the people directly. Keywords: Larasita, Agraria law, BPN.
A. Pendahuluan
pemegang hak atas tanah. Sebagaimana
Seringnya
sengketa
ditentukan dalam undang-undang pokok
kelompok-
agraria (UUPA) pada pasal 6 telah
kelompok yang ada di masyarakat yang
disebutkan bahwa semua hak atas tanah
sangat
mempunyai
mengenai
muncul
tanah
diantara
mengharapkan
suatu
keadilan.
Adapun ukuran keadilan itu subjektif dan relatif. Subjektif, karena ditentukan
fungsi
sosial
(Andi
Achdian,2009 : 23). Sangat
strategisnya
obyek
tanah
oleh manusia (hakim) yang mempunyai
bagi bangsa Indonesia, maka hal ini
wewenang
diatur
untuk
memutuskan,
namun
dalam
Undang-Undang
tidak
mungkin memiliki kesempurnaan
Negara
yang
absolut.
bagi
Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 Ayat
seseorang dirasa sudah adil, tetapi bagi
(3) yang mengatur bahwa bumi dan air
orang lain dirasa sama sekali tidak adil.
dan kekayaan alam yang terkandung di
Sebagai solusinya adalah menggunakan
dalamnya
tanah-tanah memberikan
Relatif,
hak ganti
karena
Kesatuan
Republik
Dasar
dikuasai oleh
Indonesia
Negara dan
rakyat
dengan
dipergunakan
sebesar-besarnya
untuk
rugi
kepada
kemakmuran rakyat. Pasal 4 Undang-
Vol. II No. 02, November 2016
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan-ketentuan yang mengatur
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
prinsip
(UUPA) menyatakan, bahwa atas dasar
keagrariaan antara negara dan rakyat
menguasai
tersebut
dengan tanah dan sumber daya alam
ditentukan adanya macam-macam hak
lainnya di dalam UUD 1945, terutama
atas permukaan bumi yaitu tanah, yang
Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-
UUD 1945 harus dijadikan pedoman
orang (Jimly Asshiddiqie, 2009: 67)
dalam
dari
negara
UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik
Indonesia
memiliki
banyak
dasar
hubungan-hubungan
pembuatan
seluruh
perundang-undangan
peraturan
di
bidang
keagrarian. Tidak boleh ada peraturan
wajah. UUD 1945 tidak saja dapat dilihat
perundang-undangan
sebagai
dengan prinsip-prinsip dasar keagrariaan
konstitusi
politik
(political
bertentangan
constitutional) yang mengatur pembagian
yang
kekuasaan di dalam negara, melainkan
konstitusi.
dapat
merupakan istilah baru baik dalam kajian
pula
dilihat
sebagai konstitusi
sudah
yang
digariskan
Istilah
di
Konstitusi
Agraria
ekonomi (economic constitution) dan
konstitusi
konstitusi
constitution)
Konstitusi agraria menjembatani kedua
(Jimly Asshiddiqie,
1994: 23). UUD
bidang kajian antara kajian konstitusi
1945
konstitusi
dengan
sosial
(social
dinamakan
ekonomi
maupun
dalam
kajian
kajian
agraria
agraria.
untuk
melihat
(economic constitution) karena berisi
bagaimana konstitusi pada suatu negara
dasar-dasar kebijakan negara di bidang
merumuskan bagaimana keadilan agraria
perekonomian
dan
(Mahkamah
Konstitusi
hubungan-hubungan
Republik Indonesia Pasal 33, 2011: 57).
menyangkut
UUD
penggunaan
1945
konstitusi karena
hijau berisi
juga
disebut
(green dasar-dasar
sebagai
constitution) pengaturan
mengenai pengelolaan dan perlindungan
keagrariaan
penguasaan, dan
pemilikan,
pemanfaatan
dan
pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya
dalam
dokumen
konstitusinya
(Jimly Asshiddiqie, 1994: 45)
hidup (Mahkamah Konstitusi Republik
Hubungan keagrariaan antara negara
Indonesia Pasal 28H, 2011: 49), bahkan
dan warga negara atas tanah dan sumber
konstitusi
daya alam lainnya merupakan hal pokok
maritim (blue
constitution)
yang menegaskan keberadaan Indonesia
yang
sebagai negara kepulauan (Mahkamah
negara. Tanah dan sumber daya alam
Konstitusi Republik Indonesia Pasal 25A,
lainnya
2011: 43).
menjadi unsur keberadaan suatu negara.
246
menjadi dasar berdirinya suatu
merupakan
wilayah
yang
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
Tanpa diatur di dalam konstitusi pun,
disebutkan
hubungan
penguasaan
antara
negara
Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang
terhadap
tanah
sumber
daya
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
dan
dalam Pasal 3
alamlainnya telah ada. Tetapi beberapa
Tahun
negara
Lembaran Negara Nomor 3696), bahwa
menegaskan
hubungan
1997
Nomor
59,
Peraturan
Tambahan
penguasaan negara terhadap tanah dan
tujuan pendaftaran tanah adalah :
sumber
1. Untuk memberikan kepastian hukum
daya
alam
lainnya
dalam
kaitannya dengan sistem ekonomi yang
dan
hendak dibangun. Bagi beberapa negara,
pemegang
memasukan
tentang
tanah, satuan rumah susun dan hak-
dalam
hak lain yang terdaftar agar dengan
pengaturan
hubungan
keagrariaan
di
perlindungan
konstitusinya merupakan cerminan dari
mudah
perjuangan
sebagai
pendirian
pertama kali. lainnya
di
negaranya
pada
Pada beberapa negara
Amerika
Latin,
konstitusi
hak
dapat
termasuk
konsekuensi
perkembangan
kehidupan
bernegara (Muhammad Bakri, 2006 : 78). Berkaitan dengan tanah di Indonesia kepemilikan
hak
atas
tanah
perlu
dibuktikan dengan bukti otentik atau bukti yang sah dalam bentuk sertipikat hakatas tanah, dimana pemilikan tanah dengan sertipikat tersebut merupakan hal
dirinya
hak
yang
berkepentingan
pemerintah
agar
dapat
mengadakan
perbuatan
hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah didaftar. 3. Untuk
terselenggaranya
tertib
administrasi pertanahan. Sertipikat
banyak
mempunyai
menyadari
membuktikan
yang
diperlukan
pembuktian
belum
bidang
dengan mudah memperoleh data yang
yang mutlak harus dipenuhi. Dewasa ini orang
suatu
2. Untuk menyediakan informasi kepada
melakukan
sebagai
kepada
bersangkutan.
pihak-pihak
agraria
atas
pemegang
agraria dijadikan sebagai landasan untuk reforma
hukum
merupakan bagi hak
Alat
seseorang atas
tanah.
yang Dalam
pentingnya kepemilikan sertipikat tanah,
ketentuan Pasal 32ayat (1) Peraturan
sehingga
Pemerintah
pembuktian
sangat
sulit
Nomor
24
dilakukan karena masih banyak yang
1997disebutkan
bahwa:
dalam
merupakan
bukti hak
bentuk
petok
atau
bukti
tanda
Tahun sertipikat yang
kepemilikan hak atas tanah yang lama
berlaku sebagai alat pembuktian yang
(Irawan Soerodjo,
Tujuan
kuat mengenaidata fisik dan data yuridis
sebagaimana
yang termuat di dalamnya, sepanjang
pendaftaran
2002: 1).
tanah
Mekanisme Penegakan Hak
247
Vol. II No. 02, November 2016
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai
pelayanan pertanahan dalam pengurusan
dengan data yang ada dalam surat ukur
sertipikat
dan
buku
berupa
bersangkutan.
LARASITA
nya
menerangkan
Sertipikat Tanah). Layanan BPN yang
bahwa: dalam hal atas suatu bidang
tertuang di dalam program LARASITA
tanah sudah di terbitkan sertipikat secara
dalam
sah atas nama orang atau badan hukum
dilaksanakan
oleh
Kantor
Pertanahan
yang memperoleh tanah tersebut dengan
Kabupaten
atau
Kota.
Program
itikad
LARASITA merupakan sebuah upaya
ayat
(2)
baik
dan
secara
nyata
(Layanan
program
yang
Bahkan
tanah
tanah
Rakyat
pelaksanaannya
lapangan
menguasainya, maka pihak yang marasa
simpatik
mempunyai hak atas tanah ini tidak
ingin membuat sertifikat tanahnya.
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
guna
di
Untuk
melayani warga
LARASITA
adalah
yang
kebijakan
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)
inovatif yang beranjak dari pemenuhan
tahun diterbitkannya sertipikat itu tidak
rasa
mengajukan
diharapkan
keberatan
secara
tertulis
keadilan
yang
dan
diperlukan,
dipikirkan
oleh
kepada pemegang sertipikat dan Kepala
masyarakat. LARASITA dibangun dan
Kantor Pertanahan yang bersangkutan
dikembangkan
ataupun tidak mengajukan gugatan pada
amanat Pasal 33ayat (3) Undang-Undang
Pengadilan mengenai penguasaan tanah
Tahun
atau penerbitan sertipikat tersebut (Boedi
Agraria,
Harsono, 2003: 45).
perundang-undangan
Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat bukti
untuk
otentik
memperoleh
atas
hak
milik
suatu atas
untuk
1945,
Undang-Undang
serta
pertanahan
peraturan
di
bidang keagrariaan.
LARASITA
kehendak
Pokok
seluruh
dan
Pengembangan dari
mewujudnyatakan
dan
berangkat
motifasi
tanahnya merupakan salah satu bentuk
mendekatkan
tertib
hukum
Nasional Republik Indonesia (BPN RI)
sehingga
dengan masyarakat, sekaligus mengubah
mendapatkan
paradigma pelaksanaan tugas pokok dan
hukum
agraria
dalam
di
bidang
Indonesia,
masyarakat
perlu
pengetahuan
fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif
dalam rangka pengurusan sertipikat hak
menjadi aktif atau proaktif, mendatangi
milik atas tanah itu. Salah satu layanan
masyarakat
secara
jemput
bola
LARASITA
telah
BPN
dalam
248
yang
bagi
cukup
Pertanahan
memadai
kemudahan
yang
Badan
untuk
dilaksanakan oleh
upaya
memberikan
masyarakat
untuk
langsung. diujicobakan
pelaksanaannya di beberapa Kabupaten atau
Kota
yang
setelah
dilakukan
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
evaluasi disimpulkan dapat dilaksanakan
belum memiliki dukungan sarana dan
di seluruh Indonesia (Nurhasan Ismail,
prasarana
LARASITA,
misalnya
2007: 97).
kendaraan,
infrastruktur
Teknologi
Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala
Informasi
dan
Komunikasi.
Untuk
BPN Nomor 18 Tahun 2009 tentang
pelaksanaan LARASITA dibentuk Tim
LARASITA dinyatakan bahwa:
LARASITA dengan Keputusan Kepala
1. Menyiapkan
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembaruan
agraria
nasional (reforma agraria); 2. Melaksanakan
Kantor Pertanahan. Keanggotaan
Tim
LARASITA
dilakukan secara bergantian atau bergilir dan
sesuai dengan beban kerja di lingkungan
pemberdayaan masyarakat di bidang
Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
pertanahan;
Adapun untu kmengendalikan pelaksaan
3. Melakukan
pendampingan
pendektisian
awal atas
tanah-tanah terlantar;
yang
diindikasikan
bermasalah; 5. Memfasilitasi
diwilayah
kerja
Kantor
Wilayah BPN, saat ini telah dibentuk
4. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah
LARASITA
penyelesaian
hukum
keputusan
Wilayah
BPN.
Kepala Untuk
Kantor kelancaran
pelaksanaan
Larasita
yang bermasalah yang mungkin di
Pertanahan
dapat
selesaikan di lapangan;
kewenangan tersebut kepada koordinator
6. Menyambungka
tanah
Tim kendali LARASITA dengan dasar
program BPN
RI
Tim
Larasita,
dengan aspirasi yangberkembang di
menandatangani
masyarakat; dan
pendaftaran
7. Meningkatkan
legalisasi aset
tanah
masyarakat.
maksudkan dan
untuk
fungsi
mendekatkan
BPN,
dan
tugas
memberikan
Kantor
surat
keterangan dan
Roya.
dengan keputusan
Sutedi, 2008: 43). Dengan adanya LARASITA, kantor
menyelenggarakan
merupakan
kewenangan
kepala Kantor Wilayah BPN (Adrian
pertanahan LARASITA
misalnya
ditetapkan
pertanahan
masyarakat.
mendelegasikan
Tanah
kemudahan dan percepatan pengurusan kepada
Kantor
Kewenangan yang akan di delegasikan tersebut
Peraturan kepala BPN RI ini di
Kepala
pertanahan
menjadi
mampu tugas-tugas
dimanapun
target kegiatan
Pertanahan bergerak, dengan demikian
berada. Pergerakan tersebut juga akan
Larasita
memberikan
dilaksanakan
pada
Kantor
Pertanahan baik yang sudah atau yang Mekanisme Penegakan Hak
aparat
BPN
ruang RI
interaksi dengan
antara
masyarakat 249
Vol. II No. 02, November 2016
sampai
pada
kelurahan
tingkat
atau
kecamatan, dan
LARASITA
Kabupaten
tingkat
Wonosobo. Lokasi yang diambil adalah
diseluruh
Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten
wilayah kerjanya, terutama pada lokasi
Wonosobo. Teknik pemilihan responden
yang
yang digunakan adalah teknik bola salju.
komunitas
desa,
Melalui
masyarakat,
jauh
Program
dari
kantor
unggulan
pertanahan. yang
Sumber data diperoleh dari data primer
diatur
dan data sekunder. Pengumpulan data
berdasarkan Peraturan Kepala BPNRI
dilakukan melalui wawancara, observasi
Nomor
dan dokumentasi.
disebut
dengan
18
dari
BPN
LARASITA
Tahun
2009
tentang
LARASITA.
ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan
B. Metode Penelitian
deskriptif dengan
kualitatif.
catatan
lapangan.
Analisis
data
menggunakan Model Interaktif menurut
Dalam penelitian ini menggunakan metode
Instrumen penelitian
Menurut
pendekatan
Nazir,
metode
Miles
dan
diterjemahkan
Hubberman dalam
yang
Salim
analisis
model interaktif ini melalui 3
tahap
deskriptif adalah suatu metode dalam
yakni reduksi data, penyajian data, dan
meneliti
penarikan kesimpulan (Salim 2006 : 20).
status
sekelompok
manusia,
suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir,
C. Hasil Temuan dan Pembahasan Era
globalisasi
dan
liberalisasi
1988 : 63). Moleong menyatakan bahwa
perekonomian dewasa ini, maka peranan
pendekatan
tanah
yang
kualitatif adalah penelitian
bermaksud
akan
memahami
meningkat,
baik
sebagai
tempat
fenomena tentang apa yang dialami oleh
bermukim
maupun
untuk
kegiatan
subyek penelitian secara holistik, dan
bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut
dengan
cara deskripsi dalam bentuk
akan meningkat pula kebutuhan akan
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
dukungan berupa kepastian hukum di
khusus
bidang pertanahan. Pemberian kepastian
yang
untuk
bagi berbagai keperluan
alamiah
dan
dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah
hukum
(Moleong, 2006 : 6).
memerlukan
Fokus (1)
penelitian
Konstitusi
Konstitusionalisme (2) 250
Pelaksanaan
ini Agraria
Reforma Reforma
adalah ke
di
bidang
pertanahan
tersedianya
ini,
perangkat
hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang
dilaksanakan
secara
konsisten
Agraria.
sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-
Agraria
ketentuannya. Selain itu, dalam rangka Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
menghadapi
berbagai
diperlukan kegiatan
pula
kasus
nyata
terselenggaranya
pendaftaran
tanah
yang
terutama berkaitan dengan hak-hak sipil dan
politik,
berserikat,
misalkan
partai
kebebasan
politik,
pemilihan
memungkinkan bagi para pemegang hak
umum dan sekalian aspek yang berkaitan
atas
dengan hal tersebut (Muchtar Wahid,
tanah
untuk
dengan
mudah
membuktikan haknya atas tanah yang
2008: 67).
dikuasainya. (Maria, 2005: 56) Upaya
Di
pemerintah
untuk
tengah
hukum
perkembangan
konstitusi,
konstitusi
kajian agraria
memberikan suatu bentuk perlindungan
hadir sebagai suatu ranah baru di tengah
dan
kecenderungan semakin luasnya objek
jaminan
hukum
atas
seseorang suatu
akan
adanya
kepemilikan
ialah
dengan
pendaftaran
kepastian
tanah
bagi
kajian dari hukum konsitusi. Beberapa
dilakukannya
studi
atas
sudah memperluas ruang perantauannya
hak
tanah
kontemporer
dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
dibahas
tentang peraturan dasar Pokok-pokok
dua buku dari Jimly Asshiddiqie baru-
Agraria.
Konstitusi
agraria
baru
dimaksud
dalam
penelitian
ini
yang
konstitusi
sebagaimana rumusan pasal 19 Ayat 1
yang
persoalan
tentang
sebelumnya.
ini
yang
lingkungan
belum
banyak
Misalkan
dalam
membahas
hidup
persoalan
dan
persoalan
membahas persoalan agraria di dalam
ekonomi dari sudut pandangan hukum
konstitusi,
konstitusi
perkembangannya
dan
pelaksanaannya
dalam
pemerintah
penafsiran-penafsiran
serta
terhadapnya
dalam
kebijakan
putusan-putusan
dalam
Constitution Ekonomi
buku
dan
Green
buku
(Economic
Konstitusi
Constitution)
(Asshiddiqie, 2010: i).
Mahkamah Konstitusi. Konstitusi agraria
Sementara itu, dalam kajian hukum
berada pada dua perkembangan kajian
agraria, persoalan konstitusi juga masih
hukum,
jarang
yaitu kajian hukum konstitusi
dibahas.
Dimensi
yang
lebih
dan hukum agraria. Selama ini kajian
menonjol selama ini dalam kajian hukum
hukum konstitusi (constitutional law)
agraria adalah dimensi hukum perdata
yang di Indonesia lebih dikenal dengan
dan hukum administrasi negara. Dimensi
kajian ‘hukum tata negara’ umumnya
hukum
mengkaji dimensi kelembagaan negara,
misalkan
peraturan
beli,
perundang-undangan
mengkaji hak-hak warga
negara
di
atau
asasi manusia dan dalam
Mekanisme Penegakan Hak
konstitusi,
keperdataan menyinggung
hibah
Dimensi
waris
hukum
tentang
tanah,
persoalan dan
jual
seterusnya.
administrasi
negara
membahas bagaimana hubungan hukum 251
Vol. II No. 02, November 2016
antara
negara
dengan
warga
negara
mendorong
bersemainya
gagasan
dalam urusan administrasi keagrariaan.
konstitusionalisme.
Hukum administrasi negara dalam hal ini
berbicara
acap kali membicarakan soal hak dan
dilanggar bukan saja sebagai hak asasi
perizinan serta berbagai konsesi yang
manusia,
berkaitan
konstitusional.
dengan
penguasaan,
Orang-orang
tentang
tetapi
hak
mereka
juga
Pada
sebagai titik
hak
itu
konstitusi
sumber agraria. Padahal pangkal dari
bagi perjuangan mewujudkan keadilan
hukum administrasi negara itu adalah
agraria
konstitusi (Luthfi dkk, 2011: 32).
konstitusi agraria
konstitusi
agraria
membahas
dimensi
yang
selama
hukum
hak-hak
berkaitan
dengan
memberikan
ini
agraria
mengalami
untuk
mereka
menuntut
sebagai
hak
agraria.
konstitusional. Untuk kondisi Indonesia,
Dikatakan lebih luas dan mendasar sebab
tidak dapat dipungkiri, bahwa stigma
ia berpangkal kepada konstitusi yang
kepada
merupakan hukum tertinggi di dalam
memperjuangkan tanahnya sebagai ‘sisa-
suatu
sisa’ (Bagir Manan, 1995 : 30).
negara.
masalah
yang
hendak
Kajian
landasan bagi tuntutan dari pihak-pihak
ketidakadilan
negara
amunisi
berdasarkan konstitusi.
yang lebih luas dan mendasar dari pada administrasi
mengajukan
pula,
penggunaan, dan pemanfaatan sumber-
Sebagai bagian dari hukum publik,
agraria
yang
Konstitusi
merupakan
orang-orang
yang
hukum dasar yang mendasari berbagai aktivitas hukum yang terjadi di dalam penyelenggaraan negara. Kesadaran akan perlunya konstitusi
1. Konstitusi Agraria ke Konstitusionalisme Reforma Agraria Istilah
konstitusi
berasal
dari
pun semakin meningkat di Indonesia. Ide
bahasa inggris yaitu “constitution”,
tentang
bahasa Belanda “constitue”, bahasa
konstitusionalisme,
meskipun
telah disemai lama di Indonesia, bahkan
Latin
benih-benihnya sudah ada sejak zaman
Prancis “constiture”, bahasa Jerman
kolonial,
ini
“verfassung”. Dalam ketatanegaraan
maju.
Indonesia, konstitusi diartikan sama
tetapi
perkembangannya
pada jauh
saat lebih
contitutio/constituere,
Proses amandemen UUD 1945 pada
dengan
tahun
terbentuknya
Konstitusi dalam suatu negara adalah
Mahkamah Konstitusi berserta beberapa
sebuah norma hukum tertinggi yang
instansi
biasanya
1999-2002
pemerintah
serta
lainnya
dalam
rangka perwujudan negara hukum telah 252
Undang-Undang
bahasa
dikodifikasikan
Dasar.
sebagai
dokumen tertulis. Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
Konstitusi
merupakan
keseluruhan
peraturan
baik
tertulis maupun tidak
yang
tertulis yang
mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan suatu
diselenggarakan
negara.
Dari
perumusannya,
sisi
bentuk
Indonesia
Mohammad
Muhammad
Yamin
lain Hatta,
dan
juga
Soekarno. Terbentuknya Indonesia
Republik
diiringi dengan semangat
dapat
untuk
menciptakan
dalam tiga bentuk,
yang
baru
tatanan
hukum
menggantikan
tatanan
yaitu:
(i)
secara
hukum kolonial. Dalam ranah agraria
tertulis
dalam satu naskah hukum
hal itu dilakukan dengan penyusunan
yang disebut Undang-Undang Dasar;
Undang-Undang Agraria yang baru.
atau
Perubahan
(ii)
terdokumentasi
antara
Soepomo,
dalam
konstitusi
dikelompokkan
konstitusi
tertulis
secara
tidak
dalam satu
naskah
memang
tidak
tetapi tercatat dalam banyak naskah
Bahkan
Presiden
sejarah; maupun (iii) tidak
sidang
pleno
terdokumentasi
tertulis
pada
aspek
hukum
begitu
kencang.
Soekarno
Kongres
dalam
Persatuan
sama sekali melainkan hanya tumbuh
Sarjana Hukum Indonesia pada tahun
dan
ditaati
penyelenggaraan (Asshiddiqie, umumnya bentuk
dalam
praktik
1961
kekuasaaan
negara
kepada para sarjana hukum akan
2014:
29).
negara
Pada
menggunakan
perumusan
konstitusi
yang
menyampaikan
kelambanan
itu.
kritik
pedas
Soekarno
dengan
mengutip ungkapan dari Liebknecht menyindir
dalam
bahasa
Belanda
pertama dimana mendokumentasikan
“metde juristen kan ik de wiel van de
konstitusinya
revolutie niet draaien,” dengan para
dalam
satu
dokumen
yang disebut dengan Undang-Undang
ahli
hukum
tidaklah
Dasar.
menggerakkan
roda
Gagasan untuk menata hubungan antara
negara
sumber
daya
muncul
dengan alam
sejak
tanah lainnya
penyiapan
dan
aku
bisa
revolusi.
(Wignjosoebroto, 2014: 200). Meskipun
telah
kelambanan
UUD
semangat
demikian, dalam
revolusi,
diantara merespons
terdapat
Indonesia pertama kali pada tahun
perkembangan
1945 dalam persidangan-persidangan
dicatat
BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh
perombakan tatanan hukum kolonial.
kunci
Pembentukan
yang
banyak
konstitusionalisasi Mekanisme Penegakan Hak
mempengaruhi
agraria
dalam
dalam
baik
yang
pula
upaya
UUPA
penting
melakukan
merupakan
salah satu pencapaian dari upaya yang 253
Vol. II No. 02, November 2016
sangat
serius
dari
ahli
hukum
jadi
sebagai
badan
kenegaraan,
Indonesia untuk menciptakan sesuatu
sebagai badan yang publiek rechtelijk.
yang
Hak
baru
digali
kehidupan untuk
dari
masyarakat
fondasi Indonesia
menggantikan
aturan
dan
negara adalah hak dominium
juga dan disamping itu dapat juga digunakan
istilah
hak
publique.
konsepsi kolonial, dengan konsepsi
Model ini yang diterapkan dalam
nasional,
sebagai turunan
prinsip Domein Verklaring dimana
dari semangat pengaturan mengenai
memposisikan negara sebagai pemilik
agraria yang terdapat dalam konstitusi
tanah
(Wignjosoebroto, 2014: 195).
pihak yang bisa menyewakan dan
sekaligus
Konsepsi Hak Menguasai Negara yang
diperkenalkan
1960.
UUPA
berlakunya
1960
mencabut
Agrarische
memperkenalkan dalam
melalui UUPA
Wet
dan
konsepsi
hubungan
baru
antara
negara
(eigenaar) sekaligus sebagai
memberikan konsesi kepada swasta. Ketiga, negara sebagai subyek, dalam arti tidak sebagai perseorangan dan tidak sebagai badan kenegaraan, akan
tetapi
negara
personifikasi
rakyat
sebagai seluruhnya,
dengan tanah. Iman Soetiknjo dalam
sehingga dalam konsepsi ini negara
buku Politik Agraria Nasional yang
tidak lepas dari rakyat, negara hanya
membahas mengenai konsepsi dasar
menjadi pendiri, menjadi pendukung
mengenai hubungan
daripada
tanah
dalam
negara dengan
perumusan
kesatuan-kesatuan
rakyat.
UUPA
Dalam kaitannya dengan bentuk ini,
menyampaikan ada tiga kemungkinan
maka hak negara dapat berupa hak
alternatif
kommunes,
menyangkut
(Soetiknjo,
1994:
hal
20).
ini
Pertama,
personafikasi
negara sebagai subyek, yang dapat
kekuasaan
dipersamakan
perseorangan,
emperium,
sehingga dengan demikian hubungan
kekuasaan
antara
tanah saja.
dengan
negara
dan
tanah
itu
mempunyai sifat privaat rechtelijk,
kalau
yang atas
Semangat
adalah hak dominium.
menggantikannya
kedudukan
tidak
sebagai
perseorangan, tetapi sebagai negara, 254
dan;
hak
memegang pemakaiannya
untuk
pluralitas
diberi
tanah,
tentang
sebagai
memegang
apabila
negara sebagai pemilik. Hak negara
Kedua, negara sebagai subyek,
negara
mengatasi
hukum dengan
dan unifikasi
hukum agraria. UUPA hadir untuk melakukan unifikasi
penyederhanaan di
bidang
dan hukum
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
pertanahan,
serta
menempatkan
Belum lagi konflik agraria yang
pemerintah pusat sebagai titik sentral
semakin
dari pengurusan tanah dan sumber
bersama
dengan
daya alam lainnya. Sementara itu,
Pembaruan
Agraria
Konsepsi Konstitusional Penguasaan
Lingkungan
Hidup
Negara
data mengenai konflik agraria yang
hadir
unifikasi
pada
hukum
masa dimana
dan
meluas.
Komnas
HAM
Konsorsium dan
Wahana
menyampaikan
sentralistik
terjadi dalam 10 tahun kepemimpinan
pemerintahan dianggap sebagai salah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
satu problem konflik dan ketidakadilan
(2004-2014). Pada sektor kehutanan
(Mahfud MD, 1999: 19).
ketimpangan
Ketimpangan
pemanfaatan
tanah
sumber daya hutan yang diberikan
lainnya
untuk Hutan Tanaman Industri (HTI)
semakin melebar. Hal ini merupakan
mencapai 9,39 juta hektar untuk 262
faktor utama terjadinya konflik. Pada
unit perusahaan dan HPH untuk 21,49
tahun
menggambarkan
juta hektar untuk 303 unit perusahaan
situasi ketimpangan tersebut dengan
yang berbanding sangat sedikit untuk
mengeluarkan
bahwa
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang
persen)
hanya seluas 631.628 hektar (Komnas
dan
sumber
2003
mayoritas
penguasaan
alokasi
daya
BPN
alam
data-data petani
(84
menguasai tanah pertanian kurang dari
HAM, 2011: 23)
satu hektar dan hanya 16 persen petani
Lebih lanjut konflik-konflik yang
menguasai tanah lebih dari satu hektar.
terjadi memiliki empat karakteristik.
Kesempatan petani untuk memperoleh
Pertama,
konflik
tersebut
bersifat
akses terhadap tanah juga semakin
kronis,
massif
dan
meluas;
menyempit (Sumardjono, 2009: 103).
berdimensi hukum, sosial, politik dan
Hal
dengan
ekonomi; kedua, konflik agraria yang
kebijakan pertanahan semakin adaptif
bersifat struktural, dimana penyebab
terhadap
utamanya
itu
ditambah
mekanisme
mendorong
lagi
pasar
pemerintah
yang
menerapkan
terjadi
dikarenakan
kebijakan-kebijakan
pemerintah
kebijakan yang memberikan peluang
dalam penguasaan dan penggunaan
seluas-luasnya bagi perusahaan untuk
tanah serta pengelolaan SDA; ketiga,
berkembang,
penerbitan
termasuk
dengan
izin-izin
memberikan tanah dan sumber daya
penggunaan
tanah
alam
SDA
tidak
lainnya
kepada
perusahaan
tersebut agar bisa berkembang. Mekanisme Penegakan Hak
keberagaman
usaha
dan pengelolaan menghormati
hukum yang menjadi 255
Vol. II No. 02, November 2016
dasar dari hak tenurial masyarakat;
pemerintah
dan keempat konflik-konflik tersebut
Soekarno, tetapi juga memiliki tujuan
merupakan
untuk
pelanggaran
HAM
(Komnas HAM. 2011) Situasi perlu
penguasaan,
Era
Pemerintahan
setidaknya
mengambil
beberapa pelajaran dan pengalaman
tersebut
dilakukan
di
menghendaki
penataan
pemilikan,
dari praktek reforma agraria yang
ulang
dilakukan di negara-negara Amerika
peruntukan
Latin yang berbahasa Spanyol dan
dan penggunaan tanah dan sumber
menggunakan
daya alam lainnya. Pada titik itulah
Wiradi
istilah
reforma
agraria
prinsipnya reforma agraria yang sejati
relavan
diajukan.
Reforma
menjadi agraria
istilah
itu.
menyebutkan
adalah
penataan
Gunawan
bahwa
kembali
(atau
merupakan tindakan korektif terhadap
pembaruan
situasi ketimpangan penguasaan tanah
penguasaan,
dan sumber daya alam lainnya. Oleh
atau
karena itu, reforma terkait dengan
petani kecil, penyakap, dan buruh tani
tujuan
tak bertanah (Wiradi, 2003: 45).
untuk
menciptakan
keadilan
agraria. Reforma agraria bukan saja dilakukan perubahan memastikan
untuk atau
melakukan
pembaruan,
bahwa
tetapi
perubahan dan
struktur)
pada
dan penggunaan tanah
wilayah,
Sementara Sumardjono
demi
itu
pembaruan tersebut ditujukan untuk
(1)
Suatu
memperbaiki
berkesinambungan;
memberikan
kesempatan
yang
Maria
S.W. tindakan
korektif itu dengan istilah pembaruan yang
dan
kepentingan
menyebutkan
agraria
keadaan
pemilikan,
dengan
pada
intinya adalah: proses
yang
(2)
Berkenaan
restrukturisasi
pemilikan,
sebesar-besarnya kepada petani dan
penguasaan dan pemanfaatan sumber
kelompok-kelompok
daya
di
masyarakat
untuk
memperoleh
manfaat
dalam
terlibat
dan
dari tindakan
korektif yang dilakukan. Penggunaan
alam (sumber
masyarakat, pedesaan;
agraria)
khususnya (3)
oleh
masyarakat
Dilaksanakan dalam
rangka tercapainya kepastian hukum
istilah
Reforma
dan
perlindungan
hukum
atas
Agraria disosialisasikan secara luas
kepemilikan tanah dan pemanfaatan
oleh Gunawan Wiradi sejak tahun
sumber daya alam (sumber agraria),
1980-an,
tidak
membedakannya “Landreform” 256
sekedar
untuk
serta
terwujudnya
dengan
istilah
bagi
seluruh
yang
digunakan
keadilan
rakyat
sosial
(Sumardjono,
2009: 80). Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
Dalam wacana mengenai reforma agraria
terdapat tiga tipe reforma
dalam
kehidupan
bernegara
oleh
berbangsa
pemerintah,
dan rakyat
agraria, yaitu: (1) Reforma Agraria
dan seluruh elemen yang ada. Sejalan
berbasiskan
dengan prinsip pertama itu, maka
agrarian
negara reform);
(state-led (2)
Reforma
penyelenggara
harus
menginsafi
Agraria berbasiskan pasar (market-led
bahwa pelaksanaan kewenangan yang
agrarian reform); dan (3) Reforma
dimilikinya
Agraria
gerakan
konsep HMN harus ditujukan untuk
reform)
mencapai
berbasiskan
rakyat(people-led
agrarian
(Saturnino M. Borras Jr., and Ruth Hall, 2014: 28).
yang
bersandar
tujuan
pada
bernegara
yang
melindungi rakyatnya.
Reforma agraria
Kedua
perlu pula pemahaman
sejati adalah reforma agraria yang
yang
berbasiskan
peran dalam hal pengurusan tanah
pada
gerakan
rakyat.
menciptakan
Namun tidak berarti bahwa negara
dan
tidak berperan dalam menyukseskan
Konsepsi HMN
reforma agraria. Tanpa peran negara,
yang
reforma
superior kepada negara. Hal itu pula
agraria
dapat
mengalami
sumber
keseimbangan
sangat
kegagalan juga sebagaimana pernah
yang
terjadi
menimbulkan
pada
masa
awal
dekade
1960-an.
daya
alam
memberikan porsi
besar
kemudian
lainnya.
dan
dalam
bahkan
praktiknya permasalahan
pengabaian terhadap pengemban hak
Sebagaimana digariskan di dalam
yang
penting
dalam
konteks
pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan
penguasaan tanah dan sumber daya
dibentuknya
alam
Indonesia
pemerintahan adalah
untuk
Republik
lainnya.
Upaya
untuk
melindungi
mewujudkan keseimbangan itu dapat
segenap bangsa Indonesia dan seluruh
dilakukan dengan penegasan terhadap
tumpah darah Indonesia dan untuk
keberadan hak privat dan hak ulayat
memajukan
masyarakat adat yang keberadaannya
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
pelaksanakan
yang
berdasarkan
ketertiban dunia kemerdekaan,
juga dijamin di dalam konstitusi. Dengan terhadap
kata
lain
penguasaan
pemaknaan negara
atas
perdamaian abadi dan keadilan sosial
tanah dan sumber daya alam lainnya
(Winahyu Erwiningsih, 2009 : 69).
(Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945)
Tujuan
menjadi
harus dibahas satu nafas ketentuan
bintang pemandu dari segala tindakan
konstitusi yang menjamin hak milik
tersebut
Mekanisme Penegakan Hak
harus
257
Vol. II No. 02, November 2016
privat (Pasal 28H ayat 1) dan hak
penafsiran
ulayat masyarakat adat (Pasal 18B
dipergunakan
ayat 2 UUD 1945). Relasi antara
melancarkan agenda reforma agraria.
ketiga konsep hubungan hukum atas
Pemaknaan konstitusi sebagai dasar
tanah tersebut berada dalam edar
melakukan
konstitusional dimana yang satu tidak
hadir dalam legislasi, kebijakan serta
semena-mena bisa menegasikan yang
program
lain. Dalam kaitannya dengan hal itu,
penafsiran progresif dari Mahkamah
untuk
Konstitusi dalam memberikan makna
menyediakan
dilaksanakannya
situasi
program
bagi reforma
baru
agar
sebagai
reforma
dasar
untuk
agraria
pemerintah
terhadap
dapat
dapat
atau
ketentuan
suatu
di
dalam
agraria di Indonesia beberapa langkah
konstitusi. Selain itu, penguatan dasar
perlu
reforma agraria bisa pula dilakukan
dilakukan meliputi perubahan
konsepsional,
konstitusional,
institusional
dan
kelompok
kesiapan
masyarakat
menggerakan manfaat
legal, dari
yang
dan
akan
secara formal dengan perubahan atau amandemen
Kusuma dan Khairul (ed.), 2008: 12). Setidaknya ada dua hal penting
reforma
yang perlu dipertimbangkan dengan
dariprogram
menempatkan mengenai
2. Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui LARASITA Kabupaten Wonosobo UUD 1945 telah menjadi dasar pengaturan
keagrarian
hubungan-hubungan
sehingga
(Erwien
memperoleh
agrarian .
bagi
konstitusi
dapat
disebut
sejumlah
reforma
konstitusi.
ketentuan
agrariadi
Pertama,
dalam
konstitusi
merupakan dokumen hukum tertinggi pada
suatu
fondasi hukum
negara
dalam suatu
yang
menjadi
bangunan
sistem
negara.
Keberadaan
sebagai konstitusi agraria. Konsepsi
ketentuan mengenai reforma agraria
penguasaan negara atas tanah dan
di dalam konstitusi harus menjadi
sumber
pedoman bagi pembentukan peraturan
daya
pengaturan milik
alam
mengenai
individu
dan
lainnya
serta
jaminan
hak
hak
komunal
perundang-undangan Konstitusi pun
juga
di
bawahnya.
berisi hal-hal
masyarakat adat di dalam kontitusi
pokok yang ideal tentang tujuan yang
menunjukan
hendak dicapai dari pendirian sebuah
Indonesia
bahwa telah
memadai
konstitusi sebagai
negara.
Oleh
karena
itu
konstitusi agraria. Namun ketentuan
ketentuan-ketentuan
di
yang sudah ada membutuhkan cara
konstitusi
sebuah
258
merupakan
pula, dalam janji
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
yang
perlu
sebuah
ditunaikan.
janji,
ketentuan
Sebagai
maka
keberadaan
reforma
agraria
memberikan dasar kepada para petani
dapat
menjadi
pemandu
prinsip-prinsip
kebijakan
negara
(directiveprinciples of state policy) (Saafroedin Bahar, dkk. 1995: 58).
dan rakyat miskin yang menderita
Untuk
pelaksanaan
reforma
karena kebijakan agraria yang tidak
agraria di Indonesia pada masakini,
memihak
Gunawan
untuk
menuntut
dilaksanakannya reforma agraria.
Wiradi
mengusulkan
pembentukan Badan Otorita Reforma
Kedua, ketentuan konstitusi yang
Agraria
(BORA)
sebagai
institusi
abstrak akan memudahkannya untuk
yang melaksanakan reforma agraria.
ditafsirkan
dalam
Badan tersebut bersifat ad hoc dan
pelaksanaannya. Hal ini telah dialami
berada langsung dibawah presiden.
dalam
Fungsi
secara
hal
beragam
perwujudan
dari
dari
BORA
adalah
keberadaan Pasal 33 UUD 1945
Mempercepat
dimana
Mengkoordinasikan antar sektor; dan
pelaksanaannya
diterjemahkan secara beragam oleh
(c)
berbagai
yang
2009b: 338).
pernah berkuasa di Indonesia. Rezim
Polemik
rezim
pemerintahan
pemerintahan
Presiden
Soekarno
proses;
(a)
Menangani
yang
permasalahan
sebagai dasar
konflik
di
terutama
yang
land
reform.
pemerintahan
Sebaliknya Presiden
mempergunakan untuk
melaksanakan
ekonomi negara
Soeharto
ketentuan
meningkatkan
rezim
tersebut
pertumbuhan
(Wiradi,
dihadapi
di
Kabupaten Wonosobo saat ini ialah
mencoba menerjemahkan Pasal 33 untuk
konflik
(b)
dan
penyelesaian
bidang
pertanahan,
bersinggungan
dan
berhubungan dengan aset Pemerintah Daerah.
Guna
administrasi
meningkatkan
tertib
pertanahan
yang
dan membungkam
menyangkut aset pemerintah daerah
gerakan-gerakan petani. Oleh karena
khususnya tanah maka sampai dengan
itu, pencantuman sejumlah ketentuan
tahun
yang komprehensif mengenai reforma
berupaya
agraria di dalam konstitusi diperlukan
pensertifikatan
untuk meminimalisir penafsiran yang
nama pemerintah Kabupaten secara
bertentangan dengan tujuan reforma
bertahap.
agraria.
Dengan
ini
ini
pemerintah
dengan tanah
telah
melakukan menjadi
atas
pula
Undang Undang Nomor 5 Tahun
ketentuan mengenai reforma agraria
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Mekanisme Penegakan Hak
cara
2017
259
Vol. II No. 02, November 2016
Pokok
Agraria atau lebih dikenal
Kabupaten
dengan UUPA, menentukan bahwa
98.467,93
tanah-tanah di seluruh Indonesia harus
bersertifikat seluas 31.177,22 Ha atau
diinventarisasi.
sekitar
Pendaftaran
Ketentuan Tanah
tentang
tersebut
dapat
Wonosobo Ha
tanah
31,79
%,
mengisyaratkan
yaitu
yang
hal
bahwa
telah
tersebut dibutuhkan
dilihat dalam ketentuan Pasal 19 dan
upaya dan strategi untuk pembenahan
Pasal 23 UUPA. Dalam ketentuan
administrasi serta memacu kesadaran
pasal 19 ayat (1) UUPA disebutkan
masyarakat
bahwa
Untuk
menjamin
kepastian
sertifikat sebagai salah satu alat atau
hukum
oleh
pemerintah
diadakan
bukti kepemilikan tanah yang sah.
akan
pentingnya
pendaftaran tanah di seluruh wilayah.
(LKPJ
Hal tersebut merupakan konskuensi
Penyelenggaraan
mengapa
Pemerintahan Daerah: 150).
perlu
direvisi
Pemerintah Nomor 10 dengan
demikian
Peraturan
Peraturan
Tahun 1961,
diperlukan
pendaftaran
Tanah
lebih
dari
Bab
–
IV
Urusan
Dari 1.125 bidang tanah yang ada
suatu
yang telah bersertifikat sebanyak 648
yang
bidang atau 57,6 %, terdiri dari tanah
baru (Noer Fauzi, 1997: 34). Selama
2015
arti
yang bersertifikat Hak Pakai sejumlah tahun
633 bidang, Hak Milik 13 bidang, dan
pelaksanaan UUPA, pendaftaran tanah
Hak Pengelolaan 2 bidang, sedangkan
telah
477
dilaksanakan
Peraturan
40
berdasarkan
Pemerintah
Nomor
10
bidang
bersertifikat
atau yang
42,4%
belum
sebagian
besar
Tahun 1961 (LN Tahun1961 Nomor
adalah tanah eks bengkok desa yang
28,
berubah menjadi kelurahan. (LKPJ
TLN
Nomor
2171)
tentang
2015
perkembangan
Urusan Pemerintahan Daerah:152).
pembanguan nasional
dan kebutuhan akan kepastian hukum di
bidang
pertanahan,
diundangkan
peraturan
tanah
baru
telah
Bab
IV –
Pendaftaran Tanah. Sejalan dengan
Penyelenggaraan
Dewasa ini banyak masyarakat yang
belum
menyadari
pentingnya
pendaftaran
kepemilikan tanah dengan sertifikat
Peraturan
hak atas tanah, sehingga pembuktian
Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 (LN
sangat sulit dilakukan karena masih
Tahun 1997 Nomor 59 TLN Nomor
banyak yang dalam bentuk petok atau
2043).
bukti kepemilikan
yang
yaitu
Data yang diambil pada tahun 2015 dari keseluruhan luas wilayah 260
hak
atas tanah
yang lama sehingga perlu diberikan kesadaran
hukum
terhadap
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
masyarakat
akan
arti
penting
pencetusan ide mengenai LARASITA
sertipikat tersebut. Masih rendahnya
tidak
prosentase
sertifikat
mengenai Rencana Strategis BPN RI
Kabupaten
2007-2009 dengan slogan “Lihat ke
tanah
kepemilikan
yang
ada
di
terlepas
dari
Wonosobo sampai dengan tahun 2015
depan,
dapat terlihat dari 625.458 bidang
dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan
yang ada, yang sudah bersertifikat
rakyat”
sebanyak 134.896 bidang atau 20,72
peningkatan kesejahteraan rakyat serta
%, akan tetapi apabila dilihat dari sisi
penciptaan struktur sosial dan tatanan
luasan tanah maka prosentase tanah
politik
yang
(Rizal Mallarangeng, 2008: 34).
telah
bersertitifikat
Kabupaten
Wonosobo
peningkatan
sebesar
di
mengalami
dan
sesuatu
yang
bertujuan
untuk
nasional yang lebih kokoh
Layanan
pertanahan
bergerak
%
(mobile land service) yang bersifat pro
dibandingkan tahun 2014, dan hal
aktif atau "jemput bola" ke tengah-
tersebut
tengah masyarakat. Sebagai sebuah
memacu
1,09
lakukan
penjabaran
upaya
untuk
meningkatkannya. (LKPJ 2015 Bab
kebijakan
IV
LARASITA
-
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan Daerah: 151).
pemenuhan
Di dalam mewujudkan reforma agraria
di
inovatif,kelahiran dilandasi rasa
keinginan
keadilan
yang
diperlukan, diharapkan dan dipikirkan
Wonosobo
guna
oleh
konflik,
BPN
kesadaran bahwa tugas-tugas berat itu
mencanangkan program LARASITA.
tidak akan bisa diselesaikan hanya dari
LARASITA adalah kebijakan inovatif
balik meja kantor tanpa membuka diri
yang beranjak dari pemenuhan rasa
terhadap
keadilan yang diperlukan, diharapkan
kesejahteraannya
dan
utama pengelolaan pertanahan.
meminimalisir
dipikirkan
oleh
LARASITA dikembangkan
masyarakat.
dibangun untuk
dan
mewujudkan
masyarakat,
serta
adanya
interaksi masyarakat yang
Kantor
menjadi
pertanahan
dalam melaksanakan
tujuan
Wonosobo
program one
amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
day service LARASITA ini dengan
dan Undang-undang Pokok Agraria,
membagi dua proses, yakni proses
yang
penyuluhan
kemudian
pelaksanaannya
mengacu pada Peraturan Kepala BPN
LARASITA
RI No.
pelayanan
18
LARASITA
Tahun 2009 tentang BPN
Mekanisme Penegakan Hak
RI.
Selain itu,
LARASITA.
one
day
dan one
service
pelaksanaan day
Proses
service penyuluhan 261
Vol. II No. 02, November 2016
melibatkan
enam
personil
yang
Pertanahan
Nasional
Republik
meliputi kepala seksi pengendalaian
Indonesia dan melaksanakan ketentuan
dan pemberdayaan, kepala sub bagian
peraturan
perundang-undangan
yang
tata usaha, kepala seksi hak tanah dan
mengatur
pertanahan
perlu
pendaftaran
dikembangkan
tanah,
kepala
seksi
pola
pengelolaan
pengaturan dan penataan pertanahan,
pertanahan yang secara aktif dapat
kepala seksi sengketa, konflik dan
dilakukan Badan Pertanahan Nasional
perkara
Republik Indonesia bagi masyarakat.
dan
pengukuran
kepala dan
seksi survei,
pemetaan.
(BPN
Wonosobo Dalam Distrik, 2014: 13) Dari dua struktur dan pembagian tugas
tersebut
Pengembangan dimaksud
pola
sebagaimana
dilakukan
dengan
cara
mendekatkan pelaksanaan tugas pokok
menggambarkan
dan fungsi Badan Pertanahan Nasional
bagaimana hirarki yang dijalankan oleh
Republik Indonesia langsung kepada
kantor pertanahan baik dilapangan saat
masyarakat.
pelaksanaan pelayanan one day service
Pemberian
jaminan
kepastian
LARASITA dan di kantor pertanahan.
hukum mengenai hak-hak atas tanah
Hal di atas terlihat bahwa adanya tugas
bagi seluruh rakyat Indonesia, yang
dan tanggung jawab yang ganda oleh
menjadi
beberapa kasi, sub seksi maupun staf
diundangkannya
yang terlibat dalam pelaksanaan one
terwujud melalui dua upaya, yaitu:
day service LARASITA dimana selain
Tersedianya perangkat hukum yang
di kantor pertanahan mereka juga
tertulis,
memiliki tugas dan tanggung jawab
dilaksanakan dengan konsisten sesuai
yang sama pada saat melaksanakan
dengan
pelaksanaan
ketentuannya,
one
day
service
salah
lengkap,
jiwa
satu
tujuan
UUPA
dapat
dan
dan
jelas
isi
yang
ketentuan
sehingga perlu untuk
LARASITA. Tugas di lapangan tidak
membuat
berbeda dengan tugas yang dilakukan
undangan
di kantor pertanahan hanya tempat dan
UUPA yang sesuai dengan jiwa dan
suasana saja yang berbeda.
asas
Pertimbangan
hukum
dalam
Peraturan yang
perundang-
diperintahkan
UUPA;
pendaftaran
oleh
Penyelenggara tanah
yang
pelaksanaan program LARASITA di
memungkinkan para pemegang hak
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
atas
dalam
membuktikan haknya atas tanah yang
tugas 262
rangka pokok
mengejawantahkan dan
fungsi
Badan
tanah
untuk
dengan
mudah
dikuasainya (Urip Santoso, 2010: 2). Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
Oleh
karena
Peraturan
itu,
keberadaan
Pemerintah
Nomor
24
birokrasi, dan program aksinya) untuk menjalankan pasal 33
ayat 3, yang
Tahun 1997 merupakan sarana untuk
berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang
memasyarakatkan
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Pemerintah
di
kebijaksanaan bidang
pertanahan
negara untuk dipergunakan sebesar-
khususnya dalam bidang Pendaftaran
besar kemakmuran
Tanah.
pengertian
Lahirnya
Peraturan
rakyat”. Dengan
demikian
itu,
sudah
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
sewajarnya kita masuk kepada pokok
tersebut,
maju
persoalan: memajukan percakapan dari
dalam bidang pertanahan, khususnya
konstitusi agraria ke konstitusi reforma
dalam pendaftaran tanah di Indonesia.
agraria.
Peraturan
bagaimana
merupakan
Tahun
langkah
Pemerintah 1997
Nomor
adalah
24 untuk
Seyogyanya
perlu
dipikirkan
prinsip-prinsip
yang
terkandung dalam UUD 1945 digunakan
mengefektifkan pendaftaran tanah di
sebagai
Indonesia, sehingga banyak program-
memandang
program tentang pendaftaran tanah
masalah agraria yang melanda tanah air
yang digulirkan di Indonesia.
Indonesia. mengurus
D. Simpulan
rujukan dan
Ujian
dan
pijakan
mengurus
pertamanya
konflik-konflik
untuk
masalah-
adalah agraria
struktural, yang kronis dan meluas di
Reforma Agraria merupakan suatu
seantero nusantara.
operasi yang digerakkan oleh pemerintah (terutama
melalui
kekuatan
legislasi,
***
DAFTAR PUSTAKA Buku : Achdian, Andi. 2009. Tanah bagi yang tak bertanah: Landreform pada masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965. Bogor: Kekal Press bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Asshiddiqie, Jimly. 2009. Green Constitution: Nuansa hijau UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Press.
Mekanisme Penegakan Hak
_______________. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi danPelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Bahar, Saafroedin dkk. 1995. Risalah Sidang Badang Penyelidikan Usahausaha PersiapanKemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat NegaraRepublik Indonesia.
263
Vol. II No. 02, November 2016
Bakri, Muhammad. 2006. Hak Menguasai Tanah oleh Negara. Paradigma Baru untuk Reforma Agraria. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya. Badan Pertanahan Nasional. 2014. Wonosobo Dalam Distrik. BPN Wonosobo. Erwiningsih, Winahyu. 2009. Hak Mengusai Negara atas Tanah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press dan Total Media. Fauzi, Noer. 1997. Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI dan KPA. Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, (Edisi Revisi). Jakarta: Djambatan. Ismail, Nurhasan. 2007. Perkembangan hukum pertanahan. Pendekatan ekonomipolitik. Jakarta: HuMa dan Magister Hukum UGM. Kusuma, Erwien dan Khairul (editor). 2008. Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara diDewan Konstituante. Jakarta: BAUR Publishing. Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban. 2015. Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. PEMKAB Wonosobo. Luthfi, Ahmad Nashih., Razif dan M. Fauzi. 2011. Kronik Agraria Indonesia. Memperluas imajinasi lintaszaman, sektor dan aktor, Yogyakarta: STPN, SAINS dan Institute Sejarah Sosial Indonesia. Mahkamah Indonesia,
264
Konstitusi Republik 2010. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Mallarangeng, Rizal. 2008. Mendobrak Sentralisme Ekonomi, Indonesia 1986-1992. Cetakan ke-3. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Manan, Bagir. 1995 Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju. Moh. Mahfud MD. 1999. Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Saturnino M. Borras Jr., and Ruth Hall. 2014. Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social andCultural Rights: Comparative experiences of justiciability. Switzerland: International Commission of Jurist. Salim. Agus. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. Soerodjo, Irwan. 2002. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia. Surabaya: Arkola. Soetiknjo, Iman. 1994. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. _____________. Komnas HAM. 2011. Tahun perampasan tanah dan Kekerasan terhadap Rakyat. ____________. 2011. Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun.
Mekanisme Penegakan Hak
Vol. II No. 02, November 2016
Sumardjono, Maria S.W. 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas.
Wiradi, Gunawan. 2003. Konsep Umum Reforma Agraria, makalah dalam Temu Tani Se-Jawa, di YTKI, Jakarta, 1 Mei 2003.
__________________. 2009. Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya. Jakarta: Kompas.
Peraturan:
Sutedi,Adrian. 2008. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika,
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, TLNRI Nomor 2043).
Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Wahid, Muchtar. 2008. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Jakarta: Republika. Wignjosoebroto, Soetandyo. 2014. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika SosialPolitik dalam Perkembangan Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Epistema Institute, HuMa, VanVollenhoven Institute,dan KITLV.
Mekanisme Penegakan Hak
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Negara
Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah (L.N.NO.1977/59; T.L.N NO. 3696). Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
265
Vol. II No. 02, November 2016
266
Mekanisme Penegakan Hak
