Kunjungan Kerja
MAGETAN
Pada struktur pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan rencana system pusat pelayanan pemukiman perdesaan dan perkotaan serta system perwilayahan di Provinsi Jawa Timur.
S
ISTEM pemukiman perdesaan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki, yaitu pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dam pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman. Sistem pusat pemukiman perkotaan di Jawa Timur mengatur orkde perkotaan, hirarkhi perkotaan dan system perwilayahan. Perkotaan lain yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang system metropolitan dan sebagai pusat pertumbuhan wilayah dikembangkan sebagai kota perkotaan dengan orde IIB, sedangkan ibukota kabupaten yang lain, dikembangkan sebagai perkotaan dengan orde IIIA dan IIIB. Untuk orde perkotaan
kabupaten Gresik termasuk orde IIB sebagai pemangku ibukota propinsi dan kabupaten Magetan pada orde IIIB. Berdasarkan potensi perkembangan kota perkotaan
tersebut herarki kota perkotaan di Jawa Timur berdasarkan tipe kota perkotaan menurut klasifikasinya sebagai berikut : perkotaan metropolitan Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kota
Risdang
41
Kunjungan Kerja
Malang, Kota Batu dan sekitarnya. Perkotaan Menengah meliputi perkotaan Kab. Tuban, Lamongan, Jombang, Kediri, Mojokerto, Pasuruan, Bojonegoro dan sekitarnya . Untuk Klasifikasi perkotaan Kecil meliputi : perkotaan Sampang, Sumenep, Ngawi, Magetan, Nganjuk , Bondowoso, Tulungagung, Trenggalek dan sekitarnya. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2020, rencana fungsi wilayah kabupaten Magetan adalah sebagai pusat pemerintahan, industri, pendidikan, kesehatan, pertanian, kehutanan perkebunan dan pariwisata. Sedangkan rencana pengembangan fasilitas yang dibutuhkan adalah fasilitas perdagangan jasa (peningklatan pasar umum dan pengembangna pasar induk), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan skala kabupaten(pengembangan rumah sakit pemerintah tipe C dan rumah sakit swasta) serta pengembangna industri (industri kecil dan kawasan industri/pergudangan). Dan untuk pengembangan infrastruktur adalah dengan peningkatan jalan dan jalan tembus potensial, pengembangna irigasi dan peningkaran jalan lingkar. Kabupaten Magetan juga termasuk pada kawasan rawan bencana yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik letusan gunung,rawan gempa, gerakan tanah, tanah longsor , banjir lumpur dan wilayah aliran lahar gunung berapi merupakan kawasan dengan kerentanan tanah yang sensitif. Pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup juga sebagai prioritas, dengan pola arahan pemanfaatan kawasan budidaya pada kabupaten magetan termasuk pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan pariwisata dan kawasan pemukiman.
42
Risdang
MAGETAN
KEBIJAKAN KABUPATEN MAGETAN Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu mellaui pendekatan wilayah yang tertuang dalam RTRW. Konsep penataan ruang wilayah diorientasikan pada alur pendekatan internal dan eksternal. Konsep internal penataan ruang wilayah melihat ke dalam wilayah kabupaten sendiri dengan segala potensi dan permasalahannya. Sementara konsep eksternal penataan ruang wilayah cenderung mengkaitkan dengan struktur wilayah fungsional yang lebih luas. Elemen eksternal yang paling menentukan adalah kota Madiun yang berada di ujung timur wilayah kabupaten. Secara fungsional kota Madiun merupakan sebuah pusat kegiatan wilayah utama yang bertindak sebagai kota induk dan kabupaten Magetan bertindak sebagai interland-nya. Sistem pusat pemukiman perkotaan di kabupaten Magetan mengatur orde kota perkotaan, herarki kota perkotaan dan system perwilayahan. Dengan memperhatikan herarki/orde kota-kota di kabupaten magetan ditetapkan sebagai berikut : • Kota orde I (K1) adalah pusat pelayanan regional, yaitu kota magetan yang merupakan ibukota Kabupaten Magetan. • Kota orde II (K2) adalah pusat pelayanan kecamatan meliputi maospati, barat, kawedanan, plaosan dan parang. • Kota orde III (K3) adalah pusat pelayanan sub kecamatan, yaitu ibukota kecamatan yang merupakan hinterland dari masing-masing kota orde I dan II diatas, meliputi hinterland Magetan(Penekan, Ngariboyo), hinterland Maaospati dan Barat Karangrejo, Karas, Kartoharjo) hinterland kawedanan ( takeran, nguntoronadi, bendo, sukomoro) dan hinterland Palosan (Poncol, sidorejo), hinterland Parang (lambeyan) Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi pengembangan luasan kawasan perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda. Berdasarkan potensi perkembangan kota perkotaan tersebut, herarki kota perkotaan di kabupaten Magetan berdasarkan tipe kota perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut. • Perkotaan Menengah meliputi perkotaan Magetan, Maopspati, Plaosan, Kawedanan dan Parang. • Perkotaan kecil meliputi ibukota kecamatan Sukomoro, Poncol, Lembeyan, Takeran Nguntoroadi, Ngariboyo, Panekan, Bendo, Karangrejo, Karas, Barat, Kartoharjo dan Sidorejo. Pengembangan fungsi kota-kota di kabupaten Magetan pada dasarnya tergantung pada heharki kota-kota tersebut, dilihat dari ukuran jumlah penduduknya, maupun hirarkhi fungsionalnya di kabupaten Magetan. Dengan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan di kabupaten Magetan masih mengindahkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan yang memberi perlindungan kawasannya yaitu : Kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan perlindungan setempat untuk melindungi kelestarian suatu manfaat dan suatu fungsi tertentu, kawasan suaka alam atas kawasan cagar alam suaka margasatwa, kawasan pelestarian alam dan kawasan rawan bencana karena tipe bencana ini tidak dapat ditentukan wilayahnya. Untuk kawasan industri dalam skala kabupaten dikelompokan menjadi kawasan industi sebagai industrial estate, sentra industri kecil, maupun kawasn tertentu yang banyak kegiatan pengolahan di dalamnya. Industri di kabupaten Magetan seperti industri gula, industri pengolahan kayu sengon laut, industri pengolahan pangan, industri kerajianan gerabah, industri kerajinan kulit, kerajinan gamelan, industri genting dan industri makanan ringan.
Kunjungan Kerja
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MAGETAN Merupakan unsur pelaksana Daerah Kabupaten Magetan di bidang Pekerjaan Umum, meliputi merumuskan perencanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di
Pernyataan Visi diatas di maksudkan untuk menjadikan Dinas Pekerjaan Umum sebagai unit kerja yang professional dalam perkembangan pembangunan. Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Misi sesuai mandat yang diterima sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berdasarkan Penataan Ruang. 2. Terwujudnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Memadai 3. Mewujudkan Tata Bangunan dan Perumahan Yang Tertib Ditunjang Dengan Lingkungan Permukiman yang Bersih dan Sehat. 4. Mengembangkan Pola Umum Pertamanan Kota, Penerangan Jalan Umum, Pemakaman dan Hutan Kota. 5. Mengembangkan Pengelolaan Persampahan 6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran 7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia 8. Meningkatnya Peran Swasta Dalam Masyarakat 9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi antara lain : 1. Penyusunan anggaran untuk kegiatan rutin maupun pembangunan. 2. Perencanaan pembagian pekerjaan dan penentuan jadwal pekejaan. 3. Pemberian rekomendasi dan atau pertimbangan permohonan ijin fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan yang dipimpin
bidang Pekerjaan Umum. Sesuai dengan visinya memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi yang dimungkinkan ke depan, maka Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan adalah mewujudkan Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah Yang Memadai. Memadai dalam sarana dan prasarana mengandung arti
oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi seorang Sekretaris, 3 (tiga) sub bagian serta 4 (empat) Kepala Bidang yang membawahi masing – masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi dan 5 (lima) UPTD yang membawahi 1 (satu) Kasubag. Dengan adanya penataan dan perluasan pada kawasan pemukiman, kawasan industri dan kawasan pariwisata di kabupaten magetan tersebut masih memperhatikan masalah pengelolaan lingkungan hidup. • Untuk perkembangan pada penataan pemukiman pada wilayah perkotaan berdasarkan orde nya masih lebih tinggi klasifikasinya antara kabupaten Gresik dibanding dengan kabupaten Magetan.
I.
II.
III.
IV. 1. 2. V.
Dasar: Surat Perintah Ketua DPRD Kab. Gresik Tanggal 6 Pebruari 2015 Nomor : 090/54/437.42/2015 Maksud dan Tujuan: Kunjungan Kerja Komisi C terkait Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Kawasan Pemukiman/Perumahan di DPRD Kabupaten Magetan Waktu Pelaksanaan: Hari, Senin- Rabu ; tanggal 09 s/d 11 Pebruari 2015 Pukul. 10.00 wib Nama Yang Ditugaskan: Koordinator Komisi C [Wakil Ketua DPRD Kab. Gresik] Komisi C Daerah Tujuan/Instansi: DPRD Kabupaten Magetan
MAGETAN
sarana untuk melaksanakan tugas pembangunan memenuhi kebutuhan. Memadai dalam Infrastruktur mengandung arti Pembangunan yang akan di laksanakan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata, berkwalitas serta bermuara pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
•
Kawasan industripun juga masih lebih banyak di kabupaten Gresik sebab dikabupaten Magetan sebagai unggulan sentra industri kerajian kulit, kerajinan gerabah dan kerajinan gamelan dan kawasan wisata di sarangan. • Kelebihannya diwilayah kabupaten Magetan belum terkontaminasi dengan berbagai macam polusi udara dan limbah industri, karena unggulnya daerah pertanian dan peternakan. Ketua Komisi C DPRD Gresik Anwar Sadad mengatakan dari hasil kunjungan kerja yang diperoleh komisi C di DPRD Kabupaten Magetan dapat dijadikan acuan pada pembuatan perda inisiatif dan kebijakan pada pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Gresik.
VI. Hadir dalam Pertemuan : · Ketua DPRD Kabupaten Magetan · Anggota Komisi D DPRD Kab. Magetan · Kepala Dinas Pekerjaan Umum · Kepala Badan Lingkungan Hidup · Pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Kab. Gresik · Sekretariat DPRD kab. Gresik VII. Petunjuk Arahan: Kunjungan kerja/study banding Komisi C untuk mendapatkan informasi terkait masalah Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Kawasan Pemukiman/Perumahan sebagai bahan kajian untuk penentuan kebijakan dan acuan pembuatan perda inisiatif Komisi selanjutnya.
Risdang
43
Kunjungan Kerja
SEMARANG
Sebagai Ibukota Jawa Tengah Kota Semarang memiliki sejarah panjang. Selain itu, juga memiliki posisi strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa.
B
AHKAN, Semarang merupakan koridor utama pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang. Yakni, koridor pantai Utara, Selatan kearah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta, koridor Timur seperti Kabupaten Demak dan koridor Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangannya, Kota Semarang memiliki peran utama dengan adanya Pelabuhan. Baik itu pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang merupakan kota transit regional Jawa Tengah. Kota Semarang dengan luas wilayah 373,20 kilometer secara adminitratif terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Terdiri dari dataran rendah dan
44
Risdang
dataran tinggi. Biasanya orang menyebutnya dengan Kota Semarang atas dan Kota Semarang bawah. Selain itu, Semarang juga memiliki garis pantai sepanjang 13,6 kilometer yang sebagian besar dimiliki para pengusaha dan PT Pelindo.
Sebagai Kota besar, Semarang menyerap banyak pendatang untuk bekerja mencari nafkah. Sehingga, meskipun Kota Semarang hanya berpenduduk 1 juta jiwa, tetapi kondisi wilayahnya sangat padat dan memerlukan penataan yang tepat .
Kunjungan Kerja
SEMARANG
A. KEBIJAKAN RDTRK PEMKOT SEMARANG Keberadaan lahan yang sangat terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduknya semakin pesat serta pembangunan daerah semakin meningkat, membuat pemerintah perlu membuat peraturan dan penataan ruang secara tepat, efektif, transparan sehingga terwujud kondisii yang nyaman , aman, produktif dan berkelanjutan baik masyarakat terlebih lagi Pemerintah Kota Semarang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2004 yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang. RTRW Kota Semarang didasarkan pada asas keterpaduan, keberdayagunaan, seresaian dan keselarasan yang bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang nyaman, produktif, efektif dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Fungsi RDTRK sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Selain itu, juga sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan terkait dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RDTRK Semarang sebagai landasan penyusunan RPJMD, rencana rinci ruang kota dan rencana sektoral lainnya sebagai pengendali, kesimbangan pemangku kepentingan , menetapkan lokasi inventasi dan penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan Strategis dan penataan ruang Pemerintah Kota Semarang , meliputi : perwujudan pusat-pusat pelayanan Kota yang efektif dan efisien
dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang disukung industri kreatif, peningkatan pelayanan sarana dan prasarana transpotasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali di wilayah Bandung Barat dan Bandung Timur. Kebijakan kawasan strategis kota (KSK), ditetapkan berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup dalam menjalin kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme perizinan serta mengendalikan dan membatasi pembangunan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan strategis. Rencana Struktur dan Pola Ruang terdiri
dari, sistem pusat pelayanan kota dan jaringan prasarana kota, kawasan lindung dan kawasan budaya. Ini diwujudkan dalam prasarana pengelolaan lingkungan kota, meliputi sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah kota, sistem drainase kota, persampahan kota dan jaringan pejalan kaki. Di samping itu juga terdapat perwujudan ruang sektor informal yang terdiri, pengelolaan kegiatan usaha Kaki Lima (UKL) dalam kawasan perdagangan dan jasa, pusat perbelanjaan formal dan ruang-ruang publik, pembiayaan pembangunan, bagi pelaksanaan program perwujudan penataan ruang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pihak ketiga, masyarakat serta pendapatan lainnya yang sah. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, diselenggarakan melalui peraturan zonasi, mekanisme perizinan , pengenaan insentif serta arahan sanksi dilakukan BKPRD bekerjasama dengan aparat wilayah kecamatan, kelurahan dan masyarakat. Sebagai tingak lanjut RDTRK Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang telah menyusun RDTRK yang dibagi dalam bagian wilayah kota sebanyak 10 bagian wilayah kota untuk mengatur peruntukan masing-masing kecamatan.
Risdang
45
Kunjungan Kerja
SEMARANG
B. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR PANTAI Kota Semarang adalah wilayah yang memiliki wilayah pesisir sepangang 13,6 kilometer yang sebagian besar dikuasai masyarakat dan PT Pelindo karena mengandung keragaman potensi sumber daya pesisir pantai yang sangat penting. Sehingga perlu dijaga kelestariannya serta dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang telah membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan wilayah pesisir pantai. Pengelolaan wilayah pesisir pantai dilakukan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, kepastian hukum dan keadilan. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan pantai mengatur kewajiban dan pelarangan, pemberdayaan, pengelolaan, pengawasan dan sanksi admintratif serta ketentuan pidana dan penutup. Pengelolaan pesisir pantai meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi perubahan di darat dan laut yang mencakup wilayah admintratif kecamatan ke arah laut sejauh sepertiga dari wilayah laut yang merupakan kewenangan provinsi. Rencana Pengelolaan wilayah pesisir terdiri atas Renstra wilayah pesisir yang disebut RSWP, zona wilayah pesisir pantai dan Rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir yang disebut RAPWP. Pemanfaatan Wilayah pesisir pantai didasarkan pada pada ciri khas dan kondisi daerah dengan skala prioritas perlindungan san konservasi serta rehabilitasi sumber daya pesisir wilayah pantai serta system ekologis yang berkelanjutan bagi pemanfaatan umum seperti kegiatan perikanan, prasarana hubungan laut, industry maritime dan industri pariwisata . Reklamasi wilayah pesisir pantai dilakukan dalam meningkatkan
46
Risdang
pemanfaatan nilai tambah wilayah pesisir pantai, dan perlu diketahui bahwa abrasi akibat hempasan gelombang air laut mengakibatkan 2 kilometer daratan pantai Kota Semarang berkurang. Untuk itu perlu dilakukan adanya reklamasi pantai, terkait dengan permasalahan tersebut Pemerintah Kota Semarang telah melakukan antisipasi dengan membeli tanah-tanah sekitar pantai yang anggaran telah dimasukan dalam APBD Kota Semarang. 1. Keberadaan ruang / lahan yang sangat terbatas sedang pertumbuhan penduduk semakin pesat dan pembangunan Daerah semakin meningkat sehingga diperlukan adanya pengaturan dan penataan ruang secara tepat efektif , transparan sehingga akan terwujud adanya kondisi / situasi yang nyaman , aman , produktif dan berkelanjutan . 2. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerinta Kota Semarang telah memiliki Perda yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang ditindaklanjuti dengan Pembuatan RDTRK Wilayah bagian Kota 3. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Perda tentang Pengelolaan Wilayah pesisir pantai untuk menjaga dan melindungi wilayah pesisir pantai sehigga dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat , dengan membeli tanah-tanah sekitar pantai yang telah dimiliki pihak ketiga. Ketua Komisi C Anwar Saddad mengatakan dari hasil kunjungan kerja ini dapat dijadikan acuan pada pembuatan perda inisiatif dan kebijakan pada pengelolaan kawasan pantai dan penerapan pada RDTRK di Kabupaten Gresik.
I.
Dasar : Surat Perintah Ketua DPRD Kab. Gresik Tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor : 090/83/ 437.42/2015 II. Maksud dan Tujuan : Kunjungan Kerja Komisi C terkait Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Penyususnan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) di Kota Semarang III. Waktu Pelaksanaan: Hari, Selasa-Kamis ; tanggal 24 s/d 26 Pebruari 2015 Pukul. 10.00 wib IV. Nama Yang Ditugaskan: Komisi C V. Daerah Tujuan/Instansi : DPRD Kota Semarang VI. Hadir dalam Pertemuan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang • Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang • Bappeda • Badan Lingkungan Hidup • Bagian Hukum • Dinas Kebersihan & Pertamanan • Bagian Tata Pemerintahan • Anggota Komisi C DPRD Kab. Gresik • Sekretariat DPRD kab. Gresik VII. Petunjuk Arahan : Kunjungan kerja/study banding Komisi C untuk mendapatkan informasi terkait Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Penyususnan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) di Kota Semarang sebagai bahan kajian untuk penentuan kebijakan dan acuan pembuatan perda inisiatif Komisi selanjutnya.
Kunjungan Kerja
TANGERANG SELATAN
Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106’38' - 106’47’ Bujur Timur dan 06’13’30' - 06’22’30' Lintang Selatan dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km2 atau 14.719Ha.
K
OTA Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106’38' - 106’47’ Bujur Timur dan 06’13’30' - 06’22’30' Lintang Selatan dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km2 atau 14.719Ha. Wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah
utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga provinsi DKI Jakarata, selain itu juga sebagai daerah yang menghubungkan Provinsi
Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kota Tangerang Selatan mempunyai perangkat daerah antara lain kecamatan yang terdiri dari beberapa desa/ kelurahan. Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh kecamatan) dengan kelurahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dan desa sebanyak 5 (lima). Rukun warga (RW) sebanyak 686 dan Rukun Tetangga sebanyak 3.535. Kecamatan dengan jumlah kelurahan/ desa terbanyak adalah Pondok Aren dengan 11 kelurahan.
Risdang
47
Kunjungan Kerja
TANGERANG SELATAN
PENATAAN KAWASAN PEMUKIMAN/PERUMAHAN Kota Tangerang Selatan merupakan kota dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan memerlukan hunian dan lingkungan yang layak huni; pertumbuhan Permukiman yang sangat pesat mengakibatkan munculnya permasalahan tata ruang Perumahan dan Permukiman sehingga perlu ditata. Penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, Prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Setiap Orang untuk menjamin hak setiap warga untuk menempati, menikmati, dan/ atau memiliki Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan meliputi : perencanaan Perumahan; pembangunan Perumahan; pemanfaatan Perumahan; dan pengendalian Perumahan. Perumahan dimaksud mencakup Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Penyelenggaraan
48
Risdang
TEMUAN : 1. Penerapan Perda terkait Penataan Kawasan Pemukiman di Kota Tangerang Selatan tidak begitu sulit karena kawasan pengembangan kota baru, Pemerintah Daerah pada awal dilakukan pendataan pada masyarakat. 2. Pada penataan kawasan kumuh tersebut pada masyarakat yang menghuni di tanah Negara seperti bantaran sungai, bantaran rel kereta api dan tanah kosong milik Negara. Pemerintah melakukan pendataan dan menyiapkan Rusunawa sebelum memindahkan dan menertibkan. 3. Penataan kawasan perumahan tidak diperbolehkan kawasan Skuater, harus melengkapi fasos & fasum, dilengkapi Air bersih, dan RTH harus memenuhi 20% luasan kawasan. 4. Kesulitan apabila ada pengembang nakal melakukan pemecahan sertifikat sehingga sulit untuk melakukan pembatasan
Rumah dan Perumahan wajib berpedoman pada rencana tata ruang. Perda yang dimiliki Kota Tangerang Selatan juga mengatur jenis dan bentuk Rumah dibedakan Jenis Rumah meliputi: a. Jenis Rumah Komersial ; b. Jenis Rumah Umum; c. Jenis Rumah Khusus; d. Jenis Rumah Swadaya; dan e. Jenis Rumah Negara.
pada ijin mendirikan perumahan baru, sehingga Pemerintah Daerah melakukan penertiban terkait ijin penataan ruang secara detail. Pengembang yang memiliki tanah min 5000m2 harus memiliki ijin tata ruang, ijin lingkungan dan setplain bangunan dan untuk RTH min 10%. 5. Dinas tata Kota,Bangunan Dan Permukiman Kota Tangerang Selatan juga menadapat saran dari BPK harus mengajukan Peraturan Walikota sebagai payung hukum untuk serah terima PSU sebagai pengajuan pada anggaran pemeliharaan perumahan. Ketua Komisi C DPRD Kabupetan Gresik H. Anwar Sadad, BA mengatakan dari hasil kunjungan kerja yang diperoleh komisi C di Dinas Tata Kota,Bangunan dan Permukiman Kota Tangerang Selatan dapat dijadikan acuan pada pembuatan perda inisiatif dan kebijakan pada Penataan Kawasan Permukiman/Perumahan di kabupaten Gresik.
Bentuk Rumah meliputi : a. Bentuk Rumah tunggal; b. Bentuk Rumah deret; dan c. Bentuk Rumah Susun. Penggunaan Rumah pada peruntukan ruang Perumahan yang berubah fungsi diluar kriteria seperti kegiatan usaha secara terbatas meliputi: a)Usaha praktek keahlian perorangan yang bukan badan usaha atau bukan gabungan badan
Kunjungan Kerja
usaha; b) Usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil (non bankable); c) Usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan lingkungan yang bersangkutan dan/atau tidak mengganggu/merusak keserasian dan tatanan lingkungan; dan d) Kegiatan sosial tertentu yang tidak mengganggu dan/atau merusak keserasian dan tatanan lingkungan. Kegiatan usaha diluar ketentuan wajib mengurus perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wajib mengurus ijin peruntukan ruang dan ijin mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan daerah Kota Tangerang Selatan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Prasarana dan Sarana Perumahan yang sudah diserahterimakan tetapi belum disertai dokumen kepemilikan beserta surat pelepasan hak sebagaimana dimaksud Penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman dari Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas dibagi menjadi : - Penyerahan keseluruhan; Penyerahan parsial; Penyerahan diluar kawasan pengembangan; dan Penyerahan sepihak tanpa pengembang. - Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas diterima oleh Pemerintah Daerah apabila telah memenuhi persyaratan umum meliputi lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai rencana tapak legal, sesuai dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan; persyaratan teknis meliputi dokumen perencanaan Perumahan
I.
Dasar : Surat Tugas Ketua DPRD Kab. Gresik Tanggal 17 Maret 2015 Nomor : 090/196/437.42/2015
II. Maksud dan Tujuan : Kunjungan Kerja Komisi C terkait Penataan Kawasan Pemukiman / Perumahan di Kota Tangerang Selatan III. Waktu Pelaksanaan : Hari, Rabu-Jum’at ; tanggal 18 s/d 20 Maret 2015 Pukul. 10.00 wib IV. Nama Yang Ditugaskan : Komisi C DPRD Kab. Gresik V. Daerah Tujuan/Instansi: Dinas Tata Kota, Bangunan dan
yang disahkan oleh Walikota dan dokumen lain seperti peil banjir, dokumen PJU, dan sesuai dengan ketentuan pembangunan Perumahan dan Permukiman lainnya; dan persyaratan administrasi yaitu dokumen Siteplan, IMB, dan surat pelepasan hak atas tanah dari Badan Hukum
TANGERANG SELATAN
Permukiman Kota Tangsel VI. · · · · ·
Hadir dalam Pertemuan: Kabid Tata Ruang Kabid Perkim Kabid Perairan Kabid Kebersihan & Pertamanan Anggota Komisi C DPRD Kab. Gresik · Sekretariat DPRD kab. Gresik VII. Petunjuk Arahan: Kunjungan kerja/study banding Komisi C untuk mendapatkan informasi terkait Penataan Kawasan Pemukiman / Perumahan di Kota Tangerang Selatan sebagai bahan kajian untuk penentuan kebijakan dan acuan pembuatan perda inisiatif Komisi C selanjutnya.
ke Pemerintah Daerah. lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan atau hak, kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan atas pemeliharaan Prasarana dan utilitas Perumahan kembali menjadi kewenangan dan tanggungjawab pengembang.
Risdang
49
Kunjungan Kerja
BALIKPAPAN
Balikpapan adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 843,48 KM2, yang terdiri atas 503,30 KM2 daratan dan 340,18 KM2 perairan.
B
ATAS wilayah kota ini meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara pada bagian utara, Selat Makassar pada bagian Selatan dan Timur, serta Penajam Paser Utara pada Bagian Barat. Secara administrative kota ini terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa sampai dengan bulan Januari 2015 jumlah penduduk di kota Balikpapan mencapai 706.414 Jiwa yang tersebar di 6 kecamatan,
50
Risdang
dan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Balikpapan Utara. Pembangunan pesat dan peluang ekonomi yang tinggi mengundang arus pendatang yang cukup besar. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk di kota Balikpapan mencapai 5,01% atau bertambah sebesar 36.301 Jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.380 jiwa/KM2. Besarnya jumlah pendatang di Kota Balikpapan telah membawa keberagaman etnis, sehingga
Balikpapan dikenal sebagai kota yang heterogen, baik dari segi adat istiadat maupun agama. Namun demikian hal ini tidak menjadi kendala dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tercatat setidaknya 104 kelompok etnis/ paguyuban yang ada di Balikpapan. Paguyuban ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sehingga Balikpapan menjadi salah satu kota paling kondusif di Indonesia
