LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA TIM KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2004 – 2005 TANGGAL 9 – 12 AGUSTUS 2005 I. PENDAHULUAN A. DASAR 1. Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: tanggal tentang Penugasan Anggota Komisi I s/d XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun 2004 – 2005. 2. Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004 – 2005. B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Banten dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR RI dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. C. SASARAN DAN OBYEK KUNJUNGAN KERJA Sasaran Kunjungan Kerja dititik beratkan pada aspek: 1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI. 2. Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang berada di dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR RI.
3. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI. 4. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang berkembang berkaitan dengan pengembangan industri, koperasi dan UKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi: 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2. Pemerintah Kota Binjai 3. Perkampungan Industri Kecil 4. PT. PN I 5. PT. PN II 6. PT. PN III 7. PT. PN IV 8. PT. Sucofindo 9. PT. PELINDO I 10. PT. PELNI 11. PT. Djakarta Lloyd 12. PT. Kawasan Industri Medan 13. PT. PLN 14. PT. PGN 15. PT. TELKOM 16. PT. PDAM 17. PT. KAI 18. PT. PERTAMINA 19. PT. Musim Mas 20. PT. Abdi Budi Mulia 21. PT. Bandar Sumatera Indonesia 22. PT. Berlin Eka Sakti Tangguh 23. PT. Cisadane Sawit Raya 24. PT. Gunung Melayu 25. PT. Hari Sawit Jaya 26. PT. Herfinta Farm&Plantation 27. PT. Astra Agro Lestari 28. Koperasi Serba Usaha Ridho 29. Koperasi Serba Usaha Bina Usaha 30. Kakanwil Bea Cukai Sumatera Utara
31. 32. 33. 34. 35. 36.
Kakanwil Imigrasi Sumatera Utara PT. Sucofindo PT. Angkasa Pura II Cabang Medan PT. Garuda Indonesia Cabang Medan PT. Merpati Nusantara Cabang Medan Mandala Airlines Cabang Medan
D. WAKTU DAN ACARA KUNJUNGAN KERJA (Terlampir) E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA (Terlampir) II. DESKRIPSI UMUM DAERAH KUNJUNGAN KERJA Dengan luas wilayah sekitar 71 ribu km2 dan jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa yang dibagi menjadi 25 kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara memang merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan industri dan perdagangan. Walaupun sektor potensi terbesar di provinsi ini adalah sektor pertanian, yang merupakan penyumbang terbesar PDRB nasional, namun sektor perindustrian dan perdagangan telah memberikan kontribusi 44,55% terhadap PDRB nasional. Dilihat dari perkembangannya, kondisi Ekonomi Sumatera Utara sampai akhir tahun 2003 mengalami peningkatan, hal ini ditandai semakin stabilnya nilai rupiah, menurunnya laju inflasi dan suku bunga. Namun, memasuki tahun 2004 melihat perkembangan dan situasi politik dalam negeri menjelang dilaksanakannya Pemilu terjadi kekhawatiran masyarakat yang menyebabkan terpicunya berbagai indikator ekonomi sampai ke level yang sulit diprediksi dari perkiraan yang digunakan sebelumnya. Angka inflasi tahun 2003 sebesar 4,23%, pada tahun 2004 inflasi diperkirakan sebesar 6,5%. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran masyarakat akan kenaikan harga barang dan jasa terutama menjelang Pemilu, dan diperkirakan akan mencapai 6% pada tahun 2005.
Sejalan dengan meningkatnya perekonomian diharapkan volume ekspor mengalami peningkatan. Pada tahun 2003, volume ekspor (sampai September) mencapai 4,82 juta ton dengan nilai 4,42 milyar US$.
III. DESKRIPSI PER BIDANG A. BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Untuk mendapatkan gambaran umum tentang perkembangan secara spesifik bidang industri dan perdagangan di Provinsi Sumatera Utara, kita akan membagi dua perspektif pengamatan. Perspektif pertama adalah pengamatan yang didasari dari pandangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara didalam pelaksanaan kebijakan yang diambil pada dua sektor ini. Dalam menetapkan kebijakan dan program Industri dan Perdagangan secara umum mengacu pada kebijakan dan program yang disusun oleh Deparetemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan RI. Sedangkan pada operasionalnya mengacu pada arah Kebijakan Umum (AKU) – APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005. Kebijakan Pengembangan Industri tersebut bertujuan: 1. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar 2. Tumbuhnya industri potensial yang menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan 3. Berkembangnya Industri Menengah (IKM) 4. Teroptimalnya pasar dalam negeri dalam rangka pembangunan industri komponen lokal dan industri pengolahan sumber daya alam 5. Meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor Dan program prioritas pengembangan sektor industri adalah pengembangan cluster industri inti, yaitu: 1. Industri makanan dan minuman 2. Industri pengolahan hasil laut 3. Industri tekstil dan produk tekstil
4. 5. 6. 7. 8.
Industri Industri Industri Industri Industri
alas kaki turunan minyak kelapa sawit pengolahan kayu, rotan, dan bambu pengolahan karet dan arang karet peralatan listrik/alat mesin pertanian
Sementara itu kebijakan pengembangan perdagangan Sumatera Utara bertujuan: 1. Memperlancar arus barang dan meningkatkan efisiensi distribusi 2. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor 3. Menurunkan ekonomi daya tinggi 4. Memberikan dukungan bagi pengembangan sektor prioritas Dengan program prioritas pengembangan sektor perdagangan seperti: 1. Peningkatan dan pengembangan ekspor 2. Pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen termasuk kemetrologian 3. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 4. Pengembangan standarisasi nasional Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2001 – 2005 telah pula ditetapkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu: ”Terwujudnya usaha industri dan perdagangan yang maju, mandiri ditandai tumbuh dan kembangnya keanekaragaman usaha didukung sumber daya manusia berkualitas dan potensi sumber daya alam berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan misi: 1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mampu mendorong dan memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah Sumatera Utara 2. Memperdalam struktur komoditas dengan memperluas struktur ekspor dari produk primer kepada produk hilir 3. Mendorong dan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penumbuhan agro industri sumber daya alam dan teknologi ramah lingkungan
4. Meningkatkan kualitas aparat pembina sehingga mampu meningkatkan efisiensi produktivitas, profesionalisme dan peran serta pelaku dunia usaha yang mendukung adanya koordinasi secara sinergis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 5. Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan serta sistem distribusi dalam negeri yang efektif dan efisiensi untuk terciptanya pelaku usaha yang profesional, dalam mendukung peningkatan dan pengembangan produksi dalam negeri serta perlindungan konsumen 6. Meningkatkan mutu jasa pelayanan industri dan perdagangan Dari strategi kebijakan dan program pengembangan industri dan perdagangan yang telah ditetapkan didalam penerapannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menemukan beberapa kendala pada pengembangan sektor industri dan perdagangan, seperti: • Dampak dari pemisahan kedua departemen yang mengakibatkan tingginya intensitas dan volume kepada kedua departemen dalam rangka konsultasi dan koordinasi yang berdampak pada waktu dan biaya pelaksanaan tugas Masih belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tugas operasional, karena masih ditemui adanya kegiatan pusat yang langsung ke Dinas yang membidangi perindag di kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan dikoordinasikan sebelumnya dengan Dinas Perindag Provinsi Sumatera Utara, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak optimal sebagaimana yang diharapkan. Perspektif yang lain adalah berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan terhadap pelaku-pelaku industri dan perdagangan. Secara umum dari hasil kunjungan kerja langsung yang dilakukan oleh tim Komisi VI DPR RI, perkembangan industri di Provinsi Sumatera Utara dapat dinilai cukup positif, walaupun ada beberapa masalah crutial yang harus segera diselesaikan. Hal itu dapat dinilai dari perkembangan beberapa kelompok industri yang menjadi objek kunjungan kerja.
Pada kunjungan kerja ke Sumatera Utara kali ini, tim Komisi VI DPR RI mengunjungi dan melakukan dialog dengan dua kelompok besar industri yang berbeda basis dan pengembangan industrinya. Yang pertama adalah kelompok Industri Kecil Menengah yang terletak di Perkampungan Industri Kecil Medan Tenggara. Dari hasil kunjungan tersebut, tim Komisi VI DPR RI mendapatkan pengamatan yang cukup memprihatinkan, dengan adanya penutupan sejumlah industri kecil menengah yang disebabkan oleh kekurangan modal kerja, pemasaran, serta pengembangan inovasi dan kreativitas produk industrinya. Secara umum kondisi fisik perkampungan tertata dengan baik, dengan bangunan dua tingkat serta lingkunagn masyarakat yang kondusif untuk pengembangan industri. Namun untuk pengembangan industri lebih lanjut, sepertinya dengan kapasitas 450 watt listrik yang disediakan per bangunan, sepertinya akan menghadapi kendala yang berarti. Hingga saat ini industri yang masih bertahan berjumlah ..... dari sekitar ..... industri pada awal berdirinya. Kedua, tim Komisi VI DPR RI melakukan dialog dengan kelompok usaha industri CPO. Dari pertemuan dengan PT. Astra Agro Lestari, PT. Abdi Budi Mulia, PT. Bandar Sumatera Indonesia, PT. Berlin Eka Sakti Tangguh, PT. Cisadane Rawit Raya, PT. Gunung Melayu, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Herfina Farm&Plantation, dan PT. Musim Mas yang didampingi oleh Kepala BKPM Sumatera Utara, ditemui beberapa kendala dalam pengembangan industri CPO di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia pada umumnya. Dalam perkembangannya, industri CPO di Sumatera Utara cukup menjanjikan dalam rangka memberikan kontribusi kepada kemajuan ekonomi nasional. Hingga saat ini, Sumatera Utara telah mampu memproduksi CPO sebesar 2,4 juta ton/tahun. Produksi CPO tersebut diperoleh dari 700 ribu ha2 lahan yang dimiliki oleh PTPN, swasta asing, dan swasta nasional. Dari jumlah produksi yang begitu besar tersebut, industri ini dapat menampung sekitar 2 juta orang tenaga kerja yang terlibat. Bahkan di Sumatera Utara terdapat pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng terbesar di dunia, dengan menghasilkan 2500 ton/hari, yakni PT. Musim Mas. Dengan kebutuhan pasar yang semakin besar dan inovatif, para industri CPO saat ini sedang mengembangkan salah satu produksi
turunan CPO yakni Biodiesel, yang diproyeksikan menjadi salah satu bahan bakar minyak alternatif yang dinilai ramah lingkungan dan mempunyai harga yang kompetitif. Namun dari perjalanan sukses tersebut, industri CPO di Sumatera Utara juga menemui kendala yang besar sehingga dapat mengganggu perkembangan bahkan dapat mematikan industri tersebut. Kendala-kendala tersebut misalnya: 1. Masih ditemukannya proses perizinan dengan rantai birokrasi yang begitu panjang dalam mendirikan pabrik atau industri CPO yang baru, sehingga hal tersebut dapat menghambat tumbuhnya industri CPO berkembang semakin luas. 2. Dalam melakukan kegiatan ekspor, industri CPO masih menemukan adanya kelemahan didalam manajemen pelabuhan, seperti soal pengapalan dimana kapal yang akan memuat CPO yang akan diekspor mengantri begitu lama dengan biaya parkir antrian kapal yang juga cukup mahal. 3. Selain itu di pelabuhan juga dikenakan lagi biaya pipanisasi oleh Pelindo dimana biaya tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk penggunaan fasilitas pipanisasi yang seharusnya didapatkan oleh para pengusaha CPO. 4. Adanya penadahan/pencampuran CPO dengan solar oleh oknumoknum yang ingin mencari keuntungan. Praktek seperti ini pada tahun 1998 telah menempatkan CPO Indonesia pernah di segel untuk masuk pada kawasan Eropa. 5. Premanisme yang masih marak dengan praktik pemalakan/pungutan liar yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. 6. Dalam membayar PBB, petugas pajak setiap tahun menaikkan NJOP tanah perkebunan sawit, sehingga para pengusaha CPO mengeluarkan sejumlah uang yang meningkat setiap tahun dan jumlahnya semakin besar. 7. PPh pasal 22 yang meminta agar para pengusaha CPO memungut pajak kepada penjual TBS (Tandan Buah Segar)/petani yang menyulitkan para pengusaha. Atas kesulitan itu, petugas pajak akhirnya mengkompensasi/membebankan pungutan pajak tersebut kepada pengusaha CPO.
B. BIDANG BUMN dan INVESTASI Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah wilayah yang termasuk banyak dijadikan domisili beberapa BUMN. Pada kunjungan kerja tim Komisi VI DPR RI kali ini, ada empat kelompok besar BUMN yang menjadi objek kunjungan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu kelompok pertama adalah PT. Pelindo I, PT. PELNI, Djakarta Lloyd, PT. Sucofindo, yang didampingi juga dengan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara dan Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumatera Utara serta diakhiri kunjungan lapangan ke PT. Kawasan Industri Medan. Dalam dengar pendapat yang dilakukan dengan kelompok besar pertama BUMN ini, pembahasan difokuskan kepada kinerja masingmasing BUMN khususnya didalam peningkatan pelayanan kepelabuhan dan mengantisipasi praktek-praktek penyelundupan yang begitu marak akhir-akhir ini. Isu permasalahan yang begitu menonjol pada pertemuan antara tim Komisi VI DPR RI dan kelompok besar BUMN ini adalah munculnya beberapa kasus di pelabuhan yang mengakibatkan terhambatnya proses ekspor-impor yang berujung pada peningkatan biaya tinggi bagi para industri/pengusaha yang menggunakan jasa pelayanan pelabuhan. Misalnya soal pipanisasi yang menjadi tanggung jawab PT. Pelindo I yang ternyata banyak mendapat keluhan para pemakai jasa yang telah membayar jasa tetapi tidak dapat menikmati jasa pelayanan tersebut. Selanjutnya tim Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan dengan kelompok besar kedua BUMN, yaitu PT. PLN, PT. PGN, PT. PERTAMINA, PT. KAI, PT. Telkom, dan PDAM Tirtanadi. Dalam dengar pendapat dengan kelompok besar kedua BUMN ini perbincangan lebih banyak difokuskan kepada maslah-masalah ketersediaan energi, pola pengembangan perusahaan, dan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran tim Komisi VI DPR RI pertama kali di Medan, telah mendengarkan keluhan masyarakat Medan dan Sumatera Utara
yang dalam tiga bulan terakhir mendapatkan giliran pemadaman listrik di setiap rumah. Hal tersebutlah yang lebih banyak dibahas didalam pertemuan kedua dengan BUMN-BUMN tersebut. Akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 lalu, investasi pengembangan energi termasuk investasi bagi peningkatan pembangkit tenaga listrik di Indonesia banyak yang tertunda. Hal tersebut akhirnya berakibat kepada mulai menipisnya cadangan energi listrik, karena belum adanya pembangkit tenaga listrik yang baru. Sementara sumber pembangkit tenaga listrik yang lama, kapasitas produksinya semakin hari semakin menurun. Hal yang sama juga terjadi pada energi minyak dan gas bumi yang dikelola oleh PT. PGN dan PT. Pertamina. Sementara bagi perkembangan sistem transportasi darat, khususnya di Sumatera, PT. KAI hingga saat ini belum mampu mengembangkan perkereta apian, sehingga kereta api belum menjadi pilihan masyarakat didalam melakukan mobilitasnya di darat. Bentuk pelayanan yang belum memadai dan keberanian melakukan ekspansi perluasan jaringan rel kereta api membuat perkembangan PT. KAI khususnya di Sumatera menjadi tidak signifikan. Jaringan rel kereta api yang dimiliki saat ini masih merupakan sisa jaringan yang telah dibangun sejak zaman Belanda. Secara khusus tim Komisi VI DPR RI menyambut baik terhadap prestasi yang telah dilakukan oleh PT. Telkom di wilayah Sumatera Utara dan PDAM Tirtanadi. PT. Telkom telah mampu memberikan pelayanan yang cukup baik bagi masyarakat serta telah melakukan pembangunan jaringan fasilitas pengembangan alat telekomunikasi dengan baik. Begitu pun PDAM Tirtanadi yang sudah mencapai keuntungan didalam mengelola perusahaan daerah, yang menurut pengamatan tim Komisi VI DPR RI mengalami kerugian di daerahdaerah lain. Perjalanan berikutnya, tim Komisi VI DPR RI kemudian melakukan pertemuan dengan BUMN-BUMN perkebunan, yaitu PTPN I, II, III, dan IV serta PT. Socfindo. Dalam rapat dengar pendapat dengan para Dewan Direksi PTPN I-IV dan PT. Socfindo tersebut, tim Komisi VI DPR RI secara umum melihat bahwa BUMN-BUMN tersebut
cukup sehat. Beberapa permasalahan spesifik yang penting menjadi perhatian adalah PTPN I yang terletak di daerah Nangroe Aceh Darussalam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nangroe Aceh Darussalam akhir-akhir ini mengalami persoalan daerah yang cukup kompleks. Selain masalah keamanan, masalah yang cukup besar dihadapi oleh PTPN I saat ini adalah masalah krisis keuangan dan masalah komposisi tanaman yang perlu replanting dan konversi tanaman terhadap tanaman-tanaman yang sudah tua. Begitu juga dengan PTPN II yang selama ini menghadapi persoalan tanah yang cukup rumit. Namun secara perlahan, PTPN II hingga saat ini telah menunjukkan grafik keuangan yang positif. Persoalan ke depan yang dihadapi PTPN II adalah menetapkan fokus pengembangan tanaman andalan yang selama ini salah satunya adalah tembakau deli yang cukup terkenal. Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa secara umum BUMNBUMN perkebunan ini cukup sehat terutama PTPN III, IV, dan PT. Socfindo. Namun yang juga penting menjadi perhatian adalah komitmen keberpihakan BUMN perkebunan ini terhadap masyarakat sekitar melalui program PKBL. Dari laporan yang diterima memang PTPN I,II,III, dan IV telah menunjukkan komitmennya dengan melaksanakan program PKBL secara baik dan berkala. Namun khusus untuk PT. Socfindo, tim Komisi VI DPR RI meminta agar program PKBL segera untuk dilaksanakan. Dalam pertemuan tim Komisi VI DPR RI dengan BUMN perkebunan ini, tim Komisi VI DPR RI juga sengaja mengundang Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Dinas Koperasi Kota Medan dan Kota Binjai untuk ikut terlibat membicarakan persoalan pengembangan UKM dengan melibatkan dana PKBL BUMN. Kunjungan terakhir tim Komisi VI DPR RI adalah di Bandara Polonia Medan dengan melakukan pertemuan dengan PT. Angkasa Pura II Cabang Medan, PT. Garuda, PT. Merpati, dan Mandala Airlines. Dari pertemuan tersebut, tim Komisi VI DPR RI mendapatkan masukan dan harapan yaitu bahwa PT. Angkasa Pura II dan semua perusahaan maskapai penerbangan nasional mengharapkan agar Komisi VI DPR RI ikut memperjuangkan agar pemindahan dan
pembangunan bandara baru di Kuala Namu Sumatera Utara yang berskala Internasional dengan seluruh pembangunan infrastuktur penunjangnya segera dilakukan dengan bantuan dana APBN maupun dengan membuka seluas-luasnya bagi investor. C. BIDANG KOPERASI DAN UKM Tim Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan pertamanya adalah ke kota Binjai untuk melihat perkembangan Koperasi dan UKM di sana. Kunjungan pertama adalah ke Koperasi Serba Usaha Bina Usaha dan Koperasi Serba Usaha Ridho. Di dalam kunjungan dan dialog bersama dengan pengurus Koperasi dapat dinilai bahwa perkembangan usaha yang dilakukan cukup baik. Koperasi yang sebagian besar anggotanya adalah para pengrajin dan penjahit konveksi baju itu memang masih mengalami kesulitan khususnya dalam mendapat perkuatan modal, akses pasar, dan pola pendampingan/pembinaan/penyuluhan yang mereka dapatkan dari instansi terkait guna dapat meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi maupun peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.
IV. PANDANGAN DAN REKOMENDASI KOMISI VI DPR RI 1. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi industri CPO, seperti yang dipaparkan di atas, Komisi VI DPR RI akan mengambil langkah-langkah yang cukup serius. Pertama, untuk mengantisipasi berkembangnya praktek premanisme, dalam bentuk pemalakan/pungutan liar, penadahan/pencampuran CPO dengan solar, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kapolri. 2. Dengan target yang cukup besar yang ditetapkan pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pajak, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan beberapa persoalan perpajakan yang dihadapi oleh para industri CPO, tentunya dengan semangat untuk tetap menjaga jalan dan berkembangnya industri CPO serta tercapainya target pemerintah dalam penerimaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi BUMN yang telah menunjukkan kinerja yang cukup baik di wilayah Sumatera Utara seperti PT. Sucofindo, serta PT. Djakarta Lloyd dan PT.PELNI yang mengalami kesulitan pengembangan perusahaan angkutan/transportasi laut, tim Komisi VI DPR RI berharap agar tetap meningkatkan pola manajemen perusahaan secara lebih baik, melakukan terobosan inovasi baru bagi penciptaan pasar, dan menciptakan pola pelayanan publik yang lebih dapat diterima bagi masyarakat. 4. Secara khusus bagi PT. Pelindo I, persoalan pipanisasi yang didindikasikan melibatkan pihak-pihak swasta tertentu yang mengambil keuntungan sesaat, tim Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti dalam masa sidang berikutnya, dengan akan mengundang secara khusus PT. Pelindo I dan pihak-pihak yang dianggap dapat menjelaskan persoalan tersebut. 5. Bahwa persoalan energi, baik energi tanaga listrik, maupun minyak dan gas bumi harus menjadi prioritas pembicaraan serius oleh pemerintah. Untuk itu tim Komisi VI DPR RI akan membicarakan persoalan ini dengan mitra kerjanya dalam rapatrapat kerja di DPR dalam masa sidang mendatang. Hal-hal strategis yang harus tuntas dibahas didalam rapat kerja tersebut adalah bagaimana dilakukan upaya secara cepat untuk mengantisipasi krisis energi yang melanda Indonesia saat ini. Selain itu pemerintah harus segera merumuskan strategi kebijakan pengembangan energi, baik masalah pemetaan potensi kesediaan, investasi pengembangan, serta pengembangan teknologi sumber daya energi baru. 6. Komisi VI DPR RI akan menyampaikan kepada berbagai pihak terkait khususnya kepada Kepala BKPM dan panitia anggaran untuk mendorong secara cepat realisasi pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu Sumatera Utara. 7. Guna menjembatani adanya hubungan yang semakin baik antara BUMN-BUMN dengan pengembangan UKM dan Koperasi melalui dana PKBL, Tim Komisi VI DPR RI pada pertemuan dengan BUMN-BUMN perkebunan telah mengundang Kepala Dinas Koperasi Sumatera Utara serta Kepala Dinas Koperasi Kota Medan dan Kota Binjai yang menghasilkan keputusan bahwa BUMN-BUMN perkebunan akan melakukan pertemuan khusus dengan seluruh Kepala Dinas Koperasi se-Sumatera Utara untuk
mencari formulasi yang paling efektif dan berdaya guna bagi pengembangan UKM dan Koperasi. Dari perkembangan seperti itu, tim Komisi VI DPR RI akan menyampaikan kepada Kementerian BUMN agar pola seperti yang sudah dilakukan tersebut dapat diikuti oleh BUMN-BUMN yang lain.
