Kunjungan Kerja
B.PENYEDIAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan. Pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, dapat dilakukan secara efektif bila ada pengaturan penyediaan dan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber
daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Penyelenggaraan rumah dan perumahan meliputi : perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan. Perumahan dimaksud mencakup Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Penyelenggaraan Rumah
BALIKPAPAN
dan Perumahan wajib berpedoman pada rencana tata ruang. Bahwa pengaturan tentang penyediaan lahan prasarana lingkungan fasilitas sosial pada kawasan perumahan, di Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Selama ini perda yang dimaksud belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum terutama terhadap prasaranan, sarana dan utilitas yang ditelantarkan/tidak
Risdang
51
Kunjungan Kerja
BALIKPAPAN
dipelihara dan belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,meningkatkan efektifitas dan kemudahan dalam penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, terutama dalam proses administrasi, menyelaraskan dengan aturan rencana tata ruang yang berlaku, tersedianya ketentuan yang lebih jelas dalam penyediaan TPU dan RTH oleh pengembang dan tersedianya aturan yang lebih lengkap mengenai penyediaan prasarana, saran dan utilitas oleh pengembang pada kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan kawasan industri. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas dibagi menjadi : a. Penyerahan keseluruhan, penyerahan parsial, penyerahan diluar kawasan pengembangan; dan Penyerahan sepihak tanpa pengembang. b. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas diterima oleh Pemerintah Daerah apabila telah memenuhi persyaratan umum meliputi lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai rencana tapak legal, sesuai dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan; persyaratan teknis meliputi dokumen perencanaan Perumahan yang disahkan oleh walikota dan dokumen lain seperti peil banjir, dokumen PJU, dan sesuai dengan ketentuan pembangunan Perumahan dan Permukiman lainnya; dan persyaratan administrasi yaitu dokumen Siteplan, IMB, dan surat pelepasan hak atas tanah dari Badan Hukum ke Pemerintah Daerah. lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan atau hak, kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan atas pemeliharaan Prasarana dan utilitas Perumahan kembali menjadi kewenangan dan tanggungjawab pengembang.
52
Risdang
C. TEMUAN 1. Penerapan Perda terkait pemerintah daerah menjamin bahwa pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas digunakan untuk kepentingan orang banyak dengan tidak mensyaratkan beban tertentu untuk mengaksesnya. 2. Dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas. 3. Penataan kawasan perumahan tidak diperbolehkan kawasan Skuater, harus melengkapi fasos & fasum, dilengkapi Air bersih, dan RTH harus memenuhi 20% luasan kawasan. 4. Penataan Kebersihan di Kota Balikpapan telah menerapkan system sampah dengan Sanitari landfill. Yaitu Metode pengelolaan sampah dengan ketinggian tertentu, dua sampai tiga hari terkumpul ditutup dengan tanah agar tidak menimbulkan polusi bau. sampah diangkut setiap pagi dan siang hari. Setiap hari mulai pukul 06.00 sampai siang hari dan diangkut oleh tim pengangkut sampah. Mengenai pengolahannya, saat ini disediakan bank sampah perkotaan dan bank sampah perkantoran milik DKP. Selain itu, di sekolah-sekolah juga disediakan bank sampah. Hasil olahan dijadikan pupuk bahkan ada yang dijual. 5. TPA di Kota Balikpapan selain menjadi tempat pembuangan sampah akan dijadikan obyek wisata serta sebagai tempat pendidikan pengetahuan dan penelitian untuk para pelajar/ umum Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Gresik Anwar Sadad, mengatakan hasil kunjungan kerja yang
diperoleh komisi C di DPRD Kota Balikpapan dapat dijadikan acuan pada pembuatan perda inisiatif dan kebijakan pada penyediaan dan penyerahan Sarana, prasarana dan utilitas kawasan perumahan di kabupaten Gresik. I.
Dasar: Surat Tugas Sekretaris DPRD Kab. Gresik Tanggal 15 Mei 2015 Nomor : 090/ 297/437.42/2015 II. Maksud dan Tujuan: Mengikuti Kunjungan Kerja Komisi C terkait Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan di Kota Balikpapan III. Waktu Pelaksanaan: Hari, Senin-Rabu ; tanggal 18 s/d 20 Mei 2015 Pukul. 10.00 Wita IV. Nama Yang Ditugaskan: 1. RIRIN ENDAH HARIYANTI, S.Sos. 2. YAYAN MULYANA V. Daerah Tujuan/Instansi: DPRD Kota Balikpapan VI. Hadir dalam Pertemuan: · Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan · Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan · DPRD Kab. Temanggung · DPRD Kab. Ogan Komring Ulu Selatan · Bappeda Kota Balikpapan · Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Balikpapan · Anggota Komisi C DPRD Kab. Gresik · Sekretariat DPRD kab. Gresik VII. Petunjuk Arahan: Mendampingi kunjungan kerja Komisi C serta untuk mendapatkan informasi sebagai bahan kajian dan kebijakan.
KOMISI D
KOMISI MUJID RIDUAN, SH Sekretaris
D
H. MUNTARIFI F, SE Anggota
TRI PURWITO, SE Anggota
ABDULLAH SYAFI’I, SH Anggota
H. RUSPANDI SUNARYO, SE Ketua SYAIKHU BUSIRI Anggota
SUGIYO, SH.M.Si Anggota
M. REBAN, S.Pd. M.Pd Wakil Ketua IDA ASTUTIK Anggota
Hj. KOMSATUN, S.Sos Anggota
H. SUBERI, S.Pd.MM Anggota
Risdang
53
Kunjungan Kerja
KULON PROGO
Terkait penanggulangan kemiskinan, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kulon Progo.
S
EBENARNYA di Kab. Kulon Progo telah menunjukkan hasil dalam menanggulangi kemiskinan, pada 2012 hingga sekarang kemiskinan di Kab. Kulon Progo mencapai 26 % atau sebanyak 480 ribu jiwa. Hal ini telah dinilai BPS lumayan menurun. Untuk data kemiskinan di Kulon Progo ditahun 2014 terdapat sebanyak 16,74 % atau sekitar 23.041 KK. Dari angka tersebut dibagi menjadi dua, untuk kategori sangat miskin 4,12 % atau sebanyak 5.074 KK dan yang miskin 12,6 % atau sekitar 17.971 KK. Perlakuan penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo dibedakan menjadi dua kategori, untuk warga yang sudah tidak bisa
54
Risdang
A. GAMBARAN UMUM
-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima Kab./Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Barat : Kab. Purworejo Prov. Jateng Sebelah Timur : Kab. Sleman dan Bantul Prov. DIY Sebelah Utara : Kab. Magelang Prov. Jateng Sebelah Selatan : Samudra Hindia (Pantai Selatan) Kabupaten Kulon Progo dengan Ibu Kota Wates memiliki luas wilayah 586,28 Km2 terdiri dari 12 Kecamatan, 87 Desa, 1 Kelurahan, 1.885 RW dan 4.469 RT . Dengan jumlah penduduk sebanyak 388.869 jiwa, laju pertumbuhan 0,48, sex rasio sebesar 96 dan kepadatan penduduknya mencapai 663 jiwa per km2. DPRD Kota Yogyakarta Periode Tahun 2014 ñ 2019 dilantik pada tanggal 12 Agustus 2014, sebanyak 40 anggota dengan 7 fraksi, yang terdiri dari : Fraksi PDIP sebanyak : 8 anggota ; Fraksi PAN sebanyak : 8 anggota ; Fraksi Partai Gerindra : 5 anggota ; Fraksi PKB : 5 Anggota ; Fraksi Partai Golkar : 5 anggota ; Fraksi Partai PKS : 5 anggota ; Fraksi Bersatu : 4 anggota (gabungan dari Partai Nasdem, Hanura dan PPP)
diberdayakan diberikan Bantuan Sosial (Bansos), sedangkan untuk warga miskin yang masih bisa diberdayakan diberikan bantuan berupa berbagai macam kegiatan pemberdayaan. Untuk penanggulangan kemiskinan ini selain tanggung jawab Pemerintah juga merupakan tanggung jawab bersama lembagalembaga yang ada di Kulon Progo termasuk Bazda dan CSR dari Perusahaan yang berinvestasi di Kulon Progo. Untuk masalah kemiskinan di Kab. Kulon Progo telah melakukan beberapa upaya dari berbagai sudut kebutuhan masyarakat miskin termasuk rumah tinggal, sudah ratusan bahkan ribuan untuk bedah rumah. Apa bila dilihat dari Kaca mata wilayah Kulon
Kunjungan Kerja
Progo termasuk wilayah yang termiskin dan penduduknya paling sedikit di DIY. Dengan kemiskinan ini merupakan tantangan bagi Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kulon Progo dalam menangani masalah ini. Ditahun 2015 ini Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan tetntang penanggulangan kemiskinan, yaitu peningkatan Aparatur Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan kemiskinan. Di Kulon Progo ada 8000 PNS, diharapkan 8.000 PNS ini bisa melakukan pendampingan terhadap 4 keluarga miskin. Ini terbukti dalam kurun waktu tiga tahun dari angka 25 turun menjadi 15. Adapun sumber dana yang digunakan untuk melakukan program bedah rumah adalah dari APBD, Menpera (pusat), Pihak ketiga (pengusaha yang berinvestasi di Kulon Progo), Pernbankan dan BUMD. Untuk anggaran yang diperoleh dari kerjasama dengan pihak ketiga bedah rumah dilakukan setiap minggu sekali sebanyak 2 rumah setiap hari sabtu atau minggu. Kalau dari anggaran Negara (Menpera, Provinsi dan Pemkab) ini sudah rutin dilakukan yang telah diatur oleh Dinas PU dan Cipta karya dengan nama program Bedah Rumah Tidak Layak Huni. Untuk bedah rumah yang berasal dari APBD tahun 2012 ada 385 rumah, di Tahun 2013 ada 150 rumah dan ditahun 2014 ada 150 rumah sampai saat ini ada 585 rumah yang telah dilakukan bedah rumah dari APBD. Ada 200 rumah yang mendapat bantuan dari Kemensos melalui program bedah kampung, untuk bantuan dari Kemenpera 400 rumah. Di Kulon Progo telah melakukan optimalisasi terhadap Bazda dan CSR, dari Bazda setiap bulannya mengalokasikan anggarannya untuk 4 rumah Di Kab. Kulon Progo untuk kesehatan dan Pendidikan sudah
gratis, namun sekarang Pemkab Kulon Progo sedang memikirkan bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya Pemerintah Daerah sedikit demi sedikit bisa mengangkat ekonomi mereka. Terkait penerapan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kulon Progo memang belum mendapat predikat itu. Tetapi Kepala Badan KB dan PP telah mengikuti Rakor Kabupaten Layak Anak di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, dan tahun ini di Kabupaten Kulon Progo akan dilakukan evaluasi Kabupaten Layak Anak pada tanggal 15 Mei 2015. Karena akan menghadapi evaluasi sebagai Kabupaten Layak Anak ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan penguatan-penguatan kelembagaan. Yang pertama kaitannya dengan kebijakan, dalam rangka mewujudkan sebagai Kabupatein Layak Anak pada tahun 2014 telah disusun Peraturan Bupati No. 15
KULON PROGO
Tahun 2014 tentang Kabupaten Layak Anak. Untuk implementasinya Kabupaten Kulon Progo juga membentuk Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang melibatkan SKPD terkait, LSM, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha. Selain itu guna menghadapi evaluasi ini diantaranya dengan berupaya mewujudkan Desa Rama Anak. Sebenarnya di Kabupaten Kulon Progo sudah ada desa Rintisan Layak Anak yaitu di desa Karangsari dan Sekolah Rama Anak yaitu di SDN Karangsari dan SDN Kebundon. Untuk rintisan Desa Rama Anak dan Sekolah Rama Anak ini anggaran dari APBD memang sangat minim, namun Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan LSM, dengan gerakan swadaya masyarakat Kulon Progo ini yang yang mendukung kami dalam menerapkan Kabupaten Layak Anak khususnya dalam perintisan Desa Rama Anak Sekolah Rama Anak. Dan Tim mulai penguatanpenguatan kelembagaan
Risdang
55
Kunjungan Kerja
KULON PROGO
khususnya di Forum anak, seperti di Kabupaten. Di 12 Kecamatan Tim juga sudah membentuk forum anak, dan untuk di Desa kita masih beberapa desa saja. Kaitannya dengan Perbub disitu sudah diatur bagaimana upayaupaya Pemerintah Daerah dam pemenuhan hak anak, jadi ada lima hak anak yaitu mulai dari hak sipil dan kebebasan, sebenarnya di Kabupaten Kulon Progo sudah ada Perdanya. Perda terkait dengan administrasi kependudukan dan hak untuk mendapatkan akte kelahiran; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ; kesehatan dasar dan kesejahteraan ; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Terkait penanggulangan HIV/ AIDS di Kabupaten Kulon Progo, bahwa Kabupaten Ini telah membentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dengan Keputusan Bupati No.70 Tahun 2009, dimana Pemerintah daerah telah membentuk Lembaga yang menangani masalah AIDS dengan nama KPAD, yang anggotanya terdiri dari seluruh SKPD yang ada di kab. Kulon Progo. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon progo menjelaskan bahwa menurut data tahun 2001 ñ 2014 ada 37 kasus. HIV = 85 , AIDS = 52. Sedangkan menurut pekerjaan yang paling banyak adalah dari kalangan Wiraswasta, sebanyak 21 orang.Kebanyakan penderita HIV/ AIDS adalah dari kaum heteroseksual yang menurut data ditahun 2014 sebanyak 94 orang, sedangkan yang tidak diketahui sekitar 17 kasus (karena ada rasa malu untuk memeriksakan diri). Hal ini terjadi karena Kulon Progo juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang banyak menyediakan tempat-tempat penginapan dan hotel. Ini merupakan suatu masalah buat Pemerintah daerah. Dalam mengantisipasi kemungkinan-kemung-
56
Risdang
Dasar: 1. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 2. Peraturan Bupati Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015; 3. Peraturan Bupati Nomor : 37 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2015; 4. Hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 12 Maret 2015; 5. Rapat internal Komisi D bulan Maret 2015. 6. Surat Perintah Sekretaris DPRD Kab. Gresik Nomor: 090/201/ 437.42/2015 Maksud dan Tujuan: Kunjungan kerja/studi banding Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kab. Gresik terkait Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan HIV/AIDS dan
kinan yang negatif ada pengawasan dari Sat.Pol.PP dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap masyarakat dan remaja di Kulon Progo mengenai kesehatan reproduksi. Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Kulon Progo dibentuk mulai tahun 2008 dengan Surat Keputusan Bupati No.163 tentang Pembentukan KPA Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Bupati No.92 Tahun 2013 sebagai payung hukumnya. Tujuannya karena pengendalian HIV/AIDS selama SK Bupati masih banyak kekurangan dalam pengendalianHIV/AIDS. Dalam Penanggulangan HIV/ AIDS Kabupaten Kulon Progo telah membuat buku strategi yang namanya SNAD tentang Pengendalian HIV/AIDS Tahun 2012 ñ 2015, dimana buku tersebut dipakai sebagai patokan SKPD/ Instansi/Lembaga Pemerintah dan LSM yang ada didalamnya untuk
-
-
-
Kabupaten Layak Anak Waktu Pelaksanaan : 18 s/d 20 Maret 2015 Nama Petugas : Drs. ZAINAL ARIFIN, MM. JHONIS WAHYU B. Daerah Tujuan/Instansi : DPRD Kabupaten Kulon Progo Jl. Sugiman-Wates-Kulon Progo Hadir dalam Pertemuan: Wakil Ketua DPRD Kab. Kulon Progo beserta Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kab. Kulon Progo ; Pansus I DPRD Kabupaten Nganjuk ; Wakil Ketua DPRD Kab. Gresik beserta Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kab. Gresik, dan ; Sekretariat DPRD Kab. Gresik Petunjuk/Arahan yang diberikan: Kunjungan kerja / studi banding dilakukan untuk mendapatkan informasi dan referensi terkait Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan HIV/AIDS dan Kabupaten Layak Anak sebagai bahan kajian dan masukan penentu kebijakan di DPRD Kab. Gresik.
melakukan segala program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kulon Progo. Mulai Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan SKPD terkait juga ada dibuku ini. Target dalam SNAD di Kulon Progo mengacu pada MbDs, jadi MbDs Kulon Progo targetnya sampai tahun 2015, sehingga target SNAD di Kulon Progo mengacu pada MbDs diharapkan 90 % remaja usia 13 ñ 18 tahun terpapar informasi HIV/AIDS, sedangkan populasi remaja usia 19 ñ 24 tahun terpapar informasi HIV/AIDS 60 % dan untuk populasi beresiko terpapar informasi 80 %. Di Kulon Progo juga menyediakan layanan untuk orang dengan HIV/AIDS, yaitu dengan melayani akses ANP, di RSUD Wates untuk klinik IMS Kulon Progo juga sudah mensetting enam Puskesmas menjadi klinik IMS yang dibentuk mulai tahun 2013.
Kunjungan Kerja
DEPOK
Kota Depok yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kota DKI Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek menjadi posisi yang strategis, terlebih salah satu Universitas terbesar dan tertua di Indonesia yaitu Universitas Indonesia berada di wilayah Pemerintah Kota Depok.
K
OTA Depok yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kota DKI Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek menjadi posisi yang strategis, terlebih salah satu Universitas terbesar dan tertua di Indonesia yaitu Universitas Indonesia berada di wilayah Pemerintah Kota Depok. Posisinya yang strategis sebagai penyangga ibu kota dan keberadaan Universitas Indonesia menjadi magnet yang menarik Investor untuk menanamkan modal dan menjalankan usaha di Kota Depok. Hal ini terlihat
Risdang
57
Kunjungan Kerja
DEPOK
dengan perkembangan pusat perbelanjaan, perumahan, lembaga pendidikan, sarana hiburan, angkutan kota dan lainnya yang berkembang sangat pesat. Luas wilayahnya Kota Depok + 200,29 km2, yang dihuni + 2 Juta jiwa dengan PAD : 600 Milyard dan APBD 2 Triliun. Sebagai wilayah penyangga ibukota Negara, Kota Depok Baru saja marayakan hari jadinya yang ke 16, sebagai Kota pendidikan dan kota religius sama halnya dengan Kab. Gresik, kota Depok juga akan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2015. Pada perkembangannya saat ini Kota Depok telah menjadi 11 Kecamatan, yakni Kecamatan Cipayung (Pemekaran dari Kec. Pancoran Mas), Kecamatan Cilodong (Pemekaran dari Kec. Sukmajaya), Kecamatan Cinere (Pemekaran dari Kec. Limo), dan Kecamatan Tapos (Pemekaran dari Kecamatan Cimanggis). Terkait kesehatan ibu dan anak, Kota Depok baru saja mengesahkan perda diakhir bulan April 2015. Salah satunya mengatur soal jaminan kesehatan untuk bayi yang baru lahir. Di Kota Depok apabila ada bayi baru lahir cukup diberi nama “Bayi Nyonya A”, “Bayi Nyonya B” dan lain sebagainya. Penamaan ini sudah bisa dijadikan dasar si bayi mendapat layanan BPJS. Pada perda pengertian anak adalah usia 0 – 18 tahun, termasuk didalamnya tentang hak dan kewajiban telah diatur. Dengan pengertian bahwa saat bayi 0 bulan sampai 8 bulan. Bayi baru lahir tidak langsung mendapat asuransi dari BPJS, tetapi solusinya adalah saat bayi keluar tetap didaftarkan sebagai peserta BPJS, dan tidak ada lagi istilah bayi tidak mendapatkan asuransi. Untuk jamkesda sudah mengatur perawatan ibu hamil sampai masa nifas sampai 18 tahun. Bayi dalam kandungan sampai lahir sudah dimasukkan ke dalam jamkesda, dan langsung didaftarkan sebagai
58
Risdang
peserta BPJS. Apabila ada kejadian terhadap bayi yang baru lahir sedangkan masa aktifasi kartu BPJS adalah 7 hari yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk ibu hamil yang mampu dan belum masuk sebagai peserta BPJS dianjurkan untuk menjadi peserta BPJS, sedangkan yang miskin dimasukkan ke dalam Jamkesda karena mereka PBI sudah inklut didalam Permenkes, bahwa kuota di Kota Depok ada + 280.943 , jadi ada sekitar 10% yang kepala keluarganya ada ibu hamil. Sedangkan Jamkesmasnya sendiri ada 188.660 jiwa. Dinas kesehatan bekerjasama dengan kader-kader di Posyandu untuk menjaring ibu hamil setiap bulannya. Dan adanya update data
jamkesda yang dilakukan oleh puskesmas, kelurahan dan kecamatan. Untuk kriteria sudah ada Perdanya yaitu Perda No. 3 Tahun 2010. Sedangkan untuk Anggaran berasal dari APBD dan Priovinsi. Terkait penyelenggaraan
Kunjungan Kerja
Komunikasi dan Informasi, penekanannya lebih banyak kepada sistim informasi yang sekarang diera global ini sangat mudah diakses oleh masyarakat Kota Depok sehingga nilai-nilai edukasi sudah mulai pudar. Dengan adanya game-game online yang ada dimana-mana. Perda ini sebetulnya terkait dengan keberadaan warnet, karena disinyalir keberadaan warnet ini penyumbang masalah kekerasan dalam rumah tangga juga pelecehan sexual dan perkelahian pelajar. Yang diharapkan dengan perda ini adalah adanya warnet sehat, yang rama terhadap anak dan keluarga. Karena itu perlu adanya payung hukum sebagai langkah untuk pengawasannya Pengawasan ini bukan hanya dilakukan olah Pemarintah Daerah tapi menginginkan peran serta masyarakat didalam melakukan pengawasan. Perda ini mengatur agar warnet jaraknya harus jauh dari tempat ibadah, menyediakan sarana ibadah, tidak ada sekatsekat didalam warnet, mempunyai sistem proteksi dan jam bukanya dibatasi sampai jam 12 malam. Selain itu adanya sistem informasi yang bisa diakses pada masing-masing SKPD, dengan sistim informasi terpadu kita bisa mengakses tentang lembagalembaga yang kita harapkan dengan data yang up to date. Hal ini dilakukan karena depok menuju Kota Cyber Cyti dan ini menjadi keharusan. Jadi setiap orang bisa mengakses setiap informasi yang ada di Kota Depok. Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah, SE mengatakan dalam kunjungan kerja ini ada sejumlah temuan yaitu : - Terkait kesehatan ibu dan anak memang perlu adanya regulasi yang jelas seperti halnya bayi yang masih dalam kandungan sudah diberi nama guna mendapatkan jaminan kesehatan.
I. 1.
2.
3.
4. 5. 6. II.
Dasar: Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor : 37 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2015; Hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 11 Mei 2015; Rapat internal Komisi D bulan Mei 2015. Surat Perintah Ketua DPRD Kab. Gresik Nomor: 090/295/437.42/ 2015 Maksud dan Tujuan: Kunjungan kerja/studi banding Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kab. Gresik terkait Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita, dan
- Kesehatan ibu dan anak memang harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dengan membuat regulasinya. - Sistem informasi sangatlah dibutuhkan didalam era global seperti saat ini agar informasi dapat diakses dengan muda.
III. IV. V. VI. -
VII.
DEPOK
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Waktu Pelaksanaan: 18 s/d 20 Mei 2015 Nama Petugas: Wakil Ketua DPRD Kab. Gresik Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kab. Gresik Daerah Tujuan/Instansi: DPRD Kota Depok Jl. Boulouvard Raya Grand Depok Hadir dalam Pertemuan: Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRD Kota Depok ; Wakil Ketua DPRD Kab. Gresik, beserta Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Kab. Gresik, serta; Sekretariat DPRD Kab. Gresik Petunjuk/Arahan yang diberikan: Kunjungan kerja / studi banding dilakukan untuk mendapatkan informasi dan referensi terkait Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita, dan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi sebagai bahan kajian dan masukan penentu kebijakan di DPRD Kab. Gresik.
Selain itu pengawasan terhadap keberadaan warnet yang menjamur saat ini hendaknya mendapatkan pengawasan extra dari Pemerintah Daerah, karena disinyalir keberadaan warnet menjadi salah satu penyumbang masalah pada generasi muda kita saat ini. (*)
Risdang
59
BADAN ANGGARAN
BADAN ANGGARAN MARKASIM HALIM W Anggota
HARI SOERJONO Sekretaris Bukan Anggota
ASROIN W, S.Sos Anggota
Dra.HJ. WAFIROH M Anggota
Ir.H. ABDUL HAMID Ketua JUMANTO, SE.MM Anggota
HM. SYAFI’AM, SH Anggota
HM. ABDUL QODIR, S.Pd Anggota
BAMBANG ADI P, SH Anggota
HADI KUSONO Anggota
SHOLIHUDDIN, Shi. MM Wakil Ketua
H. EDDY SANTOSO, ST Anggota
H. KHOIRUL HUDA, S.Ag Anggota
60
Risdang
SUPARNO D, SH Anggota
MUJID RIDUAN, SH Anggota
NUR QOLIB, S.Ag. MM Wakil Ketua
NUR SAIDAH, SE Wakil Ketua
NOTO UTOMO Anggota
SYAIFUL FUAD, SHI Anggota
H. SUBERI, S.Pd.MM Anggota
FAQIH USMAN, SE.M.Si Anggota
H. MUSTAJAB, S.Sos.MM Anggota
H. MUNTARIFI, SE Anggota
H. ANWAR SADAD Anggota
TAUFIQUL U. S.Sos.MIp Anggota
ABDULLAH SYAFI’I. SH Anggota
BAPENAS
Dalam rangka perumusan kebijakan –kebijaka terkait dengan pembangunan Nasional, kewilayahan, otonomi daerah dan Perekonomian daerah sangat terkait dengan Penentuan dana bantuan terhadap kebijakan pembangunan di daerah masing-masing.
D
ANA Alokasi khusus (DAK) merupakan bagian dana perimbangan untuk membiayai pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ditentukan oleh kebijakan Pemda yang disuun oleh Kantor Bapennas/ Menteri PPN sesuai dengan tolak ukur dan criteria yang ada. Kebijakan DAK ditentukan berdasarkan kebutuhan pada dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional meliputi : daerah tertinggal, perbatasan, tertular, terpencil, pesisir dengan dana-dana kementerian dan lembaga terdiri dari 14 bidang. Pembangunan Nasional pada tahun 2011 telah dikasnakan sesuai dengan Skala Prioritas Pemabngunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dengan tema : kegiatan pembangunan yang pro rakyat dan keadilan bagi semua.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada arah kebijakan nasional yang terangkum dalam 9 agenda prioritas pembangunan (nawa cita), dengan stategis pembangunan dan norma pembangunan sebagai berikut : 1. Membangun untuk manusia dan masyarakat 2. Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktifitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. 3. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktifitas rakyat lapisan menengah –bawah tanpa menghalangi, menghambat dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku pasar untuk terus bertumbuh. 4. Aktifitas pembangunan tidak boleh merusak, merupakan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Saran : Dari hasil Konsultasi ke Kantor Bappenas/Menteri PPN, maka Badan Anggaran dapat memberikan kesimpulan, selama 5 tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan anggaran dan jmlah bidang, namun dampak dan manfaat dari peningkatan DAK tersebut sulit dideteksi karena system pengawasan dan pelaporan belum berjalan efektif, oleh karena itu pengawasan dan pelaporan harus diutamakan. - Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan daerah, hendaknya perlu diperhatikan adanya 3 dimensi pembangunan yang meliputi; 1. Dimensi pembangunan manusia, yang
terdiri : pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental. 2. Dimensi pembangunan sector unggulan yang terdiri : kedaulatan pangan, kedaulatan energy & Kelistrikan, Kemaritiman, Pariwisata & Industri. 3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan terdiri : antar kelompok pendapatan, antar wilayah/desa pinggiran dan luar jawa. I. Dasar : Surat Perintah Sekretaris DPRD Kab. Gresik Tanggal 15 April 2015 Nomor : 090/ 253/437.43/SP/2015. II. Maksud dan Tujuan: Mengikuti Kunjungan Kerja Badan Anggaran ke Kantor Bappenas. III. Waktu Pelaksanaan: 16 s/d 18 April 2015 IV. Nama Yang Ditugaskan: 1. Kunto Purnomo, SH 2. Setijo Hermawan. SH 3. Agus hadi Prasetyo V. Daerah Tujuan/Instansi: Kantor Bappenas/PPN Jakarta. VI. Hadir dalam Pertemuan: - Anggota badan Anggaran dan secretariat DPRD kab. Gresik VII. Petunjuk Arahan : - Mengikuti kunjungan kerja badan Anggaran terkait arah kebijakan pembangunan Daerah dan DAK.
Risdang
61
DEPDAGRI
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH NOMOR :
/BADAN ANGGARAN /VI/2015 TENTANG KUA PPAS PERUBAHAN TAHUN 2015 DAN KUA PPAS TAHUN 2016 TANGGAL 16 S/D 18 APRIL 2015 Bersama ini disampaikan laporan hasil Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gresik ke Ditjen Keuangan DaerahDepdagri . Pelaksanaan studi banding ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat sebagai bahan kajian dan pertimbangan pembuatan KUA PPAS perubahan Tahun 2015 dan KUA PPAS Tahun 2016. Adapun hasil kunjungan kerja adalah sebagai berikut : MATERI HASIL PEMBAHASAN : - KUA PPAS yang jelas akan dibahas pada Bulan Juni minggu ke dua sudah dibahas. Setidak tidaknya kesepakatan bersama antara DPRD dengan Bupati/Kepala Daerah dapat dilakukan pada awal September. Di awal September nanti bisa 7 hari untuk evaluasi Gubernur, ada lagi 7 hari perbaikan. Sehingga dari ranperda menjadi perda perubahan dan efektif berjalan 3 bulan. - Di perubahan KUA PPAS tidak berbicara masalah fisik, karena pekerjaan fisik tidak mengenal keluar dari tahun anggaran, jadi tdk mungkin waktu 3 bulan tersebut cukup. Ini bisa dilihat dalam permendagrinya. - Untuk kegiatan fisik harus dianggarkan pada awal tahun yaitu tahun 2016. Kalau mau pengadaan, barangnya sudah ada tinggal beli. Tetapi kalau membangun jalan tdk mungkin. - Untuk dana hibah dan bantuan sosial harus dianggarkan di induk (di APBD), tidak boleh dalam APBD perubahan. Jika dalam perubahan tersebut nilainya 50 juta-100 juta, pasti sebulan selesai, itu tidak masalah. Di penjelasan di APBD harus di jelaskan agar tidak ada pertanyaan saat evaluasi gubernur. - Hibah dan bansos sesuai proposal, dan untuk proposal yang dapat bantuan tahun 2015 (pelaksanaannya tahun 2015) maka proposal dibuat tahun 2014. Kalau semisal ada bansos dan hibah di perubahan berarti itu proposalnya patut dicurigai disetorkan pada tahun 2015. - Untuk patokan hibah bansos adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, jangan mengacu pada yang lain lagi. - Bagaimana cara menghitung anggaran 20 persen untuk pendidikan ?. Penghitungan biaya pendidikan adalah belanja langsung dan belanja tidak langsungnya, itu salah satu indikatornya. Indikator yang Kedua adalah belanja bantuan hibah yang terkait urusan pendidikan. Indikator yang ketiga Belanja bantuan keuangan yang terkait urusan pendidikan. . Untuk indicator yang nomer tiga ini biasanya kita tidak bisa melihat tentang bantuan keuangan ini karena bantuannya gelondongan. Contohnya bantuan sekolah akper. - Hibah berupa uang, berdasarkan Pasal 11 Permendagri No. 32/ 2011, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Rincian obyek belanja mencantumkan nama penerima dan besaran hibah. Sedangkan Pasal 11 Permendagri No. 39/2012 menyatakan bahwa hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek/rincian obyek belanja hibah kepada pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; dan organisasi kemasyarakatan. Rincian nama penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Perkada tentang Penjabaran APBD secara tersendiri. - Sementara itu, pemberian bantuan sosial, berdasarkan Pasal 23 Permendagri No. 32/2011 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan / atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; serta lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan / atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. -
1. 2.
3. -
Kesimpula dan Saran. Latar belakang perubahan Permendagri No. 32/2011 adalah mengatasi permasalah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD atas implementasi Permendagri No. 32 Tahun 2011, antara lain berisi; penegasan penggunaan nomenklatur Obyek dan Rincian Obyek belanja Hibah dan Bantuan Sosial. pengaturan kembali nama dan besaran pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada masing-masing penerima yang dicantumkan dalam lampiran tersendiri dalam Perkada tentang Penjabaran APBD. mengakomodasi pemberian Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Dengan Ketentuan yang telah digariskan tersebut , pemerintah Kabupaten Gresik sebaiknya tidak menganggarkan kegiatan fisik di dalam PAPBD. Begitu juga pemberian bantuan Hibah dan bansos jangan sampai keluar dari rambu-rambu yang telah digariskan Permendagri 39 tahun 2012.
Demikian laporan hasil konsultasi Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gresik ke Ditjen Keuangan disampaikan kepada Pimpinan Dewan sebagai bahan kajian di masa mendatang. Gresik, 18 April 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Ketua Rombongan NUR SAIDAH, SE.
62
Risdang
