DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2011 - 2012 A. I.
PENDAHULUAN. Dasar Kunjungan Kerja 1.
Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
2.
Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
II. Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundangundangan, HAM dan Keamanan. III. Susunan Tim 1.
Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T.
Ketua Tim / F - PAN
2.
Edi Ramli Sitanggang, S.H.
Anggota Tim/ F – PD
3.
H. Dasrul Djabar
Anggota Tim/ F – PD
4.
DR. Pieter Zulkifli Simabuea, M.H.
Anggota Tim/ F – PD
5.
DR. H. Deding Ishak, S.H., M.H.
Anggota Tim/ F – PD
6.
H. Nudirman Munir, S.H.
Anggota Tim/ F - PG
7.
Drs. H.M. Ade Surapriatna,S.H.,M.H.
Anggota Tim/ F – PG
8.
Trimedya Panjaitan, S.H.,M.H.
Anggota Tim/ F – PDIP
9.
Sayed Muhammad Muliady, S.H.
Anggota Tim/ F – PDIP
10. H. Aboe Bakar Alhabsy, S.E.
Anggota Tim/ F – PKS
11. H. A. Dimyati Natakusumah, S.H.,M.H.
Anggota Tim/ F – PPP
12. Martin Hutabarat, S.H.
Anggota Tim/ F – Gerindra
IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, sejak Hari Rabu, 18 April 2012 - Jumat, 20 April 2012 V. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu: 1. Ramah Tamah dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Muspida Provinsi Kalimantan Barat 2. Rapat Kerja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi beserta pejabat utama dan Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Provinsi Kalimantan Barat 3. Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya; 4. Kunjungan Lapangan Ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kalimantan Barat 5. Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Barat; 6. Rapat Kerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi; Ketua Pengadilan Tinggi Agama; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negera; dan Ketua Pengadilan Militer serta jajarannya se-Provinsi Kalimantan Barat B.
HASIL KUNJUNGAN KERJA: Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat o Anggaran: Realisasi DIPA TA 2011 Pagu DIPA Tahun 2011 sebesar Rp 64.966.172.600,- setelah dilakukan revisi atas Pagu DIPA karena adanya Penghematan Anggaran
Pemerintah
dimana
setiap
Kementerian/Lembaga
diwajibkan memangkas anggaran pembangunan Fisik (MAK 53) sebesar 10 %, sehingga Pagu DIPA Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada TA 2011 menjadi Rp. 51.981.009.600,00. (Rincian Perprogram terlampir). Dari Pagu Anggaran tersebut teralisasi sebesar Rp. 47.960.645.346 atau 92,27 %. DIPA TA 2012 Pagu Anggaran Tahun 2012 sebesar Rp. 84.772.657.000, namun dari pagu ini berdasarkan Surat Edaran dari Kejaksaan Agung RI terdapat Mata Anggaran yang masuk dalam penghematan oleh Pemerintah
2
yaitu sebesar Rp. 16.094.716.000. sehingga jika dikurangi pagu TA 2012 menjadi Rp. 68.677.941.000 walaupun hingga saat ini kita belum menerima Revisi Dipanya. Untuk Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp16.950.485.356,00
dari
Estimasi
pendapatan
sebesar
Rp17.428.000,00, atau 97.260,04 %, sementara sampai dengan Triwulan I Tahun 2012 pendapatan Kejaksaan Tinggi Kalimantan sebesar Rp1.755.690.273,00. Kebutuhan Dukungan Anggaran Kebutuhan dukungan anggaran di lingkungan Kejaksaan Tinggi antara lain: Sehubungan dengan penghematan anggaran yang membatalkan pembangunan gedung kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan telah dilelangnya gedung kantor tersebut (telah dihapuskan dalam daftar inventarisasi SIMAK BMN) maka secara formil Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak memiliki gedung kantor lagi; Mohon dukungan percepatan realisasi hibah Gedung Juang yang terletak di jalan Ahmad Yani Pontianak dari Pemerintah Provinsi Kalbar kepada Kejaksaan RI serta memohon ketersediaan anggaran untuk pembangunan gedung kantor diatas tanah dimaksud; Terbatasnya Anggaran yang tersedia dalam menangani perkara – perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (contoh : penyidikan perkara Tipikor tahun 2011 di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalbar sebanyak 68 perkara namun biaya yang tersedia dalam DIPA hanya untuk 32 perkara, Penanganan perkara Tindak Pidana Umum 2685 perkara namun biaya yang tersedia dalam DIPA hanya untuk 295 perkara). Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas penuntutan khususnya penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa – Jaksa daerah. Perlunya ketersediaan dana untuk membangun mess para Jaksa sidang perkara Tindak pidana korupsi di atas tanah perumahan dinas Kejaksaan Tinggi yang terletak di jalan Imam Bonjol Pontianak.
3
o Pengawasan: Perkara Menonjol Tindak pidana Narkotika Kehutanan Migas Perlindungan anak KDRT TKI Trafficking Perlindungan Konsumen / Gula Pencurian Perjudian
Masuk 112 6 20 90 8 11 4 39
Selesai 95 3 1 77 5 7 3 13
Sisa 17 3 19 13 3 4 1 26
160 25
155 20
5 5
Perbandingan Perkara Pidana Umum Masuk dan Selesai TAHAP I TAHUN
SPDP
2011
2.963
P.18/ P.19 183
2012
812
59
TAHAP II P.21
LIMPAH PN
2.712
2.685
2.685
584
531
531
Koordinasi Antara Penegak Hukum Dalam pandangannya, Kepala Kejaksaan Tinggi mengakui bahwa masih adanya kurang koordinasi dan komitmen diantara penegak hukum. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus yang terjadi, yaitu: Terdakwa MS yang dikeluarkan dari tahanan oleh Rutan Pontianak karena keterlambatan surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung dimana hingga saat ini terdakwa menjadi buron; Tidak dikirimkannya berkas perkara kasasi an. Terdakwa TW tahun 2004 oleh Pengadilan Negeri Ketapang; Profesionalitas Jaksa Upaya
yang
telah
dilakukan
dalam
rangka
meningkatkan
profesionalitas Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat antara lain: Melakukan bimbingan teknis dan gelar perkara yang dipimpin oleh Kajati/Wakajati dan diikuti oleh para asisten dan kabag TU, Kajari, Kasi Intel, Kasi Pidsus, dan Para Jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
4
Melaksanakan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta eksekusi perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur dengan baik dan benar. Mendorong jaksa untuk meningkatkan kemampuan intelektual melalui jalur pendidikan formal Mendorong jaksa untuk mengikuti diklat teknis dimana pada tahun 2011 sebanyak 125 orang jaksa dan TU yang ikut serta. Sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 55 orang pegawai. Mendorong jaksa untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan lain-lain baik dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun literatur-literatur lainnya. Peningkatan Integritas Moral Jaksa Membangun kepemimpinan yang baik dan terukur. Komitmen untuk mengamalkan doktrin Tri Krama Adhyaksa Komitmen untuk melaksanakan Perintah Harian Jaksa Agung tahun 2011 khususnya angka (4) yaitu “imbangkan wujud kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dengan mengedepankan hati nurani dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang penegakan hukum, karena institusi kejaksaan merupakan tumpuan para pencari keadilan” dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Komitmen KAJATI/KAJARI untuk menunjukkan prilaku yang baik sehingga layak diteladani oleh anggota satuan unit kerja Komitmen untuk konsisten mempedomani Peraturan Jaksa Agung No.Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Lambatnya memperoleh hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK / BPKP karena mensyaratkan adanya audit teknis dari PU untuk perkara-perkara yang menyangkut pembangunan fisik. Terbatasnya biaya yang tersedia dalam menangani perkara – perkara Tindak Pidana Korupsi (contoh : penyidikan perkara Tipikor tahun 2011 di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalbar
5
sebanyak 68 perkara namun biaya yang tersedia dalam DIPA hanya untuk 32 perkara,). Terbatasnya biaya, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa – Jaksa daerah yang harus bersidang di Pengadilan Tipikor Pontianak. Kurangnya tenaga jaksa didaerah untuk menangani penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi dan untuk menangani tindak pidana umum karena sebagian jaksa harus bersidang di Pengadilan Tipikor Pontianak yang memakan waktu cukup lama.
Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat o Anggaran: Realisasi DIPA TA 2011 Realiasasi DIPA Tahun 2011 yang terdiri dari 13 program dengan pagu awal sebesar Rp. 583.270.466.000,- dihemat sebesar Rp. 3.475.481.000,- selanjutnya Polda Kalbar mendapat penambahan Pagu sebesar Rp.10.941.765.000,- (Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya
Polri
sebesar
Rp.
5.029.319.000,- dan Program Pemeliharaan Kamtibmas Sebesar Rp. 5.912.446.000,-) dengan demikian Pagu akhir DIPA T.A. 2011 Polda Kalbar sebesar Rp. 590.740.958.000,- terealisasi sebesar Rp. 617.555.535.860.,- atau 104,54 %, kelebihan 4,54% disebabkan adanya kelebihan realisasi dari belanja pegawai karena kenaikan gaji dan tunjangan. DIPA TA 2012 Pagu difinitif / pagu DIPA TA 2012 Polda Kalbar sebesar Rp.656.538.431.000,- Yang terdiri dari 12 program, dengan adanya APBN-P maka Pagu Difinitif/ DIPA Polda Kalbar mendapat penghematan sebesar Rp. 4.277.991.000,- Yang terdiri dari : a. Jaldis sebesar Rp. 1.392.436.000,b. Biaya Rapat sebesar Rp. 54.089.000,c. Biaya Honor Rp. 10.800.000,d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban (Kegiatan Intelkam ) sebesar Rp. 1.264.469.000,e. Program Lidik Sidik Tindak Pidana (Kegiatan Lidik Sidik) sebesar Rp.1. 355.849.000,f. Dukungan Operasional sebesar Rp. 200.349.000,-
6
Dengan demikian total Pagu DIPA Polda Kalbar T.A. 2012 menjadi sebesar Rp. 652.260.000.000, Kebutuhan Dukungan Anggaran Berkaitan dengan dukungan anggaran yang dibutuhkan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat disamping telah diajukan penganggaran ke Mabes Polri sesuai dengan kebutuhan ideal. Kepolisian daerah Kalimantan Barat juga mengajukan beberapa usulan yaitu: 1. Usul tunjangan perbatasan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar dan / atau wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bertugas secara Penuh pada Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar dan / atau Wilayah Perbatasan, tunjangan sebesar 75% dari gaji pokok ( Rp. 1.310.000,- ) Per Orang Per Bulan. 2. Usulan Pembangunan Polsek perbatasan yang belum ada makonya (Polsek Batang Lupar, Polres Kapuas Hulu, T.170 M2) sebesar Rp. 808.773.000,3. Usulan pembentukan organisasi beserta bangunan pos polisi/ polsubsektor sebanyak 3 unit yaitu pada : a. Polsubsektor Temajok, T.54 M2 Polres Sambas. b. Polsubsektor Segumun, T.54 M2 Polres Sanggau. c. Polsubsektor Badau, T. 54 M2 Polres Kapuas Hulu. 4. Apabila terjadi kekurangan anggaran mengajukan kekurangan tersebut ke Mabes Polri dan Mengajukan bantuan kebutuhan anggaran apabila ada kegiatan Pemilukada dan kontijensi kepada Pemerintah Daerah. 5. Mengusulkan kendaraan operasional 28 Unit antara lain : a. Sedan BMW
: 1 Unit
b. Sedan Mits Lancer Gixi : 2 Unit c. Sedan Toyota Vios Doch: 14 Unit d. Mini Bus Toyota Avanza e. KIA Sportage
: 9 Unit
: 2 Unit
o Pengawasan: Data Perkara kejahatan yang sedang ditangani: Human Traffiking dan People smuggling Pada tahun 2011 perkara yang berkaitan dengan Human Trafficking dan peole smuggling yang ditangani Kepolisian Daerah
7
Kalimantan Barat yaitu Human trafficking yang ditangani Polda Kalbar sebanyak 18 kasus (proses sidik : 6 kasus, P.21 : 8 kasus, Tahap I : 4 kasus ) sedangakan yang berkaitan dengan People smuggling sebanyak 1 kasus (proses Tahap II : 1 kasus) Sedangkan pada tahun 2012 hingga saat dilakukan kunjungan kerja ini, kepolisian daerah Kalimantan Barat menangani 6 kasus (proses sidik: 1, P.21; 5 Kasus) yang berkaitan dengan Human Trafficking. Sedangkan perkara People Smuggling nihil. Gula Illegal Pada Tahun 2011 Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Jajarannya melakukan Pengungkapan kasus gula illegal yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya sebanyak 40 kasus, 40 tersangka (proses sidik : 14 kasus, Tahap I : 10 kasus dan 16 kasus sudah P.21) dengan barang bukti 282.288 Kg gula, 14 unit truk, 6 unit mobil pick up, 1 unit mobil colt diesel, 1 unit bus, 1 unit mini bus dan 2 unit mesin jahit karung. (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten) Sedangkan untuk Tahun 2012, Pengungkapan kasus gula illegal yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya periode Januari sampai dengan Maret sebanyak 19 kasus, 21 tersangka (proses sidik : 17 kasus dan 2 kasus sudah P.21) dengan barang bukti 79.379 Kg gula, 2 unit mobil box, 8 unit bus, 4 unit truk, 3 unit mobil dan 1 unit mobil pick up. (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten Cyber Crime Tahun 2011, Pengungkapan kasus cyber crime yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya sebanyak 9 kasus (proses lidik : 3 kasus dan Tahap II : 6 kasus) ; (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten) dimana Polda Kalbar dan jajaran melaksanakan Operasi Kepolisian Haki Kapuas dengan sasaran operasi pembajakan hak cipta, waktu operasi 25 Oktober sampai dengan 11 Nopember 2011 berhasil mengungkap 13 kasus, 12 tersangka dengan barang bukti 28.320 keping DVD, 3.827 keping mp3, 32.651 keping VCD, 70 keping playstation, 2 buah hardisk (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten) Sedangkan untuk Tahun 2012, Pengungkapan kasus cyber crime yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya periode januari
8
sampai dengan maret (NIHIL). Akan tetapi Polda Kalbar dan jajaran melaksanakan Operasi Kepolisian Haki Kapuas dengan sasaran operasi pembajakan hak cipta, waktu operasi 19 Maret sampai dengan 5 April 2012 berhasil mengungkap 15 kasus, 15 tersangka dengan barang bukti 2.124 keping VCD lagu, 489 keping VCD film, 50 keping VCD mp3, 17.411 keping DVD, 300 keping VCD/DVD kosong, 7.777 keping playstation, 1.410 keping DVD film, 1 buah hardisk eksternal 2,5 HD dan 6 unit Komputer. (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten). Illegal Mining Tahun 2011, pengungkapan kasus illegal mining yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya sebanyak 26 kasus, 19 tersangka (proses sidik : 19 kasus, Tahap I : 2 kasus, Tahap II : 3 kasus, SP.3 : 2 kasus) dengan barang bukti 115 ton pasir zircon, 1.200 karung pasir zircon, 43 karung timah hitam, 4 keping emas seberat 2 ons, 29 set mesin dompeng, 1 unit kompresor, 6 unit truk dan 2 unit motor air (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan
Benda
Sitaan
/
Rupbasan
Pontianak
dan
Kabupaten). Polda Kalbar dan jajaran melaksanakan Operasi Kepolisian Peti Kapuas dengan sasaran operasi penegakan hukum tindak pidana penambangan tanpa ijin, waktu operasi 9 sampai dengan 23 Juni 2011 berhasil mengungkap 8 kasus, 5 tersangka dengan barang bukti 120 karung zircon, 26 karung diduga timah hitam, 13 lembar karpet yang berisi pasir puya, 7 unit mesin dompeng, 1 unit pompa air, 1 gulung, selang, 1 buah besi penyambung selang, 4 mesin alat penyedot emas, 4 buah kompresor, 2 buah blower, 2 buah alat dulang, 2 selang penyedot, 1 buah botol air mineral isi 600 mm dengan isi setangah pasir yang diperkirakan mengandung emas, 2 drum solar dan 4 buah mesin air jenis robin. (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten) Sedangkan untuk tahun 2012, Pengungkapan kasus illegal mining yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya periode januari sampai dengan maret sebanyak 14 kasus, 12 tersangka (proses lidik : 1 kasus, Sidik : 7 kasus, Tahap II : 2 kasus) dengan barang bukti 1.960,05 ton pasir zircon, 3 unit truk, 1 unit kapal, 1 unit mesin dompeng dan 4 buah sekop. (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten)
9
Narkoba Untuk tahun 2011, Pengungkapan kasus narkoba yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya sebanyak 276 kasus, 369 tersangka (3 kasus yang terjadi di perbatasan / entikong, bengkayang dan Kapuas hulu; (proses sidik : 3 kasus dan 273 kasus sudah P.21) dengan barang bukti 121,439 gram ganja; 81,0099 gram heroin/putaw; 806 ¼ butir ekstasi; 7 kg 507,9638 gram shabu; 10 ¼ butir happyfive; minuman alkohol (17 ½ ken, 8 drum, 6 botol, 16 kampel) obat tradisional (558 kotak, 340 tablet/butir, 34 kapsul); (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten). Sedangkan untuk tahun 2012, Pengungkapan kasus narkoba yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya periode januari sampai dengan maret sebanyak 73 kasus, 99 tersangka (2 kasus yang terjadi di perbatasan / entikong) ; proses sidik : 23 kasus dan 36 kasus sudah P.21) dengan barang bukti 0,4880 gram ganja; 2,3793 gram heroin/putaw; 145 butir ekstasi; 580,4611 gram shabu; 8 butir happyfive; minuman alkohol (19 ken); (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten) Illegal Loging Pada tahun 2011, Pengungkapan kasus illegal loging yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya sebanyak 85 kasus, 71 tersangka (proses sidik : 39 kasus, Tahap I : 8 kasus, Tahap II : 21 kasus, SP.3 : 8 kasus dan 9 kasus dilimpahkan ke Dinas Kehutanan dan Pom TNI) dengan barang bukti 1.936,93 M³ kayu log, 584,9437 M³ kayu olahan, 16.891 batang kayu olahan, uang hasil lelang Rp. 108.534.500 2 unit bensaw, 2 unit kapal, 8 unit truk, 3 unit mobil, 4 unit motor air, 4 unit chainsaw dan 1 unit bus; (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten). Polda Kalbar dan jajaran melaksanakan Operasi Kepolisian Hutan Lestari Kapuas dengan sasaran operasi tindak pidana kehutanan, waktu operasi 20 september sampai dengan 9 Okober 2011 berhasil mengungkap 22 kasus, 12 tersangka dengan barang bukti 50 M³ kayu log, 130 M³ kayu olahan, 3.276 batang kayu olahan, 30 papan kayu olahan, 1 buah mesin bensaw, 4 unit chainsaw, 1 unit kapal, 1 unit mini bus, 1 buah perahu dan 1 unit motor air merk Yamaha 15 pk ;
10
(barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten) Sedangkan untuk tahun 2012, Pengungkapan kasus illegal loging yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya periode januari sampai dengan maret sebanyak 14 kasus, 15 tersangka (proses sidik : 14 kasus) dengan barang bukti 7.939 batang kayu olahan, 271,7110 M³, 9 unit truk, 1 unit hilux, 1 unit pick up, 2 unit kapal, 2 unit speed boat 15 pk; (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten). Upaya Pencegahan yang akan, telah dilakukan: Upaya pencegahan terhadap timbulnya tindak pidana Human Trafficking; People Smuggling; Illegal Loging, Illegal Mining; Narkoba; dan gula illegal di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan melakukan
langkah-langkah
preemptif
dengan
melakukan
inventarisir permasalahan dan pemetaan kerawanan; melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dan penyuluhan terkait tindak pidana tersebut; mengintensifkan peran Bapulbaket dan Bhabinkamtibmas sebagai basis deteksi; koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan kerjasama dengan PDRM Hambatan – hambatan: Beberapa hambatan yang dialami polda Kalimantan Barat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut antara lain: Dalam persidangan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Human Trafficking, Hakim masih meminta menghadirkan korban dalam sidang, sementara korban sudah dikembalikan ke daerah asalnya ataupun malu untuk datang ke persidangan Masih banyak masyarakat yang takut untuk menjadi saksi. Banyak wilayah yang sulit dijangkau mengingat kondisi georgrafis Provinsi Kalimantan Barat. Rendahnya daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan perdagangan dan penyeludupan manusia. Belum berfungsinya terminal penampungan barang di Entikong. Penyalahgunaan perjanjian sosek malindo yang memperbolehkan masyarakat perbatasan untuk berbelanja sebesar 600 RM.
11
Sedangkan berkaitan dengan penindakan terhadap tindak pidana Illegal Mining, aparat kepolisian sering mendapatkan perlawanan warga
karena
pertambangan
tersebut
merupakan
mata
pencaharian sehari-hari warga. Sengketa Tanah potensi Konflik Pada tahun 2011, Polda Kalimantan Barat dan jajarannya menangani 23 kasus sengketa tanah yang berpotensi dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Sedangkan untuk tahun 2012 terdapat 3 kasus sengketa tanah yang berpotensi konflik. Dalam upaya mencegah timbulnya konflik, polda kalbar beserta jajarannya melakukan pemetaan permasalahan; melakukan pemberdayaan bhabinkamtibmas dan bapulbaket untuk mengeliminir permasalahan agar
tidak
berkembang;
melakukaan
koordinasi
dengan
dinas/instansi terkait, pemerintah daerah, tokoh masyarat, dan tokoh adat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan; melakukan upaya mediasi terhadap para pihak yang bersengketa; tidak memihak dalam penyelesaian masalah; dan penegakan hukum sebagai upaya akhir. Tindak Pidana Korupsi di Kalimantan Barat Pada tahun 2010/2011, Polda Kalbar dan jajaran telah berhasil mengungkap 19 kasus Korupsi dengan 8 kasus masih dalam tahap proses sidik; 1 kasus di tahap 1, dan 15 kasus sudah P.21. sedangkan untuk tahun 2012 terdapat 19 kasus tindak pidana korupsi, dimana 11 kasus dalam proses sidik, 6 kasus masih P.19, dan 2 kasus telah P.21. Hingga kini, tidak ada perkara yang diambil alih oleh KPK, namun perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam dana Bansos ke KONI Provinsi Kalimantan Barat dengan kerugian negara senilai Rp. 115.242.552.838,07 dilimpahkan oleh KPK ke Polda Kalimantan Barat. Dan perkara ini dalam proses penyidikan dalam tahap pemberkasan. Secara umum, hal yang menjadi hambatan bagi kepolisian daerah dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi yaitu menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPK yang berdampak proses penyidikan yang dilakukan akan menjadi lambat.
12
Kasus Bahan Bakar Minyak Pada tahun 2011, Pengungkapan kasus BBM yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya sebanyak 9 kasus, 10 tersangka (proses penanganan : 4 kasus sidik, 4 kasus Tahap I, 1 kasus P.21) dengan barang bukti 226.820 liter solar, 16.600 liter bensin, 2 unit mobil tangki, 2 unit pick up, 1 unit motor, 1 unit tongkang, 100 buah drum, 186 buah ken, 1 unit genset dan 1 unit dinamo. (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten). Sedangkan pada tahun 2012, Pengungkapan kasus BBM yang ditangani oleh Polda Kalbar dan jajarannya periode jan sampai dengan 15 April 2012 sebanyak 70 kasus, 77 tersangka (proses penanganan : 70 kasus sidik) dengan barang bukti 214,49 ton solar, 43,97 ton bensin, 27,84 ton minyak tanah, 3 unit kapal, 13 unit truk, 9 mobil tangki, 10 mini bus, 582 buah drum, 475 buah jerigen, 1 unit drum truk, 1 unit motor bandung. (barang bukti ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan / Rupbasan Pontianak dan Kabupaten) Kamtibmas Beberapa gejolak/ Kerusuhan Sosial yang menonjol dan terjadi di Kalimantan Barat salah satunya yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2012 sudah ada aksi penolakan terhadap kunjungan Ketua Umum FPI di Kab. Sintang walaupun tidak ada rencana kunjungan ke Sintang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 terjadi kesalahpahaman antara mahasiswa Dayak di asrama mahasiswa Dayak Sanggau “ Pangsuma “ Jl. Wahid Hasyim No 204 Pontianak dengan massa FPI terkait pemasangan spanduk di depan asrama mahasiswa Dayak Sanggau “ Pangsuma “. Namun gejolak ini dapat diantisipasi oleh jajaran Polda Kalimantan Barat dengan melakukan upaya-upaya mediasi dan mendahulukan dilakukannya dialog kepada kedua belah pihak dengan mellibatkan tokoh lintas etnis, tokoh masyarakat dan tokoh adat guna membangun kesepahaman dan mengantisipasi
berkembangnya
konflik
yang
terjadi
dengan
memberikan himbauan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi sehingga gejolak ini dapat diredam dengan baik.
13
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat o ANGGARAN Realisasi DIPA TA 2011 Pada tahun 2011, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat memperoleh Pagu Dipa sebanyak Rp. 87.874.939.000,- dimana realisasi
DIPA Tahun
Anggaran 2011 sebesar Rp. 84.778.801.664,- atau sebesar 96 %. Sedangkan Realisasi PNBP di seluruh satuan kerja kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat sebesar Rp. 25.566.103.340,- atau sebesar
111%
dari
target
PNBP
2011
yang
sebesar
Rp.
22.934.441.620. DIPA 2012 Untuk Tahun 2012, Pagu anggaran yang diterima oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 94.530.167.000,- dengan perincian sebesar Rp. 47.815,996,000,untuk Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp. 34.402.282.000,-; dan Belanja Modal sebesar Rp. 12.311.889.000.- dimana hingga 31 Maret 2012 telah terserap sebanyak Rp. 16.247.550.209,Sedangkan Target PNBP 2012 sebesar Rp. 25.596.207.888,- dengan realisasi hingga 31 Maret 2012 sebesar Rp. 7.163.954.087,- atau sebesar 28 %. Kebutuhan Dukungan Anggaran Kebutuhan dukungan anggaran yang dibutuhkan oleh Kanwil Kemenkumham dalam menunjang pelaksaan tugas dan fungsi dari Kanwil Kemenkumham, antara lain: Pembangunan Lapas Narkotika dan Lapas Wanita. Dimana lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan lapas sudah tersedia. Dengan berubahnya status Pos Lintas Batas Nanga Badau menjadi TPI, perlu dilakukan peningkatan saran dan prasarana penunjang, misalnya rumah dinas dan barak untuk petugas. Penyediaan perangkat Sistem Keimigrasian Border Control Management (BCM) Implementasi
pelaksanaan
RANHAM
khususnya
dalam
pembentukan peraturan daerah Pembentukan kantor pelayanan hukum terpadi di Kabupaten/ Kota Kalimantan Barat.
14
o PENGAWASAN Peran Kanwil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat, keterlibatan Kanwil dalam rapat evaluasi, klarifikasi dan pembahasan Raperda Kabupaten/ Kota seKalimantan Barat pada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat. Sepanjang tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang sudah melewati proses klarifikasi dan evaluasi, sebanyak 27 buah Rancangan Peraturan Daerah. Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Daerah Untuk tahun 2011, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan
Barat
telah
menghamornisasikan
Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 30 buah Rancangan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk tahun 2012, Kanwil Kemenkumham
Kalimantan
Barat
telah
dilibatkan
dalam
pengharmonisasian terhadap 18 Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) Raperda Provinsi Kalimantan Barat, 12 (dua belas) Raperda Kabupaten Kayong Utara, 1 (satu) Raperda Kota Singkawang dan 4 (empat) Raperda Kabupaten Sintang. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Kalimantan Barat memliki 4 (empat) Lapas, 1 (satu) Lapas Anak, dan 7 (tujuh) Rumah tahanan. Dimana hampir sebagian besar Lembaga
Pemasyarakatan
dan
Rumah Tahanan
di
Provinsi
Kalimantan Barat mengalamai Over Capacity. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan lembaga pemasyarakatan maupun rumah
tahanan
yang
melebihi
kapasitas
dilakukan
dengan
memindahkan Narapidana ke Lapas/Rutan yang tidak mengalami Over Capacity; dilakukannya pembangunan maupun penambahan blok kamar bagi Lapas/Rutan yang memiliki lahan kosong dalam Lapas/Rutan; mengusulkan rencana pembangunan Lapas Narkotika dan Lapas Wanita; dan dengan dilakukan optimalisasi pemberian PB, CMB, CB bagi Narapidana. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kasus tindak pidana khususnya berkaitan dengan penyeludupan ataupun peredaran narkoba
yang
Kemenkumham
dikendalikan Provinsi
dari
Kalbar
Lapas/ senantiasa
Rutan,
Kanwil
meningkatkan
pengawasan melalui inspeksi mendadak maupun rutin kepada
15
petugas
di
Lembaga
Pemasyarakatan.
Kemudian
dengan
dilakukannya koordinasi yang intensif kepada Kepolisian agar Lapas dan Rutan menjadi titik sambang. Paspor Biometrik dan SIMKIM Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) adalah sistem Teknologi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data dan informasi untuk mendukung operasional,
manajemen
dan
pengambilan
keputusan
dalam
melaksanakan fungsi Keimigrasian di bidang pelayanan, penegakan hukum,
keamanan
negara
dan
fasilitator
pembangunan
kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya melalui sistem biometrik. Pelayanan paspor berbasi biometrik dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan
secara
efektifdan
transparan
guna
menghindari terjadinya penerbitan ganda, pemalsuan paspor serta dapat memberikan jaminan pengamanan terhadap dkumen negara. Akan tetapi hingga kini masih ditemui kendala-kendala yakni: kurangnya tenaga operator yang handal; kurangnya jumlah perangkat biometrik; tegangan listrik yang tidak stabil dan sering mati; error pada aplikasi paspor di kanim dan di pusdakim; kondisi kantor imigrasi yang belum mendukung serta kurangnya pejabat imigrasi.
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat o ANGGARAN Realisasi DIPA TA 2011 Realisasi DIPA Tahun 2011 Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dengan Pagu Definitif DIPA 01 BUA MARI Nomor : 0468/005-01.2.01/16/2011 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 15.736.392.000, selama tahun anggaran berlangsung Pengadilan Tinggi Pontianak melakukan beberapa kali revisi DIPA yang menyebabkan berubahnya pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 16.120.392.000,-. Dimana realisasi DIPA Tahun 2011 untuk unit Organisasi Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 11.578.200.721.(71.82%). Sedangkan Realisasi DIPA Tahun 2011 Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) terdiri dari Belanja Barang dengan Pagu Definitif DIPA 03 Dirjen Badilum MA RI Nomor : 0468/005-03.2.01/16.2011 tanggal 20 Desember
16
2010 sebesar Rp. 614.684.000,- dan realisasi DIPA Tahun 2011 untuk Unit Organisasi Dirjen Badilum sebesar Rp. 514.569.544 (83.71%) DIPA 2012 Pengadilan Tinggi Pontianak menerima pagu definitif Tahun 2012 DIPA 01 BUA MARI Nomor : 0468/005-01.2.01/16/2012 Tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp. 10.837.515.000,-. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.420.581.000,-, Belanja Barang sebesar Rp. 2.766.934.000,-, serta Belanja Modal sebesar Rp. 3.650.000.000,-. Kebutuhan Dukungan Anggaran Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Pontianak memerlukan dukungan Anggaran Belanja Modal untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Ngabang yang semula direalisasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- seharusnya sebesar Rp. 12.000.000.000,- sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2011. Atas dasar hal tersebut maka Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Ngabang tidak dilaksanakan secara bertahap. Untuk Pengadilan yang telah sesuai dengan prototype baru, yaitu Pengadilan Negeri Mempawah dan Pengadilan Tinggi Pontianak yang saat ini masih dalam kelanjutan pembangunan. Gedung Pengadilan Negeri selain Pengadilan Negeri Mempawah yang belum sesuai dengan prototype yaitu Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan
Negeri
Singkawang,
Pengadilan
Negeri
Sanggau,
Pengadilan Negeri Sintang, Pengadilan Negeri Ketapang, Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Bengkayang. Selain itu, Pembangunan Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang semula direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang seharusnya sebesar Rp. 5.500.000.000,- sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) 2011 sehingga Pembangunan Gedung tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap. Perlunya Kendaraan Operasional untuk para Hakim berupa Kendaraan Roda 4 juga dibutuhkan untuk meningkatkan tugas dan fungsi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak. Dengan adanya pemekaran wilayah di setiap wilayah di setiap Kabupaten, seperti Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Sekadau, Kapuas Melawi untuk itu perlu dibangun gedung Pengadilan Negeri di daerah-daerah tersebut.
17
o PENGAWASAN Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sepanjang tahun 2011, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menangani 17 Perkara Tindak Pidana Korupsi yang sudah diputus. Sedangkan untuk tahun 2012, pengadilan TInggi Kalimantan Barat telah memutus 5 Perkara Tindak Pidana Korupsi. Perkara Pidana Menonjol Tahun 2011 No. 1.
Jenis / Klasifikasi Narkotika
Jumlah Perkara 50
Persentase
2.
Kesusilaan
41
16,60%
3.
Korupsi
33
13,36%
4.
Illegal Loging
17
6,88%
5.
Penganiayaan
15
6,07%
6.
Pencurian
14
5,67%
7.
Perikanan
9
3,54%
20,24%
Perkara Pidana Menonjol Tahun 2012 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis / Klasifikasi Illegal loging Perikanan Kesusilaan narkotika Korupsi Penggelapan
Jumlah Perkara 11 8 6 5 4 4
Persentase 21,15 % 15,39 % 11,54 % 9,62 % 7,69 % 7,69 %
Tunggakan Perkara Sisa perkara Pidana Biasa pada Tahun 2010 sebanyak 27 perkara dikurangkan dengan Sisa perkara Tahun 2011 sebanyak 20 perkara, berarti selama 1 (satu) tahun telah terjadi penurunan sisa perkara banding sebanyak : 7 perkara, sisa perkara tersebut sudah tentu menjadi tunggakan perkara, sehingga jumlah tunggakan perkara pada Tahun 2011 pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat mencapai : 20 perkara = 12,35 % dari 247 perkara yang ada pada Tahun 2011. Berdasarkan data perkara tahuan 2011 tersebut, maka telah terjadi peningkatan kinerja dibandingkan pada tahun 2010. Sedangkan sisa perkara Banding Perdata pada Tahun 2010 dikurangkan dengan Sisa Banding perkara Perdata Tahun 2011 berarti selama 1 (satu) tahun telah terjadi Pengurangan sisa perkara sebanyak 2 perkara, sisa perkara tersebut sudah tentu menjadi
18
tunggakan perkara yang harus diselesakan pada tahun 2012, sehingga tunggakan perkara Banding Perdata pada tahun 2011 pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sudah mencapai 21 perkara yang diterima pada tahun 2011.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat o ANGGARAN Realisasi DIPA TA 2011 Untuk realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2011 pada DIPA Nomor : 0470/005-01.2.01/16/2011 di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan pagu definitive sebesar Rp. 5.476.703.000,- terdapat revisi anggaran dikarenakan adanya penghematan / exercise atas kebijakan pemerintah
dan
perintah
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
:
34/BUA/Renog/I/2011 sehingga aggaran kita dikurangi sebesar Rp. 39.540.000,- karena itu pagu pada DIPA ini menjadi sebesar Rp. 5.437.163.000 dengan rincian anggaran Belanja Pegawai Rp. 3.073.887.000,- , Belanja Barang Rp. 1.145.276.000,- dan Belanja Modal Rp. 1.218.000.000,- dan telah terealisasi untuk Belanja Pegawai Rp. 3.716.207.364,- (120,90 %) , Belanja Barang Rp. 1.047.593.005,- (91,47 %)dan Belanja Modal Rp. 1.206.890.350 (99,09 %). Untuk DIPA Nomor : 0470/005 04.2.01/16/2011 di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan pagu definitif sebesar Rp. 235.611.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 229.511.300,- (97,41 %). DIPA 2012 Pagu definitif tahun 2012 yang diterima, untuk DIPA Nomor : 0470/005- 01.2.01/16/2012 di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung
RI
dengan
pagu
definitif
sebesar
Rp.
6.421.818.000,- terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 4.148.204.000,-, Belanja Barang Rp. 2.123.614.000,- Belanja Modal Rp. 150.000.000,dan juga terdapat pengurangan anggaran / anggaran yang tidak boleh dipakai yang akan dikembalikan ke negara sebesar Rp. 496.795.000,- Realisasi sampai bulan maret 2012 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 877.910.034,- (21,16%) Belanja Barang Rp. 298.211.500,- (14,04%) Belanja Modal Rp. 19.480.000,- (12,99%). Untuk DIPA Nomor : 1407/005- 04.2.01/16/2012 di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Pagu Definitif
19
sebesar Rp. 228.542.000,- , sampai Bulan Maret 2012 belum ada realisasi. Kebutuhan Dukungan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dalam rangka upaya meningkatkan tugas – tugas tersebut diatas. Jika dilihat dari kewenangannya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam hal mengenai hal- hal hukum diwilayah Kalimantan Barat dapat mewujudkan peradilan yang agung sebagai mana amanah dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2010. o PENGAWASAN Penguatan Kelembagaan Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan (capacity building) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara optimal adalah: 1.
Mengadakan mutasi jabatan baik berupa mengisi jabatan yang kosong atau
memindahkan pejabat ke jabatan lainnya.
2.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis
terhadap hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan
3.
Mengusahakan terpenuhinya formasi pegawai, formasi jabatan struktural dan
formasi jabatan fungsional.
4.
Menata dan meningkatkan pelaksanaan tugas, disipilin kerja dan tanggung
jawab pegawai
Reformasi Birokrasi Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
sudah berjalan dan telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Pontianak tentang Tim Reformasi Birokrasi. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim adalah dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi Hakim Pengadilan
Agama se Kalimantan Barat. Selama tahun 2011 telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan reguler
yang mencakup delapan Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
Untuk dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
20
tidak ada yang melakukan tindak pidana dan / atau pelanggaran disiplin Penanganan Perkara Untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak ada perkara yang menonjol dimana mayoritas perkara adalah jenis perkara cerai gugat.
Adapun perkara yang diterima pada tahun 2011 dari seluruh Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebanyak 4164 dengan perkara terbanyak adalah Perkara Cerai Gugat sebanyak 2.718 perkara; Cerai Talak sebanyak 902 Perkara; Penetapan Waris sebanyak 189 perkara; isbat nikah sebanyak 130 perkara dan lain-lain.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Barat o ANGGARAN Realisasi DIPA TA 2011 Tahun 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memperloreh alokasi anggaran anggaran sebesar Rp. 5.865.234.000,- dengan perincian anggaran untuk Belanja Pengawai sebesar Rp. 1.929.284.000,-; Belanja Barang sebesar Rp. 600.950.000,-; dan Belanja Modal sebesar Rp. 3.335.000.000,Untuk tahun 2011 Program yang menjadi Skala Proritas terdapat pada Belanja Modal Gedung dan Banguan (Pengadaan Gedung Tahap III) sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dapat dilihat di DIPA Tahun 2011 dan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran) dan juga Perbaikan Akses Pelayanan Informasi pada masyarakat pencari keadilan antara lain, pemberian informasi secara terbuka yang dapat di akses secara langsung melalui website. Dimana Strategi Belanja Modal Gedung adalah dengan Pengadaan
Gedung
Tahap
III,
Perwujudannya
terselesaikannya
Pembangunan Gedung Tahap III dengan Penyerapan Dana sebesar Rp. 2.251.178.000,- ( 90,05%) dan juga Perbaikan Akses Pelayanan Informasi dengan pegadaan Komputer untuk penunjang Pelayanan Informasi kepada pencari keadilan, kotak saran dan lainnya. DIPA 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Tahun Anggaran 2012 memperoleh Dipa sebesar Rp…. Dengan perincian sebagai berikut: Kepaniteraan dengan Nomor : 0471/005-01.2.01/16/2012 untuk Unit Organisasi dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan Pagu Definitif Rp. 4.967.450.000,-
21
Kesekretariatan dengan Nomor : 1486/005-05.2.01/6/2012 untuk Unit Organisasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak. Dengan Pagu Definitif Rp. 17.500.000, Kebutuhan Dukungan Anggaran Kebutuhan Anggaran dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.terkait dengan pemberitaan media massa dan hinggar binggar partai politik pada perkara yang menyangkut pilkada yang terkadang membahayakan asset Negara dan keselamatan jiwa pada petugas peradilan termasuk majelis hakim, tidak adanya jaminan keamanan dan aturan mengenai contempt of court sehingga diperlukan Yaitu Kebutuhan Anggran dalam hal Keamanan dalam Pelaksanaan Persidangan. Guna penyelesaian sengketa. o PENGAWASAN Prioritas Program skala prioritas terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang dilingkungan pengadilan ,
untuk tahun 2011 dan 2012. Tersedianya
tenaga administrasi dan teknis Yustisial yang profesional. Program yang menjadi prioritas, jelaskan: Pelatihan-pelatihan teknis fungsional bagi Hakim , Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, juga mengikut sertakan Pegawai pada pelatihan administrasi lainnya. Kendala yang dihadapi: Informasi tentang pelatihan yang terbatas serta yang kuotayang sedikit. upaya mencari solusi: Mengajukan permohonan untuk mengikut sertakan Hakim/Panitera/Jurusita Pengganti/ Staf kesekretariatanb dalam Pelatihan-Pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Instansi terkait. Capacity Building Kebijakan
dan langkah-langkah penguatan kelembagaan dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan. mengirimkan hakim-hakim dan tenaga tehnis maupun non tehnis untuk mengikuti sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan pelatihan yang diadakan oleh satker/instansi lain : Bintek Hakim Peratun Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 18 April 2012 s/d 20 April 2012 di Baten atas nama : Eko Yulianto, SH., MH dan I Dewa Gede Puja, SH., MH.
22
Bintek Pemberkasan Perkara dilaksanakan pada tanggal 25 April 2012 s/d 27 April 2012 di Makassar atas nama : Djoko Sumardjo, Sm.Hk. Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti dilaksanakan pada Tanggal 26 Maret 2012 s/d 31 Maret 2012 di Megamendung atas nama : Noce Unmehopa, SH., MH. Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2012 s/d 24 Februari 2012 di Bogor atas nama Drs. Kamaludin, SH., MH.; Rustam; Rahmawati; dan Heri Purnomo. Pelatihan Rekonsilasi Laporan Keuangan dilaksanakan pada 07 Februari 2012 s/d 10 Februari 2012 atas nama : Andina Fajariani,SE. Pelatihan Sistem
Akunbilitas
Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP) dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2012 s/d 21 Maret 2012 di Pontianak atas nama Muhammad Junaidi; Diana Sari, SP., SH. Konsinyering Pengumpulan / Pengiriman berkas perkara secara elektronik dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 s/d 19 Oktober 2011 di Tangerang. Atas nama Djoko Sumadjono, Sm.Hk. Pertemuan Nasional Penegakan Hukum Lingkungan untuk para Hakim pada Tanggal 25-27 Juli 2011 di jakarta Pusat atas nama Gugum Surya Gumilar, SH. Pelatihan Hakim berkelanjutan bagi hakim Peradilan TUN Wilayah Hukum PTUN pada tanggal 11-15 Juli 2011 di Bogor, Jawa Barat. Atas nama Haristov Aszadha, SH. Pelatihan Teknis Fungsional Panitera/PP pada tanggal 4-8 Juli 2011 atas nama: Muhammad Idrus, SH; Edi Suwarto, SH. Dan Eddy Rosady, SH. Reformasi Birokrasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pengadilan telah dilakukan sejak Tahun 2010 s/d 2014 hingga kini , langkah-langkah yang di lakukan diantaranya: Pembentukan Meja informasi dan dibentuknya penanggung jawab, memberikan informasi secara transparan kepada public melalui website berupa panjar biaya perkara, putusan , sdm pagu/ dipa dsb. Adanya pelayanan akses pengaduan melalui web site dan disiapkan buku pengaduan secara manual dan web site Adanya evaluasi terhadap pelayanan peradilan melalui web site.
23
Adanya perbaikan pelayanan administrasi dengan metode transparansi pengadilan melalui web dan media elektronik Adanya sop terhadap pelaksanaan kinerja Adanya Renstra; laporan Tahunan; Lakip Dukungan atas pelatihan-pelatihan guna peningkataan job dicription sesuai dengan sub bidang masing-masing, dan mengadakan sosalisasi guna peningkatan SDM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Hakim pembinaan dan pengawasan terhadap
hakim dan pegawai dengan
melaksanakan rapat setiap awal bulan terdiri dari; rapat staf A yang di ikuti oleh seluruh pegawai dilingkungan Pengadilan tata Usaha Negara Pontianak dengan Pimpinan; rapat Staf B rapat tehnis yudisial antara pimpinan dan para hakim rapat Non yudisial dibidang kepaniteraan antara pimpinan dengan panitera muda perkara dan panitera muda hokum (bidang Perkara) rapat non yudisial dibidang kesekertariatan(pimpinan dan pejabat structural) dan memaksimalkan tugas hakim dalam bidang pengawasan dan spi satuan pengawas intern Penanganan Perkara Tahun 2011 o perkara pertanahan tahun 2011 berjumlah = 29 perkara o perkara perizinan tahun 2011 berjumlah
= 7 perkara
o perkara kepegawaian tahun 2011 berjumlah =5 perkara o perkara lelang tahun 2011 berjumlah= 8 perkara Tahun 2012 o perkara pertanahan tahun 2011 berjumlah = 2 perkara o perkara perizinan tahun 2012 berjumlah = 1 perkara
Ketua Pengadilan Militer Provinsi Kalimantan Barat o ANGGARAN Realisasi DIPA TA 2011 Realisasi DIPA Tahun 2011 Khususnya penyerapan Anggaran sampai per- 31 Desember 2011 pada program unit organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Dengan perincian sebagai berikut: Belanja Pegawai o Pagu
: Rp. 606.080.000.
o Realisasi : Rp. 659.169.511. (108,76 %) Belanja Barang
24
o Pagu
: Rp. 571.040.000
o Realisasi : Rp. 528.465.550 (93%) Belanja Modal o Pagu
: Rp. 1.650.000.000
o Realisasi : Rp. 1.647.521.300 (99.85%) Realisasi DIPA Tahun 2011 Khususnya Penyerapan Anggaran sampai 31 Desember 2011 pada program Unit Organisasi Badilmiltun MARI : Belanja Barang o Pagu
: Rp. 50.000.000
o Realisasi : Rp. 49.995.400 (99.99%) DIPA 2012 Jumlah keseluruhan pagu DIPA Dilmil I-05 Pontianak tahun 2012 adalah sebagai berikut: Jumlah pagu Definitif unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 2.223.857.000; Jumlah pagu Definitif unit Organisasi Dirjen Badilmiltun MARI sebesar Rp.100.000.000 sehingga total jumlah Pagu DIPA Dilmil I-05 Pontianak Tahun 2012 berjumlah Rp. 2.323.857.000. dimana hingga 31 Maret 2012 telah terealisasi sebesa Rp. 240.087.459 (10.33%) Kebutuhan Dukungan Anggaran Dilmil I-05 Pontianak memiliki wilayah hukum se- Propinsi Kalimantan
Barat
dengan
Demografis/penempatan
segala
satuan-satuan
Geografisnya TNI
yang
dan
tersebar
tercakup di pos-pos terdepan wilayah perbatasan dengan Malaysia, sehingga apabila berperkara maka mendapatkan kendala bagi Terdakwa dan Saksi untuk dapat hadir tepat waktu sesuai rencana sidang dengan alasan klasik tempat jauh biaya tranportasi besar, sehingga upaya yang ditempuh dalam prioritas penanganan perkara 2011-2012 diperlukan sidang ke Daerah. Dilmil I-05 Pontianak melayani satuan terbesar yang dulunya hanya tingkat Korem, Lanud dan Lanal, sekarang dengan terbentuknya Kodam XII/Tpr sesuai Peraturan Kasad Nomor : Perkasad/17/IV/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentunya penambahan personel dan mobilitas satuan meningkat, demikian pula tindak pelanggaran, sedangkan type Pengadilan Militer I-05 Pontianak sampai saat ini masih type “B” dengan segala implikasi dan DSPP (Daftar
Satuan
menggunakan
Personel DSPP
dan
dari
25
Perlengkapan) Babinkum
ABRI
yang
masih
Nomor
:
Kep/01/1/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sehingga Dilmil I-05 Pontianak perlu ditingkatkan menjadi type “A”.
Pengusulan
Peningkatan type “A” telah dilakukan oleh Dilmil I-05 Pontianak melalui Dilmiltama dan telah ditindaklanjuti ke Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, namun hingga saat ini masih dalam proses, dengan adanya perubahan type tentunya perlu penambahan personel diantaranya Hakim, Panitera (Militer) dan Pegawai yang memiliki kemampuan IT dan Akuntansi. o PENGAWASAN Reformasi Birokrasi Mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilmil I-05 Pontianak telah melakukan upaya guna menyesuaikan program-program yang menjadi prioritas dari Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung
RI dan memperhatikan Visi, Misi dari
Mahkamah Agung RI dengan mengutamakan Peningkatan kualitas pelayanan pablik, keterbukaan imformassi melalui pengembangan IT dengan tidak mengesampingkan nilai dan tata cara yang berlaku dilingkungan satuan TNI. Kualitas, Integritas, dan Profesionalitas Hakim Mengenai peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim Dilmil I-05 Pontianak senantiasa mengikutisertakan Bintek baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI, Pusdiklat MARI, Dirjen Badilmiltun MARI,
Dilmiltama maupun Dilmilti, serta
pembekalan-pembekalan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat selaku Koorwil. Serta memberikan peluang maksimal dan mendorong Personel untuk meningkatkan jenjang pendidikan umum (S2). Penanganan Perkara Perkara yang menonjol yang ditangani atau yang masuk pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak TA. 2010-2011 dan TA. 20112012 berjalan adalah : Narkotika, Ilegal Loging dan Asusila. Data perkara dari Tahun 2010 s.d Maret 2012 sebagai berikut : Tahun 2011 BIASA / KEJAHATAN KESATUAN
SISA TAHUN LALU
MASUK
JUMLAH
PUTUS
DIKEMBA LI KAN
SISA
TNI-AD
9
73
82
73
1
8
TNI-AL
-
-
-
-
-
-
26
TNI-AU
4
2
6
6
-
-
POLRI
-
-
-
-
-
-
13
75
88
79
1
8
JUMLAH
Tahun 2012 BIASA / KEJAHATAN KESATUAN
SISA TAHUN LALU
MASUK
JUMLAH
PUTUS
DIKEMBALI KAN
SISA
TNI-AD
8
16
24
14
-
10
TNI-AL
-
-
-
-
-
-
TNI-AU
-
1
1
-
1
-
POLRI
-
-
-
-
-
-
8
17
25
14
1
10
JUMLAH
Demikianlah laporan ini dibuat, untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja/ Komisi III DPR RI
Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T.
27
