DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2012 – 2013 A. PENDAHULUAN I.
Dasar Kunjungan Kerja Kunjungan kerja dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua dan Papua Barat pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013.
II. Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. III. Susunan Tim No Nama Keterangan 1. Gede Pasek Suardika, S.H., M.H. Ketua Tim / Pimpinan Komisi III / F-PD 2.. Drs. Edy Sadeli, S.H. Anggota Tim / F-PD 3. Hj. Himayatul Alyah Setiawaty,S.H., M.H. Anggota Tim / F-PD 4. Didi Irawadi Samsudin, S.H., LLM Anggota Tim / F-PD 5. Paula Sinjal, S.H., M.Si Anggota Tim / F-PD 6. Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ, MBA Anggota Tim / F-PG 7. Drs. H.M. Ade Surapriatna, S.H. Anggota Tim / F-PG 8. Paskalis Kossay, S.Pd., MM Anggota Tim / F-PG 9. Sayed Muhammad Muliady, S.H. Anggota Tim / F-PDI-Perjuangan 10. Drs. H. Imam Suroso, MM. Anggota Tim / F-PDI-Perjuangan 11. H. Aboe Bakar Al-Habsy, SE. Anggota Tim / F-PKS 12. Taslim, S.Si. Anggota Tim / F-PAN 13. Martin Hutabarat Anggota Tim / F-P. Gerindra Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Penghubung Kementerian Hukum dan HAM. IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu dari tanggal 4 November sampai dengan 7 November 2012. V. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kegiatan sebagai berikut: Pertemuan dengan Gubernur Papua Barat beserta jajarannya dan tokoh masyarakat Provinsi Papua Barat. 1
Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat beserta seluruh jajarannya. Peninjauan lapangan ke Lapas Kelas II B Manokwari Papua Barat. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer Provinsi Papua/Papua Barat beserta seluruh jajarannya. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua/Papua Barat beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Papua/Papua Barat. Pertemuan dengan Kapolda Papua/Papua Barat beserta jajarannya, Kapolresta, dan Kapolres se-Provinsi Papua/Papua Barat.
B. HASIL KUNJUNGAN KERJA I.
PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR BESERTA MASYARAKAT PROVINSI PAPUA BARAT
JAJARANNYA
DAN
TOKOH
Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI dengan Gubernur Papua Barat beserta jajarannya dan tokoh masyarakat, dilaksanakan pada hari Senin 5 November 2012 Pukul 12.00 – 14.30 WIT. Tim Komisi III DPR RI disambut oleh Gubernur Papua Barat, Bpk. Abraham Oktavianus Atururi. Diawali dengan sambutan ucapan selamat datang dari Gubernur, dan sambutan dari Ketua Tim/Pimpinan Komisi III DPR RI yang sekaligus memperkenalkan satu persatu anggota Tim Kunjungan Kerja. Acara tersebut kemudian diteruskan dengan tanya jawab antara Tim Komisi III DPR RI dengan Gubernur. Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa secara umum kondisi keamanan di Provinsi Papua Barat selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan kondusif dan terkendali, partisipasi masyarakat dalam menjaga kamtibmas tetap dilaksanakan. Namun dari sudut tertentu sebagai provinsi yang memiliki banyak suku dan perbedaan-perbedaan lainnya, Provinsi Papua Barat memiliki potensi konflik yang tinggi. Disamping tingginya gejolak sosial dan politik terkait dengan adanya beberapa kelompok masyarakat yang sering melakukan unjuk rasa untuk memisahkan diri dari NKRI, juga masalah-masalah pertanahan. Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Papua Barat mengambil langkah antisipatif antara lain sebagai berikut : Memantau setiap perkembangan situasi dan menganalisis setiap gejolak yang akan timbul/pencegahan dini; Memantapkan FORKOPIMDA guna membatasi ruang gerak kelompok anti kemapanan agar tidak mengkristal serta tidak memperoleh dukungan masyarakat; dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda (pemuda, pelajar dan mahasiswa) agar tidak ikut dalam kelompok anti kemapanan. II. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI PAPUA BARAT BESERTA SELURUH JAJARANNYA. Pertemuan Tim Komisi III dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat beserta jajarannya dilaksanakan pada hari Senin, 5 November 2012 Pukul 15.00 – 17.30 WIT. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam paparannya menjelaskan mengenai beberapa hal terkait dengan legislasi, anggaran dan pengawasan : ► LEGISLASI Agar dalam pembahasan rancangan KUHP dan KUHAP memperhatikan bunyi Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. ► ANGGARAN Komposisi Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Pabar Tahun 2012 : Tahun Anggaran
Jumlah Satker
2012
9
JENIS SUMBER DANA APBN 39,582,239,000
Jumlah
ABT 39,582,239,000
2
Realisasi Pagu APBN TA 2012 Triwulan II :
Belanja
Pagu
Realisasi
% Realisasi
Belanja Pegawai
Rp
16,519,247,000
Rp
9,192,193,284
55,65%
Belanja Barang
Rp
11,228,908,000
Rp
4,137,837,110
36,85%
Belanja Modal
Rp
11,834,084,000
Rp
5,482,668,800
46,33%
Rp
39,582,239,000
Rp 18,812,699,194
47.53%
Jumlah
REALISASI ANGGARAN KANWIL PAPUA BARAT TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2012 NO
SATKER
PAGU (RP.)
% REALISASI
1
Kanwil Papua Barat
18.844.051.000
9.038.454.230
47,96
2
Lapas Manokwari
3.814.175.000
1.687.837.715
44,25
3
Lapas Sorong
5.041.355.000
2.298.574.319
45,59
4
Lapas Fak fak
3.157.393.000
1.535.643.686
48,64
5
Bapas Sorong
1.184.285.000
660.010.774
55,73
6
Cabrutan Kaimana
1.458.127.000
602.9030.979
41,35
7
Cabrutan Teminabuhan
1.429.550.000
645.234.330
45,14
8
Kanim Manokwari
1.840.638.000
973.168.068
52,87
9
Kanim Sorong
2.812.665.000
1.370.875.093
48,74
39.582.239.000
18.812.699.194
47,53
TOTAL
PROGRAM PRIORITAS DIVISI ADMINISTRASI
Percepatan Penyerapan Anggaran Percepatan Penetapan Pengelola Keuangan Transparansi dalam Promosi/Mutasi Pegawai sesuai Kompetensi Kenaikan Pangkat / Penetapan Surat Keputusan Pensiun yang Tepat Waktu Peningkatan Pengetahuan/Kapasitas Teknis Pegawai Peningkatan Kualitas dan Akurasi Pelaporan Tepat Waktu Peningkatan Kualitas dan Akurasi RKAKL Pengadaan Barang Dan Jasa secara elektronis (E-Procurement) Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik
3
PROGRAM PRIORITAS DIVISI PEMASYARAKATAN • • • • • • • •
Optimalisasi Pelayanan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (TI) Optimalisasi Pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemasyarakatan Bebas Pungutan Liar Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Tugas Teknis Pemasyarakatan Rotasi SDM karena Alasan Keamanan dan Ketertiban Optimalisasi Bengkel Kerja Bangkit Analisa Kebutuhan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Pemasyarakatan Peningkatan pengawasan jajaran pemasyarakatan
PROGRAM PRIORITAS DIVISI IMIGRASI • • • • • •
Optimalisasi Pelaksanaan BINDAL WASNIS Keimigrasian Peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Tusi Divisi Keimigrasian Peningkatan Kualitas SDM di Bidang Keimigrasian Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Imigran Ilegal
PROGRAM PRIORITAS DIVISI PELAYANAN HUKUM • • • • • • •
Optimalisasi Koordinasi antara Kanwil Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum Umum Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan jasa hukum umum Pembentukan Desa Sadar Hukum Optimalisasi Penggunaan PNBP Fidusia, Kewarganegaraan dan Notariat Optimalisasi Implementasi Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
KENDALA Kualitas SDM dalam mengoperasikan aplikasi Sistim Akuntansi Keuangan (SAKPA) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) sangat rendah Terbatasnya sarana dan prasarana Terbatasnya anggaran yang tersedia Terbatasnya jumlah peserta diklat Kurangnya sarana untuk melacak masuknya narkoba ke dalam LAPAS Kurangnya sarana dan prasarana Jaringan internet yang tidak memadai Kurangnya tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Belum diangkatnya tenaga Perancang sebagai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang HKI Belum terbentuknya secara keseluruhan Panda RANHAM diseluruh Kabupaten / Kota Provinsi Papua Barat. Kurangnya SDM Bidang Teknis Fidusia, Kewarganegaraan dan Kenotariatan Belum ditetapkannya satu format tentang pembuatan draft penggunaan PNBP Fidusia, Kewarganegaraan dan Notariat Belum ada SDM tenaga HKI untuk mengelola secara E- Filling peningkatan Capacity Building. Belum tersedianya tenaga yang menguasai IT Kurang tersedianya anggaran untuk pembentukan Desa Sadar Hukum di Provinsi Papua Barat SOLUSI 4
Mengikutsertakan pegawai dalam Diklat (Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Struktural serta Pelatihan-Pelatihan Lainnya); Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana (laptop) untuk penanganan Akuntansi Keuangan Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dalam penertiban dan penataan Barang Milik Negara. Pengusulan renovasi dan pembangunan secara bertahap Mengusulkan diklat khusus Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait Kerjasama penambahan anggaran pengadaan sarana dan prasarana melalui DIPA Mengikut serta pegawai dalam Diklat Perancang Segera diangkatnya tenaga perancang sebagai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Perlu adanya sosialisasi HKI kepada masyrakat. Tersedianya tenaga PPNS bidang HKI. Segera ditetapkannya satu format tentang draft pemggunaan PNBP Fidusia, Kewarganegaraan dan Notariat. Tersedianya tenaga yang menguasai IT secara memadai. Penambahan anggaran untuk pembentukan Desa Sadar Hukum di Provinsi Papua Barat. Mengusulkan diklat khusus PAGU TAHUN 2012 sebesar Rp. 39.582.239.000. Sedangkan PAGU DEFINITIF TAHUN 2013 sebesar Rp. 38.075.280.000 Mengalami penurunan 3,81 % Penurunan alokasi anggaran ini melalui pendekatan skala prioritas Kementerian diantaranya INPRES Nomor 1 dan adanya penambahan 41 Satker baru (t ermasuk Papua Barat sendiri 3 Satker baru). Keterbatasan alokasi anggaran yang diperuntukkan pada program kegiatan Kantor Wilayah dan jajarannya sehinggga realisasi program akan terselesaikan secara bertahap tentunya melalui pendekatan prioritas alokasi an ggaran yang paling mendesak. ► PENGAWASAN Peranan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat dalam memberikan saran dan pendapat hukum terhadap pembentukan produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah. • Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Papua Barat melalui Tim Harmonisasi Ranperda telah bekerja sama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat dalam tahun 2012 telah melaksanakan kegiatan Harmonisasi Dan Evaluasi 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan 1 (satu) Peraturan Gubernur dengan perincian sebagai berikut: • Ranperda Provinsi Papua Barat berjumlah 2 (dua) dan 1 (satu) Peraturan Gubernur. • Ranperda Kabupaten Fak-Fak berjumlah 5 (lima) Ranperda. • Ranperda Kota Sorong berjumlah 3 (tiga) Ranperda. • Ranperda Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah 4(empat) Ranperda. • Ranperda Kabupaten Raja Ampat berjumlah 1 (satu) Ranperda. • Ranperda Kabupaten Sorong Selatan berjumlah 1 (satu) Ranperda. Adapun kegiatan Pengharmonisasian 16 (enam belas) dan 1 (satu) Peraturan Gubernur dilaksanakan di Biro Hukum Provinsi Papua Barat sebagai berikut : • Saat ini terjadi over kapasitas pada 3 UPT Pemasyarakatan yaitu : 1. LAPAS Manokwari. 2. LAPAS Sorong. 3. LAPAS Fakfak.
5
KAPASITAS LAPAS, RUTAN, CABANG RUTAN NO
SATUAN KERJA
TAHANAN
NAPI
JUMLAH
KAPASITAS
OVER/ TIDAK OVER
1
LAPAS MANOKWARI
48
66
114
84
OVER
2
CABANG RUTAN TEMINABUAN
0
9
9
44
TIDAK OVER
3
LAPAS SORONG
89
106
195
163
OVER
4
LAPAS FAKFAK
15
70
85
70
OVER
5
CABANG RUTAN KAIMANA
0
13
13
75
TIDAK OVER
RUTAN BINTUNI
-
17
17
350
TIDAK OVER
• •
Untuk mengatasi over kapasitas tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Telah dioperasikannya RUTAN klas II Bintuni yang memiliki kapasitas 350 Orang dan pada tanggal 1 Oktober 2012 dioperasionalkan. 2. Telah dilakukan pengisian penghuni yang dipindahkan dari LAPAS Manokwari sebanyak 17 Orang Narapidana. 3. Sedang dipersiapkan untuk pengisian penghuni tahap II dari LAPAS Manokwari, LAPAS Sorong dan LAPAS FakFak. Hambatan : Tidak tersedianya alokasi dana pemindahan Narapidana/Tahanan pada DIPA Tahun 2012. Sudah dilakukan dalam bentuk penandatanganan MOU DILKUMJAKPOL dan peningkatan keamanan dalam LAPAS/RUTAN dan Cabang RUTAN telah dilakukan koordinasi secara baik dan tepat.
REKAPITULASI LUAS TANAH DAN BANGUNAN DIJAJARAN KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT NO
1. 2. 3. 4. 5
SATKER
KANWIL PAPUA BARAT LAPAS MANOKWARI KANIM MANOKWARI LAPAS SORONG DOOM LAPAS SORONG KM.10
LUAS TANAH 6.020 m 6.668 m 5.604 m 4.103 m
LUAS BANGUNAN
2
2
1.600 m 4.900 m
DIBANGUN
KONDISI BANGUNAN
2
13/04/2006
BAIK
2
26/01/1989
PERLU PERBAIKAN BAIK
2
2
19.992 m
2
16/03/2011 180 m
2
19.842 m
01/03/1994 2
01/03/1995
PERLU PERBAIKAN PERLU PERBAIKAN 6
2
6.
KANIM SORONG
1.950 m
7.
BAPAS SORONG
ASET LAPAS
8.
LAPAS FAKFAK
9.
CABANG RUTAN KAIMANA CABANG RUTAN TEMINABUAN
10.
11. 12. 13. 14.
BAPAS MANOKWARI RUPBASAN MANOKWARI RUTAN RAJA AMPAT RUTAN BINTUNI
6.732 m
5.000 m
6.000 m 9.000 m
ASET LAPAS
PERLU PERBAIKAN PERLU PERBAIKAN BAIK
2
01/01/1953
PERLU PERBAIKAN
2
23/01/2007
BAIK
2
23/01/2007
BAIK
2
16/11/2010
BAIK
2
04/08/2010
BAIK
4.732 m
2
820 m
2
600 m
2
30.000 m
BAIK
ASET LAPAS
2
30.000 m
2
01/01/1979
1.000 m
600 m
2
2
15.000 m
2
30.000 m
PERBANDINGAN JUMLAH PENGHUNI, KAPASITAS LP dan JUMLAH PETUGAS LP NO 1 1 2 3 4 5
•
NAMA UPT 2 LAPAS MANOKWARI LAPAS SORONG LAPAS FAKFAK CABRUTAN KAIMANA CABRUTAN TEMINABUHAN TOTAL
KAPASITAS
PETUGAS
3
L 4
NARAPIDANA W JML 5 6
L 7
TAHANAN W JML 8 9
JML
KETERANGAN
10
84
46
64
2
66
47
1
48
114
OVER KAPASITAS
163 70
73 46
101 68
5 2
106 70
87 15
2 -
89 15
195 85
OVER KAPASITAS OVER KAPASITAs
75
18
13
-
13
-
-
-
13
-
44
11
9
-
9
-
-
-
9
-
255
9
264
149
3
152
416
436
Pencegahan dilaksanakan secara rutin LAPAS melalui : 1. Narapidana / Tahanan yang teridentifikasi dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian setempat untuk sementara diamankan. 2. Melakukan pengawasan terhadap lalu-lintas keluar masuk penghuni dan masyarakat yang membesuk termasuk barang-barang bawaan. 3. Melakukan penggeledahan pada kamar para Penghuni LAPAS dan dimungkinkan untuk memohon bantuan aparat Kepolisian.
Program-program terapi dan rehabilitasi bagi narapidana dan tahanan narkoba dilaksanakan bekerjasama dengan BNN dan KPA, KPAD, LSM, dan sebagainya Kendala dalam pelaksanaan program terapi dan rehabilitasi bagi narapidana dan tanahanan narkoba, target sasarannya terbatas Pada dasarnya kasus narkoba di Provinsi Papua Barat belum sampai ketingkat tinggi atau mengkuartirkan karena mereka masih dalam taraf pemakai dalam bentuk ganja dan sampai saat ini di Lembaga Pemasyarakatan se Provinsi Papua Barat belum pernah ada penghuni yang meninggal dalam Lapas karena Narkoba. PENERIMAAN GAJI BAGI PETUGAS LAPAS/RUTAN 1. Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri berdasarkan PP No. 8 Tahun 2009. 2. Uang Makan sebesar Rp. 20.000,- (per hari ). 2. Uang Insentif Jaga Malam sebesar Rp. 15.000,-(petugas penjagaan)
7
•
Pemberian pelayanan surat perjalanan Republik Indonesia (paspor) bagi masyarakat warga negara Republik Indonesia di Provinsi Papua Barat dapat dilakukan dengan baik dan dapat memuaskan masyarakat. Namun demikian ada beberapa kendala yang apabila tidak ditangani lebih awal maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari sehubungan dengan meningkatnya permohonan masyarakat terhadap jasa pelayanan keimigrasian, adapun kendala yang dimaksud adalah pada kondisi listrik yang sering padam dan kondisi jaringan internet yang sering mengalami gangguan jaringan ataupun terdapat koneksi jaringan yang lambat karena brandwide yang kecil.
KENDALA DI KANWIL PAPUA BARAT 1. Terbatasnya jaringan internet untuk mengakses data yang berbasis Informasi Teknologi (IT) yang sering mengalami gangguan akibat keterbatasan wilayah dan ketergantungan terhadap cuaca. 2. Kondisi geografis wilayah Papua Barat yang sebagian besar letak Satkernya terpisah jauh yang hanya dapat dijangkau menggunakan moda transportasi udara dan laut. 3. Masih kuatnya hukum adat dibandingkan hukum positif yang berlaku di Papua Barat sehingga seringkali saling topang tindih. 4. Dalam pelayanan pembuatan dokumen perjalanan keimigrasian yang harus berhubungan dari daerah ke pusat masih terhambat permasalahan jaringan internet dimana permasalahan tersebut timbul bukan dari permasalahan internal tetapi berasal dari penyedia layanan jasa internet tersebut. ●
Tanya Jawab Tim Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaan Tim Komisi III DPR RI : Bagaimana dengan over kapasitas di Lapas Papua Barat sehingga mengakibatkan beberapa tahanan yang melarikan diri? Apakah hal ini dikoordinasikan dengan Pusat? Bagaimana dengan image bahwa di Lapas terjadi peredaran narkoba? Terkait dengan demonstrasi di Papua Barat, bagaimana mengkomunikasikan dengan Pemerintah dan Kepolisian Papua Barat, dan bagaimana solusi yang dilakukan. Sejauh mana implementasi dan kebijakan Kanwil untuk meminimalisir pelanggaran pegawai lapas terkait dengan peredaran narkoba di Lapas dan kaburnya tahanan. Agar dijelaskan terkait dengan penerimaan PNS yang kurang mengakomodir putra Papua. Jawaban Kanwil Kementerian Hukum dan HAM atas Pertanyaan Tim Komisi III DPR RI Terkait rekritumen CPNS, bahwa Kanwil Kemenkumham hanya perpanjangan tangan dari pusat, namun yang berwenang adalah Pusat. Kanwil hanya sebatas pendaftaran, administrasi CPNS. Namun hal ini akan disampaikan ke Pusat. Bahwa benar sekitar 26 Napi Sorong yang melarikan diri karena terjadi over kapasitas. Dan sudah tertangkap 15 orang, dan masih tersisa 11 orang. Perlakuan terhadap pengawasan Napi terhadap narkoba, hal ini karena masih minimnya sarana prasarana seperti CCTV, yang mana hanya dimiliki oleh Lapas FAK-FAK, sedangkan untuk Lapas Manokwari dan Lapas Sorong CCTV belum tersedia. Terkait dengan penggunaan HP di Lapas, telah dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan. Telah berkoordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pengadaan lahan untuk dibangun Lapas baru. Dan pemerintah daerah siap untuk menyiapkan lahan untuk pembangunan Lapas. Yang menjadi permasalahan adalah kapasitas Lapas yang tidak memadai, minimnya petugas, belum lagi apabila hujan maka Lapas kebanjiran, baik Lapas Manokwari maupun Lapas Sorong, dan hal ini telah diketahui oleh Menteri Hukum dan HAM namun belum ada perbaikan sampai sekarang. Perbandingan kasus di Manokwari, lebih banyak kasus miras daripada narkoba dan kasus-kasus lain. Oleh karena itu, miras harus menjadi perhatian khusus.
8
III. PERTEMUAN DENGAN KETUA PENGADILAN TINGGI, KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA, KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN KEPALA PENGADILAN MILITER JAYAPURA PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT BESERTA SELURUH JAJARANNYA DAN KETUA-KETUA PENGADILAN SE-PAPUA/PAPUA BARAT Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer Jayapura Provinsi Papua/Papua Barat beserta seluruh jajarannya dan Ketua-Ketua Pengadilan Se-Papua/Papua Barat dilaksanakan pada hari Selasa, 06 November 2012 Pukul 15.00 – 17.00 WIT di Aula Pengadilan Tinggi Papua. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah : ◊ JAWABAN KETUA PENGADILAN TINGGI PAPUA ► LEGISLASI I. TENTANG RUU MAHKAMAH AGUNG 1. Perlu pembatasan waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung sendiri yang di tingkat judex facti (pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding) setiap perkara harus diselesaikan dalam tempo 6 (enam) bulan sejak menerima berkas perkara, sesuai dengan SEMA No.6 tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 2. Penjatuhan sanksi pidana bagi hakim maupun meminta pertanggung jawaban berdasarkan hukum perdata kepada hakim dapat mempengaruhi kebebasan hakim (independency of judiciary) dan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengkriminalisasi hakim. Hendaklah DPR melakukan perbandingan dengan system hukum di negara-negara lain yang berbeda system hukum pula. a. Dari sudut hukum pidana : - Di negara-negara lain hakim tidak bisa dipidanakan dikarenakan kesalahan dari hakim tersebut dalam memutus suatu perkara. - Perbuatan hakim(rechterlijke handelingen)bergandengan dengan kebebasan hakim dalam kekuasaan kehakiman yang memperoleh jaminan konstitusional (vide Pasal 3 ayat (2) UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. - Penjatuhan sanksi kepada hakim menimbulkan kerawanan intervensi pihak lain. b. Dari sudut hukum perdata : - Demikian juga persoalan perdata yaitu meminta pertanggung jawaban berdasar-kan perbuatan melawan hukum dari hakim (ex Pasal 1365 KUHPerdata) mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan tugasnya dan apakah negara dapat dipertanggung jawabkan secara perdata unntuk kesalahan yang dilakukan oleh hakim. - Peninjauan dalam hal ini tidak saja menyangkut aspek perdata melainkan juga menyangkut hukum administrasi negara. II.
RUU KUHPidana 1. Penyusunan KUHPidana yang baru hendaknya dilakukan pendekatan secara menyeluruh yang bersifat perbaikan bentuk(reform approach)dan bukan bersifat amandemen, dengan maksud untuk menggantikan WvS dengan KUHPidana Nasional. Pendekatan yang dilakukan ialah : a. Pendekatan karena munculnya pelbagai tindak pidana tertentu diluar KUHPidana seperti UU. Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Terorisme dan lain lain. b. Pendekatan akibat diratifikasinya konvensi internasional misalnya UU. No. 4 tahun 1976 jo. UU. No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi-konvensi Montreal, Tokyo dan The Haque Convention tentang kejahatan penerbangan dan sarananya. Dapat dibuat suatu bab baru dalam KUHPidana Nasional).
9
c. Pendekatan dengan munculnya hukum pidana administratif yang sanksi pidananya untuk memperkuat sanksi hukum administrasi seperti UU. Pers, UU tentang HAKI, UU Perlindungan Konsumen dan lain-lain. 2. KUHPidana baru disusun berdasarkan azas kesimbangan dan dapat menyerap aspirasi masyarakat yang bersifat multi dimensional. 3. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam RUU KUHPidana ialah : a. Penjatuhan hukuman bukan bersifat balas dendam, melainkan ditujukan untuk memasyarakatkan kembali pelaku sehingga nuansa HAM lebih menonjol. b. Pidana dan tindakan bagi anak sesuai UU. Perlindungan Anak diatur dalam bab tersendiri. Batas minimum tentang pertanggungjawaban pidana ialah 12 tahun (Pasal 106 RUU) dapatlah diterapkan. c. Korban kejahatan juga memperoleh perhatian khususnya mengenai penjatuhan pidana dan jenis sanksi pidana (Pasal 50 dan Pasal 51 RUU KUHPidana) ini berkaitan dengan restorative justice. d. Asas legalitas dilengkapi dengan kemungkinan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan berlakunya hukum adat (adat recht). e. Apabila ada benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka yang diutamakan ialah keadilan (justice) Pasal 16 RUU KUHPidana. f. Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak lagi dibedakan antara kejahatan dan pelanggarankarena tidak relevan dan tidak diterapkan secara konsisten. g. Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi (corporate criminal responsibility) serta tanggung jawab langsung (strict liability)dipertegas vide Pasal 44 – 49 RUU KUHPidana. h. Hindari disparitas hukuman dalam putusan hakim, maka perlu pengaturan pedoman standar penjatuhan hukuman. i. Pidana mati tetap dipertahankan sebagai ultimum remedium untuk mengayomi masyarakat, seperti kejahatan narkotika yang terorganisir, terorisme dan lain-lain. j. Pidana denda dirumuskan secara rasional dengan mengingat status terpidana. k. Kearifan lokal dengan berlakunya sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat dapat diterapkan. l. Pemberatan pidana bagi mereka yang dalam melakukan perbuatan pidana menggunakan keahlian atau profesinya dan memanfaatkan anak atau dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya/huru-hara/bencana alam. m. Sehubungan dengan cyber crime, maka perlu dirumuskan pengertian „barang‟bukan saja benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis saja melainkan juga meliputi benda tak berwujud. n. Perumusan delik haatzaai artikelen (Pasal 154, 156 WvS) tetap dirumuskan dalam KUHPidana baru. o. Contempt of court and obstruction of justice dibuat bab baru RUU KUHPidana. p. Perluasan delik perkosaan dan perzinahan, seperti menghamili wanita dengan tidak bertanggung jawab serta janji kawin dapatlah dipidana(selama ini sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata – onrecht matige daad). III. RUU KUHAP 1. Perlunya diterapkan adversary system yaitu beracara tanpa teks, sehingga Penuntut Umum dan Pengacara/Advokat beradu argumentasi secara lisan. Terutama dalam tahap proses acara penyampaian keberatan (eksepsi) oleh Penasihat Hukum setelah dakwaan dibacakan, ini untuk efisiensi waktu dan lain-lain demikian juga pendapat dari Penuntut Umum dan terakhir putusan hakim mengenai keberatan Penasihat Hukum. 2. Dalam RUU KUHAP perlu diatur dengan tegas perkara-perkara mana saja yang dapat dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa. Pengalaman menunjukan, bahwa kebiasaan dari Kejaksaan yaitu melimpahkan hampir semua perkara dengan acara pemeriksaan biasa, padahal perkara-perkara tertentu bisa dilimpahkan dengan acara pemeriksaan secara singkat. Hal itu dikarenakan Kejaksaan melepaskan tanggung jawab atas perkara tersebut, misalnya mengenai masa tahanan, alasan lainnya yaitu dengan istilah „cuci gudang‟. 10
3. Hendaknya dipikirkan tentang Hakim Komisaris dalam Pasal 112 RUU KUHAP yang merupakan perpaduan antara hakim praperadilan dengan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri. Di negara-negara Eropa konsep hakim komisaris mulai ditinggalkan, terutama di Perancis yang asal mula munculnya hakim komisaris. Oleh karenanya praperadilan yang diatur di dalam KUHAP/UU. No.8 tahun 1981 tetap diberlakukan. Apabila sistim hakim komisaris diberlakukan, maka akan timbul : - Kondisi geografis negara kita ; - hubungan antara lembaga penegak hukum akan terjadi disharmonis ; - kewenangan KPK (UU. Tahun 2002) dan UU intelijen tidak berlaku berdasarkan azas Lex posteriori derogat lex priori. 4. Mengenai saksi mahkota dalam KUHAP tidak dikenal tetapi dalam Pasal 200 RUU KUHAP disebutkan dengan jelas, ini supaya tidak terjadi salah penafsiran dari penasihat hukum dan lain-lain. ► ANGGARAN Untuk Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri sePapua dan Papua Barat memperoleh Alokasi Dana sebesar Rp. 57.759.006.000,- (Lima puluh tujuh milyar tujuh ratus limapuluh Sembilan juta enam ribu rupiah) Realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2012 adalah sebesar Rp. 36.293.977.806,- (tiga puluh enam miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delalapan ratus enam rupiah) (62,83 %). Sisa dana sebesar Rp. 21.450.928.194,- (Dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus duapuluh delapan ribu seratus Sembilan empat rupiah) (37,13 %.) Dana sebesar tersebut diatas untuk membiayai program dalam skala prioritas, yaitu: 1. Program Dukungan Managermen pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 35.723.377.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) 1066.001. Layanan Perkantoran. 001 Belanja Pegawai (Pengelolaan Gaji, Honorarium, dan Tunjangan) 002 Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A. Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh B. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran C. Pengadaan Pakian Kerja Sopir/Pesuruh/Satpam D. Penyelengaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi E. Perawatan Gedung Kantor F. Perawatan Rumah Negara G. Perawatan Kendaraan Bermotor roda 4, H. Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2 I. Perawatan Sarana Gedung J. Langganan Daya dan Jasa K. Jasa Pos/Giro/Sertifikat L. Operasional Perkantoran dan Pimpinan M. Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor 013 Pembinaan dan Konsultasi : A. Pembinaan Sertifikasi Barang dan Jasa B. Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran. C. Rakerda Peradilan Umum,Tun dan Militer. 014. Rapat-rapat Koordinasi/Kerja /Pimpinan Kelompok Kerja. 015. Pembinaan dan Konsultasi 016. Rakerda Peradilan Umum ,Tun,Militer. 017. PenyelenggaraanPerpustakaan /Kearsipan /Dokumentasi 018. Operasional Perkantoran 019. Pembinaan dan Pengawasan Daerah
11
020. Pembinaan dan Sosialisasi guna meningkatkan SDM aparatur peradilan se wilayah Papua dan Papua Barat. 1. (Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ) Tahun Anggaran 2012 memperoleh Belanja Modal untuk menambah asset Negara untuk Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sewilayah Papua dan Papua Barat adalah sebesar Rp.20.099.774.000,- (Dua puluh milyar Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuhpuluh empat ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan yang berupa Rehab Gedung dan Bangunan Kantor sesuai Prototype dan Rehab Rumah Dinas, Skala Prioritas Sebagai skala prioritas adalah Pembangunan Gedung sesuai Prototype Pengadilan adalah : a. Pengadilan negeri Wamena b. Pengadilan Negeri Serui c. Pengadilan Negeri Timika 2. (Program Peningkatan Managemen Peradilan Umum) Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri se Wilayah Papua dan Papua Barat tahun 2012 memperoleh Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.935.855.000,- (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) guna membiayai kegiatan yang berupa : 1. Operasional Persidangan 2. Bimbingan Teknis Aparat Peradilan. 3. Bantuan Hukum bagi pencari keadilan terutama pada masyarakat yang terpinggirkan. Alokasi Dana ke seluruh Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura Belanja Operasional N Belanja Pegawai Belanja Modal PENGADILAN dan Non O (Rp) (Rp) Operasional (Rp) 1 Pengadilan Tinggi Jayapura 5.018.724.000 2.712.678.000 602.000.000 2. Pengadilan Negeri Jayapura 4.725.272.000 731.552.000 300.000.000 3. Pengadilan Negeri Wamena 1.379.760.000 644.930.000 11.098.744.000 4. Pengadilan Negeri Merauke 1.646.139.000 758.075.000 300.000.000 5. Pengadilan Negeri Manokwari 3.480.099.000 757.450.000 499.050.000 6. Pengadilan Negeri Sorong 2.556.312.000 744.826.000 450.000.000 7. Pengadilan Negeri Fakfak 1.238.133.000 685.940.000 450.000.000 8. Pengadilan Negeri Biak 1.604.346.000 684.080.000 300.000.000 9. Pengadilan Negeri Serui 1.166.630.000 711.380.000 3.600.000.000 10. Pengadilan Negeri Nabire 1.679.858.000 743.617.000 300.000.000 11. Pengadilan Negeri Timika 1.346.016.000 707.560.000 2.199.980.000 JUMLAH 25.841.289.000 9.882.088.000 20.099.774.000 Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2012 sampai dengan bulan September 2012 No
PENGADILAN
1 2. 3. 4. 5 6. 7.
Pengadilan Tinggi Jayapura Pengadilan Negeri Jayapura Pengadilan Negeri Wamena Pengadilan Negeri Merauke Pengadilan Negeri Manokwari Pengadilan Negeri Sorong Pengadilan Negeri Fakfak
PAGU (Rp) 8.714.902.000 6.224.084..000 13.257.754.000 2.847.464.000 5.012.714.000 3.859.933.000 32.457.623.000
REALISASI (Rp) 6.807.318.700 4.781.551.054 4.010.285.671 1.996.657.981 3.613.713.119 3.017.529.870 1.990.955.826
% 74,84 76.82 30.25 70,12 72.09 78.18 81.01
SISA (Rp) 2.187.483.300 1.442.532.946 9.247.468.329 850.806.019 1.399.000.881 842.403.130 466.667.174
% 25.16 23.18 69.75 29.88 27.91 21.82 18.99 12
8. 9. 10 11
Pengadilan Negeri Biak Pengadilan Negeri Serui Pengadilan Negeri Nabire Pengadilan Negeri Timika JUMLAH
2.666.326..000 5.546.560.000 2.818.275.000 4.353.371.000 40.084.426.000
2.206.993.824 3.239.4.3.142 2.171.872.859 2.757.715.760 36.302.076.087
82,77 58,40 77,06 63.35 62,83
459.352.176 2.307.156.858 646.402.141 1.595.655.240 3.782.549.913
17,23 41,60 23,94 36.05 37,13
Dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2012, tidak mengalami masalah / kendala yang signifikan, semua berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 2. Pagu definitif Tahun 2013 yang diterima, dan program serta upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan Tahun 2013. Pagu Definitif Tahun 2013 sampai dengan Bulan Oktober 2012 belum diterima namun pagu indikatif yang disetujui untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebesar Rp. 58.275.644.000,- (Lima puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan-kegiatan di tahun 2013 antara lain: -
Belanja Pegawai Rp. 30.703.373.000,Belanja Operasional dan Non Operasional Rp. 13.672.871.000,Belanja Modal Rp. 11.893.000.000,Belanja Penanganan Perkara Persidangan dan Bimbingan Teknis Hakim sebesar Rp. 2.006.400.000, Program Skala Prioritas tahun anggaran 2013 untuk Belanja Modal Bangunan Prototype antara lain adalah :
Gedung dan
a. Pengadilan Tinggi Jayapura, Pengembangan I.T, Pengadaan Sarana Gedung dan Kendaraan Operasional. b. Pengadilan Negeri Serui , pembangunan lanjutan pasca gempa. c. Pengadilan Negeri Merauke, Pembangunan Prototype Tahap I d. Pengadilan Negeri Jayapura, Pembangunan prototype Tahap I e. Pengadilan Negeri Fak-Fak , pembangunan Prototype Tahap I. f. Pengadilan negeri Nabire , perluasan Aula . Belanja Operasional dan Non Operasional yang dianggarkan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura adalah : Pembinaan dan Konsultasi, Pengawasan, -
Pembinaan dan Sosialisasi guna meningkatkan SDM Aparatur Peradilan.
Kebutuhan terkait dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi , maka anggaran pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan minimal 2 kali dalam setahun dilaksanakan pembinaan dan pengawasan ke daerah dikarenakan transportasi ke daerah menggunakan pesawat udara ► PENGAWASAN Pelaksanaan tugas dan wewenang di lingkungan pengadilan, program yang menjadi prioritas, kendala yang dihadapi dan upaya mencari solusi atau jalan keluarnya, dan program yang menjadi skala prioritas untuk Tahun 2013. Karena kondisi wilayah dan transportasi yang sulit, maka untuk mengoptimalkan pengawasan tahun 2013, Pengadilan Tinggi Jayapura akan melakukan Pengawasan On line, khususnya : a. Penanganan Perkara ; b. Pengelolaan Keuangan ; c. Disiplin Hakim dan Pegawai. Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri dari 42 kabupaten dan kota. Pengadilan Negeri yang sudah ada pada Kabupaten/Kota 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri, sedangkan 32 kabupaten belum ada pengadilan negeri sehingga menyulitkan masyarakat pencari keadilan karena harus ditempuh dengan pesawat ke pengadilan negeri yang sudah ada.
13
Tahun Anggaran 2012 telah dialokasikan anggaran untuk pengadaan tanah Pembangunan Gedung Pengadilan Tipikor di Provinsi Papua dan Papua Barat. Perlu diketahui bahwa dalam anggaran tersebut tidak terealisasi karena dalam DIPA ada tanda blokir Bintang, namun demikian Blokir Bintang dihapus pada bulan Oktober 2011, juga tidak dapat direalisasi karena harus direvisi lagi tentang luas tanah yang tersedia belum sesuai dengan luas tanah yang dibutuhkan dalam DIPA. Kesimpulan : Dana pengadaan tanah lokasi Pembangunan Pengadilan Tipikor Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6 milyar kembali ke negara, dan Tahun Anggaran 2012 tidak ada alokasi dana Pembangunan Pengadilan Tipikor. JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PAPUA Ketua : 11 Kasub Umum : 10 Wakil Ketua :7 Kasub Kepegawaian :8 Hakim : 69 Kasub Keuangan : 10 Hakim Adhoc Tipikor :7 Staf : 110 Hakim Yustisial :2 Jumlah keseluruhan : 376 Cakim :0 Pansek : 11 Wapan :9 Wasek :7 Panmud Pidana Panmud Perdata Panmud Hukum Panitera Pengganti Juru Sita Jususita Pengganti
:8 :9 :8 : 59 :9 : 22
KEADAAN KEPANGKATAN PEGAWAI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PAPUA Pegawai Non Tehnis
Hakim Gol. IV
: 30
Gol. IV
:1
Gol. III
: 57
Gol. III
: 97
Gol. II
: 46
Gol. I
:1
Hakim Yustisial/Cakim Gol. IV.
:2
Gol. III
:0
Jumlah keseluruhan
: 369
Pegawai Tehnis Gol. IV.
:5
Gol. III
: 99
Gol. II
: 29
Gol. I
:2
Tugas teknis penyelesaian perkara telah berjalan dengan baik dan sesuai tepat waktu ; Tugas non teknis yaitu kepegawaian sampai saat ini Lembaga Peradilan yang ada di kabupaten masih memiliki Pejabat Struktural Eselon Va setara dengan Pejabat di Kecamatan atau Kelurahan ; b. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas, dan profesionalisme hakim. Kemampuan teknis telah dilakukan pelatihan-pelatihan hakim oleh Diklat MA RI ;
14
c. Pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pegawai maupun hakim yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin, berikut data-data tentang pembinaan, pengawasan, dan penindakan tersebut. Sudah berjalan secara rutin satu kali dalam satu tahun ; Penindakan telah dilakukan sesuai dengan kesalahan yang terbukti benar dilakukan oleh pegawai maupun hakim. Perkara Pidana banding yang masuk pada Pengadilan Tinggi Jayapura (Papua) hingga bulan Oktober 2012 berjumlah 100 (seratus) perkara, dan 84 (delapan puluh empat) perkara sudah diselesaikan. Rincian perkara banding yang masuk dengan kualifikasinya : Perkara Pidana 1. Tindak pidana umum : 50 (lima puluh) perkara ; 2. Tindak pidana Makar : 1 (satu) perkara ; 3. UU Perlindungan Anak : 14 (empat belas) perkara ; 4. Illegal Logging : 3 (tiga) perkara ; 5. Illegal Fishing : 2 (dua) perkara ; 6. KDRT : 2 (dua) perkara ; 7. Narkoba : 11 (sebelas) perkara ; 8. Tindak Pidana Korupsi : 17 (tujuh belas) perkara ; Data perkara Tindak Pidana Korupsi : 1. Untuk wilayah Provinsi Papua yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Jayapura berjumlah 35 (tiga puluh lima) perkara ; 2. Untuk wilayah Provinsi Papua Barat yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Manokwari berjumlah 11 (sebelas) perkara ; Perkara Perdata banding yang masuk pada Pengadilan Tinggi Jayapura (Papua) hingga bulan Oktober 2012 berjumlah 41 (empat puluh satu) perkara, dan 34 (tiga puluh empat) perkara sudah diselesaikan. 5. Sejauh ini tidak ada pengaruh dengan belum dibentuknya Pengadilan Tinggi di Provinsi Papua Barat dan untuk sementara beban kerja yang ada secara efektif masih dapat dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Jayapura (Papua). Faktor-faktor atau kendala yang menyebabkan sampai saat ini belum dibentuk Pengadilan Tinggi Papua Barat. Sejauh ini belum ada rencana untuk dibentuk Pengadilan Tinggi di Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat hanya memiliki tiga kabupaten yang ada Pengadilan Negeri ; Untuk tahun 2012 jumlah perkara pidana maupun perdata banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Jayapura (Papua) sampai dengan bulan Oktober 2012 : ~ Perkara Pidana : 100 (seratus) perkara ; ~ Perkara Perdata : 41 (empat puluh satu) perkara ; Perkara banding yang masuk dari Pengadilan Negeri yang ada di Provinsi Papua Barat: ~ Perkara Pidana : 36 (tiga puluh enam) perkara ; ~ Perkara Perdata : 13 (tiga belas) perkara ; Pengadilan Negeri Manokwari hingga saat ini statusnya masih Klas II, padahal sudah diusulkan untuk peningkatan atau perubahan Klas sejak Manokwari ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Papua Barat ; Mitra kerja Pengadilan Tinggi, yaitu Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah belum dibentuk di Provinsi Papua Barat. d. Grand design, konsep atau model yang tengah dipersiapkan untuk pembentukannya. Dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, belum memungkinkan untuk dibentuknya Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Barat sebagaimana alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. ◊ JAWABAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA ► ANGGARAN Realisasi Anggaran / DIPA Tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura : NO
Uraian
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
Prosentase 15
1 2
Belanja Pegawai Belanja Barang/ Operasional Kantor 3 Belanja Modal Total Skala Prioritas Tahun 2012
1.674.509.000 815.274.000
1.239.442.600 545.859.200
74% 67%
300.000.000 2.789.783.000
299.800.000 2.085.101.800
100% 75%
Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan; Penyelesaian Perkara terutama perkara tentang PILKADA.
Pagu Definitif tahun 2013 Rp 4.289.700.000,Program yang akan dilaksanakan adalah: Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan TUN Program Penyelesaian Rehab Gedung Kantor sesuai Prototipe Mahkamah Agung ► PENGAWASAN Program yang menjadi skala prioritas adalah :
Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan. Penyelesaian Perkara terutama perkara tentang PILKADA
Kendala yang Dihadapi :
Faktor Keamanan, baik keamanan dalam kedinasan (pelaksanaan persidangan) maupun keamanann diluar kedinasan yaitu teror, intimidasi terhadap keluarga. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana serta Prasarana (belum adanya ruang/gedung administrasi, ruang perpustakaan, ruang pemeriksaan persiapan dan mushola). Skala Prioritas Tahun 2013 :
Mewujudkan Transparamsi dan Akuntabilitas Peradila; Penyelesaian Perkara tepat waktu; Penyelesaian Rehab Gedung Kantor sesuai Prototipe Mahkamah Agung. Langkah-langkah penguatan kelembagaan (Capacity Building) Dalam rangka melaksanakan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Di Pengadilan TUN Jayapura telah dibentuk Ruang Informasi dan Pelayanan Sistem Informasi dalam rangka transaparansi dan akuntabilitas peradilan serta telah dibuat website Pengadilan TUN Jayapura dengan alamat www.ptun-jayapura.go.id dan email
[email protected] dan
[email protected]. Jumlah dan Komposisi Pegawai: Bahwa Peradilan TUN dalam melaksanakan tupoksinya perlu didukung oleh jumlah Pegawai yang memadai, setidaknya jumlah Pegawai adalah 40 (empat puluh) orang, sedangkan Pegawai Pengadilan TUN Jayapura berjumlah 24 orang, yang terdiri dari: Hakim berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, Jumlah Pegawai 16 (Enam belas) orang terdiri dari: 1 (satu) orang Panitera/Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Panitera, 2 (dua) orang Panitera Muda, Wakil Sekretaris kosong sejak tahun 1997, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kepegawaian, Keuangan dan Umum), 3 (tiga) orang Panitera Pengganti dan 6 (enam) orang staf, satu staf akan pensiun bulan Desember 2012. Dengan demikian Pengadilan TUN Jayapura sangat membutuhkan penambahan jumlah pegawai terutama yang menguasai IT, sehingga tupoksi Peradilan dapat dilaksanakan secara maksimal.
16
Jenis Jabatan dan Kepangkatan : No. 1.
Nama
Jabatan
Pangkat
Jamres Saraan, S.H.
Gol.Rua ng IV/b
Ketua/Hakim Madya Pembina TK. I Muda 2. Imanuel Mouw, S.H. Wakil Ketua/Hakim Pembina IV/a Madya Pratama 3. Ventje R.E. Sumual, Panitera/Sekretaris Pembina TK. I IV/b SH 4. Ananias Ratakurai, Wakil Panitera Pembina III/d SH 5. Wakil Sekretaris 6. Hj. Hermin E.S, SH Panmud Perkara Penata III/c 7. S u y a d i, SH Panmud Hukum Penata III/c 8. Apolos Lantha Kasub. Keuangan Penata III/c 9. Julien Uduas, SH Kasub Kepegawaian Penata Muda III/b TK.I 10. Fefi Yanti Thomas, Kasub. Umum Penata Muda III/b SE TK.I Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Terlaksananya Sistem Informasi dan Teknologi, namun demikian SDM IT Masih tenaga honorer belum ada yang berstatus pegawai tetap tetapi tetap diupayakan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Tersedianya sistem informasi berbasis Web (Online) yang mana masyarakat bisa mengakses setiap saat informasi yang berkaitan dengan peradilan TUN Jayapura Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas integritas dan profesionalisme hakim yaitu melalui: Pelatihan-pelatihan/ Bimbingan Teknis Hakim, Panitera Sekretaris/Panitera Pengganti yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, untuk tahun 2012 bintek Hakim telah 2 kali, dan Bintek Panitera Pengganti juga 2 kali; Melanjutkan Studi/kuliah ke jenjang yang lebih tinggi (S2, S3) yang sesuai dengan disiplin ilmunya; Mutasi Hakim dan Kepanitraan khusus untuk daerah Papua perlu mendapatkan perhatian khusus, apabila sudah bertugas 2 (dua) Tahun dapat di mutasi untuk memperkaya wawasan dan pengalaman. Pembinaan dan Pengawasan Intern : Penunjukan Hakim Pengawas Bidang baik administrasi maupun perkara Penunjukan Humas. Penunjukan Tim Penegakan Disiplin. Penunjukan Tim Pengelola IT. ◊ JAWABAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA ► LEGISLASI Pengawasan DPR terhadap Mahkamah Agung RI : DPR sebagai sebagai wakil rakyat yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Pengawasan DPR terhadap lembaga peradilan,sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) UU nomor 48 Tahun 2009 adalah terbatas pada bidang non yudisial saja seperti administrasi kepegawaian, keuangan dan tidak termasuk bidang yudisial Substansi Putusan MA : Pasal 97 di drop, karena melanggar independensi peradilan dan menempatkan supremasi politik diatas supremasi hukum dan menempatkan supremasi hukum dibawah kehendak mayoritas 17
Pembatasan Perkara Kasasi : Bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan bertentangan dengan HAM yang termuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pembagian Kamar Perkara : Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa setuju dengan pemberlakuan sistem kamar, hal itu bahkan mudah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Peberuari 2012 pada perinsipnya yang telah diterapkan oleh Mahakamah Agung, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama mengusulkan untuk dapat diberikan satu kamar khusus agama. Sekretariat Mahkamah Agung : Sekretariat MA sebagai satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pokok yaitu : Organisasi, administrasi dan keuangan serta administrasi dan keuanganMahkamah Agung; Organisasi dan keuangan badan-badan peradilan : Menurut Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sejatinya tugas dan fungsi pokok nomor 2 tersebut diatas harus diserahkan dan dilaksanakan oleh Dirjen badan-badan Peradilan Mahakamah Agung sehingga tidak terjadi penumpukan tugas, fungsi dan kewenangan yang amat besar di Sekretraiat Mahkamah Agung Batasan Usia Minimal Hakim Agung : Batas usia minimal untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung serendah-rendahnya 60 tahun. Hal ini mengingat Hakim adalah pejabat Negara dan lazimnya periode jabatan pejabat Negara tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Hukum Acara Hak Uji Materil : Pasal 90 ayat (8) …….. diatur dengan Peraturan Mahakamah Agung “harus diganti” “diatur dengan Undang-undang” karena Peraturan Mahkamah Agung itu hanya sekedar mengisi kekosongan hukum saja. Jabatan Panitera Muda Perkara dan tugas panitera muda Kamar : Kedua jabatan tersebut harus ada dan harus dipertahankan sesuai dengan pasal 26 dan 27. Hal ini sebagai konsekuenai adanya sistim kamar. ► ANGGARAN Program yang menjadi skala prioritas pada DIPA Tahun 2013 ada lanjutan pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan : Tidak adanya sarana kendaraan dan perumahan untuk hakim. Bertambahnya jumlah pegawai di tahun anggaran berjalan pada masing-masing satker sedangkan jumlah pagu yang dianggarkan untuk belanja pegawai tidak mencukupi untuk pemenuhan belanja tersebut Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh satuan kerja dalam hal belanja modal khususnya gedung dan bangunan. Realisasi DIPA Tahun 2012 001 ( Badan Urusan Administrasi MA-RI ) Jenis Pagu Realisasi Saldo Belanja Rp. Rp. Bel. Rp. 17.344.499.000, 12.018.673.573, Pegawai 5.325.825.427,Bel. Rp. Rp. Rp. Barang 9.391.578.000,- 6.609.531.371,- 2.782.046.629,Rp. Rp. Rp. Bel.Modal 26.200.000.000, 13.310.502.000, 12.889.498.000, 04 ( Dirjen Badan Peradilan Agama RI ) Jenis Belanja Pagu Realisasi Saldo Bel. Pegawai Rp. Rp. Rp. 347.051.000,266.429.160,- 80.621.840,18
Perencanaan Strategis dan Perwujudannya : Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Program peningkatan manajeman peradilan agama yang diwujudkan dalam bentuk penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama. Pagu Defenitif Tahun 2013 yang diterima Penerimaan DIPA tahun 2013 untuk Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Pengadilan Agama se-Papua dan Papua Barat secara kumultif sebagai berikut: Belanja pegawai Rp 17.504.919.000, . Belanja barang (oprasional) Rp 4.005.864.000,Belanja barang (non oprasional Rp 6.925.705.00,. Dijen Badilag Rp 300.396.000,. Belnaja Modal Rp 23.857.7000.00 . 0,Jumlah Rp 52.594.084.000 . Program dan Upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan Tahun 2013. Dalam hal target penerimaan di tahun 2013, diupayakan sosialisasi hukum tentang mekanisme berperkara ditingkat kelas maupun ditingkat banding lebih digalakkan sehingga mampu meningkatkan penerimaan khususnya ditingkat kelas yang bersentuhan langsung pada peroses awal penerimaan perkara dimana pada tahun 2012 (januari-september 2012) total penerimaan sebagai mana pada tabel dibawa ini: NAMA Saldo Thn NO Penerimaan Pengeluaran Saldo INSTANSI Lalu 1 PTA Jayapura 0 1,950,000 1,950,000 0 2 Jayapura 21,974,900 146,636,000 147,272,000 21,338,900 3 Sorong 22,655,000 198,281,000 203,058,000 17,851,000 4 Biak 4,387,000 19,861,500 20,809,500 3,439,000 5 Fak-fak 6,036,800 62,841,000 61,048,000 7,829,800 6 Manokwari 16,941,750 92,916,000 86,699,000 23,158,750 7 Nabire 28,644,000 85,000,000 91,906,000 21,738,000 8 Wamena 3,077,000 12,722,000 12,588,000 3,211,000 9 Merauke 37,805,000 158,978,000 100,820,000 95,963,000 10 Serui 1,198,000 19,096,000 18,509,000 1,785,000 11 Sentani 1,571,000 44,358,000 40,746,000 3,612,000 12 Paniai 1,385,000 10,102,000 5,435,000 4,667,000 13 Mimika 223,723,000 84,962,000 81,708,000 25,626,300 14 Arso 2,093,000 23,787,000 22,583,000 3,297,000 Jumlah 371,491,450 961,490,500 895,131,500 233,516,750 Kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pengadilan Tinggi Agama Jayapura Provinsi Papua dan Papua Barat. Meningkatkan kesejahteraan hakim dan pegawai peradilan. Melakukan perimbangan anggaran antara kepaniteraan dan kesekretariatan di tiap badan Peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung RI (Pengembangan SDM) Kebutuhan anggaran untuk wilayah papua dan papua barat sangatlah diharapkan baik untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis mahkamah agung (005.01.) 19
maupun Program peningkatan manajeman peradilan agama (005.04) terkhusus lagi yang berkenaan dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung (005.01.02) terkait gedung kantor prototype yang hingga sekarang belum menyentuh seluruh satuan kerja diwilayah papua dan papua barat. ► PENGAWASAN Skala prioritas adalah: Meningkatkan peran dan fungsi Hakim Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI. Kendala : Pelaksanaan pengawasan di Wilayah Pengadian Tinggi Agama Jayapura minimal 4 (empat) kali setahun, akan tetapi riilnya dilaksanakan selama ini hanya 2 (dua) kali mengingat jarak dan kondisi geografis yang harus ditempuh dengan pesawat. Solusinya adalah: Perlu penambahan Anggran yang mencukupi.Perlunya pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Papua Barat. Berdasarkan formasi pegawai yang ideal pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura seharusnya berjumlah 350 orang pegawai tetapi jumlah pegawai yang ada saat ini berjumlah 235 orang pegawai sehingga mengakibatkan adanya rangkap jabatan. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam tahun 2012 telah melaksanakan 7 (tujuh) program prioritas pembaharuan yaitu sebagai berikut: Percepatan Penyelesaian perkara a. Keadaan Perkara Pada PTA Jayapura Januari s/d Oktober 2012 Sisa perkara tahun 2011 : - Perkara Diterima Januari s/d Oktober 2012 : 13 Perkara Putus : 13 Perkara Sisa per 31 Oktober 2012 : - Perkara atau 100 % b. Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Jayapura Papua Sisa perkara tahun 2011 : 162 Perkara Diterima dari Januari s/d Oktober 2012 : 891 Perkara Dengan perincian sebagai berikut : 1. PA. Jayapura 2. PA. Biak 3. PA. Nabire 4. PA. Wamena 5. PA. Merauke 6. PA. Serui 7. PA. Sentani 8. PA. Paniai 9. PA. Mimika 10. PA. Arso Jumlah
: 259 Perkara : 31 Perkara : 102 Perkara : 20 Perkara : 228 Perkara : 37 Perkara : 55 Perkara : 10 Perkara : 101 Perkara : 48 Perkara : 1.053 Perkara
Perkara putus Januari s/d Oktober 2012 : 874 Perkara Dengan perincian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PA. Jayapura PA. Biak PA. Nabire PA. Wamena PA. Merauke PA. Serui
: 250 Perkara : 31 Perkara : 108 Perkara : 26 Perkara : 212 Perkara : 38 Perkara 20
7. PA. Sentani : 59 Perkara 8. PA. Paniai : 9 Perkara 9. PA. Mimika :100 Perkara 10. PA. Arso : 41 Perkara - Persentase perkara diputus adalah : 83 % Sisa Perkara per 31 Oktober 2012 : 179 Perkara Dengan perincian sebagai berikut : 1. PA Jayapura : 56 Perkara 2. PA. Biak : 6 Perkara 3. PA. Nabire : 19 Perkara 4. PA. Wamena : 1 Perkara 5. PA. Merauke : 53 Perkara 6. PA. Serui : 3 Perkara 7. PA. Sentani : 9 Perkara 8. PA. Paniai : 4 Perkara 9. PA. Mimika :17 Perkara 10. PA. Arso :11 Perkara - Persentase sisa perkara adalah : 16,99 % c. Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Jayapura (Papua Barat) Sisa perkara tahun 2011 : 60 Perkara Diterima dari Januari s/d Oktober 2012 : 467 Perkara Dengan perincian sebagai berikut : 1. PA Sorong 2. PA. Fak Fak 3. PA. Manokwari Jumlah
: 270 Perkara : 60 Perkara : 137 Perkara : 527 Perkara
Perkara putus Januari s/d Oktober 2012 : 464 Perkara Dengan perincian sebagai berikut : 1. PA. Sorong : 256 Perkara 2. PA.Fak Fak : 58 Perkara 3. PA. Manokwari : 150 Perkara - Persentase perkara diputus adalah : 88,04 % Sisa Perkara per 31 Oktober 2012 : 63 Perkara Dengan perincian sebagai berikut : 1. PA. Sorong : 32 Perkara 2. PA. Fakfak : 11 Perkara 3. PA. Manokwari : 20 Perkara Presentase sisa perkara : 11,95 % KEADAAN PERKARA SEWILAYAH HUKUM PTA PAPUA DAN PAPUA BARAT a. Keadaan Perkara Pada PTA Jayapura Januari s/d Oktober 2012 Sisa perkara tahun 2011 : - Perkara Diterima Januari s/d Oktober 2012 : 13 Perkara Putus : 13 Perkara Sisa per 31 Oktober 2012 : - Perkara atau 100 % b. Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Jayapura Papua dan Papua Barat 21
Sisa perkara tahun 2011 : 222 Perkara Diterima dari Januari s/d Oktober 2012 : 1.358 Perkara Dengan perincian sebagai berikut : 1. PA. Jayapura 2. PA. Sorong 3. PA. Biak 4. PA. Fak Fak 5. PA Manokwari 6. PA. Nabire 7. PA. Wamena 8. PA. Merauke 9. PA. Serui 10. PA. Sentani 11. PA. Paniai 12. PA. Mimika 13. PA. Arso Jumlah
: 259 Perkara : 270 Perkara : 31 Perkara : 60 Perkara : 137 Perkara : 102 Perkara : 20 Perkara : 228 Perkara : 37 Perkara : 55 Perkara : 10 Perkara : 101 Perkara : 48 Perkara : 1.580 Perkara
Perkara putus Januari s/d Oktober 2012 Dengan perincian sebagai berikut :
: 1. 338 Perkara
1. PA. Jayapura : 250 Perkara 2. PA. Sorong : 256 Perkara 3. PA. Biak : 31 Perkara 4. PA. Fak Fak : 58 Perkara 5. PA. Manokwari :150 Perkara 6. PA. Nabire :108 Perkara 7. PA. Wamena : 26 Perkara 8. PA. Merauke :212 Perkara 9. PA. Serui : 38 Perkara 10. PA. Sentani : 59 Perkara 11. PA. Paniai : 9 Perkara 12. PA. Mimika : 100 Perkara 13. PA. Arso : 41 Perkara - Persentase perkara diputus adalah : 84,68 % Sisa Perkara per 31 Oktober 2012 Dengan perincian sebagai berikut :
: 242 Perkara
1. PA. Jayapura : 56 Perkara 2. PA. Sorong : 32 Perkara 3. PA. Biak : 6 Perkara 4. PA.Fak Fak : 11 Perkara 5. PA. Manokwari : 20 Perkara 6. PA. Nabire : 19 Perkara 7. PA. Wamena : 1 Perkara 8. PA. Merauke : 53 Perkara 9. PA. Serui : 3 Perkara 10. PA. Sentani : 9 Perkara 11. PA. Paniai : 4 Perkara 12. PA. Mimika : 17 Perkara 13. PA. Arso : 11 Perkara - Persentase sisa perkara adalah : 15,31 % Pengelolaan Website Dari 13 Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sudah mimiliki situs/website, namun updating website belum 100 % aktif. (Terlampir Hasil monitoring/penilaian website Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura) 22
Pelayanan Publik dan Meja Informasi Keterbukaan informasi publik saat ini wajib dipenuhi pada semua badan publik atau lembaga Negara. Bagi Pengadilan Agama, keterbukaan informasi tersebut dibantu dengan Teknologi Informasi (TI) untuk aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Perkara (SIADPA), Desk informasi/Kehumasan, TV Media, dan Website. Terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan KMA Nomor : 144/KMA/VII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, dan KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dari 13 Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada dasarnya sudah mengakses informasi yang dapat dipublikasikan kepada pencari keadilan antara lain publikasi putusan, prosedur berperkara, panggilan ghaib, biaya perkara, jadwal sidang, statistik perkara, transparansi keuangan, profil pengadilan, simpeg, sms gateway, pedoman prilaku hakim (PPH), PNBP, pengaduan (kotak saran, pengaduan melalui e-mail), daftar hadir (manual, finger scan), pengawasan internal, dan pengumuman yang ditempel (prosedur berperkara, biaya perkara dan jadwal sidang) dll. Teknologi Informasi. Pelaksanaan terhadap pelayanan publik dan meja informasi terhadap seluruh Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Jayapura, pada prinsipnya sudah disosialisasikan dan dilaksanakan dengan berpedoman Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama dan surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DJA.1/HK.00/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011. Pengadilan Tinggi Agama Jayapura juga telah melaksanakan penilaian pelayanan publik dan meja informasi terhadap Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada akhir bulan Agustus 2011. Implementasi SIADPTA/SIADPA Plus Secara keseluruhan pelaksanaan SIADPTA/SIADPA Plus di Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2011 pada dasarnya sudah berjalan dari pendaftaran sampai pembuatan putusan, namun belum maksimal. Beberapa Pengadilan Agama terkendala disebabkan faktor jaringan dan Sumber Daya Manusia khususnya Operator Komputer. No 1
Nama Pengadilan PTA Jayapura
2
PA Jayapura
3
PA Sorong
4
PA Biak
5
PA Fakfak
6
PA Manokwari
7
PA Nabire
8
PA Wamena
Pelaksanaan Sudah berjalan belum maksimal
Keterangan namun
Program SIADPA sudah berjalan dan sudah terkoneksi dengan server ke computer lainnya. Dimulai dari penerimaan perkara sampai putusan Sudah berjalan Sudah berjalan namun belum maksimal Sudah terlaksana/diimplementasik an namun belum sempurna Sudah dilaksanakan program SIADPA dimulai dari penerimaan sampai penerbitan akta cerai
Tenaga operator kurang dan SDM kurang memahami tentang pengoperasian SIADPTA Operator SIADPA sudah di angkat menjadi Hakim Pengadilan Agama dan mutasi keluar Papua
SDM yang masih minim khusunya aplikasi SIADPA Keterbatasan sarana dan tenaga yang trampil.
Sudah berjalan Sudah berjalan belum maksimal
namun
Jarinagan SIADPA belum optimal, Hadware dan software yang tidak menunjang 23
9
PA Merauke
10
PA Serui
11
PA Sentani
12
PA Paniai
13
PA Mimika
14
PA Arso
Sudah berjalan dan terkoneksi dengan server ke ruangan lain, dari penerimaan perkara sampai putusan Master SIADPA terinveksi virus, Belum bisa berjalan secara dan jaringan internet yang kurang maksimal baik. Sudah berjalan namun belum maksimal baru dimulai penerimaan perkara, pembuatan BAP dan Putusan IV. Belum terkoneksi dengan Belum terlaksana, pasilitas jaringan program SIADPA belum V. Tidak tersedia SDM yang tersedia menangani program SIADPA SIADPA Plus sudah diterapkan sejak bulan Juli 2011, semua Pegawai dan Hakim sudah bisa menggunakan SIADPA Plus di ruangan masingmasing melalui Jaringan LAN yang terkoneksi ke Komputer Server SIADPA. Sudah berjalan program jaringan belum tersedia, karena SIADPA mulai dari anggaran untuk pengembangan IT pendaftaran sampai ke tahun 2011 belum tersedia. putusan, walaupun belum terkoneksi ke komputer satu ke komputer lainnya, hanya hanya terfokus pada satu sentral server
Justice For All Perkara Prodeo Penerimaan perkara prodeo pada Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berdasarkan data yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran I Sidang Keliling Penyelenggaraan sidang keliling pada Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tahun 2012 dapat dilihat pada lampiran I POSBAKUM Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk tahun 2012, baru Pengadilan Agama Jayapura yang menerima Dana Posbakum untuk digunakan jasa pengacara bagi pihak pencari keadilan yang kurang mampu. Data Posbakum terlampir II Langkah-langkah yang telah diambil dalam mewujudkan peningkatan kualitas berupa pelatihan, bimbingan tekhnis, diklat penjenjangan, eksaminasi perkara, diskusi hukum. 24
Penindakan terhadap pegawai maupun hakim yang terdapat pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yaitu Nihil atau tidak ada penindakan Perkara-perkara yang menonjol selama ini adalah: Perkara yang diterima dan di putus di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura (Papua dan Papua Barat) adalah perkara cerai gugat sebanyak 65% dan cerai talak sebanyak 35%. Dengan belum dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama di Papua Barat sangat berpengaruh terhadap penegakan dan proses Peradilan disebab karena: Akses untuk menuju pengadilan terlalu jauh, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mengusulkan membentukan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat belum ada. ◊ JAWABAN KETUA PENGADILAN MILITER JAYAPURA ► ANGGARAN Program kerja yang menjadi skala prioritas adalah : 1.
Percepatan Penyelesaian Perkara. Penyelesaian perkara dilaksanakan dengan sistim target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dengan sistim prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menonjol seperti penganiayaan, susila yang menyangkut KBT (Keluarga Besar Tentara) dan perkara-perkara yang mendapat perhatian Masyarakat serta perkara yang Terdakwanya berada dalam tahanan.
2.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara. Daerah hukum Pengadilan Milier III-19 Jayapura yang sangat luas meliputi wilayah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. mengingat kondisi geografis wilayah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat sendiri, yang ditinjau dari segi transportasi adalah sangat tidak mendukung, karena transportasi antar Kota Kabupaten, bahkan antar Kecamatan saja harus ditempuh dengan pesawat terbang, kecuali ada beberapa kota yang dapat ditempuh dengan kapal laut, sementara jalan darat terbatas hanya daerah-daerah tertentu yang lokasinya dekat dengan wilayah kota Jayapura.
3.
Upaya yang dilakukan dalam rangka proses percepatan penyelesaian perkara dilaksanakan dengan cara sidang keliling ke daerah-daerah yang lokasinya sangat jauh dari kedudukan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, antara lain: Biak, Sorong, Merauke,Wamena dan Timika.
4.
Keterbatasan anggaran yang ada di Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk biaya sidang keliling belum mencukupi sesuai kebutuhan yang diharapkan dibandingkan dengan luas geografis wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
5.
Upaya yang dilakukan Pengadilan Militer III-19 Jayapura akibat keterbatasan anggaran untuk sidang keliling adalah dengan cara sidang keliling dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. A.
Program kerja yang menjadi skala prioritas pada tahun 2013 adalah :
1.
Peningkatan Pelayanan yang Prima kepada pencari keadilan untuk mendapatkan akses berupa informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi baik kepada Terdakwa, Kesatuan dan Korban. Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sehingga tugas pokok dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
2.
25
I.
Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan (capacity building) di lingkungan pengadilan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang secara optimal, berikut penjelasan tentang berapa jumlah dan komposisi pegawai, berikut jenis jabatan dan kepangkatannya. Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah berupaya melakukan langkah penguatan kelembagaan sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung. Capacity building sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Komposisi Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura adalah sebagai berikut : 1. Kepala Pengadilan Militer dijabat oleh Pamen dengan Pangkat Letkol. 2. Wakil Kepala Pengadilan Militer sampai saat ini belum ada Pejabatnya. 3. Katera dijabat oleh Pama dengan Pangkat Kapten. 4. Kataud dijabat oleh Pama dengan Pangkat Lettu. 5. 6 (enam) orang Kaur. Yang ada hanya 1 (satu) Orang PNS. 6. 10 (sepuluh) orang staf PNS. 7. 3 (tiga) orang staf TNI.
IV. PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA/PAPUA BARAT BESERTA JAJARANNYA, DAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SE-PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejasaan Tinggi Provinsi Papua/Papua Barat beserta seluruh jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri SePapua/Papua Barat dilaksanakan pada hari Selasa, 06 November 2012 Pukul 18.30 – 20.30 WIT. Hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ► LEGISLASI 1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN. Menyoroti tentang Ketentuan Pidana yang diatur dalam BAB III C dari Pasal 37L sampai dengan Pasal 37P, menurut kami tidak tepat, karena ketentuan hukum Pidana Materiil dalam pasal-pasal tersebut diatas telah diatur di dalam Undang-Undang lain yang mengatur Hukum Pidana Materiil, contoh antara lain : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KUHP, sehingga apabila tetap dicantumkan ketentuan Pasal tersebut diatas, akan terjadi tumpang tindih. 2. RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP. Banyaknya Undang-Undang di luar KUHP menjadi tidak efektif, mengurangi kepastian hukum dan membuat tidak jelas bagi pencari keadilan, karena terjadi tumpang tindih antara Induk Hukum Materiil (KUHP) dengan Undang-Undang lain di luar KUHP. Sehingga menurut hemat kami, di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, bisa mencakup seluruh Tindak Pidana di luar KUHP. Contohnya : Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kehutanan, UndangUndang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain, dimasukkan di dalam ketentuan KUHP . 3. RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHAP. 1). Supaya dicantumkan secara tegas tentang Kewenangan Kejaksaan di Bidang Penyidikan. 2). KUHAP harus bisa meng-cover semua Hukum Formil yang ada dalam peraturan perundang-undangan hokum formil, sehingga ada kepastian hukum bagi para pencari keadilan. 26
► ANGGARAN: Realisasi DIPA Triwulan III Tahun Anggaran 2012, yaitu sebagai berikut : NO
SATUAN KERJA
PAGU DIPA ( Rp. )
REALISASI ( Rp.)
PROSENTAS E(%)
SISA DIPA ( Rp. )
1
2
3
4
5
6
1.
Kejaksaan Tinggi Papua
36.427.888.000,-
19.555.421.737,-
53.68
16.871.910.534,-
2.
Wilayah Papua
66.026.624.000,-
36.440.103.483,-
55.19
29.583.692.147,-
3.
Wilayah Papua Barat
12.860.639.000,-
7.277.337.018,-
56.59
5.583.296.755,-
4.
Se- Papua
78.887.263.000,-
43.717.440.501,-
55.41
35.166.988.902,-
Program yang menjadi skala prioritas, rancangan strategis dan perwujudannya, yaitu : melaksanakan penanganan dan penyelesaian perkara Pidana Umum, tindak Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi dengan perwujudannya untuk mendukung terlaksanaanya penanganan perkara secara cepat, tepat dan akuntabel. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya dalam mencapai jalan keluar / solusi pemecahan yang telah dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu : Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai pengelolaan pengadaan barang dan jasa, adapun upaya / solusi pemecahan yaitu dilaksanakannya program pelatihan pengadaan barang dan jasa serta melakukan ujian sertifikasi Perpres No. 54 Tahun 2010. - Pagu definitif yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi Papua untuk Tahun 2013 direncanakan memperoleh pagu sebesar Rp. 36.588.069.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut : NO. URAIAN 1 2 1. BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA)
-
2.
BELANJA MODAL
3.
BELANJA BARANG
10.452.600.000,-
Jumlah
36.588.069.000,-
5.008.904.000,-
.........................................
Satker dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2013 menerima Pagu definitif sebesar Rp.88.181.671.000,- (delapan puluh delapan milyar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). NO
URAIAN
PAGU (Rp.)
1
2
3
1.
BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA)
37.974.786.000,-
2.
BELANJA MODAL
10.086.984.000,-
3.
BELANJA BARANG
40.119.901.000,-
Jumlah -
PAGU (Rp.) 3 21.126.565.000,-
........................................
88.181.671.000,-
Dan, untuk Program serta Upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan Tahun 2013, antara lain sebagai berikut : 27
o Satker wilayah Kejaksaan Tinggi Papua mempunyai Estimasi/Target pendapatan Tahun 2013 sebesar Rp 2.325.365.617,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah). o Upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan Tahun 2013 tersebut yaitu dengan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil sewa gedung dan bangunan dan hasil penanganan perkara : - Tindak Pidana Umum : denda tilang, ongkos perkara, lelang barang rampasan dan denda perkara lainnya. - Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana khusus dan tindak pidana tertentu lainnya : ongkos perkara, uang pengganti, denda, lelang barang rampasan. - Perdata dan Tata Usaha Negara : gugatan uang pengganti. Adapun kebutuhan dukungan Anggaran berupa Belanja Modal yang akan digunakan untuk mendukung upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagai berikut : - Pembangunan/Perluasan/Rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas jabatan; - Pengadaan kendaraan roda - 4. - Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang mendukung pelaksanaan kinerja (laptop, meubelair, genset dan sarana inventaris lainnya). ► PENGAWASAN : o Perkara yang menonjol dalam perkara Tindak Pidana Umum : Pada Wilayah Hukum Kejaksan Tinggi Papua perkara Tindak Pidana Umum yang menonjol atau secara presentase adalah perkara yang menyangkut asusila mulai dari Perkosaan, Perzinahan maupun Perlindungan Anak yang mencapai jumlah 23%, kemudian menempati Rangking ke 2 perkara yang menonjol adalah Tindak Pidana Penganiayaan dengan jumlah 19%, dan urutan berikutnya adalah : Perkara Pencurian, Penipuan, Pelayaran, Kesehatan, dsb. Setelah kami mencermati hasil / fakta dipersidangan maka mayoritas penyebab dari timbulnya perkara Asusila dan Penganiayaan tersebut adalah karena para terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras. Disamping itu, ada perkara yang menarik perhatian, antara lain : 1. Perkara ELVIS TABUNI, SE. Dengan kasus posisi : Bahwa terdakwa ELVIS TABUNI, SE (selaku Calon Bupati Kabupaten Puncak), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Kimak Kampung Kago Distrik Ilaga Kab. Puncak, Ia terdakwa melakukan tindak pidana Penghasutan dengan cara : Pada waktu dan tempat tersebut diatas Ia terdakwa melakukan suatu tindakan mekatakan kepada masa pendukungnya bahwa “Partai Gerindra Itu Kita Yang Punya, Kalau Ada Orang Lain Yang Daftar Kita Serang dan Bunuh dan Kalau Sdr. SIMON ALOM Jual, Saya Beli dan Saya Perang Sampai Dunia Kiamat” sehingga Akibat Hasutan dari terdakwa tersebut maka masa pendukungnya melakukan penyerangan terhadap masa pendukung SIMON ALOM, sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang menjadi korban. Pasal dakwaan yaitu Pasal 160 KUHP. Tahap Penanganan : Tuntutan Pidana oleh Kejaksaan Negeri Nabire selama 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan. Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan bebas. Penuntut Umum menyatakan Kasasi. 2. Perkara SIMON ALOM, S.Sos. Dengan kasus posisi : Bahwa terdakwa SIMON ALOM, S.Sos, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Kimak Kampung Kago Distrik Ilaga Kab. Puncak, Ia terdakwa melakukan tindak pidana Penghasutan dengan cara : 28
Pada waktu dan tempat tersebut diatas Ia terdakwa melakukan suatu tindakan mekatakan kepada masa pendukungnya bahwa “Hari ini masa pendukun ELVIS TABUNI sudah menyerang kita dan sudah 2 orang korban, jadi besok pagi kita harus balas perang dan apabila masa pendukung ELVIS TABUNI menyerang hingga jatuh korban maka kita harus perang besaok pagi. Kalau mereka menyerang dewngan senjata, maka kita balas dengan panah, dia jual kita harus beli, kita sudah korban 2, jangan tinggalkan masalah ini, besok pagi kita harus bunuh dan balas perang” sehingga Akibat Hasutan dari terdakwa tersebut maka masa pendukungnya melakukan penyerangan terhadap masa pendukung ELVIS TABUNI, sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang menjadi korban. Pasal dakwaan yaitu Pasal 160 KUHP. Tahap Penanganan : Tuntutan Pidana oleh Kejaksaan Negeri Nabire selama 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan. Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan bebas. Penuntut Umum menyatakan Kasasi. 3. Perkara FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd, dkk. Dengan kasus posisi : Bahwa terdakwa FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd, dkk pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 WIT di Lapangan Zakeus Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, telah melakukan Perkara tindak pidana makar, yang dilakukan dengan cara : Bahwa Ia terdakwa FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd, dkk mengatakan dan mengangkat dirinya sebagai Presiden Republik Federal Papua Barat yaitu dengan membacakan Deklarasi berdirinya Bangsa Papua Barat dan dihadiri oleh para undangan-undangan perwakilan seluruh Papua yang Pro Kemerdekaan. Pasal dakwaan dan Pasal yang terbukti yaitu Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Tahap Penanganan : Tuntutan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura selama 5 (lima) Tahun dipotong masa tahanan. Bahwa perkara ini diputus Pengadilan Negeri Jayapura selama 3 (tiga) tahun penjara. Putusan banding selama 3 (tiga) tahun. Sampai sekarang tahap menunggu Kasasi dari Mahkamah Agung. 4. Perkara BUCHTAR TABUNI. Dengan kasus posisi : Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekitar pukul 16.30 WIT di Kantor Lapas Klas IIA Jayapura di Abepura, Kota Jayapura telah melakukan perkara Tindak Pidana Pengeroyokan atau Penghancuran atau Perusakan Barang, yang dilakukan dengan cara : Bahwa Ia terdakwa BUCHTAR TABUNI berkumpul di depan Aula Lapas Abepura dengan para Narapidana dan para tahanan sedang membicarakan tentanng penembakan terhadap seorang Narapidana an. MIRON WETIPO, dalam pembicaraan tersebut terdakwa dan terdakwa DOMINGGUS PULALO, SE (yag melarikan diri) menghasut para Narapidana dan para Tahanan untuk melakukan pengrusakan terhadap kantor Lapas Klas IIA Jayapura di Abepura dengan katakata “Lempar-lempar saja” kalau kami tidak ketemu Bapak Kanwil Hukum dan Ham kami akan membuat keributan dan mengeluarkan para Narapidana dan para Tahanan. Pasal dakwaan dan Pasal yang terbukti yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tahap Penanganan : Tuntutan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura selama 1 (satu) Tahun dipotong masa tahanan. Bahwa perkara ini diputus Pengadilan Negeri Jayapura selama 8 (delapan) bulan penjara. o Perkara yang menonjol dalam perkara Tindak Pidana Khusus : 1. Kasus Posisi : Tersangka 44 (empat puluh empat anggota DPRD Prov.Papua Barat) Bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi pada dana pinjaman anggota DPRD Prov. Papua Barat kepada BUMD yaitu PT. Papua Doberai mandiri sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh 29
dua milyar rupiah) yang menetapkan : Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekda Prov. Papua Barat dan 42 (empat puluh dua) orang anggota DPRD Prov. Papua Barat Hambatan : yang menjadi hambatan dalam perkara tersebut adalah tentang permintaan ijin pemeriksaan terhadap 44 (empat puluh empat) anggota DPRD Prov. Papua Barat. Proses penanganan : masih tahap Penyidikan 2. Kasus Posisi
: Terdakwa John Ibo (Ketua DPRD Prov. Papua )
Bahwa pada tahun 2006 melakukan tindak pidana korupsi yaitu terdakwa membuat memo kepada mantan Sekda Prov. Papua An. Andi Basobasaleng yang isinya agar dicairkan dana bantuan sebesar Rp 5.260.000.000,- (lima milyar dua ratus enampuluh juta rupiah), tetapi setelah dicairkan dana tersebut tidak dipakai sesuai peruntukkannya melainkan masuk kerekening terdakwa. Proses penanganan : Menunggu putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Jayapura a. Perbandingan perkara yang masuk dan diselesaikan yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat ? Jawaban : o Perkara yang masuk di Bidang Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh masingmasing Satuan Kerja, sebagai berikut : 1. TINDAK PIDANA OHARDA Pra penuntutan Penuntut No Kejaksaan Uheksi Ket Spdp Berkas Limpah Diputus 1. Kejati Papua 13 12 12 10 2. Kejari Jayapura 92 89 85 82 3. Kejari Biak 48 45 42 38 4. Kejari Manokwari 78 72 62 44 5. Kejari Sorong 85 80 77 73 6. Kejari Fak-Fak 38 33 31 28 7. Kejari Merauke 75 70 67 65 8. Kejari Wamena 32 28 26 24 9. Kejari Nabire 42 38 34 30 10. Kejari Serui 34 30 27 23 11. Kejari Timika 61 57 52 49 2. TINDAK PIDANA KAMNEGTIBUM Pra penuntutan Penuntutan No Kejaksaan Spdp Berkas Limpah Diputus 1. Kejati Papua 10 8 8 7 2. Kejari Jayapura 56 52 47 45 3. Kejari Biak 16 13 11 9 4. Kejari Manokwari 30 27 18 10 5. Kejari Sorong 24 21 19 16 6. Kejari Fak-Fak 14 12 10 9 7. Kejari Merauke 23 20 19 17 8. Kejari Wamena 13 11 10 9 9. Kejari Nabire 17 15 12 10 10. Kejari Serui 10 9 7 7 11. Kejari Timika 18 15 14 13 3. TINDAK PIDANA LAINNYA Pra penuntutan Penuntut No Kejaksaan Spdp Berkas Limpah Diputus 1. Kejati Papua 37 35 33 28 2. Kejari Jayapura 68 62 58 52
Uheksi
Ket
Uheksi
Ket
30
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kejari Biak Kejari Manokwari Kejari Sorong Kejari Fak-Fak Kejari Merauke Kejari Wamena Kejari Nabire Kejari Serui Kejari Timika
14 32 22 12 21 11 15 9 16
12 23 20 10 20 10 13 7 15
10 20 19 10 18 9 12 7 13
9 9 16 9 16 8 10 6 11
o Perkara yang masuk di Bidang Tindak Pidana Khusus : DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PERIODE : JANUARI 2012 s/d OKTOBER 2012
No .
Jmlh. Kegiatan Penyidikan Kejaksaan
1 1.
2 Kejati Papua Kejari 2. Jayapura 3. Kejari Biak Kejari 4. Manokwari 5. Kejari Sorong 6. Kejari Fak-Fak 7. Kejari Merauke Kejari 8. Wamena 9. Kejari Nabire 10. Kejari Serui 11. Kejari Timika
Sisa Thn. Lalu 3 69
Masuk
Penyelesaian
Ditingkatkan Jumlah ke Tut.
Dihentikan
Jmlh. Diselesaikan
Sisa
4 7
5 76
6 19
7 -
8 19
9 57
13
2
15
1
-
1
14
2
3
5
1
-
1
4
7
3
10
-
-
-
10
12 11 5
2 2 1
14 13 6
1 2
-
1 2
13 13 4
1
-
1
1
-
1
-
1 15 6
1 2 -
2 17 6
1 1 -
-
1 1 -
1 16 6
o Perkara yang masuk di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara : Jumlah penanganan perkara Datun Tahun 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus, terdiri dari : - Penegakkan Hukum : - Perkara - Bantuan Hukum : 19 Perkara - Pertimbangan Hukum : 1 Perkara - Pelayanan Hukum : 2 Perkara - Tindakan Hukum Lain : - Perkara. Jumlah keuangan Negara yang diselamatkan : Jumlah
Uang Pengganti Yang diselamatkan Yang dipulihkan ..............
: : : :
Rp. Rp. Rp. Rp.
– – 1.702.121.899,1.702.121.899,-
b. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan ? Jawaban : o Bidang Intelijen : Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Intelijen meliputi kegiatan LID, PAM, GAL, adapun dalam pelaksanaan kegiatan LID/ penyelidikan terdapat 2 (dua) tahapan kegiatan yaitu : 1. Tahap Surat Perintah Tugas (IN.3) 31
Yang merupakan dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang menjadi bagian tugas kegiatan maupun tugas Operasi Intelijen Yustisial. 2. Tahap Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial (IN.1) Yang merupakan dasar untuk melaksanakan 0perasi Intelijen Yustisial. Adapun yang menjadi kedala/hambatan dalam pelaksanaannya adalah kurangnya memadai dukungan anggaran kegiatan, sedangkan angaran tersebut sangatlah penting/mendukung untuk melaksanakan “pemeriksaan ditempat” dalam rangka memperoleh informasi dilapangan. Apalagi wilayah atau geografis Papua dan Papua Barat sangat sulit dan hanya dapat dijangkau dengan transportasi Udara. Kendala lainnya adalah sangat kurangnya personil baik tenaga Jaksa maupun tenaga Tata Usaha. o Bidang Pidana Umum : - Masalah SDM pada Kejaksaan Tinggi Papua hanya ada 3 (tiga) orang Jaksa pada bidang Pidana Umum yang mengakibatkan kurang optimalnya penangan perkara Tindak Pidana Umum dan kurangnya staf Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri se-Papua dan Papua Barat pada umumnya. - Perlu adanya pemekaran Kejaksaan Negeri baru, mengingat banyak satu Kejaksaan Negeri membawahi wilayah yang sangat luas bahkan ada satu Kejaksaan Negeri yang membawahi wilayah 6 s/d 8 Kabupaten. Hal ini berakibat sulitnya pihak Penyidik dan aparat penegak hukum untuk koordinasi dengan Jaksa sehingga banyak perkara-perkara yang tidak sampai ke meja Pengadilan. - Mengingat daerah yang sangat luas dan jarak yang jauh maka agar biaya dalam penanganan perkara jangan disamakan dengan di daerah pulau Jawa dan sekitarnya. - Perkara Tindak Pidana Ringan/Tilang, banyak yang eksekusi/setor uang hasil tilang dilakukan oleh pihak Kepolisian, padahal sesuai ketentuan dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.
-
-
-
-
o Bidang Pidana Khusus : Masalah SDM pada Kejaksaan Tinggi Papua masih sangat kurang tenaga Jaksa untuk menangani tindak pidana korupsi, karena pada bidang Pidsus Kejati Papua saja tenaga jaksa hanya 5 (lima) orang yang mengakibatkan kurang optimalnya penanganan tindak pidana korupsi di Papua dan Papua Barat. Masalah prosedur perijinan dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, anggota legislatif dan tindakan hukum lain yaitu pemeriksaan rekening bank; Lambatnya hasil pemeriksaan Audit Investigasi maupun Audit Kerugian Negara oleh BPKP atau BPK dengan alasan kurangnya tenaga Auditor yang ada di kedua lembaga tersebut pada wilayah hukum Papua. Problematika dalam melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Papua dan Papua Barat adalah dikarekan sarana dan prasarana yang tidak memadai dan dana yang sangat kurang dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua Barat terdapat di Manokwari dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua terdapat di Jayapura yang mengakibatkan para JPU untuk melakukan tahap pelimpahan atau melakukan penuntutan harus memakai sarana pesawat udara, misalnya Kejaksaan Negeri Fak-Fak harus melakukan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari dan Kejaksaan Negeri Serui harus melakukan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.
o Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara : - Belum optimalnya penangan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dikarenakan BUMN/BUMD dan Pemerintah belum memahami tugas dan kewenangan Kejaksaan khususnya Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu : “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. - Bahwa untuk memahami tugas dan kewenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan lebih efektif dan optimal maka diperlukan biaya dalam melaksanakan sosialisasi kepada BUMN/BUMD dan Pemerintah di daerah. 32
Langkah-langkah Kejaksaan Tinggi Papua dalam meningkatkan Mutu, Profesionalisme dan Integritas Moral Para Jaksa adalah : 1. Langkah-langkah Kejaksaan Tinggi Papua dalam meningkatkan Mutu dan Profesionalisme Para Jaksa yaitu bahwa Kejaksaan Tinggi Papua selama Tahun 2012 (sampai dengan Bulan Oktober 2012) telah mengikutsertakan para Jaksa dalam berbagai kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, antara lain sebagai berikut : 1.1.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan pada Sentra Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, yaitu : Peserta Diklat Penanganan -
Tindak Pidana Terorisme ...................................
:
2
orang
:
2
orang
:
2
orang
Peserta Diklat Penangan Tindak Pidana Traficking ................................... Peserta Diklat Penanganan Tindak Pidana Kehutanan ................................. 1.2.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan pada Badan Diklat Kejaksaan R.I di Jakarta, yaitu : Peserta Pelatihan Envisioning -
bagi Pejabat Struktural Eselon II Kejaksaan R.I ... : 1 Peserta Diklat Pim Tk. III .................................. Peserta Diklat Pim Tk. IV ………………............
orang : 1 orang :
2 orang
Peserta Diklat Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan ...........................................
:
dan Pemulihan Aset 1 orang
Peserta Diklat Sandiman Tingkat Dasar ............
:
1 orang
Peserta Diklat Fungsional Sandiman Tingkat Ahli ........................................................
:
1
orang
:
1
orang
:
2
orang
:
1
orang
Peserta Diklat Letigasi (Teknis Lanjutan II) .............................................
Peserta Diklat Auditor Tingkat Dasar dan Audit Investigasi (Auditor) .................................. Peserta Diklat Tindak Pidana – Perikanan Angkatan II ........................................
Peserta Diklat Wild Life Crime ............................ : Peserta Diklat Pendidikan Jaksa (PPPJ) ...........
1 orang
: 18 orang
Peserta Diklat Cyber Crime ................................ :
1 orang
Peserta Diklat Diklat Nonlitigasi / ADR ............... :
1 orang 33
Peserta Diklat Tindak Pidana Pencucian Uang ..................................................
:
1
Peserta Diklat Manajemen Pengawasan ........... Peserta Diklat Tata Kepemerintahan ………......
orang :
1 orang
:
1
orang
:
1
orang
Peserta Diklat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Kegiatan …………....
Peserta Diklat Pengelolaan Kepegawaian …....
:
1 orang
Peserta Diklat Kepengacaraan (Teknis Lanjutan) ................................................
:
1
orang
Peserta Diklat Penanganan Perkara T.P Korupsi dan Money Laundering .......................................
(yang asalnya Korupsi) : 2 orang
Peserta Diklat Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum ………………….…….......
:
1
orang
:
2
orang
:
1
orang
:
1
orang
Peserta Diklat Penanganan Perkara Perdata dan TUN (Teknis Lanjutan) .................. Peserta Diklat Penanganan Perkara Tindak Pidana Perbankan .................................. Peserta Diklat Pengendalian Penanganan Perkara ..........................................
Peserta Diklat Penyusunan Kontrak Drafting ...... :
2 orang
Peserta Diklat Teknis Kepailitan ......................... :
1 orang
Peserta Diklat Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset ...............................................................
:
1
Peserta Diklat Teknis Pengawasan ………….....
orang :
1
orang
Peserta Diklat Trial Advocacy ............................ :
2
orang
Peserta Diklat Penelusuran Aset (Aset Tracing)
....................................................
:
2
orang
:
2
orang
:
1
orang
:
2
orang
Peserta Diklat Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ........ Peserta Diklat Penanganan Trans National Crime (TNC) …………………...... Peserta Diklat Terpadu Jaksa, Hakim, Polisi ………………………………….......
34
Peserta Diklat Penanganan Tindak Pidana Perikanan ............................................................
:
2
orang
Peserta Diklat Komputer Forensik …………...... :
2
orang
Peserta Diklat Aset Recovery dan Extradisi .......
2
orang
:
Peserta Diklat Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ..............................................
:
1
orang
Peserta Diklat Wira Intelijen …………………....
:
2
orang
Peserta Diklat Intelijen Dasar ……………….....
:
2
orang
1.3. Mengikutsertakan Pejabat Eselon II, III dan IV dalam mengikuti Kegiatan Profil Assesment Kompetensi Pejabat Struktural yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung R.I bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership For Justice. 2. Langkah-langkah Kejaksaan Tinggi Papua dalam meningkatkan Integritas Moral Para Jaksa diantaranya Melaksanakan Siraman dan Bimbingan Mental Kerohanian, yaitu : Setiap hari Senin diadakan Ibadah untuk Pegawai Nasrani Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejari Jayapura di Gereja Jubilate Kejati ; Setiap Minggu ke 2 diadakan Pengajian untuk Pegawai Muslim di Masjid Al - Ahkam Kejaksaan Tinggi Papua. Data oknum Jaksa di lingkungan Kejasaan Tinggi Papua, Papua Barat yang melakukan perbuatan melawan hukum maupun tindakan pelanggaran kode etik serta serta tindakan yang telah dilakukan terhadap oknum Jaksa tersebut . DATA OKNUM JAKSA MAUPUN TU PADA KEJATI PAPUA DAN PAPUA BARAT YANG MELANGGAR KODE ETIK Di Kejati Papua dan Papua Barat sampai saat ini belum ada oknum Jaksa maupun Tata Usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun yang melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan adapun tindakan yang dilakukan tehadap oknum Jaksa maupun Tata Usaha pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat dapat di uraikan sebagai berikut : No. 1 2 3
Jenis hukuman Tingkat Ringan Tingkat Sedang Tingkat Berat Jumlah Total
Tata Usaha -
Jaksa 1 1
Jumlah 1 1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan dan berapa kerugian Negara yang dapat dikembalikan. Bidang Tindak Pidana Khusus : Jumlah Jumlah Kerugian negara yang dikembalikan oleh DIK. TUT. Kejati Papua (Rp) No. Kejaksaan Thn. Thn. Th. 2011 Th. 2012 2012 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.
Kejaksaan se Papua dan Papua Barat
165
27
± Rp 35.000.000.000,-
± Rp 2.834.500.000,-
35
Data/index kasus-kasus korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat terlihat dalam table sebagai berikut :
No .
Kejaksaan
1 1.
2 Kejati Papua Kejari 2. Jayapura 3. Kejari Biak Kejari 4. Manokwari 5. Kejari Sorong 6. Kejari Fak-Fak 7. Kejari Merauke Kejari 8. Wamena 9. Kejari Nabire 10. Kejari Serui 11. Kejari Timika
Jmlh. Kegiatan Penyelesaian Penyidikan Sisa Ditingkatkan Thn. Masuk Jumlah Dihentikan ke Tut. Lalu 3 4 5 6 7 69 7 76 19 -
Jmlh. Diselesaikan
Sisa
8 19
9 57
13
2
15
1
-
1
14
2
3
5
1
-
1
4
7
3
10
-
-
-
10
12 11 5
2 2 1
14 13 6
1 2
-
1 2
13 13 4
1
-
1
1
-
1
-
1 15 6
1 2 -
2 17 6
1 1 -
-
1 1 -
1 16 6
Data terkait dengan penanganan korupsi terhadap pelaksanaan proyek baik di Papua maupun di Papua Barat sebagai berikut : No. 1 1.
1
KEJAKSAAN 2 Kejaksaan Tinggi Papua
2
Kasus Posisi 3 1. Terpidana Esben Wakerkwa, Dkk yang diduga menyelewengkan dana hibah Pemda Kab. Lanny Jaya kepada KPU Kab. Lanny Jaya sebesar Rp 11.400.000.000,(sebelas milyar empat ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk dana proyek barang-barang penyelenggaraan pemilu dan perjalanan dinas anggota KPU Kab. Lanny Jaya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Dalam perkara tersebut Kejati Papua menetapkan 11 (sebelas) orang tersangka.
Tahap Penanganan 4 Dalam perkara tersebut terdapat 11 orang tersangka yang prosesnya adalah: 3 orang terpidana sudah inkrah putusannya
3
4
2. Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan alat-alat Penerangan Rumah Tangga Bagi Masyarakat Terpencil pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial SETDA Provinsi Papua Barat
Dalam perkara tersebut terdapat 3 (tiga) orang tersangka dan perkara tersebut masih tahap penyidikan.
1 orang terdakwa masih tahap kasasi 3 orang tersangka dalam proses tahap II 4 orang tersangka masih tahap dik
36
Tahun 2010 sebesar sebesar Rp 917.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta rupiah). Yang dalam pengadaannya sampai tahun 2012 barang pengadaan tersebut baru di berikan. Hambatan yang dialami Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat. - Problematika melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Papua dan Papua Barat adalah dikarekan sarana dan prasarana yang tidak memadai dan dana yang sangat kurang dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua Barat terdapat di Manokwari dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua terdapat di Jayapura yang mengakibatkan para JPU untuk melakukan tahap pelimpahan atau melakukan penuntutan harus menggunakan sarana pesawat, misalnya Kejaksaan Negeri Fak-Fak harus melakukan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari dan Kejaksaan Negeri Serui harus melakukan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura.; - Agenda pembaharan Kejaksaan RI dalam pelaksanaannya oleh Pimpinan Kejaksaan telah dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan, Standar Minimum Profesi Jaksa, Pembinaan Karier, Kode Perilaku Jaksa, dan Pengawasan. Dikeluarkannya Peraturan-Peraturan Jaksa Agung tersebut tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan Profesionalisme, Integritas Moral dan Kualitas Jaksa. Terkait dengan pembaharuan Kejaksaan tersebut saya selaku Kepala Kejaksaan Tnggi Papua/Papua Barat telah dan akan melakukan langkah-langkah antara lain : o Dalam hal peningkatan professionalisme selalu mengikutsertakan para Jaksa dan Pegawai di Jajaran Kejaksaan Tinggi Papua/Papua Barat ikut dalam Penddikan dan Pelatihan baik itu Diklat Teknis maupun Diklat Penjenjang karier, seminar,worskhop diskusi tentang isu yang sedang berkembang di masyarakat. o Dalam hal peningkatan integritas dan moral setiap minggu dilaksanakan siraman Rohani melalui Ibadah. o Dalam hal peningkatan disiplin khususnya di Kejaksaan Tinggi Papua/Papua Barat setiap hari kerja pagi dilaksanakan apel pagi yang diisi dengan arahan petunjuk oleh Penerima Apel secara bergiliran dari Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Asisten dan Kepala Tata Usaha. o Memerintahkan kepada semua Satuan Kerja untuk melaksanakan Pengawasan Melekat kepada masing-masing bawahannya dan juga melakukan Pengawasan Fungsional terhadap para Pegawai yan melakukan planggaran dengan konsisten menerapkan hukuman disiplin sesuai dengan kadar kesalahannya. Kendala-kendala yang dihadapi selama proses penegakkan hukum. o Pengaruhnya adalah prinsip penanganan perkara dengan cepat, sederhana dan biaya murah belum tercapai secara optimal. o Kendalanya adalah sulit dan tingginya biaya transportasi berkaitan dengan faktor geografis. Strategi dan jalan keluar yang ditempuh oleh Kejaksaan Tinggi Papua untuk mengatasi persoalan ini mengingat Provnsi Papua Barat merupakan Provinsi yang rawan konflik sehingga sering terjadi pelanggaran hukum yang harus diselesaikan di muka Pengadilan o Membuat rencana kegiatan lebih awal. o Melakukan koordinasi antara aparat penegak hukum di tingkat provinsi. Faktor-faktor atau kendala yang menyebabkan sampai saat ini belum dibentuk Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua Barat. Belum tersedianya lahan yang bersertifikat. Grand Dasign atau konsep yang dipersiapkan untuk pembentukan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat yang terpisah dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua. 37
Kejaksaan Tinggi Papua belum mempersiapkan Grand Design/Konsep terhadap pembentukan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, karena belum adanya lahan yang bersertifikat. Tanya Jawab Tim Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Tinggi Papua/Papua Barat. Pertanyaan Tim Komisi III DPR RI : Komposisi pegawai kejaksaan terkait dengan keterwakilan putra daerah. Anggaran apa yang dibutuhkan Kejaksaan Tinggi Papua, agar disampaikan untuk diperjuangakan oleh Komisi III. Bagaimana dengan perkara tindak pidana ringan (penilangan) yang diselesaikan di tingkat kepolisian, bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian terkait hal ini. Terkait persoalan tanah, bagaimana koordinasi yang baik dengan pihak pemegang hak ulayat/pemilik tanah. Karena persoalan tanah bisa menimbulkan konlik horisontal Terkait dengan miras, bagaimana untuk mengatasi hal ini. Bagaimana kesulitan atau hambatan dalam penanganan perkara dengan belum dibentuk Kejaksaan Tinggi di Papua Barat. Jawaban Kepala Kejaksaan Tinggi atas Pertanyaan Tim Komisi II DPR RI : Terkait Jaksa Putra daerah, sekitar 10% Jaksa di Papua berasal dari putra daerah. Ada rekomendasi dari gubernur agar diprioritaskan dari putra daerah. Kalau tata usaha, cukup banyak dari putra daerah. Terhadap kasus perkosaan dan persetubuhan terhadapa anak di bawah umur sangat banyak di Papua. Salah satu cara efek jera adalah dengan diberikan hukuman maksimal. Terhadap korupsi, diberikan hukuman maksimal dan mengadakan penyuluhan kepada pimpinan SKPD baik di Kabupaten maupun Provinsi untuk pencegahan. Perlu dilakukan penambahan Jaksa, misalnya seperti di Pidsus hanya ada 5 Jaksa. Terkait Pengadilan Tipikor, belum pantas dialksanakan di Papua, karena lebih banyak biaya penyelesaian perkara dari pada kerugian negara. Telah dilakukan koordinasi dengan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana ringan seperti perkara tilang. Terhadap tanah hak ulayat, menjadi permasalahan serius dan terus diicari jalan keluar untuk menyelesaiakn persoalan ini. Terkait dengan miras, telah dilakukan penangkapan dan penyelesaian, namun sampai sekarang masih terus marak terjadi. Ini yang menjadi persoalan utama di Papua. Terkait kasus DPRD Papua Barat yang terdiri dari 44 tersangka, modusnya adalah mengambil uang dari perusahaan daerah dan dibagi-bagi kepada setiap Anggota DPRD. Masing-masing memperoleh sekitar 500 juta. Pengambilannya berupa pinjaman, namun pengambilannya ini tidak sah karena merupakan perusahaan daerah.
V. PERTEMUAN DENGAN KAPOLDA PAPUA/PAPUA BARAT BESERTA JAJARANNYA, KAPOLRESTA DAN KAPOLRES SE-PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Papua/Papua Barat, Bapak Irjen Pol Drs. Tito Karnavian, MA, beserta jajarannya, Kapolresta, dan Kapolres seProvinsi Papua/Papua Barat dilaksanakan pada Selasa 07 November 2012 Pukul 09.00 – 11.30 WIT bertempat di Aula Kepolisian Daerah Papua. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : ► LEGISLASI 1. Masukan terkait RUU tentang KUHAP & RUU ttg KUHP a) Draft RUU HAP masih kurang akomodir & merespon substansi yg tlh diajukan oleh instansi Polri dlm kaitannya dgn proses penyidikan
38
b) Polri sebagai institusi yg banyak terkait dalam penerapan RUU HAP dalam kapasitasnya sebagai penyidik, masih menemukan beberapa substansi krusial dan kurang aplikatif/sulit diimplementasikan : • Masalah Penyidikan • Masalah Penangkapan • Masalah Hakim Komisaris • Pertimbangan pembentukan Hakim Komisaris • Masalah bolak-balik perkara 2. Masukan terkait Perlu tidaknya Korwas PPNS Fungsi koordinasi PPNS ke Penyidik Polri masih relevan dan perlu dipertahankan dlm RUU HAP, sedangkan untuk fungsi pengawasan PPNS dpt dihilangkan dr substansi RUU HAP krn faktanya Polri kurang maksimal dlm melakukan pengawasan thd PPNS 3. Masukan terkait Perbedaan kewenangan penahanan Tsk tindak pidana korupsi Ketentuan pasal 58 ayat (2) RUU HAP menimbulkan perbedaan dalam mekanisme penahanan thd Tsk tindak pidana korupsi shg scr sistematis dpt meredukasi kewenangan Polri dlm melakukan penyidikan tindak pidana korupsi 4. permintaan paraf atas RUU KUHP tdk ada permasalahan, krn RUU KUHP tsb mrpkn hukum pidana yg bersifat materiil 5. Masukan terkait RUU ttg Kepolisian Sampai saat ini belum ada RUU tentang Kepolisian, sehingga Polda Papua belum memberikan masukan. ► ANGGARAN 1. Realisasi DIPA 2012 s/d Sept NO
PROGRAM PRIORITAS
PAGU
1
DUK JEMEN & PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI
2
KAT POLRI
REALISASI
SISA
%
737.341.179.000
527.730.536.676
209.610.642.324
71,57
SARPRAS
50.627.862.000
26.655.791.553
23.972.070.447
52,65
3
WAS & KAT AKUNTABILITAS APARATUR POLRI
7.342.263.000
5.096.315.284
2.245.947.716
69,41
4
DIKLAT APARATUR POLRI
10.813.152.000
5.436.296.488
5.376.855.512
50,27
5
PEMBERDAYAAN SDM POLRI
17.230.879.000
8.005.621.138
9.225.257.862
46,46
6
BANG KANTIB
10.776.033.000
6.938.872.944
3.837.160.056
64,39
7
KERMA KANTIB
500.000.000
270.000.000
230.000.000
54,00
STRAT
39
8
POTKAM
9.411.711.000
1.256.092.177
2.155.618.823
77,10
9
HARKANTIBMAS
71.148.690.000
47.449.303.556
23.699.386.444
66,69
10
LIDIK SIDIK TP
36.767.715.000
20.088.585.331
16.679.129.669
54.64
11
GUL GUAN KAMDAGRI KADAR TINGGI
116.314.658.000
73.427.338.842
42.887.319.158
63,13
12
BANG POLRI
517.239.000
270.000.000
247.239.000
52,20
1.068.791.381.000
730.319.791.989
338.471.589.011
68,33
HUKUM
JUMLAH
Rancangan strategis Program 1 s/d 12 tsb diatas mrpk program skala prioritas yg saling terkait guna mendukung suksesnya pelaks tugas pokok Polda Papua. KENDALA & HAMBATAN 1) Hukum Positif blm sejalan dgn kearifan Lokal/norma adat 2) Keterbatasan Sumberdaya (SDM, Sarpras dan Anggaran) 3) Gaji dan Tunjangan personil sama dgn Personel di luar Papua 4) Anggaran Lidik Sidik yg tersedia tdk sebanding dgn jumlah Kasus yg ada 5) Ketersediaan anggaran Jaldis tdk sebanding dgn tingkat kesulitan dan letak geografis Solusi yg dilakukan 1) Lakukan optimalisai penggunaan anggaran yg tersedia pada DIPA 2012 2) Untuk TA. 2013 Polda Papua tlh ajukan ke Mabes Polri dlm rangka upaya dapatnya penambahan besaran anggaran 2. ALOKASI PAGU SEMENTARA 2013
NO
PROGIAT PRIORITAS
PAGU +/SEMENTARA 2013
1
DUK JEMEN & PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI
2
KAT POLRI
%
DEFINITIF 2012
783.429.770.000
737.341.179.000
46.088.591.000
6
SARPRAS
52.149.773.000
50.627.862.000
1.521.911.000
3
3
WAS & KAT AKUNTABILITAS APARATUR POLRI
7.557.352.000
7.342.263.000
215.089.000
3
4
DIKLAT APARATUR POLRI
8.827.730.000
10.813.152.000
(1.985.422.000)
- 22
5
PEMBERDAYAAN SDM POLRI
8.438.339.000
17.230.879.000
(8.792.540.000)
-104
6
BANG KANTIB
14.301.043.000
10.776.033.000
3.525.010.000
25
STRAT
40
7
KERMA KANTIB
500.000.000
500.000.000
0
0
8
POTKAM
10.036.393.000
9.411.711.000
624.682.000
6
9
HARKANTIBMAS
79.731.452.000
71.148.690.000
8.582.762.000
11
10
LIDIK SIDIK TP
35.238.337.000
37.092.169.000
(1.853.832.000)
-5
11
GUL GUAN KAMDAGRI KADAR TINGGI
108.360.742.000
116.314.658.000
(7.953.916.000)
-7
12
BANG POLRI
517.239.000
517.239.000
0
0
1.109.088.170.000
1.069.115.835.000
39.972.335.000
68,33
HUKUM
JUMLAH
UPAYA YG DILAK U/ CAPAI TARGET PENERIMAAN TA. 2013 • PAGU Ideal TA 2013 = Rp. 1.327.724.129.529,• PAGU Indikatif TA 2013 = Rp. 1.025.541.216.000,• PAGU Sementara TA 2013 = Rp. 1.109.088.170.000,• PAGU Definitif TA 2013 = Sedang disusun di Jkt,3. Duk gar katkan pelaks tupoksi a. Kebutuhan dukungan anggaran Polda Papua, sdh terjawab pd penjelasan Point diatas. b. Semakin sedikit anggaran yg tersedia, Out came yg dihasilkan tdk maksimal.
“2”
► PENGAWASAN Pemberantasan Tipikor a.
DATA PERKARA TA. 2012
1) Tahap Penyelidikan : • Dit Reskrimsus Polda Papua • Jajaran (10 Polres)
= 13 Kss = 19 Kss
2) Tahap Penyidikan : • Dit Reskrimsus Polda Papua • Jajaran (25 Polres) • Laporan Polisi • Berkas Perkara • Tersangka • SPDP • Tahap I • P.18/P.19 • P.21 • Tahap II • SP.3 • Proses Sidik • Kerugian Negara • Penyelamatan Kerugian Negara
= 22 Berkas = 82 Berkas = 90 Kss = 104 Berkas = 123 Orang = 64 Berkas = = 18 Berkas = 31 Berkas = 31 Berkas = 5 Berkas = 50 Berkas = Rp. 12.456.131.138,07 = Rp. 123.576.430.873,60
41
b.
PERKARA YG DISUPERVISI DAN/ATAU DIAMBIL ALIH OLEH KPK ( Tahun 2011 & 2012) TIDAK ADA
c. KENDALA DAN HAMBATAN PEMBERANTASAN TP KORUPSI 1) SDM a) Kuantitas • • • b)
Kuat Penyidik & Penyidik Pembantu masih sangat terbatas. Subdit III Tipidkor = 21 Personel Polres Jajaran Polda Papua = 87 Personel Polsek Jajajran = NIHIL Kualitas
Terbatas dan minimnya Puan Penyidik & Penyidik Pembantu thd Regulasi dan proses penanganan Tipikor, shg perlu perbaikan proses rekruitment dan peningkatan Puan penyidik. c) Kultur Kejahatan Tipikor sbg kejahatan Extra Ordinary Crime, yg libatkan pemangku kekuasaan strategis (White collar crime), shg perlu ketrampilan khusus dlm proses penanganannya. 2) Anggaran a) Norma Indek Dukgar Tipikor krg memadai b) Dana Lidik/Sidik penanganan Tipikor pd Polres Jajaran pelaksanaannya dalam kendali Kapolres dan cenderung untuk digunakan sbg pembiayaan operasional Polres 3) Letak Geografis a) Sebagian besar Kabupaten/Kota dijangkau dgn tranportasi udara dan Laut shg biaya transportasi membengkak b) Tidak semua Kabupaten/Kota terdapat Institusi Penegak Hukum terutama di daerah pemekaran c) Hanya terdapat 10 Kantor Kejaksaan dan PN (Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, Fak-fak, Merauke, Wamena, Nabire, Serui dan Timika shg menyulitkan koordinasi 4) Auditor Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (BPK-RI dan BPKP) a) Hanya terdapat 2 Kantor BPKP dan BPK-RI (di Jayapura Prop Papua dan Manokwari Prov Papua Barat) shg mempengaruhi koordinasi b) Terbatasnya tenaga Auditor BPKP dan BPK-RI pengaruhi kecepatan dan ketepatan penanganan Tipikor D. POTENSI KERUGIAN NEGARA YG DISELAMATKAN TA 2012 Rp. 123.576.873,60 2. kamtibmas a.
GEJOLAK / KERUSUHAN SOSIAL 1) KEJAHATAN MENONJOL : Separatis/makar, Masalah Pilkada, Perang Suku dan Pemalangan tanah 2) LATAR BELAKANG PENYEBAB : a) SEPARATIS / MAKAR Ingin Pisahkan diri dari NKRI, Kesenjangan Sosial, Tolak Otsus, Pembangunan tdk merata b) MASALAH PILKADA • KPU dan Pemda tdk netral serta kadang dukung calon Incamben &/ salah satu kandidat • Politik yg Tonjolkan kepentingan partai dan menguntungkan kepentingan pihak lain c) PERANG SUKU • Hukum positif tdk berjalan dgn baik dan masy lebih memilih hukum adat • Hukum adat kadang bertentangan dengan hukum positif • Adanya kepentingan dari pihak yg bertikai • Pemda tdk peduli , terkadang ambil kesempatan serta keuntungan dr pertikaian yg ada d) PEMALANGAN TANAH 42
• • •
Adanya pengakuan hak ulayat yg hrs di hormati dlm UU Otsus Papua akibatkan masy adat anggap bhw semua tanah adalah miliknya Tdk menghargai adanya Sertifikat atas tanah Terkadang Modus Pemalangan tanah hanya untuk meminta uang saja
3) UPAYA PENANGANAN • Preemtif => Penyuluhan, Penggalangan kpd Kepala Suku, Toga, Todat, Toda dll • Preventif => Patroli, Razia, Mediasi • Represif => lokalisir Perang Suku agar tdk melebar, amankan Pelaku yg terlibat Perang Suku (terbukti TP, Proses Hukum), Tangkap dan proses tokoh2 Unras Anarkhis b. NO
DATA KEJAHATAN MENONJOL 2012 JENIS KEJAHATAN LAPOR 1. CURAT 630 147 2. CURANMOR 214 10 3. CURAS 196 37 4. ANIRAT 455 261 5. KEBAKARAN 43 12 6. PEMBUNUHAN 46 12 7. PERKOSAAN 49 16 8. KENAKALAN REMAJA 0 0 9. UANG PALSU 3 1 10. NARKOTIKA 11 7 JUMLAH 1.658 503
C.
FAKTOR-FAKTOR UTAMA TERJADINYA KEJAHATAN 1) Ekonomi yang belum merata 2) Pendidikan yang masih rendah 3) Rendahnya pemahaman hukum Positif
SELESAI -/+ -204 -204 -159 -205 -31 -34 -33 0 -2 -4 -1.155
3. Kesenjangan sosial - INVESTASI Wil Prov Papua dan Papua Barat miliki SDA yg melimpah diantaranya sektor pertambangan, energi dan perkebunan shg menarik banyak Investor. Namun keberadaan Investor tsb dirasakan blm dpt mensejahterakan masy Papua khususnya masy Asli Papua shg menimbulkan KESENJANGAN DAN DAMPAK SOSIAL. Beberapa Perusahaan Investor yg berada di Prov Papua serta kesenjangan sosial yg terjadi di sekitar lokasi perusahaan tsb serta dampak keamanannya a. PT Freeport Indonesia Kab. Mimika Kesenjangan sosial yg terjadi 1) Tdk meratanya pembagian dana 1% dari PT. FI thd 7 Suku pemilik Hak Ulayat yg menjadi areal PT. FI khususnya suku yg berdomisili di Gunung (Suku Amugme) dan Suku di Pesisir (Suku Komoro) krn menggap emas yg dihasilkan berasal dr gunung bukan dari Pantai. 2) Tdk tersalurnya dgn baik dana 1 % dari PT. FI kpd masy oleh pengelola (LPMAK) Lembaga Pengembangan Masy Amugme Komoro 3) Daerah sekitar areal pertambangan PT. FI spt Kampung Singa, Banti, Kimbeli ddl masih minim infrastruktur khususnya Listrik/penerangan Dampak keamanan a) Berpotensi aksi perang antar suku b) Maraknya pencurian Pipa2 tambang dan konsentrat Emas dgn cara memotong Pipa c) Pemalangan akses jalan menuju Perusahaan d) Unjuk rasa menuntut kesejahteraan b. LNG BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni Kesenjangan sosial yg terjadi 43
1) Penerimaan karyawan yg gunakan standart internasional shg masy Pemilik Hak Ulayat tdk dpt memenuhi standart krn SDM kurang memadai 2) Pembagian Kompensasi yg tdk merata 3) Kemampuan penduduk lokal dlm mengakses SDA yg ada diwilayahnya cenderung semakin kecil, krn kalah bersaing dgn kehadiran tehnologi & peralatan produksi yg lebih modern 2) Dampak keamanan a) Terjadi penahanan & penjarahan fasilitas Perusahaan b) Penyerangan thd camp2 karyawan c) Aksi Unjuk Rasa tuntut kesejahteraan khususnya kompensasi bagi masy pemilik Hak Ulayat c. PT. Sinar Mas (Kelapa Sawit) Kab. Jayapura Kesenjangan sosial yg terjadi 1) Pembangunan & perbaikan infrastruktur jalan pemerintah tdk dilakukan oleh Perusahaan 2) Penerimaan karyawan umumnya pendatang krn memenuhi persyaratan administrasi, sementara masy lokal tdk dpt berkebun krn lahannya sudah di gunakan oleh perusahaan 2) Dampak keamanan a) Pemalangan jalan menuju perusahaan terutama dilokasi jalan yg rusak akibat sering dilalui kendaraan milik perusahaan b) Aksi Unjuk Rasa tuntut kesejahteraan (diterima menjadi karyawan perusahaan) c) Pencurian thd fasilitas perusahaan spt alat2 berat yg sudah tdk layak pakai (Besi Tua) untuk dijual. 4. POLRI MANDIRI & PROFESIONAL a. LANGKAH2 WUJUDKAN POLRI YG DUNG, YOM & YAN MASY Bidang Manajemen operasional 1) Laks Operasi Mandiri Kewilayahan 2) Laks Kerma Pamtas dan Pulau terluar dgn pihak terkait Bidang sdm a) lakukan terobosan2 berupa tindakan tegas dan nyata (Affimative action) b) Menerapkan diskriminasi positif (Positive Discrimination) Bidang Matlog Bangun Materiil dan Fasilitas dgn manfaatkan sumber anggaran DIPA yg ada Pelaksanaan rbp a) Penegakan disiplin dan Kode Etik scr tegas dan konsisten b) Pelatihan fungsi Tehnis scr berkala c) Was jam kantor thd ketaatan pers dlm bekerja b.
DATA PELANGGARAN ANGT POLRI JAN - OKT 2012
NO
JENIS PELANGGARAN
JML
SELESAI
SISA
KET
1
2
3
4
5
6
1
PENGANIAYAAN
76
63
13
Dlm Proses
2
MABUK
75
65
10
Dlm Proses
3
PEMUKULAN
12
9
3
Dlm Proses
4
ASUSILA
74
50
24
Dlm Proses
5
PENGANCAMAN
2
2
-
Tuntas
44
6
PERZINAHAN
9
3
6
Dlm Proses
7
TELANTARKAN KELUARGA
3
2
1
Dlm Proses
8
DESERSI
62
59
3
Dlm Proses
9
HINDAR TG-JWB DINAS
109
108
1
Dlm Proses
10
LAHGUN SENPI
16
16
-
Tuntas
11
LAHGUN WEWENANG
11
6
5
Dlm Proses
12
MASUKI T4 TERLARANG
1
1
-
Tuntas
1
2
3
4
5
6
13
MILIKI, JUAL, BELI, GADAIKAN, SEWAKAN, PINJAMKAN, ATAU HILANG KAN BRANG MILIK DINAS
7
7
-
Tuntas
14
JADI MAKELAR PERANTARA PERKARA
/
-
-
-
-
15
TDK LAKS TUGAS SEBAIKBAIKNYA DGN PENUH KESADARAN & RASA TG JWB
3
3
-
Tuntas
16
TDK TAATI SEGALA PERUU DAN PERATURAN KEDINASAN YG BERLAKU
3
3
-
Tuntas
17
TDK TAATI PERINTAH KEDINASAN YG SAH DR ATASAN YG BERWENANG
-
-
-
-
18
TDK TAATI JAM KERJA
-
-
-
-
463
397
66
KETENTUAN
JUMLAH
45
c. JUMLAH PERSONEL 1)
Jumlah pers ideal yg dibutuhkan a) Polri 25.839 Pers b) PNS 1.917 Pers c) Jumlah 27.756 Pers Polda Papua RIIL a) Personel Polda Papua yg bertugas di Prov. Papua sebanyak 7.451 Pers (Mapolda, SPN Jayapura, Brimob dan 20 Polres jajaran) b) Jumlah penduduk 2.066.932 dan luas wilayah 317.154 km2 c) Perbandingan jumlah Pers dgn Jumlah Penduduk 1 : 227 (PBB, 1 : 450) d) Perbandingan jumlah Pers dgn Luas wilayah 1 : 43 (PBB, 1 : 12)
Polda Papua Barat RIIL a) Personel Polda Papua yg bertugas di Prov. Papua Barat sebanyak 3.448 Pers (9 Polres jajaran) b) Jumlah penduduk 664.757 dan luas wilayah 124.767 km2 c) Perbandingan jumlah Pers dgn Jumlah Penduduk 1 : 193 (PBB, 1 : 450) d) Perbandingan jumlah Pers dgn Luas wilayah 1 : 36 (PBB, 1 : 12) d. KENDALA YG DIHADAPI Bidang MOP 1) Perangkat komunikasi blm memadai 2) Pergelaran Operasi sering berubah waktunya shg menuntut perubahan pelaksanaan operasi tsb 3) Jadwal pelaksnaan operasi Kendali Pusat dan Operasi Kewilayahan sering tdk sinkron Bidang sdm a) Usulan Typologi Polsek dan Polsubsektor jajaran Polda Papua sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Mabes Polri. • Polsek Urban 13 Polsek • Polsek Rural 57 Polsek • Polsek Pra Rural 106 Polsek • Usulan tambahan Polsek Pra Rural sebanyak 4 Polsek (Polsek KP3 Udara dan KP3 Laut Polres Biak Numfor, Polsek KP3 Laut Res Nabire serta Polsek Uwapa Res Nabire) b)
Implementasi Perkap No 22 dan 23 tahun 2010 masih terkendala kesiapan pers maupun Sarpras pendukung perkantoran shg struktur organisasi blm berjalan scr optimal 3) Bidang Matlog a) Biaya sertifikasi dan pemagaran tanah milik dinas blm didukung anggaran. Biro Rena telah mengajukan Rp. 1.105.046.436,b) Pendataan SABMN blm sesuai yg diharapkan c) Blm terpenuhinya dukungan peralatan operasi sesuai kebutuhan/peruntukannya (Senpi, Helm, dan Body Face/Rompi anti peluru) d) Blm terpenuhinya fasilitas Mako Polres, Polsek dan Pospol (masih gunakan Fasilitas Pemda) ant : • Mako Polres Supiori • 22 Polsek • 6 Pospol Bidang Garku a) Indeks Uang Operasi untuk wilayah pegunungan, pedalaman dan Pesisir ( Res Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Pg Bintang, Pck Jaya, Paniai, Asmat, Boven digoel dan Mappi) jika dikaitkan dgn harga keekonomian setempat masih jauh dari cukup b) Alokasi dukgar Rikkes dalam rangka werving blm disesuaikan dgn jumlah Animo (Masih berdasarkan Kuota) e. KEBUTUHAN SARPRAS 1) Bag Info Sarpras a) Pelaksanaan Rekonsiliasi / pencocokan data semester I dan II ditingkat Satker / kewilayahan maupun Mabes butuhkan alokasi anggaran per tahun Rp. 195.000.000,46
b) Operator SIMAK BMN blm seluruhnya didukung adanya perangkat computer, shg masih perlukan Laptop sbb : • Satker Mapolda = 23 Unit • Satker kewilayahan = 29 Unit c) Operator SIMAK BMN blm dapatkan Honor, shg mempengaruhi kinerjanya 2). Bag bekkum a) Kebutuhan BBM NO
RENBUT
JUMLAH
REALISASI
JUMLAH
1
MT-88
4.367.308 ltr MT-88
906.000 ltr
3.461.308 ltr
2
HSD
3.781.102 ltr HSD
930.000 ltr
2.851.012 ltr
3
ANGGARAN
Rp. 18.880.371.000
Rp. 64.024.121.910
Rp. ANGGARAN 82.904.492.910,- (DIPA 2012)
KEKURANGAN
b) Kebutuhan SPBP (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri) • •
Polda Papua (5 SPBP) => Mapolda Papua, Res Jayapura, Res Merauke, Res Jayawijaya & Res Mimika Polda Papua Barat (4 (SPBP) => Res Manokwari, Res Sorong Kota, Res Sorong & Res Nabire
c) Kebutuhan Aminisi NO JENIS AMUNISI
ADA
BUTUH
KURANG
1
Mouser Cal 7,62 mm (2TJ)
45.000
150.000
105.000
2
Ruger Mini Cal. 5,56 mm (4TJ)
35.000
200.000
165.000
3
V2 Sabhara Cal. 7,62 mm (11TJ)
28.000
150.000
122.000
4
Snefer Cal. 7,62 mm (2TJS)
5.000
30.000
25.000
5
AK.47 Cal 7,62 mm (8TJ)
34.000
200.000
166.000
6
SS1-V5 Cal. 5,56 mm (5TJ)
43.000
200.000
157.000
7
Rev. Cal. 38 Spc
34.000
150.000
116.000
8
Glock Cal 19 x 9 mm (1TJ)
10.000
40.000
30.000
9
Brend Baar Cal. 30 M2
900
20.000
19.100
10
V2 Sabhara Cal. 7,62 mm (11DK)
21.000
50.000
29.000
11
SS1-V5 Cal 5,56 mm (5DK)
16.000
50.000
34.000
12
Rev. Cal 38 Spc (6DK)
17.000
50.000
33.000
13
V2 Sabhara Cal 7,62 mm (11H)
7.000
50.000
43.000
14
SS1-V5 Cal 5,56 mm (5H)
16.000
50.000
34.000
47
Kebutuhan Senpi NO JENIS SENPI 1
Senpi Bahu
2
SMR
3
Genggam
e) Kebutuhan Ranmor NO JENIS RANMOR
ADA
BUTUH
KURANG
2.341
8.550
6.209
113
220
105
3.943
7.900
3.905
ADA
BUTUH
KURANG
1
Ransus
35
43
12
2
Rantis
13
27
14
3
Ranmor R-6
125
191
68
4
Ranmor R-4
404
674
268
5
Ranmor R-2
3.045
3.583
1.538
e) Kebutuhan Peralatan Dalmas NO JENIS PERALATAN 1
Tongkat Lurus
2
Borgol Besi
3
Tameng Fiber
4
ADA
BUTUH
KURANG
735
4.300
3.485
60
1.240
1.180
1.218
4.300
3.132
Pelindung Badan
593
4.300
3.687
5
Pelindung Tangan dan Kaki
946
4.300
3.454
6
Handycamp dan Kamera digital
13
62
51
7
Helm Pelindung Kepala
939
4.300
3.461
8
Tali Dalmas
0
155
155
5. Blm dibentuk Polda Papua Barat a. PENGARUH TERHADAP KONDISI KEAMANAN DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM Pelaks tugas pokok Polri : Harkamtibmas, Gakkum, serta berikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya belum dapat diselenggarakan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian untuk sementara pelaks Tupoksi Kepolisian Daerah di Prov. Papua Barat telah terlayani oleh keberadaan 9 Polres yaitu : Res Sorong Kota, Res Sorong, Res Sorsel, Res Raja Ampat, Res Manokwari, Res Teluk Wondama, Res Teluk Bintuni, Res Fak-fak dan Res Kaimana b.
STRATEGI & JALAN KELUAR/SOLUSI YG DITEMPUH 1) Memberikan bantuan teknis dan personel dalam hal : Deteksi Dini, Kegiatan lidik sidik, Unras, konflik antar warga, Separatis, Bencana (penambahan Kekuatan Dalmas dan Brimob), Rencana pembentukan Sub Den Brimob di Kab. Manokwari, Usulan pembentukan Polsubsektor dan Polsek tipe Pra Rural 2) Melakukan koordinasi dengan : Tokoh-tohoh masyarakat, agama dan adat serta Aparat Pemprov, Pemkab dan aparat TNI 48
c. FAKTOR-FAKTOR / KENDALA YANG MENYEBABKAN SAMPAI SAAT INI BELUM DIBENTUK LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM Belum adanya Keputusan dari Mabes Polri atas usulan Telaahan Staf No. Pol : TS / 831 / IV / 2007 / Rorenbang tgl 30 April 2007 tentang PEMBENTUKAN POLDA PERSIAPAN PAPUA BARAT di Prov. Papua Barat d. TARGET DAN RENCANA KE DEPAN 1) Buat Telaahan Staf dan Study Kelayakan yg sesuai dgn kondisi wilayah dan perkembangan sikon saat ini 2) Usulkan kembali ke Mabes Polri ttg Pembentukan Polda Papua Barat sesuai dgn ketentuan yg berlaku saat ini (Rancangan Perkap tentang Pembentukan dan peningkatan Status Kewilayahan) dan ditargetkan bln Januari 2013 Surat usulan sudah dikirim ke Mabes Polri 3) Lahan sudah tersedia seluas 20 Ha, surat pembebasan lahan dan Sertifikasi kepemilikan tanah masih dlm proses 4) Pemprov. Papaua Barat tlh serahkan kpd pihak Polda Papua bangunan ex. Kantor Bupati Kab. Manokwari untuk digunakan sbg Kantor Polda Papua Barat dgn status pinjam pakai. Penjelasan KAPOLDA terkait dengan Strategi Penanganan Korupsi dan Penegakan Hukum. - Banyak pesoalan di Papua, baik konflik vertikal yaitu gerakan aspirasi kemerdekaan dan konflik horisontal antara masyarakan lokal dan masyarakat pendatang, bahkan antar warga lokal juga kerap terjadi seperti perang suku. Disamping itu juga persoalan Pemilukada yang menjadi perhatian Polda Papua. - Terhadap penanganan kasus perkara korupsi, Polda Papua sangat aktif dalam pemberantasan korupsi di Papua. Oleh karena itu telah dibentuk Tim Khusus Polda untuk menangani perkara korupsi. Berdasarkan hasil evaluasi, pemberantasn korupsi di Papua sulit diberantas oleh KPK dan Kejaksaan karena kedua lembaga ini tidak memilik tenaga penyidik yang cukup dalam penanganan korupsi di Papua. Oleh karena itu Polda Papua dituntut untuk berbuat maksimal dalam pemberantasan korupsi. Untuk jangka pendek, ditargetkan 2 (dua) bulan yaitu bulan November–Desember Polda Papua menargetkan setiap Polres wajib untuk menangani minimal 1 (satu) kasus korupsi, dan Polda menangani minimal 5 (lima) kasus Korupsi. Dan diharapkan dalam dua bulan ini Polda Papua menangani 34 kasus korupsi, dan Januari akan dilakukan evaluasi. Polres yang mampu menangani satu kasus dianggap baik. Dan yang mampu menangani lebih dari satu kasus dianggap prestasi dan akan diberikan reward. Sebaliknya bagi Polres yang tidak menangani sama sekali akan diturunkan tim untuk melakukan pengecekan. Apabila ditemukan adanya masalahnya teknis maka akan diberikan waktu lagi, namun apabila karena ada permainan misalnya ada anggota yang melakukan kompromi maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku. - Program ini telah dilaporkan kepada Kapolri dan Kabareskrim dan mendapat tanggapan yang positif, bahkan Polda Papua telah mengajukan anggaran 1 Milyar lebih kepada Kabaresrkim dan telah mendapatkan anggaran yang lebih sebanyakk 2,7 Milyar untuk mendorong penanganan kasus-kasus korupsi di Papua/Papua Barat. - Pada bulan Januari akan dibentuk tim khusus sebanyak 50 orang di polda, dan akan dibentuk juga di Polres. Polda Papua juga telah melakukan antisipasi terhadap pihak ketiga yang ingin untuk mendompleng kebijakan pembentukan Tim Khusus ini. Oleh karena itu diharapkan dukungan dari Komisi III terhadap pola penanganan korupsi yang dilakukan Polda Papua. - Walaupun demikian, ada hambatan yang dialami oleh Polda Papua yang perlu untuk mendapat dukungan dari Komisi III. Oleh karena itu dibutuhkan anggaran khusus untuk mendukung kebijakan ini dan mengatasi hambatan-hambatan atau persoalan tersebut. Anggaran yang dibutuhkan seperti pelatihan dan sebagainya. - Juga perlu adanya peningkatan anggaran untuk Intelijen, dan Bimas. Karena ini merupakan dua fungsi yang paling utama. Fungsi penegakan hukum hanya sebatas pengimbangan. - Dalam satu tahun ke depan, Polda Papua membutuhkan anggaran kurang lebih 60 Milyar untuk penanganan korupsi, Intelijen, Bimas, penegakan hukum dll. Mohon dukungan dari Komisi III DPR RI.
49
Sesi Tanya Jawab Tim Komisi III DPR RI dengan Kapolda. Pertanyaan Tim Komisi III DPR RI : Persoalan pertama adalah masalah geografis yaitu luas pulau Papua sama dengan 3 kali pulau Jawa. Oleh karena itu perlu dukungan transportasi udara, seperti perlu adanya pengadaan helikopter dan hal ini perlu dianggarakan pada anggaran tahun depan. Terkait dengan gerakan separatis, harus hati-hati dalam menyikapi hal ini karena banyak kepentingan asing disini. Oleh karena itu perlu ditangani secara bijaksana dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Terkait dengan korupsi, ada kecenderungan pemerintah daerah tidak transparan dengan keuangan daerah. Ketika pemerintah daerah ditanya mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah, hal ini dijawab oleh Kepala Daerah bahwa ini merupakan uang daerah jadi tidak perlu ditanyakan. Ini merupakan persoalan yang menjadi catatan bersama. Terkait dengan putra daerah yang direkrut menjadi anggota Polri, agar hal ini menjadi perhatian khusus Kapolda Papua. Agar dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Papua maupun Papua Barat terkait dengan kelompok-kelompok kecil yang sering berbuat ulah ataupun Kepala-kepala Daerah yang cenderung tidak melaksanakan tugas dengan baik. Komisi III DPR RI mendukung rencana anggaran penambahan, mengenai kendaraan personil dsb, dan mendukung upaya pemberansatan korupsi sebagai akar permasalahan tindakan separatisme di Papua melalui tim-tim khusus yang dibentuk baik di tingkat Poda maupun Polres. Diharapkan agar Polda Papua menjadi contoh bagi Polda-Polda lain di Indonesia dalam strategi penanganan dan pemberantasan Korupsi dan penegakan hukum. Diusulkan kepada Kapolda untuk disampaikan kepada kapolri agar penambahan personil polri diprioritaskan putra Papua. Komisi III mendukung sepenuhnya anggaran terhadap program-program yang dilakukan oleh Polda Papua. Jawaban Kapolda atas pertanyaan Tim Komisi III DPR RI sebagai berikut : Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan ideologi separatis maka bisa dilakukan melalui dua hal yaitu kounter ideologi (merubah konsep-konsep ideologi mereka) dan mengembangkan ideologi tandingan seperti Pancasila. Oleh karena itu perlu dikembangkan kembali program Polisi masuk desa. Perlu dilakukan kerjasama dengan Dinas untuk dikembangkan kurikulum wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah di desa-desa. Terkait miras yang merupakan persoalan utama di Papua, bisa diberantas melalui Perda. Terkait dengan mobilitas udara. Polda minta dukungan helikopter dan pesawat discrup yang berada di Mabes Polri diusulkan agar di BKO kan ke Polda Papua, terutama untuk mengantisipasi pemilukada di Papua, mengingat transportasi yang sulit di Papua. Terkait masalah tanah, akan dibantu oleh Wakapolda untuk mengurus sertifikat terhadap tanah-tanah yang sampai saat ini belum disertifikatkan. Agar dilakukan standar yang tidak biasa terhadap perekrutan anggota Polri di Papua sehingga putra daerah bisa diakomodir di kesatuan Polri. Terkait dengan konflik yang terjadi di Freeport, bahwa yang selama ini dilakukan oleh aparat adalah penjagaan dan patroli. Hal ini tentunya tidak cukup, perlu dilakukan upaya pencegahan untuk menghindari adanya kontak senjata. Fungsi intelijen harus diutamakan. Persoalan lain adalah terkait dengan tempat dinggal dan pos-pos penjagaan di Freeport yang sangat memprihatinkan, oleh karena itu melalui Komisi III agar bisa menekan Freeport untuk memperhatikan pos-pos penjagaan dan tempat tinggal aparat yang ditempatkan di Freeport. Dibuat program penanganan konflik, baik di tingkat Polda maupun Polres, sehingga bisa membuat peta terhadap penanganan konflik di Papua. Harapan Polda Papua agar komisi III mendukung anggaran Polda Papua, dan diharapkan Polda Papua sebagai Pilot Project untuk penanganan korupsi (orientasi ke depan), yaitu dengan dibentuk tim khusus untuk pemberantasan korupsi. Oleh karena itu diusulkan agar Mabes Polri menambah tim pemberantasan korupsi yang terdiri dari 70 orang menjadi ratusan orang. 50
VI. Kunjungan Lapangan ♦
C.
Kunjungan ke LAPAS Kelas II B Manokwari. Kunjungan Tim Komisi III DPR RI ke Lapas Kelas II B Manokwari dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 November 2012 dengan alokasi waktu mulai Pukul 17.30 – 19.00 WIT yang diterima secara langsung oleh Kalapas. Lapas Kelas II B Manokwari merupakan Unit Pelaksana Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, dengan kapasitas 84 penghuni, yang saat ini ditempati sebanyak 130 orang, dengan jumlah pegawai 46 orang. Tujuan kunjungan Lapangan ke Lapas Kelas II B Manokwari adalah untuk mendapatkan data lapangan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam pertemuan dengan jajaran penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Papua/Papua Barat, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
PENUTUP
Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua/Papua Barat yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang. Jakarta, 19 November 2012 KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI III /PIMPINAN KOMISI III DPR RI
GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.
51
