DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI JAWA BARAT PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2011 - 2012 A. PENDAHULUAN. I. Dasar Kunjungan Kerja 1. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 2. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia II. Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundangundangan, HAM dan Keamanan. III. Susunan Tim 1. Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T. Ketua Tim / F - PAN 2. Saan Mustofa Anggota Tim/ F – PD 3. H. Daday Hudaya, S.H.,M.H. Anggota Tim/ F – PD 4. Rusminiati , S.H. Anggota Tim/ F – PD 5. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum Anggota Tim/ F – PD 6. DR. H Deding Ishak, S.H.,M.M Anggota Tim/ F – PD 7. Drs. H.M. Ade Surapriatna,S.H.,M.H. Anggota Tim/ F – PG 8. Mahyudin, S.T., M.M Anggota Tim/ F – PG 9. Drs. Bambang Soesatyo, S.E.,M.B.A Anggota Tim/ F – PG 10. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. Anggota Tim/ F – PDIP 11. Drs. Muhammad Nurdin Anggota Tim/ F – PDIP 12. Ichsan Soelistio Anggota Tim/ F – PDIP 13. H.M. Aditya Mufti Arifin Anggota Tim/ F –PPP 14. HA Dimyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si Anggota Tim/ F – PPP 15. Drs. H. Adang Daradjatun Anggota Tim/ F – PKS 16. H. TB Soenmandjaja, S.D Anggota Tim/ F – PKS 17. Taslim, S. Si Anggota Tim/ F – PAN 18. Desmond J. Mahesa Anggota Tim/ F – Gerindra 19. Drs. H. Sarifuddin Sudding, S.H.,M.H. Anggota Tim/ F - Hanura IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari, sejak Hari Selasa, 17 Juli 2012 s.d Hari Jumat, 20 Juli 2012 V. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu:
1. Kunjungan Lapangan Ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Bandung 2. Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat beserta pejabat utama dan kepala Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Kanwil Kemenkumham se-Provinsi Jawa Barat 3. Rapat Kerja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya; dan Kepala Kejaksaan Negeri se- Provinsi Jawa Barat 4. Rapat Kerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat; Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara; dan Kepala Pengadilan Militer Provinsi Jawa Barat. 5. Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat beserta Pejabat Utama dan Kapolres se – Provinsi Jawa Barat B. I.
HASIL KUNJUNGAN KERJA: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat ANGGARAN a. Realisasi DIPA TA 2011 Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2011, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sebesar Rp. 336.817.659.000,dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Pegawai : Rp. 126.403.237.000,b. Belanja Barang : Rp. 119.412.382.000,c. Belanja Modal : Rp. 91.002.040.000,Sampai dengan 31 Desember 2011 anggaran tersebut terserap sebesar Rp.320.529.684.818,- (95,16%) dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Pegawai : Rp. 133.529.684.818,- (105,30%) b. Belanja Barang : Rp. 105.829.220.725,- (88,63%) c. Belanja Modal : Rp. 81.599.831.202,(89,67%) Jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 16.287.974.182,(4,84%). Hal tersebut disebabkan adanya sisa pengadaan Bahan Makanan (BAMA), pengadaan beras untuk Narapidana/Tahanan, dan sisa pengadaan barang dan jasa setelah dilakukan optimalisasi anggaran. b. Pagu Definitif 2012 Pagu definitif yang diterima pada Tahun Anggaran 2012 (RM dan PNBP) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebesar Rp.353.221.309.000,- dengan rincian berikut: a. Belanja Pegawai : Rp. 148.836.784.000,b. Belanja Barang : Rp. 153.105.864.000,c. Belanja Modal : Rp. 51.278.661.000,Sampai dengan 30 Juni 2012 (Semester I Tahun 2012) anggaran dengan dana RM dan PNBP terserap sebesar Rp. 135.409.916.413,-(38,34%)dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Pegawai : Rp. 70.199.957.961,(47,17%) b. Belanja Barang : Rp. 54.020.560.445,(35,28%) c. Belanja Modal : Rp. 11.189.398.007,(21,82%)
2
Program dan upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan tahun 2012 yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum (pendaftaran fidusia, kenotariatan, pewarganegaraan, dan HKI), pelayanan Keimigrasian, dan jasa yang dihasilkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. b. Penertiban Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dijajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat seperti pendataan ulang terhadap aset tanah dan bangunan (gedung kantor dan rumah dinas) termasuk yang dipergunakan oleh pihak ke-3. c. Proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan yang dilaksanakan secara langsung melalui kantor bank persepsi yang berada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sampai dengan 30Juni 2012 (semester I) sebesar Rp. 59.063.023.953,- (90,66% dari estimasi target yang ditetapkan) dimana Penerimaan tersebut sudah melebihi target (estimasi) pendapatan dalam DIPA sebesar Rp. 65.149.258.315,c. Kebutuhan Dukungan Anggaran Kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, sebesar Rp. 326.033.592.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. Unit Pemasyarakatan dengan Kebutuhan Anggaran sebesar Rp. 724. 387. 583. 380,- dengan realisasi hingga 2012 sebesar Rp. 405. 041. 991. 380 b. Unit Keimigrasian dengan Kebutuhan Anggaran Sebesar Rp. 17. 626. 586.000,- dengan realisasi hingga 2012 sebesar Rp. 14. 206. 586. 000,c. Unit Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3. 268. 000. 000,II.
PENGAWASAN a. Peran Kanwil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam memberikan saran dan pendapat hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut: a. Pembentukan Perda di Tingkat Provinsi Berperan aktif dalam penyusunan naskah akademik, penyusunan prolegda, pembahasan dan harmonisasi penyatuan persepsi dalam pembentukan Peraturan Daerah, dan evaluasi Peraturan Daerah. Kerjasama dalam pembentukan Perda dengan Pemda Provinsi berjalan dengan baik. b. Pembentukan Perda di Tingkat Kabupaten/Kota Belum semua kabupaten/kota melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses Pembentukan maupun Harmonisasi Peraturan Daerah. Dari 26 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat baru 5 Kabupaten/Kota yang telah bekerjasama dengan Kanwil.
3
Beberapa daerah kabupaten/kota belum melaksanakan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah disebabkan keterbatasan anggaran,letak geografis yang jauh, dan terbatasnya tenaga fungsional Perancang Perundangundangan, baik di tingkat Kantor Wilayah maupun di Pemerintah Daerah. Adapun upaya yang dilakukan Kanwil Kemenkumham dalam meningkatkan peran dalam pembentukan peraturan di Daerah antara lain: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui: Rencana melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk DIKLAT Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang Undangan (Suncang) sesuai amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk BIMTEK Produk Hukum Daerah. b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyusunan PROLEGDA, Penyusunan RAPERDA, Harmonisasi, dan Pembahasan serta sosialisasi PERDA. b. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Kondisi aktual LAPAS dan RUTAN di Propinsi Jawa Barat seluruhnya mengalami over kapasitas kecuali Lapas Klas I Sukamiskin, dan tidak seimbangnya jumlah petugas dengan jumlah penghuni. Berdasarkan data yang ada pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bulan Juli 2012, over kapasitas LAPAS/RUTAN Wilayah Jawa Barat sebagai berikut:
4
Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut, antara lain: a. Melakukan pemindahan Narapidana antar Lapas/Rutan dan pemindahan narapidana ke luar Jawa Barat. b. Optimalisasi penggunaan LAPAS/ RUTAN baru dan menambah kapasitas hunian pada LAPAS/ Rutan yang ada c. Mendistribusikan petugas keamanan d. Meningkatkan Kemampuan petugas pengamanan e. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dengan pemberian pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) Kebijakan dalam peningkatan keamanan di LAPAS dan Rutan mengacu pada nota kesepahaman anara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Kepolisian RI No. B/ 1487/ VI/ 2006 dan No. E.UM.06/07-104 tentang Pelayanan Tugas Pembinaan dan Operasional Pengamanan LAPAS/ RUTAN. Kesepahaman tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan yang berkaitan dengan: Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan – pelatihan/ Diklat Kesamaptaan, pendidikan Dasar Pemasyarakatan (PDP), Latihan Menembak dan Pengendalian Huru Hara; Bantuan pengamanan dalam bentuk patroli sambang; Bantuan pengawalan untuk keperluan sidang, mutasi, dan berobat ke Rumah Sakit; Bantuan sarana dan prasarana (peminjaman kendaraan, senjata api); Kerjasama penyidikan dan penangkapan WBP yang melakukan tindak pidana; dan terkait dengan Perizinan senjata api. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jabar dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana khususnya penyeludupan dan peredaran narkoba di LAPAS/ RUTAN antara lain: a. Melaksanakan penggeledahan di LAPAS/ RUTAN baik oleh Satgas Kamtib Kanwil maupun UPT bersangkutan secara terpadu dan berkesinambungan. b. LAPAS/ RUTAN melakukan penggeledahan terhadap pengunjung dan petugas yang dilakukan oleh Penjaga Pintu Utama (P2U). c. Melarang penggunaan alat komunikasi dan mengefektifkan penggunaan Wartel Pemasyarakatan. d. Melarang petugas/pegawai/ pengunjung LAPAS/ RUTAN membawa alat komunikasi kecuali Handy Talkie dinas ke dalam blok dengan menyediakan loker bagi petugas dan pengunjung untuk penyimpanan alat komunikasi dan barang lainnya. e. Memberikan pemahaman terhadap petugas dan penghuni tentang dampat negatif dari pemakaian Narkoba. f. Penindakan terhadap petugas dan Narapidana yang terlibat narkoba dengan diserahkan kepada pihak Kepolisian. g. Upaya untuk pemasangat alat penghilang signal telepon. h. Upaya peningkatan kemampuan penjaga pintu utama (P2U) i. Mengoptimalkan kendaraan test narkoba. j. Melaksanakan kerja sama dengan Kepolisian dan BNN dalam melaksanakan test urine, penggeledahan bersama dan sosialisasi tentang narkoba. c. Balai Pemasyarakatan Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terdapat 4 (empat) Balai Pemasyarakatan, yaitu: a. BAPAS Bandung
5
b. BAPAS Cirebon c. BAPAS Bogor d. BAPAS Indramayu Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Tugas Pokok dan Fungsi BAPAS adalah sebagai berikut: a. Tugas Pokok BAPAS: Memberikan pembimbingan baik klien anak maupun dewasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Melaksanakan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien diluar Lembaga Pemasyarakatan. b. Fungsi BAPAS: Melakukan LITMAS untuk bahan peradilan atas dasar permintaan dari LAPAS, RUTAN, BAPAS lain, Kepolisian dan intansi lain yang terkait; Melakukan registrasi klien pemasyarakatan; Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak; Melakukan sidang di Pengadilan Negeri dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di BAPAS, LAPAS, RUTAN; Menyelenggarakan Bimbingan Mental dan Sosial, serta latihan kerja baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan instansi lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungi BAPAS meliputi wilayah sebagai berikut: a. BAPAS Bandung meliputi 10 wilayah Kabupaten/Kota: Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota. Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Sumedang, dan Kab. Purwakarta. b. BAPAS Cirebon meliputi 5 wilayah Kabupaten/Kota: Kab. Kuningan, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, dan Kab. Majalengka. c. BAPAS Bogormeliputi 6 wilayah Kabupaten/Kota: Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kab. Karawang. d. BAPAS Garut meliputi 5 wilayah Kabupaten/Kota: Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kota Banjar. Hambatan-Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS adalah sebagai berikut: a. Sarana dan prasarana yang dimiliki BAPAS sangat minim dibanding dengan volume kerja dan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab BAPAS. b. Jumlah pegawai sebanyak 114 orang tidak sebanding dengan volume pekerjaan yakni: Jumlah klien BAPAS yang dibina sebanyak 5.795 orang Wilayah kerja BAPAS yang sangat luas, meliputi 26 Kab/Kota. c. Kualitas pegawai belum semua memenuhi standar kualifikasi sesuai dengan bidang tugas. d. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terdapat 3 (tiga) RUPBASAN, yaitu: a. RUPBASAN Bandung b. RUPBASAN Cirebon c. RUPBASAN Indramayu
6
Kondisi yang dihadapi ketiga RUPBASAN tersebut pada umumnya dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain: a. Tidak ada ketentuan batas waktu barang yang sudah inkrah sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan BASAN/BARAN di RUPBASAN. b. Penyimpanan dan penempatan BARAN/BASAN belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jenis dan peruntukannya. Kondisi tersebut pada umumnya disebabkan karena keterbatasan gudang. c. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk meneliti, memeriksa, dan menaksir tentang jenis, mutu, macam, dan jumlah BARAN/BASAN yang masuk terutama untuk jenis BARAN dan BASAN tertentu seperti Narkoba, Logam Mulia, Barang Antik, dan BBM, sehingga penelitian terhadap BARAN dan BASAN dilakukan secara sederhana dan manual. d. Terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan seperti senjata api untuk petugas pengamanan, kamera CCTV, alarm, hidran air, dan alat pemadam kebakaran. e. Terbatasnya jumlah personil pengamanan. Sebagai contoh di RUPBASAN Bandung jumlah tenaga pengamanan sebanyak 12 orang yang terbagi kedalam 4 (empat) regu sehingga tiap regu hanya 3 (tiga) orang. f. Minimnya anggaran pemeliharaan BARAN/BASAN dibandingkan dengan jumlah BARAN/BASAN yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan seperti kendaraan bermotor dan barang elektronik dan lain-lain. g. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam menangani penerimaan, pengelolaan, dan pemeliharaan BARAN/BASAN. h. Dari jumlah 26 kab/kota baru 3 (tiga) kabupaten/kota yang memiliki RUPBASAN sehingga data penyimpanan BARAN/BASAN yang dimiliki Divisi Pemasyarakatan tidak akurat/valid. e. Keimigrasian Berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian terdiri dari: a. Sub Sistem Paspor Biometrik b. Sub Sistem Cegah Tangkal c. Sub Sistem Visa dan Izin Tinggal d. Sub Sistem Border Crossing Management (BCM) e. Sub Sistem Penyidikan dan Penindakan. Adapun kendala - kendala yang dihadapi UPT Keimigrasian dalam pelaksanaan keimigrasian adalah sebagai berikut: a. Sub Sistem Paspor Biometrik Kendala yang dihadapi : Peralatan yang ada sering mengalami kendala (rusak atau kurang jumlahnya) dan tergantung pada pasokan alat atau perbaikan teknisi pusat (khususnya yang berkaitan jenis alat yang berspesifikasi tertentu). b. Sub Sistem Cegah Tangkal Kendala yang dihadapi : Belum terkoneksi system jaringan dengan instansi terkait. (Kepolisian RI, KPK, Kejaksaan Agung, dan BNN) c. Sub Sistem Visa dan Izin Tinggal Untuk sub sistem ini tidak mengalami kendala. d. Sub Sistem Border Crossing Management (BCM)
7
Kendala yang dihadapi: Kurangnya personil yang berkualifikasi teknis (pejabat imigrasi) dalam rangka pemeriksaan dokumen keimigrasian/identitas diri. e. Sub Sistem Penyidikan dan Penindakan. Kendala yang dihadapi : Sub Sistem Penyidikan dan Penindakan belum bisa dilaksanakan secara optimal karena aplikasi masih dalam proses penyempurnaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah diupayakan beberapa hal yaitu: a. Memanfaatkan peralatan yang ada secara optimal dengan konsekuensi harus bekerja diluar jam kedinasan (lembur) b. Perlunya kebijakan atau regulasi tentang koneksitas system jaringan cegah tangkal dengan instansi terkait. c. Memanfaatkan pegawai non teknis yang ada dengan supervisi pejabat imigrasi dan mengoptimalkan tenaga teknis yang ada sesuai kebutuhan. d. Pelaksanaan sistem penyidikan dan penindakan yang tidak tercover dalam sistem dilaksanakan secara manual. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat I. Anggaran: a. Realisasi DIPA 2011 Realisasi penggunaan DIPA Tahun Anggaran 2011 di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat dengan PAGU DIPA berjumlah Rp. 163.011.597.000,- dengan realisasi berjumlah Rp. 156. 534. 185. 734,- dimana dalam pemanfaatan anggaran untuk Tahun Anggaran 2011 terdapat kendala yang dihadapi, antara lain: a. Adanya Revisi anggaran yang memerlukan waktu, adapun upaya / solusi pemecahan yaitu melakukan koordinasi lebih intensif baik secara langsung maupun melalui surat. b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai pengelolaan pengadaan barang dan jasa, adapun upaya / solusi pemecahan yaitu dilaksanakannya program pelatihan pengadaan barang dan jasa serta melakukan ujian sertifikasi Perpres No. 54 Tahun 2010.
b. Pagu Definitif 2012 Pagu definitif untuk Tahun Anggaran 2012 yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dimana untuk Kejaksaan TInggi Jawa Barat memperoleh Rp. 74. 544. 222. 000,- yang terdiri atas: Rp. 60. 489. 077. 000,- untuk Belanja Pegawai; Rp. 12. 972. 126. 000,- untuk Belanja Barang; sedangkan Rp. 1. 083. 019. 000,- untuk Belanja Modal. Sedangkan Pagu definitif untuk Satker dalam Wilayah Hukum Kejaksaan se- Jawa Barat untuk tahun 2012 sebesar Rp. 228. 731. 420. 000 dengan perincian sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar Rp. 129. 495. 710. 000,-; Belanja Barang sebesar Rp. 87. 868. 207. 000,-; Belanja Modal sebesar Rp. 11. 367. 503. 000,c. Kebutuhan Dukungan Anggaran Kebutuhan yang memerlukan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :
8
a. Pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas jabatan; b. Pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2; c. Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang mendukung pelaksanaan kinerja (komputer, meubelair, dan sarana inventaris lainnya II. Pengawasan: a. Perkara Menonjol Adapun perkara menonjol yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat antara lain: a. Perkara Tindak Pidana Umum: Perkara Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau pengruksakan terhadap barang berupa bangunan masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 sekira jam 08.00 Wib di Kp. Cisaar RT.01/08 Desa Cipeuyeum Kec. Haurwangi Kab. Cianjur dengan total 14 orang tersangka. Perkara tersebut saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cianjur dengan agenda persidang pembacaan putusan yang akan dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012. Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama atas nama terdakwa HEIDI EUGINIE Als. HADASSAH J. WERNER dimana perkara tersebut dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung dengan pemeriksaan saksi-saksi. b. Perkara Tindak Pidana Khusus: Kasus Korupsi pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Kabupaten Subang atas nama terpidana Drs. EEP HIDAYAT, M.Si Bin P. OEKING ( Mantan Bupati Subang Non Aktip). Adapun Kasus Posisinya yakni Bahwa Drs. EEP HIDAYAT, M.Si Bin P. OEKING telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada dinas Pendapatan Daerah di Pemkab Subang dengan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 14.293.868.583,00 (empat belas milyar duaratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi terhadap terpidana. Perkara Korupsi biaya penunjang operasional DPRD Kota Cirebon dengan terdakwa H. SURYANA (Mantan Wakil Walikota Cirebon) dan H. SUNARYO HW, Sip, MM (Mantan Ketua DPRD Kota Cirebon). Adapun kasus posisinya yakni Bahwa H. SURYANA dan H. SUNARYO HW, Sip, MM. telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Barang dan Jasa (biaya penunjang oprasional DPRD Kota Cirebon yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 4.983.960.000 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga sembilan ratus enam puluh ribu). Perkara tersebut masih menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. Perkara korupsi penyimpangan penyaluran dana Bantuan Sosial APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dengan total 8 (delapan) orang terdakwa. Adapun kasus posisinya antara lain:
9
Bahwa para terdawa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Hibah dan bantuan sosial APBD Kota Bandung TA. 2009 dan 2010 tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar). Sedangkan terkait penanganannya untuk terdakwa ROCHMAN S.Sos., LUTHFAN BARKAH, S.Stp, M.Si., FIRMAN HIMAWAN, UUS RUSLAN dan YANOS SAPTADI sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bandung dengan agenda persidangan pemeriksaan saksi-saksi, sedangkan untuk terdakwa Drs. H. HAVID KURNIAWAN, M.Si. dan Drs. AHMAD MULYANA sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dan sedang menunggu Penetapan Sidang, sedangkan tersangka AYI SUPRIATNA sedang dalam proses pemberkasan. Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan annggaran Sekretariat Daerah Non Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur TA. 2007 – 2010, atas nama tersangka HERI KHARUMAN dan Drs. EDI IRYANA. Adapn kasus posisinya yaitu Bahwa para tersangka telah melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan annggaran Sekretariat Daerah Non Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur TA. 2007 – 2010 tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 5.443.285.577,- (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan saat ini Para tersangka telah dilimpahkan ke tahap Penuntutan dan dalam penyempurnaan dakwaan. Perkara tindak pidana korupsi berupa pemberian gratifikasi oleh seorang kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara atas nama tersangka ANGGRAH SURYO (Kepala KPP Pratama Bogor) dan tersangka ENDANG DYAH LESTARI (Pegawai PT. Gunung Emas Abadi). Dengan kasus posisi bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 bertempat di pelataran parkir Kantor Pegadaian Kota Legenda Cibubur sekira pukul 10.20 WIB, tersangka ANGGRAH SURYO telah menerima sesuatu pemberian berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima dari tersangka ENDANG DYAH LESTARI (Pegawai PT. Gunung Emas Abadi), dimana pemberian uang dari tersangka ENDANG DYAH LESTARI kepada tersangka ANGGRAH SURYO tersebut diduga berhubungan dengan penurunan pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi yang semula berdasarkan hasil pemeriksaan awal ditemukan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 24 milayar, namun atas bantuan dari tersangka ANGGRAH SUROYO pajak kurang bayar PT. Gunung Emas Abadi tersebut diturunkan menjadi 1,2 milyar. Untuk perkara tersebut sedang dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi dan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut. b. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Beberapa hambatan yang dihadapi jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, antara lain: a. Bidang Intelijen
10
Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen terdapat Kegiatan LID, PAM, GAL. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan LID / Penyelidikan terdapat dua tahapan kegiatan, yaitu : Surat Perintah Tugas (IN.3) Yang merupakan dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang menjadi bagian tugas kegiatan maupun Tugas Operasi Intelijen Yustisial Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial (In.1). Yang merupakan dasar untuk melaksanakan Operasi Intelijen Yustisial. Yang menjadi kendala / hambatan dalam pelaksanaan Surat Perintah tersebut di atas, terdapat dalam pelaskanaan Surat Perintah Tugas, karena tidak ada dukungan anggaran kegiatan, sedangkan anggaran tersebut sangatlah mendukung untuk melaksanakan On The Spot guna memperoleh informasi dilapangan dan merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Surat Perintah Tugas b. Bidang Tindak Pidana Umum SPDP yang sudah di serahkan ke JPU namun tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara tahap I, walaupun JPU telah berkoordinasi disertai dengan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17), sehingga perkara tersebut tidak dapat dituntaskan. Perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21) tetapi oleh penyidik tidak diikuti oleh penyerahan berkas perkara tahap II (Barang bukti dan tersangka), walaupun JPU telah berkoordinasi disertai dengan Surat Permintaan Penyerahan Tersangkan dan Barang Bukti (P-21A) Pelaksanaan PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP sampai sekarang belum ada Juklaknya. Bagaimana penerapan PERMA tersebut dalam pengananan perkara tindak pidana umum. Pelaksanaan PERMA Nomor: 02 Tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, belum dapat dilaksanakan mengingat masih dalam rapat Mahkehjapol. Penyelesaian Barang Bukti : o Pengembalian barang bukti atas perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sulit dilaksanakan karena yang berhak/yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaanya dan ketika dipanggil pada alamat kediaman terakhir tidak pernah datang dan tidak ada jawaban. o Penyelesaian barang bukti/barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat segera dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang karena salah satu penyebabnya barang bukti kendaraan yang telah selesai dilelang tidak dapat dikeluarkan surat-surat kendaraan hasil lelang tersebut berupa BPKB dan STNK, sehingga akan mempengaruhi minat peserta lelang. c. Bidang Tindak Pidana Khusus Sehubungan dengan telah dioperasikannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di semua Ibu Kota Propinsi, maka terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Propinsi Jawa Barat
11
disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung namun tidak terdapat kendaraan operasional yang dimiliki oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Barat. Bahwa dalam DIPA tahun 2012 tidak dianggarkan biaya untuk proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara lain biaya transportasi kendaraan tahanan, biaya pengawalan dan pengamanan tahanan dan makan untuk para tahanan. d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Bahwa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi antara lain, masih kurang memahaminya baik BUMN/BUMD, instansi pemerintah daerah/pusat dalam mengoptimalkan peran fungsi dari pemanfaatan Jasa Pengacara Negara sebagimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2) tentang Kejaksaan RI. c. Penindakan terhadap Oknum Jaksa Data oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Jaksa SISTOYO, SH., berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan telah menerima suap dan di hukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, yang sekarang masih dalam proses hukum banding. Sedangkan data oknum Jaksa yang melakukan pelanggaran etik sebanyak 37 orang yang terdiri dari Jaksa 26 orang dan pegawai Kejaksaan 11 orang, dengan perincian hukuman disiplin yang dijatuhkan 5 orang ( 1 Tata Usaha, 4 Jaksa) dijatuhi hukuman ringan, 23 orang ( 4 Tata Usaha. 19 Jaksa) dijatuhi hukuman sedang, dan 9 orang ( 6 Tata Usaha, 3 Jaksa ) dijatuhi hukuman berat. d. Reformasi Birokrasi Agenda Pembaruan Kejaksaan RI dalam pelaksanaannya oleh pimpinan Kejaksaan telah dikeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan, Standar Minimum Profesi Jaksa, Pembinaan Karir, Kode Perilaku Jaksa dan Pengawasan. Dikeluarkannya peraturan-peraturan Jaksa Agung tersebut tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan profesionalitas, integitas, moral, dan kualitas Jaksa. Terkait dengan progran Pembaruan Kejaksaan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah dan akan melakukan langkah-langkah antara lain : a. Dalam hal peningkatan profesionalitas selalu mengikut sertakan para Jaksa dan Pegawai di jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ikut dalam Pendidikan dan Pelatihan baik diklat teknis maupun diklat penjenjangan karier, seminar, workshop, diskusi tentang isue yang sedang berkembang di masyarakat. b. Dalam hal peningkatan integritas dan moral setiap bulan di laksanakan siraman rohani melalui ceramah Agama. c. Dalam hal peningkatan disiplin khususnya di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setiap hari kerja pagi dan sore dilaksanakan apel yang diisi dengan arahan, petunjuk oleh penerima apel secara bergiliran dari Kajati, Wakajati, para Asisten, KTU, dan Koordinator. d. Memerintahkan kepada semua Kepala Satuan Kerja untuk melaksanakan Pengawasan Melekat kepada masing-masing bawahannya, dan juga melakukan Pengawasan Fungsional terhadap
12
para Pegawai yang melakukan pelaggaran dengan konsisten menerapkan hukuman displin sesuai dengan kadar kesalahannya. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat I. Anggaran: a. Realisasi DIPA 2011 Pada Tahun Anggaran 2011, Kepolisian Daerah Jawa Barat memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.860.178.592.000,- dengan realisasi DIPA Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.930.423.411.051,- dengan Program yang menjadi Prioritas antara lain: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri; Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri; Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepolisian; Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban; dan Program Pengembangan Bantuan Hukum. b. Pagu Definitif 2012 Pagu definitif Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.095.312.193.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Pegawai sebesar : Rp. 1.787.589.371.000,b. Belanja Barang sebasar : Rp. 291.694.181.000,c. Belanja Modal sebesar : Rp. 16.028.641.000,Sedangkan upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai penerimaan tahun 2012 adalah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dilingkungan Polri, meliputi penerimaan dari : Penerbitan Surat Izin mengemudi; Pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator; Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan; Penerbitan Surat Tanda Coba kendaraan; Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan ke luar Daerah; Penerbitan Surat Izin Senjata Api; Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri; dan Denda pelanggaran lalu lintas. d. Kebutuhan Dukungan Anggaran Berkaitan dengan dukungan anggaran yang dibutuhkan Kepolisian Daerah Jawa Barat disamping telah diajukan penganggaran ke Mabes Polri sesuai dengan kebutuhan ideal. Kepolisian Daerah Jawa Barat juga mengajukan beberapa usulan yaitu: Kebutuhan anggaran TA. 2013 dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Jajaran sebesar Rp. 3.106.971.330.000,- yang diajukan, namun yang dipenuhi sebesar Rp 2.1 Triliyun (Rp. 2.124.544.000,-) dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja pegawai sebesar : Rp. 1.800.000.000.000,b. Belanja barang sebesar : Rp. 305.600.000.000,c. Belanja modal sebesar : Rp. 18.944.000.000,Rincian per sumber anggaran : a. Rupiah murni : Rp 2.020.000.000.000,b. PNBP : Rp 92.816.000.000,c. BLU` : Rp 14.221.000.000,-
13
Khusus untuk belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas yang kondisinya sudah tidak layak pakai/huni antara lain: a. Pagar SPN Cisarua Polda Jabar, b. Kantor Den C Brimob Cipanas, c. Mako Polsek 10 Unit, d. Sat Pol Air Cipatujah 1 unit, e. Mako Polres Sumedang tahap pertama, serta f. Sertifikasi beberapa tanah Jajaran Polda Jabar. II.
Pengawasan: a. Data Perkara Sengketa Pertanahan Potensi Konflik Horizontal: Data kasus pertanahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat yang ditangani Dit Reskrim Umum Polda Jabar, adalah sebagai berikut: No. Laporan Polisi Objek Perkara Potensi Konflik 1.
LPB/531/VIII/20 11/ JABAR tanggal 19 Agustus 2011 tentang dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan menggunakanny a untuk salah satu bukti gugatan di PTUN Bandung a.n. pelapor SOEKANDRA MULYADI
Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 di Notaris RESNIZAR ANASRUL, SH, MH yang diduga isinya tidak benar/palsu selanjutnya akta tersebut dijadikan salah satu bukti gugatan di PTUN Bandung tentang penerbitan SHGB No. 30/Lebak Siliwangi tanggal 3 September 2010 a.n. Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMKJB)– (SMAK DAGO)
Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2011 pukul 16.00 Wib di Lokasi Jl. Ir. Juanda No. 93 Kota Bandung telah terjadi pengerahan masa baik dari pihak Yayasan BPSMKJB (SMAK DAGO) dan dari Perkumpulan Lycium Kristen (PLK) untuk memperebutkan obyek tanah sehingga terjadi pengrusakan dan penganiayaan dari kedua belah pihak
lokasi : Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Kota Bandung (SMAK DAGO) 2.
LPB/118/II/2012 /JABAR tanggal 11 Februari 2012, tentang tindak pidana penyerobotan tanah a.n pelapor SARI NURTALIM, sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHPidana
Tanah ber-SHM Masyarakat yang disewakan oleh Bupati menyewa tanah dengan dengan surat ijin pemilik SHM menggarap Lokasi: Ds. Soge Kec. Kandang Haur Kab. Indramayu
14
3.
4.
5.
LPB/392/V/201 2/Jabartanggal 15 Mei 2012, atas nama pelapor DEDI ASMARAHADI, dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHPidana
Tanah yang terletak di Jl. AncolTimur I dan IX dihuni oleh masyarakat setempat lebih dari 10 KK
LPB/754/XI/201 1/Jabar tanggal 7 November 2011 atas nama pelapor SOLIKHAN, dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHPidana
Tanah sawah seluas 5 hektar dan sedang digarap oleh masyarakat dengan dasar menyewa kepada Sdr. ATO TENGES
Bisa terjadi konflik dan melibatkan massa penghuni tanah dengan pemilik tanah
Lokasi: Jl. Ancol Timur Kel. Ancol Kec. Regol Kota Bandung
Dapat terjadi konflik antara masyarakat penggarap dengan massa pemilik sawah
Lokasi: Ds. Majakerta Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu
LP/125/III/2010 Sekitar tanggal 13 Konflik antara terlapor /Biro Ops tanggal Januari 2009 terjadi dengan Pemprov Jabar 4 Maret 2012 tindak pidana pemalsuan menggunakan akta autentik yang dilakukan oleh Hj. Dra. RIDHA FARIDA RUKMIATI SITI JUBAIDAH (Terlapor) di PTUN Bandung, terlapor telah memberikan keterangan palsu dengan mengatakan bahwa terlapor telah menemukan alat bukti, kemudian kuasa hukum terlapor mengajukan PK ke MA dengan melampirkan tiga novum, ternyata berdasarkan
15
keterangan Ketua PN Bandung dan keterangan saksi Prof. Dr. RM SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH, novum tersebut tidak pernah ditanda tangani dan tidak ada arsip di PN Bandung Lokasi: Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jl. Dipenogoro No. 34 Bandung b. Kesiapan Pengamanan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 Kesiapan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada Operasi Praja Lodaya 2013 sebgai berikut: Dalam rangka persiapan, Polda Jabar yang memiliki 30.927 orang personil yang terbagi dalam 44 Satuan kerja membagi proses pengamanan pemilihan dalam beberaa tahapan yang terdiri atas: a. Tahapan Awal Kegiatan yakni tahapan pembentukan dan pengangkatan PPK dan PPS; Pemutakhiran Data Daftar Pemilih; dan Masa Pencalonan akan mempersiapkan 750 orang personil b. Pengamanan Tahap awal yakni pada awal tahun 2013 hingga 06 febuari 2013. Polda Jabar akan mempersiapkan 750 orang personil c. Tahap Inti yakni pada masa kampanye; pemungutan suara dan penghitungan suara. Polda Jabar akan mempersiapkan sejumlah 20.618 orang personil d. Sedangkan untuk diluar tahap inti, yakni pada tahap masa tenang; penetapan pasangan calon terpilih; dan Pelantikan Gubernur terpilih. Polda Jabar mempersiapkan 10.309 orang personil e. Pengamanan pengadaan dan distribusi logistik pemilu akan ditempatkan 15 orang personil dari 22 polres yang ada sehingga berjumlah 330 orang personil. c. Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Polda Jawa Barat beserta polres jajarannya selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 143 kasus yang terdiri atas 40 berkas perkara telah P.21; 8 Kasus di SP3; 1 kasus di limpahkan ke Jaksa Pengacara Negara; dan 94 Kasus masih dalam proses penyidikan. Beberapa kasus yang menonjol yang ditangani adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan DPRD Cirebon (diantaranya Wakil Walikota Cirebon) dengan kerugian negara sebesar Rp. 1.496.435.000,- dan vonis hukuman selama 1 tahun 6 bulan, BRI Ujung Berung dengan kerugian negara sebesar Rp. 1.689.763.900,-, PT. Kereta Api Indonesia dengan kerugian negara sebesar Rp 100.000.000.000,- dan Dinas Perpajakan daerah Cianjur dengan kerugian negara sebesar Rp. 614.000.000,-. Sedangkan beberapa hambatan yang dialami dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi antara lain:
16
a. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Polri masih bergantung pada instansi lain. Misalnya BPKP dalam hal penghitungan kerugian negara dan ahli (dalam hal menghitung kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi) b. Dalam Pemeriksaan terhadap pejabat negara yang perlu mendapatkan ijin dari Presiden, Menteri Dalam Negeri atau kepala daerah dimana dalam proses pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup lama. d. Pencegahan dan Penindakan Peredaran serta Penyalahgunaan Narkotika dan Minuman Keras Dalam rangka melakukan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Minuman Keras, Polda Jawa Barat telah melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dengan sasaran anak sekolah, mahasiswa, karyawan baik di lingkungan masyarakat, tempat hiburan, dan terhadap ormas dan aparat; kerjasama dengan BNP Jabar, BNNP Jabar, Pemerintah se Provinsi Jabar, Dinas Penididikan/ Sekolah dan Perguruan tinggi; Pembukaan website, pemasangan spanduk himbauan dan pemasangan stiker; namun upaya pencegahan tersebut terkendala dengan tidak adanya dukungan anggaran DIPA untuk kegiatan Pembinaan dan penyuluhan pada satuan kerja tingkat Polres/Tabes dimana dukungan anggaraan hanya untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba. Sedangkan upaya penindakan dilakukan dengan kegiatan razia baik di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Tempat Hiburan; dan penyelidikan serta penyidikan kasus narkoba dimana untuk tahun 2012 telah dilakukan sidik dan lidik terhadap 691 kasus dengan 779 orang tersangka; melakukan kerjasama dengan BNNP dan Bea Cukai dalam pengawasan masuknya narkoba dikawasan pabean; e. Peran Polda Mengatasi Aksi Kekerasan Genk Motor Sejak 31 Desember 2010 telah dilaksanakan pembubaran Genk motor dan penolakan terhadap berandalan motor bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang bertempat di Lapangan Mapolda Jabar yang telah berdampak kecenderungan penurunan jumlah kasus yang melibatkan Berandalan bermotor dengan melakukan penindakan terhadap aksi kekerasan terhadap setiap aksi kekerasan yang terjadi. Disamping itu, Polda Jabar melakukan pendataan terhadap anggota kelompok Sepeda Motor; mengundang para pimpinan/ pengurus club motor untuk sosialisasi tentang tindakan anarkhis yang dapat meresahkan masyarakat; melakukan penyuluhan dan pembinaan; melakukan monitoring terhadap kelompok sepeda motor; serta melakukan razia secara berkala. f. Gejolak Sosial yang menonjol Beberapa kejadian berkaitan dengan gejolak sosial dimasyarakat yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat antara lain: a. Penolakan terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia Telah terjadi 4 kejadian berkaitan dengan penolakan terhadap JAI antara lain: Pengerusakan Masjid Ar Rahim di Kampung Cisaar, Desa Cipeuyeum, Kec Haurwangi, Kabupaten Cianjur pada 17 Febuari 2012 Pengerusakan Masjid Baitur Rohim di Desa Cipakat, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya pada 20 April 2012
17
Pengerusakan Masjid Al Mujahidin di Kampung Babakan Sari, Desa Kutawaringin. Kab. Tasikmalaya pada 02 Mei 2012 Pelemparan Rumah Milik JAI di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik Kab. Bogor pdaa 13 Juli 2012 Adapun yang menjadi latar belakang penolakan ini dikarenakan dipandang bahwa JAI masih melakukan aktifitasnya dan tidak mematuhi SKB 3 Menteri serta Peraturan Gubernur Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang Larangan bagi ajaran JAI di Jawa Barat sehingga memancing reaksi dari kelompok islam yang kontra terhadap JAI untuk melakukan penekanan maupun aksi anaris terhadap fasilitaas maupun pengikut JAI. b. Penolakan pendirian tempat ibadah Beberapa kejadian yang berkaitan dengan penolakan warga terhadap pendirian tempat ibadah antara lain: Penolakan pembangunan GKI Yasmin di Perum Taman Yasmin. Kel. Curug Mekar, Kec. Bogor Barat Kab. Bogor. Penolakan Pembangunan Gereja Katholik di Kampung Rancameong Kota Bandung Penolakan relokasi Gereja GKI Kuningan di lingkungan kliwon kelurahan Purwawinangun Kabupaten Kuningan Penolakan alih fungsi Gedung Gratia menjadi Gereja Bethel Indonesai di Kota Cirebon Penolakan Alih fungsi rumah tinggal menjadi Gereja Panthekosta di Indonesia (GPDI) di Jln Raya Narogong Km 15 Kp. Babakan Rt. 01/04 Kec. Cileungsi Kab. Bogor. Penolakan Alih fungsi Rumah Tinggal menjadi Gereja Katholik Paroki Santa Johanes Baptista di Kampung Tulang Kuning Desa Asem. Kec. Parung Kab. Bogor Penolakan Alih Fungsi Rumah menjadi Gereja Panthekosta di Indonesia di Jatinangor Sumedang. Adapun latar belakang penolakan terhadap pembangunan gereja tersebut antara lain dikarenakan belum ada ijin/ rekomendasi dari warga setempat; bangunan beradaa di tengah masyarakat muslim sehingga timbul kecurigaan adanya upaya kristenisasi; Proses perijinan yang tidak transparan sehingga warga merasa dibohongi; dan sosialisasi oleh panitia pembangunan Gereja yang tidak maksimal.; Penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB; Jemaat berasal dari luar wilayah tersebut; Pengurus Gereja tidak mentaati teguran dari pihak yang berwenang. c. Sweeping disertai aksi anarkis oleh Ormas Beberapa sweeping yang dilakukan oleh ormas antara lain: Aksi sweeping/razia tempat penjualan minuman keras yang dilakukan oleh Ormas Islam Front Pembela Islam (FPI) Kab. Garut pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 pukul 16.00 Wib Aksi sweeping/razia yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan LPI Kab. Garut terhadap warung penjual minuman keras di wilayah Kab. Garut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 pukul 16.00 s/d 17.30 Wib. Aksi sweeping/razia yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan LPI Kab. Garut terhadap warung penjual Minuman Keras yang ada di Kec. Garut Kota Kab. Garut pada hari Jumat tanggal 23 Maret
18
2012 pukul 17.00 s/d 19.00 untuk menyerahkan barang bukti tersebut. Aksi sweeping/razia yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) Kab. Garut terhadap warung penjual Minuman Keras yang ada di Kab. Garut pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 pukul 18.30 s/d 22.15 Wib Aksi sweeping/razia yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) Kab. Garut terhadap warung penjual Minuman Keras di wilayah Kab. Garut pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 pukul 18.30 Wib s/d 22.15 Wib, titik kumpul di Sekretariat DPC FPI Kab. Garut, telah dilaksanakan Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan tersebut antara lain karena disamping adanya perintah langsung dari Pimpinan Pusat Ormas Tersebut dalam rangka memberantas maksiat juga karena adanya anggapan tempat hiburan menyalahi peruntukannya, dipandang sebagai tempat maksiat dan sebagai penentangan terhadap masih beredarnya minuman keras di Masyarakat. d. Demo Buruh Aksi kaum buruh yang cenderung anarkis yang terjadi hingga juli 2012 bahwa telah terjadi aksi unjuk rasa dan mogok kerja burut SBI-KASBI PT. Pertamina Indramayu sebanyak 10 Kali yang menuntut agar pihak PTPertamina Indramayu menghapus sistem kerja kontrak/ outsourching dan mengangkat menjadi karyawan tetap PT Pertamina serta menuntut upah yang layak tanpa ada diskriminasi diantara buruh. dan unjuk rasa buruh dari FSPMI, FSPSI, FSBK, PPMI Karawang sehubungan dengan adanya pengaduan dari The Jakarta Japan Club terkait Perda Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap diskriminatif terhadap calon pekerja dan ramah investasi agar dilakukan revisi karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. g. Faktor Utama Penyebab Kejahatan di Jawa Barat Berdasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa kejahatan yang terjadi di Jawa Barat, maka faktor utama penyebab terjadinya kejahatan antara lain: a. Pengangguran b. Kemiskinan c. Penegakan hukum yang dirasakan kurang d. Perkembangan ilmu dan teknologi yang berdampak terhadap inovasi baru dalam modus operandi tindak kejahatan Upaya yang dilakukan polda jawa barat dalam menekan jumlah kejahatan yang terjadi antara lain dengan mengedepankan aspek preemtif dengan mengedepankan fungsi intelkam dan binmas; Preventif dengan mengoptimalkan keberadaan anggota berseragam ditempat rawan gangguan; Represif dengan menegakan fungsi reserse dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas aparat. h. Perkembangan Penyelidikan dan Penyidikan terkait Pembangunan Pertokoan Gelanggang Cirangjang Kronologis Kasus CV. Buana Lestari terkait Pembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang antara lain:
19
a. Pada tanggal 03 April 1985 Kepala Desa Ciranjang waktu M. DJEDJE menyewakan tanah Gelanggang Ciranjang kepada DEWI (pedagang), dengan jangka waktu lima tahun dan berakhir tanggal 31 Januari 1991 sesuai dengan Surat Desa Ciranjang Nomor : 02 / LMD / IV / 1985 tanggal 03 April 1985. b. Pada tanggal 09 Oktober 2007 CV. BUANA LESTARI mengirim proposal pembangunan Pasar Gelanggang Ciranjang kepada Kepala Desa Ciranjang dan Camat Kecamatan Ciranjang, pihak Desa Ciranjang dan Kecamatan Ciranjang pada intinya sangat mendukung rencana Pembangunan Pasar Ciranjang tersebut. c. Pada tanggal 28 Oktober 2007 pemerintahan Desa Ciranjang dan CV. BUANA LESTARI membuat perjanjian kerjasama yang disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diketahui oleh Camat Ciranjang. d. Pada tanggal 15 Nopember 2007 CV BUANA LESTARI mendapat surat keputusan Nomor : 660.01/172/Amdal/2007 dari Kepala Kantor Analisis Dampak Lingkungan Kab. Cianjur. e. Pada tanggal 16 Nopember 2007 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Cianjur (BAPPEDA) mengeluarkan ijin pembangunan dan perluasan Pasar Gelanggang Ciranjang kepada CV. BUANA LESTARI seluas 3.600 M2, masa berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang. f. Pada tanggal 07 April 2008 Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata melalui surat Nomor : 051.11/261/Dishubpar, memberikan rekomendasi analisa dampak lalu lintas Pasar Gelanggang Ciranjang dan memberikan ijin kepada CV. BUANA LESTARI untuk pembangunan pasar Gelanggang Ciranjang. g. Pada tanggal 18 April 2008 Bupati Cianjur dengan surat Nomor : 648/778/Bappeda menyetujui SITE PLAN Pasar Gelanggang Ciranjang atas nama CV. BUANA LESTARI dengan luas 3.600 m2. h. Pada tanggal 17 Juni 2008 CV. BUANA LESTARI an. SYARIFUDIN membuat surat Nomor : 013/SPB/BL/VI/2008 tentang keputusan harga kios : Penghuni lama Rp. 7.000.000,- untuk lokasi kios biasa bukan Huk. Rp. 8.000.000,- kios Huk (Pojok). i. Pada tanggal 18 Juni 2008 Sekda Cianjur dengan Nomor Surat : 503/169-Pe/Situ/VI/2008 memberikan ijin tempat usaha kantor pemasaran ke CV. BUANA LESTARI di Pasar Gelanggang Ciranjang. j. Pada tanggal 21 Juli 2008 CV. BUANA LESTARI mengirim surat kepada Pemkab Cianjur untuk membangun kios darurat/kios sementara dan disetujui Pemda. k. Pada tanggal 02 Desember 2008 kepada Kades Ciranjang a.n. DUMYATI memutuskan/menghentikan sewa tanah pasar gelanggang Ciranjang yang disewa pedagang terhitung 01 Januari 2009 dengan alasan pasar tersebut mau dibangun. l. Pada tanggal 14 April 2008 Kades Ciranjang dan CV. BUANA LESTARI melakukan perubahan kedua tahap surat perjanjian. m. Pada tanggal 01 Oktober 2009 pemerintahan Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mengadakan musyawarah tentang pembangunan pertokoan Pasar Gelanggang Ciranjang memutuskan hubungan dengan CV.. BUANA LESTARI akibat kelalaian/keterlambatan
20
n.
o.
p.
q.
r.
s. t.
u.
v.
pembangunan pertokoan Pasar Gelanggang Ciranjang dan Desa membuat surat Nomor : 664.1/PPM/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang pemutusan kerjasama pembangunan pasar Gelanggang Ciranjang antara Kepala Desa Ciranjang dan CV. BUANA LESTARI. CV. BUANA LESTARI mengulur-ulur pembangunan Pasar Gelanggang Ciranjang dari tahuan 1985, kemudian Desa Ciranjang membuat surat kepada CV. BUANA LESTARI sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada Tanggal 19 Oktober 2009; Tanggal 26 Oktober 2009; dan Tanggal 03 Nopember 2009. Yang isinya mendesak CV. BUANA LESTARI segera merealisasikan pembangunan pertokoan Pasar Gelanggang Ciranjang Kab. Cianjur. Pada tanggal 08 Pebruari 2010 terbit surat pemberitahuan putusan banding Nomor : 176/B/2009/PPTUN- JKT JO Nomor : 97/G/2008/PTUN BDG dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bahwa pengajuan Kontra Memori Banding keberatan dari para pembanding/para penggugat banding (Sdr. KASNO WIBOWO, dkk) dimana keberatan-keberatan penggugat tidak mendasar bahkan hanya merupakan pengulangan semata dan gugatan terhadap pihak CV. BUANA LESTARI ditolak oleh PPTUN Bandung. Pada tanggal 20 September 2010 Direktur CV. BUANA LESTARI a.n SYARIFUDIN mengirim surat ke Kades Ciranjang yang isinya perpanjangan kembali (addendum) perjanjian kerjasama yang kedua untuk dapat melaksanakan pembangunan pertokoan Pasar Gelanggang Ciranjang. Pada tanggal 29 Januari 2011 dibuat perjanjian kerjasama antara Kades Ciranjang yang diwakili oleh PJS Kepala Desa (OJAK SUPARMAN) dengan CV. BUANA LESTARI, PT GRAHA PROPERTY INVESTAMA untuk pembangunan pertokoan Pasar Gelanggang Ciranjang. Pada tanggal 08 April 2011 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mengeluarkan surat Nomor : 503/367/KPPTS & PM status mendirikan bangunan pertokoan Pasar Gelanggang Ciranjang Cianjur an. CV. BUANA LESTARI sesuai dengan surat Nomor : 664/221IMB/DCK tanggal 29 Mei 2008. Sewa Pasar Gelanggang Ciranjang antara Kepala Desa Ciranjang dengan pedagang sudah berakhir terhitung tanggal 31 Januari 1991. Pada tanggal 20 Desember 2011 Setda Kab. Cianjur mengundang rapat PJS Kepada Desa Ciranjang dan perangkat Desa menjelaskan bahwa surat-surat yang telah diterbitkan oleh Pemkab. Cianjur kepada CV. BUANA LESTARI mengenai pembangunan pertokoan Pasar Gelanggang Ciranjang tidak akan diirubah dan apabila ada pihak-piihak dirugikan silahkan mengadu dan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Pada tanggal 03 Maret 2012 CV. BUANA LESTARI mengirim surat kepada Kapolres Cianjur, sesuai dengan surat surat Nomor : 002/CV.BL/SPEM/III/2012 tentang pemberitahuan pembangunan dan permohonan pengamanan, kemudian Kasat Intel membuat Laporan Informasi (LI) tentang adanya unjuk rasa menentang pembangunan pertokoan Pasar Gelanggang Ciranjang dan Kabag Ops Polres Cianjur membuat rencana pengamanan unjuk rasa Pasar Gelanggang Ciranjang sesuai dengan surat Nomor : R/Renpam/21/III/2011 tanggal 05 Maret 2012 . Pada tanggal 13 Maret 2012 sekitar jam 15.00 telah terjadi unjuk rasa di depan bangunan sementara Pasar Gelanggang Ciranjang dari masya
21
yang mengatasnamakan Paguyuban Pedagang Pasar Gelanggang Ciranjang (PPGJ) sebanyak 200 (dua ratus) orang yang diduga dikoordinir oleh Sdr. KASNO WIBOWO (Purnawiran Polri) yang mengaku sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Gelanggang Ciranjang, dengan membawa spanduk bertuliskan penolakan dan mendesak CV. BUANA LESTARI untuk menghentikan pembangunan pertokoan Pasar Gelanggang Ciranjang. Saat terjadinya unjukrasa sebagian masa pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Paguyuban Pedagang Pasar Gelanggang Ciranjang melakukan tiindakan anarkis dengan merusak sebagian bangunan kios sementara pada bagian atap kios dari Asbes dan dinding kios dari Seng hingga mengakibatkan kerusakan pada sebagian bangunan kios sementara Pasar Gelanggang Ciranjang yang dibanguan oleh CV. BUANA LESTARI, dari tindakan anarkis pengunjuk rasa CV. BUANA LESTARI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). w. Saat terjadi unjuk rasa, Polres Cianjur sesuai dengan rencana pengamanan unjuk rasa Pasar Gelanggang Ciranjang Nomor : R/Renpam/21/III/2011 tanggal 05 Maret 2012 melakukan pengamanan unjuk rasa tersebut dengan menurunkan 80 (orang) personil Polres Cianjur yang dipimpin langsung oleh Kakab Ops Polres Cianjur. x. Pada tanggal 13 Maret 2012 Sdr. SALIM H. SAPUTRA selaku Kuasa Direksi dari CV. BUANA LESTARI melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh sebagian masya pengunjuk rasa saat terjadinya unjuk rasa penolakan pembangunan pasar Gelanggang Ciranjang ke Polres Cianjur sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1356/III/2012/JBR/RES.CJR tanggal 13 Maret 2012. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat ANGGARAN a. Kebutuhan Dukungan Anggaran Kebutuhan dukungan anggaran untuk tahun 2013 pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat antara lain: a. Penyediaan rumah dinas para Hakim Tinggi PT Jawa Barat belum mencukupi. Jumlah Hakim Tinggi termasuk Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi , Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris yang ada sekarang 23 orang. Rumah dinas yang ada sebanyak 15 unit ditambah 2 unit runtuh/ tidak dapat ditempati, yang tidak mendapat rumah dinas sebanyak 8 orang. b. Rehabilatasi rumah Dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera , Wakil Sekretaris dan Pejabat Struktur lainya yang sebagian besar sudah tidak layak huni. c. Contoh di Pengadilan Tinggi Jawarat rumah Dinas Ketua, Wakil Hakim, Pan Sek sebanyak 17 unit dengan katagori sbb: 1 Unit seesai direnovasi. 5 unit masih layak ditempati dalam keadaan rusak ringan. 5 unit ditempat dalam keadaan rusak sedang. 4 unit ditempati dalam kedaan rusak berat. 2 unit tidak dapat ditempat dalam keadaan rusak sangat berat. I.
22
d. Penyediaan Rumah dinas untuk Ketua , Wakil Ketua dan para Hakim, Pan/Sek yang masih belum tersedia sama sekali di Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Cibadak yang ada di Pelabuhan Ratu, dan Pengadilan Negeri Cibinong. e. Perlu adanya penggantian sewa kontrak bagi para Hakim dan Pejabat Struktural yang belum mendapatkan rumah dinas, berupa uang sewa kontrak seperti Hakim Ad.Hoc Tipikor. f. Penambahan biaya perawatan rumah dinas Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim serta Panitera perlu ditambah / disesuaikan dengan kebutuhan. g. Penambahan biaya perawatan Kendaraan dinas dan penambahan bagi yang belum mendapatkan seperti Panitera/Sek PN Majalengka, PN Subang, PN Garut. h. Peningkatan biaya Pengolah data, yang ada sekarang dirasakan sangat tidak memadai II.
PENGAWASAN a. Penguatan Kelembagaan Kebijakan dan langkah langkah penguatan kelembagaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara optimal, dengan cara melakukan Pembinaan Teknis untuk para Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti secara rutin. Eselonisasi jabatan Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi selama ini eselon III.A perlu dinaikkan menjadi II.B. pertimbangan Pan/Sek PN Klas.I.A eselon > II.B dan Jumlah serta komposisi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum PT Jawa Barat sbb b. Reformasi Birokrasi Untuk melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan pengadilan tinggi Jawa barat dilakukan dengan melakukan transparansi dengan meningkatkan pelayanaan dan keterbukaan informasi bagi pencari keadilan. Disamping itu, telah dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim dengan melakukan pengawasan yang optimal dan mengadakan pembinaan teknis terhadap Hakim. Dimana berdasarkan hasil pengawasan, pembinaan dan penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai maupun oknum hakim telah dapat ditekan jumlah kasus pelanggarannya. Sehingga tidak ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai maupun hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. c. Perkara Pidana Menonjol Perkara- perkara yang menonjol diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat yaitu: a. Perkara Pidana: Tindak Pidana Narkotika Tindak Pidana Kesusilaan Tindak Pidana Penganiayaan b. Perkara Perdata Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perkara Wanprestasi Perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah
23
d. Kendala dalam menangani perkara Kendala yang dihadapi dilingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didalam menangani perkara antara lain: a. Perkara Pidana Tempat penahanan dan tempat sidang yang terlalu jauh sehingga sidang tidak dapat dimulai tepat waktu. Penuntutan yang diajukan oleh JPU sering terjadi penundaan Jika terdakwa tidak dapat disidangkan karena alasan sakit sehingga tahanan habis dan terdakwa keluar dari tahanan demi hukum b. perkara Perdata. Putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam pelaksanaan eksekusinya sering mengalami hambatan , karena keadaan yang tidak kondusif adanya perlawanan phisik dari pihak Termohon Eksekusi. Timbulnya bantahan / perlawanan terhadap perkara yang telah BHT untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ANGGARAN a. Realisasi DIPA 2011 Tahun 2011, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama SeJawa Barat memiliki dua DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 112.535. 336.000,- (seratus dua belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 34/BUA/Renog/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Surat Penetapan Daftar Revisi Anggaran TA 2011 Nomor : 02/005.01/6/2011, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dua Pengadilan Agama di Jawa Barat menerima Penghematan Anggaran Belanja dengan total sebesar Rp. 1.335.360.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Penyelenggaraan penyerapan anggaran tahun 2011 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, Realisasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat sebesar Rp. 111.590.932.019,(seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan belas rupiah) atau sebesar 99,16% dari anggaran keseluruhan. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung atau dalam hal ini di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama se-Jawa Barat adalah sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan ini didalam perencanaan tidak memiliki suatu target capaian, hanya saja ada perkiraan besaran penerimaan dari seluruh pengadilan Agama di jawa barat dikarenakan indikator kinerja dari pengadilan adalah putusnya suatu perkara bukan jumlah atau kuantitas perkara tersebut. Adapun jumlah penerimaan Negara bukan pajak untuk Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama se-Jawa Barat tahun 2011 adalah Rp 4.528.773.466.000 (Empat milyar lima ratus dua puluh delapan satu tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). I.
b. Pagu Definitif 2012
24
Pagu definitif anggaran Pengadilan Agama Se-Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk anggaran tahun 2012 adalah sebesar Rp. 101.605.292. 000,00 (Seratus satu milyar enam ratus lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 62.392.906.000 atau sekitar 61,41% dari total anggaran, belanja barang sebesar Rp. 16.428.556.000 atau sebesar 16,17% dari total anggaran dan belanja modal sebesar Rp.22.783.830.000 atau sebesar 22,42% dari total anggaran. Pada tahun anggaran 2012 ini Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-163/mk.02/2012 Tanggal 7 Maret 2012 perihal Pemotongan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 serta Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 126/BUA/OT.01.1/IV/2012 tanggal 24 April 2012 hal Pemotongan Pagu Anggaran Satker Tk. Banding dan Tk. PertamaTahun Anggaran 2012, berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung mendapat pemotongan Anggaran sebesar Rp. 1.709.916.000,(satu milyar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dari belanja barang, atas pemotongan pagu tersebut maka program bintek yang rencananya dipersiapkan untuk peningkatan mutu dan sumber daya manusia terpaksa tidak bisa di jalankan. Walaupun adanya pemotongan pagu anggaran tersebut diatas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor peradilan tidak berpengaruh kepada penurunan target penerimaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung atau dalam hal ini di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama se-Jawa Barat adalah sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan ini didalam perencanaan tidak memiliki suatu target capaian, hanya saja ada perkiraan besaran penerimaan dari seluruh pengadilan Agama di jawa barat dikarenakan indikator kinerja dari pengadilan adalah putusnya suatu perkara bukan jumlah atau kuantitas perkara tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama se-Jawa Barat menetapkan target penerimaan total sebesar Rp. 4.845.249.000,- (Empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Adapun sampai dengan 30 Juni 2012 jumlah penerimaan Negara bukan pajak untuk Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama se-Jawa Barat adalah Rp 2.523.576.531 (Dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 52,08% dari target yang ditetapkan. c. Kebutuhan Dukungan Anggaran Kebutuhan infrastuktur, Sarana dan prasarana terutama pembangunan gedung kantor dan rumah dinas Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat belum semuanya terpenuhi dari 25 Satker Peradilan Agama yang pembangunan gedung kantornya sudah selesai pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Aset Tanah Gedung Kantor Berdasar KMA 143 Tahun 2007, standar minimal luas tanah bagi gedung pengadilan adalah ± 5.000 M2. Adapun realitas aset tanah yang dimiliki pengadilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung hingga Periode Semester I Tahun 2012, kuantitas tanah Pengadilan Agama di Jawa Barat sejumlah 91.471 M2 dengan nilai Rp.
25
68.401.429.504,- (Enam puluh delapan milyar empat ratus satu juta empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat rupiah). b. Aset Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Pada Periode Semester I Tahun 2012, kuantitas bangunan gedung kantor Pengadilan Agama se-Jawa Barat yaitu 33.967 M2 dengan nilai Rp. 75.123.150.155,- (Tujuh puluh lima milyar seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah seratus lima puluh lima rupiah), sedangkan rumah negara memiliki nilai kuantitas sebesar 2.111 M2 dengan nilai 1.115.247.500,- (Satu milyar seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). II.
PENGAWASAN a. Penguatan Kelembagaan Kebijakan dan Langkah yang dilakukan dalam melakukan penguatan kelembagaan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dilakukan dengan: a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hakim dalam bidang ekonomi syariah dengan mengirim hakim-hakim tersebut ke diklat dan seminar-seminar sebagai jawaban atas amanah yang dibebankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. b. Meningkatkan profesionalitas hakim dengan mengirim hakim dalam pelatihan pedoman perilaku hakim dan mensosialisasikannya ke seluruh hakim peradilan agama di jawa barat sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi mahkamah agung dengan program quick win-nya. c. Meningkatkan profesionalitas hakim, panitera, juru sita, dan kasir dalam hal manajemen dan administrasi pengadilan melalui pembinaan teknis administrasi perkara yang diselenggarakan oleh pta bandung. d. Meningkatkan profesionalitas hakim dengan cara mengirim mereka ke diklat teknis hukum dan ham di bandung. e. Sebagai pengadilan tingkat banding yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung, PTA Bandung telah dan masih menjadi Koordinator Wilayah Jawa Barat (untuk 47 satker 4 lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer) dalam hal pelaporan keuangan dan barang milik negara dan telah menjadi bagian dari percontohan/pilot project untuk perwujudan pelaporan opini tidak disclaimer dari BPK dan mendapat peringkat ketiga dari 86 satuan kerja di Jawa Barat; f. Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menggunakan absensi sidik jari sejak Agustus Tahun 2008 sebagai bagian dari penegakan disiplin dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung. g. Mengikutsertakan pegawai dalam ujian sertifikasi barang dan jasa sebagai bagian dari kewajiban memenuhi aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa dalam hal realisasi belanja modal DIPA. Hingga saat ini sudah lulus 36 orang yang bersertifikat L4 (jangka waktu 4 tahun) pegawai peradilan agama di lingkungan PTA Bandung. h. Menjalin kerjasama dengan ITB dalam hal pengembangan IT dan alih teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tupoksi pegawai dan hakim Peradilan Agama se Jawa Barat.
26
i. Menjalin kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama dalam Badan Hisab Rukyat Daerah untuk melaksanakan sidang itsbat rukyatul hilal manakala diperlukan. j. Menjalin kerjasama dengan BP4 (Badan Penasihatan Dan Pelestarian Perkawinan) Propinsi Jawa Barat dalam hal mediasi perkawinan dan keluarga pada pengadilan agama b. Penanganan Perkara Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama se Jawa Barat, baik sisa perkara tahun 2010, maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2011, dapat dirinci sebagai berikut: a. Jumlah Perkara : 76.072 Perkara b. Jumlah putusan perkara : 65305 Perkara c. Sisa : 10.767 perkara Sedangkan untuk Sisa perkara banding yang belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2010 sebanyak 24 perkara. Perkara permohonan banding pada tahun 2011 sebanyak 242 perkara, keseluruhannya berjumlah 266 perkara. Perkara Banding yang diputus pada tahun 2011 sebanyak 252 perkara (94,74 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2011 sebanyak 14 perkara (5,26 %). Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa sisa perkara tahun 2010 sebanyak 24 perkara, sedang perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 242 perkara, seluruhnya berjumlah 266 perkara. Dari jumlah tersebut, yang diputus sebanyak 252 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2011 sebanyak 14 perkara. Dari 252 perkara yang diputus pada tahun 2011, yang merupakan perkara tahun 2010 diputus tahun 2011 sebanyak 24 perkara, sedang perkara yang diterima tahun 2010 sebanyak 242 perkara dan diputus tahun 2010 sebanyak 228 perkara. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat ANGGARAN a. Realisasi DIPA TA 2011 Program yang menjadi prioritas bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2011 antara lain: a. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2011 sebesar 98%, tidak mengalami hambatan berarti. b. Yang menjadi Program Prioritas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tahun Anggaran 2011 adalah kegiatan belanja modal Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tahap I dalam rangka memenuhi standar prototype Gedung Pengadilan dari Mahkamah Agung RI. Kendala : a. Sistem AFS (Aplikasi Forcasting Satker) sangat membatasi proses pencairan yang akan dilakukan karena setiap kegiatan pencairan harus ditetapkan sesuai dengan jadwal perencanaan pencairan, padahal sifat dari jenis kegiatan pencairan berbeda – beda, ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat insidentil, ada yang langsung dan non langsung. b. Sistem Aplikasi terpadu yang terintegrasi dalam satu perangkat komputer / laptop yang menyulitkan untuk proses berbagi jenis kegiatan yang berbeda. c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada sub bagian keuangan. I.
27
d. Minimnya SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. e. Pembukuan kebutuhan belanja operasional dan non operasional yang tidak berimbang pada DIPA b. Pagu Definitif 2012 Pagu Definitif tahun anggaran 2012 hampir sesuai dengan usul RKA-KL 2012, khususnya proses rehabilitasi gedung tahap II yang sesuai dengan usulan anggarannya. c. Kebutuhan Dukungan Anggaran Kebutuhan dukungan anggaran untuk Tahun Anggaran 2013 khususnya berkaitan dengan belum direalisasikan hak–hak Hakim sebagai Pejabat Negara, sehingga kesejahteraan Hakim sebagai Pejabat Negara belum diperhatikan sehingga dapat mengganggu kelancaran Tupoksi Hakim secara optimal serta dengan terbatasnya PAGU Anggaran Operasional dan Non Operasional Tahun Anggaran 2013 sehingga berakibat terhadap kurangnya biaya pemeliharaanpemeliharaan, upah pegawai honor, ATK, dll. Kemudian dengan kurangnya tenaga IT yang dapat membantu terlaksananya visi dan misi program kerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ditambah dengan tidak memadainya fasilitas-fasilitas demi melaksanakan kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, seperti gedung yang tidak sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI, sehingga telah diusulkan sejak tahun 2010 dan oleh DIPA 2011 pembangunan tahap I dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- dan DIPA tahun 2012 sedang proses pembangunan tahap II dengan nilai Rp. 5.250.000.000 dan rencananya akan selanjutnya pembangunan tahap III. Kendala lain adalah sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, Dimana dalam memberikan pelayanan publik terutama terhadap adanya permohonan eksekusi yang diajukan pihak pemohon tidak dapat secara maksimal pelaksanaannya mengingat peraturan pelaksana belum ada bahkan terkesan sejak pengaturannya oleh DPR bersama pemerintah setengah hati, juga disebabkan karena kurangnya kesadaran dan ketaatan badan / pejabat Tata Usaha Negara serta dari segi pengaturan yang belum tuntas, sehingga terkesan tidak maksimal dalam memberikan dukungan penegakkan hukum oleh jajaran Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat menyebabkan putusan pengadilan non-eksekutabel, yaitu Putusan Pengadilan terkesan seperti macan ompong, ada putusan tapi tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Serta kurangnya personil khususnya tenaga untuk didudukan sebagai staf di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung II.
PENGAWASAN a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Dalam rangka untuk meningkatkan kwalitas sumber Daya Manusia aparatur Pengadilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Badan Pelayan Masyarakat Pencari Keadilan di Bidang Hukum Administrasi Negara adalah Menciptakan Aparatur Negara yang Tertib Administrasi dan Bertanggung Jawab dan Melakukan Penegakan Hukum Administrasi sehingga tercapai Tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan
28
individu. Untuk administasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas - tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila, dimana Pimpinan Pengadilan telah melakukan langkahlangkah sebagai berikut : a. Mengusulkan serta mengikutsertakan Tenaga Fungsional Hakim dalam berbagai kegiatan bimbingan tehnis baik yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maupun yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. b. Mengusulkan serta mengikutsertakan Pejabat Fungsional Kepaniteraan baik itu Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti maupun Jurusita untuk mengikuti pendidikan dan latihan baik yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan bimbingan tekhnis oleh Direktorat Pembinaan tenaga teknis. c. Melakukan Kaderisasi Kepemimpinan dengan cara menunjuk para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang dan pengawasan-pengawasan lain yang bermanfaat. d. Mengadakan kegiatan diskusi ilmiah dengan materi hukum matriil dan hukum formil serta menyangkut tugas-tugas Hakim dan kepaniteraan yang dilaksanakan seminggu sekali pada setiap hari jum,at dan diiukuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. e. Melakukan rapat tehnis serta melakukan evaluali terhadap pelaksanaan tugas/kinerja yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali. f. Mengadakan kegiatan bimbingan rohani (pembinaan mental spiritual) yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali pada minggu keempat yang dilaksanakan DKM Al-Adil dengan menerbitkan Buletin Mushola (Bumus Al-Adil). g. Mengadakan kegiatan olah raga rutin, seperti tenis lapangan, futsal, senam dan permainan bola voli serta tenis meja, yang dilaksanakan setiap hari jum’at. Dari segi organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah melakukan re-organisasi dengan paradigma yang baru, seperti PTWP, Bapor dan unit-unit kegiatan didalamnya, dimana pendanaan sepenuhnya dibiayai oleh para pemain dan hakim secara gotong royong. h. Menata kembali koperasi simpan pinjam pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, agar dikelola secara tepat dan bermanfaat bagi seluruh anggota dengan rencana membuat regulasi dan prosedur tetap. b. Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik. Dalam rangka untuk melaksanakan dan merealisasikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007, Tanggal 5 Januari 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang juga telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung sejak tahun 2006 telah merealisasikan pengadaan Sistem Jaringan dan Informasi serta Hot Spot dalam bentuk Website dengan alamat Web. www.ptun-bandung.go.id yang dapat diakses oleh publik.
29
c. Perkara yang menonjol Perkara yang menonjol di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah perkara Pertanahan. Dan mengenai keadaan perkara pada tahun 2011 telah masuk 129 perkara, 1 perkara dismissal, dan 99 perkara telah diputus. Kepala Pengadilan Militer Jawa Barat ANGGARAN a. Realisasi DIPA TA 2011 Untuk Tahun Angaran 2011, Pengadilan Militer Jawa Barat memperoleh Pagu Definitif untuk DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebesar Rp. 4. 020.646.000,- dengan perincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 802. 862. 000,-; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 274. 189.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 2. 943. 595. 000,- sedangkan Pagu Definitif dari Ditjen Badilmiltun sebesar Rp 104.000.000,Sedangkan realisasi penggunaan anggaran untuk tahun 2011 dari Dipa Badan Urusan Administrasi MARI sebesar Rp 4. 054. 743. 085 atau sebesar 100.85 % dan realisasi DIPA 2011 dari Ditjen Badilmiltun sebesar Rp 89. 506.000,- atau sebesar 86.06%. I.
b. Pagu Definitif 2012 Untuk Tahun Anggaran 2012, Pengadilan Militer Jawa Barat memperoleh Pagu definitif dari DIPA Badan Urusan Administrasi MARI sebesar Rp. 3. 885. 008. 000,- dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun sebesar Rp. 125. 000. 000,- adapun realisasi hingga juli 2012, untuk Dipa Dari Badan Urusan Administrasi MARI sebesar Rp. 1. 579. 192. 670,- (40.65 %) dan Realisasi Dipa dari Ditjen Badilmiltun sebesar Rp. 89.300.000,- (71.9%) c. Kebutuhan Dukungan Anggaran Kendala yang dihadapi dalam pencapaian rancangan strategis adalah tidak adanya tenaga teknis personil yang secara khusus mengoperasikan alat TI, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan tenaga yang ada dan menguasai TI sekaligus tetap mengajukan permohonan penambahan tenaga TI ke MARI dan juga mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai guna mencapai tugas pokok dan fungsi secara optimal dengan memaksimalkan TI (Teknologi Informasi). II.
PENGAWASAN a. Penanganan Perkara Perkara yang cukup menonjol dan banyak diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kurun waktu Tahun 2011 dan sampai dengan Juli 2012 adalah Perkara Desersi; perkara pidana terkait pupuk subsidi dengan mengganti karung pupuk berlabel subsidi dengan karung pupuk berlabel non subsidi serta Perkara yang berkaitan dengan Narkotika. Adapun perbandingan perkara masuk dan yang telah berhasil diselesaikan antara lain: a. Tahun 2011: Perkara masuk: 305 perkara Perkara putus : 262 perkara Sisa perkara: 32 perkara b. Tahun 2012 Perkara masuk sampai Juli 2012 : 167 perkara
30
Perkara putus sampai Juli 2012 : 152 perkara Sisa perkara : 47 perkara Sedangkan untuk perkara terkait pelanggaran lalu lintas sampai dengan juli 2012 telah masuk sebanyak 11 perkara dan semua perkara tersebut sudah diputus. b. Hambatan dalam penanganan perkara Hambatan yang pada umumnya terjadi adalah saksi tidak hadir memenuhi panggilan sidang, sehingga persidangan perkara tersebut ditunda oleh Majelis Hakim dan memerintahkan Oditur Militer untuk dihadirkan pada persidangan berikutnya. Dan juga hambatan dalam penanganan perkara lainnya adalah Gedung Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung yang sekarang ini hanya memiliki fasilitas 1 (satu) ruangan sidang sehingga persidangan dilakukan secara antrian dalam arti persidangan sering dilakukan sampai jam 21.00 Wib, karena banyak Saksi yang domisilinya jauh dari tempat persidangan, namun diharapkan pada tahun 2012 ini kendala/hambatan tersebut dapat diatasi karena pada tahun ini gedung kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung yang baru telah memiliki fasilitas 2 (dua) ruangan persidangan. Demikianlah laporan ini dibuat, untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Ketua Tim Kunjungan Kerja/ Komisi III DPR RI
Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T.
31
