SALINAN PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/04/PDK/VII/2012 TENTANG WAKTU KERJA DAN HARI KERJA OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang
: a. bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai budaya kerja Otoritas Jasa Keuangan serta menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku kerja yang profesional,
Pegawai
Otoritas
Jasa
Keuangan
melaksanakan tugas berdasarkan waktu kerja dan hari kerja yang jelas; b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu mengatur waktu kerja dan hari kerja Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat
: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG
WAKTU
KERJA
DAN
HARI
KERJA OTORITAS JASA KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat kolektif dan kolegial.
2. Pegawai....
-22. Pegawai adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner untuk waktu yang tidak ditentukan. 3. Waktu Kerja Biasa adalah waktu kerja yang berlaku di luar bulan puasa pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat. 4. Waktu Kerja Puasa adalah waktu kerja selama bulan puasa. 5. Waktu
Kerja
Fleksibel
adalah
rentang
waktu
kehadiran
dan
kepulangan pada waktu kerja yang diatur secara fleksibel, baik untuk waktu kerja biasa dan waktu kerja bulan puasa. BAB II WAKTU KERJA Pasal 2 Waktu kerja di Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a.
Waktu Kerja Biasa;
b.
Waktu Kerja Puasa; dan
c.
Waktu Kerja Fleksibel. Pasal 3
(1)
Pengaturan Waktu Kerja Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut: a. Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan di beberapa wilayah WIB dimulai pukul 07.10 dan berakhir pukul 16.15. b. Kantor Regional dan Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan di beberapa wilayah WIB/WITA/WIT dimulai pukul 07.40 dan berakhir pukul 16.45.
(2)
Pengaturan Waktu Kerja Puasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf
b
adalah
sebagaimana
Waktu
Kerja
Biasa,
dengan
mempersingkat waktu istirahat menjadi 30 (tiga puluh) menit dan waktu pulang lebih cepat 30 (tiga puluh) menit. (3)
Pengaturan Waktu Kerja Fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut: a. Rentang Waktu Kerja Fleksibel adalah selama 80 (delapan puluh) menit dari waktu kehadiran yang dikompensasikan pada waktu kepulangan. b. Pegawai....
-3b. Pegawai yang hadir lebih dari rentang Waktu Kerja Fleksibel yang telah
ditetapkan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
a
diperhitungkan sebagai terlambat. c. Pelaksanaan Waktu Kerja Fleksibel tetap memenuhi jumlah jam kerja yang telah ditetapkan. d. Pelaksanaan
Waktu
Kerja
Fleksibel
harus
mengutamakan
kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja. e. Dalam rangka kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas, Pimpinan Satuan Kerja atau Line Manager dapat meminta kepada Pegawai untuk tidak memanfaatkan Waktu Kerja Fleksibel pada waktu-waktu tertentu. BAB III JAM KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT Pasal 4 Jumlah jam kerja untuk Waktu Kerja Biasa dan Waktu Kerja Puasa sebanyak 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan pengaturan : a.
Hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah 8 (delapan) jam 5 (lima) menit;
b.
Hari Jumat adalah 7 (tujuh) jam 40 (empat puluh) menit. Pasal 5
Waktu istirahat untuk Waktu Kerja Biasa sebagai berikut : a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah 1 (satu) jam di luar jam kerja yang telah ditetapkan. b. Hari Jumat adalah 1 (satu) jam 25 (dua puluh lima) menit di luar jam kerja yang telah ditetapkan. c. Khusus
untuk
Kantor
Perwakilan
Otoritas
Jasa
Keuangan,
pelaksanaan waktu istirahat pada hari Jumat diserahkan kepada pemimpin
Kantor
Perwakilan
Otoritas
Jasa
Keuangan
untuk
disesuaikan dengan waktu sholat Jumat setempat, dengan ketentuan bahwa jumlah waktu istirahat adalah 1 (satu) jam 25 (dua puluh lima) menit.
Pasal 6....
-4Pasal 6 Waktu istirahat untuk Waktu Kerja Puasa sebagai berikut : a.
Hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah 30 (tiga puluh) menit di luar jam kerja yang telah ditetapkan.
b.
Hari Jumat adalah 55 (lima puluh lima) menit di luar jam kerja yang telah ditetapkan.
c.
Khusus
untuk
Kantor
Perwakilan
Otoritas
Jasa
Keuangan,
pelaksanaan waktu istirahat pada hari Jumat diserahkan kepada pemimpin
Kantor
Perwakilan
Otoritas
Jasa
Keuangan
untuk
disesuaikan dengan waktu sholat Jumat setempat, dengan ketentuan bahwa jumlah waktu istirahat adalah 55 (lima puluh lima) menit. BAB IV HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA Pasal 7 (1) Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Otoritas Jasa Keuangan berpedoman kepada Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. (2) Pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Otoritas Jasa Keuangan tutup. (3) Pada hari libur fakultatif dalam rangka hari besar agama Hindu, Otoritas Jasa Keuangan tetap beroperasi seperti biasa. (4) Pada hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai yang beragama Hindu diberikan dispensasi libur. Pasal 8 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner. Pasal 9 (1) Cuti Bersama dibebankan pada hak cuti pegawai paling banyak selama 3 (tiga) hari. (2) Pembebanan pada hak cuti Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada Cuti Bersama dalam rangka Idul Fitri dan Natal.
(3) Pembebanan…
-5(3) Pembebanan hak cuti Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan bagi: a. Pegawai baru yang belum mempunyai hak cuti. b. Pegawai yang sedang menjalani dinas. c. Pegawai yang sedang menjalani cuti lainnya. BAB V KETENTUAN LAINNYA Pasal 10 Hari pelaksanaan Pemilu Nasional merupakan hari libur Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 11 Dalam hal diperlukan, Dewan Komisioner dapat menetapkan Satuan Kerja tertentu masuk terbatas pada hari Cuti Bersama untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kegiatan dunia usaha. Pasal 12 Ketentuan dalam Peraturan Dewan Komisioner ini berlaku bagi Pegawai Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 25 Juli 2012 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN Ttd. Salinan sesuai dengan aslinya, Ketua Tim Pelaksana Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Ttd. DUMOLY F. PARDEDE
MULIAMAN D. HADAD
