OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2016 TENTANG
TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang
:
a. bahwa
seiring
dengan
perkembangan
Pasar
Modal
Indonesia, peningkatan kualitas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik; b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud
pada
huruf
a,
Perusahaan
Efek
perlu
melakukan keterbukaan atas penerapan tata kelola Perusahaan Efek; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah
1
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
64,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA
PERUSAHAAN
EFEK
YANG
MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA
PEDAGANG
EFEK
YANG
MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah. 2. Tata Kelola Perusahaan yang baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah Tata Kelola Perusahaan Efek yang
menerapkan
(transparency),
prinsip-prinsip akuntabilitas
pertanggungjawaban
(responsibility),
keterbukaan (accountability), independensi
(independency), dan kewajaran (fairness). 3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-
2
Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Efek. 4. Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan
bertanggung
jawab
penuh
atas
pengurusan
Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 5. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang: a. bukan
merupakan
orang
yang
bekerja
atau
mempunyai wewenang dan tangung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi dalam
kegiatan
waktu
6
pengangkatan Independen
Perusahaan
(enam) kembali
Perusahaan
bulan
Efek kecuali
sebagai Efek
tersebut untuk
Komisaris
pada
periode
berikutnya; b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek tersebut; c. tidak
mempunyai
hubungan
Afiliasi
dengan
Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
atau
Pemegang
Saham
Pengendali
Perusahaan Efek; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek. 7.
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
3
Pasal 2 (1) Perusahaan Efek wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: a. Pemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham; b. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi; c. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; d. Larangan Direksi Dan Dewan Komisaris; e. Remunerasi Direksi Dan Dewan Komisaris; f. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit; g. Etika Bisnis Perusahaan Efek; h. Pengendalian Internal Perusahaan Efek; i.
Rencana Bisnis Perusahaan Efek;
j. Kebijakan
Sistem
Pelaporan
Pelanggaran
Dan
Kebijakan Sistem Pengaduan Nasabah; k. Pelaporan; dan l. Situs Web Perusahaan Efek. BAB II PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 3 (1) Pemegang saham Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan. (2) Pemenuhan
persyaratan
integritas
dan
kelayakan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4
(3) Persyaratan integritas dan kelayakan keuangan, serta penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Pasal 4 (1) Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Perusahaan Efek. (2) Dalam hal pemegang saham yang menjabat sebagai anggota
Direksi
atau
anggota
Dewan
Komisaris
Perusahaan Efek wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan Efek tersebut. Pasal 5 (1) Perusahaan Efek wajib menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Efek. (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului pemanggilan RUPS. (3) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
tanggal
RUPS
diadakan,
dengan
tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. (4) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi: a. tanggal penyelenggaraaan RUPS; b. tempat penyelenggaraan RUPS;
5
c.
mata acara rapat; dan
d. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. (5) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tercatat, surat elektronik, dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. (7) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan RUPS tersebut disetujui dengan suara bulat. Pasal 6 (1) Perusahaan Efek wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham. (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. (3) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Pasal 7 Pengambilan keputusan RUPS wajib mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Efek dan kepentingan nasabah.
6
Pasal 8 (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dituangkan dalam risalah RUPS dan didokumentasikan dengan baik. (2) Perusahaan Efek wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS. (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat informasi paling sedikit: a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c.
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
d. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; e.
hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara)
untuk
pengambilan
setiap
mata
keputusan
acara
rapat,
dilakukan
jika
dengan
pemungutan suara; dan f.
keputusan RUPS. Pasal 9
(1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
7
(2) Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penandatanganan terakhir. BAB III DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Bagian Pertama Direksi Pasal 10 Penentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi harus memperhatikan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kondisi Perusahaan Efek; c. keberagaman
pengetahuan,
pengalaman
dan/atau
keahlian yang dibutuhkan; dan d. efektivitas dalam pengambilan keputusan. Pasal 11 (1) Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal. (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Persyaratan dan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan
8
Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. (4) Dalam
hal
anggota
Direksi
tidak
persyaratan
sebagai
anggota
lagi
Direksi
memenuhi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi. Pasal 12 (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. (2) Tugas
dan
tanggung
jawab
atas
pengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. (3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. (4) Direksi, wajib memastikan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (5) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Direksi
dapat
membentuk
komite
dan/atau
unit
pendukung Direksi. (6) Direksi wajib memastikan bahwa komite sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(5)
yang
telah
dibentuk,
menjalankan tugasnya secara efektif. Pasal 13 Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9
Pasal 14 Direksi
wajib
menindaklanjuti
temuan
audit
dan
rekomendasi dari fungsi audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Pasal 15 (1) Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. (2) Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling kurang 75%
dari
jumlah
keseluruhan
rapat
Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun. (3) Keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil: a. berdasarkan musyawarah mufakat. b. melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dalam hal mufakat tidak tercapai. (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib
dituangkan
dalam
risalah
rapat
dan
didokumentasikan dengan baik. Pasal 16 Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi. Pasal 17 (1) Dalam
rangka
meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Direksi wajib mengikuti
program pendidikan
berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Perizinan Perusahaan 10
Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Penilaian Kemampuan. (2) Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya. Bagian Kedua Dewan Komisaris Pasal 18 (1) Keanggotaan Dewan Komisaris harus memperhatikan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kondisi Perusahaan Efek; c. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan d. efektivitas
dalam
pengawasan
dan
pemberian
nasihat kepada Direksi. (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Pasal 19 (1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan
integritas,
reputasi
keuangan,
serta
kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal. (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Persyaratan dan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11
mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. (4) Dalam
hal
memenuhi
anggota
Dewan
persyaratan
Komisaris
sebagai
tidak
anggota
lagi
Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris. Pasal 20 (1) Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan Efek maupun usaha Perusahaan Efek, dan pemberian nasihat kepada Direksi. (2) Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau
ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. (3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1). (4) Dewan
Komisaris
wajib
melaksanakan
tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara independen. Pasal 21 Dewan
Komisaris
wajib
memastikan
bahwa
Direksi
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
12
Pasal 22 (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. (2) Kewajiban
membentuk
Komite
Audit
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Perusahaan Efek yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. (3) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif. Pasal 23 (1) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran. (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris
dengan
membahas
terkait
mengundang temuan
Direksi
indikasi
untuk
pelanggaran
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 24 (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling kurang 75% dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun. (3) Keputusan
rapat
Dewan
dimaksud ayat (1) diambil:
13
Komisaris
sebagaimana
a. berdasarkan musyawarah mufakat. b. melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dalam hal mufakat tidak tercapai. (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib
dituangkan
dalam
risalah
rapat
dan
didokumentasikan dengan baik. Pasal 25 (1)
Dalam
rangka
meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. (2)
Selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat
mengikuti
pendidikan
dan/atau
pelatihan
lainnya. Bagian Ketiga Larangan Direksi dan Dewan Komisaris Pasal 26 (1) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang
menyalahgunakan
wewenangnya
untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain. (2) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan Efek baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
14
BAB IV REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Pasal 27 (1) Struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat berupa: a. gaji; b. honorarium; c. insentif; dan/atau d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel. (2) Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris harus memperhatikan: a. remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan Efek; b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan Efek baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang; c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. BAB V KOMITE AUDIT Pasal 28 (1) Perusahaan Efek yang memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah) atau Perusahaan Efek yang termasuk dalam konglomerasi keuangan, wajib memiliki Komite Audit. (2) Komite
Audit
bertindak
independen
melaksanakan tugas dan tangggung jawabnya.
15
dalam
Pasal 29 (1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. (2) Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan/atau pihak dari luar Perusahaan Efek. (3) Komite Audit wajib diketuai oleh Komisaris Independen, yang merangkap sebagai anggota Komite Audit. (4) Anggota Komite Audit wajib memenuhi syarat: a. memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik; b. tidak
mempunyai
hubungan
Afiliasi
dengan
Perusahaan Efek, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
atau
Pemegang
Saham
Pengendali
atau
mempunyai
Perusahaan Efek; c. bukan
orang
wewenang
yang dan
bekerja tanggung
jawab
untuk
merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi
kegiatan
Perusahaan
Efek
yang
bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen; d. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek; e. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek tersebut; f.
memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan Efek, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya; dan
g. paling kurang satu di antara anggota Komite Audit berlatar belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
16
Pasal 30 (1) Tugas Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain mencakup : a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada Publik dan/atau pihak otoritas; b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya; c. memberikan
penelaahan
atas
rencana
dan
pelaksanaan audit oleh Akuntan; dan d. melakukan
penelaahan
pengendalian
internal
dan
atas
pelaksanaan
manajemen
risiko
Perusahaan Efek. (2) Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Komite
Audit
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pasal 31 (1) Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Efek. (2) Rapat Komite Audit dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit. Pasal 32 (1) Keputusan rapat Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil: a. berdasarkan musyawarah mufakat. b. melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dalam hal mufakat tidak tercapai. (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya
17
wajib
dituangkan
dalam
risalah
rapat
dan
didokumentasikan dengan baik. Pasal 33 (1) Komite Audit wajib menyusun pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Komite Audit. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. tugas dan tanggung jawab; b. tata cara dan prosedur kerja; c. penyelenggaraan rapat; dan d. sistem pelaporan kegiatan. BAB VI ETIKA BISNIS PERUSAHAAN EFEK Bagian Kesatu Perilaku Perusahaan Efek Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Pasal 34 (1) Perusahaan Efek wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika bisnis yang baik, melalui perilaku dalam
menjalankan
kegiatan
usaha
baik
sebagai
Penjamin Emisi Efek dan/atau sebagai Perantara Pedagang Efek. (2) Perilaku Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek. (3) Perilaku Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.
18
Pasal 35 (1) Perusahaan Efek wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. (2) Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Bagian Kedua Kode Etik Perusahaan Efek dan Pedoman Direksi atau Komisaris Pasal 36 (1) Perusahaan Efek wajib memiliki kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang paling kurang memuat: a. nilai-nilai perusahaan; b. prinsip
pelaksanaan
Komisaris,
tugas
Direksi,
karyawan/pegawai,
Dewan dan/atau
pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; c. kebijakan
Perusahaan
Efek
terkait
benturan
kepentingan; d. penanganan pelanggaran kode etik; dan e. akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran kode etik. (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan
kepada
Perusahaan Efek.
19
seluruh
karyawan/pegawai
(4) Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perusahaan Efek wajib melaporkan
melalui
sistem
pelaporan
pelanggaran
terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik. Pasal 37 (1) Perusahaan Efek wajib memiliki pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. (2) Pedoman dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang paling kurang memuat: a. landasan hukum; b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang; c. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam rapat dan risalah rapat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban. BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN EFEK Pasal 38 Perusahaan Efek wajib melaksanakan pengendalian internal Perusahaan Efek. Pasal 39 (1) Dalam
melaksanakan
pengendalian
internal
sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Perusahaan Efek wajib membentuk fungsi: a. manajemen risiko; dan b. kepatuhan dan audit internal. (2) Dalam hal Perusahaan Efek merupakan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah,
selain
20
kewajiban
membentuk
fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib membentuk fungsi: a. pemasaran; b. pembukuan; c. kustodian; d. teknologi Informasi; dan e. riset (jika diperlukan). Pasal 40 Pegawai
yang
melaksanakan
masing-masing
fungsi
sebagaimana dimaksud Pasal 39 tidak merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya kecuali diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 41 (1) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling kurang mencakup: a. penyusunan kebijakan manajemen risiko; b. pengujian, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan yang obyektif atas pelaksanaan sistem manajemen risiko, paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat
perubahan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Efek secara signifikan; dan c. identifikasi manajemen
hal-hal risiko
yang yang
berhubungan memerlukan
dengan
perhatian
Direksi. (2) Dalam hal Perusahaan Efek merupakan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelaksanaan fungsi manajemen risiko dalam Peraturan di bidang Pasar Modal tentang Pengendalian Internal Perusahaan
21
Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Pasal 42 (1) Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling kurang mencakup: a. penyusunan kebijakan kepatuhan dan kebijakan audit internal; b. pengujian,
evaluasi,
dan
rekomendasi
atas
kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Perusahaan Efek dengan peraturan perundang-undangan paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktorfaktor
yang
mempengaruhi
kegiatan
usaha
Perusahaan Efek secara signifikan; c. penyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai terhadap keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; dan d. identifikasi
hal-hal
kepatuhan dan
yang
berhubungan
dengan
audit internal yang memerlukan
perhatian Direksi. (2) Dalam hal Perusahaan Efek merupakan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelaksanaan fungsi kepatuhan dalam Peraturan di bidang Pasar Modal tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.
22
Pasal 43 Bagi Perusahaan Efek yang merupakan Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal tentang
Pengendalian
Internal
Perusahaan
Efek
Yang
Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Pasal 44 (1) Pelaksana
fungsi
manajemen
risiko
dan
fungsi
kepatuhan dan audit internal bertanggung jawab kepada Direksi. (2) Laporan pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal disampaikan kepada
Direksi
dan
ditembuskan
kepada
Dewan
Komisaris. BAB VIII RENCANA BISNIS PERUSAHAAN EFEK Pasal 45 Perusahaan Efek wajib memiliki Rencana Bisnis
yang
menggambarkan
yang
pertumbuhan
Perusahaan
Efek
berkesinambungan. Pasal 46 Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pasal 47 Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45
disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan: a. rencana strategis Perusahaan Efek; 23
b. faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Efek; c. prinsip kehati-hatian; dan d. penerapan manajemen risiko. BAB IX KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN DAN KEBIJAKAN SISTEM PENGADUAN NASABAH Pasal 48 (1) Perusahaan Efek wajib memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran. (2) Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. sistematika proses pelaporan pelanggaran; b. jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan; c. cara penyampaian laporan pelanggaran; d. perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor; e. penanganan pelaporan pelanggaran; f.
pihak
yang
mengelola
penanganan
laporan
pelanggaran; dan g. hasil
penanganan
dan
tindak
lanjut
laporan
pelanggaran. Pasal 49 (1) Perusahaan Efek wajib memiliki kebijakan penanganan pengaduan nasabah. (2) Kebijakan
penanganan
pengaduan
nasabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. sistematika proses pengaduan; b. jangka waktu penanganan pengaduan; c. penanganan pangaduan; d. pihak yang mengelola penanganan pengaduan; dan
24
e. hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. BAB X PELAPORAN Pasal 50 (1) Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: a. Laporan Keuangan Berkala; b. Laporan Kegiatan; dan c. Laporan
Akuntan
atas
Modal
Kerja
Bersih
Disesuaikan Tahunan. (2) Ketentuan penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang Kewajiban
Penyampaian
Laporan
Berkala
Oleh
Perusahaan Efek. Pasal 51 (1) Perusahaan Efek wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. (2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. ruang lingkup Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola; b. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek; dan c. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan 25
Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek. (3) Laporan penerapan Tata Kelola wajib disampaikan Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. (4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, laporan penerapan Tata Kelola disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 52 (1)
Perusahaan Efek wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2) huruf a.
(2)
Hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. Pasal 53
Selain
memenuhi
ketentuan
pelaporan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Perusahaan Efek juga wajib memenuhi ketentuan pelaporan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal. BAB XI SITUS WEB PERUSAHAAN EFEK Pasal 54 (1)
Perusahaan Efek wajib memiliki Situs Web.
(2)
Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan identitas Perusahaan Efek dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
26
Pasal 55 Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling kurang meliputi: a. informasi umum; b. informasi bagi nasabah; dan c. informasi tata kelola perusahaan. Pasal 56 (1)
Informasi umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, paling kurang memuat: a. nama, alamat dan kontak kantor pusat, alamat dan kontak kantor selain kantor pusat, dan agen Perusahaan Efek anggota Bursa (jika ada) yang dapat dihubungi; b. riwayat singkat Perusahaan Efek; c. struktur organisasi Perusahaan Efek; d. profil Direksi, Dewan Komisaris, dan komite (jika ada); dan e. informasi mengenai Direksi dan pegawai yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
(2)
Informasi bagi nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, paling kurang memuat: a. informasi keuangan, paling kurang meliputi laporan keuangan berkala; b. produk Perusahaan Efek; dan c. layanan
pengaduan
nasabah
dan
pelaporan
pelanggaran. (3)
Informasi
tata
kelola
perusahaan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, paling kurang memuat: a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris; 27
b. kode etik; c. laporan penerapan Tata Kelola; d. fungsi dan kebijakan manajemen risiko; dan e. fungsi dan kebijakan kepatuhan dan audit internal. BAB XII KETENTUAN SANKSI Pasal 57 (1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f.
pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran. (2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)
Sanksi
administratif
berupa
denda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
28
Pasal 58 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 59 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kepada masyarakat. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 60 Perusahaan Efek dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Ketentuan
peraturan
perundang-undangan
lain
terkait
penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
29
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
30
NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2016 TENTANG
TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MENGADMINISTRASIKAN REKENING EFEK NASABAH
I.
UMUM Seiring dengan berkembangnya perekonomian nasional, industri Pasar Modal
di
Indonesia
menjadi
salah
satu
industri
yang
memiliki
perkembangan yang cukup cepat. Perusahaan Efek sebagai salah satu pelaku di industri Pasar Modal memiliki peran dalam mendorong perkembangan perdagangan, pelayanan, dan produk investasi pasar modal. Dengan demikian, implementasi Tata Kelola Perusahaan Efek dapat dijadikan salah satu cara bagi Perusahaan Efek untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus meningkatkan daya saing untuk perusahaan. Tata kelola Perusahaan Efek, dalam hal ini Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang
Efek
yang
mengadministrasikan
rekening
Efek
nasabah,
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Efek untuk memiliki acuan yang digunakan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan bagi Perusahaan Efek, pada dasarnya telah diatur melalui beberapa ketentuan Peraturan di Bidang Pasar Modal maupun di Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek dan mempertimbangkan perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, yang tidak hanya industri Pasar Modal, namun juga industri Jasa Keuangan secara lebih luas, termasuk tata kelola perusahaan dalam konglomerasi keuangan, diperlukan pengaturan mengenai Tata Kelola Perusahaan Efek secara lebih rinci. Peraturan tersebut mencakup ketentuan Tata Kelola Perusahaan Efek yang telah diatur melalui beberapa peraturan yang ada,
31
dan praktik keteladanan tata kelola perusahaan yang dibutuhkan dan dapat diimplementasikan bagi Perusahaan Efek. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Pemegang
Saham
Pengendali
adalah
Pihak
yang
secara
langsung atau tidak langsung memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara; atau saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek. Angka 7 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas 32
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Surat elektronik sebagaimana dimaksud merupakan electronic mail (email). Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Contoh bahan mata acara rapat antara lain laporan tahunan dalam RUPS tahunan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. 33
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud komite dan/atau unit pendukung Direksi seperti komite manajemen risiko atau komite sumber daya manusia.
34
Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud merupakan kehadiran fisik atau melalui media elektronik, seperti telekonferensi atau video konferensi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pendidikan atau pelatihan yang dimaksud dapat diperoleh antara lain
melalui
pelatihan,
sosialisasi,
diselenggarakan pihak yang berkompeten. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. 35
atau
seminar
yang
Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pengawasan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud antara lain dilakukan melalui: a. pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas penerapan Tata Kelola b. pemberian nasihat kepada Direksi atas penerapan Tata Kelola c. mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait Tata Kelola, seperti evaluasi atas pedoman Komite Audit, pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan komite lainnya, seperti komite tata kelola dan/atau komite nominasi dan remunerasi. Ayat (2) Yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah ketentuan Pasal 25 ayat (1). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran yang dapat membahayakan kelangsungan Perusahaan Efek. 36
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud merupakan kehadiran fisik atau melalui media elektronik, seperti telekonferensi atau video konferensi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pendidikan atau pelatihan yang dimaksud dapat diperoleh antara lain
melalui
pelatihan,
sosialisasi,
atau
seminar
yang
diselenggarakan pihak yang berkompeten. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penghasilan yang sah dimaksud yaitu remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS. Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
37
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Tunjangan sebagaimana dimaksud termasuk fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. 38
Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan keahlian sebagaimana dimaksud dibuktikan melalui sertifikasi keahlian. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Komite Audit pada praktiknya dikenal dengan piagam (charter) Komite Audit. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Peraturan sebagaimana dimaksud merupakan Peraturan Nomor V.F.1 Tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek. Ayat (3) Peraturan sebagaimana dimaksud merupakan Peraturan Nomor V.E.1 Tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. 39
Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud merupakan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud merupakan perbedaan kepentingan ekonomis antara Perusahaan Efek dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali,
anggota
Dewan
karyawan/pegawai,
Komisaris,
dan/atau
pihak
anggota
Direksi,
terkait
dengan
Perusahaan Efek. Kebijakan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud mencakup antara lain: a. definisi benturan kepentingan; b. identifikasi hal-hal yang merupakan benturan kepentingan, antara lain jenis-jenis transaksi benturan kepentingan Perusahaan
Efek
dengan
pribadi
Pemegang
Saham
Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai,
dan/atau
pihak
terkait
dengan
Perusahaan Efek; c. sikap
profesional
Direksi,
Dewan
Komisaris,
karyawan/pegawai, dan/atau komite/fungsi yang dimiliki Perusahaan Efek apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perusahaan Efek; 40
d. penanganan benturan kepentingan, seperti prosedur atau mekanisme pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan
kepentingan
dan
pelaporan/pengungkapan
secara tertulis apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan, dan; e. administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dapat menjadi bagian dari kode etik atau terpisah dari kode etik. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud, antara lain memuat: 1.
Strategi
dan
kerangka
komprehensif; 41
Manajemen
Risiko
yang
2.
Prinsip kehati-hatian;
3.
Penyediaan modal yang mencukupi;
4.
Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5.
Early Warning System;
6.
Identifikasi dan diversifikasi risiko;
7.
Pengukuran pemantauan, dan pengendalian risiko;
8.
Limit risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) terhadap kecukupan permodalan;
9.
Mitigasi risiko; dan
10. Keterbukaan dan budaya sadar risiko. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Peraturan sebagaimana dimaksud merupakan Peraturan Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Pasal 42 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai antara lain memenuhi independensi, objektivitas, dan tidak membatasi cakupan dan ruang lingkup internal audit. Huruf d Cukup jelas.
42
Ayat (2) Peraturan sebagaimana dimaksud merupakan Peraturan Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Pasal 43 Peraturan sebagaimana dimaksud merupakan Peraturan Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Faktor internal sebagaimana dimaksud dapat berupa kekuatan dan kelemahan Perusahaan Efek. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan tantangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. 43
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan fungsi kepatuhan. Huruf g Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Penanganan pengaduan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Ayat (2) Kebijakan
penanganan
pengaduan
nasabah
sebagaimana
dimaksud mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga
Alternatif
Penyelesaian
Keuangan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
44
Sengketa
di
Sektor
Jasa
Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud mengacu kepada Peraturan Nomor X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek. Pasal 51 Ayat (1) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Ketentuan pelaporan lainnya sebagaimana dimaksud, antara lain pelaporan terkait perubahan nama dalam Peraturan Nomor V.A.1 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek, pelaporan terkait pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor 45
pusat dalam Peraturan Nomor V.D.8 Tentang KegiatanPerusahaan Efek Di Berbagai Lokasi, dan pelaporan terkait pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Identitas Perusahaan Efek mencakup paling kurang nama Perusahaan Efek atau produk yang dihasilkan oleh Perusahaan Efek tersebut. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Riwayat singkat Perusahaan Efek antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, dan kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir. Huruf c Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling kurang sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite, disertai dengan nama dan jabatan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
46
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa: a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....
47
