LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI JAWA BARAT PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2008 – 2009 TANGGAL 4 MARET S.D. 8 MARET 2009 I.
PENDAHULUAN A.
DASAR KUNJUNGAN KERJA Keputusan Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI tanggal 19 Pebruari 2009; 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 26 Pebruari 2009; 3. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI, tanggal 23 Pebruari 2009; 4. Keputusan Pimpinan DPR RI No.43/PIMP/III/2008-2009 tanggal 26 Pebruari 2009. 1.
B. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA Tujuan Kunjungan Kerja Kelompok Komisi IX DPR-RI ke Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah : 1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan dan peraturan-peraturannya, terutama yang menyangkut bidang tugas Komisi IX DPRRI, yaitu Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, BNP2TKI, Kependudukan, Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Melihat secara langsung kondisi daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendapatkan informasi dari lapangan tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN, sekaligus menyerap aspirasi terkait keberlanjutan program dan anggaran dimaksud. 3. Melihat secara langsung permasalahan masyarakat dan memonitor Pelaksanaan Progam-Program Instansi/Badan Pasangan kerja Komisi IX di Propinsi Jawa Barat. 4. Menyerap aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI C. WAKTU PELAKSANAAN Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 hari, yaitu dari tanggal 4 Maret s.d 8 Maret 2009. D. LOKASI DAN OBJEK KUNJUNGAN KERJA 1. a.
Rabu, 4 Pebruari 2009 : Pertemuan di Gedung Sate Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Wakil Gubernur, Muspida, Para Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat yang terkait antara lain dengan : • Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat; • Kepala Cabang BKKBN Propinsi Jawa Barat;
2 • • •
e.
Kepala Balai POM Provinsi Jawa Barat; Kepala Regional PT. Askes (Persero); Kepala Kanwil PT. Jamsostek (Persero) ; Peninjauan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin; Peninjauan Rumah Sakit Mata Cicendo; Peninjauan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri (BBPLKDN Bandung); Pertemuan dengan Dinas Nakertrans.
a. b. c. d. e.
Kamis, 5 Pebruari 2009 : Pertemuan dengan Walikota Sukabumi; Peninjauan RSUD Samsudin; Pertemuan dengan Bupati Sukabumi; Peninjauan RSUD Pelabuhan Ratu; Pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan PT. Askes..
b. c. d.
2.
3.
Jum’at, 6 Pebruari 2009 : a. Pertemuan dengan Bupati Cirebon; b. Pertemuan dengan Jamsostek.
4.
Sabtu, 7 Pebruari 2009 • Peninjauan ke RSUD Arjawinangun; • Kembali ke Jakarta.
E.
SUSUNAN TIM NO.
NAMA
FRAKSI
JABATAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Dr. RIBKA TJIPTANING Dr. Hj. KASMAWATI TAHIR Z. BASALAMAH Drs. H. WASMA PRAYITNO Dr. CHARLES J. MESANG SONNY SOEMARSONO Ir. RUDIANTO TJEN Dr. GOENAWAN SLAMET, SpB E. AKHMAD DAROJAT Hj. MACHFUDHOH ALY UBAID MAX SOPACUA, SE.,M.Sc ANITA YACOBA GAH H. RUSTAM EFFENDI TUTI LUKMAN SOETRISNO ACHMAD AFFANDI Dra. Hj. MARIA ULFAH ANSHOR, M.Si. H. MUHYIDDIN ARUBUSMAN Drs. CHAIRUL ANWAR, Apt H. ABDUL AZIZ ARBI, Lc MUHAMMAD FAUZI, SE
PDIP PBR PG PG PDIP PDIP PDIP PDIP PPP PD PD PAN PAN PAN KB KB PKS PKS BPD
KETUA TIM WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
II. HASIL-HASIL KUNJUNGAN A. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara
3 lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian. Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan. Luas wilayah Jawa Barat 36.929,870 Km2 dan jumlah penduduk 40.918.300 jiwa, kepadatan sebesar 1.108 Jiwa/Km2 (Data Statistik Indonesia, 2008). Secara geografis terletak antara 5050 - 7050 Lintang Selatan dan 104048 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan Banten serta DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Samudera Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat. B. BIDANG KESEHATAN Masalah kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada dasarnya masih tertumpu kepada permasalahan tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, Gizi Buruk, serta tingginya penyakit Infeksi/penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, DBD dan Filariasis. Realisasi APBN Tahun 2008 sampai dengan akhir Desember 2008 bidang kesehatan sebesar Rp.17.774.582.403 (73,37%) dari Alokasi Anggaran Rp.24.224.343.000 (Dana Dekonsentrasi). APBD Tahun Anggaran 2009 Bidang Kesehatan Rp.306,98 Milyar (3,67%) terhadap Total Belanja Daerah. Alokasi anggaran : ♦ Penurunan AKI dan AKB ♦ TBC ♦ Gizi ♦ DBD ♦ HIV/AIDS ♦ Yansos/KPA
Rp. 6.992.298.400,Rp. 142.293.700,Rp. 176.800.000,Rp. 234.373.750,Rp. 313.277.500,Rp. 384.625.000,-
Prioritas pembangunan kesehatan dalam rencana strategis daerah yaitu untuk meningkatkan indeks kesehatan masyarakat melalui : meningkatkan angka harapan hidup, mengurangi angka kematian ibu, mengurangi angka kematian bayi, pengendalian penyebaran penyakit menular dan penyakit khusus. Program utama yaitu : beasiswa bagi bidan desa yang berdomisili di daerah terpencil, peningkatan sebagian fasilitas Puskesmas, gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta bantuan untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Program prioritas pembangunan kesehatan : Peningkatan kualitas SDM Kesehatan ♦ Pemberian beasiswa tugas belajar - Jenjang D-3 Kesehatan : 80 orang (APBN) - Jenjang S-1/S-2 Kesehatan : 18 orang (APBN) - D-3 Kebidanan bagi 400 orang bagi Bidan PNS berpendidikan D-1 yang bekerja di Puskesmas/Desa (APBD Prov. Jabar) ♦ Pelatihan-pelatihan, Sumber Dana APBN - Pelatihan seluruh Bidan Poskesdes (5686 orang). Tahun 2008 telah dilaksanakan pelatihan untuk 510 orang dan tahun 2009 direncanakan pelatihan untuk 900 orang. - Pelatihan pengelola poskestren, Tahun 2008 dilaksanakan untuk 100 orang dan tahun 2009 direncanakan untuk 100 orang. - Pelatihan petugas pemeriksa kesehatan calon jemaah haji, Tahun 2008 dilaksanakan untuk 60 orang dan tahun 2009 direncanakan untuk 60 orang.
4 -
Pelatihan-pelatihan lain bagi petugas Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai dengan kebutuhan program. ♦ Sumber Dana APBD - Pelatihan pratugas bagi 130 dokter dan 100 dokter gigi yang akan ditempatkan di puskesmas. - Pelatihan pratugas bagi 400 bidan yang akan ditempatkan di Puskesmas/Desa. KUNJUNGAN RUMAH SAKIT : 1. Kunjungan Ke RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tujuan : ♦ Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang terintegrasi sesuai standar, berorientasi pada kepuasan pelanggan menuju persaingan di tingkat regional. ♦ Terwujudnya RSHS sebagai Model Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia. ♦ Terwujudnya rumah sakit berbasis penelitian (research based hospital). ♦ Meningkatnya cost recovery rumah sakit untuk menuju kemandirian. Instalasi Gawat Darurat : ♦ Dilengkapi dengan peralatan untuk pelayanan kegawatdaruratan ♦ Pasien dalam keadaan kritis dengan ancaman kematian langsung ditangani di Ruang Resusitasi IGD ♦ Dilengkapi dengan pelayanan pendukung : bank darah, laboratorium, radiologi dan apotik (24 jam) ♦ Ditangani oleh dokter dan perawat yang terlatih dan berpengalaman (24 jam) ♦ Bagi pasien yang memerlukan tindakan operasi segera, operasi dilakukan di Instalasi Bedah Sentral yang lokasinya satu area dengan IGD Instalasi Rawat Jalan : ♦ Memiliki 13 Klinik spesialistik dan 99 klinik sub spesialistik yang berlokasi di Instalasi Rawat Jalan untuk pasien umum ♦ Memiliki 10 klinik spesialistik yang berlokasi di Instalasi Gawat Darurat untuk kelas eksekutif ♦ Melayani masyarakat luas, termasuk pasien umum, peserta ASKES reguler, ASKES Sukarela, JAMKESMAS, peserta Jamsostek dan karyawan sebagai instansi/ perusahaan yang bekerja sama dengan RSHS Ruang Rawat Inap : Kapasitas Tempat Tidur RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung NO. 1 2 3 4 5 6
KELAS VIP KELAS I KELAS II KELAS III Intensif (GICU, ICCU, PICU, NICU) High Care Unit + Radio terapi + Kedok. Nuklir + Ruang Isolasi Total
Instalasi Perawatan Intensif : ♦ 35 TT, terdiri dari : - General Intensive Care Unit (GICU) : 14 TT
JUMLAH 121 107 137 650 35 50
% 11,00 9,73 12,45 59,09 3,18 4,54
1.100
100,00
5 - Cardiac Intensive Care Unit (CICU) : 7 TT - Pediatric Intensive Care Unit (PICU) : 4 TT - Neonatal Intensive Care Unit (NICU) : 10 TT ♦ Didukung oleh High Care Unit yang tersedia di masing-masing UPF High Care Units : ♦ Melayani pasien sakit berat yang tidak memerlukan terapi intensif untuk mendukung fungsi organ-organ vital tetapi memerlukan monitoring intensif. ♦ High Care Unit yang tersedia adalah untuk : - Penyakit Dalam : 8 TT - Neurologi : 8 TT - Bedah Saraf : 6 TT - Jantung : 7 TT - Luka Bakar : 5 TT - Pediatrik & Neonatal : 8 TT 2. Kunjungan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Rumah Sakit Mata Cicendo adalah satu-satunya Rumah Sakit Khusus Mata milik Pemerintah/Depkes RI dengan fungsi Pelayanan dan Pendidikan serta Penelitian dalam bidang Kesehatan Mata. Dengan statusnya sebagai Rumah Sakit Khusus kelas A Pendidikan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sehingga mampu menyediakan fasilitas yang diperlukan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Bagian Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran dengan akreditasi A dari Kolegium Oftalmologi Indonesia. Rumah Sakit Mata Cicendo bertugas membantu Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan mata di masyarakat dengan memberikan masukan pemikiran sebagai dasar kebijakan. Instiitusi ini juga mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan Program Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK) yang mengacu pada strategi Vision 2020, the right to sight. Tugas ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan dalam gedung dan kegiatan luar gedung bagi masyarakat secara nasional di seluruh Indonesia. Menjelang usia 100 tahun rumah sakit ini telah berusaha memberi pelayanan terbaiknya dan bertekad untuk terus menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi masyarakat luas. Pelayanan Rumah Sakit Mata Cicendo Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat mata nasional, pendidikan dan penelitian, Rumah Sakit Mata Cicendo memberikan pelayanan Medis yang paripurna maupun Penunjang Medis yang ditunjang dengan peralatan yang canggih dan mutakhir sejalan dengan perkembangan IPTEK. I.
Pelayanan Medis Instalasi Rawat Jalan Sampai dengan saat ini menerima kunjungan pasien sekitar 100.000/tahun, yang terdiri dari : Poliklinik Paviliun Mempunyai 6 ruang pemeriksaan, dimana pasien dapat lebih nyaman dan dapat memilih dokter yang dikehendaki. Piliklinik Spesialistik • Poliklinik pagi 07.00 – 14.00 WIB • Poliklinik sore-malam 14.00 – 20.00 WIB Poliklinik Sub Spesialistik • Katarak dan Bedah Refraktif
6 • • • • • • • • •
Refraksi, lensa kontak dan low vision Glukoma Infeksi dan Imunologi Pediatrik oftalmologi Vitreo-Retina Neuro Oftalmologi Tumor Rekonstruksi Oftalmologi Komunitas
Instalasi Rawat Inap Memiliki 104 tempat tidur, dengan klasifikasi sebagai berikut : Paviliun : 4 tempat tidur Kelas I : 12 tempat tidur Kelas II : 28 tempat tidur Kelasa III : 60 tempat tidur Instalasi Bedah Melakukan pelayanan selama 24 jam, memiliki fasilitas 10 kamar operasi untuk melayani berbagai jenis pelayanan bedah mata dengan jumlah tindakan bedah sekitar 7500/tahun, juga ditunjang dengan peralatan bedah yang mutakhir, seperti mesin bedah untuk tindakan fakoemulsifikasi, bedah vitreoretina, cangkok kornea, dan pelayanan anestesi Instalasi Gawat Darurat Mata Melakukan pelayanan tindakan gawat darurat mata yang dilayani oleh dokter jaga mata serta perawat mata selama 24 jam terus menerus. II.
Pelayanan Penunjang Medik Instalasi Elektro – Diagnostik dan Radiologi Memiliki alat dari pemeriksaan sederhana mata sampai dengan alat canggih yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir diantaranya : • Optical Coherence Tomograph (OCT) • Fundus Fluorescein Angiography (FFA) • Non Contact Tonometri (NCT) • Electroretinography (ERG) • Perimeter Humphrey, Octopus, Goldman • Laser Nd-Yag, Laser Argon • Foto Fundus • Biometri • Refraktometri • Keratometri Instalasi Farmasi Melakukan pelayanan Apotek Khusus Mata yang buka selama 24 jam Instalasi Patologi Klinik (Laboratorium) Melakukan pemeriksaan untuk menunjang keakuratan diagnosa penyakit mata selama 24 jam selain pemeriksaan laboratorium umum lainnya. Instalasi Optik Melayani pemeriksaan dan penyediaan kacamata dan lensa kontak.
7
3. Kunjungan ke Kota Sukabumi dan RSUD Dr. Samsudin Kota Sukabumi Kebijakan umum untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota : 1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan program pemerintah dan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), 2. Meningkatkan daya saing Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas melalui optimalisasi basis pertumbuhan ekonomi kota dan potensi kewilayahan, 3. Mewujudkan Kota Sukabumi yang aman, nyaman dan tertib, dalam rangka mendukung Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan, 4. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan, 5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat Kota Sukabumi, Kebijakan Bidang Kesehatan : Meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Meningkatkan ketersediaan pelayananan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang identifikasi dan pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, dan perilaku hidup sehat TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KOTA SUKABUMI : Terwujudnya masyarakat yang sehat dengan fokus diarahkan agar masyarakat Kota Sukabumi dalam kehidupan sehari-harinya mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat yang dilandasi dengan iman dan taqwa PRIORITAS KUALITAS PELAYAN KESEHATAN Meningkatkan kualitas SDM bidang kesehatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan Meningkatkan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan Peningkatan program kesehatan lingkungan 4. Kunjungan ke Kabupaten Sukabumi dan RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi VISI : Menjadi Rumah Sakit yang mengutamakan pelayanan bermutu di bidang bedah, kebidanan dan kandungan serta menjadi pusat rujukan di wilayah Sukabumi pada tahun 2010 MISI : 1. Mewujudkan pelayanan yang prima 2. Meningkatkan pelayanan rujukan di wilayah Sukabumi 3. Menjadikan Unggulan Pelayanan di bidang Bedah, Kandungan dan Kebidanan Permasalahan : •
Tenaga Kerja
8 • • • • • • • • •
Kurangnya Tenaga Spesialis OBGYN, Penyakit Dalam, THT, Anestesi, Radiologi. Kurangnya Tenaga Bidan dan Perawat. Masterplan Belum adanya Acuan DED Tidak adanya (belum memadai) tempat tinggal tenaga medis/ spesialis, paramedis, Direktur Belum adanya Mobil Jenazah Saluran air bersih kurang memadai Belum memadainya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Belum adanya ruang isolasi khusus Belum memadainya kamar mayat (jenazah) Belum adanya Murtuary Refrigrant (kulkas mayat) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Bantuan Pelayanan Pasien Gakin) belum maksimal
5. Kunjungan ke Kabupaten Cirebon dan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon Pembayaran program Jamkesmas tahun 2008 mengalami hambatan, yaitu pembayaran dari Pusat terlambat. RS Arjawinangun memerlukan anggaran + 100 milyar untuk melanjutkan pembangunan fisik dan sarana prasarana. RS ini melayani kasus-kasus kecelakaan di pantura. RS Arjawinangun saat ini hanya melayani rawat jalan dan memiliki 241 tempat tidur untuk rawat inap, jumlah ini masih kurang terutama untuk melayani masyarakat peserta Jamkesmas. Dokter spesialis yang ada saat ini jumlahnya 11 orang. RS Arjawinangun dapat menerima pasien SKTM di luar kuota yang telah ditetapkan. Bidang Pelayanan A. Rawat Jalan 1. Jenis Pelayanan yang ada di RS Arjawinangun - Klinik Dewasa - Klinik Anak - Klinik KIA/KB - Klinik Gigi 2. Jenis Pelayanan Spesialis 4 dasar yang ada : - Spesialis Bedah - Spesialis Penyakit Dalam - Spesialis Kesehatan Anak - Spesialis Kebidanan 3. Jenis pelayanan Spesialis lain yang ada : - Spesialis Mata - Spesialis THT - Spesialis Syaraf - Spesialis Jantung - Klinik Gigi & Mulut - Spesialis Jiwa - Spesialis Kulit Kelamin - Spesialis Orthopedi - Spesialis Radiologi - Spesialis Anesthesi - Spesialis Bedah Syaraf B. Rawat Inap 1. Umum / Non Operasi 2. Anak 3. Kebidanan
9 4.
Pasien Operasi
C. Pelayanan Rawat Darurat 1. Resusaitasi 2. Penunjang D. Jenis dan Tindakan Operasi 1. Emergency 2. Semi Emergency 3. Elektif 4. Operasi Mikroskopis E. Jenis Perawatan Intensif yang ada 1. ICU 2. ICCU / NICU F. Jenis Pelayanan Persalinan/Curretage 1. Normal 2. Resiko Tinggi G. Jenis Pelayanan Radiologi 1. Radiodiagnostik - Tanpa Kontras - Dengan Kontras 2. Radiotherapi H. Jenis Pelayanan Anesthesi yang diberikan 1. Umum 2. a. Penangan rasa nyeri b. Bantuan hidup sirkulasi 3. Bantuan hidup jangka panjang I.
Jenis Pelayanan Patologi Klinik yang diberikan 1. Hematologi, Homeostasis, Urinalisa, cairan tubuh, tinja, kimia klinis 2. a. Rutin / Sederhana / terbatas b. Lengkap
J. Mikrobiologi dan Parasitologi 1. Langsung 2. Biakan 3. Serologi-Immunologi K. Jenis Pelayanan Patologi Anatomi yang diberikan 1. a. Terbatas b. Lengkap 2. Histokimia 3. Histologi L. Jenis Pelayanan Farmasi yang diberikan 1. Meracik dan Mendistribusikan obat 2. Informasi dan melayani obat 3. Pemeriksaan sederhana mutu obat 4. Penelitian dan Pengembangan M. Jenis Pelayanan Gizi yang diberikan 1. Pengadaan dan Penyajian makanan
10 2. 3. 4.
Penyuluhan konsultasi gizi Pengolahan makanan Penelitian dan Pengembangan
N. Jenis Pelayanan Rehabilitasi yang diberikan 1. Fisiotherapi 2. Terapi Okupasi / Sosial medik 3. Orthotik – Prostheik 4. Psikoterapi 5. Therapi Wicara C. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009, adalah : Bersumber dana APBD Provinsi, meliputi : 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 2. Peningkatan Kesempatan Kerja. 3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 4. Pengembangan Transmigrasi. Bersumber dana APBN Provinsi, meliputi : 1. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. 2. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. 3. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4. Pengembangan Wilayah Tertinggal. 5. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (Pengawasan). 6. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Prioritas Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2009, meliputi : 1. Perluasan Lapangan Kerja melalui Pemuda Mandiri Pencipta Lapangan Kerja Perdesaan 130 kelompok (10 orang per kelompok); 2. Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi 19 Kejuruan 400 orang; 3. Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Masyarakat 13 Kejuruan 1.300 orang; 4. Fasilitas Pemagangan (Dalam Negeri 300 orang, Magang Jepang 500 orang); 5. Padat Karya Produktif 17 Kab./Kota; 6. Padat Karya Infrastruktur 6.600 orang; 7. Penyaluran Tenaga Kerja AKL./AKAD 1.100 orang AKAN 50 orang; 8. Pengarahan, Pemindahan dan Pemberdayaan Transmigrasi 910 KK; 9. Penyebaran Informasi Pasar Kerja/Bursa Kerja; Masalah Umum yang dihadapi dalam Pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Jawa Barat : 1. Terbatasnya kompetensi pencari kerja, khususnya di bidang engineering dan desain sehingga struktur jabatan strategis sulit dipenuhi oleh tenaga kerja lokal; 2. Kecenderungan penurunan daya saing produk industri; 3. Krisis finansial global; 4. Kecenderungan pengusaha mengubah sistem kerja tetap dengan pola outsourching dan kontrak kerja; 5. Tingginya tingkat pelanggaran prosedur ketenagakerjaan; 6. Belum kuatnya lembaga pengembang sumberdaya tenaga kerja dan transmigran; 7. Transformasi informasi kesempatan kerja kurang optimal begitu pula sebaliknya segmentasi pencari kerja belum jelas. Ikhtiar yang dilakukan dalam rangka mengatasi pengangguran dan peningkatan kompetensi tenaga kerja antara lain melalui : 1. Pola Pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan);
11 2. 3. 4. 5. 6.
Pelatihan Berbasis masyarakat; Pelatihan Berbasis kompetensi; Pelatihan dengan pola magang baik dalam maupun luar negeri; Uji kompetensi; Pemuda mandiri pencipta lapangan pekerjaan perdesaan.
BIDANG KETENAGAKERJAAN Berdasarkan data Sakernas bulan Pebruari Tahun 2008, sekitar 18.427.242 (45,03%) penduduk Provinsi Jawa Barat adalah angkatan kerja. Jumlah orang bekerja sebanyak 16.164.835 orang (87,72%), sedangkan angka pengangguran terbuka sebesar 2.262.407 orang (12,28%) lebih tinggi dari presentase pengangguran nasional yang mencacapai 9.427.590 orang (8,46%). Penyerapan tenaga kerja tertinggi masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebanyak 4.449.013 orang (27,52%), perdagangan 4.136.953 orang (25,59%), Industri 2.939.272 orang (18,18%), dan selanjutnya berturut-turut adalah sektor Jasa 2.073.815 orang (12,83%); transportasi 1.276.504 orang (7,90%), bangunan 926.847 orang (5,73%); keuangan 213.622 orang (1,32%), pertambangan 94.436 orang (0,58%) dan listrik 54.373 orang (0,34%). Realisasi anggaran bidang ketenagakerjaan sampai dengan akhir September 2008 sebesar Rp.7.401.243.641,- (55,34%) dari pagu sebesar Rp.13.373.857.000,BIDANG KETRANSMIGRASIAN Provinsi Jawa Barat merupakan daerah pengiriman transmigran, pada tahun 2008 dari target 899 KK telah dilaksanakan pengerahan dan penempatan transmigran sebanyak 681 KK yang tersebar ke Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara. Di Bidang Ketransmigrasian Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.11.116.012.000,-. Realisasi sampai dengan posisi akhir Desember 2008 sebesar Rp.8.454.901.659,- (76,06%) dengan perincian sebagai berikut : 1. Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4 Trans) melalui program pengembangan wilayah tertinggal sebesar Rp.7.360.974.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.326.721.759,- (72,37%); 2. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) melalui program pengembangan strategi cepat tumbuh sebesar Rp.3.755.038.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.128.179.900,- (83,38%). Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan : 1. Pengerahan dan penempatan transmigrasi sebanyak 681 KK ke daerah penerima transmigrasi meliputi : Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara; 2. Peningkatan kapasitas SDM, Pemda dan masyarakat transmigran; 3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigran. Alokasi anggaran tahun 2009 di Provinsi Jawa Barat di Bidang Ketransmigrasian mendapat anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 8.580.515.000,- dengan perincian sebagai berikut : 1. Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4 Trans) melalui program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh sebesar Rp.7.212.645.000,-
12 2.
Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) melalui program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh sebesar Rp.1.367.870.000,
Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan transmigrasi ; a Belum terbangunnya persepsi yang sama terhadap pemahaman kebijakan penyelenggaraan Transmigrasi di lingkungan perangkat Pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, sehingga kurangnya pemahaman terhadap arti penting pembangunan Transmigrasi sebagai salah satu sektor dalam pembangunan NKRI. b Jumlah animo masyarakat yang berminat untuk transmigrasi sebanyak 6.342 KK sehingga sangat tidak sebanding dengan jumlah alokasi target transmigrasi, yaitu sejumlah 910 KK. c Program transmigrasi untuk penanganan penduduk Jatigede : - Arah minat hanya ke pulau Sumatera - Sharing yang diminta daerah penempatan khususnya Sumatera, terlalu besar sharingnya. - Calon masih berorientasi kepada transmigrasi pola umum dan PIR, sementara program TSM kurang diminati, karena pada umumnya masyarakat masih kekurangan finansial. Adapun saran-saran : - Perlu meletakkan landasan yang sistematik dan stratejik dalam melakukan sosialisasi dan konsolidasi, pada perangkat Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. - Pada tahun-tahun mendatang, diharapkan mendapatkan alokasi target transmigrasi yang proporsional. - Mengingat besarnya jumlah penduduk Jatigede yang harus ditangani melaui program transmigrasi yaitu sebesar 7.163 KK dan besarnya minat masyarakat Jatigede terhadap program transmigrasi serta alokasi target yang relatif sangat kecil dari Pusat, maka diharapkan penanganan penduduk asal Jatigede melalui program transmigrasi perlu dukungan dari Pemerintah Pusat. - Pemerintah Pusat merubah pola Transmigrasi TSM, menjadi pola TSB, karena masyarakat calon transmigran pada umumnya tidak mempunyai kemampuan finansial. D.
BIDANG BNP2TKI Berdasarkan data BP3TKI Bandung, Jawa Barat pada tahun 2008 telah memberangkatkan TKI ke luar negeri sebanyak 6.353 orang. Program pelayanan dan perlindungan TKI Jawa Barat ; Mensosialisasikan cara aman untuk bekerja di luar negeri yang dilaksanakan di desa-desa pusat TKI, di Bursa Kerja Khusus (BKK) dan di Lembaga Latihan Kerja (LLK); Penyebarluasan info kerja aman di luar negeri melalui leaflet dan brosur; Memfasilitasi pertemuan antara keluarga TKI dengan PPTKIS apabila terjadi pengaduan kasus.
E.
BIDANG BKKBN Kondisi KB Jawa Barat : Secara kuantitatif jumlah peserta KB tahun 2007 sebesar 5.957.183 orang dan tahun 2008 sebesar 6.225.166 orang, mengalami peningkatan sebesar 267.983 peserta KB. Hasil survei ekonomi daerah Jawa Barat, rata-rata usia kawin pertama wanita tahun 2007 sebesar 17,97 mengalami peningkatan menjadi 18,05 pada tahun 2008, mengalami kenaikan sebesar 0.08 poin.
13 -
-
Data suseda 2007 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat sebesar 1,83 dan tahun 2008 turun menjadi 1,71 (turun sebesar 0,12 poin). Hasil SDKI tahun 2007 Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,6 terjadi penurunan sebesar 0,22 poin dibanding SDKI tahun 2002-2003. Sedangkan menurut hasil Suseda, TFR Jabar tahun 2007 sebesar 2,30. Artinya rata-rata anak yang dilahirkan wanita selama usia subur di Jawa Barat antara 2-3 anak. Data SDKI, Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate) Jawa Barat tahun 2007 sebesar 61,1 %, mengalami peningkatan sebesar 2,1 % bila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar 59,0%.
Jumlah petugas lapangan di Jawa Barat sebanyak 2.677 orang dengan rincian : Penyuluh KB (PKB) : 1986 orang Petugas Lapangan KB (PLKB) : 427 orang Tenaga lapangan non PNS : 264 orang (TKK 33, Sukwan 227, PTT : 7 orang) Rasio perbandingan jumlah desa dengan jumlah PLKB : 1 orang PLKB menggarap 2-3 desa/ kelurahan, (jumlah desa/kelurahan di Jawa Barat 5.876 sementara jumlah PLKB 2.677 orang). Angaran APBN BKKBN tahun 2007 sebesar Rp. 50.038.314.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.857.635.085,- (91,65%) dan Anggaran APBN BKKBN tahun 2008 sebesar Rp.46.281.536.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.44.605.070.491,- atau 96,38%. F.
BIDANG BADAN POM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat melakukan koordinasi atas penemuan produk obat/makanan yang berbahaya untuk ditindaklanjuti. Dari pengujian terhadap sampel produk yang beredar di Provinsi Jawa Barat tahun 2008, dapat disampaikan sebagai berikut : a. Produk obat tidak memenuhi persyaratan kadar : 1,00 % b. Produk Obat Tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) : 23,76 % c. Kosmetika mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan : 8,46 % d. Makanan mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan (formalin, borak, melamin dan rhodamin B) : 10,86 % Upaya perlindungan masyarakat dari peredaran obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan yang mengandung bahan berbahaya, antara lain : a. Mengirimkan setiap pengumuman/public warning Kepala Badan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. b. Mengembangkan layanan pada unit layanan pengaduan konsumen. c. Aktif memberikan penjelasan (dialog interaktif) melalui media elektronik (radio dan TV) maupun melalui media cetak. d. Melaporkan penayangan iklan yang tidak sesuai ketentuan kepada Badan POM untuk diberikan peringatan. e. Melakukan pengawasan secara intensif untuk mencegah beredarnya produk yang membahayakan kesehatan. f. Melakukan penegakan hukum secara konsisten agar produk beredar semakin terjamin mutu, keamanan dan manfaatnya. g. Produk yang terbukti membahayakan kesehatan dilakukan pengamanan dan pemusnahan. Hasil Pengawasan dan Penertiban Obat dan Makanan Tahun 2008-2009 No
Komoditi
Pengamanan
Pemusnahan
Pro Justitia
14
G.
1 2
Obat Obat tradisional
3 4 5
Makanan Kosmetika Suplemen Makanan
2 truk 67 truk, 3 trailer dan 3 mobil box 3 trailer, 5 truk 24 mobil 2 mobil
64 truk 3 trailer, 2 truk
9 5 5 6 0
BIDANG JAMINAN SOSIAL 1. PT. ASKES (Persero) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan data BPS tahun 2007 jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebanyak 41.483.729 orang dan berdasarkan survey Sosial Ekonomi Daerah 2008 sebanyak 42.194.869. Dari jumlah penduduk tersebut sebanyak 10.700.175 orang (jiwa) menjadi kuota program Jamkesmas yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Sedangkan jumlah dan identitas peserta ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebanyak 10.700.175 orang (jiwa). Sampai dengan 31 Desember 2008 di Provinsi Jawa Barat telah didistribusikan kartu Jamkesmas kepada peserta sebanyak 10.699.842 kartu atau 99,99%, hal ini disebabkan karena sebanyak 333 data masih di klarifikasi di Pemda Kab/Kota Tasikmalaya, Ciamis Banjar dan Garut. Prosentase pencapaian kartu Jamkesmas adalah sebagai berikut : a. 25,79% dari jumlah penduduk 2007 dan 25,36% dari survey 2008 b. 99,99% dari kuota Jamkesmas c. 99,99% dari jumlah jiwa yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan PT. Askes (Persero) telah mengembangkan sistim monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat, aktivitasnya : a. Monitoring pelayanan kesehatan peserta oleh pegawai PT. Askes yang bertugas di Rumah Sakit (PPATRS) yakni melakukan ”customer visit” di ruang perawatan. b. Melakukan pertemuan secara periodik dengan pihak Rumah Sakit. c. Melakukan pertemuan secara periodik dengan distributor obat, instalasi farmasi Rumah Sakit dan apotek minimal 1 kali dalam setahun. d. Melakukan pertemuan forum konsultasi sebanyak 4 kali dalam setahun. e. Melakukan pertemuan forum komunikasi sebanyak 4 kali dalam setahun. f. Melakukan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Medik (DPM). Dari beberapa aktifitas monitoring dan evaluasi tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian guna tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang efisien yaitu : a. Peran dan fungsi Puskesmas sebagai pengendali rujukan (gate keeper). b. Adanya standar pelayanan kesehatan dan standar therapi di Rumah Sakit serta komitmen dari seluruh jajaran untuk melaksanakan standar tersebut. c. Komitmen manajemen dan dokter untuk menuliskan obat DPHO serta ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek. Ketetapan kepastian iur biaya bagi peserta Askes sosial yang disepakati bersama antara PT. Askes (Persero) dengan Rumah Sakit yang diketahui oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya ketetapan ini perlu disosialisasikan kepada peserta.
2. PT JAMSOSTEK (Persero) Provinsi Jawa Barat
15 PT. Jamsostek (Persero) di Kantor Wilayah IV Jawa Barat dan Banten terdiri dari : 19 Kantor Cabang (14 Kantor Cabang di Jabar dan 5 Kantor Cabang di Banten) seluruhnya menyiapkan diri melayani peserta & keluarganya bagi yang memenuhi persyaratan pengambilan haknya. Perkembangan kepesertaan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja (TK LHK) sampai dengan Desember 2008 terealisasi 14.221 tenaga kerja (88%) dari target 16.205 tenaga kerja. PT. Jamsostek melakukan pendekatan terhadap paguyuban/perkumpulan-perkumpulan/ aosiasi tenaga kerja informal dan bersama-sama dengan dinas/instansi Pembinanya, dalam rangka sosialisasi PERATURAN MENAKERTRANS Nomor PER-24/MEN/VI/2006 Program TKLHK. Kecuali sosialisasi program juga mendorong pembentukan wadah yang bisa dijadikan mitra dalam rangka pelaksanaan program dimaksud. Kendala pelaksanaan program TKLHK adalah kesanggupan/kemampuan mengelola dari paguyuban/perkumpulan/asosiasi untuk bertindak sebagai mitra/penanggung jawab masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan Program Jamsostek di Provinsi Jawa Barat dapat berlangsung dengan baik karena selain sudah merupakan program normatif bagi pekerja juga didukung adanya beberapa Keputusan Gubernur Jawa Barat yang mengatur Pelaksanaan Program Jamsostek di Provinsi Jawa Barat dan penunjukan Team yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Jamsostek. Masalah situasi hubungan industrial saat ini khususnya di Jawa Barat pada umumnya masih terkendali, artinya : bahwa perselisihan /permasalahan masih bisa dikendalikan dan hak-hak pekerja dapat diselesaikan dengan musyawarah di dalam perusahaan, terkecuali pengusahanya kabur/melarikan diri serta asset perusahaan diambil alih oleh pihak ketiga (bank) atau dalam tahap penyelesaian pengadilan, misalnya PT. Great River di Bogor dan PT. Raja Brana Kota Depok. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah : Melakukan langkah-langkah konsolidasi/koordinasi dengan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melakukan program pembinaan dan penyuluhan ke perusahaan, langkah-langkah pemberdayaan LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota, LKS Bipartit di perusahaan, melaksanakan isi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan terhadap pekerja/buruh, serta koordinasi dengan pegawai teknis/fungsional Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun data Hubungan Industrial di Jawa Barat : 1. PHK 2. Mediator Provinsi dan Kab/Kota 3. Perusahaan di Jawa Barat 4. PKB 5. PP 6. LKS Bipartit 7. SP/SB 8. Unjuk Rasa
: 18.000 orang : 110 orang : 25.318 perusahaan : 937 perusahaan : 5.138 perusahaan : 714 perusahaan : 1.668 perusahaan : 31 kasus
Kendala yang dihadapi : 1. Pengusaha kurang menyadari manfaat program Jamsostek. 2. Pengusaha menganggap iuran program Jamsostek sebagai beban 3. Sosialisasi dan Law Enforcement Belum optimal. H. KUNJUNGAN-KUNJUNGAN :
16 1. BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA DALAM NEGERI BANDUNG)
(BBPLKDN
Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi bidang instruktur, tenaga kepelatihan dan tenaga kerja. Kedudukan B2PLKDN sebagai UPTP di bidang pengembangan latihan instruktur, tenaga pelatihan serta tenaga kerja dibawah Dirjen Binalattas.
Tugas dan Fungsi : 1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pengembangan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan konsultasi bidang instruktur, tenaga kepelatihan dan tenaga kerja; 2. Penyelenggaraan pelatihan, uji coba pelatihan, uji komptetensi, sertifikasi, pengembangan dan validasi program dan materi pelatihan serta konsultasi pelatihan instruktur, tenaga kepelatihan dan tenaga kerja; 3. pelaksanaan koordinasi, promosi, pemasaran, konsultasi, sertifikasi dan kerjasama kelembagaan; 4. Pelaksanaan evaluasi pelatihan dan pengembangan program, uji kompetensi, sertifikasi, pemberdayaan unit pelatihan, konsultasi dan penyusunan laporan; 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai besar. Tujuan : 1. Menjadikan Balai Besar LKDN sebagai Model Center dalam Penyelenggaraan Diklat, Uji Kompetensi, Sertifikasi dan Konsultasi 2. Menjadikan Balai Besar LKDN sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Pelatihan 3. Mewujudkan Kemandirian Institusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pelatihan Secara Profesional dan Transparan Kebijakan Mutu BBPLKDN : 1. Mengikuti dinamika perubahan dan persaingan global dalam pengembangan manajemen instiitusi (good governance) 2. mengacu pada standar kompetensi dan kualifikasi kerja dalam pengembangan sistem dan metoda pelatihan (quality) 3. mengacu pada kebutuhan pasar dan kemajuan IPTEK dalam pengembangan Sumber Daya Pelatihan (relevance) 4. Mengacu pada asas manfaat, efektifiitas dan efisiensi dalam pengembangan fisik institusi (productivity) 5. Mengutamakan asas kemitraan dan saling menguntungkan dalam pengembangan jejaring kerjasama (partnership) Sumber Daya Manusia di BBPLKD : NO
UNIT KERJA
1. 2. 3.
Kepala Balai Besar Bagian Tata Usaha Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Bidang Pengembangan dan Evaluasi Instruktur
4. 5.
JENIS KELAMIN Laki-Laki Perempuan 1 0 20 10 15 2
Jumlah 1 30 17
10
0
10
58
8
66
17 Jumlah
104
20
124
Pelayanan Publik yang dilaksanakan : 1. Pelatihan Durasi panjang (3 tahun) • Pelatihan Teknisi/Pendidikan Poltek D-3 Durasi menengah ( 3 – 12 bulan) • Diklat Dasar Instruktur • Initial Training untuk Pencaker dan korban PHK • Magang Modular Durasi pendek ( 40 – 120 jam) • Up Grading / tot Instruktur • Program Modular (40 – 40 jam) • Praktikum mahasiswa ( 50 – 120 jam) 2.
Uji Kompetensi Otomotif : Kerjasama LSP TO Teknologi Mekanik : Kerjasama LSP LMI Telematika : Kerjasama LSP Telematika Konstruksi : Kerjasama LPJKN – BSK Listrik : Kerjasama dengan Asosiasi API / LSP Sekretaris Kantor : Kerjasama dengan ASI
3.
Konsultasi Manajemen pelatihan Sistem dan Metoda PBK / Diklat Profesi Penyusunan Program PBK Penyusunan Modul – Modul PBK
4.
• • • • •
Produksi Komponen Mesin Komponen Produksi Komponen Barang Jadi Media Instruksional, Trainer Rekayasa Teknologi
2. Kunjungan ke PT. DAVOMAS ABADI, Tbk., Jl. Babakan Parakan Cikembar Sukabumi, Jawa Barat Saat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan secara mendadak ke PT. Davomas Abadi Tbk. Acara ini di luar jadwal yang telah diagendakan, mengingat adanya beberapa buruh yang melakukan aksi mogok makan. Permasalahan pokoknya adalah perusahaan menerbitkan surat pernyataan yang harus ditandatangai oleh seluruh karyawan, namun pihak karyawan ada yang bersedia menandatangai dan ada yang menolak. Penolakan disebabkan karena adanya kekhawatiran dari karyawan bahwa pihak PT. Davomas Abadi Tbk akan melakukan halhal yang merugikan karyawan mengingat maksud dan isi surat pernyataan tidak disosialisasikan lebih dahulu. Kebuntuan permasalahan ini telah difasilitasi oleh Disnaker Kabupaten Sukabumi pada tanggal 25 Pebruari 2009, yaitu dilakukan pertemuan antara Disnaker, pihak perusahaan dan pihak DPCK-SPSI Kabupaten Sukabumi dan perwakilan karyawan, namun pertemuan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian/kesepakatan.
18
Karyawan PT. Davomas Abadi Tbk menyampaikan tuntutan antara lain : ♦ Perusahaan harus melakukan sosialisasi terhadap surat pernyataan yang harus di tandatangani oleh karyawan, menyampaikan maksud dan tujuan. ♦ Karyawan yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan oleh perusahaan tidak diperbolehkan masuk bekerja, maka karyawan tersebut menuntut kejelasan status mereka. ♦ Apabila dilakukan PHK, maka hak-hak normatif karyawan harus diberikan.
Hasil Pertemuan ♦ Disnakertrans Kabupaten Sukabumi telah melakukan upaya-upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan pertemuan bipartit dan mendesak kepada PT. Davomas Abadi Tbk untuk segera mengambil langkahlangkah konkrit agar permasalahan tidak berlarut-larut. PT. Davomas Abadi Tbk harus segera memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundangundangan, dan setiap pekerja harus diberikan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama). ♦ Komisi IX DPR RI akan memonitor permasalahan tersebut dan Depnakertrans diminta untuk melakukan langkah-langkah konkrit, apabila PT. Davomas Abadi Tbk tidak segera menyelesaikan permasalahan tersebut. III. PEMASALAHAN / USULAN YANG PERLU MENDAPATKAN SOLUSI : 1. Bidang Kesehatan : 1. Penentuan kriteria penduduk miskin yang ditentukan oleh BPS belum mencakup Indikator yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan sehingga ada pasien tidak mampu yang memerlukan Yankes, tetapi tidak terakomodir/terjaring sebagai Gakin dengan menggunakan kriteria miskin menurut BPS. 2. Tingginya angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, Gizi Buruk serta tingginya penyakit Infeksi/penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, DBD dan Filariasis. 3. Jawa Barat peringkat pertama HIV/AIDS, yang penyebarannya 50% dari jarum suntik, Pemda telah membentuk Call Cenre AIDS, dan telah dibahas Perda HIV/AIDS serta pengembangan pusat rehabilitasi, oleh karena itu perlu dukungan dari Pemerintah Pusat. 2. Bidang Nakertrans : Masalah Umum yang dihadapi dalam Pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Jawa Barat : 1. Terbatasnya kompetensi pencari kerja, khususnya di bidang engineering dan desain sehingga struktur jabatan strategis sulit dipenuhi oleh tenaga kerja lokal; 2. Kecenderungan penurunan daya saing produk industri; 3. Krisis finansial global; 4. Kecenderungan pengusaha mengubah sistem kerja tetap dengan pola outsearching dan kontrak kerja; 5. Tingginya tingkat pelanggaran prosedur ketenagakerjaan; 6. Belum kuatnya lembaga pengembang sumberdaya tenaga kerja dan transmigran; 7. Transformasi informasi kesempatan kerja kurang optimal begitu pula sebaliknya segmentasi pencari kerja belum jelas. 8. Pelatihan terhadap instruktur BLK dan permohonan bantuan satu paket mesin garmen, alat-alat montir, pertukangan serta mengganti sarana & prasarana yang sudah tidak dapat dimanfaatkan.
19 9.
Adanya tuntutan dari buruh/karyawan PT. Davonas Abadi Tbk agar perusahaan segera menyelesaikan 3 tuntutannya antara lain • Perusahaan harus melakukan sosialisasi terhadap surat pernyataan yang harus di tandatangani oleh karyawan, menyampaikan maksud dan tujuan. • Karyawan yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan oleh perusahaan tidak diperbolehkan masuk bekerja, maka karyawan tersebut menuntut kejelasan status mereka. • Apabila dilakukan PHK, maka hak-hak normatif karyawan harus diberikan.
3. Bidang BNP2TKI : 1. 2.
3.
4. 5.
Masih banyak Calon TKI yang belum mengetahui prosedur penempatan TKI ke Luar Negeri. Masih banyak petugas PPTKIS yang membawa langsung TKI ke Jakarta tanpa melalui prosedur (melalui Dinas), sehingga bila terjadi permasalahan terhadap TKI Pemda tidak mengetahui. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri sehingga masyarakatpun kadang lebih memilih melalui calo untuk berangkat, tidak melalui daerah setempat dengan persyaratan-persyaratannya sehingga kalau terjadi masalah di luar negeri sulit/lama menyelesaikannya. Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi TKI. Belum adanya BLK milik Pemerintah daerah beserta sarana dan prasarana yang memadai.
4. Bidang BKKBN : 1.
Ratio ideal satu desa satu PKB belum terpenuhi, karena jumlah PKB terbatas dan terus mengalami pengurangan. 2. Petugas PLKB tidak mendapatkan insentif, sedangkan kader KB (Pos KB) juga tidak mendapatkan insentif dari APBN, namun di beberapa Kabupaten/Kota, mereka mendapatkan insentif dari APBD. Besarnya disesuaikan dengan kemampuan masingmasing Kabupaten/Kota. 5. Bidang Jamsostek : PT. Jamsostek Kantor Wilayah/Kantor Cabang merupakan Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) upah/tenaga kerja/program, padahal PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jamsostek tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Kewenangan upaya penegakan hukum berada pada instansi teknis / Dinas Tenaga Kerja. IV. KESIMPULAN 1. Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. 2. Seluruh permasalahan, usul, saran yang diperoleh di lapangan selama kunjungan kerja agar menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh mitra Komisi IX DPR RI.
20
V. PENUTUP Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Barat yang telah dilaksanakan dari tanggal 4 Maret sampai dengan 8 Maret 2009. Diharapkan agar laporan ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Atas segala bantuan baik dari Departemen, Pemerintah Daerah, para Kepala Dinas dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama kunjungan kerja Tim Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 17 Maret 2009 TIM KUNKER KOMISI IX DPR RI K E T U A,
Dr. RIBKA TJIPTANING
