Kunjungan kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 1 Agustus Agustus 2007

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE PROVINSI PAPUA PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2006 – 2007 ---------------------------------------------------------------------------------------1. PENDAHULUAN 1.1. Dasar Kunjungan Kerja 1. Keputusan Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi DPR RI. 2. Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 56/PIMP/IV/2006-2007, tanggal 12 Juli 2007 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2006-2007. 1.2. Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan. 1.3. Susunan Tim Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang terhormat Bapak Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH, dengan didampingi 2 (dua) orang Sekretariat, 2 (dua) orang Penghubung Departemen Hukum dan HAM, Penghubung Kejaksaan Agung RI, dan Penghubung Kepolisian RI, dengan komposisi sebagai berikut : 1. Aziz Syamsuddin, SE, SH, MAF, MH

Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi III/FPG 2. Prof. DR. Wila Chandrawila Supriadi, SH Anggota Tim/FPDIP 3. Hj. Azlaini Agus, SH, MH Anggota Tim/FPAN 4. St. Drs. Jansen Hutasoit, SE, MM Anggota Tim/FPDS 1.4. Waktu Kunjungan Kerja Kunjungan kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 1 Agustus 2007 – 5 Agustus 2007. 1.3. Obyek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan kerja di Provinsi Papua melakukan pertemuan sebagai berikut : 1. Pertemuan dengan Kapolda Papua beserta jajarannya dan seluruh Kapolres se-Provinsi Papua, Kadis Kehutanan dan PPNS Kehutanan.

2 2. Pertemuan dengan Gubernur dan para Muspida se-Provinsi Papua (terutama yang terkait dengan bidang hukum / peradilan, keamanan dan HAM) 3. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua beserta jajarannya dan para Kepala Negeri se-Provinsi Papua. 4. Pertemuan dengan Kakanwil Hukum dan HAM beserta jajarannya. 5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Militer, dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beserta jajaran. 6. Kunjungan ke Lapas Klas IIA Abepura. 7. Kunjungan Lapangan ke PT. Freeport. 8. Kunjungan ke Lapas Timika. 9. Kunjungan ke Kantor Imigrasi Timika. 10. Pertemuan dengan Polres Mimika.

II.

HASIL KUNJUNGAN KERJA 2.1 PERTEMUAN DENGAN POLDA PAPUA BESERTA JAJARANNYA.

Sejauh ini Polda Papua terus berusaha meningkatkan pelaksanakan tugas pokoknya sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun tentunya masih belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat, mengingat kompleksitas permasalahan di wilayah ini baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan. 1.

a.

Berapa realisasi DIPA tahun 2007 (sampai dengan bulan juni tahun 2007), serta berapa sisa anggarannya. Apakah mengajukan APBN-P tahun 2007 ? berapa penambahannya ? Mohon di jelaskan mengenai program yang menjadi skala prioritas Polda Papua. kendala apa saja yang dihadapi atau ditemukan dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya mencari jalan keluar / solusi pemecahannya ? Sesuai laporan realisasi penyerapan anggaran satker- satker jajaran Polda Papua sampai dengan bulan juni 2007 menunjukkan realisasi anggaran telah mencapai 49,25 %, yakni penyerapan sebesar Rp. 283.856.353.174.dari pagu anggaran TA. 2007 sebesar Rp. 576.416.109.000.-. Polda Papua tidak mengajukan APBN-P tahun 2007, dan tidak ada penambahan anggran yang bersumber dari APBN maupun APBD. Skala prioritas program polda papua sejalan dengan program Polri ta 2007 meliputi 8 (delapan) program yakni : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Program pengembangan sumber daya manusia kepolisian. Program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian. Program pemberdayaan potensi keamanan. Program pengembangan system dan strategi kemanan dan ketertiban. Program harkamtibmas. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Program kerjasama keamanan dan ketertiban. Program penyelengaraan pimpinan kenegaraan dan kepemimpinan.

3 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta solusi pemecahannya yaitu : 1)

Berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian antara lain : a)

b)

2)

untuk pembangunan fasilitas Polri, indeks harga satuan bangunan masih sangat rendah, sehingga tidak cukup untuk membangun gedung/rumah negara dengan bangunan permanent khususnya untuk wilayah pegunungan. upaya yang dilakukan : untuk mengatasi kecilnya alokasi anggaran yang tersedia tetap dioptimalkan dengan bangunan dalam bentuk semi permanent. untuk pembangunan fasilitas Polri tidak didukung dengan anggaran untuk pembebasan dan penggantian lahan, pada hal Polri tidak memiliki lahan sendiri. upaya yang dilakukan : solusi yang ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dalam penyediaan lahan, maupun pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapatkan hiba tanah.

Yang berkaitan dengan pelaksanaan program Harkamtibmas, antara lain : a)

b)

c)

untuk wilayah Pegunungan tengah indeks uang makan jaga / kawal, sama dengan daerah pantai dengan indeks Rp. 12.000.-/ orang / hari untuk dua kali makan. untuk wilayah pegunungan tengah indeks ini tidak cukup, dimana harga beras Bulog per kilogram adalah Rp. 27.000.-. upaya yang dilakukan : untuk saat ini petugas jaga hanya diberikan jatah sekali makan atau penambahan jatah makan diberikan melalui tambahan dari dana dukungan operasional kapolres. Alokasi biaya perjalanan dinas belum cukup didistribusikan sampai ke polres dan polsek, mengingat transportasi yang digunakan adalah transportasi udara upaya yang dilakukan : melaksanakan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran perjalanan dinas melalui upaya skala prioritas terhadap kegiatan supervisi dan kuinjungan ke satuan-satuan setingkat polsek dengan mengurangi kunjungan yang sifatnya seremonial dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Dukungan beras, kaporlap dan pengadaan materiil lainnya yang diadakan secara terpusat (seperti : kendaraan roda 2 dan roda 4) belum didukung biaya kirim sampai pada satker pengguna, tetapi hanya sampai di Polda Papua. akibatnya banyak materiil yang terlambat pendistribusiannya, ataupun menumpuk digudang. upaya yang dilakukan : pengiriman materiil - materiil dimaksud dilakukan dengan bantuan biaya pemda oleh kasatker masing-masing.

4 b.

Berapa pagu definitif tahun 2008 yang diterima Polda Papua, dan jelaskan mengenai program serta upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan tahun 2008. Pagu anggaran Polda Papua sesuai hasil penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran Polda Papua TA. 2008 adalah sebesar sebesar Rp. 714.618.748.000.-. antara lain bersumber dari APBN sebesar Rp.710.680.388.000 dan PNBP sebesar Rp. 3.938.360.000.- yang dialokasikan ke dalam 8 (delapan) program antara lain : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

program pengembangan sumber daya manusia kepolisian Rp. 4.486.469.000.program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian Rp. 38.253.254.000.program pemberdayaan potensi keamanan Rp. 8.477.110.000.program pengembangan system dan strategi kemanan dan ketertiban Rp. 1.998.020.000.program harkamtibmas Rp. 74.444.972.000.program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 14.615.660.000.program kerjasama keamanan dan ketertiban Rp. 3.557.945.000.program penerapan kepemerintahan yang baik Rp. 564.846.958.000.-

Mengenai program serta upaya yang dilakukan dalam mencapai target penerimaan TA. 2008, dijelaskan bahwa dalam DIPA Polda Papua tidak terdapat MAP (Mata Anggaran Penerimaan) sehingga tidak memiliki program pencapaian target penerimaan. 2.

Mohon dijelaskan untuk Tahun 2007 berbagai tindak kejahatan termasuk tindakan kepolisian dan upaya penanggulangannya terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan negara. Secara kuantitatif data kejahatan periode Januari s/d Juni Tahun 2007 adalah sebagai berikut : no 1. 2. 3. 4.

kejahatan konvensional transnasional merugikan negara berimplikasi kontinjensi

ct 2.155 14 4 115

cc 1.341 10 4 47

% 62,22 71,42 100 40,86

ket

Upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan rutin dan menggelar operasi kepolisian antara lain : 1) 2) 3) 3.

operasi simpatik 2007. operasi mambruk 2007. operasi amole I, II dan III 2007.

Sejak bergulirnya reformasi, sering terjadi gejolak bahkan kerusuhan, yang berpengaruh terhadap kamtibmas. a.

Mohon dijelaskan gejolak / kerusuhan sosial yang menonjol yang terjadi diwilayah hukum Polda Papua saat ini, dan apa yang menjadi latar belakang penyebab timbulnya peristiwa tersebut dan bagaimana upaya penanganannya.

5 Gejolak / kasus menonjol, latar belakang dan penanganannya akibat dari bergulirnya reformasi. 1) 2) 3) 4) b.

perang suku antara suku sani dengan suku tipagau / kobogau di distrik sugapa kabupaten paniai bulan januari 2007. pemalangan di areal PT. Freeport Januari 2007. perang suku antara suku kan dan suku tamloit di distrik nalca Kabupaten Yahukimo. pengrusakan Polsek oksibil Polres persiapan pegunungan bintang.

Mohon disebutkan dan dijelaskan secara rinci mengenai data/indeks kejahatan yang terjadi, kejahatan apa saja yang menonjol diwilayah Polda Papua. Data crime indeks di wilayah hukum polda papua.

no

jenis kss

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

b.

4.

anirat aniaya curat tipu rusak keroyok gelapkan perkosaan curanmor curas bunuh narkoba jumlah

jan s/d des 2006 ct 837 761 614 480 373 349 218 106 59 44 42 12 3.894

cc 554 381 390 282 300 219 111 72 18 22 35 9 2.393

% 66,18 50,00 63,60 58,88 80,35 62,84 51,12 68,04 30,18 49,58 83,64 75,00 61,37

jan s/d juni 2007 ct 358 139 216 179 132 169 26 13 6 24 8 14 1.284

cc 187 44 73 86 81 102 5 4 15 6 10 613

profesional

Bagaimana langkah-langkah kapolda dalam menyikapi kemandirian dan profesionalisme kepolisian di daerah Provinsi Papua. Langkah-langkah dalam menyikapi kemandirian dan profesionalisme kepolisian di daerah Provinsi Papua antara lain : 1) 2) 3)

b.

ket

Berdasarkan hasil penyidikan atas peristiwa kejahatan, dapatkah dijelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Penyebab timbulnya kejahatan pada umumnya diakibatkan oleh pengaruh mengkonsumsi minuman keras illegal seperti sageru, kosongan dan cap tikus.

Tuntutan masyarakat agar kepolisian semakin mandiri dan merupakan salah satu keinginan yang perlu mendapat perhatian. a.

% 52,23 31,65 33,79 48,04 61,36 59,17 19,23 30,76 62,05 75,00 71,42 47,74

meningkatkan kemampuan personil baik kualitas maupun kuantitasnya melalui pelatihan dan pendidikan kejuruan. memberikan reward dan punishment untuk memacu semangat kerja personil Polda Papua. dalam rangka penegakan hukum melakukan penyidikan secara transparan dan tidak diskriminatif serta akuntabel.

Bagaimana langkah-langkah kapolda untuk mewujudkan kepolisian di daerah Papua agar benar-benar dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

6 1)

meningkatkan kemampuan personel sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. meningkatakan kecepatan dalam penanganan laporan / pengaduan masyarakat. melaksanakan proses penyelidikan / penyidikan secara cepat, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. mengintensifkan penerapan strategi community policing (perpolisian masyarakat).

2) 3) 4)

c.

Guna pelaksanaan tugas pokok yang berkaitan dengan penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, berapa jumlah ideal personil kepolisian yang dibutuhkan dilingkungan Polda Papua. Berdasarkan dsp dan pengembangan polres persiapan dalam mendukung pembentukan kabupaten yang baru maka kekurangan personil dapt dilihat dari perbandingan data dsp dan riil saat ini seperti matrik dibawah ini. NO

GOL/PKT

1. 2. 3. 4. 5.

5.

DSP

pati pamen pama bintara tamtama JUMLAH

RIIL

2 397 1.921 15.819 18.139

KONDISI

2 165 692 10.571 64 11.676

kurang 232 kurang 1.229 kurang 5.248 kurang 64 KURANG 6.773

Akhir-akhir ini muncul dalam pemberitaan adanya oknum petugas keamanan yang terlibat dalam tindak kekerasan atau kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan narkoba. a. Apakah diwilayah hukum Polda Papua ditemukan adanya oknum yang terlibat dalam tindak kekerasan atau kejahatan dan narkoba. selama periode januari s/d juni 2007 masih ditemukan anggota polri yang terlibat melakukan tindak pidana, kekerasan dan narkoba. b. kalau ada, berapa, dan tindakan apa yang sudah diambil, mohon dijelaskan secara rinci.

no

kasus

jan

peb

mrt

apr

mei

juni

1

penembakan

1

-

-

-

-

-

2

penganiayaan

2

2

4

2

-

1

3

narkoba

-

-

-

1

1

-

4

jumlah

3

2

4

3

1

1

c.

ket - 1 kasus - 1 terperiksa hukuman disiplin - 11 kasus - 11 terperiksa hukuman disiplin - 2 kasus - 2 terperiksa dalam proses pidana - 14 kasus - 14 terperiksa

bagaimana upaya Polda Papua di dalam mengatasi meningkatnya tindak kekerasan, kejahatan, dan maraknya peredaran narkoba. tindakan kekerasan yang terjadi masih didominasi oleh kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman keras. adapun upaya-upaya kepolisian yang dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan

7 terhadap masyarakat, melaksanakan penindakan hukum secara tegas dan melakukan razzia terhadap peredaran miras dan narkoba. d.

bagaimana langkah Polda Papua dalam pemberantasan terhadap pencetakkan / peredaran uang palsu, perjudian dan tempat-tempat maksiat lainnya. 1)

2)

3)

6.

7.

selama periode januari s/d juni 2007 tidak ditemukan adanya peredaran uang palsu namun langkah antisipatif melalui koordinasi dan operasi rutin kepolisian tetap dilakukan oleh seluruh jajaran Polda Papua. sejak jakstra Kapolri tahun 2005 wilayah Polda Papua telah melakukan upaya penindakan dan sampai saat ini tidak diketemukan lagi tindak pidana perjudian dan secara intensif tetap dilakukan penyelidikan dan penindakan hukum terhadap praktek perjudian. pada umumnya tempat-tempat hiburan di wilayah Polda Papua masih bersifat sederhana sehingga penertiban dan pengawasan masih dapat dilaksanakan pengawasan secara mudah.

Akhir-akhir ini banyak diberitakan mengenai berkembangnya pemilikan senjata oleh masyarakat secara illegal. bahkan di sinyalir adanya oknum aparat keamanan yang terlibat perdagangan senjata. a.

Apakah Polda telah mengadakan razia pemilikan ?. secara rutin/insidental dilakukan razzia dibarengi pengawasan yang bersifat administratif dan memperketat rekomendasi perizinan untuk kepemilikan senjata api.

b.

apakah ada pemilikan senjata illegal di daerah ini, kalau ada berapa dan bagaimana tindakan yang diberikan kepada pemiliknya. sampai saat ini belum diketemukan adanya kepemilikan senpi illegal.

Dalam daerah hukum Polda Papua seringkali terjadi kasus illegal logging. bagaimana Polda Papua menangani persoalan tersebut dari segi : a.

pencegahannya ? 1)

2)

3)

4)

b.

melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan, Syahbandar, Dinas Perhubungan, TNI AL, BKSDA Papua, BSPHH) untuk lebih mengefektifkan pengawasan terhadap penerbitan ijin kehutanan dan kegiatan pengangkutan hasil hutan. memberikan petunjuk kepada satuan kewilayahan untuk mendatakan dan melakukan pengawasan terhadap aktifitas kegiatan eksploitasi hasil hutan di wilayah masing-masing. membentuk tim gabungan (Dinas Kehutanan, Polda, Tim Mabes, Departemen Kehutanan RI) untuk melaksanakan klarifikasi terhadap keabsahan daripada perijinan penebangan, perijinan alat berat dan kegiatan pengangkutan. lebih mengintensifkan kegiatan patroli rutin oleh sat Pol Air khususnya di wilayah – wilayah rawan praktek terjadinya illegal logging.

Pemberantasannya : Sejak dilaksanakan operasi hutan lestari ii-2005 hingga saat ini tidak ada lagi kegiatan illegal logging namun kegiatan operasi penindakan hukum terhadap para pelaku yang diduga masih melakukan kegiatannya dengan memanfaatkan hak pengelolaan hutan rakyat tanpa ijin masih

8 terus dilakukan dengan mengedepankan peran polsek sebagai ujung tombak. Sedangkan hasil pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II-2005 hingga saat ini sebagian masih dalam proses hukum di kejaksaan dan pengadilan. c.

Pembiayaan dari operasi illegal logging tersebut. Pembiayaan yang digunakan dalam operasi illegal logging baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikannya menggunakan anggaran operasi (terpusat maupun kewil kendali pusat), sedangkan penyelidikan dan penyidikan dalam kegiatan rutin menggunakan anggaran penyidikan Polda Papua.

8.

Terkait masalah keamanan, potensi konflik seperti apa yang ada di papua, serta strategi penanganan yang di lakukan oleh Polda Papua. Provinsi Papua mengandung potensi konflik baik horizontal maupun vertikal, antara lain sebagai berikut :

9.

1)

potensi konflik berdasarkan permasalahan yaitu masalah tanah, perbatasan pemekaran wilayah, sumber daya alam, lahan usaha dan pilkada.

2)

potensi konflik berdasarkan subyek konflik yaitu konflik antar penduduk lokal dengan pendatang, konflik antar kelompok separatis dengan pemerintah dan perang antar suku.

Perkembangan terakhir tentang penanganan kelompok separatis dan kebijakan Polda Papua dalam menangani kelompok separatis seperti opm. Pada periode januari s/d juni 2007 telah menangani 3 (tiga) kasus yang berindikasi separatisme masing-masing terjadi di kabupaten puncak jaya, lapas abepura dan GOR Cenderawasih Jayapura. a.

pengibaran bendera di mulia Kabupaten Puncak Jaya yang terjadi pada tanggal 3 januari 2007 yang diduga dilakukan oleh kelompok TPN/OPM setelah melakukan pembunuhan terhadap anggota kopassus dan purnawirawan TNI. upaya yang telah dilakukan membentuk tim gabungan dan melakukan negosiasi namun tidak diterima sehingga bendera diturunkan dan selanjutnya kelompok tpn/opm melarikan diri.

10.

b.

pengibaran bendera bintang kejora di Lapas Abepura yang terjadi pada tanggal 1 juli 2007 yang dilakuan oleh napi an. Yusak Pakage, Cosmos Yual dan Simon Wenda, proses penyidikannya telah tahap I.

c.

penggunaan bendera bintang kejora dalam tarian adat di GOR Cenderawasih Jayapura yang terjadi pada tanggal 3 juli 2007 yang dilakukan oleh kelompok penari group Sampari dari Manokwari, saat ini masih dalam proses penyidikan.

Kebijakan dan strategi polda papua dalam mengatasi masalah keamanan di daerah perbatasan. Kebijakan dan strategi Polda Papua dalam mengatasi masalah keamanan di daerah perbatasan antara lain :

9 a. b.

c. d.

e.

memperkuat pos-pos polisi di perbatasan (skouw jayapura, sota merauke). kedepan upaya yang akan dilakukan polda papua membangun sarana perkantoran dan barak / asrama termasuk fasilitas pendukung lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja personel Polri & Brimob di pos perbatasan. meningkatkan pengawasan keluar masuknya barang dan orang dari Papua ke PNG dan sebaliknya yang melintasi perbatasan. meningkatkan kerja sama antar negara tentang pengamanan perbatasan antara RI – PNG dan antara instansi pemerintah lainnya di wilayah hukum Polda Papua (melalui forum tahunan BLM dan JBC). melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dari para pelintas batas baik dari wilayah ri maupun dari negara PNG.

3.1 PERTEMUAN DENGAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BESERTA JAJARANNYA. Bahwa luas wilayah Provinsi Papua dengan luas darat 421.981 km², luas perairan laut 228.000 km² dan luas daratan kurang lebih 3,5 kali pulau Jawa atau mencapai 22 % dari luas wilayah Indonesia, yang secara administrasi terdiri dari 27 wilayah Kabupaten dan 2 Kotamadya dengan 226 Distrik, 104 kelurahan serta 3,531 kampung, dengan jumlah penduduk 2.396.176 jiwa yang terdiri dari masyarakat pendatang maupun masyarakat asli dan diperkirakan ada sekitar 250 suku yang tinggal di daerah pedalaman. Dengan jumlah penduduk 2.396.176 jiwa yang terdiri dari masyarakat pendatang dan masyarakat asli Papua yang masih tinggal di daerah pedalaman dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Papua yang mencapai 3,5 Pulau Jawa, masyarakat yang sangat terisolir dan jauh untuk dijangkau dengan melalui darat antara distrik lainnya atau dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut dan udara. Daerah hukum Kejaksaan Tinggi Papua meliputi wilayah pemerintahan Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat yang terdiri dari 27 wilayah Kabupaten dan 2 wilayah Kotamadya, yang meliputi : 1. Kejaksaan Negeri Jayapura meliputi Kotamadya Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Keerom dan Kab. Sarmi. 2. Kejaksaan Negeri Nabire meliputi Kab. Paniai, Kab. Puncak Jaya dan Kab. Nabire. 3. Kejaksaan Negeri Sorong meliputi Kotamadya Sorong, Kab. Sorong Selatan dan Kab. Raja Ampat. 4. Kejaksaan Negeri Biak meliputi Kab. Biak Numfort dan Kab. Supiori. 5. Kejaksaan Negeri Manokwari meliputi Kab. Manokwari, Kab. Teluk Wondama dan Kab. Teluk Bintuni. 6. Kejaksaan Negeri Merauke meliputi Kab. Merauke, Kab. Asmat, Kab. Mappi dan Kab. Boven Digul. 7. Kejaksaan Negeri Fak-Fak meliputi Kab. Fak-Fak dan Kab. Kaimana. 8. Kejaksaan Negeri Wamena meliputi Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Tolikara dan Kab. Yahokimo. 9. Kejaksaan Negeri Serui meliputi Kab. Yapen Waropen dan Kab. Waropen. 10. Kejaksaan Negeri Timika meliputi Kab. Timika. 1. a.

Berapa realisasi DIPA Tahun 2007 (sampai dengan bulan Juni 2007) serta berapa sisa anggarannya. Apakah mengajukan APBN-P Tahun 2007 ? Berapa penambahannya ? mohon dijelaskan mengenai Program yang menjadi skala prioritas Kejaksaan Tinggi Papua. Kendala apa saja dihadapi atau ditemukan dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya mencari jalan keluar / solusi pemecahannya ?

1. a. Realisasi DIPA Tahun 2007 sampai 30 juni 2007 :

10 - Pagu DIPA Tahun 2007 - Realisasi sampai 30 Juni 2007 SISA Atau Realisasi

: Rp. 34.901.654.000,: Rp. 16.123.389.927,: Rp. 18.778.264.073,: 46,20%

Realisasi per program  03.03.03. Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM - Pagu DIPA tahun 2007 : Rp. 1.300.000.000,- Realisasi sampai dengan 30 Juni 2007 : Rp. 407.519.000,SISA : Rp. 892.481.000, 03.03.05. Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya : - Pagu DIPA tahun 2007 : Rp. 7.000.000.000,- Realisasi sampai dengan 30 juni 2007 : Rp. 1.380.308.000,SISA : Rp. 5.619.692.000, 03.03.06. Penegakan Hukum dan HAM : - Pagu DIPA tahun 2007 - Realisasi sampai dengan 30 Juni 2007 SISA

: Rp. 3.100.000.000,: Rp. 2.426.753.000,: Rp 673.247.000,-

 03.09.19. Penyelenggara Pimpinan Kenegaraan dan Kepeme-rintahan : - Pagu DIPA tahun 2007 : Rp. 23.501.654.000,- Realisasi sampai dengan 30 Juni 2007 : Rp. 11.908.809.927,SISA : Rp. 11.592.844.073,REALISASI PER SATUAN KERJA NO.

SATUAN KERJA

1 1. 2.

2 KEJATI PAPUA KEJARI JAYAPURA KEJARI WAMENA KEJARI BIAK 2 KEJARI NABIRE KEJARI SERUI KEJARI FAKFAK KEJARI MANOKWARI KEJARI SORONG KEJARI MERAUKE KEJARI TIMIKA

3 13.037.384.000 2.680.759.000

4 5.231.317.487 1.229.783.503

5 7.806.066.513 1.450.975.497

1.847.876.000

862.540.205

985.335.795

1.846.921.000 3 3.074.263.000 1.657.363.000 2.635.214.000 2.040.689.000

846.431.032 4 2.105.733.254 614.451.285 1.219.232.373 1.037.961.362

1.000.489.968 5 968.529.746 1.042.911.715 1.415.981.627 1.002.727.638

2.326.846.000

906.196.343

1.420.649.657

1.944.071.000

1.083.694.523

860.376.477

1.810.268.048

86.048.560

824.219.440

JUMLAH

34.901.654.000

16.123.389.927

18.778.264.073

3. 4. 1 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

-

PAGU

REALISASI

SISA

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran hingga saat ini belum ada. Realisasi anggaran program 03.03.05 masih rendah disebabkan pekerjaan yang ada dalam kontrak belum selesai dan rekanan belum menagih. Kejaksaan Papua tidak mengajukan APBN per Tahun 2007.

11 b. Berapa pagu definitif Tahun 2008 yang diterima Kejaksaan Tinggi Papua dan jelaskan mengenai program serta upaya yang dilakukan dalam menciptakan target penerimaan Tahun 2008 ? Pagu yang diterima untuk tahun 2008 sebesar Rp.37.071.099.000,- anggaran tersebut dibagi dalam 4 program sebagai berikut :  01.01.09. Penerapan kepemerintahan yang baik  03.03.03. Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM  03.03.05. Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan lembaga Penegak Hukum Lainnya  03.03.06. Penegakan Hukum dan HAM JUMLAH

: Rp. 25.071.099.000,: Rp. 2.000.000.000,: Rp. 6.000.000.000,-

: Rp. 4.000.000.000,: Rp. 37.071.099.000,-

2. Apakah ada anggota DPRD dan Kepala Daerah yang sedang dilakukan proses hukum dan menjalani persidangan ? a. Untuk perkara Tindak Pidana Khusus : Diwilayah Kejaksaan Tinggi Papua anggota DPRD atau Kepala Daerah yang sedang menjalani proses hukum atau menjalani persidangan dapat diuraikan sebagai berikut : – Kejaksaan Negeri Merauke terdapat 1 (satu) anggota DPRD Kabupaten Merauke yang sedang menjalani proses hukum (penyidikan) yang disidik oleh Penyidik Kepolisian atas nama tersangka FABIANUS BINJAB, SH dan 1 (satu) anggota DPRD Kabupaten Merauke yang sedang menjalani proses persidangan yaitu atas nama tersangka HARRY RAHAIL. – Kejaksaan Negeri Nabire, terdapat 1 (satu) mantan kepala daerah yang sedang dilakukan proses hukum (penyidikan) oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Nabire atas nama tersangka JANUARIUS L. DOUW (Bupati Kebupaten Paniai), perkembangan terakhir kasus ini. adanya usul penghentian penyidikan dari Kejari Nabire namun hingga saat ini belum mendapat petunjuk dari Kejaksaan Agung R.I. – Kejati Papua telah melakukan LID dalam kasus Pengadaan Pesawat Antonov 12 Jayawijaya di wamena, diduga ada indikasi yang terlibat adalah plt Bupati Wamena yang berinitial NJB, Kejati sudah mengajukan usul/ permohonan izin ke Presiden untuk meminta keterangan melalui Jaksa Agung, namun hingga saat ini belum mendapat jawaban. b. Untuk Perkara Tindak Pidana Umum. Tentang Kepala Daerah / Bupati yang sedang menjalani proses hukum, a.n. terdakwa Drg. ALFONS MANIBUY, DESS Bupati Teluk Bintuni dengan kasus posisi bahwa terdakwa Drg. ALFONS MANIBUY, DESS pada hari jumat 15 juli 2005 di lapangan bola volley pasar Bintuni, distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni telah melakukan perbuatan yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan pada saat orasi didepan massa pada saat kampanye pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni. Sedangkan pasal yang disangkakan yaitu pasal 310 dan pasal 311 KUHP, hingga saat ini masih menunggu petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Sebagai hasil ekspose yang telah digelar di Kejaksaan Agung pada awal bulan Juli 2007 yang lalu. 3. Kejaksaan merupakan pintu terdepan masuknya perkara ke Pengadilan. Untuk itu dibutuhkan Jaksa yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas moral yang tinggi.

12 a. Bagaimana langkah-langkah Kejaksaan dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas moral para Jaksa di propinsi Papua ?

mutu

- Memotivasi untuk aktif mengikuti kegiatan rohani sesuai ajaran, kepercayaan dan agama masing masing. - Menghidupkan dinamika kelompok, menggiatkan minat baca dan menambah daftar pustaka. - Adanya pendampingan kepada para Jaksa junior oleh Jaksa senior dalam penanganan perkara tertentu, mengikutkan para Jaksa dalam Tim LID dan Tim DIK. - Mengikutkan para Jaksa untuk mengikuti diklat, training, seminar, Workshop baik dipusat maupun di daerah terutama yang terkait pengembangan teknis dalam menangani perkara baik perkara pidum maupun pidsus. - Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan formal untuk Strata 2 (S-2). b. Apakah ada Jaksa dilingkungan saudara yang melakukan perbuatan melawan hukum ? Kalau ada tindakan apa yang sudah dikenakan dan jumlahnya berapa ? - Terkait kejahatan dan atau tindakan perbuatan melawan hukum yang dinilai tindakan kriminal, hingga saat ini belum ada, namun yang ada ada PNS Jaksa / Tata Usaha yang melakukan perbuatan tercela sesuai PP 30/1980. - Di lingkungan Kejaksaan ada yang ditindak melalui PP 30/1980 karena perbuatan tercela yaitu tahun 2006 diproses 10 perkara, tahun 2007 diproses 6 perkara, dengan pengajuan agar pegawai yang tercela dikenakan PP 30/1980 dengan hukuman disiplin ada yang berat, sedang dan ringan sesuai perbuatan tercela yang terbukti. 4. Perkara-perkara apa saja yang menonjol dilingkungan Kejaksaan yang Saudara pimpin, kalau ada dikemukakan rincian perkara yang masuk dan berapa yang sudah diselesaikan. Mohon disebutkan dan dijelaskan secara rinci mengenai data / index kasus-kasus korupsi diwilayah propinsi Papua. 

Perkara-perkara yang menonjol yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua adalah sebagai berikut : a. Perkara tindak pidana korupsi pada lingkungan DPRD Kabupaten Jayawijaya yang diduga dilakukan oleh 40 (empat puluh) anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 1999-2004 yang disidik oleh Polda Papua. Berdasarkan petunjuk Jaksa Peneliti, berkas perkara displit menjadi 4 (empat) berkas perkara masing-masing atas nama : - Tersangka YANCE FERRY KOGOYA, Dkk, Drs. THEO B. OPKI, Dkk dan DR (HC) JHON TABO, MBA. - Dua berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti yaitu berkas perkara atas nama tersangka YANCE FERRY KOGOYA, Dkk dan berkas perkara atas nama Drs. THEO B.OPKI, Dkk namun belum dilakukan penyerahan tahap kedua (tersangka dan barang bukti) oleh penyidik. - Sedangkan 2 berkas lainnya sudah diberi petunjuk, namun hasil kelengkapannya yang ditindaklanjuti penyidik belum diserahkan ke Kejaksaan. b. Perkara tindak pidana korupsi pimpinan DPRD Yapen Waropen dan Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen yang disidik oleh penyidik pada Polres Yapen Waropen atas nama tersangka Drs. MARKUS KARUBABA, Dkk. Berdasarkan hasil ekspose di Kejaksaan Tinggi Papua bahwa perkara ini belum memenuhi syarat baik formil maupun materiil sehingga belum layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan dan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik Polres Yapen Waropen dengan pemberian petunjuk.

13 c. Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana DASK (Dana Anggaran Satuan Kerja) T.A. 2004 pada Badan Perpustakaan Daerah propinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Kepala Badan Perpustakaan Daerah propinsi Papua Drs HANS WIM KAMBU, Msi yang disidik oleh penyidik pada Kejati Papua. Masih dalam tingkat pra penuntutan,di mana Jaksa peneliti telah mengembalikan berkas perkara dengan pemberian petunjuk kepada Jaksa penyidik. d. Perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana DASK (Dana Anggaran Satuan Kerja). T.A. 2004 pada Dinas Pariwisata propinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata propinsi Papua Drs. ABNER J. KAMBUAYA yang disidik oleh penyidik pada Kejati Papua. e. Perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana DASK (Dana Anggaran Satuan Kerja) T.A.2005 pada rumah sakit umum daerah Jayapura dalam pengadaan alat-alat kesehatan (alat-alat Evaporasi) dan bahan makanan yang diduga dilakukan oleh panitia lelang (MUHAMMAD IRWAN, SE dan RUDOLF REYAAN, SE), Rekanan (SWARTI PARRUNG,ST selaku direktris CV. SINAR MARANTE) dan Direktur RSUD Jayapura dr. PAULINA WATOFA, Sp.R yang disidik oleh penyidik pada Kejati Papua, hingga saat ini sedang berjalan. 5. Dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, berapa perkara yang ditangani Kejaksaan dan beberapa kerugian negara yang dapat dikembalikan. Mohon dikemukakan kendala Kejaksaan dalam menangani perkara KKN. 

Perkara tindak pidana korupsi yang masuk dalam tahun 2006 dan tahun 2007 adalah sebagai berikut : - Tahun 2006 ada 19 perkara. - Tahun 2007 ada 9 perkara. Adapun perkara ini ada yang sedang penyidikan, penuntutan dan ada yang sedang dalam proses upaya hukum banding kasasi. Kendala yang dihadapi oleh jajaran Kejaksaan dalam menangani perkara KKN di propinsi Papua adalah sebagai berikut : a. Kendala Keadaan Alam (geografis) : Kondisi geografis propinsi Papua dan propinsi Papua Barat yang belum seluruhnya dapat ditempuh melalui jalan darat, baik dari ibu kota propinsi ke ibu kota kabupaten sehingga akan menjadi bagian kendala yang menghambat proses hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini terkait dengan besarnya biaya transportasi yang akan digunakan dan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia. b. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) : Belum semua tenaga Jaksa dan Tata Usaha mempunyai Intelegensi yang tinggi dalam mengungkap dan mampu mencari dan menelaah perkara TPK, harus dibimbing agar memiliki kemampuan yang memadai baik pengetahuan teknis maupun pengetahuan yang bersifat administratif. c. Kendala Sarana dan Prasarana : Belum idealnya sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan di lapangan, misalnya kendaraan operasional, biaya operasional serta komputerisasi yang akan digunakan belum terpenuhi dari segi kebutuhan untuk kegiatan operasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. d. Kendala yang berkaitan dengan nuansa Politis : Kendala yang bersifat politis adalah adanya pemekaran wilayah di propinsi Papua dan propinsi Papua Barat yang belum diimbangi dengan pembentukan kantor Kejaksaan di wilayah pemekaran terutama pemekaran yang cukup banyak ditingkat kabupaten yang dimekarkan. Selain hal itu adanya pihak

14 yang pro dan kontra terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan figur atau tokoh masyarakat termasuk (pejabat legislatif atau pejabat eksekutif di daerah) sehingga membutuhkan perhatian yang sangat hati-hati dan serius dalam penanganannya agar tidak terjadi resiko yang dapat menimbulkan hal yang fatal. 6. Jaksa Agung R.I berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembaruan internal Kejaksaan dalam artian profesionalisme, integritas dan budaya kerja Jaksa selaku penegak hukum. Mohon penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi tentang kebijakan dan langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka agenda pembaruan Kejaksaan tersebut. a. Pengadaan pegawai / rekrutmen calon PNS dan calon Jaksa Kejaksaan R.I - Proses perbaikan harus dimulai dari proses rekrutmen / pengadaan pegawai. Sistem rekrutmen pada tahun- tahun terakhir telah diupayakan peningkatan & perbaikan dan pelaksanaannya memerlukan proses yang berkesinambungan namun nampaknya belum dapat memenuhi standar profesionalitas yang diinginkan, hal ini terbukti dari kualitas Jaksa yang tidak merata. Untuk memperoleh kualitas Jaksa memenuhi standar profesional harus dilakukan sejak proses rekrutmen pegawai yang akan dipersiapkan menjadi Jaksa. hal ini merupakan suatu komitmen bersama dengan didasari pemikiran bahwa rekrutmen harus dilaksanakan dan dijaga pelaksanaannya agar bebas dari perbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan maksud mendapatkan CPNS yang berkualitas. Untuk tahun anggaran 2006 pengangkatan CPNS sarjana diprioritaskan hanya sebanyak 7 (tujuh) orang saja yang dinilai memenuhi syarat setelah dilakukan melalui proses test awal hingga akhir. - Selanjutnya untuk melakukan rekrutmen pegawai, juga harus melihat kebutuhan organisasi, yang dilakukan melalui kajian penelitian, sehingga rekrutmen tersebut di laksanakan sesuai kebutuhan real organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga tidak bertumpuknya pegawai pada suatu organisasi tertentu. - Rekrutmen pegawai diharapkan dapat mengantisipasi pegawai tata usaha yang berlomba-lomba melanjutkan kuliah hukum untuk semata-mata mendapatkan gelar sarjana hukum dan selanjutnya mengikuti pendidikan Jaksa, yang berakibat akhir-akhir ini kurangnya tenaga tata usaha khususnya dibidang komputer, akuntansi, kearsipan dan lain-lain dengan kata lain perlu dipersiapkan sosialisasi dan tunjangan karier yang konsisten kepada para pegawai tata usaha. b. Sistem pembinaan karier pegawai Kejaksaan Dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, kemudian dalam pengembangan pertama didasarkan atas kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya juga turut menentukan. Sedangkan sistem prestasi kerja merupakan sistem pembinaan kepegawaian dimana untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang telah dicapai oleh pegawai yang bersangkutan. c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. - Pendidikan dan Pelatihan Jaksa (PPJ) merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan penanganan yang serius guna meningkatkan kemampuan profesional Jaksa. Dalam tahun anggaran 2007 pegawai Kejaksan se-Papua yang dapat mengikuti PPJ sebanyak 18 (delapan belas) orang. - Pendidikan dan pelatihan harus dilakukan secara terus-menerus dan terencana serta menuju pada spesialisasi Jaksa sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas Jaksa khususnya bidang penuntutan. - Selain pendidikan non formal tersebut perlu di kembangkan pendidikan formal beberapa Perguruan Tinggi di masing-masing daerah, sehingga para Jaksa dapat meningkatkan keahliannya melalui pendidikan Pasca Sarjana (S2) bahkan sampai dengan program doktor (S3).

15 

Saat ini pegawai Jaksa yang sedang mengikuti Pasca Sarjana (S2) pada Universitas Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan pada Universitas Hasanuddin Makassar sebanyak 1 (satu) orang. - Penyempurnaan sistem dan peningkatan kualitas SDM para pengajar oleh penyelenggara Diklat (Total Quality Education) dengan penataan pembinaan pada standar penjamin dan pengendalian kualitas diklat, serta penataan mekanisme pengangkatan Widyaswara yang dinilai mampu menguasai materi diklat yang akan disajikan. Jumlah pegawai kejaksaan se-Papua : Jaksa laki-laki : 96 oang Jaksa perempuan : 15 orang Tata Usaha laki-laki : 231 orang Tata Usaha perempuan : 91 orang JUMLAH : 433 orang 7. Jaksa Agung R.I membuat kontrak kerja di lingkungan Kejaksaan pada April 2006, yang antara lain mengatur Formula 531 dalam penyelesaian perkara pertahun (Kejaksaan Tinggi 5 (lima) perkara, Kejaksaan Negeri 3 (tiga) perkara dan cabang Kejaksaan Negeri satu perkara), mohon penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi terhadap pelaksanaan dan evaluasi atas kontrak kerja di maksud. a. Dengan kebijakan Jaksa Agung ini, secara konsisten bahwa komitmen ini sangat kami dukung sepenuhnya, namun sebagaimana kami hadapi banyak kendala yang menjadi faktor penghambat yang kami sebut tadi, sehingga apa yang digariskan oleh Jaksa Agung tersebut, kami sadari belum mencapai target khususnya di Kejati Papua, tetapi secara nyata kamipun sebenarnya tetap menyikapinya dengan bekerja keras dengan mengupayakan tenaga yang bisa dihasilkan tetap dapat kami tunjukkan ada dan nyata baik yang di tangani Kejati sendiri maupun yang di tangani Kejari se-Papua. Dan kalaupun saat ini kenyataan demikian, kami punya tekad, kemauan yang keras dan sungguhsungguh dengan harapan hal target seperti itu sebenarnya akan bisa terwujud dalam tahun ini dengan memberdayakan tenaga yang maksimal para Asisten yang baru di lantik, disamping memacu dan memotivasi tenaga yang ada baik Kejati, termasuk yang di Kejari dengan mengevaluasi proses penanganan perkara yang sedang di LID maupun yang di DIK ada saat ini. 8. Salah satu program yang pernah dilakukan oleh Kejaksaan adalah Program Penyuluhan Hukum Masyarakat. a. Apakah program tersebut masih berlanjut sampai sekarang ? - Program Penyuluhan Hukum masih berjalan terus dan pelaksanaan hingga saat ini sudah terelalisasi pelaksanaan tahap Triwulan II berdasarkan laporan dari Kejari se-Papua. b. Apakah Kejaksaan pernah mengadakan penelitian/evaluasi terhadap hasil program tersebut di masyarakat khususnya terhadap peningkatan kadar kesadaran hukum masyarakat ? - Evaluasi telah dilakukan, namun perlu di ketahui bahwa secara geografis wilayah Papua sangat luas, sedangkan masyarakat bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil di pedalaman yang sulit dijangkau melalui transportasi darat dan beberapa daerah lainnya bahkan masih ada di beberapa daerah yang harus di tempuh dengan menggunakan satu-satunya transportasi yang dipergunakan hanya ada lewat sungai dengan memanfaatkan perahu motor, sehingga informasi hukum pun kepada masyarakat, banyak yang belum terjangkau. Kendala yang dihadapi : Kegiatan Penyuluhan Hukum memang sangat dibutuhkan bagi situasi dan kondisi masyarakat Papua guna membangkitkan kesadaran hukum masyarakat

16 yang diharapkan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, namun kehadiran peserta Luhkum sangat terbatas mengingat medan di daerah-daerah Papua tidak seperti layaknya di Jawa, karena ada hal-hal yang khusus perlu di laksanakan yakni selain perlu menyediakan bantuan biaya transportasi bagi peserta Luhkum juga perangsang kehadirannya berupa pemberian cinderamata yang biasa dilakukan dengan memberikan pesawat televisi atau lampu petromax bagi desa yang disuluh. Karena itu biaya Luhkum di daerah Papua perlu di tingkatkan. 4.1 PERTEMUAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH PAPUA BESERTA JAJARANNYA. A. Realisasi DIPA sampai dengan Bulan Juni Tahun 2007 Jenis Belanja - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal Jumlah

-

DIPA Tahun 2007

Realisasi

Rp.29.329.143.000,- Rp.8.304.710.633,Rp.15.184.993.000,- Rp.3.305.429.008,Rp.26.789.018.000,- Rp.3.802.024.100,-

Sisa

%

Rp.21.024.432.367,- 28.32 Rp.11.879.563.992,- 21.77 Rp.22.986.993.900.- 14.19

Rp.71.303.154.000,- Rp.15.412.163.741,- Rp.55.890.990.259,- 21.61

Apakah mengajukan APBN – P Tahun 2007 Sampai dengan bulan Juni 2007, tidak mengajukan APBN-P. Program skala prioritas Tahun 2007 a. Pembangunan lanjutan, untuk sarana dan prasarana gedung Kantor Wilayah yang baru, Lembaga Pemasyarakatan dan Imigrasi. b. Pemenuhan Anggaran kebutuhan bama untuk warga binaan. c. Meningkatkan pelayanan dibidang Pemasyarakatan dan Imigrasi, serta adanya penggabungan antara narapidana yang kasus lain dan narapidana kasus narkoba di LP Klas II Abepura, dalam waktu satu, dua bulan akan dipindahkan ke LP Narkoba,karena diibaratkan 1 (satu) kapal 2 (dua) nakodah, dan napidana / tahanan LP Klas II B Timika sampai saat ini masih di titipkan di Polres Timika, walaupun gedung sudah selesai di bangun, namun diusahakan dalam Tahun 2007, narapidana / tahanan harus berada di LP.Klas IIB Timika. d. Meningkatkan pengawasan terhadap pembinaan Notaris. e. Meningkatkan koordinasi, antara Kantor Wilayah, DPRP dan Pemda mengenai program Prolegda, Penyuluhan Hukum dan Legal Drafting.

B. - Pagu Definitif Tahun 2008 yang ditemui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Papua lebih kurang sebesar Rp. 1. 920.000.000,- Program – program serta upaya yang dilakukan dalam mencapai target adalah sebagai berikut :  Peningkatan pelayanan di bidang Imigrasi Rp.1.900.000.000, Peningkatan pelayanan di bidang Hukum ( Vidusia ) Rp. 15.000.000, Peningkatan hasil pengkaryaan Narapidana. Rp. 5.000.000,JUMLAH

Rp.1.920.000.000,-

C. K e n d a l a -

Terbatas sumberdaya manusia, yang ada di Lembaga Pemasyarakatan termasuk Pejabat Teknis pemasyarakatan dan Imigrasi, dan perlu ditempatkan di seluruh UPT yang ada di Papua, yang selama ini masih dirasakan kurang, dengan adanya

17 penambahan tersebut diharapkan mampu mengendalikan organisasi dan pelayanan secara maksimal dan akontabel. -

Adanya narapidana yang khusus, yang perlu dibina secara khusus, karena selama ini pembinaan terhadap mereka, bukan dibina oleh Pejabat Teknis pemasyarakatan, melainkan pejabat dari umum, sehingga wujud pembinaannya tidak optimal.

-

Pegawai yang masuk kantor pada umunya 50 % bahkan kurang dari itu, terkesan tidak disiplin sehinga mengganggu kelancaran tugas, dan telah banyak pegawaipegawai yang di kenakan PP 30 sebagai hukuman disiplin, namun hukuman disiplin bukan masalah pegawai-pegawai terserbut, karena mereka menganggap hukuman disiplin tetap menerima gaji, sebetulnya solusi yang terbaik adalah pegawai tersebut dimutasikan,namun hal tersebut justru menimbulkan hal yang baru, karna terkait dengan masalah kultur budaya dan adanya isu-isu HAM serta pada umumnya bersifat manja.

-

Adanya DIPA yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM belum dapat direalisasikan, seperti LP Klas II A Narkotika Jayapura, dalam DIPA terdapat pembangunan 6 buah rumah, namun tidak ada dana untuk pembelian tanah, tetapi ini merupakan kebutuhan, terpaksa di bangun di depan halaman LP. Klas IIA Narkotika yang lokasinya sangat sempit.

-

Adanya volume pekerjaan yang direncanakan, namun masih terdapat dana dlm DIPA yang kelebihan, sehingga kelebihan tersebut tidak dapat digunakan, mengingat proses revisi yang cukup lama, dan mekasme yang panjang..

D. Upaya Mencari Jalan Keluarnya 1. - Memaksimalkan tenaga pegawai Pejabat Pemasyarakatan maupun pegawai Pejabat Imigrasi yang ada. - Melakukan pembinaan-pembinaan sesuai kemampuan serta memperhatiakn hak- hak dari Narapidana / anak didik dan sesuai dengan kultur budaya. - Terhadap pegawai yang masih kurang loyal trhadap bidang tugasnya sehingga secara terus menerus dilakukan pembinaan, serta diperhatikan hakhaknya, dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Formal maupun non Formal. - Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan DIPA LP Klas II A Narkoba tersebut, namun sampai saat ini tidak dapat dilaksankan. - Untuk DIPA Bapas Jayapura dapat dilaksanakan tetap, masih terdapar kelebihan sejumlah dana yang tidak dapat direvisi. 2. Terkait dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Derah dan mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ,pelaksanaan legislative daerah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Papua telah Membentuk Tim Prolekda yang kegiatannya sebatas melakukan infenterisasi dan pengkajian prodak-prodak hukum daerah maupun Raperda Propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini mengingat belum ada payung hukum yang mengikat peranan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Papua dalam legalitas daerah. 3. a. Untuk mencegah maraknya pemalsuan paspor, Kantor-kantor Imigrasi jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Papua telah melayani pembuatan Paspor dengan sistim Paspor Biometrik. b. Pungutan liar terhadap TKI sampai saat ini jajaran Kantor Imigrasi di Propinsi Papua belum pernah malayani pembuatan Paspor untuk keperluan TKI. c. Untuk mengatasi lemahnya sistim cegah tangkal, kewenangan untuk melaksanakan cegah tangkal telah diatur oleh UU dan jajaran Imigrasi sebagai pelaksana dilapangan sangat bergantung pada kecepatan dan

18

dalam

kelancaran Distribusi nama WNI maupun WNA yang dimasukan Cegah Tangkal.

4. Pada jajaran Departemen Hukum dan HAM Papua, hanya lembaga Pemasnyarakatan kelas IIA Abepura yang over kapasitas, hal ini disebabkan masih bergabungnya narapidana Narkotika dan Narapidana yang ada pada LP klas II A Abepura. Cara mengatasi hal tersebut adalah dengan selesainya pembangunan Lembaga Permasnyarakatan Kelas II A Narkotika Jayapura, satu atau dua bulan kedepan. Sebagian narapidana dari Lembaga Permasnyarakatan Kelas II A Abepura khususnya Narapidana Narkotika akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jayapura. Langkah- langkah Pengamanan adalah sebagai berikut : 1. Menempatkan petugas staf yang diperbantukan pada regu penjagaan. 2. Telah ditunjuk Perwira Piket pada setiap malam. 3. Telah melakukan Koordinasi pada Kapolres setempat untuk secara teknis malakukan bantuan pengamanan pada waktu-waktu tertentu. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana Lembaga Permasnyarakatan. 5. Melakukan pembinaan melalui sistim Pemasyarakatan serta memperhatikan hak-hak dari Warga Binaan. 5. Mengenai peningkatan kesejahteraan petugas Lembaga Permasnyarakatan, kami selaku pimpinan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua mengucapkan” banyak terima kasih kepada Bapak-bapak Anggota Dewan Yang terhormat” atas perjuangannya sehingga dapat meningkatkan anggaran terutama yang berkaitan dengan kebutuhan bahan makanan narapidana dan tunjangan bagi Lembaga Pemasyarakatan. Adapun secara rinci mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kami berikan contoh sebagai berikut: Contoh : Gaji Petugas Permasyarakatan Gol. II/b dengan masa kerja 5 tahun : - Gaji Pokok Rp. 919.500,- Tunjangan Keluarga Rp. 128.730,- Tunjangan Papua Rp. 325.000,- Tunjangan Resiko Rp. 450.000,- Tunjangan Pemasyarakatan Rp. 190.000,- Tunjangan Beras Rp. 171.000,JUMLAH

Rp. 2.304.230,-

6. Untuk mengatasi kekurangan tersebut maka lembaga pemasyarakatan melakukan pengakuan utang terhadap, kemudian membuat usulan besarnya kekurangan anggaran makanan tersebut ke Kantor Wilayah, kemudian di teruskan ke pusat dan biasanya pembayaran langsung kepada rekenig rekanan rekanannya. Mengenai standarisasi sebaiknya untuk lauk pauk narapidana secara merata Rp 8.000.- seluruh indonesi, untuk Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat tidak disamakan mengingat tingkat kemahalan dibandingkan dengan wilayah lainnya. 7. Mengenai kendala pengesahan PT di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua telah berjalan dengan baik, sementara ini tidak ada kendala hanya mengingat kondisi listrik di papua hampir setiap hari mati maka peralatan menjadi terganggu 8. Kendala yang dihadapi dengan adanya sistim paspor biometrik adalah sebagai berikut: o Belum adanya pegawai / staf yang mempunyai kemampuan atau keahlian untuk memperbaiki peralatan apbila terjadi kerusakan pada peralatan sistim biometrik, untuk itu perlu adanya pelatihan Teknisi bagi pegawai / staf yang ada di unit pelaksana Teknis (UPT). Hal ini mengingat kondisi listrik di Papua hampir setiap hari mati sehingga mengganggu peralatan pelayanan biometric

19 o Kurang sosialisasi tentang penyelesaian pembutan paspor sistim biometrik bahwa setelah pengambilan foto dan sidik jari harus clearance ke pusat sehinga pemohon dapat memahami dan tidak beranggapan bahwa paspor dapat diselesaikan pada hari itu juga. Hal-hal lain yang menjadi pokok pembahasan : -

-

-

Pengawasan orang Asing Di Provinsi Papua tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena Wilayah Provinsi Papua sangat luas kondisi geografis serta kondisi 12 (Dua belas) Pelayanan Pos Lintas Batas (PPLB) di garis batas antara RI dan PNG sangat memprihatinkan sehingga timbul suatu masalah. Sarana Prasarana pada Pos yang kurang memadai seperti Genset serta perlengkapan lainnya. Jarak antara Jayapura dan Pos PPLB pada umumnya sangat sulit di jangkau karena medan yang berbukit dan berhari-hari menelusuri jalan setapak Honor petugas pos Imigrasi sangat Cecil Terbatasnya alat komunikasi dan kondisi jalan darat yang buruk Bagi penduduk yang mendiami garis batas antara Republik Inddonesia (RI) dan Papua New-Guenia (PNG) diberikan KLB ( Kartu Lintas Batas ) warna Merah inipun sulit dideteksi karena mereka masuk keluar mengikuti jalan setapak. Kantor Imigrasi Klas II Merauke - Bahwa pada Kantor Imigrasi Merauke terdapat PPLB sebagai berikut : 1. Waropko : 2 Orang 2. Mindiptana : 1 Orang 3. Bupul : 1 Orang 4. Erambo : 1 Orang 5. Sota : 2 Orang 6. Kondo : 1 Orang - Di antara 6 (enam) Pos PPLB hanya 2 (dua) Pos diisi oleh 2 (dua) orang petugas Imigrasi tetapi 4 (empat) Pos diisi oleh masing-masing 1 (satu) orang petugas Imigrasi, ini biasa dibayangkan kondisi seorang diri menjaga Pos perbatasan dalam hutan - Kondisi jalan darat yang sulit apalagi musim hujan dan ada pula Pos yang dijangkau dengan berkuda. - Masalah honor petugas yang sangat kecil - Sarana dan prasarana sama yang dialami oleh Kantor Imigrasi Merauke sama dengan yang dialami Kantor Imigrasi Jayapura.

- Kantor Imigrasi Kelas II Biak - Bahwa dengan adanya pemisahan antara Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Irian Jaya Barat, bahwa Pelayanan Keimigrasian yang meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni yang selama ini pengawasannya pada Kantor Imigrasi Biak, dengan adanya pemisahan Kantor Wilayah tersebut, maka Pelayanan Keimigrasian dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Sorong, dan yang menjadi masalah adalah adanya keberatan dari pihak Perusahaan yang menyangkut efesiensi, rute, waktu, tenaga serta biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan pengurusannya pada Kantor Imigrasi Biak yang sangat dekat, dan adanya kesepakatan antara Kantor Imigrasi Sorong dengan Kantor Imigrasi Biak, bahwa petugas Kantor Imigrasi Biak yang ada di Pos Desa Tanah Merah telah ditarik dan sejak itu pula Kantor Imigrasi Biak tidak melayani Tenaga Kerja Asing Perusahaan ( TKA ) British Petroleum (BP).

20 Kantor Imigrasi Tembagapura - Lokasi Kantor Imigrasi Tembagapura, terletak di Kota Tembagapura di dataran tinggi, yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum, pemohon jasa keimigrasian, karena selain jauh juga harus menggunakan kendaraan dan mendapat ijin khusus yang ketat dari PT. Freeport Indonesia sebagai pengelola pertambangan. - Sebagai upaya jalan keluarnya akan diusulkan melalui DIPA, baik masalah Kantor maupun rumah Pejabat / Pegawai. - Sampai saat ini Gedung Kantor, kendaraan dan perumahan Pejabat/Pegawai masih berstatus dipinjamkan dari PT. Freeport. Adapun gedung kantor yang dipakai sudah tidak memadai lagi karena adanya penambahan Pejabat Struktural yang segera akan mengisi jabatan kosong pada struktur organisasi Kantor Imigrasi Klas II. - Tidak dapat melaksanakan Pengawasan Orang Asing (Silent-operation) secara maksimal, karena adanya prosedur tetap yang sangat ketat dari pengelola pertambangan untuk mendatangi tempat-tempat strategis yang merupakan tempat kegiatan Orang Asing. - Perumahan juga merupakan kendala yang dihadapi saat ini ditempati oleh Pejabat/Pegawai kantor Imigrasi yang telah berkeluarga dan mempunyai anak, dikarenakan terbatasnya persediaan perumahan yang ada. Hal ini dapat dipahami karena dari waktu ke waktu semakin bertambahnya jumlah karyawan PT. Freeport dan kontraktor bersama keluarganya. Secara umum masalah yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi di seluruh Wilayah Provinsi Papua adalah sebagai berikut : a. Jabatan yang kosong/belum terisi khususnya di bidang Imigrasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Jabatan, sehingga sulit untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Jabatan yang kosong tersebut terdiri dari : - Kantor Wilayah : 6 (enam) Jabatan - Kantor Imigrasi Jayapura : 8 (delapan) Jabatan - Kantor Imigrasi Merauke : 6 (enam) Jabatan - Kantor Imigrasi Biak : 6 (enam) Jabatan - Kantor Imigrasi Tembagapura: 8 (delapan) Jabatan Jumlah = 33 (tiga puluh tiga) Jabatan b. Ada beberapa Pejabat yang meninggalkan tugas tanpa kembali ke tempat tugas semula bahkan ada yang sama sekali tidak mau menjalankan tugas walaupun sudah ada Surat Keputusan (SK) dengan berbagai alasan. c. Kebijakan teknis tentang Imigrasi berada pada Direktur Jenderal Imigrasi termasuk pengusulan Pejabat teknis dan pengusulan pejabat teknis bukan dari Kantor Wilayah melainkan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah hanya mengurusi tentang fasilitatif saja. d. Sarana dan Prasarana yang ada pada setiap Pelayanan Pos Lintas Batas (PPLB) yang ada di Kantor Imigrasi Jayapura dan Kantor Imigrasi Merauke tidak memadai, seperti alat Penerangan, alat komunikasi dan perlengkapan lainnya. e. Honor petugas Pos Imigrasi yang sangat rendah tidak sebanding dengan beban tugas yang ada. f. Dana yang tersedia dalam DIPA sangat minim untuk melakukan pengawasan orang Asing yang ada di Daerah, sehingga tidak ada dilaksanakan dengan optimal. g. BLM (Border Liason Meeting) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Papua New-Guinea (PNG) setiap tahun tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak tersedianya dana dalam DIPA, karena setiap peserta biaya ditanggung oleh instansi masing-masing. h. Adanya orang dari PNG yang membawa ganja di Indonesia, memang sangat sulit untuk dideteksi, karena mereka masuk ke Negara RI bukan melalui PPLB melainkan melalui jalan setapak dan melalui laut, yang bercampur dengan nelayan-nelayan disekitarnya baik siang maupun malam dan geografis RI berhadapan langsung dengan PNG.

21 -



Permasalahan Lembaga Permasyarakatan secara umum di Papua, adalah terbatasnya tenaga teknis permasyarakatan sebagai tenaga pembinaan pada setiap Lembaga Permasyarakatan, jumlah tenaga teknis yang ada pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Papua :  Kantor Wilayah = 1 orang yaitu Ka Divisi Permasyarakatan  LP. Klas IIA Abepura = 1 orang yaitu KPLP  Bapas Jayapura = 1 orang yaitu Ka Balai Permasyarakatan LP Klas IIA Narkotika = 1 orang yaitu Kalapas Narkotika  LP. Klas IIB Nabire = 2 orang yaitu Sub Seksi  LP. Biak = 1 orang yaitu Kalapas Biak  LP. Klas IIB Wamena = - orang  LP. Klas IIB Merauke = - orang  LP. Klas IIB Serui = - orang  LP. Klas IIB Timika = - orang  Rupbasan Jayapura = - orang  Rutan Tanah Merah = - orang 1. Jumlah Petugas Jaga yang sangat terbatas dan rata-rata regu yaitu diisi dengan 5 (lima) orang, dibandingkan dengan jumlah penghuni yang memerlukan pengamanan dalam Lapas. 2. Jumlah dana dalam DIPA, untuk Bahan Makanan, setiap tahun mengalami kekurangan sehingga harus di ABT (Anggaran Belanja Tambahan) dan hal itu dialami oleh seluruh Lapas yang ada di Papua, karena distribusi dana dalam SIPA tidak mencukupi kebutuhan Bahan Makanan untuk narapidana/tahanan. 3. Adanya penggabungan narapidana dan tahanan dalam 1 (satu) LP, yang tidak mempunyai pagar pemisah sehingga dapat mempengaruhi fungsi pembinaan. 4. Sarana dan Prasarana yang ada pada setiap Lapas sangat memprihatinkan, seperti Senjata Api dan Peluru, dan alat pengamanan untuk petugas jaga sangat minim, sehingga dapat mempengaruhi fungsi keamanan dalam Lapas. 5. Lembaga Permasyarakatn yang baru seperti Lapas Klas IIB Timika, Lapas Klas IIA Narkotika tidak mempunyai senjata api dan alat pengaman lainnya.

Lapas-Lapas yang dikunjungi oleh DPR RI Komisi III : 1. LP. Klas IIA Abepura, mempunyai masalah dan kendala sebagai berikut : a. Sanitasi/Instalasi air bersih, yang kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan narapidana/tahanan yang ada. b. Alokasi dana dalam DIPA setiap tahun tidak mencukupi sehingga harus dilakukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan), sehingga perlu penambahan 35% (tiga puluh lima persen) dari setiap usul Pra DIPA, untuk mengantisipasi lonjakan penghuni. c. Adanya kesempatan latihan keterampilan bagi narapidana yang ada di Papua untuk dikirimkan ke Lembaga Permasyarakatan di luar Papua, untuk memperoleh pelatihan sehingga ilmu yang didapati oleh narapidana tersebut dapat ditransfer kepada narapidana tempat asal. d. Adanya kerawanan kelompok rentang pada LP. Klas IIA Abepura, seperti narapidana kasus makar, anak dibawah umur, serta wanita, perlu adanya lapas khusus, dalam upaya untuk mencegah/memutus mata rantai kejahatan dalam Lapas. 2. LP. Klas IIB Timika mempunyai masalah dan kendala sebagai berikut : a. Terdapat narapidana/tahanan yang sampai sekarang masih dititipkan di Polres Timika, karena LP. Klas IIB Timika belum bisa menampung narapidana dan tahanan karena dana dalam DIPA untuk penerangan tidak memadai untuk menggerakkan genset sebagai alat penerangan dan sangat diperlukan genset yang berukuran sedang. b. Belum tersedia biaya untuk pembelian alat pompa air minum kebutuhan narapidana dan tahanan c. Jumlah pegawai pada LP. Klas IIB Timika adalah 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari : - Pejabat 12 (dua belas) orang

22 - Regu Pengamanan 16 (enam belas) orang - Tenaga Administrasi 3 (tiga) orang d. Melihat jumlah personil tersebut diatas dirasakan sangat kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana/tahanan yang ada pada LP. Klas IIB Timika. -

-

-

-

-

-

-

-

-

Di Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Papua terdapat keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan termasuk Pejabat Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, dan perlu ditempatkan di seluruh UPT yang ada di Papua, yang selama ini masih dirasakan kurang, untuk itu perlu dimaksimalkan tenaga pegawai dan pejabat pemasyarakatan serta pegawai dan pejabat Imigrasi. Pada acara Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Kanwil DepkumHAM Provinsi Papua terdapat banyak pejabat-pejabat atau jabatan yang masih kosong. Pejabat yang sudah dilantik tidak mau melaksanakan tugasnya dengan berbagai alasan misalnya sakit atau jabatan tersebut belum terisi dengan berbagai alasan sehingga belum dapat melaksanakan tugas dengan maksimal, oleh sebab itu Tim Kunker mengharapkan agar pejabat yang ditempatkan di Provinsi Papua adalah pejabat yang berkualitas dan memiliki integritas moral yang baik. Pada saat dialog dengan jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Papua terungkap bahwa banyak pejabat-pejabat yang cukup lama sekali mengabdi di jajaran Kanwil Papua, agar tidak timbul kejenuhan dan agar terciptanya gairah kerja yang baik, Tim Kunjungan Kerja mengharapkan untuk dapat dilakukan mutasi / rolling. Untuk mencegah maraknya pemalsuan paspor, Kantor-kantor Imigrasi jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Papua telah melayani pembuatan Paspor dengan Sistim Paspor Biometrik. Pada saat kunjungan ke Timika terungkap bahwa Pelayanan Kantor Imigrasi Tembaga Pura dibagi menjadi 2 (dua) tempat, bagi WNA yang bekerja di PT Freeport dilayani oleh Kantor Imigrasi Tembaga Pura yang kantornya masih menggunakan fasilitas PT Freeport, sedangkan bagi masyarakat Papua dilayani di Kantor Kuala Kencana, terkait dengan itu Tim Kunjungan Kerja meminta agar pelayanan dilakukan satu atap saja, agar hal ini dapat terlaksana dan tidak menimbulkan diskriminasi, masalah ini akan disampaikan dan dibahas pada saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM. Kurang sosialisasi tentang penyelesaian pembuatan paspor sistem biometric bahwa setelah pengambilan foto dan sidik jari harus clearance ke pusat sehingga pemohon dapat memahami dan tidak beranggapan bahwa paspor dapat diselesaikan pada hari itu juga. Di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Propinsi Papua tidak terdapat penghuni Lapas yang over kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan melakukan pengakuan utang terhadap pihak terkait, kemudian membuat usulan besarnya kekurangan anggaran makanan tersebut ke Kantor Wilayah, kemudian di teruskan ke pusat dan biasanya pembayaran langsung kepada rekening rekanan- rekanannya. Mengenai standarisasi sebaiknya untuk lauk pauk narapidana secara merata Rp 8.000.- seluruh Indonesia, untuk Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat tidak disamakan mengingat tingkat kemahalan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada saat peninjauan lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Timika diinformasikan bahwa lembaga pemasyarakatan ini belum dipergunakan padahal pembangunannya telah selesai. Alasan tidak dipergunakannya Lapas ini dikarenakan belum ada listrik dan airnya. Untuk mengatasi masalah ini Kalapas Timika menitipkan napi yang berjumlah 84 orang tersebut ke jajaran Polres Timika. Di dalam KUHAP disebutkan bahwa dalam hal tertentu suatu tindak pidana harus didampingi advokat sebagaimana tertuang dalam pasal 56 KUHAP padahal di Propinsi Papua tidak terdapat seorang advokat sama sekali. untuk itu UndangUndang tentang Advokat perlu direvisi dan diberikan batasan agar di daerahdaerah tertentu di suatu Pengadilan tidak ada kewajiban untuk didampingi oleh seorang advokat.

23 -

-

-

Alokasi anggaran untuk pos perbatasan dan pos Brimob akan dibicarakan dalam rapat dengan Derenbang Polri, terkait pembahasan APBN-P Tahun 2007. Penambahan anggaran bagi polres-polres persiapan untuk pembelian kebutuhan peralatan, khususnya bagi Polres Persiapan dengan medan atau wilayah yang cukup ekstrem, yang membutuhkan biaya perjalanan yang cukup tinggi (dengan kapal air). Data tertulis pembangunan pos perbatasan dan pembangunan polres setaraf polsek agar diberikan pada Tim Kunker Komisi III DPR RI. Pembangunan infrastruktur pangkalan Polair di Sorong. Perlu dilampirkan data-data secara komprehensif. Kendala yang dialami Polda Papua diantaranya belum ada pendataan penduduk yang jelas (objektif), perlu adanya data kependudukan seperti KTP, kekurangan personil, kekurangan sarana, dan banyaknya kasus miras. Kantor Imigrasi masih menumpang di kantor Freeport. Di Kanwil Dep. Hukum dan HAM ada beberapa jabatan kosong (yang belum terisi) Apakah Lapas di Timika akan diteruskan atau tidak Apakah ada kebutuhan air dan listrik di Lapas, apabila tidak, maka melanggar HAM. Imigrasi : bagaimana kebijakan teknis dari Dirjen Imigrasi Penjelasan mengenai Lapas Narkotika Penjelasan mengenai pos lintas batas Penjelasan mengenai insentif petugas Imigrasi Pos lintas batas Imigrasi, apakah ada paspor khusus atau paspor biasa Apakah ada privilege atau perlakukan khusus yang diberikan kepada PT Freeport Penjelasan mengenai perdagangan orang/narkotika di Papua. Lapas Wamena, Biaya Makan (BAMA) Rp.8000,- per orang , sementara Wamena minimal biaya makan Rp.24.000,0 per orang. Pengadilan Tinggi terdapat 51 perkara, sisa tahun 2004, ada 3 perkara korupsi, 3 narkotika. Penanganan perkara Illegal Fishing pada tahun 2006 ada 4 perkara dan 2007 ada 2 perkara, dengan kendala Keterbatasan jumlah personil hakim. Illegal Logging, ada Peraturan Gubernur tentang izin penggunaan masyarakat adat. Kendala PT Agama, mutasi hanya di lingkungan Papua. Kendala Pengadilan Tinggi, mengenai biaya transportasi. Kendala PT Militer diantaranya belum mepunyai gedung (tanah sudah ada), Mobil dinas hanya satu Kendala PTUN, letak geografis, kurangnya sosilalisasi, perlunya dana sosialisasi, Perlunya genset, karena sering mati lampu. Kendala PN Timika : tidak adanya jurusita, prasarana pengadilan seperti SD Inpres. Kendala PN Nabire, diantaranya gedung tidak dapat digunakan (rusak karena gempa), sementara menggunakan ruang Pemda. Kendala PN Jayapura, diantaranya masalah regulasi tentang pertanahan, seperti banyak aturan hak ulayat. Penjelasan mengenai perkara illegal fishing. Tenaga kerja di MA agar disetor ke daerah. PN Serui, kendalanya tidak ada advokat yang beracara di daeah tersebut, dan perlu adanya speed boat PA Jayapura, masih memerlukan motor dan mobil operasional PT Agama, masih memerlukan biaya penyuluhan PN Jayapura, masih perlunya tunjangan panitera. Kejaksaan akan mengirimkan data-data akan khusus masalah tipiring. Kendala di Kejaksaan Nabire, tidak mempunyai kendaraan dinas dan rumah dinas. Penjelasan mengenai kurangnya uang perjalanan dinas. Apakah setiap Kejari ada mobil dinas. Kendala Kajari Biak, kantor tidak layak, Mobil tahanan yang tidak berfungsi dan tidak layak.

24 -

-

-

-

-

Kendala di Kejari Manokwari, tidak ada kendaraan. Kendala di Kejari Sorong, kurangnya biaya operasional, tidak ada speed boat/kendaraan dinas, dan biaya kontrak rumah tinggi, akan ditindaklanjuti dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Panitia Anggaran. Penjelasan mengenai banyaknya narapidana yang melarikan diri. Penjelasan mengenai kinerja Kanwil Departemen Hukum dan HAM, dengan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum di PN Jayapura. Penjelasan mengenai struktur jabatan kosong di Kanim Jayapura dan Merauke. Penjelasan mengenai indikasi adanya perbedaan pelayanan bagi orang Indonesia dan orang asing di kantor Imigrasi. Penjelasan mengenai BAMA yang tidak sesuai dengan standar uang makan di Papua. Penjelasan mengenai kebijakan mutasi di lingkungan Kanwil Dep. Hukum dan HAM dan pejabat yang tidak menjalankan tugas di lingkungan Kanwil Dep. Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai Lapas yang tidak terpakai (bagaimana proses perencanaan genset yang terlalu besar, seolah-olah ingin membangun pabrik, penggalian sumur yang hanya 10 m ). Penjelasan mengenai penganggaran Kantor Imigrasi, dan penjelasan mengenai pos perbatasan. Apakah dialokasikan anggaran untuk pembangunan kantor definitif Kantor Imigrasi.

PENUTUP. Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta,

Agustus 2007.

KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA, WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI

AZIZ SYAMSUDDIN, SE, SH, MAF, MH