ACARA KUNJUNGAN KERJA KE TEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA PEKALONGAN, JAWA TENGAH, TANGGAL 9 APRIL 2008 Rabu, 09 April 2008

Sekretariat Negara Republik Indonesia

ACARA KUNJUNGAN KERJA KE TEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA PEKALONGAN, JAWA TENGAH, TANGGAL 9 APRIL 2008 Rabu, 09 April 2008

SAMBUTAN DAN DIALOG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA KUNJUNGAN KERJA KE TEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA PEKALONGAN, JAWA TENGAH TANGGAL 9 APRIL 2008

Bismillahhirahmannirrahim,

Assalaamuâ€™alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Saudara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, para Menteri, dan segenap anggota kabinet Indonesia Bersatu,

Yang saya hormati para Direktur Utama Bank-bank milik negara,

Yang saya hormati Saudara Gubernur Jawa Tengah, Saudara Walikota Pekalongan, dan para Bupati dan Walikota, serta para pimpinan dan pejabat yang bertugas di Jawa Tengah dan Pekalongan, baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun TNI dan Polri,

Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan, para pimpinan dunia usaha dan pimpinan cabang profesi yang lain. Para nelayan, para petani, para peternak yang saya cintai.

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 24 May, 2017, 17:51


Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah sekali lagi pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhaanahu wa Ta'aala karena kepada kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, dan semoga kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur bahwa hari ini saya dan rombongan bisa bersilaturahim, bisa bertemu dengan Saudara-saudara sekalian. Ini kunjungan saya yang kedua ke Pekalongan sebagai Presiden, yang pertama saya berkunjung dua tahun yang lalu, pada bulan Juli 2006, dalam rangka peringatan Hari Koperasi. Waktu itu saya datang untuk ikut mengalakkan kerajinan batik, dan berbagai usaha tani, koperasi, nelayan, dan usaha kecil lainnya. Kali ini saya datang untuk menghadiri acara ini, dan tadi menghadiri pula peringatan Maulid Nabi bersama umat Islam dan masyarakat Pekalongan.

Saya melihat kemajuan yang cukup signifikan di Pekalongan ini sejak dua tahun yang lalu. Oleh karena itu, Saudara Menkokesra, saya ingin pula mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan, pertama kepada Walikota Pekalongan, dan yang kedua kepada seluruh masyarakat Pekalongan. Kalau Pekalongan dinilai yang terbaik dalam menjalankan program PNPM Mandiri, berarti Pekalongan, berarti Walikota Pekalongan dengan bantuan Saudara semua, yang paling baik pula mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Saya percaya para Walikota dan Bupati di Jawa Tengah, karena selama ini saya lihat prestasinya juga tidak kalah, tentu akan melakukan hal yang sama. Mari kita berikan semangat kepada para Bupati, Walikota, dan Pak Gubernur Jawa Tengah. Tahun depan insya Allah saya akan mendengar kabar baik dari Jawa Tengah.

Saudara-saudara,

Sejak negara kita merdeka, kurang lebih 63 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita, pemerintah kita, terus melaksanakan pembangunan. Ada pasang surut, ada suka duka, ada romantika dan dinamika sejarah. Contohnya, negara kita pernah mengalami krisis tahun 1966, dan juga mengalami krisis kembali 1998. Namun, upaya membangun bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak pernah berhenti.

Mengapa negara, pemerintah, terus membangun Saudara-saudara? Kita membangun tiada lain adalah untuk terusmenerus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cara meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan, pertama, kita mengembangkan kebijakan umum, melaksanakan program umum, contohnya pendidikan. Kita ingin sekarang ini dan ke depan pendidikan kita makin berkualitas, makin murah, dan bagi yang miskin kita bebaskan dengan program BOS dan program-program yang lain. Kalau manusia Indonesia, kalau putra-putri kita, makin berpendidikan, maka mereka akan dapat memiliki lapangan pekerjaan yang lebih baik. Kalau pekerjaannya dapat, apalagi lebih baik, hampir pasti penghasilannya pun akan makin baik.


www.setneg.go.id



Contoh yang kedua, kesehatan. Kita ingin sekarang dan ke depan, kesehatan kita juga makin berkualitas, makin murah, dan yang miskin gratis melalui program asuransi kesehatan untuk orang miskin yang namanya sekarang dirubah Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat. Kalau rakyat kita makin sehat, putra-putri Indonesia makin sehat, maka akan makin pintar, dan kalau bersekolah akan makin baik hasilnya, dan tentu kelak juga akan mendapatkan profesi yang baik. Dan banyak lagi program-program yang kita jalankan selama ini agar rakyat kita makin ke depan makin berkemampuan, makin berdaya saing sehingga kehidupan rakyat di seluruh negeri ini juga makin baik.

Disamping program-program umum yang juga menggunakan anggaran negara yang besar, sumber daya yang tidak kecil, dan harus kita sukeskan, pemerintah menyadari mesti ada program-program khusus, program-program lain yang bisa memperkuat program umum itu. Mengapa? Terus terang, sebagaimana negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, penduduk Indonesia ada yang belum mampu, ada yang masih miskin, yang memerlukan bantuan khusus, perhatian khusus. Oleh karena itulah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping program umum tadi pemerintah juga melaksanakan tiga program khusus.

Program yang pertama adalah memberikan bantuan langsung kepada mereka yang tidak mampu, yang miskin. Misalnya, beras untuk rakyat miskin. Kemudian Askeskin, BOS, subsidi untuk berbagai profesi, petani, dan lain-lain. Bantuan langsung bersyarat yang kita sebut sekarang program Keluarga Harapan dan berbagai program yang kita bantukan langsung kepada rakyat. Ibaratnya kita berikan ikan karena memang kondisi saudara kita itu perlu mendapatkan bantuan. Namun, tentunya makin ke depan, bantuan semacam ini tentu harus bergeser menjadi dua program khusus lainnya yang kita galakkan sekarang ini. Apa itu?

Yang pertama adalah yang tadi Saudara Basir Ahmad, Walikota Pekalongan telah menjelaskan, yang juga Menkokesra, Saudara Aburizal Bakrie, melaporkan, ada namanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Mengapa? Masyarakat kita ini sesungguhnya masyarakat yang cerdas, yang kreatif, yang inovatif. Banyak sekali pemikiran yang baik di masyarakat, di desa-desa, di Kecamatan. Jangan dianggap masyarakat kita serba tidak tahu, keliru. Oleh karena itulah, kita alokasikan sejumlah dana yang terus kita tingkatkan besarnya, yang insya Allah tahun depan Rp 3 milyar per Kecamatan, yang kita luaskan cakupannya, agar dengan dana itu masyarakat lokal bersama pemerintah, bersama yang lain, termasuk kaum perempuan, termasuk para ulama, pemimpin agama, semua, memikirkan apa yang perlu dibangun di Kecamatan dan desa itu. Hasilnya sering lebih bagus daripada belok sana, belok sini, macet sana, macet sini. Itu yang kita maksudkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Saya ingin disukseskan sebagaimana kisah sukses dari kota Pekalongan ini. Ini termasuk kail, jala, bukan ikan. Dengan kita beri kail dan jala, insya Allah musimnya baik, ikannya banyak, ibaratnya begitu, maka masyarakat itu secara bertahap, secara perlahan, terus bisa meningkatkan kehidupannya lebih berdaya, akhirnya lebih banyak yang dikerjakan.

Masih satu lagi. Saya belum puas kalau hanya program yang berorientasi kepada bantuan pemerintah. Meskipun pemerintah berkewajiban dan harus membantu rakyat kita terutama yang masih miskin. Kita ingin agar yang bisa lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa lebih langsung mengurangi kemiskinan itu, bisa dikembangkan lebih baik lagi yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, termasuk koperasi. Itulah sebabnya, kita ingin memberikan bantuan modal bagi usaha-usaha mikro, barangkali pedagang bakso, pedagang pecel, pedagang nasi rames, apa namanya? kerajinan tertentu, yang modalnya barangkali cukup Rp 1 juta, Rp 2 juta, Rp 3 juta, sampai Rp 5 juta. Kita ingin para pengusaha kecil, pengusaha mikro, lebih mudah mendapatkan kredit. Selama ini, karena bank itu harus proper, tidak boleh sembarangan, ingat dulu waktu awal krisis uang negara hilang banyak karena teledor. Saya tidak ingin uang negara hilang lagi karena teledor, harus rapi. Oleh karena itu, bank biasanya meminta jaminan, agunan. Pemerintah sadar tidak mungkin usaha mikro, usaha kecil, bisa memberikan agunan. Itulah yang pemerintah lakukan. Pemerintah menjamin usaha mikro, usaha kecil itu, dengan demikian pinjaman ini diberikan kepada rakyat tanpa agunan. Pemerintah mengeluarkan dana Rp 1,4 trilyun dengan perkiraan 20 kali lipat, itu bisa digunakan yang akhirnya menjamin usaha-usaha yang kecil itu. Saya senang alhamdullilah, sejak kita luncurkan November tahun lalu, kredit http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



usaha rakyat yang dilaksanakan oleh BRI dan bank-bank lain, terus berkembang. Saya mendapatkan laporan hingga hari ini, sejumlah Rp 3,25 trilyun sudah dialirkan untuk sekitar 200.000 nasabah. Tetapi jumlahnya masih besar-besar, ratusan juta, puluhan juta. Saya ingin, ini para Direktur bank ada di belakang saya. Saya ingin lebih banyak lagi yang dialirkan untuk usaha mikro dan usaha kecil, yang tanpa agunan itu. Hingga hari ini tercatat kurang lebih Rp 700 milyar diberikan pada 170 ribu pedagang kecil, usaha mikro, usaha kecil. Tolong Bapak-bapak bekerja sama dengan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Walikota, alirkan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi terutama yang memerlukan modal Rp 5 juta ke bawah. Hanya dengan cara itu Saudara-saudara, usaha kecil, usaha mikro, koperasi bergerak. Kalau bergerak maka hampir pasti kesejahteraan rakyat meningkat, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang. Bangsa kita punya kehormatan. Bapak, Ibu, semua punya kemampuan. Mari kita gerakkan bersama. Mari. Mari kita bangkit, mari kita bersatu, dan mari kita maju menuju masa depan yang lebih baik.

Saya ingin bangsa Indonesia berpikir positif, tidak berpikir negatif. Saya ingin bangsa Indonesia bangsa yang optimis, bukan bangsa yang pesimis. Saya juga ingin kita semua termasuk saya memiliki jiwa yang terang, bukan jiwa yang gelap. Bangsa kita bangsa yang besar. Jangan mau menjadi bangsa yang mudah menyerah, yang pesimis, yang kecil hati, yang cengeng, yang pandainya menyalahkan, menghujat sana, menghujat sini. Itu semua tidak ada gunanya. Mari kita hilangkan semua. Mari kita bersemangat. Mari kita bekerja bersama-sama, berbuat yang baik untuk kita semua, bangsa dan negara tercinta. Pemerintah ingin terus berbuat. Kami mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga siang dan malam untuk itu. Tapi, keberhasilan program ini akhirnya ditentukan oleh kebersamaan, dukungan, dan bantuan masyarakat luas. Mari kita sukseskan semua program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya program PNPM Mandiri dan program kredit usaha rakyat.

Saya pesan kepada para pimpinan Jawa Tengah, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Walikota, Pak Camat, marilah kita sungguh memikirkan dan bekerja untuk rakyat kita. Pemimpin harus lebih banyak berkorban. Kita harus lebih mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaga kita untuk mengatasi masalah dan memajukan masyarakat. Memang persoalan itu kadang-kadang sangat berat untuk kita hadapi. Tiba-tiba dunia kita, bumi kita di mana kita hidup sekarang ini banyak sekali bencana. Bencana itu memang sebagian peristiwa alam, seperti gunung berapi, letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi yang juga dialami banyak negara termasuk bangsa kita. Tapi ada bencana alam yang dialami oleh bangsabangsa sedunia karena kelalaian umat manusia. Misalnya, menggunduli hutan, kayunya dicuri, dijual, untuk kepentingan dia, terjadi banjir bandang di mana-mana, sawah tenggelam, panen gagal, rumah-rumah hanyut, korban jiwa, dan harta. Sekarang semua sadar, dunia sadar, bangsa mesti bersatu untuk mengatasi bencana lingkungan ini dengan cara memelihara lingkungan. Mari kita hijaukan kembali hutan-hutan kita, mari kita perbaiki lingkungan kita, selokan, sungai, dan lain-lain. Kalau bangsa lain melakukan itu, kita jangan kalah, kita harus di depan.

Yang kedua, masalah yang kita hadapi harga minyak meroket, tinggi sekali. Kita ikut terpukul dengan tingginya harga minyak itu. Kita bekerja sekarang untuk mengatasi. Misalnya, produksi kita tingkatkan, kita ragamkan, bukan hanya BBM tapi yang lain-lain. Dan yang penting mari kita berhemat bahan bakar, minyak utamanya. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang boros energi, tidak bangga kita mendengarnya. Mari kita menjadi bangsa yang hemat energi. Hemat BBM, hemat listrik, hemat air, dan lain-lain, terutama bagi golongan menengah ke atas yang mengkonsumsi listrik, bahan bakar minyak, dan air dalam jumlah yang besar. Mari kita ingat Saudara-saudara yang lain, yang memerlukan bantuan pemerintah. Kalau uang pemerintah habis untuk subsidi bahan bakar listrik yang tadi, maka akan mengganggu upaya pemerintah memajukan pendidikan, kesehatan, mengurangi kemiskinan, dan lain-lain. Saya menyerukan seluruh rakyat Indonesia terutama yang masih boros menggunakan energi, mari kita menjadi bangsa yang hemat energi.

Permasalahan yang ketiga, pangan. Harga pangan dunia melonjak dengan tajam. Penduduk bumi sekarang 6,3 milyar. Ada bencana, panen gagal, ongkos transportasi bahan pangan naik, dan lain-lain. Kita harus mengatasi. Pemerintah telah melakukan kebijakan stabilisasi harga agar tidak naik terus harganya. Pemerintah juga ingin bersama-sama masyarakat dan telah dimulai sekarang meningkatkan produksi pangan. Kita punya tanah. Jangan kita sia-siakan. Kita tingkatkan produksi padi, produksi jagung, produksi gula, produksi kedelai, dan semua komoditas pangan yang bisa kita tanam di negeri ini. Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberikan anugerah yang sangat tinggi atas tanah tumpah darah http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



kita yang sesungguhnya subur. Mari kita sekarang ke depan meningkatkan produksi pangan karena harga pangan di dunia ternyata terus melambung. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus percaya. Insya Allah kita bisa mengatasinya. Apabila kita bersatu, kita melangkah bersama untuk mencapai tujuan itu.

Dan yang terakhir, saya ingin semua pihak betul-betul menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, yang efisien, jangan ada korupsi, karena korupsi itu mengganggu uang untuk rakyat kita. Mari kita melihat ke depan. Kita semua bertanggung jawab, terutama pemimpin, untuk rakyat kita. Dengan demikian, kalau ini kita jalankan semua, Saudara-saudara, dengan memohon ridho Allah Subhaanahu wa Ta'aala dengan meningkatkan persatuan, kebersamaan, kita akan terus melangkah maju. Inilah yang kita cita-citakan. Inilah mengapa negara kita terus membangun, dan membangun, menuju masa depan yang lebih baik.

Sekali lagi, selamat Pekalongan, terima kasih Saudara-saudara. Mari kita lanjutkan tugas kita.

Assalaamuâ€™alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Dialog Presiden RI dan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Pekalongan, Jawa Tengah

Moderator (Gubernur Jawa Tengah)

Assalaamuâ€™alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj. Ani Bambang Yudhoyono.

Yang kita hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesra serta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Bapak Walikota Pekalongan. Ibu dan Bapak yang berbahagia.


www.setneg.go.id



Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala karena hari ini kita mendapatkan bantuan yang begitu besar dari Bapak Presiden untuk seluruh warga Jawa Tengah, yang jumlahnya lebih dari Rp 1 trilyun. Semoga dengan bantuan itu mendorong semangat kita untuk secepatnya mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Tadi dengan gamblang Presiden sudah menjelaskan kepada kita upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan yang umum sampai program-program yang bersifat khusus, mulai dari bantuan langsung masyarakat, kemudian PNPM Mandiri, dan kredit usaha rakyat. Ini adalah kesempatan yang baik kepada kita semua, untuk kepada para undangan, Bapak dan Ibu sekalian, para nelayan, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hal-hal yang lebih jauh atau mendapatkan pengarahan lagi dari Bapak Presiden atau menyampaikan hal-hal yang perlu kita lakukan bersama.

Untuk kesempatan yang pertama saya sampaikan empat penanya. Saya mohon dengan sangat, ada yang menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan juga ada yang terkait dengan sektor perikanan. Saya persilahkan:

Nelayan 1 :

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.


Yang kami hormati Bapak Presiden beserta Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, beserta rombongan.

Yang kami hormati seluruh jajaran menteri khususnya di bidang perikanan, yang kami hormati pula.

Nama saya Rasjo Wibowo mewakili nelayan Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan rombongan yang telah hadir pada sore hari ini di Pekalongan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Presiden beserta rombongan membuat satu keberkahan tersendiri bagi nelayan Jawa Tengah pada umumnya dan nelayan Pekalongan pada khususnya.

Yang kedua, sudah lama kita menanti bertemu dengan Bapak Presiden karena pada dua tahun yang lalu kita para nelayan ingin bertemu tapi belum ada kesempatan. Pertama, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan terbitnya Peraturan Presiden no. 9 tahun 2006 sehingga nelayan, baik yang di bawah 30 jiti maupun http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



yang di atas 30 jiti diberikan BBM dengan harga subsidi.

Yang ketiga, terima kasih kepada BRI karena telah peduli kepada khususnya nelayan yang memberikan bingkisan dan kredit lunak, dan mudah-mudahahan ada tindak lanjut untuk BRI khususnya para nelayan, para pengusaha kapal karena kesulitan untuk mendapat kredit. Maka dari itu, mudah-mudahan tidak sekarang saja, tapi ada tindak lanjut karena Bapak Menteri pada waktu itu memberikan ada SK Menteri yang tentang sertifikasi. Sertifikasi kapal perikanan yang untuk bisa dijaminkan yang akan direalisasi oleh Sucofindo, namun sampai sekarang belum terealisir. Mohon supaya untuk program sertifikasi kapal untuk bisa ditindaklanjuti.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal karena kita rangkum dengan keluhan-keluhan nelayan seluruh Jawa Tengah. Ada lima pokok yang kita sampaikan, yaitu pertama tentang UU no. 31 tahun 2004, khususnya bab 15, pasal 84-96, tentang sanksi pidana. Di dalam UU 31 ini kelihatannya sangat tidak pro dengan aspirasi nelayan karena di dalam UU 31 ini tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Dan telah terjadi di Pekalongan, nelayan dengan kapal 17 jiti, pemiliknya adalah orang tuanya dan nahkodanya adalah anaknya, karena pada waktu masuk kebetulan SIUP (Surat Ijin Usaha) sudah habis masa berlakunya, maka kebetulan tertangkap di muara Pekalongan dan dijerat hukum. Dua-duanya, anak dan bapaknya masuk penjara. Ini yang tidak saya kehendaki sehingga nelayan, khususnya Jawa Tengah, mungkin se-Indonesia, akan takut menjadi nelayan dan juga takut menjadi pengusaha perikanan kalau UU ini tidak direvisi. Maka dari itu, dengan kesempatan ini, Bapak Presiden saya mohon untuk revisi UU khususnya tentang sanksi pidana karena di sana juga tidak membedakan antara nelayan kecil dan nelayan besar karena dendanya, pidana sampai 6 tahun dan denda 1,6 milyar, padahal kapalnya harganya 30 juta.

Yang kedua, masalah pungutan hasil perikanan. Yang dikenal PHP. Ini kita sudah sering menyampaikan kepada Pak Menteri karena pada rumusan PHP itu, dulu pada waktu itu, adalah pada waktu tahun 2004, itu kapal-kapal masih hasilnya besar. Tapi namun demikian sekarang ini kondisi perikanan yang sangat lesu, apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Walikota. Maka dari itu, kita mohon, karena pungutan hasil perikanan ini, rumusnya itu dibayar dulu sebelum kapal operasi. Maka saya mohon minimal ini kalau bisa, PHP untuk dihapus dan minimalnya ini dibayar diperhitungkan dengan secara realistis, jangan sampai merugikan para nelayan dan pengusaha kapal.

Yang ketiga, ada alat namanya sistem pemantauan kapal perikanan yang biasa dikenal FMS (Fish Monitoring System). Jadi dalam UU Perikanan pasal 7 ayat 2, huruf e-nya, itu disebutkan bahwa pengawasan adalah pemerintah. Tapi di dalam pengawasan ini, alatnya, biaya air time-nya, ini dibebankan pada nelayan sehingga kami mohon agar FMS ini diperuntukkan bagi kapal-kapal yang menangkap ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Yang keempat, telah terbit PP no. 38, yang intinya bahwa kewenangan daripada tempat pelelangan ikan adalah daerah tingkat II, kota dan kabupaten. Namun sampai sekarang, ini realisasinya belum, sehingga semua TPI-TPI se-Jawa Tengah ini di bawah Perda tingkat I. Kami mohonkan supaya PP no. 38 untuk ditindaklanjuti.

Yang terakhir, yang kelima Bapak, dengan kondisi perikanan, khususnya kapal forcing yang sampai sekarang ini masih terpuruk maka kami mohonkan untuk ada jalan keluar, karena terus terang di Pekalongan yang tadinya kapal forcing jumlahnya 480, sekarang kurang lebih tinggal 100, karena kondisi yang memprihatinkan. Maka kami mohonkan kepada Bapak Presiden, khususnya mungkin Bapak Menteri Perikanan, ini untuk dicarikan relokasi di daerah perairan yang http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



masih subur dengan nanti sistem connecting. Lima hal yang dapat kami sampaikan dan apabila ada beberapa hal kurang berkenan dari Bapak Presiden, kami mohon maaf, terima kasih.

Bilahitaufik walhidayah. Wassalaamuâ€™alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Presiden:

Saya jawab langsung supaya nanti penanya yang lain setelah saya jawab, yang kebetulan pertanyaannya sama, bisa diubah menjadi pertanyaan yang lain.

Terima kasih Bapak Rasjo Wibowo, betul? Yang telah menyampaikan masalah-masalah penting dalam kehidupan nelayan, profesi nelayan, termasuk masalah-masalah hukum dan pungutan hasil perikanan. UU no. 31 tahun 2004 itu ditandatangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 6 Oktober 2004. UU itu disusun, tentunya waktu itu dengan pertimbangan yang baik, antara pemerintah dengan DPR RI. Tentu tidak ada UU yang tujuannya tidak baik. Jika setelah kita jalankan sekarang ini ada hal-hal yang kurang tepat, kita dengan tujuan yang baik pula bisa melakukan perbaikan dan perubahan. Tentunya, kita pikirkan baik-baik, tentu pemerintah bersama DPR RI juga akan membahas agar yang baik kita pertahankan dari UU itu, yang tidak baik kita perbaiki.

Jadi pertama, tadi menyangkut sanksi hukum. Memang, sebaiknya kita tidak melanggar dan tidak melakukan kejahatan apapun termasuk pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan. Itu yang paling aman. Namun, apabila ada pelanggaran dan kejahatan, semuanya harus kita tegakkan secara adil. Salahnya kecil, sanksinya ringan. Salahnya berat, sanksinya besar. Setuju? Oleh karena itulah, saya akan minta Menteri Kelautan dan Perikanan melihat sanksi hukum itu. Tentu saya sama dengan Bapak, harus adil. Kalau tidak adil, tidak menghormati supremasi hukum. Kita lihat dulu di mana yang tidak adil. Tapi sambil itu kita tata kembali, sebaiknya kita tidak melanggar dan tidak melakukan kejahatan di bidang perikanan itu.

Kemudian, berikutnya lagi, adalah menyangkut pungutan hasil perikanan. Ini juga harus adil. Kalau memang, ini menyangkut pertanyaan Bapak berikutnya lagi, terjadi over fishing, ikannya tetap atau tambahnya sedikit, yang mengambil bertambah dengan lebih banyak, akhirnya kurang. Ini solusinya memang, yang pertama, mari ditata kembali bagaimana baiknya. Daerah mana yang bisa, dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pungutannya saya setuju harus adil. Saya akan lihat nanti seperti apa. Mudah-mudahan pemerintah dengan DPR RI juga sama, untuk menentukan hasil pungutan ini. Supaya adil, memang di seluruh negeri ini, setiap penghasilan ada bagian untuk negara yang juga diberikan ke rakyat. Jadi, tentu itu harus kita penuhi. Namun, kalau memang karena over fishing menjadi sedikit, kita sesuaikan supaya tidak membebani para nelayan kita.

Kemudian, tadi ada alat pemantau ikan ya? Saya pernah mendiskusikan ini dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya pikir bagus kalau kita gunakan teknologi, karena meskipun para nelayan ini canggih bisa melakukan asesment atau perkiraan, musim apa, angin dari mana, mana yang banyak ikannya, tapi teknologi sekarang ini jauh lebih akurat untuk menentukan di mana tempat-tempat itu. Oleh karena itu, semua itu bisa kita tata dengan lebih baik. Yang lebih teknis nanti tolong dijawab oleh yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan ada di sini. Saya http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



menyampaikan garis besarnya dari segi logika, begitu. Kemudian tentu ada defail, ada teknis, yang akan disampaikan nanti, tentu cari waktu tersendiri, karena masih banyak yang ingin bertanya untuk disampaikan kepada Saudarasaudara. Menyangkut, kalau PP 38 sudah ada. Tapi belum terimplementasi karena Perda. Sekarang bolanya ada di daerah. PP sudah dikeluarkan oleh Presiden. Tentu Perda-Perda harus mengalir sesuai dengan PP itu. Di sini hadir Pak Gubernur, hadir para pejabat yang lain. Mari kita pastikan bahwa PP yang sudah ada ditindaklanjuti. Dengan demikian, berjalan. Apabila dikelak kemudian hari, apakah UU, apakah PP, atau Peraturan Menteri, yang karena keadaan berubah, tidak klop lagi, bisa kita tata kembali. Ini negara, negara kita sendiri. Pemerintahan, pemerintahan kita sendiri. DPR-nya pun juga DPR mewakili rakyat, bukan mewakili DPR sendiri. Oleh karena itu, semua itu bisa kita tata manakala kita harus melakukan perubahan.

Sementara, itu yang saya sampaikan Bapak, dan sampaikan salam saya kepada nelayan. Tapi, yang disampaikan itu baik dan menurut saya perlu kita tindak lanjuti. Saya meminta Dirjen Perikanan untuk dilaporkan ke Menteri Kelautan dan Perikanan, satu bulan dari sekarang tolong dilaporkan kepada saya. Apa yang akan dilaksanakan untuk menjawab itu. Kalau satu bulan belum ada, tolong kirim surat ke PO BOX 9949 Jakarta 10000. Sekarang harus cepat, tidak boleh ada yang lambat, tidak boleh ada yang berhenti. Makin cepat, makin banyak yang kita capai.

Terima kasih.

Pertanyaan yang kedua, saya mohon yang ringkas, to the point, dan paling banyak dua pertanyaan.

Nelayan 2 :


Bapak Presiden yang terhormat beserta Ibu Negara, Ibu Hj. Ani Yudhoyono yang kami hormati. Bapak Gubernur yang kami hormati. Ijinkan saya, nama Joko Partono, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Padasugih, kota Pekalongan.

Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang barangkali lebih bersifat harapan dan permohonan. Kaitannya dengan pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan kami, khususnya, dan kota Pekalongan pada umumnya, bahwa program ini

sangat-sangat bermanfaat, dan tadi sudah kita dengarkan bersama dari Bapak Menkokesra, dan memang setahun ini kami merasakan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan itu menunjukkan hasil yang luar biasa. Untuk itu, kami mohon Bapak Presiden selaku pembuat kebijakan, program ini terus bisa dilanjutkan, dan untuk itu, sehubungan dengan ada kabar bahwa alokasi dana untuk kelurahan kami dan kota Pekalongan pada umumnya, itu secara jumlah memang akan tetap besarannya, 9,255 milyar, untuk se-kota, tapi posisinya sharing antara pusat 50 % dan APBD 50 %. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Presiden bahwa sharing 50 % dari Pemerintah Kota, kami mohon tetap, tapi dari pusat masih tetap juga 9,255 milyar. Jadi jumlahnya untuk se-kota Pekalongan itu menjadi 13,920 miyar, sehingga 46 kelurahan yang melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ini akan lebih bisa mendukung target http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Pak Walikota maupun target pemerintah pusat. Penakaran angka kemiskinan 50 % sampai 2009, dan sekarang di kota Pekalongan ini kelurahannya tambah 1 Pak Presiden, jadi 47 kelurahan.

Yang berikutnya, untuk proses pemberdayaan masyarakat, ini mengandung filosofi pembelajaran bidang masyarakat. Kemarin itu dalam proses 2007 kami sudah mencoba menyusun program-program sesuai dengan identifikasi masalah yang kami lakukan, perencanaan yang kami buat bersama masyarakat, kemudian sesuai dengan apa yang ingin kami lakukan. Namun muncul tiba-tiba instruksi bahwa proporsinya harus 70 % fisik, 20 % ekonomi, 10 % sosial. Padahal, di beberapa kelurahan di kami, sebagian masalahnya adalah masalah sosial. Seperti tadi laporan dari Bapak Walikota, kelurahan Padasugih yang kami butuhkan adalah fasilitasi balai pengobatan bagi warga miskin, fasilitasi untuk bimbingan belajar anak-anak SD dan SMP, sehingga persentase fisik kami tekan. Untuk itu, Bapak Presiden, berikanlah kebebasan kepada kami masyarakat untuk menentukan apa yang sangat kami butuhkan sesuai prioritas yang ada.

Yang terakhir kepada Bapak Gubernur, mohon berkenan Bapak Gubernur untuk juga menganggarkan dana pendampingan BLM, PNPM dari pusat, sebesar, syukur-syukur bisa 50 juta per kelurahan, agar percepatan-percepatan upaya penanggulangan kemiskinan ini, bisa kami lakukan lebih cepat lagi. Sehingga selain dana PNPM dari pusat, ada dana dampingan BLM dari propinsi, dan dana pendamping dari APBD kota, sehingga kami akan lebih mampu mempercepat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.

Terima kasih kepada Bapak Presiden, Ibu Negara, Bapak Gubernur dan rombongan, Bapak Menkokesra. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Bilahitaufik walhidayah. Wassalaamuâ€™alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Presiden:

Terima kasih Pak Joko Partono, atas apa yang disampaikan tadi untuk lebih mengefektifkan program PNPM Mandiri. Terus terang pemerintah, Pak Joko, ingin meningkatkan anggaran atau biaya untuk program-program semacam ini, PNPM Mandiri. Namun, pemerintah selalu ada keterbatasan anggaran, meskipun terus naik. Alhamdullilah, ekonomi kita tumbuh, penerimaan negara makin besar, pajak makin banyak yang kita terima. Tapi kalau membiayai semua pengeluaran negara dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai pulau Rote, memang tetep harus kita laksanakan secara bertahap. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengurangi kemiskinan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dari 6,3 milyar penduduk dunia, yang miskin itu sekitar 1,5 -2 milyar orang. Oleh karena itulah, pemimpin-pemimpin sedunia bersatu, pada tahun 2000, untuk bersama-sama mengurangi kemiskinan sejagat, separuh dari yang absolut. Jadi yang paling miskin, itu dikurangi separuhnya selama 15 tahun. Saudara merasakan, para Bupati, Walikota, Gubernur, Menteri, saya, tidak sebagaimana yang dibayangkan mengurangi kemiskinan. Tidak cukup dengan seminar-seminar, iklan, dan lain-lain, harus kita kerjakan dan kita mengalami suatu perjuangan yang berat. Tapi, kita sudah sepakat anggaran akan terus kita naikkan, kita tingkatkan agar langkah-langkah pengurangan kemiskinan dapat kita laksanakan dengan baik.


www.setneg.go.id



Sekarang, APBN tahun 2008, Bapak, sedang kita tata kembali, pemerintah dengan DPR RI. Mengapa? Akibat kenaikan minyak dunia, subsidi kita membengkak. Contohnya, 1 liter minyak tanah yang dikonsumsi oleh rakyat kita yang disubsidi itu, kalau tidak kita berikan subsidi, harganya sekarang Rp 9.000. Pemerintah menjual Rp 2.000. Kita memberikan subsidi Rp 7.000 per liter. Indonesia mengkonsumsi minyak tanah setiap tahun, atau tahun lalu itu, 9 juta kilo liter, dikalikan Rp 7.000 kita mengeluarkan 63 trilyun hanya untuk subsidi minyak tanah, belum premium, belum solar, belum listrik, dan lain-lain. Kami sedang berusaha sangat keras agar APBN kita selamat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dapat kita lanjutkan. Oleh karena itu, saya meminta pengertian seluruh rakyat Indonesia, para Gubernur, Bupati, Walikota, tentunya para Menteri. Tahun ini ada penghematan pengeluaran, terutama pengeluaran yang bisa ditunda. Membangun gedung-gedung baru, mobil-mobil baru yang begitu-begitu, nanti saja. Tunda dulu karena ekonomi kita, APBN kita, menghadapi tantangan. Namun, program untuk pengentasan kemiskinan, untuk peningkatan kesejahteraan, seperti PNPM Mandiri ini tidak akan kita ganggu. Tapi, jumlahnya tentu belum bisa kita tingkatkan secara signifikan, secara besar-besaran. Jadi Bapak, insya Allah disamping kita pertahankan sesuai dengan peningkatan penerimaan, juga akan terus kita tingkatkan.

Tentang bagusnya bagaimana, yang fisik berapa persen, yang sosial berapa persen? Tolong ini ada tim kemiskinan. Berbicaralah dengan para Bupati, Walikota, dengan Camat, dan para pelaku PNPM Mandiri ini, supaya didapat rasio yang cocok. Saya persilakan, yang penting bagi saya berubah wajah kecamatan dan desa itu, merubah kondisi masyarakatnya makin baik. Kesehatan penting, pendidikan penting, infrastruktur yang sangat diperlukan penting, dan lain-lain. Saya serahkan kepada mekanisme yang bagus, agar semua tujuan dapat kita capai.

Demikian Pak Joko, terima kasih.

Nelayan 3:


Yang terhormat Bapak Presiden, Ibu Hajah Ani Yudhoyono. Yang terhormat dari pejabat mboten saged kulo sebut namane Pak. Kulo perkenalkan, nami kulo Bapak Subadri. Asli nelayan, Pak. Deles, mboten ngapusi. Saestu. Memang kulo ..... tiyang nelayan nggih mung niki, Pak. Saged dipun ngendiko wong mboten sekolah. Saestu, Pak. Yakin, mboten sekolah. Lha niki, Pak, kulo ngeluh ....

Presiden:

Putranya Pak Subadri sekolah enggak sekarang?

Nelayan: http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Mboten Pak.

Presiden:

Putranya?

Nelayan:

Ingkang setunggal klas kalih (2) SMP, Pak. Putro kulo sekawan (4).

Presiden:

Sekolah sedoyo, to?

Nelayan:

Sampun mboten, Pak.

Presiden:

Lho, kok mboten sekolah kenopo?

Nelayan:

Kulo kawulo alit. Mboten kiyat nyekolahke to, Pak.

Presiden:

Lho, wonten bantuan kok. Wonten BOS. Mestinya tetep sekolah, bapak. Mangke lapor Pak walikota, Pak Basyir Ahmad, http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



nggih.

Nelayan:

Njih, insyaalloh, Pak. Kawulo pareng matur, Yang Terhormat, Bapak Presiden beserta Ibu. Kawulo nggih. Kawulo kersa kulo sebagai tiyang nelayan Pak, memang selama niki, BBM naik, kulo waduh, saged dikandhaâ€™ke kulo mati mboten mati, urip mboten urip, Pak. Saestu, Pak. Sebab kulo nelayan alit. Nek kulo mboten nangis, mboten istilahe sambat kalih Bapak, sinten ingkang kulo tangisi, Pak. Kejawi kulo kepingin, kados nguntal rembulan, kepingin ketemu Bapak.

Alhamdulillah, kulo

kepingin nyium kalih Bapak. Sebab kulo niki pengennya nangis kepanggih Bapak. Semerep kulo niki teng ngriki thok, Pak. Niki kenyataan koq semerep Bapak kados ngaten. Cilik sampe setuwane niki. Kulo umur kulo 57 tahun, Pak. Mboten nate kepanggih Bapak Presiden. Nembe dinten niki. Dinten nopo niki? Dinten senen, nopo dinten nopo niki, Pak? Kulo nembe .... ha niki, Pak. Memang kulo mboten sekolah. Nek wonten kelancangan ngendhiko kulo, kulo nyuwun ngapunten, Pak. Kulo memang badhe ngutaraken termasuk nasib-nasib kulo. Kulo tiyang nelayan. Selama ini BBM naik niki, waduh, kulo sanjange kalih Bapak niko wau. Padahal, harapan kulo, kulo neng laut niki kan bagi hasil, Pak. Samesthine kulo niki nggih cari untung, tapi nek ngangge solar, kulo kadang-kadang buntung, Pak. Harapan setunggalsetunggale kawulo meniko. Nggih, meniko, urip kulo meniko kadang lajeng turahane hasil meniko, njih, minyak tanah, Pak. Minyak tanah harapan kulo sebab solar niki larang. Mesin kulo, kulo paringi minyak tanah. Lha kulo niki wau ngrungokake ngendhikane Bapak. Waduh, kok minyak tanah subsidine dicabut. Regine ....

Presiden:

Mboten, Pak.... Bapak, mboten dicabut. Njih, subsidi minyak tanah mboten dicabut. Nggih?

Nelayan:

Nggih, Pak. Upami mangke regine minyak tanah larang, lha kulo mangke, anak kulo ndherek sinten? Lha kulo nyuwun kaliyan, Bapak. Satu-satunya ingkang kulo harapke, kan kulo ngangge minyak tanah, kulo campuri oli, niko Pak, oli kotor. Saestu, Pak. Kulo mboten ngapusi, saestu. Yakin, yakin, kulo asli tiyang nelayan. Kulo mboten ngapusi saestu, Pak. Kulo nangis, paribasan kulo kersah terhadap kulo ngendiko wau kalih Bapak kalih Ibu.

Gubernur Jawa Tengah:

Pak Badri, nyuwun tulung, menopo ingkang badhe dipun aturaken dateng Bapak Presiden?

Nelayan:


www.setneg.go.id



Njih. Kawulo meniko, harapan kulo nyuwun, mohon kepada Bapak Presiden supados minyak tanah ampun diundhaâ€™ake, Pak. Kulo mireng niki minyak tanah kan rodo longko, Pak. Wong kangge masak mawon jatahe 2 liter. Nopo malih kalo kangge menyang mangke anak kulo mangan nopo, Pak? Lha niki kulo mohon kalih Bapak. Dos pundhi kemawon, Pak, supados kawulo, nasib kulo niki saged melaut, saged dapat hasil, kangge nafkahi anak istri kulo, Pak.

Presiden:

Njih, mbok menawi cekap, njih Pak Badri, njih?

Nelayan:

Kaping kalihipun, Pak. Memang betul nopo ingkang dipun ngendikaake Bapak ketua PNSI, Bapak Rasjo Wibowo wau, memang tahun 1999, 2000, 2001, musim niku kulo ndherek musim jaya, Pak. Hasilnya bukan main, ten mriki. Lha niku sing dikandhaâ€™ake mriki niki paribasanipun pelabuhan nusantara, produksi yang terbanyak, nggih Pekalongan niki, Pak. Lha tahun-tahun kemarin niki tahun mulai 2004, 2003, mati sakniki, Pak. Mboten enten hasile. Melaut sampe 3 bulan, hasile nyacar Pak. Kalau bahasa hasil nyacar niku, Pak. Nggih paribasane perbekalan saya Rp 150 juta, sade kulo niku paling-paling Rp 100 juta. Juragan kulo kan rugi.

Presiden:

Pak Badri, nyuwun tulung ingkang ringkes kemawon. Njih wekdalipun meniko, Pak Badri.

Nelayan:

Njih Pak. Meniko satu-satunya, setunggal-setunggale hasil sakmeniko kan canterang. Sakmeniko mboten dipun izinkan. Lha saya mohon kepada Bapak supados canterang meniko diizinkan, Pak. Sebab satu-satunya yang bisa menafkahi anak-istri. Sementara ini belum diizinkan, Pak. Lha kita kalau melaut izinnya itu pakai izin holler atau longley. Kami takut kalau di laut, kalau ditangkap sama aparat, lha itu kan saya masuk bui, Pak. Lha mohon kebijakan dari bapak aparat terutama Bapak Kasal maupun Bapak Kapolri supaya memberikan kebijakan-lah Pak, kepada nasib-nasib kami di laut. Seumpama ditangkap.

Gubernur Jawa Tengah :

Nyuwun tulung. Cekap nggih. Sampun ngaten nggih. Sampun dipun bangsulaken mangke wonten penjelasannipun. Mbokmenawi cekap ngaten. Maturnuwun.


www.setneg.go.id



Nelayan:

Njih Pak. Kulo sepisan sakersane marem, Pak. Sebab kulo ngalami, kulo dirante wonten Bali pernah, Pak. Ditahan 4 wulan kulo, Pak. Kapal kulo ditangkep wonten ngriko. Lha niko kulo utarake nopo wontenipun nganti telas. Bab 2 niku, Pak.


Cukup, Pak.

Nelayan:

Kaping 3, terakhir.


Mangke ingkang kaping 3 dipun aturaken Pak Wali kemawon.

Nelayan:

Niki masalah paceklik, Pak. Setunggal malih, Pak. Nuwun sewu. Nyuwun ngapunten sing kathah, Pak. Pun keleresan, kulo sampun matur mumpung ketemu Pak Presiden niki, Pak. Kulo pengine ngambug saestu, Pak. Lha niki sing terakhir sekali, Pak. Nyuwun maafe sing sak kathah-kathah. Jare wong Islam, yen njaluk maaf niku kedhah dimaafi. Kulo nyuwun sepindah malih pertanyaan masalah paceklik, Pak. Kulo tiyang niki kesah laut setahun sepindah. Niki kan termasuk enten paceklik 3 bulan, bulan desember, januari, februari, masa paceklik kulo, Pak. Padahal kawulo nabung wonten Pushud Mina, meniko dana paceklik. Lha dana paceklik meniko wonten Pushud Mina dikeluarkan 1 tahun sekali. Lha adapun hal dana dari Pushud ini dikeluarkan, itu kan dibelanjakan beras, Pak. Lha itu sangat kecil bagi kami sebagai nelayan seluruhnya. Kalau dibagi antara paceklik kami 3 bulan, untuk menghidupi dari anak istri, sampai piring ya dijual, sendok jual, TV jual. Menghadapi paceklik 3 bulan ini, Pak. Lha maka dengan hormat kepada Bapak Presiden dan Bapak Pemerintah, kiranya musim paceklik kami, mohon bantuannya, Pak. Terimakasih. Apabila tutur kami yang kurang berkenan didengar oleh Bapak-bapak. Kami memang tidak sekolah, orang bodoh, ya saya memang terang-terangan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak-Bapak.

Bilahitaufik walhidayah. Wassalaamuâ€™alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. idup Bapak Presiden, Bapak Yudhoyono.

Presiden: http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Maturnuwun, Pak Subadri. Yang pertama, putra-putrinya, Pak Badri, Pak Badri, Pak Badri. Putra-putranya harus sekolah lagi, nggih. Nanti akan saya tugasi Pak Walikota untuk ketemu jenengan, sekolah, nggih. Pak Bupati, nggih, baik. Ingkang kaping kalih yang nomor 2.

Minyak tanah tidak kita cabut subsidinya. Wonten pemikiran di Jakarta, Pak Presiden, harga minyak kan begini tinggi, subsidi kita besar sekali, APBN kita terganggu, mengapa kita kok tidak naikkan harga BBM, termasuk harga minyak tanah? Jawaban saya, mari kita cari cara yang lain. Kalau kita bisa menghemat, menghemat. Pengeluaran sementara di departemen, di propinsi, kabupaten, kota, yang bisa kita hemat, kita hemat. Pengeluaran, penggunaan BBM, listrik, kita batasi,

kita hemat, daripada kita menaikkan harga minyak tanah yang sangat membebani rakyat kita. Jadi Pak Badri, tidak ada rencana untuk menaikkan harga minyak tanah, nggih. Mudah-mudahan ada cara lain yang terus kita cari untuk mengatasi masalah meniko, tetapi subsidi minyak tanah tetap diberikan, yang jumlahnya besar, supaya kita tahu, 63 trilyun untuk subsidi minyak tanah meniko. Jadi tenang Pak Subadri, masalah minyak tanah.

Yang nomor 2, saya sudah tanya Dirjen Perikanan memang kalau tahun 1999, tahun 2001 dulu, brooming atau banyak sekali panen ikan, memang iklim waktu itu seperti itu. Nah, setelah itu terus tiap tahun menyusut. Ini semata-mata memang pergeseran iklim yang kita tidak bisa untuk mengatasinya. Apalagi ditambah makin banyaknya kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu, tadi masalah cantrang, nggih? Lha itu, saya mendapat penjelasan dari Pak Dirjen, sedang dirumuskan, sedang dibahas, bagaimana solusi yang paling baik. Terus disarankan ke Pak Menterinya, mana yang paling baik. Saya akan menunggu laporan bagaimana cara mengatasi permasalahan meniko. Nggih ?

Yang nomor tiga, masalah paceklik. Sebenarnya Pak, kalau saya mendapatkan penjelasan dari namanya BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika). Ada angin, ada topan, ada badai, musim hujan, musim kekeringan, ombak tingginya lima meter. Saya terus menelepon Pak Fredy Numberi. Pak Fredy, tolong dicek, tempat-tempat penangkapan ikan mana yang betul-betul tidak bisa melaut katakanlah seminggu, dua minggu? Karena tentu sangat membebani kehidupan keluarga nelayan di tempat-tempat itu. Biasanya Pak Fredy langsung berkomunikasi dengan para Gubernur, para Bupati, di mana dan apa yang bisa dibantukan. Nah, karena ini menyangkut ketentuan, saya serahkan langsung kepada Pak Dirjen, tolong dipikirkan bagaimana kompensasi atau bantuan menghadapi paceklik ini. Ada Pak Gubernur, ada segala macem. Saya tidak mau menjanjikan sekarang. Pemimpin itu sebaiknya tidak mudah berjanji karena masalahnya juga sulit, tapi terus kita carikan solusinya. Bapak sudah dengar tadi, satu bulan nanti Pak Menteri akan melapor ke saya, solusi-solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi yang Pak Badri sampaikan tadi, nggih.

Sampaikan salam saya kepada keluarga dan kepada semua nelayan, tapi pesen saya putra-putranya harus sekolah lagi, nggih. Maturnuwun.

Biro Naskah dan Penerjemahan, Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan, Sekretariat Negara RI http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id




www.setneg.go.id


ACARA KUNJUNGAN KERJA KE TEMPAT PELELANGAN IKAN KOTA PEKALONGAN, JAWA TENGAH, TANGGAL 9 APRIL 2008 Rabu, 09 April 2008

Recommend Documents