PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN Jl. Jend. Sudirman No. 86 Telp. (0542) 420654, 421008, 425445 Fax. (0542) 731218
BALIKPAPAN Kode Pos 76112 Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Magetan
Hari & Tanggal
: Selasa, 19 Januari 2016
Tempat
: Ruang Rapat Gabungan Komisi
Pimpinan
: Tohari Aziz, S. H. (Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan)
Agenda
: Studi Banding Tentang: 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Pengelolaan Pariwisata.
Peserta
: (Daftar peserta terlampir)
Hasil Pembahasan : A. Izin Usaha Jasa Konstruski 1. Pada tahun 2015 lalu Pemerintah kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan telah sepakat merevisi Perda Ijin Jasa Kosntruksi. Revisi perda tersebut disahkan pada Desember 2015. 2. Revisi Perda ini dimaksudkan untuk mendorong penguatan SDM dan perusahaan Jasa Konstruksi di kota Balikpapan sekaligus memperketat pengaturan pengawasan serta sebagai pedoman dalam menggambil kebijakan kebijakan dalam bidang jasa konstruksi. 1
3. Selain itu revisi perda ini juga bertujuan untuk memperketat surat izin tempat usaha (SITU) dan izin gangguan (IG). 4. Revisi perda IUJK ini telah menyesuaikan perubahan undang undang peraturan jasa konstruksi yang baru. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 08 Tahun 2011 tentang Usaha Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa izin usaha konstruksi telah menyesuaikan dengan situasi terbaru. Dalam hal ini, pembangunan daerah dan penyelenggara pemerintahan perlu mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi. 5. Dengan adanya revisi perda tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam mengatur, mengawasi dan mengambil kebijakan kebijakan terkait dengan usaha jasa kosntruksi seperti dalam hal pemberian sanksi usaha konstruksi, baik itu blacklist, perbaikan kosntruksi atau pembangunan ulang konstruksi. 6. IUJK diberlakukan secara nasional. Ketika IUJK berlaku, maka semua usaha jasa konstruksi dari luar daerah bisa masuk ke Balikpapan. Oleh karena itu pengusaha konstruski asal Balikpapan harus siap bersaing dengan pengusaha konstruksi dari luar daerah. Jika belum siap, Pemerintah dan DPRD akan mendorong Dinas PU dan SKPD terkait untuk memperkuat organisasi pengusaha jasa konstruksi, skill, dan intensitas pelatihan bagi pengusaha jasa konstruksi asal Balikpapan. 7. Di samping itu, Pemerintah Kota dapat merancang dan inventarisasi keberadaan perusahaan jasa konstruksi di Balikpapan untuk masuk dalam data base komputer terbuka dan transparan.
B. Izin Mendirikan Bangunan 1. Pemkot Balikpapan sejak Oktober 2015 lalu ternyata meluncurkan program pemutihan IMB bagi bangunan lama semi permanen, khususnya di wilayah perkampungan. 2. Program ini akan diberlakukan hingga akhir Maret 2016 mendatang, Pemkot Balikpapan meargetkan 1.000 bangunan di enam kecamatan se-Kota Balikpapan bisa diputihkan IMB-nya. 3. IMB hasil pemutihan tersebut nantinya akan diserahkan secara simbolis pada puncak Hari Ulang Tahun ke-119 Kota Balikpapan mendatang.
2
4. Selain memudahkan masyarakat mendapatkan legalitas bangunan rumahnya, melalui pemutihan IMB Dinas Tata Kota dan Perumahan juga memberikan keringanan biaya retribusi 50 persen kepada masyarakat yang mengurus IMB. 5. Lebih menariknya lagi, proses pengurusan IMB melalui program pemutihan maksimal selesai selama 8 hari kerja. 6. Biaya retribusi pemutihan IMB relatif ringan bagi masyarakat. Dijelaskan, melihat dari pemutihan yang telah selesai dilaksanakan, biaya minimal yang dikeluarkan masyarakat hanya Rp 50 ribu, sedangkan biaya terbesarnya tidak sampai Rp 500 ribu. 7. Hal ini dikarenakan bangunan yang diputihkan dibatasi bangunan berukuran maksimal 100 m2 untuk bangunan satu lantai dan maksimal 150 m2 untuk bangunan 2 lantai dengan ukuran tanah maksimal 500 m2. 8. Selain mendapatkan keringanan biaya retribusi IMB, masyarakat juga mendapatkan kemudahan dalam persyaratan teknis. 9. Dalam mengurus pemutihan IMB, masyarakat hanya perlu melampirkan gambar denah bangunan yang dilengkapi foto tampak depan dan samping bangunan. Gambar denah bangunan ini nantinya dilengkapi dengan surat pernyataan tahun pendirian bangunan. Umur bangunan dari 2005 ke bawah. Surat pernyataan ini wajib diketahui Ketua RT dan Lurah setempat. 10. Untuk gambar bangunan denahnya dan foto tampak depan serta samping persyaratan administrasi tetap sama semuanya, fotokopi surat tanah IMTN atau sertifikat, KTP, bukti PBB. Kalau pemutihan ini harus ada surat pernyataan bangunan pemilikan karena kami ditetapkan diperolehnya itu bangunan di bawah 2005.
C. Pariwisata 1. Kota Balikpapan memiliki berbagai macam objek wisata, antara lain: wisata alam, wisata buatan, wisata bahari, wista industri, wisata kuliner, seni budaya, wisata cagar budaya, dan olah raga. 2. Balikpapan dikenal sebagai pintu gerbang menuju hutan tropis Kalimantan. Wisata alam yang ada di Kota Balikpapan meliputi: a. Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW); b. Hutan mangrove; 3
c. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Beruang Madu; d. Pantai Kemala; e. Pantai Manggar Sari; f. Pantai Lamaru. 3. Objek wisata buatan yang ada di Kota Balikpapan meliputi: a. Taman Bekapai; b. A3 Air Soft Gun c. Carribean Water Park 1) Wisata industri yang ada di Kota Balikpapan meliputi: a. Wisata pembuatan tahu dan tempe b. Penagkaran buaya di Teritip c. Pusat kerajinan khas Kalimantan Kebun Sayur. 2) Wisata kuliner yang ada di Kota Balikpapan meliputi: a. Bandar Balikpapan b. Melawai 3) Seni budaya yang ada di Kota Balikpapan meliputi: a. Pakaian khas Balikpapan yang terdiri dari Pakaian Pengantin & Pakaian Pesisir. 4) Venue Olah raga yang ada di Kota Balikpapan meliputi: a. Olah raga rekreasi: golf, menembak, & dayung. b. Olah raga prestasi: tenis, squash, & sepak bola. c. Olah raga tradisional. 5) Sarana dan prasarana pariwisata di Kota Balikpapan meliputi: a. Hotel; b. Biro perjalanan; c. Restoran; d. Tempat hiburan; e. Sanggar seni/budaya; f. Fasilitas olah raga; g. Kesehatan dan kecantikan; h. Pusat kerajinan; i. Pusat perbelanjaan; j. Bank dan penukaran uang; k. Transportasi; l. Organisasi kepemudaan; 4
m. Transportasi. 9. Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan hiburan Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: a. Penerapan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen); b. Khusus untuk kegiatan usaha kecil dan/atau bersifat insidentil dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima persen); c. Penerapan tarif pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen); d. Penerapan tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut: a) Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk; b) Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olahraga, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk; c) tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk; d) pertunjukan pagelaran musik, tari, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk; e) pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk. f) permainan ketangkasan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran; g) Panti pijat, refleksi, permainan billyard, boling, golf, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran; h) Mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center), pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran; i) Karaoke, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pembayaran ; j) Diskotik, klab malam, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pembayaran; k) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk dan sejenisnya, dikenakan tarif pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar. 10. Selain langkah-langkag di atas, Pemerintah Kota Balikpapan juga menerapkan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga. Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2011 11. Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan. 5
12. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 13. Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Kota. Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 14. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.
6
Mengetahui, Kabag. Persidangan & Risalah,
Kasubag Dokumentasi, P.Data &
Perpus Hukum & Perundang-Undangan, Dokumnetasi & Perpustakaan
Drs. Sukaryanto
Nurhayati,S.E.
NIP. 19640913 198903 1 008
NIP. 19640821 1985 2 009
Menyetujui, Pimpinan Rapat
Tohari Aziz, S. H. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
7
