1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2012 – 2013 A. PENDAHULUAN I.
Dasar Kunjungan Kerja Kunjungan kerja dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013.
II. Ruang Lingkup Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. III. Susunan Tim No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Nama DR. Aziz Syamsuddin H. Daday Hudaya, SH.MH. Saan Mustopa DR. H. Subyakto, SH. MH. MM H. Suhartono Wijaya SE.MBA. H. Nudirman Munir, SH H. Bambang Soesatyo, SE. MBA. Drs. Setya Novanto Ichsan Soelistio Drs. M. Nurdin, MM. Herman Hery KH. Buchori, Lc. MA Indra SH Ahmad Yani SH. MH. Yadhil Harahap, SH. MH. DR. Dimyati Natakusumah, SH. M.Si Bachrudin Nasori, S.Si. Desmond Junaidi Mahesa H. Sarifuddin Sudding, SH. MH.
Keterangan Ketua Tim / Pimpinan Komisi III / F-PG Anggota Tim / F-PD Anggota Tim / F-PD Anggota Tim / F-PD Anggota Tim / F-PD Anggota Tim / F-PG Anggota Tim / F-PG Anggota Tim / F-PG Anggota Tim / F- PDI-Perjuangan Anggota Tim / F-PDI-Perjuangan Anggota Tim / F-PDI-Perjuangan Anggota Tim / F-PKS Anggota Tim / F-PKS Anggota Tim / F-PPP Anggota Tim / F-PAN Anggota Tim / F-PPP Anggota Tim / F-PKB Anggota Tim / F-Gerindra Anggota Tim / F-Hanura
2
Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu dari tanggal 6 November sampai dengan 8 November 2012. V. Objek Kunjungan Kerja Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan sebagai berikut : Pertemuan dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya. Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya . Peninjauan lapangan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IIA Kupang. Peninjauan lapangan ke Markas Polisi Air (Polair) Polda NTT. Peninjauan lapangan ke Rumah Penitipan Benda Sitaan Negara (Rubasan) Kelas I Kupang. Peninjauan lapangan ke Kantor Imigrasi Kelas I Kupang.
B. HASIL KUNJUNGAN KERJA Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Pengadilan Militer Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya. PENGADILAN TINGGI A. ANGGARAN Secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam DIPA (01) alokasi anggarannya diperuntukan bagi 3 jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, sedangkan dalam DIPA (03) alokasi anggarannya hanya diperuntukan bagi belanja barang. Dari laporan penyerapan anggaran yang tersaji dari 17 (tujuh belas) satuan kerja dapat diketahui jumlah keseluruhan anggaran yang sudah terealisasi sampai dengan periode 30 september 2012 sebagai berikut : I. DIPA BUA (01) Belanja Pegawai Pagu 32.310.362.000
Realisasi s/d 30 september 2012 22.334.473.137
% 69,12%
Belanja Barang Pagu 13.981.404.000
Realisasi s/d 30 September 2012 7.262.024.784
% 51,94%
Belanja Modal Pagu 15.058.000.000
Realisasi s/d 30 september 2012 5.665.238.317
% 37,62%
3
Dari tabel diatas dapat dilaporkan bahwa jumlah keseluruhan pagu DIPA 01 untuk 17 satuan kerja adalah sebesar Rp. 61.349.766.000,- dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 35.261.736.238,- atau 57,48%. Berdasarkan perhitungan tersebut maka Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan periode 30 september 2012 telah mencapai 57,48 %. Adapun kendala yang dihadapi setiap satker berdasarkan format pengisian Kendala yang telah dihimpun, secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Adanya perangkapan jabatan karena kekurangan personil yang berdampak pada lambatnya proses penyelesaian pekerjaan. 2. Terlambatnya proses lelang dalam pekerjaan pengadaan belanja modal. 3. Adanya proses revisi DIPA pada beberapa akun belanja pegawai yang minus sampai dengan akhir periode pelaksanaan anggaran. 4. Pada Pengadilan Negeri Kefamenanu masih ada kekosongan posisi PANSEK selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan WASEK sehingga proses pengelolaan anggaran tidak berjalan baik. 5. Pada Pengadilan Negeri Kalabahi terdapat kendala berkaitan dengan pelayanan KPPN Kabupaten Alor yang hanya melayani satuan kerja dari tanggal 1 s/d 15 setiap bulannya sehingga proses pencairan dana terhambat. 6. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pada satuan kerja sehingga masih memakai pegawai dari satuan kerja lain. 7. Anggaran yang tersedia untuk belanja modal masih kurang karena ada Pengadilan Negeri yang belum memiliki rumah dinas seperti pengadilan negeri labuan bajo. II. DIPA BADILUM (03) Pagu 3.422.868.000
Realisasi s/d 30 september 2012 1.721.617.764
% 50,30%
Dari table diatas dapat dilaporkan bahwa jumlah keseluruhan pagu DIPA 03 untuk 17 satuan kerja adalah sebesar Rp.3.422.868.000,- dana yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.721.617.764 atau 50,30% dari pagu belanja. Berdasarkan perhitungan tersebut maka Tingkat penyerapan anggaran sampai dengan periode 30 september 2012 telah mencapai 50,30%. Adapun kendala yang dihadapi setiap satker berdasarkan format pengisian Kendala yang telah dihimpun secara umum dapat rangkum sebagai berikut : Pada beberapa pengadilan negeri masih ditemui adanya masyarakat yang merasa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum dan Keputusan Dirjen Badilum No. I/Dju/OT.01.3/VIII/2011 terlalu memberatkan dalam pengurusan suratsurat keterangan sehingga menyebabkan masyarakat malas dan enggan untuk menggunakan Dana Bantuan Hukum tersebut. B. PENGAWASAN 1. PENGUATAN KELEMBAGAAN Persoalan khas yang selalu dihadapi oleh lembaga Pengadilan Negeri di Nusa Tenggara Timur diantaranya adalah terlambatnya penyelesaian tugas pokok pengadilan diakibatkan luasnya jangkauan wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab namun tidak berimbanganya ketersediaan sarana dan karyawan pengadilan dalam melaksanakan tugas tersebut. Oleh karenanya salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengusulkan pembentukan Pengadilan Negeri dibeberapa daerah tingkat II guna membantu mempermudah pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Selain itu juga masih terdapat beberapa tantangan lain yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas peradilan saat ini. Diantaranya adalah pengalokasian
4
dana bagi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan kegiatan bimbingan teknis lainnya khususnya pada pejabat kepaniteraan dan staf/karyawan pada bagian teknis pengadilan masih sangat terbatas, sedang hal ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas yang menggunakan perangkat teknologi maupun penetapan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan dibawahnya serta tuntutan transparansi terhadap berbagai produk pengadilan serta tuntutan perimbangan penguasaan pejabat dan staf kepaniteraan untuk dapat mengimplementasikan tugas tersebut. Bahwa karena kekurangan pegawai sehingga terdapat pegawai yang melaksanakan tugas rangkap untuk menunjang jalannya organisasi, sebagai contoh di bagian Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana maupun Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Tinggi Kupang dan beberapa Pengadilan Negeri hanya terdapat satu orang staf sehingga harus difungsikan tenaga Panitera Pengganti untuk membantu bagian tersebut, bahwa terdapat permasalahan dibidang kepegawaian dimana hampir di setiap unit kerja terdapat kekurangan tenaga sehingga kebanyakan pegawai melaksanakan tugas rangkap hal ini tentunya sangat menghambat kinerja dari Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri dibawahnya, serta terdapat banyaknya jabatan yang lowong baik itu pejabat struktural maupun pejabat fungsional selain itu dapat disampaikan tentang penyempitan eselonering dan perbenaan tunjangan. 2. PERKARA YANG MENONJOL Prosentase penyelesaian perkara oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Timur hingga saat ini sudah dilakukan dengan baik. Diantaranya 90% perkara diputus tidak lebih dari 6 (enam) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 dan sisanya 10% yang melampaui 6 (enam) bulan. Kendala yang dihadapi terkait penyelesaian perkara diatas / lebih dari 6 (enam) bulan antara lain : 1. Kesulitan pihak pengadilan untuk menghadirkan para saksi, sedangkan saksi merupakan unsur penting dalam penyelesaian suatu perkara yang diperiksa. Hal ini antara lain karena letak tempat tinggal saksi yang sangat jauh dan lokasi saksi tidak dapat ditempuh dengan transportasi darat akibat kekhasan geografis wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang berbentuk kepulauan. 2. Keterbatasan jumlah Hakim dan pegawai/staf/karyawan serta Pejabat Kepaniteraan. 3. Perbandingan volume perkara dan tenaga Hakim yang tidak berimbang. Pada penanganan/penyelesaian perkara pidana yang masuk di Pengadilan Tinggi Kupang, perkara-perkara pidana yang menonjol untuk periode Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2012 terdapat 8 (delapan) jenis perkara pidana yang menonjol atau terbesar jumlah penanganannya. Prosentase setiap perkara diantara jenis perkara pidana yang menonjol pada Pengadilan Tinggi Kupang yaitu : Kesusilaan sebesar 33%, Korupsi sebesar 15%, Pembunuhan sebesar 15%, Penganiayaan sebesar 14%, KDRT sebesar 7%, Pencurian sebesar 6% serta Perjudian dan Laka Lantas masing-masing sebesar 5%. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jenis Tindak Pidana Kesusilaan Korupsi Penganiayaan Pembunuhan KDRT Pencurian Perjudian Laka Lantas
Jumlah 36 17 16 16 8 7 5 5
Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
5
Sedangkan pada Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Timur perkara-perkara pidana yang menonjol untuk periode Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2012 terdapat 8 (delapan) jenis perkara pidana yang menonjol atau terbesar jumlah penanganannya, dimana prosentase diantara masing-masing perkara adalah : Penganiayaan sebesar 35%, Pencurian sebesar 20%, Kesusilaan sebesar 16%, Perjudian sebesar 10%, Laka Lantas sebesar 7%, KDRT sebesar 5%, Pembunuhan sebesar 5% serta Korupsi sebesar 2%. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Pencurian Kesusilaan Perjudian Laka Lantas KDRT Pembunuhan Korupsi
Jumlah 482 274 220 135 99 72 65 30
Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
Khusus mengenai penanganan perkara perdata, maka pada periode Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2012, jenis perkara perdata yang menonjol pada Pengadilan Tinggi Kupang adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4.
Jenis Perkara Perdata Tanah Perceraian PMH Wanprestasi
Jumlah 71 8 3 2
Perkara Perkara Perkara Perkara
Prosentase setiap perkara diantara perkara perdata yang menonjol pada Pengadilan Tinggi Kupang yaitu : Tanah sebesar 84%, Perceraian 10%, PMH sebesar 4%, dan Wanprestasi sebesar 2%. Untuk perkara perdata pada Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Timur, dalam rentang periode Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2012, jenis perkara perdata yang menonjol adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Perkara Perdata Perceraian Tanah PMH Wanprestasi Warisan
Jumlah 157 110 37 17 14
Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara
Prosentase setiap perkara diantara perkara perdata yang menonjol pada Pengadilan Negeri se-Nusa Tenggara Timur yaitu : Perceraian sebesar 47%, Tanah sebesar 33%, PMH sebesar 11%, Wanprestasi sebesar 5%, dan Warisan sebesar 4%. C. USULAN 1. Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri dibawahnya sangat memerlukan tenaga baik itu tenaga tehnis maupun tenaga non tehnis oleh karena itu Penerimaan CPNS baiknya dilakukan tiap tahun dimana memprioritaskan penempatan tenaga pada Pengadilan-Pengadilan di wilayah NTT, sehingga formasi kebutuhan dapat terpenuhi. 2. Dimohon kiranya dapat dilakukan perubahan eleson sehingga untuk Jabatan: a. Panitera Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Eselon II a. b. Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi eselon II b.
6
c. d. e. f. g.
Panitera Muda dan Kepala Subagian pada Pengadilan Tinggi eselon III a. Panitera Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Klas 1 Eselon II b. Panitera Muda dan Kepala Urusan pada Pengadilan Negeri Klas 1 Eselon IIIb. Panitera Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Klas II eselon IIIa. Panitera Muda dan Kepala Urusan IV.
Pengadilan Tinggi Agama Kupang A. REALISASI DIPA TAHUN 2012 S/D BULAN SEPTEMBER 2012 1. Untuk menunjang seluruh kegiatan Peradilan Agama (Pengadilan Tinggi Agama dan 14 Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur) menerima PAGU DIPA sebesar Rp. 41.153.417.000 (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Namun setelah Ada revisi anggaran berkurang menjadi Rp 39.926.161.000 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). 2. Sampai dengan akhir September 2012 telah terserap sebesar Rp 25.258.485.191 (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Atau sebesar 63,26%, 3. Pagu yang tersedia untuk perjalanan dinas, tak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena wilayah Nusa Tenggara Timur adalah propinsi kepulauan. B. KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN KELEMBAGAAN 1. Kelembagaan Peradilan Agama Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang meliputi seluruh wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 21 Kabupaten / Kota dan Peradilan Agama yang telah ada adalah 14 Peradilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengadilan Agama Kupang Pengadilan Agama Soe Pengadilan AgamaKefamenanu PengadilanAgama Atambua PengadilanAgama Waingapu PengadilanAgama Waikabubak PengadilanAgamaKalabahi
8. Pengadilan Agama Larantuka 9. Pengadilan Agama Bajawa 10. PengadilanAgama Maumere 11. Pengadilan Agama Lewoleba 12. Pengadilan Agama Ruteng 13. Pengadilan Agama Ende 14. Pengadilan Agama LabuhanBajo
C. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Jumlah Pegawai Diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang berdasarkan Kepangkatandan Golongan Ruang Penggajian sebanyak 233 orang pegawai 2. Pegawai Negeri dengan jabatan Hakim Tinggi - Jumlah Hakim Tinggi sebanyak 15 Orang termasuk pimpinan (Ketua dan Wakil) - Jumlah Hakim Tingkat Pertama di 14 Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur sebanyak 56 Orang. 3. Kebutuhan Hakim a. Kebutuhan Hakim untuk Pengawasan 14 Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur adalah 28 orang yang telah ada 15 orang, kekurangan 13 orang Hakim Tinggi. b. Kebutuhan Hakim Tingkat Pertama untuk setiap Pengadilan Agama sebanyak 7 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dan untuk 14 Pengadilan Agama dibutuhkan 98 orang Hakim. Yang telah ada 56 orang Hakim kekurangan Hakim sebanyak 42 orang.
Jumlah perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 644 perkara di tambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 59 perkara = 703 perkara. Diputus sebanyak 507 perkara, sisa 59 perkara.
7
Perkara tahun 2012 diterima Januari sampai dengan September 339 perkara. Perkara yang dimintakan Banding Tahun 2011 di terima sebanyak 3 perkara, dan sisa tahun lalu 2 perkara, diputus 5 perkara, Sisa Nihil. Dengan demikian prosentase perkara yang dimintakan banding adalah 644 X 100% = 0,6%. Perkara yang dimintakan banding sampai September 2012 sebanyak 3 Perkara yang berarti 644 x 100% = 1,18%. Dengan demikian tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan perkara di tingkat pertama cukup tinggi karena para pihak yang mengajukan banding atau yang merasa tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama hanya 0,75% untuk tahun 2011 dan 1,18% untuk sampai dengan September 2011.
KENDALA-KENDALA 1. Gedung / Kantor: Dalamr angka penguatan kelembagaan perlu adanya fasilitas gedung Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Pengadilan Agama yang memenuhi standar,dalam hal ini Mahkamah Agung telah membuat prototype gedung kantor untuk seluruh lingkungan Peradilan. Gedung / Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang masih merupakan asset Departemen Agama yang diserahkan kepada Mahkamah Agung pada saat lingkungan Peradilan Agama menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung, maka gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang belum memenuhi prototype Mahkamah Agung. 2. Rumah Dinas : - Rumah Dinas yang ada baru Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 2 (Dua) Unit, Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua. - Rumah Dinas Untuk Ketua Pengadilan Agama yang telah memenuhi standar prototype Mahkamah Agung sebanyak 1 (Satu) Unit, yaitu Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Bajawa. 3. Anggaran perjalanan dinas tidak sesuai dengan wilayah kepulauan yang harus di tempuh dengan pesawat yang harga tiketnya cukup tinggi, hal ini berakibat kegiatan pembinaan dan pengawasan disesuaikan dengan anggaran yang ada, tidak berdasarkan kebutuhan. Pengadilan Militer III-15 Kupang a. Kondisi Data Personel tahun 2012. Pengadilan Militer III-15 Kupang terdiri dari 5 (lima) Hakim, 1 (satu) Panitera, 13 (tiga belas) Pegawai dan 5 (lima) Tenaga Honorer, dari data tersebut dilaporkan 3 pegawai yang akan memasuki masa pensiun. b. Data Perkara tahun 2012. Pengadilan Militer III-15 Kupang telah memutus 21 perkara. Yang terdiri dari Perkara Desersi mendominasi pada urutan teratas diikuti perkara THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin), Asusila, dan perkara-perkara lainnya, perkara yang menonjol pada tahun berjalan 2012 secara umum tidak ada, namun dapat dilaporkan perkara yang menonjol pada tahun 2011 yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang adalah perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Prajurit Batalyon Infanteri 744 / Syb atas nama Sertu Agus Ariadi NRP 21040246080684 dkk 21 orang, dimana locus delicti di Markas Yonif 744/Syb. c. Data Keuangan tahun 2012 Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam : 1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Mahkamah Agung RI mendapatkan anggaran dengan nilai Rp. 3.203.460.000,00. Dari nilai tersebut telah terserap 92,78% atau senilai Rp. 2.972.082.103,00
8
2. DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun) Mahkamah Agung RI mendapatkan annggaran dengan nilai Rp. 84.300.000.Dari nilai tersebut telah terserap 55,57% atau senilai Rp. 46.849.000,KENDALA-KENDALA Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam pelaksanaan tugas pokok di tahun 2012 dalam bidang personel kekurangan pegawai, dalam bidang keuangan hingga saat ini belum memiliki rumah dinas dan kurangnya kendaraan dinas, bidang perkara tidak mengalami kendala yang berarti, karena selalu berkoordinasi dengan instansi vertikal.
Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya ANGGARAN DIPA Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012, sebesar Rp. 87.403.917.000 (delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi pengunaan anggaran sesuai jenis program sampai dengan bulan September Tahun 2012 sebagai berikut : No.
1. 2.
Kode
Jenis Program
006.01.03
Progra m Penga wa s a n da n Peni ngka ta n Akunta bi l i ta s Apa ra tur Keja ks a a n R.I
4.
006.01.06
Progra m Penyel i di ka n/Penga ma na n/ Pengga l a nga n Ka s us Intel i jen
5.
006.01.07
Progra m Pena nga na n da n Penyel es a i a n Perka ra Pi da na Umum
7.
Sisa
Rupiah % Rupiah Progra m Dukunga n Ma na jemen da n 006.01.01 Pel a ks a na a n Tuga s Tekni s La i nnya 52,285,692,000 35,686,197,339 68.25% 16,599,494,661 Keja ks a a n R.I Progra m Peni ngka ta n Sa ra na da n Pra s a ra na 006.01.02 10,969,052,000 7,352,836,710 67.03% 3,616,215,290 Apa ra tur Keja ks a a n R.I
3.
6.
Realisasi
DIPA
Progra m Pena nga na n da n Penyel es a i a n 006.01.08 Perka ra Pi da na Khus us , Pel a ngga ra n HAM ya ng Bera t da n Perka ra Ti nda k Pi da na Korups i Progra m Pena nga na n da n Penyel es a i a n 006.01.09 Perka ra Perda ta da n Ta ta Us a ha Nega ra JUMLAH
DIPA
32.97%
236,958,600 62.35%
143,067,400
37.65%
2,965,550,000
1,321,017,000 44.55%
1,644,533,000
55.45%
12,132,928,000
7,192,253,250 59.28%
4,940,674,750
40.72%
8,218,734,000
3,546,731,100 43.15%
4,672,002,900
56.85%
451,935,000
105,573,000 23.36%
346,362,000
76.64%
87,403,917,000 55,441,566,999 63.43% 31,962,350,001
36.57%
Realisasi DIPA menurut Jenis Belanja sampai dengan bulan September Tahun 2012 pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut : Jenis Belanja
31.75%
380,026,000
Program yang menjadi skala prioritas, rancangan strategis dan perwujudannya yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan pidana korupsi dengan perwujudannya untuk mendukung terlaksananya penanganan perkara secara cepat, tepat dan akuntabel.
No.
%
Realisasi Rupiah
Sisa %
Rupiah
%
1.
Belanja Pegawai
40,633,147,000
28,335,818,595
69.74%
12,297,328,405
30.26%
2.
Belanja Barang
35,801,718,000
19,752,907,694
55.17%
16,048,810,306
44.83%
3.
Belanja Modal
10,969,052,000
7,352,836,710
67.03%
3,616,215,290
32.97%
JUMLAH
87,403,917,000
55,441,562,999
63.43%
31,962,354,001
36.57%
9
Kebutuhan yang memerlukan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut : - Rehabilitasi Mes Pegawai. - Pengadaan Kendaraan roda 4 dan roda 2 - Pengadaan sarana Prasarana perlengkapan gedung kantor yang mendukung pelaksanaan kinerja (komputer, meubeleir, dan sarana inventaris lainnya). HAMBATAN / KENDALA - Bahwa dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur baik tenaga jaksa yang menangani bidang teknis maupun non jaksa yang menangani tugas-tugas pengelolaan administrasi antara lain petugas operator komputer, pengawal tahanan, sopir mobil tahanan dan tugas-tugas lainnya sangat kurang sehingga dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas-tugas. - Masih adanya pegawai yang kurang memaknai tentang tugasnya baik sehari-hari maupun tugas-tugas teknis. - Terbatasnya tenaga Jaksa maupun Tata Usaha. Saat ini jumlah Jaksa 139 orang dan Tata Usaha dan 371 orang. - Kurangnya Sumber Daya manusia yang menguasai pengelolaan pengadaan barang dan jasa. - Dalam pembiayaan bidang teknis ada pembiayaan penyelesaian penanganan perkara sampai sekarang masih diperlukan putusan yang inkrach / kekuatan hukum tetap sehingga pembiayaan masih menunggu. - Letak geografis wilayah Kejakaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terdiri dari kepulauan yang memerlukan pembiayaan sedangkan dalam pelaksanaan sidang Tindak Pidana Korupsi diperlukan biaya transportasi baik melalui daratan, laut dan udara, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya ada di Kota Kupang. A. PENGAWASAN 1) Perubahan pola pikir harus dilakukan oleh seluruh aparatur kejaksaan mulai dari pimpinan paling atas sampai dengan pegawai paling bawah/terendah. Dalam hal ini aparatur kejaksaan merupakan abdi negara harus mengutamakan pelayanan yang prima bagi masyarakat dan bukan berpola pikir sebagai penguasa untuk cenderung ingin mendapatkan pelayanan, hal ini harus dirubah. Dengan adanya perubahan pola pikir aparatur kejaksaan maka diharapkan aparatur kejaksaan memiliki Sence of belonging, Sense Of Responsibility dan Sense Of Crisis dalam setiap pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya khususnya pelaksanaan penegakan hukum. 2) Perubahan budaya kerja, hal ini sangat erat kaitannya dengan rasa tanggungjawab (Sense Of Responsibility) terutama dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari – hari khususnya dalam penggunaan waktu, anggaran, peraturan dan lain – lain. 3) Perubahan tata laku pegawai kejaksaan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus mempunyai perilaku yang baik, benar dan terpuji, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengenai perkara yang menonjol dilingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Bidang Tindak Pidana Umum 1.
Perkara Pembunuhan dengan korban Paulus Usnaat yang meninggal didalam Rutan Polsek Nunpene, Polres TTU. Riwayat perkara :
10
Pada tanggal 7 Januari 2009 diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) Nomor : Print01/P.3.4/Epp.1/01/2009 tanggal 7 Januari 2009 untuk Jaksa: - Douglas Oscar B. Riwoe, SH Jaksa Muda / 230024536. - Ashari Kurniawan, SH, Jaksa Muda / 230026524. HAMBATAN : Bahwa pada awalnya pihak Polsek Nunpene dan Polses Kefamenanu menyatakan bahwa korban Paulus Usnaat meninggal/mati disebabkan bunuh diri dengan menggunakan pisau silet, serta penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Kefamenanu tidak mampu mengungkap pelakunya. Bahwa pada saat penyidikan oleh penyidik Polda NTT pada tanggal 11 Nopember 2008 kantor Polsek Nunpene (tempat kejadian perkara/TKP) telah direnovasi / telah mengalami perubahan, sehingga tidak dapat lagi mendukung upaya identifikasi tempat kejadian perkara (Locus delicty) - Penyidik dalam mengirimkan kembali berkas perkara tanpa di sertai hasil penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk Jaksa P-16 serta secara teknis penyidik enggan berkoordinasi dengan Jaksa P-16. - Secara logika sangatlah tidak mungkin Petugas Piket tahanan Polsek Nunpene tidak mengetahui terjadinya Pembunuhan dilokasi Rutan Polsek Nunpene yang dijaga oleh mereka dan tiba-tiba ada orang luar yang mengaku membunuh korban didalam ruang tahanan, tanpa terungkap fakta bagaimana cara orang luar tersebut masuk sementara untuk mencapai tempat kejadian perkara harus melewati petugas piket tahanan. Saran Pendapat : Bahwa semua berkas perkara pidana tersebut belum dapat dinyatakan lengkap secara formil dan materiil oleh Jaksa P-16 disebabkan karena berkas perkara belum didukung dengan alat bukti yang sah secara lengkap atau minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 183 KUHAP jo pasal 184 KUHAP jo pasal 185 ayat (1), (2) KUHAP jo pasal 168 KUHAP, jo pasal 169 KUHAP jo pasal 66 KUHAP jo pasal 189 ayat (3) KUHAP 2. Perkara pembunuhan terhadap korban Obaja Nakmofa yang adalah anggota Polri yang dilakukan oleh tersangka Robinson Dapawole. Hambatan : Bahwa penyidik mengalami kesulitan dalam memenuhi petunjuk JPU terutama dalam pemenuhan petunjuk penambahan saksi yang mendukung unsur barang siapa sebab faktanya berkas perkara tersebut hanya berdasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi Frits Eduwar Boymau dan keterangan saksi tersebut bertentangan dengan keterangan saksi lainnya, sehingga akan mengaburkan pembuktian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP. Saran Pendapat : Bahwa berkas perkara pidana atas nama ROBINSON DAPAWOLE tersebut belum dapat dinyatakan lengkap secara formil dan materiil oleh Jaksa P-16 disebabkan karena berkas perkara tersebut belum didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap atau setidaktidaknya pembuktian minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP jo pasal 184 KUHAP. 3. Perkara pembunuhan terhadap korban Romo Faustinus Sega Pr Yang dilakukan oleh terdakwa An. ROGASIANUS WAJA alias ANUS dan Theresia Tawa alias Thres. Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya : - Menyatakan terdakwa Rogasianus Waja dan Theresia Tawa alias Thres terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama.
11
-
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rogasianus Waja dan Theresia Tawa alias Thres dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) tahun.
Hambatan Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2195K/Pid/2010 tanggal 27 Maret 2012 telah diserahkan oleh Penitera Pengadilan Negeri Bajawa kepada Penuntut Umum dan Keluarga Terdakwa namun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa belum dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung R.I. / eksekusi terhadap terdakwa tersebut disebabkan terdakwa tidak berada lagi di Bajawa sejak dikeluarkan dari tahanan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang, langkahnya disikapi Jaksa Penuntut Umum untuk mewujudkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tersebut telah dibuatkan surat Nomor B-1884/P.3/Euh/09/2012 tanggal 28 September 2012 ke Kejaksaan Agung RI yang pada pokoknya “Mohon Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terpidana ROGASIANUS WAJA Alias ANUS dan THERESIA TAWA Alias TRES. Data Kegiatan, Proses Penanganan & Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kegiatan Pra Penuntutan : a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (LP-3) Tunggakan Perkara Tahun 2011 Masuk Laporan Januari- September 2012 Jumlah Laporan Diselesaikan Sisa akhir September 2012 Prosentase Pencapaian
= = = = = =
211 perkara 1528 perkara 1739 perkara 1679 perkara 60 perkara 96,54%
b. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama (LP-4) - Tunggakan Penerimaan Berkas Perkara Tahap I tahun 2011 - Masuk Penerimaan Berkas Perkara Tahap I Januari- September 2012 - Jumlah Penerimaan Berkas Perkara Tahap I - Diselesaikan Penerimaan Berkas Perkara Tahap I - Sisa Akhir Penerimaan Berkas Perkara tahap I September 2012 - Prosentase pencapaian 2012
= = = = = =
97 perkara 1476 Perkara 1573 Perkara 1207 Perkara 366 perkara 76,73%
Kegiatan Penuntutan a. Acara Pemeriksaan Biasa / Singkat (LP-7) 2012 b. Acara Pemeriksaan Cepat (LP-8) 2012 c. Perkara Penting (LP-15) - Tunggakan Perkara Tahun 2011
Tunggakan Perkara Tahun 2011 = -Masuk Laporan Januari- September = 1110 perkara Jumlah Laporan = 1110 perkara Diselesaikan = 644 perkara Sisa akhir September 2012 = 466 perkara Prosentase Pencapaian = 58% Tunggakan Perkara tahun 2011 = -Masuk laporan Januari- September = 757 Perkara Jumlah Laporan = 757 Perkara Diselesaikan = 757 Perkara Sisa Akhir September 2012 = 68 perkara Prosentase pencapaian 2012 = 72,35% =
34 perkara
12
- Masuk Laporan Januari- September 2012 - Jumlah Laporan - Diselesaikan - Sisa akhir September 2012 - Prosentase Pencapaian d. Tahanan Tahap Penuntutan (LT-2) -
= = = = =
251 perkara 285 perkara 211 perkara 74 perkara 74,03%
Tunggakan Perkara Tahun 2011 = 58 perkara Masuk Laporan Januari- September = 855 perkara Jumlah Laporan = 913 perkara Diselesaikan = 739 perkara Sisa akhir September 2012 = 174 perkara Prosentase Pencapaian = 80,94%
2012 -
Kendala yang dihadapi oleh Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah : 1. SPDP yang sudah diserahkan ke JPU namun tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara tahap I, walaupun JPU telah berkoordinasi disertai denga surat permintaan perkembangan hasil penyidikan (P-17), sehingga perkara tersebut tidak dapat dituntaskan 2. Perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21) tetapi oleh penyidik tidak diikuti penyerahan berkas perkara tahap II ( penyerahan barang bukti dan tersangka) walaupun JPU telah berkoordinasi disertai dengan surat permintaan pernyerahan tersangka dan barang bukti (P-21A). 3. Penyelesaian barang bukti / barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sulit dilaksanakan karena yang berhak atau yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya dan ketika dipanggil pada alamat kediaman terakhir tidak pernah datang dan tidak ada jawaban 4. Penyelesaian barang bukti / barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat segera dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan Undang-Undang karena salah satu penyebabnya barang bukti kendaraan hasil lelang berupa BPKB dan STNK sehingga akan mempengaruhi minat peserta lelang. DATA/INDEKS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP PENYELIDIKAN PERIODE JANUARI 2012 S/D SEPTEMBER 2012 No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kejaksaan
KEJATI NTT KEJARI KUPANG KEJARI SOE KEJARI KEFAMENANU KEJARI ATAMBUA KEJARI KALABAHI KEJARI LARANTUKA KEJARI MAUMERE KEJARI ENDE KEJARI BAJAWA KEJARI RUTENG KEJARI WAINGAPU KEJARI WAIKABUBAK KEJARI BAA KEJARI LEWOLEBA
Jumlah Kegiatan Penyelidikan Sisa Masuk Jumlah Thn Lalu 2 1 3 1 2 3 2 2 4 -------
Penyelesaian Dihentikan
Jumlah Diselesaikan
Sisa
Ditingkatk an Ke DIK --1 2 ---
2 --1 ---
2 1 3 ---
1 2 1 ---
2 5 --2 --------1
2 2 2 3 4 2 1 1 3
4 7 2 5 4 2 1 1 4
--2 --1 2 1 1 -----
3 4 --2 1 1 --1 3
3 6 --3 3 2 1 1 3
1 1 2 2 1 ------1
2 ---
2 1
4 1
3 1
-----
3 1
1 ---
13
16 17 18 19 20
KEJARI LABUAN BAJO KEJARI OELAMASI CABJARI SEBA CABJARI WAIWERANG CABJARI REO JUMLAH
6
---
6
1
4
5
1
-------
6 -----
6 -----
1 -----
2 -----
3 -----
3 -----
2 25
--34
2 59
--16
1 25
1 41
1 18
Kendala yang dihadapi oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah : Bahwa pada Asisten Bidang Intelijen pada Bulan Pebruari 2012 Kasi I dan III telah dimutasi keluar Wilayah Nusa Tenggara Timur namun belum ada penggantinya sedangkan kasi II sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat yaitu pencopotan jabatan fungsionalnya sehingga dalam pelaksanaan tugas LID, PAM, GAL menjadi terhambat karena tenaga yang ada masih harus disibukkan dengan tugas rutin dan kegiatan seremonial lainnya. Langkah yang ditempuh : melakukan Rapat Staf “A” dan kondisi Bidang Intelijen dengan Bidang Pembinaan sehingga melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah diusulkan pengantinya melalui surat Nomor : B-314/P.3/Cp.3/01/2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Surat Nomor : B-759/P.3/Cp.3/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 dan terhadap usulan tersebut baru terealisasi pada bulan September 2012. Bidang Tindak Pidana Khusus Perkara yang menonjol di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTT dan kendala-kendala pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum. Data perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi se-NTT sebagai berikut : - Penyelidikan : 4 kasus - Penyidikan : 33 perkara - Penuntutan : 22 perkara Sedangkan perkara yang menonjol adalah : 1. Tindak Pidana Korupsi An. Tersangka HANOK LENGGU. Kasus Posisi : Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale dengan volume 24,457 m3 sebesar Rp. 3.668.550.000,- pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010. Bahwa tersangka yang saat itu menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao masa jabatan tahun 2009-2014 telah mengintervensi proses tender untuk memenangkan PT. Rimba Mas Indah sebagai pemenang. Selanjutnya tersangka meminta untuk mengerjakan proyek tersebut dengan membuat kerjasama pekerjaan yang ditanda tangani oleh istri tersangka. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sampai selesai (100 %) dan ada kekurangan pekerjaan, namun tersangka telah menerima uang seluruhnya (100 %) yang ditransfer melalui rekening anaknya. Selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Direktur PT Rimba Mas Indah sebagai ucapan terima kasih. Tahap Penanganan : Saat ini dalam tahap penuntutan, tersangka dalam penyidikan ditahan sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012, dan tanggal 05 September 2012, berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang sesuai dengan Surat Nomor : B-1196/P.3.22/Ft.1/11/2012 tanggal 05 Nopember 2012. 2. Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa HERMANUS BILI, ST Kasus Posisi :
14
Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 telah menerima uang sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dari Tersangka HENDRA WAHYUDI, Rekanan (dalam berkas perkara terpisah), uang tersebut diterima Terdakwa melalui transfer Bank ke rekening yang bersangkutan. Tahap Penanganan : Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. 3. Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial pada bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Sikka TA. 2009 An. Terdakwa YOSEPH OTU, DKK Kasus Posisi : Bahwa pada tahun 2009 Bagian Kesra Kab. Sikka memperoleh dana untuk Bantuan sosial seperti bantuan sarana dan prasarana ibadah dan sebagainya dari DPPKAD sebesar Rp. 13.585.000.000,-. Dalam pelaksanaannya terdakwa Drs. Servasius Kabu (Kabag Kesra Setda Kab. Sikka) dan terdakwa Yosef Otu (Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra Setda Kab. Sikka) mempergunakan tidak seluruhnya untuk kegiatan bantuan sosial tersebut namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun untuk kepentingan lain seperti membayar utang dan memberikan kepada pihak lain namun tidak ada pertanggung jawabannya sehingga merugikan negara sebesar Rp. 10.756.434.500,Tahap Penanganan : Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. 4. Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Pengadaan Kapal Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan kota Kupang TA. 2008 atas nama IR. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si. Kasus Posisi : Bahwa pada tahun 2008 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang mengadakan 7 Unit kapal penangkap ikan. Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas dan juga selaku Pengguna Anggaran telah melampaui kewenangannya telah mengintervensi proses pelelangan dan menetapkan pemenang serta terdakwa telah melakukan pembayaran 100 % terhadap pekerjaan kapal tersebut walaupun dalam pelaksanaannya belum selesai 100 %. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp.268.294.000,Tahap Penanganan : Putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan kurungan. Masih dalam proses upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Kupang. Kendala yang dihadapi oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah : Dengan adanya Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dimana PN Kupang salah satunya, menimbulkan beberapa permasalahan antara lain : o Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTT merupakan wilayah kepulauan sehingga beberapa wilayah hukum Kejaksaan Negeri tidak berada dalam satu daratan dengan Pengadilan Tipikor Kupang, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk menghadirkan saksi di Pengadilan Tipikor Kupang memerlukan biaya yang cukup besar terutama dalam hal transportasi (tiket pesawat) dan akomodasi untuk JPU maupun untuk saksi-saksi, sementara anggaran untuk penanganan perkara korupsi (tahap penuntutan) yang tersedia dalam DIPA Kejaksaan tidak cukup untuk membiayai penanganan perkara korupsi. o Alat transportasi (pesawat) dari kabupaten tertentu tidak setiap hari ada, sehingga JPU terpaksa menginap di Kupang untuk menyesuaikan dengan jadwal persidangan perkara
15
korupsi, hal ini berdampak pada ketidaklancaran pelaksanaan tugas-tugas lain di daerah (kejari yang bersangkutan). o Terdapat penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejari maupun Cabjari dengan kerugian negara yang relatif kecil antara Rp. 25 juta sampai dengan 50 juta, hal ini tidak sebanding dengan biaya penanganan perkara yang dikeluarkan terutama biaya persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang.
Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur perkara DATUN yang menonjol yang ditangani oleh jajaran JPN Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah menyangkut masalah kepemilikan sebidang tanah di Atambua, dimana menurut Penggugat BLASIUS DOMI NITI (warga masyarakat) yang dalam gugatannya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, karena itu Penggugat mengugat PT. PLN (Persero) Cabang Atambua yang diwakili oleh JPN Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan JPN Kejaksaan Negeri Atambua untuk mewakili PT. PLN (Persero) Wilayah NTT dan PT. PLN (Persero) Cabang Atambua berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah NTT dalam gugat perdata Nomor : 28/PDT.G/2011/PLN.ATB tanggal 17 Nopember 2011 di Pengadilan Negeri Atambua. Perkara tersebut dimenangkan oleh JPN Kejaksaan Tinggi NTT dan JPN Kejaksaan Negeri Atambua dan saat ini perkara tersebut dalam tahap Banding. Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan yang ditempuh agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan DATUN secara optimal dengan cara antara lain : 1. Mengusulkan anggaran untuk meningkatakan ruang kerja JPN yang representatif karena ruangan dan inventaris yang ada sudah tidak layak lagi dan termakan usia (+ 30 tahun) 2. Melakukan evaluasi, monitoring dan supervisi menyangkut tugas, fungsi dan kewenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan maksud meningkatkan kinerja Jaksa Pengacara Negara.
Bahwa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi antara lain, masih kurang memahaminya baik BUMN/BUMD, Instansi Pemerintah Daerah/Pusat dalam mengoptimalkan peran, fungsi dan pemanfaatan jasa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor : 16 tahun 2004 pasal 30 ayat (2) Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bidang Pengawasan Penanganan laporan pengaduan : sisa laporan tahun 2011 : 4 Lapdu masuk tahun 2012 : 22 lapdu diselesaikan : 26 Lapdu dari 26 Lapdu yang telah diselesaikan dapat dirinci sebagai berikut : Diselesaikan dengan inspeksi kasus : 8 Lapdu (terbukti). Diselesaikan dengan klarifikasi : 18 Lapdu (tidak terbukti) Dari 8 (delapan) Lapdu yang dilakukan inspeksi kasus (terbukti) telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 6 Lapdu berupa : No. 1. 2. 3.
Jenis Hukuman Disiplin Ringan Sedang Berat
Jaksa 2 1 1
Tata Usaha 0 1 1
Sedangkan sisa 2 Lapdu telah diusulkan penjatuhan hukuman disiplin berat dan masih menunggu persetujuan dari JAM WAS.
16
Kendala yang dihadapi oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah: Mengingat fungsi dan tugas pengawasan juga tidak kalah beratnya dari beban tugas pada unit kerja lain yang setara eselonnya, kiranya Grade Remunerasi Asisten Bidang Pengawasan dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan Asisten lainnya (Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dan Asisten Bidang Intelijen).
Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya. ANGGARAN Realisasi DIPA pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT sampai dengan bulan September 2012 adalah Rp. 66.615.944.300,- (65,34 %) dari total anggaran sebesar Rp. 101.952.923.000,-. Target capaian yang ditentukan adalah 75% tidak tercapai karena adanya beberapa kendala/permasalahan, antara lain : Penyerapan Belanja Modal belum maksimal karena masih dalam proses pekerjaan fisik. Sementara semua pekerjaan saat ini telah selesai dikontrakkan; Adanya operasional 4 (empat) Satuan Kerja baru, yaitu : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Kupang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, dan Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo, yang operasionalnya baru pada akhir bulan September dan Oktober 2012 sehingga dana operasional belum ada yang terserap, sementara anggaran tersebut menjadi perbandingan prosentase penyerapan anggaran. Besarnya anggaran operasional antara lain sebagai berikut : Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Wanita Kupang : Rp. 673.233.000, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang : Rp. 662.833.000, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata : Rp. 639.833.000, Kantor Imigrasi Kelas III Labuan Bajo : Rp. 342.851.000,PENGAWASAN Dalam rangka menunjang program Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI di Nusa Tenggara Timur, salah satunya adalah pembinaan Sumber Daya Manusia. Berbagai bentuk pembinaan Sumber Daya Manusia yang telah dilaksanakan, antara lain : 1. Melalui Diklat Manajemen Perubahan, yang bertujuan untuk membangun kapasitas diri pegawai terutama perubahan mind setting dan culture setting. 2. Melalui Diklat Kesamaptaan, yang bertujuan untuk menyiapkan pegawai satuan kerja di lingkungan Pemasyarakatan dan Imigrasi agar menjadi pegawai yang samapta, yaitu pegawai yang terampil, tanggap dan tangguh serta responsif dalam melaksanakan tugas-tugas pengamanan. 3. Melalui Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, yang bertujuan untuk menyiapkan pegawai yang memiliki kemampuan dalam bidang pengelolaan anggaran khususnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. 4. Melalui Bimbingan Teknis Pemasyarakatan, Bimbingan Teknis Keimigrasian, Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum, Bimbingan Teknis HAM, yang bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan; 5. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam mengikuti diklat-diklat penjenjangan
17
6. Memberikan ijin kepada pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan catatan tidak mengganggu kegiatan kedinasan (Pendidikan S1 dan S2). Dalam rangka penegakan disiplin pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT menerapkan : 1. Presensi dengan menggunakan fingerprint pagi dan sore; 2. Melaksanakan apel pagi dan sore setiap hari dan selalu diberikan arahan tentang program-program Reformasi Birokrasi dan isu-isu aktual yang ada dan sedang terjadi; 3. Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.KP.08.01 Tahun 2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Pemberian sanksi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri secara konsisten, antara lain mengusulkan jenis hukuman : - Hukuman Disiplin Tingkat Berat sebanyak 4 orang; - Hukuman Displin Tingkat Sedang sebanyak 8 orang. I.
Perkara yang menonjol di lingkungan wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur : a. Berdasarkan data jumlah penghuni Lapas/Rutan se-Nusa Tenggara Timur per 30 September 2012 : - Kekerasan terhadap anak (23,70 %) - Pembunuhan (12,95 %) - Pencurian (11,92 %) - Penganiayaan (10,85 %) - Perkara terhadap ketertiban (8,79 %) - Perampokan (3,16%) - Perjudian (3,13 %) b. Berdasarkan data media dan pengaduan masyarakat : - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan; - Tingginya kasus sengketa tanah yang berdampak pada konflik horizontal; - Tingginya frekuensi imigran gelap yang masuk ke wilayah NTT.
II. Kendala-kendala pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum : a. Sistem online office dan penyidikan dan penindakan keimigrasian belum berfungsi dengan baik sehingga pelayanan publik di bidang imigrasi belum berjalan maksimal; Upaya : Menghubungi pihak Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim) pada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI jika terjadi gangguan sistem online office. b. Jumlah personil imigrasi terbatas, hal ini tidak sebanding dengan luas wilayah dan kondisi geografis Provinsi NTT yang merupakan wilayah kepulauan yang sangat luas Upaya : Dengan adanya seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2012 dapat mengisi kebutuhan formasi pegawai c. Belum optimalnya koordinasi aparat penegak hukum sehingga : - Sering terlambatnya pemberitahuan akan berakhirnya masa penahanan tahanan Upaya : Meningkatkan koordinasi melalui Rapat Dilkumjakpol;
18
d.
e.
f.
g.
Melaksanakan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari dan 3 (tiga) hari akan habis masa penahanan kepada pihak penahan. - Masalah basan/barang yang dititipkan pada Rupbasan Kelas I Kupang yang tidak mempunyai kejelasan dari pihak penahan, sehingga barang-barang yang dititipkan menjadi mubazir dan rusak. Upaya : Menetapkan status benda sitaan negara : Pada setiap proses peradilan agar pelimpahan perkara disampaikan tembusannnya kepada Rupbasan; Memberitahukan kepada instansi terkaittentang batas waktu penyimpanan basan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Menjagamutu/kualitas basan dan memudahkan proses penyimpanan di Rupbasan. - Keterbatasan jumlah Petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) sehingga pelayanan bimbingan klien Pemasyarakatan tidak maksimal dan tidak bisa menjangkau seluruh Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur. Pembinaan klien ditangani oleh Bapas Kupang dan Bapas Waikabubak untuk seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Upaya : Pada setiap Lapas/Rutan diangkat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan; Mengingat wilayah NTT yang luas maka diusulkan untuk pembentukan Bapas baru di wilayah Flores. Dalam hal pelayanan pendaftaran fidusia, masih banyak lembaga finance yang tidak mengadakan pengikatan secara fidusia. Upaya : Melakukan sosialisasi kepada lembaga finance tentang Fidusia Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya pendaftaran HKI dan juga dalam proses pendaftaran HKI memakan waktu yang panjang karena kewenangan Kantor Wilayah hanya menerima pendaftaran sementara prosesnya dilaksanakan oleh Ditjen HKI sehingga pemohon menunggu cukup lama. Upaya : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mendorong Ditjen HKI untuk mempercepat proses. Dalam hal harmonisasi, keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM oleh pemerintah daerah belum secara optimal sejak dari awal penyusunan PROLEGDA. Upaya : Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah supaya Kanwil dilibatkan secara optimal dalam hal ini melibatkan pejabat perancang perundang-undangan yang ada di Kanwil dalam proses pembentukan peraturan daerah. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011-2014 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM) maka di setiap daerah dibentuk Panitia RANHAM namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan antara lain : Bahwa belum semua aparatur pemerintah memahami Hak Asasi Manusia secara baik. Sehingga masih terdapat program–program pembangunan yang belum berbasis Hak Asasi Manusia. Upaya :
19
- Mendorong Pemerindah Daerah melalui Panitia RANHAM di daerah agar dalam penyusunan program kerja memperhatikan permasalahan HAM yang terjadi di wilayahnya masing-masing. - Melakukan Pendidikan HAM bagi aparatur pemerintah dengan menggunakan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah sehingga adanya persamaan pemahaman tentang HAM (kegiatannya masih sangat terbatas). Belum tersedianya database pelanggaran HAM baik hak sipol maupun ekosob secara baik oleh aparatur pemerintah sehingga belum bisa dibuatkan pelaporan pelaksanaan HAM yang komprenhensif yang dapat diakses oleh semua pihak. Upaya : - Panitia Ranham melalui Kantor Wilayah Kemkumham NTT mengirimkan matrik aplikasi HAM kepada pemerintah daerah. - Melakukan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah (Bagian Hukum dan Bappeda) agar dapat memahami pentingnya pembuatan database HAM sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada publik. Harmonisasi peraturan daerah belum dilaksanakan secara maksimal karena belum adanya pedoman/parameter HAM hal ini menyebabkan masih adanya perda yang kurang berperspektif HAM. Upaya : Melakukan pengkajian Ranperda /Peraturan Daerah dari perspektif HAM berdasarkan pemahaman sendiri bekerja sama dengan Pusat Studi HAM dari Perguruan Tinggi.
Pertemuan dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur beserta seluruh jajarannya. REALISASI ANGGARAN POLDA NTT S/D SEPT 2012 PAGU DIPA AWAL T.A. 2012 640.090.544.000
PAGU DIPA REVISI T.A. 2012 645.235.345.000
REALISASI S/D BLN SEPT 476.587.921.132 (73.86 %)
SISA 166.647.423.868
PENGGUNAAN ANGGARAN POLDA NTT S/D SEPTEMBER 2012 NO
JENIS PENGGUNAAN
PAGU DIPA REVISI T.A. 2012
REALISASI S/D BLN SEPT
SISA
1
BELANJA PEGAWAI
516.870.014.000
411.471.624.343 (79.61 %)
105.398.389.657
2
BELANJA BARANG
103.144.397.000
61.585.539.589 (59.71 %)
41.558.857.411
3
BELANJA MODAL
25.220.934.000
3.530.757.200 (14.00 %)
21.690.176.800
175.820.000
0 (0 %)
175.820.000
6.631.963.000
262.078.600 (3.95 %)
6.369.884.400
A B
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Peralatan Mesin
20
C
Belanja Modal Gedung & Bangunan JUMLAH
18.413.151.000
3.268.678.600 (17.75 %)
15.144.472.400
645.235.345.000
476.587.921.132 (73.86 %)
166.647.423.868
KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENYERAPAN ANGGARAN 1) Anggaran Belanja Barang Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang baru terserap Rp. 61.585.539.589,- dari Total Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.103.144.397.000,- atau persentase penyerapan sebesar 59.71 % dengan rincian sbb : Anggaran Belanja Langganan Listrik sebesar Rp. 2.014.601.000 dan realisasi sebesar Rp. 670.001.676 atau 33.26 % dikarenakan tagihan Pemakaian Listrik TW. III 2012 oleh PLN baru direalisasikan pada bulan Okt 2012. 2) Anggaran Belanja Modal Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal baru terserap Rp. 3.530.757.000,- dari total anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 25.220.934.000,- atau persentase penyerapan sebesar 14.00 % dengan rincian sebagai berikut : a) Anggaran Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp. 175.820.000 dan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 % dikarenakan Keterlambatan pengiriman Administrasi rincian Biaya Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional; b) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 18.413.151.000 dan realisasi sebesar Rp. 262.078.600 atau 17.55 % dikarenakan Keterlambatan Administrasi sampai dengan pengurusan Kontrak yang masih dilaksanakan secara terpusat di Biro Sarpras Polda NTT dikarenakan Tenaga Sertifikasi Pengadaan Barang & Jasa terbatas (hanya di Biro Sarpras).
PENGAWASAN a. Kebijakan Polda NTT Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan (Capacity Building) 1) Dengan Adanya Pemekaran Wil Tingkat Kab sebanyak 5 Kabupaten , maka Polsek yang ada di Ibukota Kab tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Polsek Urban, adapun adalah sebabagai berikut : a. Polsek Sabu Barat untuk Ibukota Kab. Sabu b. Polsek Loura untuk Ibu Kota Kab. Sumba Barat Daya c. Polsek Katikutana untuk Ibukota Kab. Sumba Tengah d. Polsek Borong untuk Ibukota Kab. Manggarai Timur e. Polsek Aesesa untuk Ibukota Kab. Nagekeo 2) Peningkatan kualitas SDM melalui dikbang dan pelatihan fungsi, serta peningkatan kuantitas Personil Polri dengan pemenuhan personil sesuai dengan pangkat dan jabatan; penempatan Bhabinkamtibmas dengan komposisi 1 desa 1 Bhabinkamtibmas secara bertahap yang tersebar di wilayah hukum Polda NTT pada 32 desa/kelurahan sekaligus merupakan pilot project dari 2.988 desa/kelurahan yang ada di seluruh wilayah provinsi NTT ; 3) Dalam rangka mengoptimalkan penegakkan hukum di wilayah perairan NTT, maka dibentuk Satpolair di wilayah Rote Ndao, wilayah Alor, wilayah Manggarai, wilayah Belu & wilayah Ende serta telah dipersiapkan pembentukan satpolair di wilayah Sumba Barat & wilayah Lembata; 4) Pembentukan Satpamobvit di wilayah Mabar dan unit – unit Pamobvit di wilayah lainnya; 5) Penempatan Satuan Brimob di Wilayah jajaran Polda NTT : a. Den A terdiri dari Subden Kupang, Subden Belu, Subden Sumba Timur & Subden Sumba Barat Daya;
21
b. Den B terdiri dari Subden Maumere, Subden Manggarai & Subden Ende; c. Den Gegana Di Kupang. 6) Pembentukan lapis Kekuatan dengan Satuan Rayon yang terbagi menjadi 4 Rayon.
Kasus-kasus yang menonjol (dari slide paparan Kapolda)
22
Permasalahan menonjol di wilayah hukum Polda NTT adalah : a. Hasil verifikasi KPU Pusat yang menyatakan 16 parpol lolos verifikasi sedangkan 18 parpol tidak lolos, dan diantara 18 parpol tsb terdapat 4 parpol (PDS, PDK, PKPB & PKP) yg memiliki kursi di DPRD Prov. NTT . Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur & Wagub NTT thn 2013 maupun Pemilu 2014. b. Sengketa Tanah Ulayat di Adonara Timur :
23
c. Kasus-kasus penyelundupan :
d. Faktor-faktor yang memicu maraknya kasus penyelundupan narkoba adalah belum adanya secara khusus UU tentang narkoba di Republic Democratic Timor Leste, hal ini menjadikan Timor Leste sebagai tempat transit yang sangat startegis menuju wilayah NKRI bagi pelaku lundup narkoba; e. Hingga saat ini petugas dari Polri belum memperoleh tempat di bandara Eltari Kupang untuk dapat mengawasi lebih optimal terhadap upaya penyelundupan narkoba, imigran gelap & TKI illegal. Kendala-kendala 1. Terbatasnya sarana Alkom UHF 400 Mhz sebanyak 130 unit, SSB sebanyak 13 unit & CCTV sebanyak 13 unit. 2. Pada Satwil Perbatasan dibutuhkan Ranmor R2 dengan tipe Trail 12 unit dan R4 dengan Double Cabin 2 Unit mengingat kondisi daerah tersebut merupakan daerah Pegunungan dan jalan belum beraspal; 3. Pospol Pengamanan Perbatasan Brimob beserta Rumdis / Asrama untuk personil perbatasan tidak ada dan sementara Personil Brimob tersebut masih bergabung di Asrama Pospol Perbatasan Polres. 4. Terbatasnya Sarana Penerangan & Air Bersih di kantor-kantor Polisi di wilayah terpencil / pedalaman termasuk di daerah perbatasan; 5. Diperlukan Alat Deteksi berupa Metal Detektor, Explosive Detektor, X- Ray, Check Door di Pospol Perbatasan.
24
6. Dibutuhkan Anjing Pelacak yang berkemampuan mendeteksi Narkoba. 7. Kurangnya Kapal Patroli Type B2, Kapal Patroli Type C1 & Rubber Boat guna menunjang Tugas Polri dalam pengamanan wilayah perairan di NTT yang sebagian besar merupakan wilayah Perairan. 8. ULP yang diperuntukkan bagi Personil Brimob yang di-BKO-Kan baik di daerah yang membutuhkan bantuan Brimob maupun di daerah perbatasan sangatlah rendah, sehingga tidak mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anggota yang bersangkutan. 9. Kebijakan Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan tentang Penghematan Anggaran (Biaya Rapat, Duk Ops & Jaldis) untuk Polda NTT agar tidak diberlakukan mengingat daerah NTT merupakan daerah Kepulauan yang memiliki jangkauan yang sangat luas dan membutuhkan sarana transportasi udara maupun laut. Dimana sarana transportasi tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Kunjungan Lapangan a. Kunjungan Tim Komisi III ke Lembaga Pemasyarakatan Penfui, Kupang. Bertujuan untuk mendapatkan data terkait adanya dugaan bahwa Lapas Kupang diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Upaya yang akan dilakukan untuk membebaskan Lapas dari narkoba yaitu dengan menambahan tenaga pengawas, serta dilakukan pemeriksaan rutin setiap bulan tanpa terkecuali. Pemeriksaan harus dimulai dari pegawai LP oleh Ditnarkoba Polda NTT. Hal yang masih menjadi kendala adalah masalah pelayanan kesehatan di Lapas, yang hanya dilayani bidan, tanpa dokter. Diharapkan juga tersedianya bantuan tenaga dokter untuk bertugas di Lapas serta tenaga psikiater untuk memberi pelayanan kepada para tahanan/narapidana. Kendala lainnya adalah lambatnya penyampaian surat putusan yang berakibat kepada napi yang seharusnya sudah habis masanya namun tidak segera menerima surat penetapan. b. Kunjungan Tim Komisi III ke Rumah Penitipan Benda Sitaan Negara (Rubasan) Kelas I Kupang melihat langsung kondisi barang-barang sitaan negara. Pada umumnya kondisi barang sitaan yang ada Rubbasan dalam kondisi yang masih terjaga baik. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya barang sitaan yang tersimpan serta belum adanya ketentuan tentang biaya pemeliharaan dan berapa lama barang tersebut harus disimpan. c. Kunjungan Tim Komisi III ke Dit Polair Polda NTT adalah untuk melihat langsung kondisi serta memperoleh masukan terkait kondisi kapal patroli serta peralatan pendukung lainnya guna menjaga perbatasan perairan NKRI. Dalam kunjungan diperoleh informasi bahwa Polair Polda NTT masih sangat membutuhkan dukungan Kapal Patroli Type B2, Kapal Patroli Type C1 & Rubber Boat dalam pengamanan wilayah perairan di NTT . C.
PENUTUP Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.
Ketua Tim Kunjungan Kerja
25
Komisi III DPR RI
DR. H. AZIS SYAMSUDDIN
