LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA KOMISI VI DPR-RI KE BULGARIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG TANGGAL 8 s.d. 14 MEI 2011 I. PENDAHULUAN A. DASAR KEBERANGKATAN Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 108/PIMP/III/2010-2011 tanggal 28 April 2011 tentang Penugasan Delegasi Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang untuk melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Bulgaria. B. MAKSUD DAN TUJUAN Kunjungan Kerja Luar Negeri ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dalam bidang Legislasi, khususnya dalam rangka mencari masukan dan wawasan pengetahuan mengenai RUU tentang Sistem Resi Gudang. C. SUSUNAN DELEGASI NO
NO. ANGG
NAMA DELEGASI
KETERANGAN
1.
A-491
IR. AGUS HERMANTO, MM
KETUA TIM / FRAKSI PD
2.
A-462
FERRARI ROEMAWI, MBA
ANGGOTA / FRAKSI PD
3.
A-539
DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH
ANGGOTA / FRAKSI PD
4.
A-275
DRS. H. IBNU MUNZIR
ANGGOTA / FRAKSI PG
5.
A-243
IR. H. EDDY KUNTADI
ANGGOTA / FRAKSI PG
6.
A-187
IR. H. M. IDRIS LAENA
ANGGOTA / FRAKSI PG
7.
A-68
H. ECKY AWAL MUCHARRAM
ANGGOTA / FRAKSI PKS
8.
A-310
H. TOSSY ARYANTO, SE, MM, AGR
ANGGOTA / FRAKSI PKS
9.
A-104
NASRIL BAHAR, SE
ANGGOTA / FRAKSI PAN
10.
A-315
NANANG SULAEMAN, SE
ANGGOTA / FRAKSI PPP
11.
A-173
MIRATI DEWANINGSIH T, ST
ANGGOTA / FRAKSI PKB
12.
A-7
ERIK SATRYA WARDHANA
13.
---
RICKO WAHYUDI, SH
14.
---
HAKHIMAH
ANGGOTA / FRAKSI HANURA STAF PUU SETJEN DPR RI STAF SET. KOMISI VI DPR RI
2
II.
PERTEMUAN DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAN STAKEHOLDERS DI BULGARIA : Delegasi Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI ke Bulgaria telah melakukan peninjauan, pertemuan, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan : 1. KBRI Bulgaria, 2. The National Grain and Feed Service 3. The National Indemnity Fund, 4. Deputi Menteri Ekonomi, Energi, dan Pariwisata 5. Deputi Menteri Pertanian dan Pangan 6. Ketua Grup Kerjasama Bilateral Parlemen Bulgaria dan Indonesia
III. KEGIATAN DELEGASI KOMISI VI DPR RI DI NEGARA YANG DI KUNJUNGI : 1. Pertemuan dengan Duta Besar RI beserta staf berlangsung pada tanggal 9 Mei 2011 bertempat di wisma Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh seluruh Home Staff KBRI Sofia. Pada kesempatan tersebut Duta Besar Republik Indonesia menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan hubungan bilateral Republik Indonesia dan Bulgaria serta sekilas mengenai sistem pergudangan di Bulgaria. 2. Pertemuan dengan The National Grain and Feed Service dan The National Indemnity Fund yang berlangsung pada tanggal 10 Mei 2011 bertempat di KBRI Sofia. Pertemuan dihadiri oleh oleh Mr. Krassimir Kiriakov dan Mr. Zlati Zlatev. 3. Pertemuan dengan Deputi Menteri Ekonomi, Energi, dan Pariwisata Mr. Ivo Marinov berlangsung pada tanggal 12 Mei 2011 bertempat di Kementerian Ekonomi, Energi, dan Pariwisata. 4. Pertemuan dengan Ketua Grup Kerjasama Bilateral Parlemen Bulgaria dan Indonesia Mr. Nikolai Pehlivanov berlangsung pada tanggal 12 Mei 2011 bertempat di di KBRI Sofia 5. Pertemuan dengan Deputi Menteri Pertanian dan Pangan Mr. Georgi Kostov berlangsung pada tanggal 12 Mei 2011 bertempat di Kementerian Pertanian dan Pangan. 6. Pada tanggal 13 Mei 2011 Delegasi Komisi VI mengadakan kunjungan lapangan ke Vratza, yaitu lokasi rujukan pelaksanaaan Resi Gudang di Bulgaria. Delegasi diterima oleh Malinka Ivanova Direktur AtrikoWarehouse. Atriko Warehouse merupakan salah satu pengelola gudang. IV. HASIL KUNJUNGAN DELEGASI KOMISI VI DPR RI KE BULGARIA : a. Peraturan Perundang-undangan di Bulgaria mengenai Sistem Resi Gudang diterbitkan pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 dilaksanakan percontohan Sistem Resi Gudang dengan Pengelola Gudang yang terlibat sebanyak 3 (tiga) perusahaan Pengelola Gudang, adapun komoditi yang diresigudangkan adalah gandum, jagung, padi, biji bunga matahari. Pada tahap awal, Resi Gudang yang diterbitkan sebanyak 5 (lima) Resi Gudang dengan pinjaman senilai € 60.000 (65% dari nilai Resi Gudang). b. Penatausahaan Resi Gudang (penerbitan, penjaminan, maupun penyelesaian transaksi) dilakukan secara manual dengan pencatatan pada buku administrasi, belum menggunakan Sistem Informasi sebagaimana dilaksanakan di Indonesia. Sehingga setiap kali dilakukan transaksi seperti pembiayaan dari perbankan, maka harus dilakukan endorsmen yang dituliskan pada Kertas Resi Gudang dan harus selalu diberitahukan dan dicatat oleh Pengelola Gudang. c. Pengelola Gudang di Bulgaria melaksanakan pengelolaan barang sepenuhnya sebagai bisnis, sehingga tidak menerima bantuan dari pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap memiliki peran yang penting dalam mendorong pelaksanaan sistem resi gudang di Bulgaria, melalui pembangunan gudang-gudang di daerah potensial (dengan bantuan Bank Dunia), dan memberikan subsidi biaya pengelolaan barang kepada petani yang menyimpan komoditinya di gudang, dan bunga yang rendah bagi mereka yang memperoleh pembiayaan dari bank. d. Untuk menunjang referensi harga pada kegiatan Sistem Resi Gudang, Ministry of Agriculture and Food Supply melalui Agricultural Market Information System (SAPI)
3
menyediakan informasi harga baik melalui internet yang dapat diakses setiap saat maupun melalui buletin yang diterbitkan setiap minggu. Informasi yang tersedia meliputi informasi pasar dalam negeri, informasi pasar luar negeri, harga pada tingkat wholesale, producer dan retail, serta ramalan cuaca. Informasi yang dikelola dan diterbitkan oleh SAPI dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan, bahkan ada perusahaan-perusahan besar yang berlangganan untuk mendapatkan informasi dari SAPI secara berkala. Hasil penjualan ini digunakan sebagai biaya operasional SAPI. e. The National Grain Service : 1. The National Grain Service merupakan badan di bawah Kementerian Pertanian dan Pangan Bulgaria yang memiliki tugas dan fungsi pemberian persetujuan kelembagaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Bulgaria. 2. Di Kantor Pusat terdapat kantor Direktur Eksekutif dan Sekretaris Kepala National Grain Feed Service serta didukung Kepala Direktorat "produk biji-bijian" dan Kepala Direktorat pengawasan. Pada Kantor Pusat juga terdapat Direktorat "Administrasi" yang mengurusi akuntansi dan hukum. 3. Aktivitas lembaga ini adalah : - Pendaftaran gudang biji-bijian; - Pengendalian gudang biji-bijian publik bersertifikat dan gudang biji-bijian yang terdaftar; - Pendaftaran dan pengendalian pengelola gudang gandum sesuai dengan persyaratan hukum; - Pengendalian sesuai produk biji-bijian dan pakan ternak di pasar dengan persyaratan hukum; - Penerbitan sertifikat untuk kegiatan impor dan ekspor produk biji-bijian dan gandum; - Pemeriksaan kuantitas dan kualitas biji-bijian; - Pengendalian pakan ternak sesuai dengan UU mengenai makanan ternak 4. Peran The National Grain Service : - Pemberian persetujuan sebagai Pengelola Gudang dan Gudang menggunakan persyaratan teknis yang berbeda tergantung pada komoditi yang akan disimpan/dikelola, misalnya: gandum berbeda persyaratan teknisnya dengan biji bunga matahari. Sedangkan secara umum persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengelola gudang meliputi persyaratan dokumen, financial/keuangan dan manajemen. - Pengawasan oleh The National Grain Service dilakukan dengan melakukan pemeriksaan yang dilakukan rata-rata 4 kali dalam setahun. f. Pelaksanaan Indemnity Fund : 1. Setiap Pengelola Gudang di Bulgaria harus menjadi anggota Indemnity Fund, sehingga dana Indemnity Fund murni berasal dari Pengelola Gudang yang dikelola oleh badan khusus, yaitu The National Indemnity Fund Board. 2. Indemnity Fund dibentuk pada tahun 1999 dengan dana awal sejumlah US$ 2.5 juta atau sekitar Rp 25 milyar yang berasal dari pinjaman pemerintah Bulgaria, setelah berjalan 3 (tiga) tahun pada tahun 2002 dana tersebut berhasil dikembalikan kepada pemerintah, dana tersisa pada saat itu sebesar US$ 500 ribu. Kemudian dana Indemity Fund pada tahun 2007 yang berhasil dihimpun telah mencapai US$ 2 juta, dana tersebut diperoleh dari kontribusi 54 (lima puluh empat) Pengelola Gudang, dari setiap komoditi yang disimpan di gudang dipungut Lv 0.3 per ton per bulan atau sekitar Rp 2.100 per ton per bulan (Rp. 2,1/kg/bulan). 3. Struktur organisasi: - Detail struktur dan manajemen operasional teknis lembaga ini diatur dalam SK menteri, pertanian. Pengaturan dalam SK Menteri karena ini lebih baik karena kalau ada hal-hal yang mendetail lebih mudah diubah didalam SK menteri pertanian - Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem resi gudang yakni The National Grain Service Mengeluarkan sertifikat bahwa yang berhak menjalankan indemnity fund adalah The National Indemnity Fund dan hal ini
4
g.
h.
i.
j.
k.
l.
merupakan satu kesatuan dalam sistem resi gudang. Inilah dasar hukum indemnity fund untuk beroperasi. - Selain SK menteri tersebut ada aturan UU yang mengatur kewenangan The National Indemnity Fund untuk mengumpulkan dan mengoperasionalkan uang tersebut. Hal tersebut dikenal sebagai standar operasi kerja. Undang-Undang yang menjadi dasar tersebut terdapat dalam UU sistem resi gudang Bulgaria. - Standar operasi kerja dari lembaga ini dikeluarkan oleh rapat umum dari para agggota yang terlibat dalam indeminity fund teatapi harus mendapat pengesahan dari menteri pertanian. - Struktur organisasi: Managing board director, terdiri dari Chairman (Ketua), Deputy Chairman (wakil Ketua) dan tiga orang anggota. - lembaga ini dibentuk berdasarkan UU yang terdapat dalam UU sistem resi gudang, yang paling penting lembaga ini tidak terkena pajak karana lembaga ini tidak mencari keuntungan. - Modal Indemnity Fund untuk pertama kali dipinjamkan oleh pemerintah - Di bulgaria hanya ada satu lembaga Indemnity fund. - Maksimal modal atau dana yang harus terkumpul oleh indemnity fund harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan rasio kerugian pengelola gudang yang terbesar. - Ketua indeminity fund berasal dari swasta (Pengelola gudang); Wakil Ketua berasal dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memilki kapasitas sebagai pengawas dan pengontrol; tiga anggota berasal dari swasta (Pengeloa Gudang). - Keuntungan dari penempatan dana harus mendapat persetujuan dari rapat umum. Biaya opersional dari managing board harus sangat rendah dan harus mendapat persetujuan rapat umum juga. Lembaga Indemnity Fund di Bulgaria merupakan badan yang kecil, terdiri dari Rapat umum yang merupakan perwakilan dari semua pengelola gudang, lembaga pemerintah dan swasta. Pemilihan anggota Rapat umum dilakukan setiap 3 tahun sekali dan melakukan pertemuan minimal sekali dalam setahun. Lembaga ini tidak dikenakan pajak, karena bukan berorientasi pada keuntungan (profit). Mengingat Indemnity Fund mengelola dana yang dikumpulkan dari semua pengelola gudang maka Chairman pada lembaga ini harus berasal dari sektor swasta (perwakilan Pengelola Gudang), sedangkan wakilnya berasal dari pemerintah. Untuk kegiatan operasional sehari-hari, cukup dilakukan oleh tenaga administrasi. Ketentuan tentang Indemnity Fund di Bulgaria ditetapkan dalam Undang-Undang, namun hanya dengan menyatakan bahwa “setiap Pengelola Gudang harus ikut dalam Indmenity Fund” sedangkan ketentuan teknis tentang pengelolaan dan kelembagaan Indemnity Fund ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang mudah untuk dilakukan penyesuaian di kemudian hari. The National Indemnity Fund Board dan The National Grain Service masing-masing melakukan perhitungan nilai dan volume komoditi yang dikelola oleh Pengelola Gudang. Hal ini menyebabkan perbedaan data yang digunakan. Kedepannya, penghitungan volume dan nilai komoditi hanya akan dilakukan oleh The National Grain Service kemudian digunakan oleh Indemnity Fund Board untuk melakukan penghitungan Indemnity Fund. The National Indemnity Fund ini harus memiliki data jumlah resi gudang yang dikeluarkan. Data yang dimiliki lembaga ini jangan sampai berbeda dengan data yang dimiliki The National Grain Service. Oleh karena itu yang mengelurkan data harus satu lembaga (The National Indemnity Fund atau The National Grain Service) hal ini untuk menghindari duplikasi data dan perbedaan data bila dikelurkan oleh 2 institusi. Ketika pengelola gudang mendaftar kepada The National Grain Service, pengelola gudang tersebut harus memiliki bank garansi kurang lebih 10 % dari kapasitas gudangnya. Jadi ketika ada kerugian melebihi yang ditanggung bank garansi maka lembaga ini yang akan menanggung sisa kerugian. The National Indemnity Fund i adalah sebagai pemberi talangan terakhir, oleh karaena itu The National Grain Service.harus sangat kuat dalam melakukan pengawasan (perizinan,
5
control dan financial performance pengelala gudang). Bila pengawasan tersebut kuat maka lembaga ini mustahil bisa bangkrut. m. Memiliki sistem yang baik dalam informasi harga yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan SRG. n. Peran Pengelola Gudang : 1. Sebagaimana di Indonesia, Pengelola Gudang menerima komoditi pertanian dari pihak ketiga (pedagang, produsen ataupun pabrikan), menandatangi Kontrak Kerjasama dan kemudian menerbitkan Resi Gudang. Pengelola Gudang memikul tanggung jawab untuk secara tetap menyediakan hal-hal teknis dan financial performance secara konstan. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan kepercayaan kepada pemilik barang bahwa barang/komoditi yang disimpan di gudang terjamin kualitas dan kuantitasnya. 2. Pengelola Gudang juga dapat bertindak sebagai pembeli. Pedagang atau petani dapat menyimpan barangnya di gudang, kemudian menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan harga yang baik untuk dijual. Bila barang tersebut ingin dijual maka pedagang dan petani tersebut dapat menjual langsung ke pengelola gudang atau kepada pedagang lainnya atau ke pabrik. 3. Pengujian mutu komoditi yang akan disimpan di gudang dapat dilakukan oleh Pengelola Gudang, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Mutu Komoditi. Pengujian mutu dilakukan ketika barang baru saja datang dengan besaran tarif tertentu yang diketahui secara transparan (ditempel pada kaca kantor pengujian mutu). Hal ini merupakan persyaratan sebelum barang dapat disimpan di gudang. 4. Komoditi yang akan disimpan dalam gudang harus terlebih dahulu diasuransikan oleh Pemilik Komoditi (bukan oleh Pengelola Gudang), sedangkan Pengelola Gudang hanya menanggung beban asuransi untuk gudang. V.
PENUTUP Demikian laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI ke Bulgaria yang dilaksanakan dari tanggal 8 s.d. 14 Mei 2011. Selanjutnya Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI akan menjadikan laporan ini sebagai masukan bagi pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Sistem Resi Gudang dengan Pemerintah. KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI KE BULGARIA,
IR. H. AGUS HERMANTO, MM A-491
