Kunjungan Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 April 2015
OUTLINE 3
Pendahuluan
3
Postur APBN
3
Praktik Penyusunan APBN
3
Siklus APBN
3
Transparansi Anggaran 2
3
Pendahuluan
3
FUNGSI APBN Stabilisasi Ekspansif
Defisit APBN
Alokasi
Barang Publik: - Jalan - Jembatan - Pelayanan - Kesehatan - Hankam - dll
Kontraktif
Surplus APBN
Distribusi Pajak Progresif
Kegiatan pro-poor
4
Belanja yang berkualitas merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sustainable budget Productivity Mitigasi perubahan iklim, konservasi lingkungan, & menjaga iklim investasi
Balance
Sustainable Budget
Optimalisasi pendapatan, efisiensi & meningkatkan kualitas belanja negara
Resilience Cadangan risiko fiskal & fleksibilitas penyesuaian subsidi energi
Defisit terkendali & debt ratio turun
Prudent
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1. 2.
3.
Membangun untuk manusia dan masyarakat Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku -pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
TIGA DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental/karakter
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
Kedaulatan Pangan
Antarkelompok Pendapatan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman & Kelautan Pariwisata & Industri
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum
Keamanan dan Ketertiban
Politik & Demokrasi
Tata Kelola & RB
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 6
3
POSTUR APBN
7
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Asumsi dasar: indikator ekonomi makro yang mendasari perhitungan APBN dan/atau APBNP, yang mencakup: • Pertumbuhan Ekonomi • Inflasi • Nilai Tukar • Suku Bunga SPN 3 Bulan • Harga Minyak
Bank Indonesia
• Lifting Minyak
• Lifting Gas (mulai 2013)
Badan Pusat Statistik Kemen ESDM
Bappenas
Kemenkeu
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
SKK Migas
8
Komponen Pendapatan Negara
Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri ○ Pajak Penghasilan (PPh) PPh Migas PPh Non Migas ○ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ○ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ○ Pajak lainnya ○ Cukai Pajak Perdagangan Internasional ○ Bea Masuk ○ Bea Keluar
Perkembangan Penerimaan Perpajakan 1.600,0 1.400,0 1.200,0
11,26
11,77
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP Sumber Daya Alam (SDA) ○ Pendapatan SDA Migas ○ Pendapatan SDA Non Migas Pertambangan Mineral dan Batubara Panas Bumi Kehutanan Perikanan Bagian Laba BUMN PNBP Lainnya Pendapatan BLU Hibah
11,90
14,00
12,38 11,45
11,42
12,00
1.000,0
10,00
800,0
8,00
600,0
6,00
400,0
4,00
200,0
2,00 723,3
873,9
980,5
1.077,3
1.246,1
1.146,5
1.489,3
2010
2011
2012
2013
2014 APBNP
2014 Real.
2015 APBNP
-
0,00
Penerimaan Perpajakan
Tax Ratio (%)
Perkembangan PNBP
Triliun Rp
16,00
13,69
450,0 386,9
400,0
331,5
350,0 300,0
351,8
390,7
354,8
269,1
268,9
250,0 200,0 150,0 100,0 50,0
0,0 2010
2011
2012
2013
2014 APBNP
2014 Real.
2015 APBNP
Penerimaan Negara Bukan Pajak
9
Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 11 ayat (5) : Anggaran Belanja Negara dirinci menurut ORGANISASI, FUNGSI, dan JENIS BELANJA. RINCIAN MENURUT ORGANISASI
RINCIAN MENURUT FUNGSI
(1) pelayanan umum (2) pertahanan;
Disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara/Lembaga pemerintah pusat yang berlaku
(3) ketertiban dan keamanan;
RINCIAN MENURUT JENIS BELANJA (KLASIFIKASI EKONOMI)
(1) belanja pegawai; (2) belanja barang;
(4) ekonomi;
(3) belanja modal;
(5) lingkungan hidup;
(4) pembayaran bunga utang;
(6) perumahan dan fasilitas umum (7) kesehatan;
(5) subsidi;
(8) pariwisata dan budaya;
(6) belanja hibah;
(9) agama
(7) bantuan sosial;
(10) pendidikan (11) perlindungan sosial
(8) belanja lain-lain.
Pengalokasian belanja dilakukan berdasarkan Bagan Akun Standar
10 1010
PERBANDINGAN ANGGARAN SUBSIDI ENERGI, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR & KESEHATAN (Rp triliun) 450,0 400,0 350,0
300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 ,0
2005
2006
2007
Subsidi Energi
2008
2009
Anggaran Pendidikan
2010
2011
Anggaran Infrastruktur
2012
2013
2014
2015
Anggaran Kesehatan
Sumber: Kementerian Keuangan
11
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT APBN 2005 - 2015 (Rp triliun)
1600,0 1400,0 1200,0 1000,0
800,0 600,0 400,0 200,0 ,0
2005
2006
2007
2008
2009
Belanja K/L
2010
2011
2012
Belanja Non K/L
2013
APBNP 2014
APBN 2015
APBNP 2015
Sumber: Kementerian Keuangan
12
Transfer ke Daerah dan Dana Desa I. Transfer ke Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (mulai tahun 2014) Dana Transfer Lainnya II. Dana Desa (mulai tahun 2015)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2010-2015 (Triliun Rupiah) 700,0
664,6
573,8 600,0 480,6
513,3
2012
2013
500,0 411,3 400,0
344,7
300,0 200,0 100,0 0,0 2010
2011
REAL 2014
APBNP 2015
Transfer ke Daerah diarahkan untuk terus memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan Daerah serta keseimbangan horizontal antardaerah 13
Defisit Anggaran
Keseimbangan Umum (Overall Balance) Pendapatan Negara – Belanja Negara Keseimbangan Primer (Primary Balance) Pendapatan Negara – Belanja Negara (tidak termasuk pembayaran bunga utang) Menggambarkan kemampuan membayar utang Pemerintah. ○ Keseimbangan Primer + Pemerintah mampu membayar sebagian atau seluruh utang tanpa menerbitkan utang baru (tergantung besaran surplus dan besaran pembayaran utang) ○ Keseimbangan Primer - Pemerintah harus menerbitkan utang untuk membayar utang
Keseimbangan Primer dan Defisit, 2010-2015 Miliar Rupiah
Triliun Rupiah
60.000,0
0,0
40.000,0 (0,5)
20.000,0 0,0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1,0)
(20.000,0) (40.000,0)
(1,5) (60.000,0) (80.000,0)
(2,0)
(100.000,0) (120.000,0)
(2,5)
Keseimbangan Primer
Defisit
14
Pembiayaan Anggaran Pembiayaan DN
Perbankan Dalam Negeri ○ Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman ○ Saldo Pembiayaan Anggaran (SAL) Non Perbankan Dalam Negeri ○ Penerimaan Privatisasi ○ Hasil Pengelolaan Asset (PT PPA dan DJKN) ○ Surat Berharga Negara (SBN) neto ○ Pinjaman Dalam Negeri ○ Dana Investasi Pemerintah dan Restrukturisasi BUMN
(trillion rupiah)
(percent)
14.000
40%
12.000
35%
28,4%
10.000
26,1%
24,4%
24,0%
26,2%
30%
25,9%
24,7% 25%
8.000 20%
6.000 15%
4.000
10%
2.000
5%
-
0%
2009
Pembiayaan LN •
Penarikan Pinjaman LN (bruto) o Pinjaman Program o Pinjaman Proyek Bruto i. Penarikan Pinjaman Proyek Pemerintah
Pusat ii. Untuk Penerusan Pinjaman (SLA)
• •
Penerusan Pinjaman (SLA) Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
2010
2011
Debt Stock
2012
GDP
2013
Realisasi Sementara 2014
APBNP 2015
Debt to GDP Ratio (RHS)
1. Stok Utang Pemerintah dapat dikendalikan peningkatannya sedangkan rasio utang terhadap PDB diupayakan menurun. 2. Pengurangan stok utang ke depan sangat dipengaruhi oleh arah pengendalian defisit yang semakin menurun. 15
APBNP 2015 (triliun rupiah)
APBN
RAPBNP
APBNP
Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENDAPATAN PERPAJAKAN Tax Ratio (termasuk SDA migas dan Pertambangan) 2. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK II. PENDAPATAN HIBAH
1.793,6 1.790,3 1.380,0 14,61 410,3 3,3
1.769,0 1.765,7 1.484,6 13,57 281,1 3,3
1.761,6 1.758,3 1.489,3 13,69 269,1 3,3
(141,3) 0,1
B. BELANJA NEGARA I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
2.039,5 1.392,4
1.994,9 1.330,8
1.984,1 1.319,5
(55,3) (72,9)
II.
(31,9) (32,0) 109,3
1.
Belanja K/L
647,3
779,5
795,5
148,2
2.
Belanja Non KL
745,1
551,2
524,1
(221,1)
a.l. Pembayaran Bunga Utang Subsidi Energi Subsidi BBM, LPG & BBN Subsidi Listrik
152,0 344,7 276,0 68,7
155,4 158,4 81,8 76,6
155,7 137,8 64,7 73,1
3,8 (206,9) (211,3) 4,5
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
647,0
664,1
664,6
17,6
1.
638,0
643,4
643,8
5,9
a.l. Dana Alokasi Khusus
0,0
55,8
58,8
23,0
Dana Desa
9,1
20,8
20,8
11,7
2.
Transfer ke Daerah
Total Anggaran Pendidikan Rasio Anggaran Pendidikan
409,1 20,06
406,7 20,39
408,5 20,59
C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN % Defisit terhadap PDB
(93,9) (245,9) (2,21)
(70,5) (225,9) (1,90)
(66,8) (222,5) (1,90)
27,2 23,4
245,9 269,7
225,9 244,5
222,5 242,5
(23,4) (27,2)
277,0
308,3
297,7
20,6
E. PEMBIAYAAN (I + II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI a.l II.
-
Surat Berharga Negara (neto)
Dana Investasi Pemerintah PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) 1.
Penarikan Pinjaman LN (bruto)
2.
Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN a. b. c. d. e. f. g.
Pertumbuhan ekonomi (%) Inflasi (%) y-o-y Tkt bunga SPN 3 bulan (%) Nilai tukar (Rp/US$1) Harga minyak (US$/barel) Lifting Minyak (ribu barel/hari) Lifting Gas (MBOEPD)
(12,6) (23,8)
(64,0) (18,6)
(58,8) (20,0)
(0,6) 0,53
(46,2) 3,8
47,0
49,2
48,6
1,6
(66,5)
(63,5)
(64,2)
2,3
0,0 5,8 4,4 6,0 11.900 105 900 1.248
(0,0) 5,8 5,0 6,2 12.200 70 849 1.177
0,0
0,0
5,7 5,0 6,2 12.500 60 825 1.221
16
3
Praktik Penyusunan APBN
17
Fiscal Rule & Mandatory Spending Dalam Penyusunan APBN Fiscal Rule Maksimal Defisit 3% (Konsolidasi APBN dan APBD) UU 17 Tahun 2003 Outstanding Utang 60% PDB UU 17 Tahun 2003 Mandatory Spending Anggaran Pendidikan 20% APBN UUD 1945 pasal 31 (4) DAU minimal 26% PDN Netto UU 33 Tahun 2004 Anggaran Kesehatan 5% UU 36 Tahun 2009 Dana Desa 10% dari transfer ke daerah (secara bertahap) UU Desa
18
Tahapan Penyusunan APBN
Teknokrat
Politik
Administratif
19
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Parameter Realisasi tahun lalu Kebijakan Fiskal
Pendapatan Negara Pajak
Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat
PNBP Hibah
Hibah
Surplus/Defisit
Pembiayaan Dalam Negeri Luar Negeri
20
-Asumsi Dasar Ekonomi Makro -Parameter -Realisasi Tahun Lalu -Kebijakan -kebijakan APBN dan Sasaran Pembangunan
Rupiah Murni
PNBP
Kapasitas Fiskal
Hibah
?=
Surplus/ Defisit max 3% (kumulatif)
Kebutuhan Fiskal Belanja Alamiah • DBH • DAU • Otsus
Belanja Nondiscretionary •Pegawai •Barang Operasional •Bunga Utang •Subsidi •Anggaran Pendidikan • Sebagian Belanja Lainnya
Belanja Discretionary • Barang Non Operasional • Belanja Modal • Bantuan Sosial • Sebagian Belanja Lainnya
Kebutuhan Pembiayaan
• • • • •
PMN Cicilan Pokok Defisit Dana Bergulir SLA
21
Rapat Paripurna DPR RI
Presiden Menyampaikan RUU APBN beserta Nota Keuangannya (Agustus)
Raker Banggar
Raker Komisi
Raker Banggar
Rapat Paripurna
PANJA ASUMSI DASAR, KEBIJAKAN FISKAL, PENDAPATAN, DEFISIT, DAN PEMBIAYAAN
Raker Komisi DPR RI dengan Mitra Kerja Pemerintah
Laporan dan Pengesahan Hasil Panja
Laporan Hasil Pembahasan
PANJA KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Pendapat Akhir Mini Fraksi
Persetujuan / Penolakan Fraksi
PANJA KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH
Pendapat Akhir Pemerintah
Pendapat Akhir Pemerintah
TIM PERUMUS DRAFT RUU TENTANG APBN
Pengambilan Keputusan
22
3
SIKLUS PENYUSUNAN APBN
23
KETERKAITAN ANTAR SIKLUS ANGGARAN
Siklus Anggaran tahun 2011
Siklus Anggaran tahun 2012
Siklus Anggaran tahun 2013
Perjalanan satu siklus anggaran membutuhkan waktu + 2,5 tahun: satu tahun perencanaan; satu tahun pelaksanaan; dan setengah tahun pertanggungjawaban. 24
SIKLUS ANGGARAN
(APBN t-1)
(APBN t+1)
(APBN t)
Penyusunan APBN berada pada tahap 1 dan 2 25
Siklus APBN Realisasi Akhir Tahun
Realisasi Akhir Tahun
2013
2014
2015 NK & RAPBN RUU APBN
KEM -PPKF
Resources Envelope
Pagu Alokasi UU APBN
LKPP
Des/ Jan
Feb
Mar
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Des/ Jan
NK & RAPBNP RUU APBNP Pagu Indikatif
Pagu Anggaran
UU APBNP
Lapsem I
Realisasi APBN Bulanan
26
3
TRANSPARANSI ANGGARAN
• Berdasarkan Open Budget Index (OBI) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh International Budget Partnership (IBP), Indonesia menjadi negara terbaik di Asia Tenggara dan terbaik ketiga di Asia (setelah Korea Selatan dan India). • Peningkatan score OBI disebabkan oleh: ketersediaan dokumen dan publikasi: Dokumen kenegaraan: KEM PPKF, citizen budget (ringkasan anggaran), nota keuangan informasi target kinerja, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Buku buku tentang APBN : Dasar-dasar praktek penyusunan APBN, siklus APBN dan postur APBN. • Perlu ditingkatkan: a.l. capaian kinerja dan melakukan konsultasi publik, tingkat keterlibatan masyarakat tergolong lemah memperluas partisipasi masyarakat. 28
100
90
80
70
60
50
40
30
20
New Zealand South Africa United Kingdom Sweden France Norway United States Czech Republic South Korea Russia Slovenia Brazil Germany India Slovakia Chile Bulgaria Uganda Spain Indonesia Portugal Italy Poland Georgia Argentina Philippines Malaysia Thailand Timor Leste Vietnam China
The Open Budget Index 2012
93 90 88 84 83 83 79 75 75 74 74 73 71 68 67 66 65 65 63 62 62 60 59 55 50 48 39 36 36
19 11
10
0
29
30
TERIMA KASIH Informasi lebih lengkap terkait dengan APBN dapat dilihat pada situs: www.anggaran.depkeu.go.id Masukan, saran, dan pertanyaan terkait dengan APBN dapat dikirimkan melalui email:
[email protected]
31
