STANDARD OPERATING PROCEDURES DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2011

STANDARD OPERATING PROCEDURES DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2011

Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Denpasar merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Kota Denpasar. Salah satu tugas pokok Dispenda Kota Denpasar adalah mengelola pajak-pajak daerah dengan cara-cara tertentu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Agar tugas pengelolaan pajak daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka disusunlah SOP yang akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis semua pekerjaan yang terkait dengan proses penetapan, penagihan, pemungutan, dam pencatatan pajak daerah.

Pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Dispenda Kota Denpasar tahun 2011 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. karena pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan memiliki karakteristik yang sama maka dibuat satu SOP untuk ketiga pajak tersebut. Pajak air tanah (PAT), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masing-masing memerlukan SOP tersendiri. SOP yang disusun mencakup 3 (tiga) SOP yakni: SOP Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran; SOP Pajak Air Tanah, dan SOP Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1.1 SOP Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan 1.1.1 Dasar Hukum 1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

2)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

3)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

4)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

1.1.2 Bagian-bagian terlibat 1)

SOP Penerbitan NPWPD a) Kasi Pendataan b) Kabid Pendataan dan Penetapan c) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis)

2) SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan a) Kasir/tempat pembayaran yang ditunjuk b) Kasi Pemeriksaan c) Kasi Penetapan d) Kabid Pendataan dan Penetapan e) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis) 3) SOP Penagihan a) Petugas Pungut Standard Operating Procedures Dinas Pendapatan Kota Denpasar

1

b) Kasir/Bendahara Penerima c) Kasi Penagihan dan Perhitungan d) Kasi Pertimbangan dan Keberatan e) Kasi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi f) Kabid Penagihan g) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis)

1.1.3. Formulir-formulir yang Digunakan 1) Permohonan NPWPD 2) Tanda Terima 3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 4) Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) 5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD) KB/N/LB 6) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 7) Surat Permohonan Keberatan Pajak 8) Surat Penolakan Keberatan Pajak 9) Surat Keputusan Keberatan Pajak 10) Surat Perjanjian Angsuran 11) Surat Teguran 12) Surat Peringatan 13) Surat Paksa 14) Surat Berita Acara Penyampaian Surat Paksa 15) Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan 16) Surat Berita Acara Pelaksanaan Sita 17) Surat Permintaan Lelang

1.1.4 Deskripsi SOP Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan 1) SOP Pendataan dan Penerbitan NPWPD NPWPD adalah nomor pokok wajib pajak daerah yang merupakan nomor identifikasi wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan. Format NPWPD: NPWPD terdiri atas dua belas digit angka yang dipisahkan oleh tiga digit titik sebagai berikut: satu digit angka sesuai jenis usaha wajib pajak, titik tujuh digit angka nomor register wajib pajak titik dua digit angka koda kecamatan titik dua digit angka koda desa atau kelurahan. Contoh NPWPD: 3.0001234.01.02

Standard Operating Procedures Dinas Pendapatan Kota Denpasar

2

Prosedur Pemberian NPWPD A. Untuk Wajib Pajak yang mendaftarkan diri (1) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD. (2) Seksi pendataan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk. (3) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangani. (4) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima. B. Untuk Wajib Pajak yang teridentifikasi oleh Petugas Pendataan (1) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak daerah. (2) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD. (3) Seksi pendataan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk. (4) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangani. (5) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima. C. Untuk Wajib Pajak yang teridentifikasi dari informasi pihak ketiga (1) Petugas Pendataan mendatangi Wajib Pajak ke lokasi usahanya. (2) Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban pajak daerah. (3) Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD. (4) Seksi pendataan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk. (5) SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangani. (6) Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima. 2) SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan (1) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD untuk satu masa pajak. (2) Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dibayar dengan menggunakan formulir SSPD ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk. (3) SPTPD dan salinan SSPD disetor/dilaporkan ke Loket Dispenda. Loket penerimaan SPTPD dan SSPD membuat Tanda Terima rangkap 2, lembar 1 diserahkan kepada Penyetor/Wajib Pajak dan lembar 2 di arsip urut nomer. (4) Setiap periode tertentu dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, berdasarkan hasil pemeriksaan maka dapat diterbitkan: a. SKPDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terhutang tidak atau kurang dibayar. b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang. Standard Operating Procedures Dinas Pendapatan Kota Denpasar

3

c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. (5) SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN kemudian dikirim ke wajib pajak. (6)

Wajib pajak yang menerima SKPDKB bisa mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap SKPDKB tersebut dengan mengajukan surat keberatan.

(7) Berdasarkan hasil verifikasi seksi keberatan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru. (8) Berdasarkan hasil tersebut maka wajib pajak melunasi tagihan tersebut dengan mengisi formulir

SURAT

SETORAN

PAJAK

DAERAH

(SSPD)

dan

membayar

melalui

kasir/bendaharawan penerima.

3)

SOP Penagihan

Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terhutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut: (1) Setiap pagi Bidang Penagihan meminta sejumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan PHR dan Hiburan. (2) Petugas pungut diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam jumlah sesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pungut. Sore harinya, petugas pungut menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Bidang Penagihan (melalui kepala seksi terkait atau “koordinator petugas pungut”) serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai. (3) Bidang Penagihan a. merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), b. mengarsip tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam arsip masing-masing WP secara urut-tanggal, c. menyerahkan lembar 2 beserta uang hasil penagihan kepada Bendahara Penerima, dan d. menyerahkan lembar 4 kepada Bidang Pembukuan. e. Mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Penerima. (4) Bendahara Penerima a. mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh Bidang Penagihan dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), b. mencatat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) secara urut nomor pada Buku Register, c. menyimpan uang hasil penagihan di brankas, d. menyetorkan hasil penagihan ke bank pada keesokan harinya, e. melengkapi isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima. f. menginput Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke dalam SISINFO PHR.


4

4) SOP Penetapan Denda dan Bunga (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah terutang pajak. (2) Apabila wajib pajak tidak membayar sesuai SKPDKB/SKPDKBT maka akan diterbitkan STPD, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak. (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (5) umlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (6) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak terhutang dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (7) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap kepada Walikota, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).


5

1.1.5 Flow Chart Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan 1) Flow Chart Pendataan dan Penerbitan NPWPD Gambar 1. Prosedur Pemberian NPWPD Bagi Wajib Pajak CALON WAJIB PAJAK

SEKSI PENDATAAN/KABID

KADIS

MULAI

PERMOHONAN NPWPD

PERMOHONAN NPWPD

KARTU NPWPD

KARTU NPWPD

N

SK PENUNJUKAN

SK PENGUKUHAN

SK PENUNJUKAN SK PENGUKUHAN

KARTU NPWPD

SK PENGUKUHAN

DITANDA TANGANI

Mencatat ke Buku Induk

SK PENUNJUKAN

TANDA TERIMA

TANDA TERIMA DITANDA TANGANI

N SELESAI


6


7

1.2 SOP PAJAK AIR TANAH 1.2.1 Dasar Hukum 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). 2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

1.2.2 Bagian-bagianTerlibat 1) SOP Penerbitan NPWPD a. Kasi Pendataan b. Kabid Pendataan dan Penetapan c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis) 2) SOP Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, dan Penagihan a. UPTD b. Kasi Pemeriksaan c. Kasi Penetapan d. Kabid Pendataan dan Penetapan e. Petugas Pungut f.

Kasi Penagihan dan Perhitungan

g. Kasi Pertimbangan dan Keberatan h. Kasi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi i.

Kabid Penagihan

j.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis)

1.2.3 Formulir-formulir yang Digunakan Formulir-formulir yang digunakan dalam SOP Pajak Air Tanah adalah: 1)

Permohonan NPWD

3)

Lembar Penetapan Pajak Air Tanah (LP-PAT)

3)

Surat Setoran Pajak Daerah-Pajak Air Tanah (SSPD-PAT)

4)

Surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD)

5)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) LB/KB/N/KBT

6)

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

7)

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

8)

Kartu Pencatatan Stand Meter Air Tanah

10) SKPD- Pajak Air Tanah 11) SSPD- Pajak Air Tanah 12) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 13) Berita Acara Pelaksanaan Sita 14) Surat Keputusan Penolakan Keberatan 15) Surat Permohonan Keberatan Pajak 16) Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-Barang Sitaan atas Tunggakan Pajak Standard Operating Procedures Dinas Pendapatan Kota Denpasar

8

17) Formulir Surat Perjanjian Anggaran 18) Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

1.2.4 Deskripsi SOP Pajak Air Tanah SOP pendataan dan penerbitan Pajak Air Tanah secara alur sama dengan SOP Pendataan dan penerbitan NPWD PHR. sehingga pada bagian berikut akan dipaparkan SOP pembayaran, pelaporan dan penetapan Pajak Air Tanah dan SOP penagihan pajak air tanah.

1) SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan Pajak Air Tanah (1) Petugas pembaca water meter berdasarkan tugasnya mencatat dalam laporan pemakaian air tanah. Berdasarkan data pemakaian air tanah seksi penetapan dan pembukuan membuat SKPD dalam rangkap 7. Sebelum di distribusikan di tandatangani oleh Kabid Pendtaan dan Penetapan. Distribusi SKPD-PAT: - lembar 1 untuk wajib pajak - lembar 2 untuk untuk Bank BPD - lembar 3 untuk bagian keuangan Stda Kota Denpasar - lembar 4 untuk bidang pengaihan seksi pembukuan Dispenda - lembar 5 untuk bidang pendataan dan penetapan Dispenda - lembar 6 untuk bidang Penagihan seksi perhitungan Dispenda - lembar 7 untuk Bendahara Penerima Dispenda (2) Apabila wajib pajak tidak keberatan, maka dilakukan pembayaran ke bendahara penerima atau langsung ke kas daerah Kas daerah/Bed. Penerima menerbitkan SSPD dan dicata oleh Sie Penetapan dari Pembukuan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap jumlah setoran yang menjadi kewajiban wajib pajak, apabila nihil, maka disampaikan SKPDN, apabila tidak, maka diterbitkan STPD atas pajak terhutang. (3) Apabila wajib pajak tidak keberatan, maka dilakukan pembayaran ke bendahara penerima atau langsung ke kas daerah daerah/Bedahara Penerima dengan lampirkan SSPD-PAT dan dicata oleh Sie Penetapan dari Pembukuan. SSPD-PAT dibuat dalam rangkap 7 dengan distribusi: - lembar 1 untuk wajib pajak - lembar 2 untuk Bank BPD - lembar 3 untuk Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar - lembar 4 untuk Bidang Penagihan seksi Pembukuan Dispenda - lembar 5 untuk Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda - lembar 6 untuk Bidang Penagijanseksi Perhitungan Dispenda - Lembar 7 untuk Bendahara Penerima Dispenda Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap jumlah setoran yang menjadi kewajiban wajib pajak, apabila nihil, maka disampaikan SKPDN, apabila tidak, maka diterbitkan STPD atas pajak terhutang (4) Wajib Pajak yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan keberatan UPT, kemudian dokumen dikirimkan kepada Sie Pelayanan & Pengaduan untuk selanjutnya Standard Operating Procedures Dinas Pendapatan Kota Denpasar

9

diadakan verifikasi atas keberatan pajak oleh Sie Penetapan dan Pembukuan. Apabila keberatan diterima akan diterbitkan SKPD baru atas jumlah pajak yang harus disetorkan, apabila keberatan ditolak, maka diterbitkan surat penolakan dan Wajib Pajak harus tetap membayar pajak.. (5) Setiap periode tertentu dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, berdasarkan hasil pemeriksaan maka dapat diterbitkan a. SKPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang b.

SKPDKB, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terhutang.

c.

SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

d.

SKPDN, jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN kemudian dikirim ke wajib pajak. (7) Wajb Pajak mengisi formulir SSPD sesuai berdasarkan SKPDLB/ SKPDKB/SKPDKBT dan menyetorkan/restitusinya ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

2) SOP Penagihan Pajak Air Tanah Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terhutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut: (1) Bidang Penagihan meminta sejumlah SSPD-PAT untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan Pajak Air Tanah. (2) Petugas pungut diberi SSPD-PAT dalam jumlah sesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pungut. Sore harinya, petugas pungut menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan SSPD-PAT kepada Bidang Penagihan (melalui kepala seksi terkait atau “koordinator petugas pungut”) serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai. (3) Bidang Penagihan a. merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera pada SSPDPAT, b. mengarsip tembusan SSPD-PAT dalam arsip masing-masing WP secara urut-tanggal, c. menyerahkan lembar 2 beserta uang hasil penagihan kepada Bendahara Penerima, dan menyerahkan lembar 4 kepada Bidang Pembukuan. d. Mengembalikan SSPD-PAT yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Penerima. (4) Bendahara Penerima a. mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh Bidang Penagihan dengan jumlah yang tertera pada SSPD-PAT, b. mencatat SSPD-PAT secara urut nomor pada Buku Register, c. menyimpan uang hasil penagihan di brankas, d. menyetorkan hasil penagihan ke bank pada keesokan harinya, Standard Operating Procedures Dinas Pendapatan Kota Denpasar

10

e. melengkapi isian SSPD-PAT pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima. f. menginput SSPD-PAT ke dalam SISINFO Pajak Air Tanah.

1.2.5 Flow Chart Pajak Air Tanah 1)

Flow Chart Pendataan dan Penerbitan NPWD Pajak Air Tanah sama dengan Flow Chart pendataan dan Penerbitan NPWD PHR, sehingga Flow Chart Pendataan dan Penerbitan NPWD Pajak Air Tanah tidak digambarkan pada bagian ini

2)

Flow Chart Pajak Air Tanah disajikan pada halaman 12


11


12

1.3 SOP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 1.3.1 Dasar Hukum 1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

2)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1.3.2 Bagian-BagianTerlibat 1)) SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan a. UPTD b. Kabid Retribusi dan Penetapan Lain-Lain c. Sekretaris d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis

1.3.3 Formulir-formulir yang Digunakan Formulir-formulir yang digunakan dalam SOP Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah: 1) Tanda Terima/Legalisir SSPD 2) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) 3) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) 4) Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB 5) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) KB/N/LB 6) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 7) Surat Keputusan Keberatan (SKK) 8) Formulir Surat Tagihan Pajak Daerah 9) SKPD- BPHTB 10) SSPD- BPHTB 11) Formulir Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 12) Bentuk Formulir Berita Acara Pelaksanaan Sita 13) Bentuk Formulir Surat Keputusan Penolakan Keberatan 14) Bentuk Surat Permohonan Keberatan Pajak 15) Bentuk Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-Barang Sitaan atas Tunggakan Pajak 16) Bentuk Formulir Surat Perjanjian Anggaran 17) Bentuk Formulir Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

1.3.4 Deskripsi SOP Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1) SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (1) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri BPHTB yang terutang berdasarkan SSPD untuk satu masa pajak (sesuai Pasal 13 ayat 1 Perda No.7 Tahun 2010) (2) Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak membawa berkas SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung lainnya ke Dispenda u.p Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) ke bagian penerima berkas. Standard Operating Procedures Dinas Pendapatan Kota Denpasar

13

Bagian penerima berkas melakukan ceklist pada formulir legalisisr SSPD untuk ceklist kelengkapan dokumen pendukung BPHTB, selanjutnya di dibukukan pada buku agenda. (3) Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dibayar dengan menggunakan formulir SSPD-BPHTB ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk, namun terlebih dahulu mengisi formulir permohonan penelitian SSPD-BPHTB. Berdasarkan formulir penelitian Petugas Peneliti melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari wajib pajak, dan apabila telah sesuai data objek pajak, nilai BPHTB yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung telah lengkap maka petugas peneliti menandatangani formulir permohonan penelitian. (4) Apabila SSPD-BPHTB dan dokumen pendukungnya dinyatakan lengkap selanjutnya divalidasi oleh Kabid Retribusi/Pendapatan lain-lain. (5) Wajib membayar ke Bendahara Penerima dengan melampiri SSPD-BPHTB ke Loket penerimaan SSPD-BPHTB membuat Tanda Terima rangkap 2, lembar 1 diserahkan kepada Penyetor/Wajib Pajak dan lembar 2 di arsip urut nomer. SSPD-BPHTB dibuat dalam rangkap 6 dengan distribusi: Lembar 1 untuk wajib pajak sebagai bukti pembayaran Lembar 2 untuk Dispenda melalui Bank BPD Cabang Utama Denpasar Lembar 3 untuk Dispenda disampaikan oleh Wajib pajak Lembar 4 untuk Tempat Pembayaran BPHTB Lembar 5 untuk PPAT/Notaris/ka.Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan Lembar 6 Untuk Pembukuan pada Dispenda Kota Denpasar Lembar 1 dan Lembar 5 setelah pembayaran diserahkan ke Wajib Pajak. (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan Disependa Kota Denpasar dapat menerbitkan: a.

SKPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang

b.

SKPDKB, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terhutang.

c.

SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

d.

SKPDN, jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

(7) SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN kemudian dikirim ke wajib pajak. (8) Wajib Pajak mengisi formulir SSPD-BPHTB berdasarkan SKPDLB/ SKPDKB/SKPDKBT dan menyetorkan/restitusinya ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk. Selanjutnya distribusi SSPD-BPHTB sesuai dengan prosedur (5) (9) Apabila jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB/SKPDKBT terlambat dibayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). (10) Bagi Wajib Pajak penerima Waris/Hibah Wasiat yang keberatan atas pajak terutang/STPD BPHTB dapat mengajukan Permohonan Keringanan dan Pengurangan BPHTB. (11) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan, maka Bidang Pendataan dan Penetapan dapat menerbitkan SKPD Standard Operating Procedures Dinas Pendapatan Kota Denpasar

14

2) SOP Penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangungan Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terhutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut: (1) Bidang Penagihan meminta sejumlah SSPD-BPHTB untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan BPHTB. (2) Petugas pungut diberi SSPD-BPHTB dalam jumlah sesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pungut. Sore harinya, petugas pungut menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Bidang Penagihan (melalui kepala seksi terkait atau “koordinator petugas pungut”) serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai. (3) Bidang Penagihan a. merekap hasil tagihan pajak dan mencocokkannya dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah SSPD-BPHTB, b. mengarsip tembusan SSPD-BPHTB dalam arsip masing-masing WP secara urut-tanggal, c. menyerahkan lembar 2 beserta uang hasil penagihan kepada Bendahara Penerima, dan menyerahkan lembar 4 kepada Bidang Pembukuan. d. Mengembalikan SSPD-BPHTB yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Penerima. (4) Bendahara Penerima a. mencocokkan jumlah uang yang diserahkan oleh Bidang Penagihan dengan jumlah yang tertera pada SSPD-BPHTB, b. mencatat SSPD-BPHTB secara urut nomor pada Buku Register, c. menyimpan uang hasil penagihan di brankas, d. menyetorkan hasil penagihan ke bank pada keesokan harinya, e. melengkapi isian SSPD-BPHTB pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima. f. menginput SSPDBPHTB ke dalam SISINFO Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

1.3.5 Flow Chart SOP Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan .Flow Chart Pembayaran, Pelaporan Dan Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada halaman 16


15


16

STANDARD OPERATING PROCEDURES DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2011

Recommend Documents