STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PAJAK HOTEL, PAJAK RESTAURANT, PAJAK HIBURAN, PAJAK AIR TANAH, BPHTB DAN PBB P2 DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR
Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Denpasar merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Kota Denpasar. Salah satu tugas pokok Dispenda Kota Denpasar adalah mengelola pajak-pajak daerah dengan cara-cara tertentu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Agar tugas pengelolaan pajak daerah tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka disusunlah SOP yang akan menjadi pedoman pelaksanaan teknis semua pekerjaan yang terkait dengan proses penetapan, penagihan, pemungutan, dam pencatatan pajak daerah. Pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Dispenda Kota Denpasar adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB). Karena Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki karakteristik yang sama maka dibuat satu SOP untuk ketiga pajak tersebut. Pajak air tanah (PAT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) masing-masing memerlukan SOP tersendiri. SOP yang disusun mencakup (Empat) SOP yakni: SOP Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran; SOP Pajak Air Tanah; SOP Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan SOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. A.
SOP Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. c. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Hiburan. d. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. e. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah, Pajak reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel 1. Bagian-bagian terlibat a. SOP Penerbitan NPWPD Kasi Pendataan Kabid Pendataan dan Penetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis) b. SOP Pembayaran dan Pelaporan dan Penetapan Kasir/tempat pembayaran yang ditunjuk Kasi Pendataan Kasi Pemeriksaan Kasi Penetapan Kabid Pendataan dan Penetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis) c. SOP Penagihan Petugas Pungut Kasir/Bendahara Penerima Kasi Pembukuan, Restutsi dan Verifikasi Kasi Penagihan dan Perhitungan Kasi Pertimbangan dan Keberatan Kabid Penagihan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis). 3. Formulir-formulir yang Digunakan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD) KB/N/LB Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Surat Permohonan Keberatan Pajak Surat Penolakan Keberatan Pajak Surat Keputusan Keberatan Pajak Surat Perjanjian Angsuran Surat Teguran Surat Peringatan Surat Paksa Surat Berita Acara Penyampaian Surat Paksa Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan Surat Berita Acara Pelaksanaan Sita Surat Permintaan Lelang
4. Deskripsi SOP Pendataan dan penetapan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan a. Pendataan Wajib Pajak Untuk Wajib Pajak yang mendaftarkan diri Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatanggani formulir permohonan Kartu NPWPD Seksi Pendataan membuat SK Pengukuhan, Sk Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangami Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima Untuk Wajib Pajak yang teridentifikasi oleh Petugas Pendataan Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban Pajak Daerah Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD. Seksi pendataan membuat SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangani Mendistribusikan SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir tanda terima b. Pemerikasaan Ke Lokasi Wajib Pajak Petugas Pendataan mendatangi wajib pajak ke lokasi usaha Petugas Pendataan memberikan informasi mengenai kewajiban Pajak Daerah Wajib Pajak diminta mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD Seksi pendataan membuat SK pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak kemudian mencatat dalam Buku Induk SK Pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD wajib pajak diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangani Mendistribusikan SK pengukuhan, SK Penunjukan dan Kartu NPWPD kepada wajib pajak dengan mengisi formulir Tanda Terima c. Penetapan Pajak Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang tertuang dengan mengisi SPTPD untuk satu masa pajak Pajak yang terhutang berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dibayarkan dengan menggunakan formulir SSPD ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk SPTPD dan salinan SSPD disetor/dilaporkan ke Loket Dispenda. Loket penerimaan SPTPD dan SSPD dengan SPTPD rangka 3, Lembar 3 diserahkan kepada Penyetor/Wajib Pajak dan lembar 1-2 di arsip urut nomor. Sedangkan SSPD rangkap 6 lembar, lembar 1 diserahan ke penyetor, dan lembar 2-6 diarsip urut nomor. Setiap periode tertentu dilakukan pemerikasaan terhadap wajib pajak, berdasarkan hasil pemeriksaan maka dapat diterbitkan : SPKDKB, jika berdasarkan hasil pemerikasaan pajak terhutang tidak atau kurang dibayar SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN kemudian dikirim ke wajib pajak Wajib pajak yang menerima SKPDKB bisa mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap SKPDKB tersebut dengan mengajukan surat keberatan Berdasarkan hasil verifikasi seksi keberatan akan mengeluarkan surat penolakan atau surat keputusan baru Berdasarkan hasil tersebut maka wajib pajak melunasi tagihan tersebut dengan mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan membayar melalui kasir/bendahara penerima 5. Deskripsi SOP Penagihan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan a. Penagihan dan Perhitungan Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terhutang maka dilakukan prosedur penagihan sebagai berikut : Setiap pagi Bidang Penagihan meminta sejumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan PHR dan Hiburan Petugas pungut diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam jumlah sesuai dengan jumlah WP yang akan ditagih hari ini. Pengambilan tersebut di catat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pugut. Sore harinya petugas pungut menyerahkan uang hasil pungutan beserta tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Bidang Penagihan (melalui kepala seksi terkait atau “koordinator petugas pungut”) serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai Merekap hasil tagihan pajak dan mencocokannya dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Seksi Pembukuan Restitusi dan Verifikasi mengarsip tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dalam arsip masing-masing WP secara urut tanggal Menyerahkan lembar 2 beserta uang hasil penagihan kepada Bendahara Penerima untuk disimpan di brangkas, dan menyerahkan lembar 4 kepada Seksi Pembukuan Restitusi dan Verifikasi Mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Penerima Menyetorkan hasil penagihan ke bank pada saat hari tersebut. Namun bila telah lewat jam pelayanan bank, maka uang hasil pungutan diserahkan ke Bendahara Melengkapi isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima
Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang merupakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) b. Bendahara Penerima Selain harus disetorkan ke Bank persepsi dan/atau pada kondisi tertentu Bendahara Penerima dapat menerima setoran pajak dengan: Mencocokan jumlah uang yang diserahkan oleh Bidang Penagihan dengan jumlah yang tertera pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Mencatat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) secara urut nomor pada Buku Register Menyimpan uang hasil penagihan di brankas atas hasil penagihan yang tidak dapat disetorkan ke bank pada hari itu Menginput Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke dalam SISINFO PHR Menyetorkan hasil penangihan pajak hari sebelumnya ke bank c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan bersangkutan setelah terutang pajak Apablia wajib pajak tidak membayarkan sesuai SKPDKB/SKPDKBT maka akan diterbitkann STPD, dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STPD dikenakan sanksi adminitratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi adminitratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayarkan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan ini tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan dindakan pemeriksaan Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, selain pajak terhutang dihitung secara jabatan, juga dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratitif berupa bunga 2%( dua perseratus) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, dengan SKPDKB/SKPDBT/SKPDN Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap kepada Walikota, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) d. Pertimbangan dan Keberatan Atas hasil pelaksanaan penagihan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang sudah dilaporkan, dilakukan analisa terhadap pajak-pajak yang belum terpungut Hasil analisa dilaporkan dalam kajian piutang Pajak Daerah Dilaksanakan penerbitan surat keringanan atas perhitungan pajak terhutang yang belum tertagih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2013 Dilakukan penerbitan surat peringatan kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajiban pembayaran pajak
6. Flow Chart SOP Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan
B.
SOP PAJAK AIR TANAH 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. 2. Bagian-bagianTerlibat a. SOP Penerbitan NPWPD Kasi Pendataan Kabid Pendataan dan Penetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis) b. SOP Pembayaran, Pelaporan, dan Penetapan Kasir/Bendahara Penerima Kasi Pemeriksaan Kasi Penetapan Kabid Pendataan dan Penetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis) c. SOP Penagihan Petugas Pungut Kasir/Bendahara Penerima Kasi Penagihan dan Perhitungan Kasi Pertimbangan dan Keberatan Kasi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi Kabid Penagihan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadis) 3. Formulir-formulir yang Digunakan
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Formulir-formulir yang digunakan dalam SOP Pajak Air Tanah adalah: Permohonan NPWD Tanda Terima Surat Setoran Pajak Daerah-Pajak Air Tanah (SSPD-PAT) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ) SKPDKB) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Surat Keputusan Pembetulan (SKP) Surat Keputusan Keberatan ( SKK)
4. Deskripsi SOP Pajak Air Tanah SOP pendataan dan penerbitan Pajak Air Tanah secara alur sama dengan SOP Pendataan dan penerbitan NPWD PHR. sehingga pada bagian berikut akan dipaparkan SOP pembayaran, pelaporan dan penetapan Pajak Air Tanah dan SOP penagihan pajak air tanah. a. SOP Pembayaran, Pelaporan dan Penetapan Pajak Air Tanah Wajib Pajak berdasarkan LP-PAT mengisi SPTPD untuk satu masa pajak Pajak yang terhutang berdasarkan LP-PAT oleh Wajib Pajak dibayar dengan menggunakan formulir SSPD-PAT ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk SPTPD dan Salinan SSPD disetor/dilaporkan ke Loket Dispenda. Loket penerimaan SPTPD dan SSPD membuat Tanda Terima rangkap 2, lembar 1 diserahkan kepada Penyetor/Wajib Pajak dan lembar ke 2 diarsi urut nomor Setiap periode tertentu dilakukan pemerikasaan terhadap Wajib Pajak, berdasarkan hasil pemeriksaan maka diterbitkan SKPDLB, Jika berdasarkan hasil pemeriksaan menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terhutang SKPDKB, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak terhutang SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang SKPDN, jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak SKPDLB/SSKPDKB/SKPDBT/SKPDN kemudian dikirin ke wajib pajak Wajib Pajak mengisi formulir SSPD sesuai berdasarkan SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT dan menyetorkan/restitusinya ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk b. SOP Penagihan Pajak Air Tanah Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak terhutang maka dilakukan prosedu penagihan sebagai berikut : Bidang Penagihan meminta sejumlah SSPD-PAT untuk didistribusikan kepada petugas yang akan melakukan pemungutan Pajak Air Tanah Petugas pungut diberi SSPD dalam jumlah sesuai dengan WP yang akan ditagih hari itu. Pengambilan tersebut dicatat dalam Buku Ekspedisi Petugas Pungut. Sore harinya, petugas pungut menyerahkan
uang hasil pungutan beserta tembusan SSPD-PAT kepada Bidang Penagihan (melalui Kepala Seksi terkait atau “Koordinator petugas pungut”) serta mengembalikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang batal dipakai Bidang Penagihan Merekap hasil tagihan pejak dan mencocokannya dengan jumlah yang tertera pada SSPD-PAT Mengarsip tembusan SSPD-PAT dalam arsip masing-masing WO secara urut Tanggal Menyerahkan lembar 2 beserta uang hasil penagihan kepada Bendahara Penerima dan menyertakan lembar 4 kepada Bidang Pembukuan Mengembalikan SSPD-PAT yang tidak atau belum terpakai kepada Bendahara Pemerim Bendahara Penerima Mencocokan jumlah uang yang diserahkan oleh Bidang Penagihan dengan jumlah yang tertera pada SSPD-PAT Mencatat SSPD-PAT secara urut nomor pada Buku Register Menyimpan uang hasil penagihan di brankas Menetorkan hasil penagihan ke bank pada keesokan harinya Melengkapi isian SSPD-PAT pada tempat yang disediakan untuk Bendahara Penerima Menginput SSPD-PAT ke dalam SISINFO Pajak Air Tanah 5. Flow Chart Pajak Air Tanah Flow Chart Pendataan dan Penerbitan NPWD Pajak Air Tanah sama dengan Flow Chart pendataan dan Penerbitan NPWD PHR, sehingga Flow Chart Pendataan dan Penerbitan NPWD Pajak Air Tanah tidak digambarkan pada bagian ini
C.
SOP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiia Nomor 5049) b. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. c. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Untuk Waris dan /atau Hibah Wasiat. 2. Bagian-BagianTerliba a. UPT BPHTB b. Bendahara Penerima 3. Formulir-formulir yang Digunakan a. b. c. d. e. f.
Tanda terima / Legalisir SSPD Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD – BPHTB) Formulir Permohonan Penelitian SSPD – BPHTB Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD) KB/N/LB Surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD )
g. h. i. j. k. l. m. n.
Surat Keputusan Keberatan ( SKK ) SKPD- BPHTB Formulir Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Bentuk Formulir Berita Acara Pelaksanaan Sita Bentuk Formulir Keputusan Penolakan Keberatan Pajak Bentuk Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-Barang Sitaan Atas Tunggakan Pajak Bentuk Formulir Surat Perjanjian Anggaran Bantuk Formulir Berita Acara Penyampaian Surat Paksa
4. Deskripsi SOP Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) a. Wajib Pajak melakukan perhitungan sendiri BPHTB yang terhutang berdasarkan SSPD untuk satu masa pajak (sesuai Pasal 13 ayat 1 Perda no.7 Tahun 2010), dan mengkonsulltasikannya dengan petugas pelayanan di UPT BPHTB. b. Bagi Wajib Pajak penerima Waris/Hibah Wasiat yang keberatan atas pajak terhutang / STPD BPHTB terlebih dahulu mengajukan permohonan keringanan dan pengurangan BPHTB. c. Berdasarkan hasil konsultasi, Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan menggunakan formulir SSPD – BPHTB ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD ) Bali Cabang Utama Denpasar, namun terlebih dahulu mengisi Formulir Permohonan penelitian SSPD – BPHTB d. Wajib Pajak juga dapat membayar ke Bendahara Penerima dengan melampiri SSPD - BPHTB e. SSPD – BPHTB dibuat dalam rangkap 7 dengan distribusi : Lembar 1 untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran Lembar 2 untuk Dispenda melalui Bank BPD Cabang Utama Denpasar Lembar 3 untuk Dispenda disampaikan oleh Wajib Pajak Lembar 4 untuk Tempat Pembayaran BPHTB Lembar 5 untuk PPAT/Notaris / Ka. Kantor Lelang/ Pejabat Pertanahan Lembar 6 untuk Pembukuan pada Dinas Kota Denpasar Lembar 7 untuk Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar Lembar 1 dan Lembar 5 setelah pembayaran diserahkan ke Wajib Pajak. f. Wajib Pajak mempersiapkan berkas- berkas yang diperlukan bersama dengan notaris yang dipilih, dan membawa berkas SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung lainnya ke Dispenda u.p Unit Pelayanan Terpadu (UPT) BPHTB ke Bangian Penerima Berkas g. Bagian penerima berkas melakukan ceklist pada formulir legalisir SSPD untuk ceklist kelengkapan dokumen pendukung BPHTB, selanjutnya dibukukan pada buku agenda dan diinput dalam sistem aplikasi BPTHB h. Berdasarkan formulir penelitian, Petugas Peneliti melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari wajib pajak, dan apabila telah sesuai data objek pajak, nilai BPHTB yang tercantum dalam SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung telah lengkap maka petugas peneliti menandatangani formulir permohoan penelitian i. Apabila SSPD-BPHTB dan dokumen pendukungnya dinyatakan lengkap selanjutnya divalidasi oleh Kepala UPT BPHTB atau Kepala Bidang PBB, BPTHB dan Pendapatan Lain-lain j. Berdasarkan hasil pemerikasan, Dispenda Kota Denpasar dapat menerbitkan: SKPDLB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan terjadi kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pembayaran pajak lebih besar daripada pajak terhutang SKPDKB, Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terhutang tidak atau kurang dibayar SKPDKBT, jika ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang k. SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT kemudian dikirim ke wajib pajak l. Wajib Pajak mengisi formulir SSPD_BPHTB berdasarkan SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT dan menyetorkan restitusinya ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Utama Denpasar. Selanjutnya distribusi SSPD-BPHTB sesuai dengan point e. Diatas 5. Flow Chart SOP Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Flow Chart Pembayaran, Pelaporan Dan Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat dilihat pada gambar 5.
D.
SOP Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan c. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar 1. Deskripsi SOP Pendaftaran Objek Pajak Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui fungsi pelayanan di Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian akan meneruskan data dari wajib pajak ini ke fungsi a. Fungsi Pelayanan mempersiapkan SPOP, tanda terima penyampaian SPOP (dua lembar) serta tanda terima pengembalian SPOP (dua lembar). Kemudian, fungsi pelayanan akan menyediakan dokumen-dokumen tersebut di tempat pengambilan yang telah ditentukan; fungsi pelayanan sendiri dan/ atau bank/ kantor pos yang ditunjuk b. Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan yang telah ditentukan untuk mengambil SPOP. Ketika mengambil SPOP, wajib pajak harus menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP. Lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh wajib pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip fungsi pelayanan c. Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi pelayanan memberikan tanda terima pengembalian SPOP untuk ditandatangani wajib pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada wajib pajak sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip fungsi pelayanan d. Fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu, pengembalian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini e. Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pedataan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi pendataan akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebut tetapi jika tidak, SPOP dapat langsung disimpan ke dalam arsip serta basis data SPOP. Yang bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya selesai 2. Flowchart SOP Pendaftaran Objek Pajak Flowchart SOP pendaftaran Objek Pajak Perkotaan dapat dilihat pada gambar 6.
3. Deskripsi SOP Pendataan Objek Pajak Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, fungsi Pendataan Dinas Pendapatan Daerah mengumpulkan data objek pajak secara langsung ke lapangan. Fungsi pendataan secara aktif melakukan berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data–data tersebut bersama fungsi pengolahan data a. Fungsi pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar b. Fungsi pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak dilapangan. Setelah itu, fungsi pendataan akan menyediakan sket, peta desa/ keDesa/Lurahan dan sarana pendukung
c. Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek pajak. Bersamaan dengan langkah ini, fungsi penilaian melakukan pekerjaanya (dijelaskan dibagian penilaian). Terdapat 4 alternatif untuk memperoleh data wajib pajak, yaitu : Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP Fungsi pendataan membuat sket/ peta blok berdasarkan sket, peta desa/ keDesa/Lurahan. Sket/ peta blok ini kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan kelengkapan administrasi, fungsi pendataan akan memiliki daftar sementara daftar objek dan subjek pajak serta sket letak relatif bidang. Daftar sementara data objek dan subjek pajak ini akan disimpan didalam arsip Fungsi pendataan akan memberi nomor objek pajak (NOP) terhadap objek pajak yang didata dan juga mengedintifikasi kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) Mengukur Bidang Objek Pajak Berdasarkan sket, peta desa/ keDesa/Lurahan serta sket relatif bidang, fungsi pendataan mengukur batas – batas objek pajak dan menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur Fungsi pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib pajak Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan Mengidentifikasi Objek Pajak Berdasarkan sket, peta keDesa/Lurahan serta sket relatif bidang, fungsi pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi NOP berdasarkan data tersebut Fungsi pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada wajib pajak untuk dikonfirmasi Wajib pajak mengecek data yang telah diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan Memferifikasi Data Objek Pajak Berdasarkan sket, peta desa/ keDesa/Lurahan serta relatif bidang, fungsi pendataan meneliti dan atau tidaknya perubahan data mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, fungsi pendataan akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika ada perubahan, maka fungsi pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak berubah maupun data baru hasl revisi, akan diserahkan ke wajib pajak Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan d. Fungsi pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokan SPOP yang sudah lengkap dengan sket/ peta blok/ ZNT e. Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket/ peta ZNT, fungsi pendataan akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkanya ke fungsi pengolahan data f. Fungsi pengolahan data menyimpan data – data ini ke dalam basis data mereka lalu mengembalikan dokumen – dokumen aslinya ke fungsi pendataan. Fungsi pendataan kemudian akan menyimpan dokumen – dokumen ini kedalam arsip yang sesuai 4. Prosedur Pendataan Objek Pajak Perosedur Pendataan Objek Pajak dilihat pada gambar 7.
5. Deskripsi SOP Penilaian Objek Pajak Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, fungsi penilaian dinas pendapatan daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan oleh wajib pajak sendiri maupun yang didata oleh fungsi pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun individual a. Fungsi penilaian mempersiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan untuk menilai tanah secara massal. Dokumen – dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta desa/ keDesa/Lurahan. Peta blok, peta ZNT, ZNT lama, data nilai indikasi rata –rata (NIR), data dari laporan notaris/ PPAT, data potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah b. Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan digunakan fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar tanah permeter persegi c. Fungsi penilaian membuat batas imanijer zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat batas imajiner zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imanijer. Konsep peta ini akan digunakan untuk menganalisis data penentuan NIR d. Fungsi penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang 6. Prosedur Penilaian Objek Pajak Perosedur Pendataan Objek Pajak dilihat pada gambar 8.
7. Deskripsi SOP Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Standar a. Fungsi penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data harga satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya bangunan b. Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatkan DBKB objek pajak standar c. Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang 8. Prosedur Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Standar Prosedur Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Standar dapat dilihat pada gambar 9
9. Deskripsi SOP Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Non Stand a. Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan b. Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas bangunan tersebut, fungsi penilaian membuat DBKB objek pajak non standar c. Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan non standar. NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang3 10. Prosedur Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Non Stand Prosedur Penilaian Massal Bangunan dengan DBKB Objek Pajak Non Standar gambar 10
dapat dilihat pada
11. Deskripsi SOP Penilaian Dengan Pendekatan Data Pasar (Untuk Pasar) a. Fungsi penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek pajak ; membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen – dokumen pendukung seperti SPOP dan lembar kerja objek khusus (LKOK) b. Fungsi penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan membandingkannya dengan objek pajak terkait. Jika selisihnya kurang dari 10% terhadap NIR, fungsi penilaian akan menggunakan NIR sebagai dasar penetapan PBB. Namun, jika selisihnya lebih dari 10%, fungsi penilaian akan membuat rekomendasi NIR untuk penilaian periode berikutnya c. Fungsi penilaian menentukan NJOP bumi. NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang 12. Deskripasi SOP Penilaian Dengan Pendekatan Biaya (Untuk Tanah Dan Bangunan) a. Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. Sementara itu, untuk bangunan, fungsi penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan b. Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang 13. Deskripsi SOP Penetapan PBB Prosedur penetapan ini mencakup tahapan fungsi penetapan dalam mencetak dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Dalam proses distribusi SPPT, fungsi penetapan dibantu oleh petugas ditempat pembayaran PBB. Disamping itu, prosedur ini juga mencakup proses keberatan`yang mungkin diajukan oleh wajib pajak a. Fungsi penetapan mencetak surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT),surat storan pajak daerah (SSPD), serta dua lembar daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, peta blok, SPOP, dan net konsep sket/ peta ZNT yang diperoleh dari fungsi pengolahan data b. Fungsi penetapan menyerahkan DHKP serta SSPD ketempat pembayaran PBB. Tempat pembayaran PBB akan menyimpan SSPD dan lembar pertama DHKP kedalam arsip masing–masing kemudian menyerahkan lembar kedua DHKP kepada petugas pemungut. Fungsi penetapan juga akan mendistribusikan SPPT ke wajib pajak melalui tempat pembayaran PBB c. Wajib pajak yang merasa keberatan dalam jumlah pajak terutang mengajukan keberatan dengan cara menyerahkan surat keberatan, SPPT/ surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang diperlukan kepada fungsi pelayanan d. Fungsi pelayanan memverifikasi surat kebenaran keberatan, SPPT/ surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung yang diserahkan oleh wajib pajak. Jika tidak sesuai, keberatan tidak dapat diproses sehingga data – data tersebut dikembalikan kepada wajib pajak terkait. Namun jika sesuai, data – data tersebut akan diteruskan ke fungsi penetapan
e. Fungsi penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT/ surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung. Jika dapat diproses lebih lanjut, fungsi penetapan akan menerbitkan berita acara (BA) pemeriksaan dan memberikannya ke kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKA). f. Kepala DPPKA membuat surat keputusan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan menyerahkannya ke fungsi penetapan untuk diteruskan ke wajib pajak 14. Prosedur Penilaian Dengan Pendekatan Biaya (Untuk Tanah Dan Bangunan) Prosedur Penilaian dengan Pendekatan Biaya (Untuk Tanah dan Bangunan) dapat dilihat pada gambar 11
15. Deskripasi SOP Pembayaran PBB Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui petugas pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/ atau kantor pos tertentu atau melalui tempat pembayaran elektronik Terdapat tiga cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu ke petugas pemungut, ke tempat pembayaran yang ditunjuk, atau melalui tempat pembayaran elektronik (TPE). Berikut adalah penjelasan teknis mengenai ketiganya. a. Pembayaran PBB Ke Petugas Pemungut Petugas pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak serta mencocokan data pada SPPT dan data di DHKP (lembar pertama). Setelah itu, petugas pemungut meyiapkan tanda terima sementara (TTS) Petugas pemungut membuat daftar pembayaran PBB atas setiap pembayaran PBB dari wajib pajak dan menyerahkan TTS kepada wajib pajak sebagai bukti sementara atas pembayaran PBB. Berdasarkan daftar pembayaran PBB dari tugas pemungut, tempat pembayaran PBB melakukan verifikasi atas SSPD (tiga lembar) dan menandatanganinya. Kemudian, tempat pembayaran PBB memberikan lembar pertama SSPD kepada wajib pajak Wajib pajak menerima SSPD lembar pertama dari tempat pembayaran PBB kemudian menukarkan TTS yang dipegangnya ke petugas pemungut. Petugas pemungut akan menyampan TTS ini ke dalam arsip Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB Tempat pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah disetorkan ke kas bank. SSPD lembar kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip TTS ditempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip. b. Pembayaran PBB Ke Tempat Pembayaran Yang Ditunjuk Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak, mencocokan data wajib pajak., kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar).lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. SSPD lembar kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip TTS di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip c. Pembayaran PBB Ke Pembayaran Elektronik (TPE) Wajib pajak mengisi data SPPT di TPE lalu menyerahkan bukti atas pembayaran yang telah dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), telepon seluler dan/ atau internet, kepada TPE
TPE membuat daftar pembayaran PBB berdasarkan bukti bayar kemudian mengembalikan bukti bayar tersebut ke wajib pajak. Kwmudian, wajib pajak memberikan bukti bayar ke tempat pembayaran PBB ntuk memperoleh SSPD Tempat pembayaran yang di tunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak dan kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar). Lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. SSPD kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ke tiga akan disimpan ke dalam arsip SSPD di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya didalam arsip 16. Prosedur Pembayaran PBB Prosedur Pembayaran PBB dapat dilihat pada gambar 12
17. Deskripsi SOP Penagihan PBB Prosedur penagihan PBB ini dijalankan ketika wajib pajak terlambat membayar PBB dan/atau membayar dengan jumlah yang kurang. Fungsi penagihan dapat memproses hal ini dengan menggunakan dokumen– dokumen berupa surat penagihan pajak (STP), surat teguran, dan/ atau surat paksa a. Fungsi penagihan meminta daftar tunggakan PBB kepada fungsi pengolahan data. Lalu, daftar ini akan diteliti sebagai acuan penerbitan surat tagihan pajak/ STP (dua lembar) b. Fungsi penagihan menyimpan kedua STP ke dalam arsip dan menyerahkan lembar pertamanya kepada wajib pajak c. Wajib pajak penerima STP akan melakukan penyetoran PBB sesuai cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran PBB ini secara otomatis akan memperbaharui daftar tunggakan PBB yang dimiliki oleh fungsi pengolahan data. Namun, jika wajib pajak tetap tidak membayar, fungsi penagihan akan menerbitkan surat teguran 18. Prosedur Penagihan PBB Prosedur Pembayaran PBB dapat dilihat pada gambar 13
19. Deskripsi SOP Keberatan PBB Prosedur kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian keberatan PBB yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset terhadap pengajuan keberatan PBB yang wewenang penyelesaiannya merupakan wewenang Kepala Dinas a. Berdasarkan berkas pengajuan keberatan PBB yang telah memenuhi persyaratan dan wewenang penyelesaiannya adalah wewenang Kepala Dinas serta pelaksanaan penelitian atas keberatan PBB tersebut dilaksanakan oleh Dinas, dari Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan keberatan, dan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan kepada Kepala Seksi b. Kepala Seksi PBB setelah menerima berkas dari Petugas Pelayanan memerintahkan Pelaksana Seksi PBB untuk membuat Surat Tugas Penelitian c. Pelaksana Ekstensifikasi membuat konsep Surat Tugas dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PBB d. Kepala Seksi PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, kemudian meneruskan konsep Surat Tugas kepada Kepala Bidang e. Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas f. Berdasarkan Surat Tugas yang telah ditandatangani, petugas peneliti (Pelaksana Seksi PBB, Penilai PBB, atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor) melaksanakan penelitian di kantor Apabila tidak diperlukan rekomendasi penilaian, dilanjutkan ke prosedur kerja m Apabila diperlukan rekomendasi penilaian, petugas peneliti melaporkan kepada Kepala Seksi PBB g. Kepala Seksi PBB memerintahkan Pelaksana membuat Surat Tugas penelitian di lapangan dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB h. Pelaksana Seksi PBB membuat konsep Surat Tugas dan konsep Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep dimaksud kepada Kepala Seksi PBB i. Kepala Seksi PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, kemudian meneruskan konsep surat kepada Kepala Bidang j. Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB disampaikan kepada Wajib Pajak. Surat Tugas diserahkan kepada Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai k. Berdasarkan Surat Tugas Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai melaksanakan penilaian/penelitian di lapangan yang menghasilkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran l. Berdasarkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran, Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai membuat dan menandatangani Kertas Kerja Penilaian (KKP) dan menyerahkan KKP yang dilampiri Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran kepada Petugas Peneliti, Prosedur kerja dilanjutkan ke prosedur kerja s m. Apabila menurut pertimbangan Petugas Peneliti tidak memerlukan rekomendasi penilaian, Petugas Peneliti mempertimbangkan apakah perlu dilaksanakan penelitian di lapangan Apabila tidak diperlukan penelitian di lapangan, dilanjutkan ke prosedur kerja s Apabila diperlukan penelitian di lapangan, petugas peneliti melaporkan kepada Kepala Seksi PBB. n. Kepala Seksi PBB memerintahkan Pelaksana membuat Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB o. Pelaksana Seksi PBB membuat konsep Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep dimaksud kepada Kepala Seksi PBB p. Kepala Seksi PBB meneliti, menyetujui dan memaraf, kemudian meneruskan konsep surat ke Kepala Bidang q. Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB Surat Tugas disampaikan kepada Petugas Peneliti dan Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB disampaikan kepada Wajib Pajak r. Petugas Peneliti melaksanakan penelitian di lapangan s. Petugas Peneliti membuat Konsep SK Keberatan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian (LHP) Keberatan PBB, menandatangani LHP dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PBB t. Kepala Seksi PBB meneliti, menandatangani Konsep SK Keberatan dan LHP dan kemudian menyerahkan Konsep SK dan LHP kepada Kepala Bidang u. Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani Konsep SK dan LHP v. Kepala Bidang memerintahkan Kepala Seksi PBB untuk meneruskan berkas pengajuan Keberatan Konsep SK Keberatan dan LHP kepada Kepala Dinas w. Kepala Dinas meneliti, menyetujui dan menandatangani SK Keberatan PBB x. Salinan SK Keberatan PBB disampaikan kepada Wajib Pajak, Kepala Bidang sebagai dasar untuk segera memperbaiki data objek pajak pada basis data SISMIOP sesuai keputusan Keberatan 20. Prosedur Keberatan PBB Prosedur Pembayaran PBB dapat dilihat pada gambar 14
