STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERBITAN SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) DAN SURAT IJIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)
A. SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL) I.
REFERENSI 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
II. PENGERTIAN Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) adalah surat ijin yang diberikan kepada perusahaan angkutan laut yang berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu. III. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 1. TUJUAN a. Memberikan kepastian usaha dibidang angkutan laut dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan ekonomi kepulauan Indonesia, melayani dan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional guna menjamin kontinuitas arus barang. b. Menciptakan iklim usaha yang sehat untuk melindungi kelangsungan hidup dan pengembangan usaha pelayaran termasuk pembinaan usaha-usaha tradisional dan golongan ekonomi lemah. 2. RUANG LINGKUP Usaha angkutan laut nasional baik untuk kegiatan angkutan laut luar negeri maupun angkutan laut dalam negeri. IV. ORGANISASI Unsur-unsur yang menangani: 1. DITLALA : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Direktorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut; c. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. 2. DIRJEN HUBLA V. PERSYARATAN Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Dirut/Penanggungjawab yang ditujukan kepada DIRJEN HUBLA Cq DIRLALA dengan melampirkan photo copy dokumendokumen sebagai berikut : a. Akte Pendirian Perusahaan dengan melampirkan SK terdaftar pada Kemenkumham dengan maksud dan tujuan adalah berusaha dibidang angkutan laut/ pelayaran; b. Kepemilikan Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran minimal GT 175 kumulatif atau kapal tunda dengan daya motor penggerak minimal 150 tenaga kuda (TK) dengan tongkang berukuran minimal GT. 175 yang dibuktikan dengan Gross Akte, Surat Ukur, dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku ; c. Ijazah tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang ketatalaksanaan dan/atau Nautika dan/atau Tehnika Pelayaran Niaga yang dilegarisir oleh pejabat yang berwenang ; d. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang ; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak; f. KTP Penanggung Jawab Perusahaan. VI.
KETENTUAN BAGI PEMOHON 1. Direktur/Penanggung jawab menyampaikan permohonan langsung dan jika dikuasakan, maka yang diberi kuasa adalah orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian perseroan.
2. Menandatangani pakta integritas bahwa tidak memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri. 3. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran dari seluruh dokumen yang disampaikan. VII. BIAYA Biaya untuk SIUPAL adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. VIII. WAKTU PENGURUSAN SIUPAL 1. Sesuai Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 waktu penyelesaian SIUPAL adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; 2. Permohonan dikembalikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan jika persyaratan tidak lengkap; 3. Permohonan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
B. SURAT IJIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS) I.
REFERENSI 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2010 tentang Angkutan di Perairan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
II. PENGERTIAN 1. Surat Ijin Usaha Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) adalah surat ijin yang diberikan kepada penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya meliputi bidang industri, kehutanan, pariwisata, pertambangan, perikanan, salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA), pengerukan, jasa konstruksi, dan kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya. 2. Mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan produksi untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk melayani kepentingan pihak lain serta tidak mengangkut barang-barang umum (General Cargo). III. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 1. TUJUAN Memberikan kespastian kepada perusahaan non-angkutan laut untuk mengoperasikan sarana transportasi laut (kapal) sesuai kebutuhan dan jenis usahanya dalam rangka melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya. 2. RUANG LINGKUP Badan usaha merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang industri, kehutanan, pariwisata, pertambangan, perikanan, salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA), pengerukan, jasa konstruksi, dan kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya. IV. ORGANISASI Unsur-unsur yang menangani: 1. DITLALA : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Direktorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut; c. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan laut; 2. DIRJEN HUBLA. V. PERSYARATAN Mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh Dirut/Penanggungjawab yang ditujukan kepada DIRJEN HUBLA Cq DIRLALA dengan melampirkan photo copy dokumendokumen sebagai berikut : a. Izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya disertai salinan Akte Pendirian Perusahaan dengan melampirkan SK terdaftar pada Kemenkumham; b. Memiliki sekurang-kurangnya 1(satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan dengan Gross Akte, Surat Ukur, dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku ; c. Ijazah tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang ketatalaksanaan dan/atau Nautika dan/atau Tehnika Pelayaran Niaga yang dilegarisir oleh pejabat yang berwenang ; d. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang ; e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak; f. KTP Penanggung Jawab Perusahaan.
VI.
KETENTUAN BAGI PEMOHON 1. Direktur/Penanggungjawab menyampaikan permohonan langsung dan jika dikuasakan, maka yang diberi kuasa adalah orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian perseroan. 2. Menandatangani pakta integritas bahwa tidak memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri. 3. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran dari seluruh dokumen yang disampaikan.
VII. BIAYA Biaya untuk SIOPSUS adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. VIII. WAKTU PENGURUSAN SIOPSUS 1. Sesuai Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 waktu penyelesaian SIOPSUS adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; 2. Permohonan dikembalikan secara tertulis dengan disertai alas an penolakan jika persyaratan tidak lengkap; 3. Permohonan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
BAGAN ALIR PROSES PENERTAN SIUPAL DAN SIOPSUS
NO. (1) 1.
LANGKAH-LANGKAH (2) Surat permohonan diajukan kepada Dirjen Hubla melalui Unit Pelayanan Ditlala. Surat Permohonan diteruskan kepada Dirlala melalui Subbag
PEMOHON (3)
DITLALA UNIT PELAYANAN DITLALA
TU DITLALA
(5)
SEKSI
SUBDIT
(6)
DIRLALA
DIRJEN
(7)
(8)
KET. (9)
1 Hari
TU Setelah Dokumen Lengkap dan memenuhi persyaratan 2. 3.
Dirlala meneruskan kepada Subdit ybs untuk kemudian diteruskan kepada seksi Seksi Meneliti keabsahan dokumen dan memproses:
1 Hari
- Melakukan klarifikasi status hukum kapal - Mempersiapkan draft SIUPAL dan SIOPSUS - Menandatangani BA hasil verifikasi dokumen - Memberikan paraf pada nota dinas hasil verifikasi
6 Hari
- Memberikan Paraf pada Surat pemberitahuan kepada KSOP / UPP / Kanpel - Memberikan Paraf pada Surat Pemberitahuan kepada perusahaan ybs - Mempersiapkan draft surat penolakan permohonan kepada perusahaan dalam hal dokumen tidak memenuhi syarat - Meneruskan seluruh dokumen permohonan kepada Subdit 4.
Subdit memproses : - Menandatangani verbal - Menandatangani BA hasil verifikasi dokumen - Memberikan paraf pada nota dinas hasil verifikasi - Memberikan Paraf pada Surat pemberitahuan kepada KSOP / UPP / Kanpel - Memberikan Paraf pada Surat Pemberitahuan kepada
1 Hari
perusahaan ybs - Meneruskan seluruh dokumen permohonan kepada Dirlala dalam hal dokumen lengkap - Menyampaikan surat penolakan permohonan kepada perusahaan dalam hal dokumen tidak memenuhi syarat 5.
Dirlala menandatangani Verbal, Nota Dinas, Surat kepada KSOP / UPP /
1 Hari
Kanpel dan perusahaan ybs serta memberikan paraf pada draft SIUPAL 6.
dan SIOPSUS, yang dokumennya lengkap. Subbag TU Ditlala mencatat dan memberikan nomor pada Nota Dinas dan meneruskan berkas permohonan ke Dirjen
1 Hari
Hubla. 7.
Penandatangan SIUPAL dan SIOPSUS
8.
Pemberian nomor SIUPAL dan SIOPSUS
9.
Pengambilan SIUPAL dan SIOPSUS Waktu yang diperlukan 14 (empat belas) hari kerja (sesuai dengan ketentuan jam kerja)
Catatan : 1. Dokumen permohonan diterima lengkap (Upload Aplikasi dan Hard Copy) diterima di loket. 2. Pemasukan dokumen jam 08.00 s.d. 14.00 WIB di loket lantai P.6.
2 Hari 1 Hari