STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) TENTANG PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN KERAMAIN DAN STTP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TIMUR

STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) TENTANG PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN KERAMAIN DAN STTP

Selong,

Mei 2016

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) SATUAN INTELKAM POLRES LOMBOK TIMUR TENTANG PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. Perizinan dan pemberitahuan masyarakat/organisasi terkait kegiatan yang dilakukan baik itu dalam bentuk kegiatan yang bersifat formal maupun non Formal, adalah merupakan salah satu hal yang harus mendapat izin / STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian. Pemberian izin / STTP ini terkait dengan situasi yang akan terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini dikarenakan kegiatan/acara yang dilaksanakan oleh masyarakat / organisasi secara otomatis akan mengundang / mendatangkan warga masyarakat untuk menghadiri acara / kegiatan dimaksud. 2. Pemberian izin / STTP juga bertujuan sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka untuk memberikan pelayanan pengamanan demi kelancaran kegiatan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan /a aksi yang dapat menggangu jalannya kegiatan yang pada akhirnya dapat berakibat terhadap stabilitas keamanan daerah secara keseluruhan. B. DASAR 1. Undang- undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia. 2. Juklak Kapolri No Pol : Juklak / 28 / VII / 1991 tentang penyelenggaraan Perizinan. 3. Juklak Kapolri No Pol : Juklak /02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satintelkam Polres Lotim dalam rangka penerbitan izin / STTP dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan akan dijadikan sebagai alat penilaian kerja sehingga diharapkan pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperoleh hasil sesuai dengan target yang diharapkan. /. 2. Penyusunan……

2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satintelkam Polres Lotim ini, bertujuan agar tercipta keseragaman dan persamaan persepsi serta komitmen mengenai apa yang harus dikerjakan oleh unit opsnal / seluruh anggota yang ada pada Satuan Fungsi Intelkam Polres Lombok Timur sehingga diharapkan dapat terwujudnya good governance. D. RUANG LINGKUP SOP ini hanya mengatur tentang tata cara prosedur pelaksanaan pelayanan penerbitan surat Izin keramaian masyarakat, menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat yang melakukan kegiatan tertentu pada tingkat Polres Lotim beserta Polsek Jajaran. E. SISTIMATIKA Sistimatika penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah sebagaiberikut: BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. DASAR C. MAKSUD DAN TUJUAN D. RUANG LINGKUP E. SISTIMATIKA BAB II TUGAS POKOK DAN PELAKSANAAN A. TUGAS POKOK B. PERSONIL YANG DILIBATKAN C. URUTAN TINDAKAN D. SARANA PRASARANA YANG DIGUNAKAN E. KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN BAB III ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORAN BAB IV PENUTUP BAB II TUGAS POKOK DAN PELAKSANAANA. TUGAS POKOK Membina dan menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam bidang pengawasan kegiatan sosial / politik masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintah mewujudkan keamanandalam negeri, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengeluarkan surat Izin dan STTP dengan indikator pelayanan dapat dilakukan dengan cepat namun tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tidak ada pengaduan / komplain terhadap pelayanan yang di berikan petugas. B. PERSONIL YANG DILIBATKAN Personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan pelayanan prima terhadap kegiatan masyarakat adalah anggota Urmintu di bawah pengawasan Kaur Mintu yang menjadi penanggungjawab adalah Kasat Intelkam Polres Lotim. /. C. URUTAN…….

C. URUTAN TINDAKAN 1. Penggolongan terhadap berkas persyaratan penerbitan Surat Izin / STTP a. Pertemuan yang memerlukan Izin 1) Pesta : pekan raya, Festifal, Bazar dan lain sebagainya 2) Keramaian : Pasar malam, Pekan raya, Festival, Bazar, pertunjukan ketangkasan, atraksi dan lain sejenisnya. 3) Pawai : Pawai Alegoris, Karnaval, pertunjukan ketangkasan, atraksi dan lai nsejenisnya. b. Pertemuan yang memerlukan pemberitahuan 1) Rapat, sidang, musyawarah, muktamar, konggres, sarasehan, temu kader dan lain sejenisnya. 2) Penyampaian pendapat dimuka umum : Unjuk rasa / demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, mogok makan, mogok kerja dan lain sejenisnya 3) Kampanye : Rapat umum/terbuka pertemuan terbatas, tatap muka penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, debat publik/terbuka kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. c. Pertemuan yang tidak memerlukan Izin dan Pemberitahuan 1) Pesta syukuran, ulang tahun, arisan dan sejenisnya yang bersifat tertutup hanya pribadi/keluarga. 2) Peringatan hari besar nasional. 3) Pertemuan sosial berupa kerja bakti, gotong royong dan sejenisnya. 4) Pertemuan Keagamaan. 2. Proses penerbitan Izin a.

b. c.

Pemohon membawa berkas administrasi antara lain : 1) Surat permohonan yang memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat,tempat, waktu, penanggung jawab dan jumlah pengunjung dari undangan. 2) Apabila pemohon dari suatu organisasi maka surat permohonan yang ada harus dilampiri dengan :  Jadwal acara  Daftar susunan panitia penyelenggara  Daftar susunan pengurus organisasi  Jumlah / nama peserta / undangan  AD /ART Organisasi  Proposal  Surat izin dari pemilik tempat kegiatan Surat permohonan tersebut diterima petugas Polri selambatlambatnya 7 (tujuh)hari sebelum penyelenggaraan dimulai. Petugas melakukan pemeriksaan berkas permohonan izin apabila sudah memenuhi syarat maka langsung di ajukan kepada KA. /. d. Berkas………

d. e. f.

Berkas permohonan setelah mendapat persetujuan KA, kemudian dilakukan proses penerbitan. Proses penerbitan surat izin dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi terkait dan satuan tingkat bawah. Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dimulai.

3. Proses penerbitan pemberitahuan a.

Persyaratan surat pemberitahuan : 1) Tertulis 2) Memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, waktu pertemuan, penanggungjawab, pembicara dan perkiraan jumlah peserta/undangan yang hadil dalam pertemuan. 3) Ditandatangani oleh pucuk pimpinan organisasi / badan hukum yangberhak sesuai AD/ART organisasi yang bersangkutan. 4) Bila pemberitahuan dari suatu organisasi ditanda tangani oleh ketua kepanitiaan maka harus dilampiri dengan surat keputusan pembentukan panitia yang ditanda tangani oleh pucuk pimpinan organisasi yang dimaksud

b.

Surat pemberitahuan dilampiri dengan 1). Surat permohonan 2). Jadwal acara 3). Daftar susunan panitia penyelenggara 4). Daftar susunan pengurus organisasi 5). AD/ART organisasi/badan hukum 6). Akte pendirian organisasi/badan hukum 7). Proposal 8). Nama-nama pembicara dan judul makalahnya 9). Surat izin dari pemilik tempat kegiatan

c.

Tata cara pengajuan surat permohonan 1) Di ajukan secara langsung oleh penyelenggara atau kuasanya yang sah 2) Memenuhi persyaratan surat pemberitahuan 3) Diterima oleh petugas Polri selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan dimulai

D. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN Sarana dan prasarana yang digunakan berasal dari dinas dan di bebankan kepada Negara (Polres Lotim) antara lain memuat blangko yang berkaitan dengan pelayanan giatmasyarakat. E. KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN 1. Larangan Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, dalam hal penerbitan Surat Izin /STTP syarat lengkap satu jam selesai dan tidak diperkenankan menerima gratifikasi yang berkaitan dengan penerbitan surat Izin / STTP yang diajukan. /. 2. Kewajiban……

2. Kewajiban Petugas bersikap sopan, senyum, sapa dan salam kepada pemohon Izin / STTP serta melakukan registrasi pada buku register yang tersedia. BAB III ADMINISTRASI, ANGGARAN DAN PELAPORANA. A. ADMINISTRASI Dalam rangka ketertiban administrasi pelayanan masyarakat pada Satintelkam Polres Lotim, maka dalam penerbitan Izin / STTP disiapkan perangkat administrasi pendukung seperti: a. Formulir tanda terima berkas permohonan b. Buku register surat permohonan Izin dan Pemberitahuan c. Buku register penerbitan Surat Izin dan STTP d. Buku Ekspedisie. e. Formulir lampiran Surat Izin dan STTP B. ANGGARAN Untuk mendukung penerbitan Izin / STTP menggunakan biaya yang telah disediakan dalam anggaran dinas. C. PELAPORAN Pelaksanaan proses penerbitan berjenjang kepadasatuan atas.

Izin

/ STTP

dilaporkan

setiap

bulan

secara

BAB IV PENUTUP A.

Demiian Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan penerbitan surat izin / STTP ini disusun berdasarkan peraturan dan petunjuk pelaksanaan pelayanan masyarakat, selanjutnya untuk dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi pengemban fungsi Intelkam Polres Lotim dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri.

B.

Ketentuan – ketentuan lain berkaitan dengan pelayanan dan belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan masyarakat dapat digunakan sebagai rujukan guna menghasilkan pelaksanaan tugas yagn optimal. Selong, Mei 2016 KEPALA SATUAN INTELKAM

HATTA, S.IP AKP NRP 75040012

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TIMUR

STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) TENTANG

PELAYANAN SURAT TANDA MELAPOR

Selong,

Mei 2016

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK TIMUR

STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) TENTANG PELAYANAN SURAT TANDA MELAPOR

I.

PENDAHULUAN A.

B.

C.

Umum 1.

Sejalan dengan semakin eratnya hubungan antara bangsa dan kerjasama internasional diberbagai bidang telah mendorong mobililtas warga Negara dari satu Negara ke Negara lainnya.

2.

Bahwa undang – undang no. 2 tahun 2002 tentang Polri telah mengamanatkan Polri bertugas melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melalui koordinasi dengan instatnsi terkait.

3.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan public guna memudahkan pelaksanaan pelayanan perijinan terhadap orang asing khususnya pelayanan Surat Tanda Melapor (STM) dipandang perlu membuat SOP tentang Pelayanan Administrasi Surat Tanda Melapor (STM).

Dasar 1.

Pasal 15 ayat (1) huruf K dan pasal (15) ayat 1 huruf i undang – undagn Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4168)

2.

Pasal 9, Pasal 10, dan pasal 19 peraturan pemerintah Indonesai nomor 31 tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian.

3.

Naskah sementara Peraturan Kapolri nomor 544 tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan orang asing.

Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud Pembuatan Standard Operation Procedure ( SOP ) ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan bagi petugas pelayanan Satintelkam Polres Lombok Timur guna mendapatkan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas – tugas pelayanan.

/2. Tujuan .....

2 2.

Tujuan Pembuatan Standard Operation Procedure ( SOP ) ini bertujuan untuk memudahkan petugas pelayanan Satintelkam Polres Lotim dalam memberikan pelayanan Surat Tanda Melapor (STM).

D.

Ruang Lingkup Adapun Ruang lingkup dari pada Standard Operation Procedure ( SOP ) ini dibatasi pada pelaksanaan tugas pelayanan dalam pelayanan penerbitan STM.

E.

Pengertian – Pengertian 1. Surat Tanda Melapor (STM) adalah bukti tertulis dari Polri yang diberikan kepada setiap orang yang member kesempatan menginap bagi orang asing. 2. Orang asing merupakan orang yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia. 3. Pengawasan orang asing adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka penegakan hukum dibidang orang asing dan mencegah dampak negatif terhadap keamanan Negara.

II.

TATA CARA PENERBITAN STM A.

Fungsi Surta Tanda Melapor (STM) 1. Sebagai surat keterangan bahwa orang asing yang menginap di suatau wilayah telah diketahui dan diregstrasi oleh pejabat Polri setempat. 2. Sebagai perlindungan dan pengamanan terhadap orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

B.

C.

Persyaratan Administrasi STM : 1.

Permohonan dari pemohon terhadap pejabat Polri setempat dengan melampirkan foto copy penanggungjawab penginapan, paspor lengkap orang asing yang menginap, stempel kedatangan di bandara / pelabuhan di wilayah.

2.

Khusus bagi Artis mancanegara yang akan mengadakan pertunjukan di wilayah Kabupaten Lombok Timur selain persyaratan tersebut diatas pada huruf B angka 1, melampirkan surat rekomendasi Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Proses Penerbitan STM 1.

Pemohon atau Sponsor yang mewakili datang langsung ke ruang pelayanan administrasi orang asing pada Yanmin Satintelkam Polres Lombok Timur dengan membawa kelengkapan administrasi.

2.

Pemohoan atau yang mewakili mengisi formulir biodata dan menandatangani formulir. /. 3. Petugas.......

3.

Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas pemohoan : - Apabila sudah lengkap, pemohoan diberikan surat tanda terima yang berisi tanggal pengambilan STM. - Apabila belum lengkap, petugas mengembalikan berkas pemohoan untuk dilengkapi.

4.

Selanjutnya berkas tersebut dicatat dalam agenda dan diserahkan kepada Kasatintelkam untuk diteliti dan diparaf.

5.

Berkas tersebut diserahkan kepada petugas entri data untuk input data.

6.

Setelah terinput dilakukan penelitian kembali untuk memastikan kesesuaian data yang sudah diinput dengan yang tercantum dalam berkas oleh operator printer.

7.

Penandatanganan oleh Kasat Intelkam.

8.

STM yang sudah dicetak, dinomeri dan disyahkan dengan stempel kepala.

9.

Petugas loket menyerahkan STM yang sudah distempel kepada pemohon melalui loket pengembalian.

D. Jangka Waktu Penyelesaian Penyelesaian STM yang sudah memenuhi persyaratan selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima oleh loket pelayanan masyarakat Satintelkam Polres Lotim sampai penyerahan STM kepada pemohon. III.

KETENTUAN TAMBAHAN 1.

IV.

Permohonan STM diajukan kepada Kapolsubsektor atau Kapolsek atau Kasatintelkam Polres setempat / tempat domisili orang asing menginap.

PENUTUP Demikian Standard Operation Procedure ( SOP ) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman petugas pelayanan STM. Selong, Mei 2016 KEPALA SATUAN INTELKAM

HATTA, S.IP AKP NRP 75040012