PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Izin Undang undang Gangguan (HO)
Masa Berlaku 2
berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
Pemberi Pertimbangan 3 Tim Teknis
Dasar Hukum 4 Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor ……Tahun 2013
Maksud dan Tujuan 5 Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Daerah Kabupaten Konawe, perlu adanya pengawasan dan pengendalian khususnya usaha ekjonomi yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan
Klasifikasi / Sasaran 6 Terlampir
Prosedur
Persyaratan
7 Terlampir
8 Terlampir
Standar Biaya 9 Terlampir
Waktu 10 10 hari Kerja
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN 1. Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditujuk oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah meliputi dalam Daerah Industri dan di luar daerah Industri; 2. Penggolongan Perusahaan yang wajib memiliki izin undang-undang gangguan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menimbulkan gangguan bagi kawasan atau daerah sekitarnya; 3. Pengggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud sebagaimana terlampir ; LAMPIRAN : PERSYARATAN 1. Untuk Izin Gangguan (HO) Baru, persyaratannya : a. Permohonan b. Tanda Pembayaran lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) c. Foto Copy KTP yang masih berlaku d. Foto Copy NPWP Perorangan/Perusahaan e. Foto Copy Akte Notaris CV / PT / UD / Fa / Yayasan / Koperasi / LSM f. Surat Keterangan Tempat Usaha dari Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat g. Surat Izin Persetujuan Tetangga h. Pas Foto Ukuran 3 x 4 Cm
1 Lembar 1 Lembar 1 Lembar 1 Lembar 1 Lembar 1 Lembar 1 Lembar 2 Lembar
i. Denah Lokasi j. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 2. Untuk Surat Izin Gangguan (H.O) Perpanjangan, persyaratan : a. Permohonan Perpanjangan izin b. Foto Copy Surat Izin Gangguan (H.O) yang lama c. Foto Copy KTP d. Surat Izin Persetujuan Tetangga e. Pas Foto ukuran 3 x 4 Cm
1 Lembar 1 Lembar 1 Lembar 1 Lemba 1 Lembar 1 Lembar 2 Lembar
LAMPIRAN : BIAYA RETRIBUSI IUUHO (1) Untuk setiap Izin Undang-undang Gangguan, dikenakan Retribusi (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2), ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Izin Undang-undang Gangguan : Tarif Retribusi Izin Gangguan X Luas Ruang Usaha X Indeks Gangguan X Indeks Lokasi; (3) Penentuan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3), didasarkan pada Luas Ruang Usaha yang ditetapkan sebagai berikut : Luas s/d 100 m² dikenakan tarif sebesar………………………………… Rp. 10.000/m² Luas 100 m² s/d 300 m² dikenakan tarif sebesar…………………………..Rp. 7.500/m² Luas 300 m² s/d 500 m² dikenakan tarif sebesar…………………………..Rp. 5.000/m² Luas 500 m² s/d 1000 m² dikenakan tarif sebesar…………………………Rp. 2.500/m² Diatas 1000 m² dikenakan tariff sebesar…………………………………..Rp. 1.500/m² (4) Besarnya Retribusi untuk setiap perubahan izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 14,15 dan 16 Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut : a. Bagi tempat usaha yang bergabung kantor perusahaan dengan tempat kegiatan yang menggunakan ruang tertentu, penetapan besarnya retibusi tetap berpedoman pada ketentuan dalam pasal 13 ayat (2); b. Untuk setiap penertiban Her registerasi Izin undang-undang Gangguan, dikenakan Retribusi sebesar 50 % dari tariff dasar; c. Pemegang izin Undang-undang Gangguan yang melaksanakan perubahan pengalihan izin dalam hal Pendirian atau perluasaan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku. (5) Penentuan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagaimana berikut : a. Untuk usaha golongan kecil dengan indeks : 2; b. Untuk usaha golongan sedang dengan indeks : 3; c. Untuk usaha golongan besar dengan indeks : 4; d. Usaha golongan sangat besar dengan indeks : 5; (6) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada Klasifikasi Jalan sebagai berikut : a. Pada jalan Utama dengan indeks : 5; b. Pada jalan Provinsi dengan indeks : 4;
c. Pada jalan Kabupaten dengan indeks : 3; d. Pada jalan Kecamatan dengan indeks :2; DAFTAR IZIN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN A. Perusahaan / Usaha Dengan Intentitas Gangguan Sangat Besar a. Perusahaan Kelapa Sawit b. Industri Pertambangan dan Energi c. Perbengkelan Mobil/Motor d. Bengkel Las dan Bubut e. SPBU f. Industri Pembekuan / Pengalengan Ikan/Udang B. Perusahaan / Usaha Dengan Intentitas Gangguan Besar a. Pengisian gas Elpiji/Distributor/Agen Gas Elpiji b. Industri Plastik c. Industri Mebeleur d. Percetakan/Sablon & Konveksi e. Usaha Penggilingan Padi f. Peternakan Ayam/Unggas g. Rumah Sakit Swasta h. PT,CV,Firma,UD C. Perusahaan / Usaha Dengan Intentitas Gangguan Sedang a. Perbankan b. Perusahaan Pencucian Kendaraan c. Toko / Mini Market/Swalayan d. Industri Pertenunan e. Usaha Penampungan Hasil Pertanian f. Usaha Travel g. Toko Alat-alat Mobil/Motor h. Rumah Makan i. Klinik j. Praktrek Dokter,Perawat dan Bidan k. Apotik
l. Pabrik Tahu,Tempe m. Depot Air Minum n. Usaha Kafe dan Hiburan D. Perusahaan / Usaha Dengan Intentitas Gangguan Kecil a. Penginapan /Losmen dan Wisma b. Salon Kecantikan c. Praktek Pengobatan Alternatif d. Koperasi e. Tv.Kabel f. Kios g. Usaha di Bidang Olah Raga dan Pariwisata h. Usaha Peralatan Perkawinan
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA PERIKANAN BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Izin Usaha Perikanan
Masa Berlaku 2
Satu (1) Tahun
Pemberi Pertimbangan 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
5
Klasifikasi / Sasaran 6 Terlampir
Prosedur
Persyaratan
7 Terlampir
8 Terlampir
Standar Biaya 9 Terlampir
Waktu 10 10 hari Kerja
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN 1. Seseorang atau Perusahaan Perikanan yang melakukan transaksi jual beli ikan di tempat Pelelangan ikan dan tempat yang telah ditentukan dalam Wilayah Kab.Konawe; LAMPIRAN : PERSYARATAN IZIN USAHA PERIKANAN 1. Untuk Izin Usaha Perikanan Baru, persyaratannya : a. Permohonan b. Foto Copy KTP c. Pas Photo Ukuran 3 X 4 d. Izin Infestasi e. Rekomendasi Dari Dinas Perikanan & Kelautan
1 Lembar 1 Lembar 2 Lembar 1 rangkap
LAMPIRAN : BIAYA RETRIBUSI USAHA PERIKANAN 1. Usaha Penangkapan Ikan
Armada / Alat Yang di Gunakan 1 Motor : 1 – 3 GT
Besarnya Tarif Izin ( Rp ) 2 75.000,-
Keterangan 3 Perunit / Tahun
4 – 10 GT Poie in Line Long Line Tonda Pukat Cincin ( Gae ) Hand Line Payang Pukat Cincin Mini Gill Net Perahu Pancing : Pancing Ladung dan Motor Pancing Ladung Tanpa Motor Pancing Tonda dan Motor Pancing Tonda Tanpa Motor Perahu Tanpa Motor : Payang Gill Net / Per. Umum Pukat Pantai Bagang Penangkapan : Bagang Perahu Bagang Tancap Sero Bubut Laut Alat Lain : Penangkapan Ubur-ubur Penangkapan Japing-japing Lola / Teripang / Batu Laga Penangkapan Mutiara Penangkapan Kepiting Alat Tangkap :
2.
100.000,50.000,35.000,30.000,250.000,25.000,120.000,150.000,35.000,25.000,15.000,25.000,15.000,25.000,15.000,25.000,150.000,50.000,35.000,15.000,50.000,50.000,50.000,250.000,35.000,-
Perunit / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perset / Tahun Perbuah Perlokasi Perlokasi Perlokasi Perlokasi Per 20 Buah
Usaha Budiaya Jenis Usaha 1 Budidaya Mutiara Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Budidaya Bandeng
Besar Tarif Izin ( Rp ) 2 2.000.000,50.000,125.000,100.000.-
Keterangan 3 Perlokasi Perlokasi/Musim Tanam Perhektar/Musim Tanam Perhektar/Musim Tanam
Budidaya Ikan Mas Budidaya Ikan Kerapu Budidaya Teripang dan lainnya Budidaya Kerang Laut Budidaya Ikan Air Tawar Keramba Budidaya Kepiting Budidaya Lobster Budidaya Lainnya 3. Usaha Pengumpulan/Pengangkutan Jenis Usaha 1 Bener Benur Hasil Laut Rumput Laut Perairanan Lainnya 4. Usaha Pengolahan Jenis Usaha 1 Pembekuan Penggaraman Pindang Ubur-ubur Pengolahan Hasil Perikanan Pengolahan Lainnya
75.000,150.000,50.000,35.000,50.000,50.000,75.000,50.000,50.000,-
Perhektar/Musim Tanam Perunit/Musim Tanam Perunit/Musim Tanam Perunit/Musim Tanam Perunit/Musim Tanam Perhektar/Musim Tanam Perunit/Musim Tanam Perunit/Musim Tanam Perhektar/Musim Tanam
Besar Tarif Izin ( Rp ) 2 175.000,200.000,250.000,150.000,125.000,-
Keterangan 3 Perunit Usaha/Tahun Perunit Usaha/Tahun Perunit Usaha/Tahun Perunit Usaha/Tahun Perunit Usaha/Tahun
Besar Tarif Izin ( Rp ) 2 500.000,50.000,30.000,35.000,35.000,25.000,-
Keterangan 3 Perunit/Tahun Perunit/Tahun Perunit/Tahun Perunit/Tahun Perunit/Tahun Perunit/Tahun
5. Usaha Pembenihan Jenis Usaha 1 Pembenihan Kerapu Pembenihan Udang Pembenihan Ikan Air Tawar
Besar Tarif Izin ( Rp ) Keterangan 2 3 1.000.000,- Perunit/Tahun 500.000,- Perunit/Tahun 100.000,- Perunit/Tahun
Pembenihan Kerang Mutiara Pembenihan lainnya
2000.000,- Perunit/Tahun 50.000, Perunit/Tahun
6. Usaha Perikanan Jenis Usaha 1 Budidaya Air Tawar Budidaya Air Laut Budidaya Air Payau
Besar Tarif Izin ( Rp ) Keterangan 2 3 100.000,- Perhektar/Pertahun 150.000,- Perhektar/Pertahun 150.000,- Perhektar/Pertahun
Pembenihan : Ikan Air Tawar Ikan Air Payau Ikan Air Laut Pemgumpulan / Pengangkutan : Eksport Non Eksport Campuran Pengolahan : Skala Rumah Tangga Skala Industri Penangkapan : Perairan Umum Peraian Laut
100.00,- Perunit/Tahun 500.000,- Perunit/Tahun 1.000.000,- Perunit/Tahun 1.000.000,- Perunit Usaha 500.000,- Perunit Usaha 250.000,- Perunit Usaha 50.000,- Perunit/Tahun 250.000,- Perunit/Tahun 50.000,- Perset/Tahun 150.000,- Perset/Tahun
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN TRAYEK BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Izin Trayek Angkutan
Masa Berlaku 2
Berlaku selama yang bersangkuta n masih menjalankan usahanya.
Pemberi Pertimbangan 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Menderikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Kab.Konawe
5 Penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki perasaan penting dalam menunjang pembangunan disegala bidang sector, dalam upaya pembinaan dan pengendalian Trayek angkutan perlu diatur melalui perizinan
Klasifikasi / Sasaran 6 Terlampir
Prosedur
Persyaratan
7 Terlampir
8 1.Foto Copy STNK. 2. Foto Copy Uji Kendaraan 3. Foto Copy KTP
Standar Biaya 9 Terlampir .
Waktu 10 10 hari Kerja
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN 1. Menteri Perhubungan untuk taryek antar provinsi, atas rekomendasi Gubernur; 2. Gubernur untuk trayek antar kota dalam provinsi, atas rekomendasi Bupati 3. Bupati untuk trayek angkutan kota dan perbatasan sesuai domisili Penetapan jaringan trayek yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.
Analisis potensi factor muatan; Asal dan tujuan perjalanan; Kondisi jalan; Jenis Pelayanan dan prototype kendaraasn untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan; Jarak dan waktu tempuh; Perhitungan tarif angkutan; Ketersediaan terminal;
LAMPIRAN : BIAYA RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN 1. Besarnya Retribusi Izin Menderikan Perusahaan Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum ditetapkan sebagai berikut : a. 1 sampai dengan 5 Unit = Rp. 350.000,b. 6 sampai dengan 10 Unit = Rp. 500.000,c. 11 sampai dengan 15 Unit = Rp. 750.000,d. 16 sampai dengan 20 Unit = Rp. 1.000.000,e. 21 sampai dengan 25 Unit = Rp. 1.250.000,f. 26 Unit Keatas = Rp. 1.500.000,2. Besarnya Retribusi Kartu Pengawasan Angkutan Barang ditetapkan sebagai berikut : a. Mobil Barang dan Jumlah Berat yg diperbolehkan (JBB) 1.000 s/d 4.500 Kg =Rp. 40.000,unit/Tahun b. Mobil Barang dan Jumlah Berat yg diperbolehkan (JBB) 4.501 s/d 7.500 Kg =Rp. 50.000,unit/Tahun c. Mobil Barang dan Jumlah Berat yg diperbolehkan (JBB) 7.501 s/ 12.500 Kg =Rp. 60.000,unit/Tahun d. Mobil Barang dan Jumlah Berat yg diperbolehkan (JBB) di atas 12.000 Kg =Rp. 70.000,unit/Tahun 3. Besarnya Retribusi Angkutan Orang dalam Trayek ditetapkan sebagai berikut : a. Izin trayek Angkutan Kota =Rp. 65.000/unit/Tahun b. Izin trayek Angkutan Pedesaan =Rp. 65.000/unit/Tahun c. Izin trayek Angkutan Perbatasan =Rp. 65.000/unit/Tahun d. Izin trayek Angkutan Khusus =Rp. 65.000/unit/Tahun e. Izin trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan =Rp. 75.000/unit/Tahun
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Izin Mendirikan Bangunan
Masa Berlaku 2
Berlaku selama yang bersangkuta n masih menjalankan usahanya.
Pemberi Pertimbangan 3 Tim Teknis
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan
4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2013tentang Bangunan Gedung
5 Dalam rangka antisipasi percepatan pertumbuhan pembangunan dan menjamin tat tertib, kenyaman, keselamatan bangunan yg ada di Kab.Konawe, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan yg senantiasa meningkat; Bangunan yang berdiri harus ditangani dan dikelola sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Konawe
Klasifikasi / Sasaran 6 Terlampir
Prosedur
Persyaratan
7 Terlampir
8 Terlampir
Standar Biaya 9 Terlampir .
Waktu 10 10 hari Kerja
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN 1. Setiap Bangunan yang ada di Kab.Konawe; 2. Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Kab.Konawe 3. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan di dalam atau di atas permukaan tanah dan di perairan, baik yang bersifat permanen atau tetap dan sementara; LAMPIRAN : PERSYARATAN IZIN IMB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan Foto Copy atau KTP atau Bukti diri lainnya dari pemohon Foto Copy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keterangan kepemilikan/Daftar Bangunan dari Kepala desa/lurah Surat Pernyataan yang diperlukan dan dibuat bermaterai Bagi Pemohon yang berupa Badan Usaha melampirkan Foto Copy Akte Penderiaan perusahaan atau Badan Permohonan izin untuk Industri, Real Estate mall dan sejenisnya melampirkan : a. SITU dan Izin Gangguan (Ho)
b. Dokumen Amdal/UKL/UPl dan c. Perizinan Teknis lain yang sesuai peraturan perundangan berlaku.
LAMPIRAN : STRUKTUR TARIF RETRIBUSI IMB (1). Besarnya Tarif retribusi Izin (RIMB) dihitung atas penambahan Tarif Bangunan (TB), Tarif Jasa Teknis (TJT) dan Tarif Jasa Administarsi (TJA) atau dengan Rumus : RIMB = TB + TJT + TJA (2). Tarif Bangunan (TB) dihitung berdasarkan perkalian antara Volume Bangunan (VB) dengan Indeks Jasa Bangunan (IJB) sebagaimana dimaksud Pasal 162 Ayat (1) dan tariff Dasar pengenaan Retribusi (TDP) atau dengan Rumus : VB x IJB x TDP Dimana : TB = Tarif Bangunan VB = Volume Bangunan IJB = Indeks Jasa Bangunan TDP = Tarif Dasar Pengenaan Retribusi (3). Tarif Jasa Teknis (TJT) ditetapkan 0,3 x TB Transportasi Peninjauan ke Lokasi bobot 25 % Survey pengukuran/pematokan Garis Semoadan (GSJ dan/atau GSS), bobot 20% Perifikasi/Penelitian/Pemeriksaan Rencana Teknis dan Dokumen teknis yang penyiapannya menjadi tanggung jawab pemohon, bobot 40% Pemetaan (elektronik)untuk pengembangan dasar system informasi bangunan, bobot 10% Administrasi teknis Rekomendasi penelitian teknis, Bobot 5% (4). Tarif Jasa Administrasi (TJA) ditetapkan sebesar 0,1 x TB Permohonan /Pendaftaran (SPTRD), Bobot 10% Perivikasi Data Administrasi, Bobot 25% Penatausahaan, Bobot 10% Plat Nomor Bangunan/Papan IMB, Bobot 40% Penertiban Sertifikat IMb, Bobot 15% (5). Retribusi Izin Dikalikan dengan Persentase Pengenaan Jenis Izin : JENIS IZIN DAN PERSENTASE PENGENAAN JENIS IZIN PERSENTASE ( % ) 1 2 Izin Mendirikan Gedung / Prasarana Bangunan 100 Izin Menambah/Merobah Gedung/ Prasarana Bangunan 75 Izin Membangun Berjangka 50
Izin Perpanjanagan Membangun Berjangka Penggantian Izin Izin Bangunan Milik Pemerintah/Pemda
30 10 00
(6). Tarif dasar Pengenaan retribusi ditetapkan Rp. 750.000,-/M2 (7). Tarif Retribusi Prasarana Bangunan ditetapkan sebesar 1,75 % X Rencana Anggaran Biaya (RAB) (8). Peninjauan Tarif dasar Pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan nilai maksimal 0,5 X Harga Satuan Bangunan Kabupaten (HSBK) gedung 1 (satu) lantai, saat peninjauan tarif dilaksanakan (9). Peninjauan besarnya tarif dasar pengenaan Retribusi Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (1). Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan Indeks Jasa Bangyunan (Ijb) diukur berdasarkan atas Perkalian Fungsi Bangunan (fb), Parameter Klafikasi Bangunan (Kb) dan Waktu Pelayanan Bangunan/Izin (wb) yang masing-,masing diberi bobot, dengan RUMUS (Ijb) = Fb x Kb X Wb Fungsi Bangunan dan Bobot (fb) FUNGSI BANGUNAN Fungsi Hunian Fungsi Keagamaan Fungsi Usaha Fungsi Sosial Budaya selain Bangunan Milik Negara Fungsi Khusus Fungsi Ganda/Campuran
BOBOT 1,00 0,00 2,00 0,50 2,00 2,25
Waktu penggunaaan Bangunan/Izin (wb) WAKTU PENGGUNAAN Sementara Jangka Pendek Masimal 1 Tahun Sementara Jangka menengah maksimum 3 (tiga)Tahun Tetap dengan waktu pemanfaatan lebih dari 3 Tahun
BOBOT 0,40 0,70 1,00
(2 ). Bobot Klasifikasi Bangunan (Kb) adalah Total Bobot Parameter letak Bangunan, Parameter Luas Total Bangunan, Parameter Tingkat Lantai Bangunan, Parameter Permanensi Bangunan dan Parameter Kepemilikan Bangunan Yang mana BOBOT Masing-masing Parameter diperoleh dari Perkalian Bobot Tetapkan dengan Koefisien per uraian klasifikasi
(Kb) = (Blk X Klk ) X ( Bli X Kli ) X ( Bls X Kls ) X ( Bpn X Kpn ) X ( BKPm X KKPm ) Dimana : Kb = Bobot Total Klasifikasi Bangunan BLK = Bobot Tetapkan parameter letak Bangunan KLk = Koefisien Per Klasifikasi Letak Bangunan BLI = Bobot Tetapkan parameter lantai Banmgunan KLI = Koefisien per Klasifikasi Lantai Bnagunan Bls = Bobot Tetapkan Parameter Luas Bangunan KLS = Koefisien Per Klasifikasi Luas Bangunan Bpn = Bobot Tetapkan Parameter permanensi Bangunan Kpn = Koefisien Per Klasifikasi permanensi Bangunan BKPm = Bobot Tetapkan Parameter kepekilikam Bangunan KKpm = Koefisien Per Klasifikasi Kepemilikan Bangunan
KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI DAN BOBOT TETAPKAN Letak Dipinggir Jalan Nasional Bangunan 1,00 Langsung dibelakang bangyunan dipinggir jalan nasional Dipinggir jalan provinsi/kawasan pariwisata Langsung dibelakang bangunan dipinggir jalan provinsi/kawasan pariwisata Dipinggir Jalan Kabupaten Dipinggir Jalan Lingkungan kota Dipinggir Jalan Lingkungan pedesaan / di dalam kampung Lantai Bangunan 0,20
Luas Total Bangunan 0,45
Permanensi
Bangunan Lantai 1 Bangunan Lantai 2 Bangunan Lantai 3 Bangunan Lantai 4 Bangunan lantai 5 keatas 0 s/d 100 M² 101 s/d 500 M² 501 s/d 1500 M² Di atas 1500 M² Permanen
KOEFISIEN
1,00 0,90 0,90 0,85 0,85 0,80 0,75 1,00 1,05 1,10 1,20 1,35 1,00 0,80 0,60 0,35 1,00
Bangunan 0,40 Kepemilikan Bangunan 0,05
Semi Permanen Darurat Negara, Daerah Perorangan dan Yayasan Non Pemerintah Badan Usaha
0,70 0,40 0,00 0,70 1,00
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB) BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Masa Berlaku
Jenis Izin 1 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor No. 4 Tahun 2012
Maksud dan Tujuan 5 Terbinanya dunia usaha dan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan minuman beralkohol Terlindungnya perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 Terlampir
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol LAMPIRAN : PERSYARATAN IZIN (SIUP-MB) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Surat Permohonan Foto Copy Akta Notaris Penderian Perusahaan Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Meneteri Kehakiman bagi Perseoan Terbatas (PT) Coto Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan Foto Copy NPWP Perusahaan Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (Ho) yang berlaku Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Instansi Teknis. Rekomendasi Lokasi Keberatan Perusahaan khusus minuman berlakohol dari Camat setempat dengan mendapatkan pertimbangan dari Kelurahan/Desa Pas Photo Warna 3 X 4 sebanyak 1 lembar.
LAMPIRAN : BIAYA RETRIBUSI SIUP -MB
Waktu 10 6 hari Kerja
No 1.
2.
3.
4.
JENIS LEGALITAS Hotel, Restoran dan Bar, Meliputi : a) Golongan B b) Golongan C Toko dan Supermaket, Meliputi : a) Golongan B b) Golongan C Tempat Karaoke ( Kafe ) dan Billyard, Meliputi : a) Golongan B b) Golongan C Kios / Warung dan Tempat Tertentu Lainnya, Meliputi : a) Tradisional ( Kapasitas 1.000 Botol / Tahun )
BARU
PERPANJANG
Rp. 7.500.000,- / Tahun Rp. 9.000.000,- / Tahun
Rp. 7.500.000,- / Tahun Rp. 9.000.000,- / Tahun
Rp. 7.500.000,- / Tahun Rp. 9.000.000,- / Tahun
Rp. 7.500.000,- / Tahun Rp. 9.000.000,- / Tahun
Rp. 3.500.000,- / Tahun Rp. 5.000.000,- / Tahun
Rp. 3.500.000,- / Tahun Rp. 5.000.000,- / Tahun
Rp. 2.500.000,- / Tahun
Rp. 2.500.000,- / Tahun
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) BADAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KONAWE Masa Berlaku
Jenis Izin 1 Surat Izin Tempat Usaha
2 1 (Satu) Tahun
Pemberi Pertimbanga n 3 Tim Teknis
Dasar Hukum 4 Peraturan Daerah No.16 Tahun 2019
Maksud dan Tujuan 5 Terlindungnya perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka; Terbinanya dunia usaha dan perusahaan, perushaan kecil, menengah dan besar; Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib;
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan LAMPIRAN : PERSYARATAN IZIN TEMPAT USAHA (SITU) a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Surat Permohonan FC KTP Pemohon FC IMB sesuai Fungsi Usaha FC Tanda Lunas PBB Terakhir FC.Akte Penderiaan Perusahaan Surat Ket. Domisili Perusahaan dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga FC Sertifikat tanah/Surat Keterangan Status Tanah dan Bangunan Berita Acara Pemeriksan lapangan
Klasifikasi / Sasaran
Prosedur
Persyaratan
Standar Biaya
6 Terlampir
7 Terlampir
8 Terlampir
9 -
Waktu 10 10 hari Kerja
PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG (PPR) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DAERAH KABUPATEN KONAWE Jenis Izin 1 Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR)
Masa Berlaku 2
Pemberi Pertimbangan 3 Bappeda melalui TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kabupaten Konawe
Dasar Hukum 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor
Maksud dan Tujuan 5 Lahan/Tanah sudah dikuasai Penyelarasan dengan Tata Ruang Kota
Klasifikasi / Sasaran 6 Terlampir
Prosedur
Persyaratan
7 Terlampir
8 Terlampir
Standar Biaya 9 Tidak ada Biaya
Waktu 10 14 hari Kerja
LAMPIRAN : KLASIFIKASI / SASARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Perumahan terencana Industri Pergudangan Perhotelan Kegiatan Usaha Jasa Sampai dengan luas lahan / Tanah seluas 1.000 m² dan lahan telah dikuasai Luas lahan / Tanah seluas diatas 1.000 m² s/d 10.000 m² dan lahan tidak dikuasai Memiliki Dampak Lingkungan
LAMPIRAN : PERSYARATAN Proposal Proyek/Kegiatan dilampiri : 1. Foto copy KTP; 2. Foto copy NPWP; 3. Foto copy akte pendirian perusahaan; 4. Foto copy Sertifikat hak atas tanah/bukti perolehan tanah; 5. Foto copy pelunasan PBB tahun terakhir pada lahan yang dimohon; 6. Surat tidak keberatan dati tetangga atau masyarakat yang berdekatan; 7. Denah dan peta lokasi; 8. Rincian lahan yang dimohon (keadaan fisik lahan dan kegiatan yang saat ini terdapat disekitar dan lokasi yang dimohon); 9. Sosialisasi dan konsultasi pada masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau mesyarakat sekitarnya; 10. Rincikan lahan yang dimohon (keadaan fisik lahan dan kegiatan saat ini yang terdapat pada llokasi yang dimohon dan keadaan sekitarnya); 11. Surat pernyataan kesediaan pemilik lahan untuk dibebaskan oleh pengembang; 12. Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proposal proyek dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan; 13. Surat Pernyataan kesanggupan penyediaan sarana sosial dan fasilitas lingkungan
BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN : PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG (PPR) NO
URAIAN KEGIATAN
PEMOHON
LOKET INFORMASI
1 1.
2 Pemohon memintah informasi PPR ke loket informasi petugas loket memberikan informasi tentang persyaratan dan rencana tata ruang / wilayah (RTRW) Kab. Konawe, apabila permohonan tidak sesuai dengan RTRW. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas : Bila lengkap pemohon diberi resi penerimaan berkas, dan berkas permohonan PPR dikirim ke bagian proses. Bila tidak dikembalikan ke pemohon. Bagian proses mempelajari berkaspermohonan bila perlu dilakukan pembahasan TKPRD jika tidak perlu, langsung ke tahap proses. Membuat surat undangan kepada TKPRD untuk pembahasan. Pembahasan oleh TKPRD
3
4
Mulai
Informasi Persyaratan &RTRW Kab. Konawe
2.
3.
4.
5. 6.
7.
Surat Penolakan
Tidak
Cek sesuai RTRW ?
Mengisi Form & Persyaratan Resi Pemerimaan Berkas
LOKET PENERIMAAN/ PENYERAHAN 5
TKPRD/BAPPEDA
SETDA
WALIKOTA
KET
6
7
8
9
10
Mengambil Form
sesuai
Form & Persyaratan
Lengkap
1 Hari Kerja
Tidak
Cek Persyaratan
Lengkap Perlu dibahas TKPRD
Tidak
1 Hari Kerja
Perlu Surat Undangan
1 Hari Kerja
Berdasarkan pembahasan TKPRD dibuat : Pemeriksaan lapangan Rekomendasi TKPRD Rekomendasi TKPRD, apakah di izinkan atau ditolak. Bila diizinkan berkas permohonan dikirimkan kebagian proses untu penerbitan PPR. Bila tidak diizinkan, berkas dikembalikan ke pemohon dan
BAGIAN PROSES
Pemeriksaan Lapangan Rekomendasi Tim Teknis
Surat Penolakan
Tidak
Kaji &Beri Rekomendasi
3 Hari Kerja
Diizinkan ?
Ya
1 Hari Kerja
8.
9.
10. 11.
diberi surat penolakan. Bagian proses mengolah pembuatan surat PPR.
Pengolahan Izin
Pemeriksaan Lapangan
1 Hari Kerja
Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang Perizinan Penandatanganan Izin Kepala Dinas Penanaman Modal.
Pemeriksaan Format Izin
Registrasi Surat PPR, dan pengarsipan.
Pencatatan & Penomoran
1 Hari Kerja
Arsip
1 Hari Kerja
Pemberitahuan Surat PPR telah selesai kepada pemohon; Pemohon membayar retribusi; Petugas loket menerima resi pembayaran dan memberikan Surat PPR kepada pemohon.
Bayar Retribusi
SPPR
Peraf Izin & Kajian
Tanda Tangan Izin
4 Hari Kerja
SPPR
