KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN Jalan Langko 77 Mataram 83114
STANDARD OPERATION PROCEDURE ( SOP ) TENTANG PELAYANAN SURAT TANDA MELAPOR ( STM )
Mataram,
Januari 2016
KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN Jalan Langko 77 Mataram 83114
STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP ) TENTANG PELAYANAN SURAT TANDA MELAPOR ( STM ) I.
PENDAHULUAN 1. Umum Sejalan dengan semakin eratnya hubungan antar bangsa dan kerjasama Internasional di berbagai bidang, telah mendorong mobilitas warga negara dari satu Negara ke Negara lainnya. Bahwa undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri mengamanatkan Polri bertugas melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melalui koordinasi dengan instansi terkait. Seiring dengan meningkatkan tuntutan masyarakat tentang kualitas pelayanan publik dan guna memudahkan pelaksanaan pelayanan perijinan terhadap orang asing khususnya pelayanan Surat Tanda Melapor ( STM ) dipandang perlu membuat SOP tentang pelayanan Administrasi Surat Tanda Melapor. 2. Dasar a. Pasal 15 ayat ( 1 ) huruf k dan pasal 15 ayat ( 2 ) huruf i Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 ). b. Pasal 9,Pasal 10 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan Tindakan Keimigrasian. c. Naskah sementara Peraturan Kapolri Nomor 544 Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengamanan Orang asing. // Maksud...........
2 3. Maksud dan Tujuan a.
Maksud Maksud pembuatan Standar Operation Procedure ( SOP ) ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi petugas pelayanan baik di Mabes Polri maupun kewilayahan guna mendapatkan persepsi, kesatuan tindakan dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
b.
Tujuan Pembuatan Standars Operation Procedure ( SOP ) ini bertujuan untuk memudahkan bagi setiap petugas pelayanan Satker Mabes Polri dan satuan kewilayahan dalam penyelesaian proses penerbitan STM.
4. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup dari pada Standard Operation Procedure ( SOP ) ini dibatasi pada pelaksanaan tugas pelayanan STM. 5. Pengertian – pengertian a. Surat Tanda Melapor ( STM ) adalah suatu bukti pelaporan dari Orang asing yang tinggal di indonesia dengan menggunakan ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap yang diberikan oleh Polri, dalam rangka perlindungan dan pengamanan. b. Orang asing adalah setiap orang yang bukan warga negara Indonesia. c. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang telah memperoleh ijin tinggal terbatas. d. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang telah memperoleh ijin tinggal tetap. e. Pengawasan orang asing adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka penegakan hukum di bidang orang asing dan mencegah dampak negatif terhadap keamanan negara. f.
Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
// TATA CARA.............
3 II.
TATA CARA PELAYANAN STM 1. Fungsi STM a. Sebagai surat keterangan identitas bahwa orang asing pemegang STM telah diregister pada kantor Kepolisian setempat. b. Sebagai sarana dalam perlindungan dan pengamanan terhadap orang asing yang tinggal di Indonesia. 2. Persyaratan Administrasi STM : a. Surat permohonan dari sponsor dilampiri dengan Pas foto berwarna dasar merah 4 x 6 = 4 lembar, foto Copy dokumen : KITAS / KITAP, Passport lengkap. b. Mengisi daftar pertanyaan hanya untuk permohonan STM baru. 3. Proses Penerbitan STM a. Pemohon dan / sponsor yang mewakili datang langsung ke ruang pelayanan administrasi orang asing pada si Yanmin Oras dengan membawa kelengkapan administrasi. b. Pemohon dan / atau yang mewakili mengisi formulir biodata dan menanndatangani formulir. c. Menyerahkan berkas administrasi permohonan STM beserta formulir yang sudah di isi dan ditandatangani kepada petugas pelaksana pelayanan publik di loket penerimaan berkas. d. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas pemohon dan apabila telah lengkap pemohon diberikan Surat Tanda Terima dan apabila berkas pemohon belum lengkap, petugas pelaksana memberitahukan kekurangannya dan mengembalikan untuk dilengkapi. e. Petugas loket menyerhakan berkas permohonan STM kepada Pamin Subbid Oras untuk diteliti, dicatat dalam agenda. f. Setelah diagenda berkas STM dilaporkan kepada Paur Subbid Oras untuk perivikasi kelengkapan seluruh berkas kemudian diparaf. g. Setelah terinput pada LAN, dilakukan penelitian kembali memastikan kesesuaian data yang sudah terinput dengan yang tercantum dengan berkas oleh operator printer. h. Penyerahan Surat Tanda Terima STM kepada pemohon sebagai bukti Permohonan kartu STM sedang diproses ke si Yanmas Oras Mabes Polri.
4 4. Jangka Waktu Penyelesaian STM Penyelesaian STM yang memenuhi persyaratan 1 ( Satu ) hari kerja sejak berkas diterima di loket pelayanan masyarakat Si Yanmin Dit Intelkam Polda NTB sampai penyerahan Surat Tanda Terima STM kepada Pemohon. 5. Biaya Penerbitan STM Biaya penerbitan Surat Tanda Melapor (STM) Tidak Pungut Biaya III.
PENUTUP Demikian Standard Operating Procedure ( SOP ) ini dibuat sesuai Petunjuk dari Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri sebagai pedoman petugas pelayanan STM.
Mataram,
Januari 2016
DIREKTUR INTELKAM POLDA NTB
Drs. BAMBANG PRIYO ANDOGO KOMBES POL NRP 64120858
