STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 2.1 Sistem Tata Pamong Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di Fakultas/Sekolah Tinggi untuk memilih pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil. Sistem dan pelaksanaan tata pamong di Program Studi Adminmistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam pengelolaan organisasi, Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mengacu pada Peraturan-peraturan yang berlaku di IPDN sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Rektor IPDN, diantaranya adalah: -

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja IPDN;

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

-

Permendagri No. 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pendidikan(RIP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

-

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

-

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010-2014

-

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-18 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN

Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

4

-

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-45.b Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendidikan IPDN

-

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 8 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Wahana Wyata IPDN

-

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu IPDN

-

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

-

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 14 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap di Lingkungan IPDN

Selanjutnya agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif maka dilakukan dalam rapat-rapat sesuai dengan tingkatan kebutuhan masing-masing. Struktur pengambilan keputusan dan komunikasi Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan sebagai berikut : 1. Rapat Kerja Tahunan Program Studi Adminstrasi Kepennndudukan dan Catatan Sipil. Rapatkerja

tahunan dilakukan untuk melaksanakan pertanggung jawaban kegiatan

program studi selama satu tahun dan menyusun rencana kegiatan tahunan untuk diusulkan dalam rapat tahunan Fakultas Manajemen Pemerintahan dan Institut. 2. Rapat khusus Program Studi, dilaksanakan untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu seperti penyusunan tenaga pengajar, anggaran dan program kerja Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Rapat Terbatas, dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan untuk membahas rencana kegiatan tertentu atau membahas permasalahan khusus yang timbul termasuk teguran indisipliner kepada dosen, karyawan atau praja yang dilakukan secara bertahap. 4. Rapat TPS (Tim Pengajar Subyek). Dilakukan secara rutin setiap awal semester, menjelang UTS dan menjelang UAS,untuk membahas sinkronisasi aktifitas KBM, evaluasi dan perbaikan kegiatan belajar mengajar (KBM). Pengelolaan Program Studi Administrasi Kependudukan Program Studi. Untuk pelaksanaan kegiatan teknis, program studi membentuk tim atau panitia yang bersifat adhoc. Pemilihan Ketua Program Studi dan Serkretaris Program Studi Adminstrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan melalui rapat khusus Institutyang dihadiri oleh Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat )dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Calon ketua program studi dan sekretaris program studi di usulkan oleh Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) tingkat Institut Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

5

2. Calon yang memenuhi kriteria di musyawarahkan untuk dipilih satu orang untuk menjadi ketua program studi dan sekretaris program studi berdasarkan kemufakatan. Setiap kebijakan dan prosedur akademik diupayakan agar diatur secara tertulis dan disosialisasikan kepada konstituen (praja, dosen dan tenaga kependidikan). Kebijakan dan prosedur akademik mencakup: 1. Kebijakan dan prosedur pelayanan akademik dan sarana prasarana pendukung akademik dibuat dan disosialisasikan dalam bentuk pengarahan pada apel bidang pengasuhan, website, serta dalam kuliah umum. 2. Tata tertib dan pembinaan praja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja IPDN,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang disosialisasikan pada saat penerimaan praja baru serta pada apel-apel yang diselenggarakan oleh bidang pengasuhan. 3. Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN

mengacu pada

Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-18 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN yang disosialisasikan secara bertahap sesuai unitnya. 4. Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap dilakukan mengacu pada Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 14 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap di Lingkungan IPDN, disosialisasikan melalui rapat-rapat dosen atau pada saat apel. 5. Aturan perkuliahan, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) disampaikan sebelum perkuliahan kepada dosen, yang selanjutnya disosialisasikan kepada praja. 6. Pelanggaran terhadap standar mutu akademik oleh dosen berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik pada periode terjadinya pelanggaran, hingga surat peringatan secara tertulis oleh program studi atau fakultas atau institut, tergantung beratnya pelanggaran. 7. Pelanggaran terhadap tata tertib oleh praja berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik pada periode terjadinya pelanggaran, hingga surat peringatan secara tertulis oleh bidang pengasuhan dan atau program studi dan atau fakultas. 8. Setiap aktifitas akademik dosen terutama kegiatan pengabdian dan penelitian serta pembuatan produk akademik mendapat reward dari program studi atau Fakultas, yang bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat, Lembaga Kajian Strategis, serta Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

6

Bagian Akademik, tergantung kegiatan yang diselenggarakan. 9. Setiap prosedur dan kebijakan yang ada serta perubahannya dilakukan sosialisasi secara memadai dalam forum formal (rapat-rapat) maupun sarana publikasi lainnya. 10. Implementasi kebijakan dan prosedur dievaluasi dalam rapat dan ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan dan implementasi atau dilakukan perbaikan kebijakan atau prosedur. STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN DEKAN Drs. Sampara Lukman, MA PEMBANTU DEKAN I Drs.H. Dharmawan,MM

PEMBANTU DEKAN II

PEMBANTU DEKAN III

Drs. Bambang Tri S, M.Si

Drs. H.M. Cholid, M.Ag

MM

KABAG TU FMP

Drs. Akhmad Marzuki, M.Si

KASUBBAG PROG & EV.

KASUBBAG UMUM

DR. H. Ali Hanafiah Muhi, MP

Dra. Nunung Royani, MM 1. 2.

1. 2. 3.

JFU Bendahara Pengeluaran Pembantu; JFU Pengadministrasian Umum;

JFU Petugas Operasional Kelas; JFU Pengdministrasi Nilai; JFU Pengadministrasian Umum Program dan Evaluasi.

KA.PRODI MAN PEM (S1) DR. Hyronimus Rowa, M.Si

KA.PRODI MAN SDM (S1) DR. Hj. Faria Ruhana, MP

KA.PRODI MAN KEU (S1) Drs. Agung Manghayu, M.Si

KA.PRODI MAN PEMB (S1) Drs. Syamsurizal, MA

SEK.PRODI MAN PEM Drs. Rukman, M.Si

SEK.PRODI MAN SDM Drs. Meghandaru W, M.Si

SEK.PRODI MAN KEU Anindita P., SE, M.Si

SEK.PRODI MAN PEMB

KELOMPOK DOSEN

KELOMPOK DOSEN

KELOMPOK DOSEN

KELOMPOK DOSEN

KA. PRODI MAN SDA (D.IV) Drs.H.Slamet Djunaedi,MM

KA. PRODI KEU DA (D.IV) Dra. Hj. Meltarini, M.Si

SEK. PRODI MAN SDA H. Ismunarta, S.Sos, M.Si

SEK.PRODI KEU DA DR. Rosmery Elsye, M.Si

KELOMPOK DOSEN

KELOMPOK DOSEN

KA.PRODI ADM. KEPEND DAN CAPIL (D.IV) Drs. H.T. Syahrul Johan, M.Si SEK.PRODI ADM. KEPEND DAN CAPIL Dra. Sustiati, M.Si KELOMPOK DOSEN

a. Ketua Prodi Tugas pokok: memimpin pelaksanaan pendidikan akademik prodi manajemen sumberdayamanusia Rincian Tugas : - Membuat rencana operasional pendidikan akademik sesuai prodi; - Membuat rencana operasional pengabdian masyarakat; - Membuat rencana operasional penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai prodi yang dikelola; - Menyusun rencana pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup prodi; - Mengkoordinasikan kenaikan pangkat/golongan/jabatan akademik tenaga pendidik (sesuai mekanisme kenaikan pangkat); - Menyiapkan bahan penetapan dosen pengampu mata kuliah; - Menyiapkan rencana jadwal perkuliahan tingkat prodi; - Menelaah kinerja tenaga pendidik lingkup prodi; - Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan akademik lingkup prodi; - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan

Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

7

b. Sekretaris Jurusan Tugas pokok : Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan prodi Rincian Tugas : -

Membuat rencana kegiatan kesekretariatan prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Membantu Ketua Prodi dalam menkoordinasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai prodi yang dikelola; Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendidikan pada prodi (kelas, petugas blok, alat bantu pendidikan) Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan potensi belajar peserta didik/praja; Melaksanakan administrasi praja dalam bidang akademik (menghimpun menghitung IP dan IPK) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ketua prodi MSDM.

nilai,

2.2 Kepemimpinan Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Program StudiAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menjalankan kepemimpinanoperasional program studi selalu mengacu kepada pada Peraturanperaturan yang berlaku di IPDN sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Rektor IPDN, diantaranya adalah: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja IPDN; Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

8

-

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Permendagri No. 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pendidikan(RIP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010-2014 Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-18 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-45.b Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendidikan IPDN Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 8 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Wahana Wyata IPDN Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu IPDN Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 14 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap di Lingkungan IPDN Secara operasional Program Studi Adminstrasi Kependudukan dan Catatan Sipil menyusun kebijakan yang relevan, kemudian dibahas pada tingkat Fakultas dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan apabila sudah disepakati bersama. Setiap pelaksanaan kegiatan dimonitoring dan dievaluasi serta dibahas dalam rapat-rapat fakultas dan rapat-rapat program studi. Hubungan vertikal dan horisontal Untuk menjalankan kepemiminan organisasi setiap akhir tahun akademik Program Studi Adminstrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,menyusunan program kerja dan anggaran tahunan program studi. Selanjutnya program studi bersama-sama dengan Tim Fakultas melakukan arahan, pendelegasian wewenang, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja oleh masing-masing penanggung jawab. Koordinasi dengan Fakultas Manajemen Pemerintahan senantiasa dilakukan karena anggaran Program Adsministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil masih menyatu dalam anggaran Fakultas Manajemen Pemerintahan. Lingkup wewenang dan tanggung jawab diatur sebagai berikut: 1. Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraaan pengajaran, penelitian dan

Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

9

2. 3.

4.

pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika di lingkunganFakultas Manajemen Pemerintahan. Dekan dalam melaksankan tugas dibantu oleh : a. Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama; b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum; dan c. Pembantu Dekan Bidang Keprajaan. Ketua Program Studi: secara operasional bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tri Dharma dan kegiatan penunjang lainnya. Sekretaris Program Studi: melaksanakan tugas kesekretariatan dan membantu ketua program studi dalam melakukan kegiatan Tri Dharma dan kegiatan penunjang lainnya. Kelompok Dosen : bertanggungjawab sebagai tenaga pengajar di lingkungan

fakultas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi. 5. Ketua Kelas pada Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan praja. Selain mekanisme pengambilan keputusan diatas dibentuk tim/panitia adhoc yang sifatnya sementara untuk menangani kegiatan yang bersifat tidak rutin seperti panitia pelaksana kegiatan seminar nasional, seminar antar jurusan, studium general, workshop, pelatihan sesuai bidang keahlian, pengembangan diri, pendampingan kegiatan praja, dan lain sebagainya untuk efektifitas, efisiensi pengambilan keputusan dan keterlibatan semua pihak dalam kegiatan program studi. Untuk menjalankan kepemimpinan publik, program studi danpara dosen aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan komponen diluar perguruan tinggi. Para dosen aktif menulis di media massa dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti MIPI, sebagai narasumber pada kegiatan seminar-seminar nasional dan kegiatan lainnya yang ikut mengangkat keberadaan dan peran program studi di masyarakat.

2.3 Sistem Pengelolaan (Pelaksanaan POAC) Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran. Jelaskan sistem pengelolaan program studi serta dokumen pendukungnya. Pada dasarnya kegiatan di IPDN dibagi dalam tiga ranah kewenangan, yaitu: Bagian Administrasi Akademik, Bagian Perencanaan, dan Bagian Kerjasama/Biro I, bidang administrasi umum dan keuangan/Biro II, dan bidang administrasi kemahasiswaaan/Biro III. Fakultas berada di bawah Biro I, dan bagian lain berada di bawah Biro II dan Biro III. Setiap menjelang akhir tahun kegiatan akademik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri melaksanakan Rapat Kerja Tahunan (RKT) untuk membahas laporan pertanggung Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

10

jawaban dan evaluasi kegiatan tahunan, serta menyusun program kerja dan asumsi penerimaan tahun berikutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

melaksanakan Rapat

Khusus program studi membahas laporan pertanggung jawaban kegiatan Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan menyusun rencana program kerja tahun berikutnya

berdasarkan

program kerja institut.

Usulan program kerja dan

anggaran Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

selanjutnya

dibahas bersama Tim anggaran Fakultas yang dilanjutkan ke Institut, menjadi draft program kerja dan anggaran Program Studi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. 2.4 Penjaminan Mutu Jelaskan penjaminan mutu pada program studi yang mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.

Untuk menjamin keluaran (outcome) yang akan dihasilkan, Program Studi Adminstrasi Kjependudukan dan Catatan Sipil berkoordinasi dengan Fakultas melakukan upaya penjaminan mutu terhadap kegiatan masukan, proses dan output. Pengelolaan Penjaminan Mutuditingkat Institut dilaksanakan oleh Pembantu Rektor 1 dan dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu, sedangkan pada tingkat Fakultas dan Program Studi penjaminan mutu dilakukan oleh Tim Fakultas/Prodi yang langsung bekerja sama dengan Unit Penjaminan Mutu Institut. Manual Mutu dibuat dalam bentuk SK Rektor, yang memuat visi, misi organisasi dan diterjemahkan sampai KPI/Key Performance Indicator. Kebijakan mutu program studi mengacu pada kebijakan mutu IPDN 2011-2014 meliputi lima bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang keprajaan, dan bidang layanan manajemen. Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih rinci dengan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk pencapaiannya. Selanjutnya dibuat sasaran mutu yang lebih realistis untuk mengukur keberhasilan pencapain tiap indikator. Audit akan dilakukan terhadap pencapaian tersebut, dan secara bertahap sasaran mutu akan ditingkatkan secara terus menerus dengan konsep continuous improvement. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan di program studi dibuat prosedur standar yang dituangkan dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP). Dalam SOP tercermin uraian tugas setiap satuan kerja terkait serta dokumen-dokumen yang harus ada, baik sebagai input atau pun output setiap proses.

Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

11

2.5 Umpan Balik Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya. Program studi bekerja sama dengan Lembaga Kajian Strategis telah melakukan kajian tentang proses pembelajaranmelalui umpan balik dari dosen, praja, alumni, dan pengguna lulusan (stakeholders)mengenai harapan dan persepsi mereka. Umpan Balik dari

Isi Umpan Balik

Tindak Lanjut

(1)

(2)

(3)

Dosen

- Perlunya updating SAP dan GBPP. - Pentingnya optimalisasi pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. - Jumlah sarana pembelajaran yang terbatas - Perbaikan metode pembelajaran. - Sarana: terdapat banyak virus dalam komputer di kelas.

- Updatingmateri SAP dan GBPP. - Pengusulan pembuatan multimedia pembelajaran - Pengadaan sarana pembelajaran - Mengadakan teaching grant. - Updating antivirus secara periodik

Praja

- Pola rekrutmen calon praja IPDN masih perlu ditingkatkan, ada materi toefl; nilai 7 keatas;dan lain-lain. - Penguasaan bahasa asing masih kurang; - Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang; - Kedisiplinan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

- Mengusulkan untuk meninjau kembali pola rekrutmen calon praja - Mengoptimalkan pelatihan bahasa Inggris - Memberikan mata kuliah dan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan TIK - Meningkatkan latihan kedisiplinan melalui kegiatan pengasuhan - Mengusulkan agar Pemekaran IPDN ke kampus daerah perlu ditinjau kembali.

- Pemekaran IPDN ke kampus yang berdampak pada kurangnya peranan alumni sebagai perekat bangsa.

Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

12

Pengguna lulusan (stakeholders)

- Penguasaan bahasa asing masih kurang; - Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas - Alumni baru belum langsung dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya - Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang;

- Mengoptimalkan pelatihan bahasa Inggris - Pengembangan materi jarlatsuh yang menumbuhkan inovasi dan kreatifitas - Mengoptimalkan proses jarlatsuh dengan memberikan contohcontoh aplikatif di tempat kerja - Memberikan mata kuliah dan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan TIK

2.6 Keberlanjutan Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini berikut hasilnya, khususnya dalam hal: Guna menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi administrasi kependudukan dan catatan sipil, upaya-upaya yang dilakukan : a. Upaya untuk peningkatan animo calon praja: a. Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk penerimaan calon prajaMenyampaikan informasi mengenai profil program studi melalui website program studi. Animo masyarakat terhadap IPDN sebagai lembaga kedinasan hingga saat ini relatif besar b. Upaya peningkatan mutu manajemen: a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menidaklanjuti hasilnya tentang perkuliahan. b. Memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan administrasi akademik. c. Meningkatkan kualitas staf administrasi melalui berbagai kursus (komputer, internet, EPSBED-Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri. d. Merancang dokumen mutu dan melaksanakannya. c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan: a. Memonitor dan mengevaluasi kurikulum secara periodik agar senantiasa relevan dengan kebutuhan stakeholders. b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar c. Meningkatkan kompetensi lulusan. d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan: a. Menjalin kerjasama dengan alumni. b. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah. c. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, dalam maupun luar negeri e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif: IPDN yang anggarannya berasal dari APBN mengatur secara mandiri kegiatan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

13

Borang Prodi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil FMP IPDN, 2012

14