9
STANDAR 2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU a.
Tata Pamong Dalam pengelolaan organisasi, Program Studi Manajemen Sumber Daya
Manusia mengacu pada Peraturan-peraturan yang berlaku di IPDN sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Rektor IPDN, diantaranya adalah: -
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja IPDN;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Permendagri No. 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pendidikan (RIP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010-2014
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
10
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-18 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-45.b Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendidikan IPDN
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 8 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Wahana Wyata IPDN
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu IPDN
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 14 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap di Lingkungan IPDN
Selanjutnya agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif maka dilakukan dalam rapat-rapat sesuai dengan tingkatan kebutuhan masingmasing. Struktur pengambilan keputusan dan komunikasi pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan sebagai berikut: 1.
Rapat Kerja Tahunan Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Rapat kerja
tahunan dilakukan untuk melaksanakan
pertanggung jawaban kegiatan program studi selama satu tahun dan menyusun rencana kegiatan tahunan untuk diusulkan dalam rapat tahunan Fakultas Manajemen Pemerintahan dan dilanjutkan ke tingkat Institut. 2.
Rapat khusus Program Studi, dilaksanakan untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu seperti penyusunan tenaga pengajar, anggaran dan program kerja Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia.
3.
Rapat Terbatas, dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan untuk membahas rencana kegiatan tertentu atau membahas permasalahan khusus yang timbul termasuk teguran indisipliner kepada dosen,
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
11
karyawan atau praja yang dilakukan secara bertahap. 4.
Rapat TPS (Tim Pengajar Subyek). Dilakukan secara rutin setiap awal semester, menjelang UTS dan menjelang UAS, untuk membahas sinkronisasi
aktifitas KBM, evaluasi dan perbaikan kegiatan belajar
mengajar (KBM). Khusus Tahun Akademik 2011/2012 rapat TPS tidak ada karena Prodi S1 MSDM hanya menampung 32 praja (1 kelas), sehingga dosen hanya 1 orang untuk masing-masing mata kuliah yang diampu. Pengelolaan Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Ketua program studi yang dibantu oleh Sekretaris program studi. Untuk pelaksanaan kegiatan teknis, program studi membentuk tim atau panitia yang bersifat adhoc. Adapun Pemilihan ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan
melalui rapat khusus Institut yang dihadiri oleh Tim Baperjakat
(Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan) dan dilaksanakan pemilihan ketua program studi, dengan mekanisme sebagai berikut: 1.
Calon ketua program studi di usulkan oleh Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) tingkat Institut
2.
Calon yang memenuhi kriteria di musyawarahkan untuk dipilih satu orang untuk menjadi ketua program studi berdasarkan kemufakatan.
Setiap kebijakan dan prosedur akademik diupayakan agar diatur secara tertulis dan disosialisasikan kepada konstituen (praja, dosen dan tenaga kependidikan). Kebijakan dan prosedur akademik mencakup: 1.
Kebijakan pendukung
dan prosedur pelayanan akademik dan sarana prasarana akademik
dibuat
dan
disosialisasikan
dalam
bentuk
pengarahan pada apel bidang pengasuhan, website, serta dalam kuliah umum. 2.
Tata tertib dan pembinaan praja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja IPDN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Peraturan
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
12
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan
Praja
Institut
Pemerintahan
Dalam
Negeri
yang
disosialisasikan pada saat penerimaan praja baru serta pada apel-apel yang diselenggarakan oleh bidang pengasuhan. 3.
Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN
mengacu pada Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam
Negeri No 420-18 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN yang disosialisasikan secara bertahap sesuai unitnya. 4.
Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap dilakukan mengacu pada Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri
No
14 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap di Lingkungan IPDN, disosialisasikan melalui rapat-rapat dosen atau pada saat apel. 5.
Aturan perkuliahan, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) disampaikan sebelum perkuliahan kepada dosen, yang selanjutnya disosialisasikan kepada praja.
6.
Pelanggaran terhadap standar mutu akademik oleh dosen berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik pada periode terjadinya pelanggaran, hingga surat peringatan secara tertulis oleh program studi atau fakultas atau institut, tergantung beratnya pelanggaran.
7.
Pelanggaran terhadap tata tertib oleh praja berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik pada periode terjadinya pelanggaran, hingga surat peringatan secara tertulis oleh bidang pengasuhan dan atau program studi dan atau fakultas.
8.
Setiap aktifitas akademik dosen terutama kegiatan pengabdian dan penelitian serta pembuatan produk akademik mendapat reward dari program studi atau Fakultas, yang bekerja
sama dengan Lembaga
Pengabdian Masyarakat, Lembaga Kajian Strategis,
serta Bagian
Akademik, tergantung kegiatan yang diselenggarakan. 9.
Setiap prosedur dan kebijakan yang ada serta perubahannya dilakukan sosialisasi secara memadai dalam forum formal (rapat-rapat) maupun
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
13
sarana publikasi lainnya. Implementasi kebijakan dan prosedur dievaluasi dalam rapat dan ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan dan implementasi atau dilakukan perbaikan kebijakan atau prosedur. Untuk melaksanakan tata kelola tersebut perlu disusun struktur organisasi sebagai berikut :
Dekan Pembantu Dekan I, II, III
Kabag TU Kasubbag Umum
Kasubbag Prog. & Ev.
Kaprodi D IV MSDA
Kaprodi D IV M. Kepddkn & Capil
Kaprodi D IV Man. Keuda
Kaprodi S1 MSDM
Kaprodi S1 Man. Pemerintahan
Kaprodi S1 Man. Keuangan
Kaprodi S1 Man. Pembangunan
Sekprodi D IV MSDA
Sekprodi D IV M. Kepddkn & Capil
Sekprodi D IV Man. Keuda
Sekprodi S1 MSDM
Sekprodi S1 M. Pemerintahan
Sekprodi S1 Man. Keuangan
Sekprodi S1 M. Pembangunan
Kelompok Dosen
Kelompok Dosen
Kelompok Dosen
Kelompok Dosen
Kelompok Dosen
Kelompok Dosen
Kelompok Dosen
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Manajemen Pemerintahan
Sehingga untuk program studi Manajemen Sumber Daya Manusia, struktur organisasinya adalah sebagai berikut:
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
14
Kaprodi S1 MSDM
Sekprodi S1 MSDM
Staf
Kelompok Dosen
Gambar 2. Struktur Organisasi program studi MSDM
a.
Ketua Prodi
Tugas pokok : memimpin pelaksanaan pendidikan akademik prodi manajemen sumber daya manusia Rincian Tugas : -
Membuat rencana operasional pendidikan akademik sesuai prodi;
-
Membuat rencana operasional pengabdian masyarakat;
-
Membuat
rencana
operasional
penelitian
pengembangan
ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai prodi yang dikelola; -
Menyusun rencana pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup prodi;
-
Mengkoordinasikan
kenaikan
pangkat/golongan/jabatan
akademik
tenaga pendidik (sesuai mekanisme kenaikan pangkat); -
Menyiapkan bahan penetapan dosen pengampu mata kuliah;
-
Menyiapkan rencana jadwal perkuliahan tingkat prodi;
-
Menelaah kinerja tenaga pendidik lingkup prodi;
-
Menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan akademik lingkup prodi;
-
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Dekan
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
15
b. Sekretaris Jurusan Tugas pokok : melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan prodi MSDM Rincian Tugas : -
Membuat rencana kegiatan kesekretariatan prodi;
-
Membantu Ketua Prodi dalam menkoordinasikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pemerintahan tertentu sesuai prodi yang dikelola;
-
Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pendidikan pada prodi (kelas, petugas blok, alat bantu pendidikan)
-
Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan potensi belajar peserta didik/praja;
-
Melaksanakan administrasi praja dalam bidang akademik (menghimpun nilai, menghitung IP dan IPK)
-
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ketua prodi MSDM.
b.
Kepemimpinan Sebagai lembaga pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Dalam
Negeri, IPDN mempunyai sifat unik, yaitu berada di dunia akademis dan birokratis. Oleh karena itu Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam
menjalankan kepemimpinan operasional, program studi selalu
mengacu kepada pada Peraturan-peraturan yang berlaku di IPDN sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Rektor IPDN, diantaranya adalah: -
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja IPDN;
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
16
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Permendagri No. 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pendidikan (RIP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010-2014
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-18 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik IPDN
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 420-45.b Tahun 2009 Tentang Pedoman Pendidikan IPDN
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 8 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Wahana Wyata IPDN
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 9 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu IPDN
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
-
Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No 14 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap di Lingkungan IPDN
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
17
Secara operasional Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia menyusun Kebijakan yang relevan, kemudian dibahas pada tingkat Fakultas dan selanjutnya
dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan apabila sudah
disepakati bersama. Setiap pelaksanaan kegiatan dimonitoring dan dievaluasi serta dibahas dalam rapat-rapat fakultas dan rapat-rapat program studi. Setiap kegiatan atau program yang disusun selalu mengacu pada visi, misi Institut, Fakultas dan Prodi.
Untuk menjalankan kepemiminan organisasi, pada akhir tahun akademik Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia memimpin penyusunan program kerja dan anggaran tahunan program studi. Selanjutnya program studi bersama-sama dengan Tim Fakultas melakukan arahan, pendelegasian wewenang, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja oleh masing-masing penanggung jawab.
Koordinasi dengan
Fakultas Manajemen Pemerintahan senantiasa dilakukan karena anggaran Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia masih menyatu dalam anggaran Fakultas. Lingkup wewenang dan tanggung jawab diatur sebagai berikut: 1.
Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraaan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Dekan dalam melaksankan tugas dibantu oleh :
2.
a.
Pembantu Dekan bidang Akademik dan Kerjasama;
b.
Pembantu Dekan Bidang administrasi Umum; dan
c.
Pembantu Dekan Bidang keprajaan.
Ketua Program Studi: secara operasional bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tri Dharma dan kegiatan penunjang lainnya.
3.
Sekretaris Program Studi: membantu ketua program studi dalam melakukan kegiatan Tri Dharma dan kegiatan penunjang lainnya.
4.
Kelompok Dosen : bertanggungjawab sebagai tenaga pengajar di lingkungan fakultas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
18
5.
Ketua Kelas pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan akademik lingkungan praja.
Selain mekanisme pengambilan keputusan diatas dibentuk pula tim/panitia adhoc yang sifatnya sementara untuk menangani kegiatan yang bersifat tidak rutin seperti panitia pelaksana kegiatan seminar nasional, workshop,
pelatihan
sesuai
bidang
keahlian,
pengembangan
diri,
pendampingan kegiatan praja, dan lain sebagainya untuk efektifitas, efisiensi pengambilan keputusan dan keterlibatan semua pihak dalam kegiatan program studi. Untuk menjalankan kepemimpinan publik, program studi dan para dosen aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan komponen di luar perguruan tinggi. Para dosen aktif menulis di media massa dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti MIPI, sebagai narasumber pada kegiatan seminar-seminar nasional dan kegiatan lainnya yang ikut mengangkat keberadaan dan peran program studi di masyarakat.
c.
Sistem Pengelolaan Pada dasarnya kegiatan di IPDN dibagi dalam 3 ranah kewenangan,
yaitu: bidang administrasi akademik, perencanaan, dan kerjasama/Biro I, bidang administrasi umum dan keuangan/Biro II, dan bidang administrasi kemahasiswaaan/Biro III. Fakultas berada di bawah Biro I, dan bagian lain berada di bawah Biro II dan Biro III. Setiap menjelang akhir tahun kegiatan akademik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri melaksanakan Rapat Kerja Tahunan (RKT) untuk membahas laporan pertanggung jawaban dan evaluasi kegiatan tahunan, serta menyusun program kerja dan asumsi penerimaan tahun berikutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Selanjutnya Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia melaksanakan Rapat Khusus program studi membahas laporan pertanggung jawaban kegiatan Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia dan menyusun
rencana
program
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
kerja
tahun
berikutnya
19
berdasarkan
program kerja institute. Usulan program kerja dan anggaran
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia selanjutnya dibahas bersama Tim anggaran Fakultas yang dilanjutkan ke Institut, menjadi draft program kerja dan anggaran Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua dari Permendagri No. 39 Tahun 2009 seperti tercantum pada gambar berikut ini. Sedangkan rincian tugas dan tanggung jawab dipertegas dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010.
d.
Sistem Penjaminan Mutu Untuk menjamin keluaran (outcome) yang akan dihasilkan, Program
Studi
Manajemen Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Fakultas
melakukan upaya penjaminan mutu terhadap kegiatan masukan, proses dan output. Pengelolaan Penjaminan Mutu di tingkat Institut dilaksanakan oleh Pembantu Rektor 1 dan dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu, sedangkan pada tingkat Fakultas dan Prodi upaya penjaminan mutu dilakukan oleh Tim Fakultas/Prodi yang langsung bekerja sama dengan Unit Penjaminan Mutu Institut. Manual Mutu dibuat dalam bentuk SK Rektor, yang memuat visi, misi organisasi
dan
diterjemahkan
sampai
KPI/Key
Performance
Indicator.
Kebijakan mutu program studi mengacu pada kebijakan mutu IPDN 2011-2014 meliputi lima bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang keprajaan, dan bidang layanan manajemen. Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih rinci dengan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk pencapaiannya. Selanjutnya dibuat sasaran mutu yang lebih realistis untuk mengukur keberhasilan pencapain tiap indikator. Audit akan dilakukan terhadap pencapaian tersebut, dan secara bertahap sasaran mutu akan ditingkatkan secara terus menerus dengan konsep continuous improvement. Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
20
Untuk melaksanakan berbagai kegiatan di program studi dibuat prosedur standar yang dituangkan dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP). Dalam SOP tercermin uraian tugas setiap satuan kerja terkait serta dokumendokumen yang harus ada, baik sebagai input atau pun output setiap proses.
e.
Umpan Balik Program studi bekerja sama dengan Lembaga Kajian Strategis telah
melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, praja, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka. Umpan Balik dari
Isi Umpan Balik
Tindak Lanjut
(1)
(2)
(3)
Dosen
- Perlunya updating SAP dan GBPP. - Pentingnya optimalisasi pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. - Perbaikan metode pembelajaran. - Prasarana (listrik sering mati).
- Sarana: banyak virus dalam komputer di kelas.
- Updating materi SAP dan GBPP. - Pembuatan multimedia pembelajaran - Mengadakan teaching grant.
- Peningkatan daya dan perbaikan instalasi listrik. - Updating antivirus secara periodik
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
21
Praja
- Masa koreksi lembar jawaban ujian rata-rata 10 hari.
- Bagi dosen yang terlambat menyerahkan nilai, maka ketua prodi melaporkan ke dekan selanjutnya dekan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Sebagian besar dosen tidak - Penerbitan surat edaran mengembalikan tugas kepada seluruh dosen untuk terstruktur dan lembar jawaban ujian kepada praja.
mengembalikan tugas terstruktur dan lembar jawaban ujian. - Pengadaan Jurnal dan
- Kesediaan Jurnal dan referensi relatif terbatas eksemplarnya. Alumni
- Kemampuan bahasa inggris alumni rendah.
- Jaringan alumni belum optimal Pengguna lulusan
referensi.
- Menyaratkan praja yang akan menempuh ujian akhir untuk memiliki nilai TOEFL minimal 425. - Memfasilitasi terbangunnya jaringan alumni.
- Penguasaan bahasa inggris - Mensyaratkan praja yang lulusan kurang. akan menempuh ujian akhir untuk memiliki nilai TOEFLLike minimal 425. - Terlalu banyak teori, kurang - Meningkatkan kegiatan aplikasi. - Perlu ada pengembangan diri alumni.
laboraturium. - Perlu dibentuk himpunan alumni komisariat FKIP UMS
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
22
a.
Keberlanjutan Untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini, khususnya dalam hal:
1.
Upaya untuk peningkatan animo calon praja:
a.
Mengadakan roadshow ke pemerintah daerah.
b.
Menyampaikan informasi mengenai profil program studi melalui website program studi. Animo calon praja terhadap IPDN sebagai lembaga kedinasan hingga
saat ini relatif besar 2.
Upaya peningkatan mutu manajemen:
a.
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menidaklanjuti hasilnya tentang perkuliahan.
b.
Memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan administrasi akademik.
c.
Meningkatkan kualitas staf administrasi melalui berbagai kursus (komputer, internet, EPSBED-Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri.
d.
Merancang dokumen mutu dan melaksanakannya.
3.
Upaya untuk peningkatan mutu lulusan:
a.
Memonitor dan mengevaluasi kurikulum secara periodik agar senantiasa relevan dengan kebutuhan stakeholders.
b.
Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar
c.
Meningkatkan kompetensi lulusan.
4.
Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan:
a.
Menjalin kerjasama dengan alumni.
b.
Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah.
c.
Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, dalam maupun luar negeri
5.
Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif: IPDN yang anggarannya berasal dari APBN mengatur secara mandiri
kegiatan pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
23
Tabel 2
Analisis SWOT Komponen Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan Dan Penjaminan Mutu KEKUATAN
- Memiliki soft ware-hard ware dan human ware yang mencukupi untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan - Memiliki sistem pendidikan melalui Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, sikap dan terampil - Memiliki landasan normatif yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan sehingga seluruh penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan - Ada dukungan kuat dari pimpinan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai renstra - Telah ditunjuk petugas khusus yang selalu bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu IPDN sebagai mekanisme standarisasi mutu pada prodi MSDM - Pengelolaan anggaran pendidikan (APBN) mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
KELEMAHAN
- Kewenangan ketua program studi dalam pengelolaan dana kegiatan masih terbatas. - Struktur organisasi rentan berubah disesuaikan dengan perubahan organisasi pada tingkat Kementerian Dalam Negeri. - Penjaminan mutu belum dibentuk pada tingkat prodi - Budaya mutu masih belum tersosialisasi dengan baik
ANCAMAN
- End user menuntut lulusan yang memiliki kompetensi yang semakin tinggi - End user menggunakan lulusan dari PT sejenis yang dianggap lebih mampu menghasilkan lulusan yang lebih kompeten
PELUANG
- Mahasiswa IPDN dibiayai penuh oleh APBN - Animo yang tinggi dari praja D4 MSDA untuk transfer ke prodi S1 MSDM - Pemerintah daerah masih memiliki kepercayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di IPDN termasuk di dalamnya pada prodi S1 MSDM - Terciptanya suatu kondisi pemilihan pimpinan fakultas dan program strudi yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kepangkatan Institut. - Luasnya Jaringan kerjasama antar institut dengan
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
24
pemerintah daerah dan negara-negara ASEAN, Eropa dan Amerika. MATRIKS ANALISA Faktor Internal
-
-
-
-
-
-
Faktor Eksternal
KEKUATAN Memiliki soft ware-hard ware dan human ware yang mencukupi untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Memiliki sistem pendidikan melalui Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, sikap dan terampil Memiliki landasan normatif yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan sehingga seluruh penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan Ada dukungan kuat dari pimpinan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai renstra Telah ditunjuk petugas khusus yang selalu bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu IPDN sebagai mekanisme standarisasi mutu pada prodi MSDM Pengelolaan anggaran pendidikan (APBN) mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
-
-
KELEMAHAN Kewenangan ketua program studi dalam pengelolaan dana kegiatan masih terbatas. Struktur organisasi rentan berubah disesuaikan dengan perubahan organisasi pada tingkat Kementerian Dalam Negeri. Penjaminan mutu belum dibentuk pada tingkat prodi Budaya mutu masih belum tersosialisasi dengan baik
PELUANG ANCAMAN - Mahasiswa IPDN dibiayai - End user menuntut lulusan yang penuh oleh APBN memiliki kompetensi yang - Animo yang tinggi dari praja semakin tinggi D4 MSDA untuk transfer ke - End user menggunakan lulusan prodi S1 MSDM dari PT sejenis yang dianggap - Pemerintah daerah masih lebih mampu menghasilkan
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
25
memiliki kepercayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di IPDN termasuk di dalamnya pada prodi S1 MSDM - Terciptanya suatu kondisi pemilihan pimpinan fakultas dan program strudi yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kepangkatan Institut. - Luasnya Jaringan kerjasama antar institut dengan pemerintah daerah dan negara-negara ASEAN, Eropa dan Amerika.
lulusan yang lebih kompeten
Strategi: 1.
Perluasan: -
Menggunakan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan sistem pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah daerah
-
Menggunakan dukungan pemerintah daerah serta praja
untuk
melakukan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan -
Melakukan kerjasama dengan UPM secara berkelanjutan serta mengusulkan adanya penjaminan mutu pada level prodi untuk meningkatkan budaya mutu pada prodi S1 MSDM
-
Melakukan
standarisasi
penyelenggaraan
pendidikan
untuk
memenuhi kebutuhan end user 2.
Konsolidasi: -
Pimpinan program studi memperbanyak kegiatan kemahasiswaan untuk
meningkatkan
pelatihan,
kualitas
mahasiswa
melalui
program
metode penelitian sosial, latihan kepemimpinan,
praktek lapangan, latihan jurnalistik, seminar, dan peningkatan bahasa Inggris.
Evaluasi Diri Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, IPDN
