STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 2.1 Tata Pamong Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam institusi perguruan tinggi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi perguruan tinggi. 2.1.1 Uraikan secara ringkas sistem tata pamong (sebutkan lembaga yang berperan, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan/ketentuan termasuk kode etik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, serta prosedur penetapannya) di institusi perguruan tinggi dalam membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, serta pelaksanaannya.

Sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapaianya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi lima pilar berikut : I

Kredibilitas

Kredibilitas sistem tata pamong di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) ditunjukkan dengan adanya lembaga pamong, perangkat pendukung, prosedur dan pelaksanaan sistem tata pamong yang berdasar pada aturan yang jelas sebagaimana dijelaskan di bawah ini Lembaga Tata Pamong Tata Pamong, disusun berdasarkan PP 60 tahun 1999 jo PP 17 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 43

(SISDIKNAS), serta Statuta UPDM (B) tahun 2007, dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan tenaga sesuai dengan analisis pekerjaan atau jabatan pada saat itu. Selain itu juga dengan memperhatikan visi dan misi universitas, maka lembaga dalam sistem tata pamong Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) adalah sebagai berikut : a. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat (formal maupun non formal) yang mempunyai tugas membantu Pimpinan Universitas dalam memecahkan permasalahan di lingkungan Universitas; b. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan Universitas; c. Rektor adalah pimpinan tertinggi ditingkat universitas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan; d.

Pelaksana Akademik : 1) Fakultas; Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan, melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mencakup program

pendidikan

Sarjana,

Profesi

Diploma,

dan/atau

program

pendidikan berkelanjutan. 2) Program Pascasarjana; Program Pascasarjana disingkat PPs adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik serta profesional. e. Pelaksana Administrasi Universitas; Biro, bagian, dan perangkat bawahannya adalah unsur pelaksana dan pelayanan administrasi Universitas yang merupakan jabatan karir di Universitas yang terdiri dari : 1) Biro Administrasi Akademik; 2) Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi dan Keuangan 3) Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni;

Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 44

Perangkat Pendukung : Dalam menjalankan fungsinya, lembaga Tata Pamong tersebut didukung perangkat pendukung yang terdiri dari : 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 2) Perpustakaan; 3) Laboratorium; 4) Studio; 5) Rumah Sakit Gigi dan Mulut; 6) Pendidikan berkelanjutan ilmu kedokteran gigi; 7) Pusat komputer; 8) Pusat kajian. (Dokumen mengenai Tupoksi dari masing-masing Unit Tata Pamong tersedia). Kebijakan dan Peraturan yang dijadikan pedoman oleh Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dalam penyelenggaraan perguruan tinggi Landasan dan pedoman penyelenggaraan aktivitas universitas bersumber pada: (1) UUD 1945 Amandemen ke-IV, (2) Undang-undang tentang Sisdiknas, (3) Undang-undang tentang Guru dan Dosen, (4) Perundang-undangan mengenai Pegawai Negeri Sipil, (5) Surat Keputusan Mendiknas, (6) Statuta Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), (7) Surat Keputusan Rektor, (8) Surat Keputusan Dekan/Direktur PPS dan (9) Kebiasaan-kebiasaan akademik yang berlaku tetapi tidak tertulis. Landasan dan pedoman penyelenggara tersebut dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan Sistem Tata Pamong di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). (data pendukung terlampir). Prosedur penetapan Prosedur penetapan lembaga sistem tata pamong (pengangkatan/penggantian) dan penetapan perangkat pendukung (aturan/kebijakan) diatur berdasarkan undang-undang dan aturan Moestopo

(Beragama)

yang dijadikan pedoman Universitas Prof. DR.

dalam

penyelenggaran

pendidikan.

Data

aturan

mengenai prosedur penetapan lembaga dan perangkat pendukung tersedia.


Page 45

II

Transparansi

Untuk terwujudnya sistem tata pamong yang transparan UPDM (B) memberlakukan transparansi manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan

teknis

dan

administratif

layanan,

rincian

biaya

layanan,

waktu

penyelesaian layanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, lokasi pelayanan janji pelayanan, standar pelayanan publik, informasi pelayanan semua diberikan kepada unit-unit terkait. Agar transparansi informasi tercapai, beberapa indikator dapat dijadikan acuan agar terpenuhi: a. Menetapkan dan memberikan informasi perihal biaya yang dibayar berkaitan dengan pelayanan; b. Menyampaikan tata cara untuk memudahkan akses informasi; c. Pelayanan petugas dan pertanggungjawaban tiap jenis layanan; d. Menyediakan suatu mekanisme pelayanan jika ada biaya dan layanan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; e. Meningkatkan sebaran informasi melalui berbagai media dan kepada seluruh unit kerja terkait dengan hasil; f.

Partisipasi (peran serta) dari seluruh stakeholders sejak awal kegiatan, proses dan hasil.

Sebagai pendorong dalam upaya menunjukkan transparansi, Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) melaksanakan langkah-langkah pengelolaan informasi sebagai berikut: -

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Upaya transparansi UPDM (B) didukung dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang secara mantap mendukung setiap kegiatan pendidikan dan manajemen. Di bawah Lembaga BAPSI, beberapa inisiatif telah dilaksanakan dan telah membantu UPDM (B) dalam menjalankan perannya sebagai centre of excellence, antara lain: a. Peningkatan lalu lintas dan bandwith internet yang mengakomodasi kebutuhan para pengguna dalam bertukar dan memperoleh informasi. UPDM (B) memiliki kapasitas bandwith sebesar 7Mbps, kalkulasi per user sekitar 1,2kbps.


Page 46

b. Peningkatan kualitas keamanan : 1. Jaringan : melakukan pemisahan jaringan Public dan Private serta penggunaan VPN (Virtual Private Network) pada 3 (tiga) kampus berbeda lokasi. 2. OS Server Aplikasi : secara rutin melakukan update patch. 3. Proxy : Manajemen akses baik dari sisi konten dan identifikasi pengguna 4. Router : secara rutin melakukan update patch dan 3-4 tahun melakukan penggantian secara fisik apabila teknologi keamanan dan fitur-fiturnya sudah tertinggal. c. Terus menerus melakukan pengembangan Aplikasi Baru maupun update terhadap yang sudah Aplikasi Yang Berjalan. d. Menjawab berbagai kebutuhan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Teknologi dan Sistem Informasi. e. Melayani dan memberikan solusi berbagai permasalahan yang dilaporkan baik fasilitas sarana prasana, perangkat keras dan perangkat lunak.

Sejalan dengan perkembangan informasi teknologi maka sejak awal tahun 2012. perpustakaan UPDM (B) dikembangkan menjadi Pusat Sumberdaya Informasi Ilmiah dan Perpustakaan (Centre of information scientific resources and Library – disingkat CISRAL). Perubahan ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan prima serta merubah paradigma perpustakaan dari tradisional menjadi perpustakaan modern. Perubahan ini bukan hanya nama belaka tetapi diikuti pula dengan tersedianya bentuk layanan yang memudahkan pengguna untuk mencari koleksi buku baik fisik maupun elektronik jurnal. Layanan ini bisa diakses di website CISRAL dengan alamat : http://library.moestopo.ac.id, selain itu mahasiswa juga dapat mengakses seperti EBSCO, Garuda (Diknas). Sistem transparansi dalam bidang keuangan seperti pengadaan dan pembelian barang dan jasa di UPDM (B) dicatat dalam aplikasi sarana dan prasarana serta aplikasi keuangan SITU.


Page 47

III.

Akuntabilitas

Universitas Prof DR. Moestopo (Beragama) memiliki tata pamong yang akuntabel, akuntabilitas disini meliputi kebijakan, prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu perwujudan akuntabilitas tersebut adalah setiap semester (Ganjil dan Genap) Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) menyampaikan laporan pertanggungjawaban/pertanggunggugatan seluruh aktivitas akademik dalam bentuk pelaporan Data EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) kepada Kopertis Wilayah III yang kemudian diteruskan kepada DIKTI yang dikenal sebagai PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi). Setiap Pimpinan secara berjenjang melaporkan kepada Pimpinan tertinggi secara rutin membuat pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Prinsip yang diterapkan dalam kegiatan administratif meliputi: a) perencanaan (planning), b) pelaksanaan (actuating), c) pengukuran (measurement), d) pelaporan (reporting) dan e) pemantauan (controlling). Lima prinsip pokok manajemen tersebut selalu dilakukan sebagai sebuah proses yang berbentuk siklus dengan bertumpu pada prinsip-prinsip check and balance yang bermuara pada akuntabilitas, baik personal maupun kelembagaan. Berikut penjelasan detail mengenai bagaimana pelaksanaan akuntabilitas di UPDM (B).

Akuntabilitas Program a. Akuntabilitas Perencanaan Program Perencanaan dan penyusunan program mengacu ke Rencana Strategis (Renstra) UPDM (B) untuk lima tahun. Di bidang akademik, perencanaan program dilakukan melalui rapat pimpinan, Rektor beserta senat dan rapat kerja universitas yang bertujuan membahas dan menetapkan Garis Besar Akademik yang selanjutnya disampaikan ke fakultas/PPS dan program studi untuk dijabarkan dan dikembangkan menjadi bahan ajar dan silabus yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Sedangkan perencanaan di bidang non akademik, UPDM (B) menetapkan bahwa setiap usulan kegiatan berprogram yang berasal dari masingmasing unit di universitas di sampaikan kepada Biro Umum yang selanjutnya akan dibahas oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM, Sistem Informasi Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 48

dan Keuangan

diajukan kepada Rektor untuk disetujui dan dilaksanakan,

program dan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari masingmasing unit kerja di lingkungan universitas. Selanjutnya program dari masingmasing unit kerja tersebut ditampung dan diseleksi sesuai dengan strategi pengembangan universitas. b. Akuntabilitas Pelaksanaan Program Setiap program yang telah disusun, kemudian ditetapkan penanggungjawab program oleh pimpinan dan ditentukan batas waktu pencapaian program. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam bentuk program tahunan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program dibuat parameter/ indikator kinerja setiap program. Dari indikator kinerja setiap program kemudian dikembangkan kegiatan beserta indikator berupa target outputnya. Selanjutnya program dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Pengukuran pencapaian program berdasarkan persentase realisasi capaian dibandingkan dengan target oleh unit masing-masing. c. Monitoring dan evaluasi program Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala untuk mengetahui pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala ini dimaksudkan bila ada perbedaan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan program dapat segera diketahui dan diarahkan untuk ketercapaian program itu sendiri.

Akuntabilitas Kegiatan Sebagai wujud implementasi dari program yang telah ditetapkan, programprogram Universitas yang telah disusun, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Mekanisme/ prosedur kegiatan di UPDM (B) dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kegiatan. Perencanaan dan penyusunan kegiatan mengacu ke program-program yang telah ditetapkan oleh Rektor setelah melalui Rapat Universitas. Kegiatan perencanaan


Page 49

dilakukan oleh unit kerja pengambil kebijakan, yakni Biro, Fakultas, Program Pascasarjana dan Lembaga. Kegiatan perencanaan per program tersebut harus tercantum dalam dokumen rencana kerja dan anggaran UPDM (B). Penyusunan dokumen ini dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM, Sistem Informasi dan Keuangan yang didukung oleh Biro Keuangan. Dalam dokumen tersebut ditetapkan waktu, pelaksana dan penanggungjawab yang telah ditetapkan. Selanjutnya tiap awal tahun, setiap unit kerja telah mendapatkan kepastian tentang besaran anggaran yang harus dikelola berikut kegiatankegiatan definitif yang harus dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan definitif per program tersebut dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dalam mata anggaran, untuk kemudian dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja berdasarkan skala prioritas kegiatan selama satu tahun ke depan.

b. Pelaksanaan Kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan, setiap unit kerja di lingkungan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang bersifat terbuka. Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertanggungjawab pada pimpinan universitas (Rektor/ Wakil Rektor, Kapuslit, Ketua SPM, SPI, Pengawas, Dekan, Ketua, Direktur) selaku pejabat yang menetapkan pelaksana dan penanggungjawab kegiatan. Dalam pelaksanaan tugas sehari hari, setiap personel unit kerja bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. Untuk pekerjaan yang bersifat insidental, dibentuk panitia ad hoc yang ditetapkan melalui Surat Keputusan/ Surat Tugas Rektor/ Dekan/Direktur PPS/ Ketua Unit yang membawahi pekerjaan tersebut.

c. Pengukuran Kegiatan. Pengukuran kegiatan berdasarkan persentase realisasi capaian dibandingkan dengan target oleh unit masing-masing, out put, out comenya.

d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. Secara umum, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja sivitas akademika Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 50

dilakukan oleh pimpinan universitas melalui mekanisme rapat pimpinan (Rapim) baik tingkat universitas maupun tingkat unit kerja. Dalam rapat ini, pimpinan universitas dapat mendengarkan, membaca, dan mengikuti perkembangan kinerja masing-masing unit kerja di universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) berdasarkan laporan Tim Monev divisi Audit Internal. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, SPM, SPI, Pengawas, Kepala Biro dan Ketua Lembaga menjalankan berbagai pertemuan untuk mengevaluasi berbagai agenda kerja, unit kerja serta kesesuaiannya dengan rencana strategis Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragam) dan Garis Kebijakan Pimpinan. Melalui Rapim tersebut dapat diketahui laporan kemajuan dan kinerja tiap-tiap unit kerja di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) secara terbuka. Dengan cara seperti ini antar pimpinan bisa saling memberi atau menerima masukan dari kedua belah pihak. Bahkan Rektor juga dimungkinkan menerima koreksi dan evaluasi dari pimpinan unit kerja lain atas agenda atau program kerja universitas yang telah dicanangkan.

Akuntabilitas Keuangan a. Perencanaan Penganggaran. Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RAPB) Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dilakukan sebagai berikut: 1. Fakultas/PPs (Dekan/Direktur) menyusun RKAF tahunan bersama para Tim Universitas, Yayasan, Wadek/Sekretaris untuk kemudian disampaikan kepada Warek II; 2. Rektorat (Para Warek) bersama menyusun program kerja dan anggaran untuk kemudian disampaikan bersama RKA fakultas/PPs kepada Warek II; 3. Karo II selanjutnya menganalisa dan memeriksa lebih lanjut dan setelah itu menyampaikan kepada Warek II; 4. Warek II melakukan pemeriksaan dan pengecekan lebih lanjut kemudian menyampaikan kepada Rektor; 5. Rektor selanjutnya bersama pimpinan rektorat, fakultas/PPs, dan unit lain melakukan pembahasan ditingkat universitas; 6. RKA fakultas/PPs, rektorat yang harus diperbaiki disampaikan kembali Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 51

kepada pimpinan universitas, fakultas/PPs dan unit lain; 7. Setelah dilakukan perbaikan RKA fakultas/PPs, rektorat dan unit lain disampaikan kembali ke Rektor; 8. Rektor bersama para Warek dan Dekan/Direktur mengadakan rapat senat untuk melakukan pertimbangan, setelah itu RKA yang direvisi disampaikan kepada Yayasan dibahas dalam TIM; 9. Yayasan selanjutnya melakukan persetujuan RKA, mensyahkan dalam RAPIM dan menyampaikan kepada fakultas/PPs dan Rektorat.

b. Pelaksanaan Keuangan. Prosedur pencairan dana anggaran bagi Fakultas, PPs, Lembaga, Biro & Unit sejajar UPDM (B). 1. Dekan/Direktur Fakultas, PPs, Biro dan Unit sejajar membuat surat permohonan pencairan dana kepada Rektor disampaikan melalui Karo II. 2. Karo II memeriksa dan menganalisa dokumen dan kemudian membuat surat pencairan dana yang selanjutnya disampaikan kepada Warek II. 3. Surat usulan pencairan dana selanjutnya dicek lebih lanjut oleh Warek II dan berikan paraf dan selanjutnya disampaikan kepada Rektor. 4. Surat pengantar usulan permohonan pencairan dana dan cek selanjutnya diperiksa oleh Rektor dan ditandatangani kemudian disampikan kepada Yayasan. 5. Selanjutnya surat usulan pencairan dana dan cek diperiksa oleh yayasan untuk mendapat persetujuan dan ditandatangani Ketua lalu disampaikan kembali kepada Rektor dengan tembusan kepada Warek II. 6. Warek II kemudian menyampaikan kepada Karo II melalui bendahara untuk diproses dan disampaikan kepada Fakultas/PPs.

c. Monitoring dan Evaluasi Keuangan Pengelolaan

keuangan

di

Universitas

Prof.

DR.

Moestopo

(Beragama)

menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk itu, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dilakukan secara periodik, baik oleh pihak internal (Satuan Pengawasan) maupun oleh pihak eksternal. Dengan demikian, diharapkan terdapat jaminan yang sangat memadai bahwa pengelolaan keuangan benar-benar telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 52

untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan keuangan UPDM (B)

sebelum

disampaikan ke Rektor Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dan Badan Pengurus Yayasan UPDM terlebih dahulu direvisi oleh Satuan Pengawas (SP) dan diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IV

Bertanggung jawab

Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) telah menyusun alur hirarki pengambilan keputusan dan perencanaan secara terurut dari mulai tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Pada tiap-tiap fakultas/PPS prosedur pengambilan keputusan termasuk perencanaan melibatkan semua unsur civitas akademika. Untuk hal-hal yang mengenai kebijakan umum ditetapkan melalui rapat senat fakultas. Adapun untuk hal-hal mengenai kebijakan khusus, operasional, dan teknis diputuskan Dekan/Direktur PPS atau Wakil Dekan/Sekdir dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi, SOP, peraturan perundang-undangan, SK Rektor, SK Dekan, atau Statuta Universitas Prof. DR. Mestopo (Beragama). Untuk hal-hal yang menyangkut akademik pengambilan keputusan dilandasi atau dengan memperhatikan hasil rapat bagian atau rapat jurusan/program studi. Prosedur Pengambilan Keputusan untuk kebijakan yang bersifat politis/strategis (misalnya: Penentuan Kurikulum, Praktikum, Pemilihan Rektor/Dekan/Dir. PPS/Ketua Program Studi, peningkatan kualitas professional dalam melayani mahasiswa) dilakukan

melalui

beberapa

tahapan

sebagaimana

tertera

dalam

Pedoman

Pengambilan Keputusan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Secara internal setiap kelembagaan Tata Pamong di lingkungan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) telah memiliki sistem, pedoman dan kelembagaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja. Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) juga memiliki unit-unit kerja non struktural seperti Monitoring dan Evaluasi Internal (MONEVIN), Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Satuan Pengawasan (SP) yang melakukan fungsi sistem monitoring dan evaluasi di setiap lembaga Tata Pamong di lingkungan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Perbaikan Mutu secara kontinyu (Continuous Quality Improvements-CQI) menjadi


Page 53

concern utama perbaikan mutu yang diarahkan untuk menghasilkan outputs dan outcomes bermutu tinggi sebagai bagian integral akuntabilitas publik perguruan tinggi. Penjaminan Mutu muncul dari dalam (internally driven), dilembagakan di dalam setiap SOPnya, dan dapat melibatkan pihak eksternal. Dalam berbagai skema program SPBK, semua monitoring dilakukan berbasis hasil & dampak (results-based/results oriented outcome-based) sebagai indikator kinerja utama. Didukung oleh output yang diarahkan kepada outcomes. Dalam hal ini yang dievaluasi adalah kinerja dari universitas, konsep yang dikedepankan Perguruan Tinggi di Indonesia: Sejak 1997: Implementasi “ PARADIGMA BARU PENDIDIKAN TINGGI” (The New Paradigm of Higher Education), yaitu : a.

Quality : Leadership, Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management & Organization, Sustainability, Efficiency & Productivity, Access & Equity

b.

AUTONOMY : Centralization vs Decentralization

c.

ACCOUNTABILITY : Answerability, Responsbility, Liability

d.

EVALUATION : Tuntutan & Prasyarat “ Continuous Quality Improvement”

e.

ACCREDITATION

:

Authorization,

Endorsement,

Recognition,

Approval,

Certification. Sistem Monitoring dan Evaluasi Internal pada dasarnya menggunakan keseimbangan 3 (tiga) pendekatan yaitu : a.

Indikator Kinerja 1)

Sumber: Dokumen (diekstrak untuk mendapatkan indikator kinerja inputs, process, outputs, outcomes, benefit dan impact.

2)

Arah kegiatan monev internal: mendapatkan dan menganalisa kemajuan, rencana kerja dan data pencapaian kemajuan, halangan/hambatan, jika ada kesalahan harus ditemukan tindakan koreksinya.

b.

Pada masa kegiatan Validasi: Pengecekan apakah laporan kemajuan telah dibuat melalui kunjungan lapang, cek titik (kendali) kritis (spot checks), clients survey, asesmen dari luar.

c.

Partisipasi:

memperoleh

feedback tentang

kemajuan kegiatan dari

para

stakeholders, kelompok outcomes & beneficiaries sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan, dan agar atasan well informed (superior well informed). Pejabat yang melakukan evaluasi antara lain : a.

Unit Fungsional/kerja/Kantor/Sub-direktorat/Biro/Bagian dari organisasi : yang


Page 54

diberi tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan monev secara “legal” penting sebab ia harus diberi akses ke first hand operators/pusat informasi. b.

Personil : orang yang diberi/menduduki jabatan/posisi fungsional, baik “ Orang dalam” (Insider) maupun “ Orang luar” (Outsider) untuk melakukan monev, sudah dilatih/memiliki pelatihan dengan kompetensi yang

memadai,

dan diberi

perlengkapan, sarana dan prasarana untuk melakukan monev secara legal, serta jaminan kelancaran tugas (penandatanganan persyaratan kerahasiaan, kode etik/perilaku). Perlengkapan: Panduan (guidelines), Prosedur Operasi Baku, Peraturan dan aturan, Daftar Pertanyaan, Formulir Pertanyaan (check list), Surat penugasan, Rencana kerja, Laporan kemajuan dan lain-lain.

V

Adil

Setiap civitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik jurusan/program studi/fakultas/universitas. Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan. Penghargaan diberikan kepada civitas academica atas prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa harum nama almamater, atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama 10, 20, 30 tahun atau lebih. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, dan/atau berbentuk barang. Sanksi diberikan kepada civitas academica atas dasar pelanggaran terhadap etika akademik dan tata laku penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja dan dapat membawa gambaran (image) buruk tentang Jurusan/Program Studi pada khususnya dan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) pada umumnya di mata masyarakat luas. Dengan pendekatan tersebut di atas, Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) tumbuh suatu suasana universitas yang menjamin kebebasan akademik, komunikasi, koordinasi dan interaksi yang efektif antar pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan universitas sesuai dengan prinisp-prinsip pengelolaan universitas yang sehat, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, dan keadilan.


Page 55

2.1.2 Struktur Organisasi, Koordinasi, dan Cara Kerja Institusi Perguran Tinggi. Gambarkan struktur organisasi perguruan tinggi serta tugas dan fungsi dari tiap unit yang ada. Sebutkan nama lembaga, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada.


Page 56

No.

Nama Generik Unit

Nama Unit di Perguruan Tinggi

(1) (2) 1. Pimpinan Institusi Rektor

(3)

Tugas Pokok dan Fungsi (4) Rektor adalah Penanggungjawab utama di tingkat Universitas, dalam rangka melaksanakan visi-misi, kebijakan umum dan arahan Yayasan, serta menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atas dasar pertimbangan Senat Unversitas. Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan. Tugas Pokok: a. Memimpin dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, tenaga administrasi, dan bina lingkungan. b. Membina dan menyelenggarakan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan Universitas sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya. Fungsi: a.Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi. b.Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga. c.Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d.Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan. e.Pelaksanaan tata kelola Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Wakil Rektor I Bd. Tugas Pokok : Akademik Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab dalam bidang akademik serta mempunyai tugas dalam membantu Rektor dalam memimpin dan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik, menjalankan


Page 57

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

Wakil Rektor II Bd. Adm.& angan

Tugas Pokok dan Fungsi (4) fungsi koordinasi dan pengawasan kegiatan di lingkungan Universitas yang meliputi: a. Perencanaan, penyusunan program, dan pelaksanaan pengembangan pendidikan. b. Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga ahli. c. Penyusunan program penelitian dan program kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tenaga Dosen, dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi Masyarakat dan Pembangunan, bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. d. Perencanaan, penyusunan program dan pelaksanaan daya nalar mahasiswa di bidang akademik. e. Perencanaan, penyusunan program, dan pelaksanaan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga di dalam mau-pun di luar negeri. f. Dalam melaksanakan tugas tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya. Tugas Pokok:

Keu-

Wakil Rektor Bidang Administrasi & Keuangan bertanggung jawab di bidang administrasi keuangan dan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Administrasi, Keuangan dan Pengawasan serta bertanggung jawab atas pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor Bidang Adminstrasi dan Keuangan menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan


Page 58

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

Tugas Pokok dan Fungsi (4) Universitas yang meliputi: a. Perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja serta anggaran. b. Pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan. c. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan. d. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemelihara-an ketertiban. e. Pengurusan ketatausahaan. f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat. g. Penanganan masalah hukum dan perundang-undangan.

Wakil Rektor III Bd. Tugas Pokok: Kemhsan & Alumni Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab di bidang kemahasiswaan, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta pembinaan hubungan kerja sama dengan alumni. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas yang meliputi: a.Perencanaan, penyusunan program, dan pelak-sanaan pembinaan mahasiswa dalam mengem-bangkan sikap, orientasi, serta kegiatan maha-siswa antara lain dalam seni budaya dan olah raga. b.Perencanaan, penyusunan program, dan pelak-sanaan kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan mahasiswa. c.Penyusunan program penelitian dan program kegiatan di bidang pengabdian kepada masya-rakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang


Page 59

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

2.

Dewan Penyantun Dewan Penyantun

Tugas Pokok dan Fungsi (4) dihadapi masyarakat dan pembangunan, bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. d.Perencanaan, penyusunan program dan pelak-sanaan pengembangan daya penalaran Maha-siswa di bidang kokurikuler. e.Perencanaan, penyusunan program, dan pelaksanaan kerja sama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan usaha penunjangnya. f.Penciptaan iklim pendidikan yang kondusif dalam Kampus dan membantu melaksanakan program pembinaan pemeliharaan kesejah-teraan mahasiswa. g.Perencanaan, penyusunan program, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang dilandasi nilai etika moral dan tanggung jawab yang bersifat akademik. h.Pembinaan hubungan kerja sama dengan alumni. i.Mengkoordinasikan bursa tenaga kerja. Tugas Pokok: Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat (formal maupun non formal) yang mempunyai tugas membantu Pimpinan Univer-sitas dalam memecahkan permasalahan di ling-kungan universitas. Fungsi: a. Dewan Penyantun aktif dalam pembinaan hubungan antara pimpinan universitas dengan para pejabat/pemuka masyarakat. b. Dewan Penyantun ikut bertanggung jawab dalam melestarikan dan pengembangan universitas.

3.

Senat Perguruan Tinggi/Senat Akademik

Senat Universitas

Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan universitas.


Page 60

No.

Nama Generik Unit


Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

(2)

(3)

(4)

4.

Satuan Pengawasan

Satuan Pengawas Internal (SPI)

Tugas Pokok: a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengem-bangan universitas. b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika. c. Merumuskan norma dan tolok ukur penye-lenggaraan pendidikan tinggi. d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan universitas. e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan univer-sitas dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan universitas. g. Memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan diangkat menjadi Rektor/Pejabat Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Dekan dan Sekretaris Program Pascasarjana sebelum disampaikan kepada Ketua Yayasan. h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika. i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (honoris causa) bagi yang memenuhi persyaratan. Tugas Pokok: a.Mengelola kinerja penugasan audit yang dilakukan oleh staf auditor, menalaah kertas kerja dan laporan audit, mengedit laporan. b.Membuat jadwal dan rencana audit, membuat pengembangan rencana audit tahunan institusi. c. Melakukan pekerjaan audit termasuk persiapan kertas kerja, temuan dan laporan juga menguji keakuratan catatan keuangan yang berkaitan dengan aset, kewajiban penerimaan, penge-luaran dan transaksi yang ada.


Page 61

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

5.

Satuan Penjaminan Mutu


(4) d.Membantu rektor dalam memberikan konsultasi teknis dan saran –saran yang diperlukan untuk pengelola universitas, fakultas dan pihak internal lain yang membutuhkan. e.Selalu mengikuti perkembangan terkini dari kebijakan dan prosedur yang ada di universitas, perkembangan terkini di profesi akuntansi dan audit, dan perubahan peraturan yang ada. f.Membuat anggaran operasional tahunan. g.Berpartisipasi dalam pengembangan, implementasi dan memelihara kebijakan, tujuan, perencanaan jangka pendek dan panjang dan mengimplemtasikan program audit yang direncanakan. Fungsi: a.Membantu pimpinan universitas dalam kaitannya dengan pengawasan, pengendalian, evaluasi pengelolaan keuangan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). b. Melakukan verifikasi keadaan keuangan dan prosedur operasi universitas dengan serangkaian program audit yang sistematik. Unit Penjaminan Tugas Pokok : Mutu (UPM) Melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan Di Fakultas-fakultas pengembangan pembelajaran dan & PPs terdapat Pusat penjaminan mutu pendidikan, penelitian, Penjaminan Mutu dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPM. b.Pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran. c.Pelaksanaan peningkatan mutu proses pembelajaran. d.Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan. e.Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. f.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengem-bangan dan penjaminan mutu pendidikan. g.Pelaksanaan urusan administrasi UPM. h.Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu tingkat universitas


Page 62

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

6.

Pelaksana Akademik

Tugas Pokok dan Fungsi (4) dengan Pusat Penja-minan Mutu di fakultas-fakultas/program pasca-sarjana.

Fakultas dan Program Pascasarjana

Tugas Pokok: Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan, melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi Fakultas : dalam satu atau beberapa cabang ilmu 1.Fakultas Kedokteran pengetahuan, teknologi, dan seni dan/atau Gigi (FKG) terdiri olah raga yang mencakup program dari Prodi IKG dan pendidikan Sarjana, Profesi Diploma, dan/atau program Pendidikan Profesi; Berkelanjutan. 2.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fungsi: (Fisip) terdiri dari a.Perencanaan, pelaksanaan dan Prodi Ilmu Adminipengembangan pendidikan di lingkungan strasi Negara; Fakultas. 3.Fakultas Ekonomi b.Perencanaan dan pelaksanaan penelitian (FE) terdiri dari Prodi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Manajemen dan prodi teknologi, seni, dan/atau olahraga. Akuntansi; c.Perencanaan dan pelaksanaan 4.Fakultas Ilmu pengabdian kepada masyarakat. Komunikasi (Fikom) d.Merencanakan dan melaksanakan kerja terdiri dari Prodi Ilmu sama di bidang pendidikan, penelitian dan Komunikasi de-ngan pengabdian kepada masyarakat. Konsentra-si: Humas, e.Pelaksanaan pembinaan sivitas Peri-iklanan dan akademika. Jurnalistik. f.Pelaksanaan urusan tata usaha dan inventarisasi. Pascasarjana

Tugas Pokok: Program Pascasarjana disingkat PPs Terdiri dari: adalah unsur pelaksana akademik yang Prodi Magister mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Manajemen, Magister pendidikan akademik serta profesional, Ilmu Administrasi, dan melalui pendidikan program magister dan Magister Ilmu program doktor untuk sejumlah cabang ilmu Komunikasi. dan/atau bidang ilmu interdisiplin. Fungsi: a. Merencanakan, melaksanakan dan mengem-bangkan pendidikan. b. Merencanakan dan melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. c. Merencanakan dan melaksanakan


Page 63

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

7.


(4) pengabdian kepada masyarakat. d. Merencanakan dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. e. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan sivitas akademika. f. Merencanakan dan melaksanakan urusan tata usaha dan inventarisasi. Pelaksana Biro Administrasi Tugas Pokok : Administrasi atau Akademik Biro Administrasi Akademik mempunyai Tata Usaha tugas memberikan pelayanan administratif Terdiri atas: di bidang akademik di lingkungan 1) Bagian Pendi-dikan; Universitas dan evaluasi pendidikan, 2) Bagian Kerja Sama; penelitian, dan pengabdian kepada 3) Bagian Sistem masyarakat. Informasi. Fungsi: a. Melaksanakan administrasi pendidikan. b. Melaksanakan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri. c. Melaksanakan seleksi dan registrasi. d. Melaksanakan layanan pembelajaran. e. Melaksanakan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. f. Melaksanakan layanan data dan administrasi kemahasiswaan. g. Melaksanakan pelaporan EPSBED, PDPT, BKD, Serdos, dan Ijin Operasional Prodi. Biro Administrasi Tugas Pokok: Umum dan Keuangan Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan Terdiri atas: 1) Bagian Tata Usaha; administrasi di bidang umum dan keuangan serta hukum di lingkungan 2) Bagian Keuangan; Universitas. 3) Bagian Kepegawaian dan Hukum; Fungsi: a.Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga; b.Melaksanakan administrasi kepegawaian (tenaga pendidik dan kependidikan). c.Melaksanakan administrasi perlengkapan;


Page 64

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

Biro Kemahasiswaan dan Alumni Terdiri atas: 1) Biro Kemahasiswaan dan Alumni

Tugas Pokok dan Fungsi (4) d.Melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan. e.Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas. f.Melaksanakan administrasi anggaran Univer-sitas. Tugas Pokok: Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi kemahasiswaan dan alumni. Fungsi: a.Melaksanakan administrasi dalam pengembang-an minat, penalaran dan informasi kemahasis-waan serta alumni. b.Melaksanakan urusan fasilitasi dan informasi kemahasiswaan serta alumni. c.Melaksanakan pelayanan kesejahteraan maha-siswa. d.Melaksanakan kerja sama dengan alumni. e.Melaksanakan administrasi dan monitoring alumni. f.Mengkoordinasikan bursa tenaga kerja.

8.

Penunjang Akademik atau Sumber Belajar

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi-kan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiat-an penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas.

Di Fakultas2/PPs terdapat Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslitdianmas)

Fungsi : a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga. b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan. c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. d. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UPDM (B). e. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. f. Peningkatan relevansi program penelitian


Page 65

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

Perpustakaan Universitas

Tugas Pokok dan Fungsi (4) dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan g. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga. Tugas Pokok: Menyiapkan dan menyelenggarakan secara terpadu dan menyatu atas sistem pengelolaan koleksi pepustakaan, sistem layanan perlustakaan, dan sistem jaringan dan data base perpustakaan.

Terdiri atas: Subbag Layanan, Subbag Koleksi, Subbag Jaringan dan Fungsi: Database, dan Subbag Perpustakaan a.Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/ pelaporan sistem pengelolaan koleksi FKG. perpus-takaan (entry data/kategorisasi, klasifikasi, katalogisasi, penomoran, Sistem yang pengadaan, penyim-panan/filling & digunakan : Senayan shelving, Library Management b.Pelaksanaan layanan kepada para System. pengguna perpustakaan (mahasiswa, karyawan, dll) untuk peminjaman, pengembalian, dan penggunaan material perpustakaan. c.Pelaksanaan sistem jaringan dan data base (Networking, Online Library, Exchange Pro-gram/material, E-Library, E-Journal, E-Books, Database, Internet, dll). d.Pelaksanaan kerja sama asosiasi perpustakaan. Laboratorium/ Ruang Praktikum (Lab. Ortho, Lab. Prostho, Lab. Bahasa, Lab. Simu-lasi Hubungan Internasional, Lab. Humas, Lab. Jurnalistik, Lab. Periklanan, Lab. Fotografi, Lab. Komputer Akuntansi, Lab. Komputer Grafis, Lab. Komputer Multimedia, dll); Studio Radio & Studio Televisi

Ruang Laboratorium/Ruang Praktikum untuk menunjang kegiatan praktik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kecuali Lab Kedokteran Gigi, maka Laboratorium lainnya, Studio Radio, dan Studio Televisi terintegrasi menjadi Laboratorium Terpadu di Gedung Baru Kampus III Jl. Swadarma Raya No. 54, Jakarta Selatan).

Studio Radio dan Studio Televisi terdiri dari: a. 2 buah Studio Radio (luas 30m2 dan


Page 66

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3) (termasuk Sub Control, Ruang Editing Audio/ Video, Workshop Tata Artistik & Properti, Ruang Rias Pria & Wanita, Ruang Dokumentasi Audio/Video, Ruang Maintenan ce & Storage, dll)

(4) 34m2, tinggi 3,8m) dengan 2 buah Sub Control (masing2 luas 14,7m2 dan 16,25m2); b 2 buah Studio Televisi (luas 160m2 tinggi 7,6m, dan luas 37,30m2 tinggi 3,8m), dengan Sub Control (luas 29m2 dan 13m2).

Pendidikan Berkelanjutan Ilmu Kedokter-an Gigi (PB-IKG)

Pendidikan Berkelanjutan Ilmu Kedokteran Gigi berfungsi untuk mengembangkan profesi kedokteran gigi bagi sarjana kedokteran gigi untuk mendapatkan sertifikasi sehingga dapat melakukan kegiatan praktik kedoktran gigi. Kegiatannya dilakukan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut UPDM (B) dan/atau di RS lain seperti RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur yang merupakan RS patner kerja sama dari FKG UPDm (B).

Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM)

RSGM berfungsi untuk menunjang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu untuk kegiatan pendidikan (teori dan praktikum mahasiswa FKG), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya dengan memberikan layanan pemerik-saan gigi, perawatan, pengobatan, dan sosialisasi kesehatan gigi bagi masyarakat umum (anak-anak dan dewasa) secara rutin maupun berkala.

Biro Adminis-trasi Perencana-an dan Sistem Informasi (BAPSI)

Tugas Pokok: Melaksanakan urusan perencanaan, pengembang-an, dan sistem informasi akademik dan non-akademik di lingkungan UPDM (B), termasuk dalam penerimaan mahasiswa baru.


Studio Radio dan Studio Televisi berfungsi untuk kegiatan praktik mahasiswa dalam pembuatan paket acara siaran Radio dan Televisi mulai dari tahap praproduksi/persiapan, tahap setting & rehearsal, tahap pelaksanaan produksi, dan tahap pascaproduksi (post-production), serta simulasi siaran.

Fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembang-an sistem informasi dan komunikasi di UPDM (B) termasuk


Page 67

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

Pusat Kajian Terdiri atas: - CeLa (Center of Latin America & Carribean) - MEC (Moestopo Enterpreneurship Center) Dalam tahap realisasi: Pusat Kajian Rusia dan Korea, dll. Humas dan Promosi

Tugas Pokok dan Fungsi (4) website, sistem KRS online, internet, sistem akademik Simpati, dll. b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran c. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelak-sanaan rencana, program, dan anggaran. Pusat Kajian berfungsi merencanakan dan melaksanakan kajian-kajian terhadap bidang ilmu tertentu dalam rangka menunjang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dengan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta, perusahaan, kedutaan besar asing di Indonesia, seminar, workshop, pelatihan, pameran dan kerja sama kebudayaan, dll.

Tugas Pokok: Bagian Humas dan Promosi bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui koordinasi Warek II, bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kehumasan dan promosi di lingkungan Universitas. Fungsi: a.Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas kehumasan baik internal maupun eksternal dalam rangka menjaga dan mengangkat citra UPDM (B) melalui berbagai macam media (cetak, online/website, elektronik, media luar ruang, dll). b.Melaksanakan kegiatan promosi institusi maupun dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, dll. c.Melaksanakan kerja sama asosiasi maupun dengan pihak-pihak terkait.

Forum Guru Besar dan Doktor

Forum Guru Besar dan Doktor terdiri dari para Guru Besar dan Doktor serta LPPM dan Puslit-dianmas di lingkungan UPDM


Page 68

No.

Nama Generik Unit


(1)

(2)

(3)

Komisi Ilmiah

Klinik UPDM

Tugas Pokok dan Fungsi (4) (B), berfungsi membantu Rektorat dalam rangka meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah termasuk Penelitian Hibah Kompetisi, untuk mewujudkan UPDM (B) menjadi universitas riset yang unggul dan menjadi universitas rujukan.

Komisi Ilmiah terdiri dari para Guru Besar, berada di bawah koordinasi LPPM dalam rangka penyeleksian usulan-usulan penelitian dari Fakultas/PPs dan Rektorat melalui seminar ilmiah penelitian untuk mendapatkan proposal penelitian yang berkualitas. Bertugas menyiapkan dan melaksanakan kegiatan layanan kesehatan (pemeriksaan, perawatan/peng obatan gigi dan kesehatan umum) bagi pimpinan, karyawan, dan dosen di lingkungan Ys. UPDM dan UPDM (B) guna menunjang proses belajar mengajar, termasuk pemeriksaan kesehatan (kesehatan umum dan narkoba) dalam penerima-an mahasiswa baru UPDM (B).

2.1.3 Kelembagaan Kode Etik Jelaskan kode etik, lembaga serta prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan di institusi ini beserta sosialisasinya. Pelaksanaan kode etik sangat lengkap, meliputi : (1) Lembaga tersendiri Etika akademik merupakan pedoman bagi sivitas akademik Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dalam kehidupan akademik, baik pimpinan akademik, dosen, karyawan fungsional akademik, maupun mahasiswa. Sebelumnya masalah masalah etika dan tata laku di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) ditangani berdasarkan musyawarah, termuat pada buku panduan masing-masing Fakultas/PPS, kemudian diperbaharui pada tanggal 3 Februari 2014 Universitas Prof. DR. Moestopo Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 69

(Beragama) memiliki Pedoman Etika Akademik dan Tata laku Sivitas Akademika yang ditanda tangani oleh Rektor Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), dengan Surat Keputusan Nomor 002/H/YS.UPDM/SK/II/2014 tentang pengesahan etika akademik dan tata laku sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama).

Perumusan etika akademik dilakukan oleh satu tim yang dibentuk oleh Senat Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), berdasarkan hasil studi banding dengan etika akademik Universiti Kebangsaan Malaysia, Universitas Airlangga, hasil telaah beberapa kode etik profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Setelah melalui proses pembahasan dan penyempurnaan pada sidang pleno senat Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), maka etika akademik ditanda tangani Rektor.

Melihat dari luasnya jangkauan perilaku yang seharusnya dimilki oleh setiap insan akademik, dan perkembangan yang terjadi berkenaan dengan perundang-undangan terkait maka Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) melakukan penyempurnaan etika akademik yang dilakukan oleh Yayasan bersama Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dengan bantuan tim kecil yang dibentuk khusus oleh Senat Universitas. Setelah melalui pembahasan dan masukan dari Senat Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), maka Yayasan UPDM pada tanggal 3 Februari 2014 menandatangani Etika akademik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) yang dituangkan dalam peraturan

Rektor

Universitas

Prof.

DR.

Moestopo

(Beragama)

Nomor

:

002/H/YS.UPDM/SK/II/2014. (2) Mencakup masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan nonakademik

Etika Tenaga Kependidikan Tenaga kependidikan yang meliputi antara lain Pustakawan, Laboran, dan teknisi akademik, memiliki etika akademik yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu masing-masing memberikan pelayanan teknis, melaksanakan tugas dan meningkatkan kemampuan professional sesuai dengan tuntutan perkembangan Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 70

ilmu. Tindakan dan perilaku tenaga kependidikan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), secara umum harus memperhatikan etika akademik tenaga pendidikan yaitu: 1.

Melaksanakan tugas dengan tekun/serius

2.

Berupaya meningkatkan kemampuan kerja/profesionalisme

3.

Bertindak dan berperilaku santun dalam menjalankan pelayanan akademik

4.

Memberikan pelayanan akademik dengan baik dan profesional

5.

Tidak mencerminkan perilaku pilih kasih dalam melaksanakan tugas pelayanan akademik

6.

Tidak meminta imbalan dalam pelaksanaan tugas pelayanan akademik

Sistem Penghargaan dan Sanksi A.

Pemberian Penghargaan Penghargaan merupakan bagian integral dari tata pamong yang baik. Pemberian penghargaan kepada sivitas akademika atas dasar prestasi kerja, kinerja, dan usaha yang membawa harum nama almamater atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat selama 10, 20, 30 tahun atau lebih. Penghargaan dapat berupa lisan, pemberian sertifikat atau piagam, dan/atau berbentuk barang.

B.

Jenis penghargaan Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, jasa, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan jurusan/program studi/fakultas/universitas. Penghargaan dapat berupa: 1.

Pujian lisan,

2.

Ucapan terima kasih,

3.

Sertifikat keberhasilan

4.

Surat penghargaan

5.

Hadiah barang/cinderamata

6.

Peningkatan fasilitas kerja

7.

Pembebasan SPP baik bagi mahasiswa S1,maupun S2,

8.

Peloncatan jabatan fungsional untuk dosen

9.

Publisitas


Page 71

Proses Pemberian penghargaan Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah melalui proses sebagai berikut: 1.

Ketua

Jurusan/Program

Studi

meminta

kepada

yang

bersangkutan

memberikan data sebagai bukti prestasi atau jasa baik sumbangan pemikiran atau karya nyata; 2.

Dekan meneliti terlebih dahulu data yang diusulkan program studi/jurusan untuk dosen, atau oleh Wakil Dekan III untuk mahasiswa, atau oleh Wakil Dekan II untuk karyawan fungsional, atau oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut;

3.

Rektor meneliti dahulu data yang diusulkan dekan atau oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut;

4.

Dalam pengambilan keputusan Rektor dibantu oleh tim kecil.

Sanksi Sanksi dijatuhkan kepada sivitas akademika yang melanggar etika, baik dalam bidang pendidikan-pengajaran, penulisan karya ilmiah dan publikasi, maupun dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sehingga membawa dampak buruk terhadap kinerja Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dan membawa gambaran negatif Universitas dalam pandangan masyarakat luas (stakeholder). Jenis sanksi: 1.

Teguran langsung oleh ketua program studi/jurusan/dekan/rektor,

2.

Peringatan ringan secara tertulis,

3.

Peringatan sedang secara tertulis,

4.

Peringatan keras secara tertulis,

5.

Penonaktifan tugas selama jangka waktu tertentu,

6.

Usulan untuk mengundurkan diri dari sivitas akademika Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama),

7.

Pengumuman semua tingkat sanksi secara lisan atau tertulis kepada publik bergantung kepada berat-ringannya pelanggaran.


Page 72

MELANGGAR ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU

A.

PIMPINAN AKADEMIK Seorang pimpinan akademik dianggap melanggar etika bila melakukan hal-hal berikut: 1.

Melalaikan/tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara bertanggungjawab.

2.

Menggunakan kedudukan sebagai pimpinan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

3.

Melalaikan/tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh hasil keputusan instansi/atasan/lembaga yang berwenang untuk itu.

4.

Mencerminkan sikap diskriminatif yang menguntungkan diri sendiri atau suatu pihak yang dapat menimbulkan kegelisahan atau rasa tidak puas dari pihak lain.

5.

Menghalang-halangi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapat promosi yang menjadi haknya tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

6.

Melalaikan/tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan informasi kepada dosen dan atau tenaga kependidikan, sehingga merugikan yang bersangkutan.

B.

DOSEN 1.

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Seorang dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma dianggap telah melakukan tindakan dan perilaku yang melanggar etika dalam bidang pendidikan dan pengajaran bila melakukan hal-hal berikut. a.

Melalaikan/tidak

melakukan

tugas

pendidikan

dan

pengajaran

sebagaimana telah ditetapkan di dalam silabus tanpa alasan yang sah atau melakukan kelalaian secara sengaja. b.

Melaksanakan tugas dengan melakukan tindakan pilih kasih.

c.

Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dengan tekun/serius dalam proses pendidikan dan pengajaran, serta dalam menangani masalah yang dihadapi mahasiswa.

d.

Membocorkan atau memberitahukan soal ujian kepada mahasiswa atas


Page 73

dasar pilih kasih atau sebab-sebab lain, serta memberi tahu hasil ujian sebelum ada pengumuman resmi oleh fakultas. e.

Memberi nilai ujian tanpa suatu pedoman atau tanpa kriteria yang jelas.

f.

Melalaikan/tidak menjalankan tugas pendidikan dengan baik, antara lain: keengganan bertemu dengan mahasiswa untuk tujuan diskusi, menunda pemeriksaan

laporan

akhir/skripsi/tesis;

menggagalkan

laporan

akhir/skripsi/tesis tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. g.

Menyembunyikan hasil ujian yang sebenarnya.

h.

Menyuruh mahasiswa melakukan sesuatu di luar tugas pendidikan dan pengajaran yang resmi, sehingga merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun keuangan.

i.

Meminta imbalan baik berupa jasa, uang, maupun hadiah-hadiah lainnya dari mahasiswa asuhannya.

j.

Mempersulit secara sengaja kelulusan mahasiswa dengan tujuan untuk memperoleh suatu imbalan dari mahasiswa tersebut.

2.

Bidang Penelitian, Karya Ilmiah dan Publikasi

a. Penelitian dan Karya Ilmiah Seorang dosen dianggap melanggar etika bidang penelitian dan karya ilmiah bila melakukan hal-hal berikut : 1).

Mencantumkan namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku, padahal dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

2).

Mengaku dirinya sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dikerjakan secara berkelompok dengan rekan peneliti lainnya atau bawahannya.

3).

Melakukan

penelitian

yang

bertentangan

dengan

peraturan

universitas/fakultas dan peraturan perundang-undangan. 4).

Melakukan penelitian dengan subyek manusia tanpa meminta persetujuan subyek.

5).

Melakukan pendokumentasian yang tidak benar serta jujur,


Page 74

misalnya

dalam

mengutip

kata-kata

pendapat

orang

lain

(lisan/tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan. 6).

Memutarbalikkan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi, terutama penelitian yang mendapat bantuan biaya dari sponsor.

7).

Melakukan penipuan/penyelewengan penggunaan dana penelitian atau dana lainya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian.

8).

Melakukan plagiarisme metode dan prosedur penelitian atau penulisan karya ilmiah.

9).

Menjegal suatu proyek atau karya penelitian dosen lain seperti sengaja

membuat

fakultas/universitas,

kerusakan antara

pada

lain:

peralatan

perusakan

penelitian

terhadap

data

laboratorium, bahan-bahan penelitian, peralatan komputer, dsb. 10). Membuat laporan kemajuan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. b. Publikasi Seorang dosen dianggap berperilaku melanggar etika dalam publikasi bila melakukan hal-hal berikut: 1).

Menerbitkan tulisan dalam bentuk rencana, makalah, kertas kerja ilmiah atau buku yang seluruhnya atau sebagian besar ditulis oleh orang lain, kemudian ditulis atas namanya sendiri (plagiarisme) sebagai pengarang tunggal.

2).

Menerbitkan tulisan dalam bentuk rencana makalah, kertas kerja ilmiah atau buku yang dikarang bersama-sama, lalu ditulis sebagai pengarang tunggal.

3).

Menggunakan

kedudukan,

status,

jabatan,

dan

pengaruh

kekuasaannya (sebagai Dekan / Wakil Dekan / Ketua Jurusan / Kepala Bagian) kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian, atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah/publikasi/penerbitan, tetapi dia tidak memberikan sumbangan Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 75

ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang. 4).

Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, dan kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.

5).

Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok (collaborative work) tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti lainnya.

6).

Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut, dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.

7).

Menyalin ide atau ciptaan orang lain yang tersimpan dalam bentuk tertulis, tercetak, “slide” elektronik, atau dalam bentuk alat apapun untuk pengajaran dan penelitian yang diakui sebagai pencipta ide tersebut.

8).

Mengambil ide dari karangan orang lain dengan melakukan perubahan tertentu tanpa menuliskan/merujuk sumber aslinya, kemudian disusunnya kembali dengan cara sedemikian rupa yang memberikan gambaran seolah-olah sebagai pengungkap ide tersebut.

9).

Menerjemahkan tulisan atau karangan orang lain secara penuh atau sebagian, kemudian hasil terjemahan itu dianggap sebagai karangannya sendiri.

3.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Seorang dosen dianggap melanggar etika pengabdian kepada masyarakat bila melakukan hal-hal berikut : a.

Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama).


Page 76

b.

Melaksanakan

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

tanpa

dipersiapkan dengan matang, sehingga berdampak negatif terhadap lembaga. c.

Melalaikan/tidak memberitahukan dan/atau tidak mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan.

d.

Melalaikan/tidak

berusaha

melibatkan

sebanyak

mungkin

dosen,

terutama dosen muda dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. C.

TENAGA KEPENDIDIKAN FUNGSIONAL Tindakan dan perilaku yang melanggar etika bagi tenaga kependidikan fungsional meliputi yang umum dan khusus. Tindakan dan perilaku yang melanggar etika secara umum bila tenaga kependidikan fungsional melakukan hal-hal sebagai berikut : 1.

Melalaikan/tidak melaksanakan tugas dengan tekun/serius.

2.

Melalaikan/tidak berupaya meningkatkan kemampuan kerja/ profesionalisme.

3.

Melakukan tindakan yang tidak santun atau berperilaku tidak senonoh dalam melakukan pelayanan akademik.

4.

Mencerminkan perilaku pilih kasih dalam melaksanakan tugas pelayanan akademik.

5.

Meminta imbalan dan pelaksanaan tugas pelayanan akademik.

Tindakan dan perilaku tenaga kependidikan fungsional secara khusus yang melanggar etika bila melakukan hal-hal berikut: a.

Pustakawan 1). Melalaikan/tidak menjaga keberadaan dan keutuhan benda-benda pustaka. 2). Melalaikan/tidak bersedia melaksanakan/memberikan layanan perpustakaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3). Melalaikan/tidak memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan/tata tertib pelayanan jasa perpustakaan.

b.

Laboran 1). Melalaikan kebersihan dan kerapihan ruang laboratorium 2). Melalaikan keberadaan, keutuhan, dan kebersihan alat-alat laboratorium. 3). Melalaikan/tidak menyiapkan bahan-bahan dan peralatan keperluan


Page 77

praktikum/penelitian 4). Melalaikan/tidak membantu pelaksanaan praktikum/penelitian 5). Melalaikan/tidak melayani peminjaman alat-alat praktikum/penelitian tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 6). Membocorkan atau memberikan soal ujian yang akan diujikan. 7). Melalaikan/tidak membantu keselamatan dan kesehatan kerja c.

Teknisi Akademik 1). Melalaikan keberadaan, keutuhan, kebersihan, dan kesiapan alat sumber belajar yang menjadi tanggung jawabnya. 2). Melalaikan/tidak melayani peminjaman/pemakaian alat sumber belajar tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3). Melalaikan/tidak mengawasi dan membantu dalam pengoperasian alat sumber belajar. 4). Membocorkan atau memberitahukan soal ujian yang akan diujikan.

D.

Mahasiswa Tindakan dan perilaku yang melanggar etika bagi mahasiswa meliputi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakulikuler. Keduanya berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. 1.

a.

Kegiatan Intrakurikuler Bidang Pendidikan dan Pengajaran 1).

Melalaikan/tidak mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa memberitahu dan atau tanpa alasan yang jelas kepada dosen/jurusan/bagian/program studi.

2).

Mengganggu dalam proses belajar mengajar di kelas.

3).

Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti ujian atau bentuk evaluasi lainnya dalam proses pembelajaran.

4).

Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dan/atau asusila dengan dosen/tenaga kependidikan sesama mahasiswa dalam usaha memperoleh soal atau nilai hasil ujian atau fasilitas belajar dan fasilitas lain untuk memperoleh


Page 78

keuntungan pribadi, sehingga menodai proses pembelajaran. 5).

Mempunyai sikap tidak terbuka terhadap kritik/koreksi dalam proses pembelajaran di kelas/kampus demi mempertahankan pandangan/

pendapat/kepentingan

pribadi

dalam

rangka

pelaksanaan tugas-tugas kurikuler. 6).

Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari orang lain dalam rangka pelaksanaan tugastugas kurikuler.

7).

Menyuruh mahasiswa yunior melakukan suatu tugas di luar tugas yang resmi.

b.

Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. 1).

Mengaburkan rancangan penelitian dengan tidak menjelaskan rancangan tersebut untuk penulisan tugas akhir/skripsi/tesis selengkapnya secara jujur kepada sumber data, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan warga masyarakat yang diteliti.

2).

Melakukan manipulasi atau bahkan memalsukan data (primer dan atau sekunder) untuk kepentingan pembenaran suatu pandangan atau kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu, sehingga hasil penelitian untuk skripsi/tesis tidak ilmiah.

3).

Melakukan plagiarisme sebagian atau seluruh hasil penelitian atau kajian orang lain dalam rangka penulisan skripsi/tesis.

4).

Melakukan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

c.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 1).

Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam

kegiatan

PKL,

sehingga

merugikan

nama

baik

lembaga/sivitas/akademika/fakultas/universitas. 2).

Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan PKL, sehingga menimbulkan ketegangan bahkan keresahan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.


Page 79

2. a.

Kegiatan Ekstrakurikuler Bidang Pendidikan dan Pengajaran 1).

Mengikuti berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, lomba karya ilmiah dsb.) di dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan

untuk

memenuhi

kepentingan

pribadi

atau

menyenangkan pihak-pihak tertentu. 2).

Mengikuti berbagai kegiatan akademik atas nama lembaga/ sivitas akademika

tanpa

sepengetahuan

dan

persetujuan

jurusan/bagian/program studi dan fakulas/ universitas 3).

Mengemukakan pandangan/pendapat yang bersifat provokatifpolitis dalam berbagai kegiatan akademik, sehingga menimbulkan ketegangan/kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat luas.

4).

Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan (pengembangan minat dan kegemaran, organisasi, kesejahteraan, bakti sosial, dsb.) yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

b.

Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 1).

Melakukan kegiatan penelitian/kerja praktek atas inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran terhadap norma-norma kegiatan akademik.

2).

Melakukan berbagai tindakan yang mengandung unsur provokatifpolitis dalam rangka kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri, sehingga menimbulkan keresahan dan gangguan kehidupan masyarakat luas.

3).

Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

4).

Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan keresahan, kerusuhan dalam kehidupan masyarakat luas.


Page 80

c.

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 1).

Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas inisiatif sendiri atau atas anjuran jurusan/bagian/ program studi yang mengandung unsur pelanggaran terhadap etika dan norma-norma kegiatan akademik.

2).

Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

3).

Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas.

Lama Sanksi Lamanya sanksi bergantung kepada jenis sanksi/berat/ringannya dan pelanggaran dan/atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pernyataan Keberatan. Pihak yang terkena sanksi dapat mengajukan pernyataan keberatan dengan: 1.

Mengajukan pernyataan keberatan dapat diajukan oleh yang bersangkutan terhadap sanksi yang dijatuhkan,

2.

Pernyataan keberatan diajukan kepada instansi yang lebih tinggi dari pihak yang menjatuhkan sanksi,

3.

Pernyataan keberatan harus diajukan

secara tertulis oleh yang bersangkutan

selambat-lambatnya dua (2) minggu setelah surat keputusan diterima. Rehabilitasi Rehabilitasi atau pengembalian nama baik dapat dilakukan apabila 1.

Sanksi yang dijatuhkan di tingkat program studi/jurusan tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan karena merasa tidak bersalah. Penerima sanksi bisa mengajukan

banding

ke

tingkat

kelembagaan

yang

lebih

tinggi:

fakultas/universitas/yayasan. 2.

Ternyata pada tingkat akhir yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah pihak


Page 81

fakultas berhak merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dengan cara tertulis atau melalui publisitas.

Prosedur Penjatuhan Sanksi (SOP terlampir): 1.

Ketua jurusan/program studi, sebelum

menjatuhkan sanksi terlebih dahulu

memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi disertai bukti-bukti yang relevan. 2.

Sebelum diberikan sanksi, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

3.

Sebelum menjatuhkan sanksi, dekan meneliti dulu data yang diusulkan oleh jurusan untuk dosen, oleh PD III untuk mahasiswa, oleh PD II untuk karyawan fungsional, atau tim khusus untuk itu/majelis etika akademik, kemudian memanggil ybs . untuk diminta klarifikasi dan pembelaan diri disertai bukti-bukti yang berkaitan.

4.

Rektor setelah menerima usulan pemberian sanksi dari Dekan/Direktur PPS, menyerahkan seluruh berkas kepada Senat Universitas dan Senat Universitas memanggil tim ahli bersifat ad-hoc.

(3) SOP sangat lengkap dan jelas Semua pelaksanaan kode etik di bawah kelembagaan Komisi Etika Senat Universitas dan Komisi Etika Fakultas berjalan dengan sangat baik dan didukung SOP yang sangat lengkap dan jelas.

(4) SOP dilaksanakan secara efektif Pedoman kode etik dan pelaksanaannnya terdokumentasi dengan baik didukung dengan SOP yang sangat lengkap untuk menjaga efektivitas pelaksanaannya (Data Dukung SOP terlampir)

2.2 Kepemimpinan Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 82

peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional institusi perguruan tinggi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi institusi perguruan tinggi dan dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Jelaskan pola dan kinerja kepemimpinan institusi perguruan tinggi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. Pengangkatan personil untuk menduduki jabatan-jabatan dalam struktur organisasi di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dilakukan melalui proses yang mempertimbangkan kemampuan akademik maupun managerial administrasi pada berbagai jenjang hirarki organisasi di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Sebagai misal, Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) berdasarkan usulan Dekan/Dir PPS. Dalam proses pengusulan dan pengangkatan itu, secara internal telah dilakukan evaluasi terhadap potensi kandidat untuk mengelola Program Studi di lingkungan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pengelola program studi, khususnya Ketua Program Studi diberikan kesempatan untuk mengikuti seminarseminar baik tingkat nasional dan regional khususnya terhadap seminar atau pelatihan yang berhubungan dengan bidang akademiknya dan pelatihan tentang pengelolaan program studi. Efisiensi dan efektivitas kepemimpinan merupakan tuntutan bagi pengembangan program studi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas tersebut, maka pimpinan/pengelola Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) yang terdiri dari Rektor, Pembantu/Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Sekdir, Kepala Biro, Ketua Program Studi, dan Kepala Tata Usaha selalu secara periodik menjalankan proses evaluasi diri atas proses pelaksanaan pendidikan di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Dengan demikian setiap problem yang muncul segera dapat dicarikan pemecahannya, baik yang menyangkut sistem administrasi, proses perkuliahan, keuangan, maupun perkembangan aktivitas mahasiswa.


Page 83

Dalam menjalankan pengelolaan setiap unit kerja, pola kepemimpinan yang dijalankan adalah sebagai berikut: 1.

Kepemimpinan Operasional Pola kepemimpinan operasional yang dikembangkan di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) bersifat demokratis dan berdasarkan kemitraan. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Sekdir, Ketua Program Studi, dan Kepala Tata Usaha menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) ke dalam berbagai kegiatan: 1.

Merencanakan

dan

perkembangan/konteks

melakukan sosial

program

yang

berlangsung

kegiatan dalam

dengan kehidupan

masyarakat dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi. 2.

Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan dapat mengakselerasi percepatan penyelesaian perkuliahan mahasiswa, pengembangan keilmuan SDM, perbaikan mutu baik kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang,

peningkatan kesejahteraan civitas

akademik Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). 3.

Merencanakan dan melakukan upaya pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan lain.

4.

Merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan PBM yang lebih terkontrol.

5.

memberikan kemudahan/memfasilitasi mahasiswa dengan pengetahuan teknis tentang cara mengakses berbagai literatur, khususnya secara elektronik melalui berbagai situs di web-site.

6.

Setiap hari Senin (mulai jam 08.00 WIB), pimpinan rutin melakukan kegiatan rapat dan atau kunjungan ke unit-unit untuk kegiatan mengontrol atau mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan.

7.

Semua

kegiatan

yang

dilakukan

oleh

lembaga-lembaga

yang

ada

dilingkungan UPDM (B) selalu dipantau oleh Rektor dan para wakilnya melalui media telepon, HP, SMS atau secara langsung, juga setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan kinerja yang Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 84

berfungsi sebagai evaluasi, dari laporan tersebut pimpinan akan mengetahui keberhasilan maupun kendala apa yang dialami sehingga akan dibantu solusinya. Upaya-upaya seperti yang disebutkan di atas, diharapkan akan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi universitas sesuai dengan waktu yang direncanakan.

2.

Kepemimpinan Organisasi Struktur organisasi dan Tata Kerja Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Sekdir, Kepala Biro, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Kepala Tata Usaha, dengan dukungan penuh tenaga pendidik/dosen serta tenaga kependidikan bidang akademik, umum dan lainnya. Model kepemimpinan seperti ini merupakan model manajemen kolektif-kolegial yang menekankan penciptaan kondisi kerja yang nyaman dengan hasil optimal. Diskusi - diskusi baik dengan tenaga pendidik, mahasiswa maupun tenaga kependidikan lebih ditujukan pada tercapainya saling bertukar informasi dan upaya menggali ide-ide atau gagasan dan pemikiranpemikiran baru bagi kepentingan kemajuan institusi. Pola kepemimpinan yang diterapkan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) diharapkan mampu memahami struktur organisasi dan tata kerja universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Dengan adanya pemahaman ini implementasi pembagian tugas, pendelegasian wewenang, koordinasi, interaksi serta inovasi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Di samping itu, juga harus mampu meningkatkan efektivitas struktur organisasi dalam menunjang kegiatan program guna mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pola kepemimpinan organisasi yang dilaksanakan pada dasarnya bersifat demokratis, adil, dan mampu memotivasi bawahan atau kolega agar berprestasi serta berkinerja tinggi. Pola kepemimpinan yang diterapkan memperhatikan: lingkungan komunitas Perguruan Tinggi yang cenderung “egaliter”, tingkat kematangan (maturity) dalam berpikir dan bertindak yang relatif baik, dan model/pendekatan yang partisipatif. Kepemimpinan di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), senantiasa memperhatikan keseimbangan tugas dan


Page 85

fungsi masing-masing yang didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas. Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), pimpinan unit kerja berkoordinasi dengan unsur/unit lain dan secara terstruktur melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis UPDM (B). Pucuk pimpinan tertinggi dipimpin Rektor dengan dukungan penuh civitas akademik UPDM (B). Dalam menjalankan fungsinya. Pola kepemimpinan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) lebih mengedepankan pendekatan situasional partisipatif

dan kebersamaan. Tujuannya adalah bagaimana

memotivasi dan memfasilitasi

baik Dosen, Tenaga Administratif maupun

Mahasiswa dapat bekerja dengan berprestasi dan berkinerja yang tinggi. Pola kepemimpinan seperti ini dilakukan, mengingat lingkungan komunitas Perguruan Tinggi yang cenderung egaliter dan tingkat kematangan (maturity) yang relatif tinggi dan heterogen, sehingga pendekatan dan model partisipasi aktif yang lebih dikembangkan.

Kepemimpinan

institusi dan unit kerja senantiasa

memperhatikan keseimbangan tugas dan fungsi masing-masing yang didasarkan pada kebermaan (silih asah, silih asih dan silih asuh), transparan dan akuntabel.

3.

Kepemimpinan Publik Kepemimpinan publik dari pimpinan di institusi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) ditunjukkan dengan kemampuan pimpinan unit kerja dalam menjalin dan mengembangkan kerjasama ke dalam dan ke luar. Misalnya peran beberapa pimpinan yang aktif dalam institusi atau kegiatan publik, misalnya Majelis Rektor, Asosiasi atau Paguyuban Dekan yang serumpun, Asosiasi Keilmuan, Profesi, Sertifikasi Dosen, BAN-PT dan lain-lain Pimpinan Universitas/Fakultas/PPS/program studi berperan penting dalam upaya membuat jejaring dengan para stakeholders dalam rangka pengembangan organisasi maupun kurikulum program studi yang didasarkan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. Melalui peningkatan jejaring kerjasama ini diharapkan dapat mengembangkan Universitas/Fakultas/PPS/Program Studi terutama untuk pengembangan akademik mahasiswa maupun tenaga akademik


Page 86

yang ada. Melalui fungsi kepemimpinan publik, jajaran pimpinan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) secara terus menerus meningkatkan peranannya dalam perluasan serta peningkatan kualitas kerjasama UPDM (B) baik dengan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks institusi pendidikan, fungsi kepemimpinan publik ini berguna untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan Internasional melalui UPT Kerjasama dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerja Sama. UPT ini bertugas mempersiapkan serta mencarikan peluang bagi dosen Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) untuk studi lanjut di universitas-universitas yang memiliki kualitas yang baik di luar negeri termasuk mencarikan beasiswa yang sesuai. Perolehan kerjasama di bidang peningkatan jenjang pendidikan S2/S3 beasiswa luar negeri yang diperoleh UPDM (B) dari tahun 2008-2013 sejumlah 5 (lima) orang. Dalam kurun tiga tahun terakhir, kerjasama dengan Universitas/Lembaga di Luar negeri mengalami peningkatan yang signifikan tahun 2011 ada 6 (enam) kerjasama, tahun 2012 meningkat menjadi 4 (empat) dan sampai bulan Mei 2014 mencapai 24 (duapuluh empat) jumlah kerjasama aktif dengan sebaran sebanyak 10 (sepuluh) negara. Selain itu Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) juga menerima mahasiswa dari luar negeri melalui berbagai jalur beasiswa. Jumlah mahasiswa Asing yang terdaftar di UPDM (B) per september 2011 sebanyak 8 (delapan) orang. Untuk kerjasama dalam negeri lebih banyak lagi, yang tercatat di bagian kerjasama UPDM (B) dari tahun 2008-2014 sebanyak 100 (seratus) kerjasama.

2.3

Sistem Pengelolaan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional institusi perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling) dalam penyelenggaraan program dan kegiatan perguruan tinggi.

2.3.1

Jelaskan sistem pengelolaan institusi perguruan tinggi serta dokumen pendukungnya (jelaskan unit / bagian / lembaga yang berperan dalam setiap fungsi pengelolaan serta proses pengambilan keputusan).

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Universitas Prof. DR. Moestopo


Page 87

(Beragama) mencakup semua (lima) fungsi pengelolaan yang dilaksanakan secara efektif. Setiap unit kerja di lingkungan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) mencakup fungsi pengelolaan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan perguruan tinggi yang meliputi: 1. Planning (Perencanaan) Perencanaan merupakan awal dari sebuah rangkaian proses manajemen. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang gagal membuat perencanaan dapat dikatakan bahwa mereka sedang merencanakan untuk gagal. Karena itu untuk dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan UPDM (B) maka Rektor beserta Tim menyusun Rencana Strategis (Renstra) pengembangan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Renstra ini merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Universitas dan unit-unit kerja pelaksananya. Kemudian Renstra akan dijabarkan ke dalam Rencana Operasional (Renop) dan akan dilengkapi dengan indikator kinerja serta waktu pencapaian programprogram kerja.

Perencanaan pengembangan program dengan acuan renstra UPDM (B) didasarkan atas hasil evaluasi diri, disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta dikaitkan dengan isu-isu terkini yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk dapat menciptakan kebijakan rencana strategis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Organizing (pengorganisasian) Organizing merupakan pengejawantahan rencana stategis ke dalam aksi yang operasional dan bagaimana mengatur pelaksanaan tersebut. Untuk menjalankan program kerja berkala maka dibantu oleh Para Wakil Rektor, SPI, Pengawas, Para Kepala Biro, Ketua Lembaga, Direktur dan Kepala Tata Usaha yang meliputi bidang akademik, bidang kemahasiswaan, perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta tata usaha. Setiap bidang berkoordinasi satu dengan yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama untuk hal-hal yang memerlukan penanganan lebih dari 1 (satu) bidang. Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya temporer baik internal maupun eksternal maka setiap unit kerja dapat mengajukan proposal kegiatan. Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 88

Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan praktikum, kegiatan general lecturer, penelitian bersama, seminar nasional, seminar internasional, pengabdian pada masyarakat, kegiatan tata usaha dan kegiatan yang mendukung renstra UPDM (B) lainnya. 3. Staffing (pengembangan staff) Tidak terpisahkan satu sama lain. Secara internal maupun eksternal tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Melalui rapat pimpinan dipilihlah personil yang mengisi setiap unit kerja staf dan juga personil yang mengisi kepanitiaan kegiatan. Pemilihan personil didasarkan pada kompetensi dan kepakaran melalui fit and proper test. Setiap unit kerja staf dan kepanitiaan memiliki koordinator dan pimpinannya. Koordinator tersebut dipilih melalui mekanisme yang demokratis (baik lewat pemilihan umum maupun aklamasi). Koordinator bertindak sebagai pengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar terjadi saling pengertian dan sinergitas di antara anggota. Untuk memeratakan staf di lingkungan UPDM (B) melakukan rolling pegawai dilihat dari kebutuhan tiap-tiap unit kerja. 4. Leading (kepemimpinan) Pola kepemimpinan di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang memberikan ruang kepada setiap civitas akademika di lingkungan UPDM (B) untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan akademik dan menciptakan keterbukaan atmosfer akademik.

5. Controlling (pengawasan) Fungsi pengawasan diadakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta dalam rapat pimpinan (Rapim). Hasil rapat di antaranya memutuskan programprogram kerja apa yang berjalan dengan baik dan patut dipertahankan, kemudian program-program

apa

yang

tidak

berjalan

akan

dipertimbangkan

keberlangsungannya. Selain evaluasi program-program kegiatan, juga dilakukan evaluasi kinerja staf, apakah setiap unit kerja staf berkerja dengan baik, atau mengalami hambatan. Penelurusan hambatan diperlukan untuk menentukan solusi yang harus diambil guna terus meningkatkan kinerja unit kerja. Salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan mengganti personil dan mengganti teknis prosedural dalam unit kerja staf tersebut. Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 89

Seluruh pengelolaan melalui lima tahap itu sudah berjalan dengan efektif dan bukti pendukung tersedia.

2.3.2 Jelaskan program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit.

Dalam Program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efesien, Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) memiliki: (1) Rancangan dan analisis jabatan, Rancangan Jabatan disusun oleh Sekretaris Pengurus Yayasan bersama Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang berfungsi menetapkan kegiatan kerja seorang atau sekelompok pegawai secara organisasional, tujuannya yaitu untuk mengatur penugasan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Setelah itu Biro ini melakukan analisis Jabatan yang dilaksanakan untuk “memotret” masing-masing jabatan dalam organisasi agar diperoleh informasi mengenai aspek-aspek penting jabatan tersebut, seperti tujuan, tugas dan tanggung jawab, kondisi kerja, kompetensi, dsb. Analisis jabatan (job analysis) adalah proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifikasi karyawan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan (jabatan) dalam suatu organisasi. (2) Uraian Tugas, Masing-masing Jabatan di setiap Unit kerja di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) memiliki uraian tugas pokoknya masing-masing. Uraian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) terdapat dalam buku Tupoksi di masing-masing unit kerja (Buku Tupoksi tersedia dan uraian tugas masing-masing jabatan tersedia). (3) Prosedur kerja Setiap Unit kerja di lingkungan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) memiliki prosedur kerja masing-masing yang semuanya untuk mendukung terlaksananya visi dan misi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dalam mengembangkan Tri Darma Perguruan Tinggi. Prosedur Kerja tertuang dalam manual prosedur dilengkapi SOP.


Page 90

(4) Program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja. Tolok Ukur Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) telah memiliki buku pedoman penyelenggaraan pendidikan, baik buku pedoman penyelenggaraan pendidikan Universitas maupun buku pedoman penyelenggaraan pendidikan Fakultas/PPS (Dokumen tersedia ). Buku pedoman penyelenggaraan pendidikan fakultas disusun dengan berpedoman pada buku pedoman penyelenggaraan pendidikan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Buku pedoman tersebut mengatur mengenai kebijakan, standar, tolok ukur, dan peraturan akademik.

Kebijakan Penjenjangan Jabatan Akademik Jumlah tenaga kependidikan di lingkungan UPDM (B) sudah melebihi kebutuhan, untuk meningkatkan kompetensinya adalah dengan membekali mereka agar sesuai dengan

tuntutan

persyaratan

jabatan.

Tenaga

kependidikan

yang

mampu

memanfaatkan teknologi terkini ditingkatkan kualitasnya (khususnya dalam hal ICT). Untuk itu, pelatihan kepemimpinan bagi para pendidik yang ke depan akan menjadi pejabat struktural di UPDM (B) diselenggarakan secara rutin dan berkesinambungan. Materi kepemimpinan yang dilatihkan adalah kepemimpinan akademik (academic leadership), mengingat kepemimpinan di perguruan tinggi memiliki perbedaan yang signifikan dengan kepemimpinan di institusi lain.

Kebijakan tentang Administrasi Akademik Pengusulan Jabatan Akademik Peningkatan mutu tenaga akademik dan administrasi sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan,

teknologi,

kesenian

serta

profesionalisme

(Peraturan

Perundangan, Pedoman dan SOP tersedia).

Penilaian Prestasi Akademik dan Kecakapan Pada dasarnya penilaian terhadap dosen terkait prestasi akademik dan kecakapan yang telah dilakukan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mencakup tiga komponen yaitu melaksanakan pendidikan Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 91

(pengajaran), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga komponen penilaian tersebut mutlak harus dipenuhi oleh seorang dosen utuk mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatannya dari jenjang terendah sampai guru besar (Peraturan Perundangan, Pedoman dan SOP tersedia).

Penilaian Kepribadian Dosen dan Pegawai Administrasi Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi dosen dan tenaga administrasi dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang diatur pada Kebijakan Evaluasi untuk Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Menghadapi Krisis serta Peraturan Yayasan UPDM No. 110/H/Ys.UPDM/SK/IX/2011, tanggal 30 September 2011. Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam poin diatas tersebut, terkait penilaian kepribadian dosen dan tenaga administrasi telah dilaksanakan secara konsisten (Peraturan Perundangan, Pedoman dan SOP tersedia). Peraturan Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ( keberadaan peraturan dan implementasi). Dalam rangka usaha untuk membuat suasana akademik yang kondusif dalam lingkungan UPDM (B), maka telah dibuat aturan-aturan yang terkait pelaksanaan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam lingkungan UPDM (B). Implementasi pedoman tersebut di atas secara umum telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di UPDM (B) 2007 mahasiswa

memiliki kebebasan akademik untuk mengambil mata kuliah yang

menjadi minatnya namun demikian mahasiswa juga terikat dengan hukum, etika dan norma yang berlaku (Buku Pedoman Etika Akademik dan Tata Laku tersedia).

Prosedur Pengambilan Keputusan dan Perencanaan UPDM (B) telah menyusun alur hirarki pengambilan keputusan dan perencanaan secara terurut dari mulai tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Pada tiap-tiap fakultas prosedur pengambilan keputusan termasuk perencanaan melibatkan semua unsur civitas akademika. Untuk hal-hal yang mengenai kebijakan umum ditetapkan


Page 92

melalui rapat senat fakultas/PPS. Adapun untuk hal-hal mengenai kebijakan khusus, operasional, dan teknis diputuskan oleh Dekan/DirPPS atau Wakil Dekan/Sekdir dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi, SOP, peratutan perundangundangan, SK Rektor, SK Dekan/DirPPS, atau Statuta Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Untuk hal-hal yang menyangkut akademik pengambilan keputusan dilandasi atau dengan memperhatikan hasil rapat bagian atau rapat jurusan. Prosedur Pengambilan Keputusan untuk kebijakan yang bersifat politis/strategis (misalnya : Penentuan Kurikulum, Praktikum, Pemilihan Rektor/Dekan/PPS/Ketua Program Studi, peningkatan kualitas professional dalam melayani mahasiswa) dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana tertera dalam Pedoman Pengambilan Keputusan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) (tersedia). 2.3.3 Jelaskan diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik.

Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders setiap tahunnya. Dalam hal ini, Rektor mempertanggungjawabkan kinerjanya selama satu tahun melalui presentasi memorandum Rektor pada saat Dies Natalis Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), juga pada saat wisuda yang dilaksanakan setahun sekali di hadapan civitas akademik UPDM (B) yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan berbagai unsur masyarakat, yang dilaksanakan setiap awal bulan April. Diseminasi laporan kerja UPDM (B) juga disampaikan pada saat Rapat Kerja tahunan yang diselenggarakan pada awal bulan Juli dan sekalian pembahasan Rencana Anggaran Program Kerja Tahunan (RKAT) untuk tahun selanjutnya, serta melakukan evaluasi kegiatan program kerja untuk tahun sebelumnya. Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi dibidang pendidikan/pengajaran rutin dilaporkan setiap akhir semester ganjil dan genap dalam bentuk Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) ke Kopertis Wilayah III yang dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).


Page 93

Terkait dengan sikap masyarakat yang semakin kritis terhadap eksistensi perguruan tinggi yang memiliki kepastian status Akreditasi dengan nilai baik atau sangat baik maka Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang akan menilai status akreditasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) juga menuangkan informasi-informasi berkenaan dengan hasil kerjanya melalui website UPDM (B) (www.moestopo.ac.id) yang dapat di akses oleh masyarakat luas. Informasi tersebut meliputi: Status Akreditasi Institusi, Kualitas Dosen, Publikasi Dosen, HAKI dan Patent, Kepustakaan, Kesesuaian rasio jenjang pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu, Kualitas Mahasiswa dan Kegiatannya, Penyelenggaraan event ilmiah, Penyempurnaan Kurikulum dan metode PBM termasuk kewirausahaan, Dana Riset, Komposisi mahasiswa baru, Kesejahteraan

mahasiswa,

Sistem

penyelenggaraan

perkuliahan,

Sistem

penyelenggaraan ujian, pelaporan keuangan, sertifikasi unit kerja, daya serap anggaran,

dokumen kelengkapan

organisasi,

restrukturisasi, kualitas

tenaga

pendidikan, kerjasama, pendanaan masyarakat, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Hasil kerja dari Universitas maupun dari masing-masing unit di diseminasikan dan dilaporkan dalam bentuk:

Pertanggungjawaban Program Laporan hasil pelaksanaan program yang disusun memuat pencapaian pelaksanaan program

dengan

rincian:

rancangan

program,

pelaksanaan

program,

hasil

pelaksanaan program disertai dengan faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan program dan faktor penyebab kegagalan atau hambatan/ masalah yang ditemukan selama pelaksanaan program dan cara mengatasinya. Alur Pertanggungjawaban program dilakukan sebagai berikut: Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro menyusun laporan pertanggungjawaban unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi. Kemudian kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi menghimpun laporan pelaksanaan program para Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan para Kepala Biro dalam bentuk


Page 94

hard copy dan soft copy untuk disampaikan kepada Rektor sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Rektor menyusun laporan program Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dan menyampaikan laporan pelaksanaan program secara periodik setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk hard copy dan softcopy kepada Yayasan Universitas Prof.DR. Moestopo. Pertanggungjawaban Kegiatan Untuk menilai secara sistematis terhadap ketercapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan, digunakan pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan instrumen pengukuran yang valid dan dapat dipercaya (reliable) sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan rujukan untuk melakukan evaluasi kinerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Univeritas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Instrumen dibuat berdasarkan indikator-indikator ketercapaian yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja. Alur pertanggungjawab kegiatan dilakukan sebagai berikut: Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi.

Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan para Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga dan para Kepala Biro dalam bentuk hard copy dan soft copy nya untuk disampaikan kepada Rektor sebagai laporan kegiatan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Kemudian Rektor menyusun laporan kegiatan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap akhir semester dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada Yayasan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Universitas Prof. DR. Moestopo


Page 95

(Beragama) dilakukan sebagai berikut: a.

Setiap Transasksi keuangan UPDM (B) di akuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;

b.

Setelah ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan system akuntansi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) mengembangkan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntasi Indonesia.

c.

Laporan keuangan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama).

d.

Laporan keuangan tersebut secara periodik yaitu setiap bulan, triwulanan, semester dan tahunan disampaikan kepada Yayasan Universitas Prof. DR. Moestopo.

2.3.4 Jelaskan sistem audit internal (lembaga/unit kerja, ruang lingkup tugas, prosedur kerja dsb). Lembaga yang berwenang melakukan audit internal Kegiatan audit internal di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) terlembagakan sehingga memiliki kriteria dan instrumen penilaian yang diberlakukan di setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan dan didiseminasikan dengan baik.(dokumen insrtrumen tersedia).

Lembaga yang menangani audit internal di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) adalah : Satuan Pengawasan (sebelumnya dikenal sebagai Satuan Pengawasan Internal - SPI) dan Unit Penjaminan Mutu (sebelumnya dikenal sebagai Satuan Penjaminan Mutu - SPM).

Satuan Pengawas lebih terfokus pada pengawasan pengelolaan keuangan. Dari satuan inilah nantinya tahapan-tahapan implementasi otonomi pengelolaan keuangan dengan mengacu RAPB universitas akan direncanakan dan dievaluasi serta diawasi dengan baik. Unit Penjaminan Mutu lebih difokuskan pada penetapan standar pelayanan minimal dan penjamin kualitas para pelaksana teknis akademik.


Page 96

a.

Satuan Pengawasan Satuan Pengawas UPDM (B) terbentuk secara resmi dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor : 35/H/YS.UPDM/SK/V/2009 tanggal 27 April 2009. Sejalan dengan itu Pembentukan SPI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jo. Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa salah satu organ Perguruan Tinggi adalah Satuan Pengawas, yang secara struktur berada secara langsung di bawah Rektor. SP UPDM (B) bertanggung jawab langsung kepada Rektor UPDM (B).

b.

Unit Penjaminan Mutu Dulu lembaga ini bernama Tim Penjaminan Mutu/TPM) didirikan pada akhir tahun 2005 dengan SK Rektor No. 127/SK/R/UPDM/VI/2009 tertanggal 17 Juni 2009. Kemudian berubah menjadi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan kemudian berubah lagi menjadi Unit Penjaminan Mutu seiring dengan reorganisasi yang dilakukan UPDM (B). Eksistensi lembaga ini dilatarbelakangi paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Penjaminan mutu

UPDM (B)

berbasis pada jurusan/program

studi dan

dikoordinasikan secara operasional oleh fakultas, sedangkan peran universitas adalah

sebagai

motor

penggerak

untuk

mengembangkan

sistem

dan

menggunakan strategi facilitating, empowering, dan enabling. Peran universitas tersebut

dilakukan

dalam

bentuk

bantuan

teknis,

finansial,

konsultasi,

pengembangan konsep-konsep baru yang lebih aplikabel dan akseptabel, monitoring dan saran tindak perbaikan. Ruang Lingkup Tugas Masing-masing lembaga mempunyai lingkup tugas sendiri. Berikut merupakan penjelasan ruang lingkup tugas masing-masing lembaga tersebut. a.

Satuan Pengawasan Tujuan : 

Membantu

pimpinan

universitas

dalam

kaitannya

dengan

pengawasan,

pengendalian, evaluasi pengelolaan keuangan Universitas Prof. DR. Moestopo Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 97

(Beragama); 

Melakukan verifikasi keadaan keuangan dan prosedur operasi universitas dengan serangkaian program audit yang sistematik. Tugas: 

Mengelola kinerja penugasan audit yang dilakukan oleh staf auditor, menelaah kertas kerja dan laporan audit, mengedit laporan;



Membuat jadwal dan rencana audit, membuat pengembangan rencana audit tahunan institusi;



Melakukan pekerjaan audit termasuk persiapan kertas kerja, temuan dan laporan juga menguji keakuratan catatan keuangan yang berkaitan dengan aset, kewajiban penerimaan, pengeluaran dan transaksi yang ada;



Membantu Rektor dalam memberikan konsultasi teknis dan saran –saran yang diperlukan untuk pengelola universitas, fakultas dan pihak internal lain yang membutuhkan;



Selalu mengikuti perkembangan terkini dari kebijakan dan prosedur yang ada di universitas, perkembangan terkini di profesi akuntansi dan audit, dan perubahan peraturan yang ada;



Membuat anggaran operasional tahunan;



Berpartisipasi dalam pengembangan, implementasi dan memelihara kebijakan, tujuan, perencanaan jangka pendek dan panjang dan mengimplementasikan program audit yang direncanakan.

b.

Unit Penjaminan Mutu Tujuan : 

Membantu Pimpinan Universitas dalam kaitannya dengan penetapan standar pelayanan minimal, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan

di

tingkat universitas sampai unit terkecil di bawahnya; 

Melakukan verifikasi keadaan untuk menjamin mutu kinerja pengelolaan tingkat universitas sampai unit terkecil di bawahnya dengan standar dan prosedur operasi yang sistematik. Tugas: 

Merancang dan menetapkan standar-standar pelayanan minimal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pengelolaan institusi;


Page 98



Mengelola kinerja penugasan monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh staf monevin;



Membuat jadwal dan rencana monevin dalam satuan waktu tertentu;



Melakukan pekerjaan monevin termasuk persiapan, kertas kerja, temuan dan laporan dan juga menguji keakuratan catatan pelaksanaan kegiatan;



Membantu Rektor dalam memberi konsultasi teknis dan saran-saran yang diperlukan untuk pengelola universitas, fakultas dan pihak-pihak internal lain yang membutuhkan;



Melakukan tugas-tugas lain yang diminta oleh Rektor.

Prosedur Kerja a. Satuan Pengawasan Berikut merupakan tata kerja dari Satuan Pengawasan : 1. Kegiatan pemeriksaan terhadap suatu entitas di lingkungan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal UPDM (B) berdasarkan penugasan dari Rektor Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). 2. Ketua Satuan Pengawas Internal menyusun rencana kerja pemeriksaan tahunan yang disahkan oleh Rektor Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). 3. Pemeriksaan dilakukan oleh tim audit SP UPDM (B) dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua SP UPDM (B). 4. Ketua SP UPDM (B) melaporkan hasil pemeriksaan kepada Rektor Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama).

b. Unit Penjaminan Mutu Kegiatan satu siklus penjaminan mutu membutuhkan waktu satu tahun atau satu kalender akademik dan akan diikuti oleh siklus yang sama tahun-tahun berikutnya. “satu siklus” kegiatan penjaminan mutu UPDM (B) berdasarkan model capaian mutu berkelanjutan sebagai berikut :


Page 99

Evaluasi Diri

Standar Awal Pelaksanaan

Monitoring

Standar Baru

Peningkatan Mutu Awal

Koreksi

Audit Internal

Evaluasi Diri

Bagan 2.3.4 Siklus Penjaminan Mutu UPDM (B) Implementasi “satu siklus” Penjaminan Mutu akan dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus di seluruh tingkat mulai universitas, fakultas/PPS, jurusan/bagian, program studi dan satuan kerja. Unit Penjaminan Mutu akan mengevaluasi kegiatan “satu siklus” Penjaminan Mutu untuk menyempurnakan siklussiklus berikutnya.

Tahapan kegiatan Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut : 1.

Unit Penjaminan Mutu UPDM (B) menyusun dokumen yang disahkan oleh Rektor melalui Senat Universitas.

2.

Unit Penjaminan Mutu UPDM (B) menyampaikan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu kepada lembaga penjaminan mutu di tingkat Fakultas/PPS.

3.

Unit Penjaminan Mutu bersama ketua program studi menetapkan standar mutu yang akan dicapai pada tahun berikutnya.

4.

Fakultas/PPS

memiliki organisasi dan prosedur pelaksanaan

penjaminan mutu

pada tingkat fakultas/PPS, program studi, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Monitoring dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait; 5.

Prodi melakukan evaluasi diri mengenai

kegiatan yang telah dilaksanakan dan

disusun dalam bentuk laporan tahunan kinerja Prodi. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada lembaga penjaminan mutu di tingkat fakultas/PPS. 6.

Laporan tahunan kinerja prodi diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Dekan. Hasil auditor internal yang telah dikoreksi dijadikan acuan dalam rangka peningkatan mutu pada tahun berikutnya.

7.

Fakultas/PPS menyusun Laporan tahunan kinerja Fakultas dan dilaporkan ke Unit Penjaminan Mutu.


Page 100

8.

Laporan tahunan kinerja Fakultas/PPS diaudit oleh auditor dari fakultas/PPS lain di lingkungan UPDM (B). Hasil auditor internal yang telah dikoreksi dijadikan acuan dalam rangka peningkatan mutu pada tahun berikutnya.

9.

Fakultas/PPS beserta prodi menetapkan standar mutu akademik untuk dijadikan acuan tahun berikutnya.

10. Laporan yang telah memenuhi ketentuan disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai laporan Unit Penjaminan Mutu. 11. Pimpinan universitas mempelajari laporan kinerja dari setiap fakultas/PPS di lingkungan UPDM (B). Apabila pimpinan universitas dapat menerima laporan tersebut, maka pimpinan universitas dapat menyampaikan isi laporan tersebut kepada senat universitas, sebagai badan normatif tertinggi universitas. 12. Pimpinan universitas memberikan penghargaan kepada pimpinan fakultas/PPS yang telah berhasil dan memberikan peringatan bagi pimpinan fakultas/PPS yang belum berhasil mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

Diseminasi Hasil audit kepada unit-unit kerja di lingkungan UPDM (B) Hasil audit internal oleh lembaga audit internal di UPDM (B) didiseminasikan dengan baik. Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan. Setelah semua aktivitas diaudit, tim auditor menelaah semua hasil pengamatannya untuk menentukan adanya ketidaksesuaian yang akan dilaporkan. Hasil pengamatan ditelaah oleh ketua tim auditor dengan pimpinan teraudit. Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh ketua tim auditor dan pimpinan teraudit. Laporan audit dikirim ke Manajer Program-Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) oleh ketua tim auditor untuk diteruskan ke klien. Laporan audit dijamin kerahasiaannya oleh MP-AMAI dan klien. Jika laporan audit tidak dapat diterbitkan sesuai jadwal yang disepakati maka perlu disepakati jadwal baru penerbitan, dengan menyampaikan alasan penundaan kepada MP-AMAI.

Contoh Instrumen Audit Internal Audit internal Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) mempunyai instrumen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan contoh instrumen akademik UPDM (B).


Page 101

Contoh Instrumen AMAI Unit Penjaminan Mutu (masih bernama SPM) di tahun 2010 BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA) Kelengkapan Dokumen Auditi

Tipe Audit

Fakultas ......

Internal Audit

Lokasi

Ruang Lingkup

Tahap Audit

Tanggal Audit

Standar 1 – Standar 7 Wakil Auditi

Auditor Ketua

Ya

Tdk

Nama Dokumen

Aspek

Ya

Tdk

Nama Dokumen

Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Struktur Organisasi dan SK Tanggung Jawab, Wewenang Mandat Bagian dan SK Gugus Kendali Mutu dan SK Penetapan Proses, Kriteria dan Metode Sistem Komunikasi Kajian Manajemen dan Perbaikan Kemahasiswaan dan lulusan Dokumen mutu dan pelaksanaannya tentang penerimaan mahasiswa baru Dokumen pedoman seleksi mahasiswa baru Dokumen untuk peluang penerimaan mahasiswa dari golongan tidak mampu atau cacat

Ya

Tdk

Ya

Tdk

No

Aspek

I 1 2 3 4 5 6 7

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Visi dan Misi Mandat dan SK Kebijakan Mutu Akademik Sasaran Mutu Akademik Kompetensi Lulusan Manual Mutu Peraturan Akademik

No II

1 2 3 4 5 6 7 III 1

2 3

Auditor Anggota


Keterangan

No

Page 102

4

5 IV 1 2

3 4

V

1

2

3

4

VI 1

2

fisik Penyediaan fasilitas dan kelengkapan yang memadai utk mahasiswa yang cacat fisik Dokumen tentang kode etik mahasiswa Sumber Daya Manusia Dokumen tertulis tentang system pengelolaan SDM Hasil survey kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga admintrasi dan tenaga pendukung terhadap pengelolaan SDM Bukti pemanfaatan hasil survey (no. 2) Bukti kepemilikan sertifikasi bagi teknisi, laboran, analis dan pustakawan Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Peraturan untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan Peraturan untuk mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh program studi untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum Dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan Dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan Pendanaan, Sarana, dan Prasarana Laporan audit keuangan yang transparan dan dapat di akses oleh semua pemangku kepentingan Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk


Page 103

3

4

5

VII 1 2 3

4

5

Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikut sertakan semua pemangku kepentingan termasuk perwakilan mahasiswa Pemerolehan dana dari luar institusi merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia Pemilikan dokumen yang sah tentang pemilikan dan penggunaan menggunakan sarana dan prasarana Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Informasi Keberadaan Manual Mutu Implementasi penjaminan mutu Perguruan tinggi memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah Komitmen penyediaan dana untuk menjamin mutu internal dan akreditasi Jumlah program studi (S2, dan S1) dengan peringkat akreditasi “A” yang masih berlaku

Ya

Tdk

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA) Audit Checklist Auditi Tipe Audit Standar Fakultas Ilmu Komunikasi Audit Internal Manual Mutu UPDM (B) Tanggal Lokasi Auditor Pertanyaan Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian 1. Kapan visi tersebut disusun 2. Kelengkapan SOP untuk menunjang visi

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan

Pertanyaan

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan

Standar 2. Tatapamong,

Kepemimpinan,

Sistem


Page 104

Pengelolaan dan Penjaminan Mutu - Apakah ada struktur organisasi penyelenggaraan dan pengembangan fakultas ? - Apakah ada wadah yang menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik ? Apakah ada pedoman karakteristik kepemimpinan fakultas ? - Apakah ada Renstra Fakultas ? - Bagaimana tersusunnya Renstra Fakultas (siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Renstra) ? - Bagaimana cara mensosialisasikan Renstra Fakultas ? Pertanyaan Standar 3. Kemahasiswaan dan Lulusan Rasio calon mahasiswa yang melamar dibanding calon mahasiswa yang diterima > 4:1 Mahasiswa berasal dari > 30% dari semua propinsi di Indonesia > 50% propinsi terwakili Ada bukti tentang aksesibilitas dan layanan unitunit pembinaan dan pengembangan bidang: (1) minat dan bakat (2) penalaran (3) kesejahteraan (4) bimbingan karir Ada bukti tentang pemanfaatan unit-unit layanan mahasiswa yang didukung dengan tersedianya: (1) dana (2) sarana dan prasarana (3) pembimbingan (4) agenda kegiatan yang terdokumentasi dengan baik Ada bukti partisipasi pada semua kegiatan mahasiswa, yaitu: (1) Penalaran (2) Minat dan Bakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional Ada bukti tentang pelaksanaan pelacakan lulusan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, dan dalam tiga tahun terakhir berhasil melacak > 30% alumni Ada bukti kebijakan tertulis dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala

Ya


Tidak

Bukti/Keterangan

Page 105

(3) perencanaan karir (4) pelatihan melamar kerja (5) layanan penempatan kerja Pertanyaan Standar 4. Sumberdaya Manusia 1. Apakah ada dokumen tertulis tentang sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1) perencanaan, (2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai (3) orientasi dan penempatan pegawai, (4) pengembangan karir, (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi,yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi. 2. Rasio dosen tetap dan mahasiswa berbanding antara 1: ≤20 sampai 1:35 3. Lebih dari 80% dosen tetap telah berpendidikan minimal magister 4. Apakah lebih dari 65% dosen tetap bergelar doktor lulusan program studi/institusi yang diakui oleh Dikti 5. Apakah lebih dari 65% dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya. 6. Guru besar tetap lebih dari 20% dari dosen tetap 7. Ada bukti tertulis tentang hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: (1) jelas, (2) komprehensif, (3) mudah diakses oleh pemangku kepentingan 8. Ada bukti tentang kepemilikan instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia, yang memiliki: (1) validitas, (2) reliabilitas, dan (3) mudah digunakan 9. Ada bukti tentang pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung dalam perbaikan yang

Ya


Tidak

Bukti/Keterangan

Page 106

berkelanjutan mengenai mutu: (1) program sistem pengelolaan sumberdaya manusia, (2) instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (3) analisis hasil survei kepuasan mahasiswa 10. Apakah Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi teknisi,laboran, analis, dan pustakawan Lebih dari 70% tenaga kependidikan bersertifikat Pertanyaan

Ya

Tidak

Bukti/Keterangan

Standar 5. Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 1. Apakah Fakultas memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan. Apakah ada bukti berupa dokumen tertulis yang mencakup : a. Kebijakan b. Peraturan c. Pedoman atau buku panduan 2. Apakah Fakultas memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh program studi untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum. - Apakah Ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan sumber daya yang jelas, memadai, dan realisasi yang sesuai jadwal untuk semua program studi. 3. Apakah Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi - Apakah ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum program studi dan melakukan tindaklanjut untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan. 4. Apakah Kepemilikan pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dibawahnya dalam merencanakan dan melaksanakan program tridharma perguruan tinggi. Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 107

- Apakah Fakultas memiliki unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, melaksanakan fungsinya dengan baik serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi. 5. Apakah Fakultas memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan diperbaiki secara berkelanjutan. - Apakah Fakultas memiliki pedoman yang dijadikan acuan unit pelaksana dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh program tridharma perguruan tinggi 6. Apakah Fakultas memiliki sistem pembelajaran yang efektif dan diperbaiki secara berkelanjutan. Adakah bukti bahwa Fakultas memiliki sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pebelajaran dengan memanfaatkan aneka sumber belajar minimal mencakup : - pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran - perencanaan dan sumberdaya pembelajaran - syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi secara berkala. Adakah bukti Fakultas menciptakan, dan memfasilitasi pengembangan suasana akademik dalam bentuk: - adanya kebijakan dan strategi - program implementasi yang terjadwal - pengerahan sumberdaya - monitoring dan evaluasi - tindaklanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan 7. Apakah ada bukti dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: - Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi, - Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual, - Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan, Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 108

8.

9.

10.

11.

- Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak. Apakah ada bukti dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek: - Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi, - Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual - Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup agenda tahunan, - Peraturan pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak Apakah Fakultas menyelenggarakan penelitian yang bermutu ? Apakah ada bukti dokumen rancangan dan hasil penelitian tentang: - tatapamong, - kepemimpinan, - kendali mutu, dan - kepuasan pemangku Kepentingan Apakah ada bukti tentang penyelenggaraan penelitian unggulan ditingkat perguruan tinggi dalam aspek-aspek : - kebijakan - komitmen pendanaan - penyediaan sarana dan prasarana - monitoring dan evaluasi - hasil penelitian Apakah ada bukti tertulis tentang rancangan dan hasil penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan? Apakah Fakultas mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian dalam jurnal dan proseding yang bereputasi ? - Apakah ada bukti bahwa hasil penelitian selama 3 tahun terakhir > 10 % per tahun


Page 109

- Apakah ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir > 35 % per tahun 12. Apakah Fakultas memiliki program yang sistematik untuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat? Apakah ada bukti bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir > 5% per tahun > 25% dosen terlibat per tahun 13. Apakah Fakultas memiliki kebijakan yang memberi penghargaan karya inovatif dosen dan mahasiswa? Apakah ada : > 5 karya inovatif yang mendapat penghargaan > 20% dosen menulis buku yang diterbitkan > 10 karya dipatenkan/dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir 14. Apakah Fakultas memiliki kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan? - Kerjasama yang saling mengguntungkan dilakukan dengan empat lembaga yang relevan baik nasional maupun internasional. 15. Apakah Fakultas melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil kerjasama secara periodik yang mencakup manfaat dan kepuasan mitra. - Apakah ada bukti dokumen mengenai rancangan, proses, dan hasil monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerjasama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan Apakah manfaat dan kepuasan hasil kerjasama dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan. Pertanyaan Standar 6. Pendanaan, Sarana, dan Prasarana 1. Apakah Fakultas memiliki bukti laporan audit keuangan. 2. Apakah laporan audit keuangan Fakultas diaudit secara berkala oleh auditor yang kompeten.

Ya


Tidak

Bukti/Keterangan

Page 110

3. Apakah Fakultas mempublikasikan hasil laporan audit keuangan. 4. Apakah Fakultas menindaklanjuti hasil laporan audit keuangan. 5. Apakah monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja dilakukan secara berkala. 6. Apakah Fakultas mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi pendanaan. 7. Apakah Fakultas menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja. 8. Apakah Fakultas memiliki mekanisme tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa. 9. Apakah mekanisme tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa telah terdokumentasikan. 10. Apakah penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan. 11. Apakah lebih dari 25 persen dari total dana berasal dari dana masyarakat diluar SPP. 12. Apakah Fakultas memiliki sistem informasi yang terintegrasi atau secara manual yang akurat (mencakup: perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemutakhiran, penghapusan, resource sharing) untuk pengelolaan sarana dan prasarana. 13. Apakah system informasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana dapat diakses oleh pemangku kepentingan. 14. Apakah Fakultas memiliki dokumen tertulis mengenai: kebijakan, peraturan dan pedoman atau buku panduan yang jelas berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana. 15. Apakah dokumen tertulis mengenai: kebijakan, peraturan dan pedoman atau buku panduan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan saranan dan prasarana tersosialisasikan dengan baik. 16. Apakah Fakultas memiliki dokumen yang sah mengenai 80% - 100% sarana dan prasarana dimiliki institusi/Negara. 17. Apakah sarana dan prasarana pembelajaran dapat diakses serta dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen. Pertanyaan

Ya


Tidak

Bukti/Keterangan Page 111

Standar 7. Sistem Penjaminan Mutu dan Manajemen Informasi 1. Adakah basis data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi institusi yang mencakup (1) administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, (2) sumber daya manusia (3) aset, sarana dan prasarana, (4) keuangan perguruan tinggi, (5) sistem pembelajaran 2. Adakah bukti bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah yang minimal meliputi: (1) Website institusi (2) Fasilitas internet (3) Alamat e-mail dosen dan mahasiswa (4) Jaringan lokal (5) Jaringan nirkabel 5. Adakah bukti Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai? Apakah Kapasitas bandwidth >0.75 Kbps/mhs ? 6. Adakah bukti bahwa Perguruan Tinggi memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu (2) Kebijakan Mutu (3) Standar Mutu (4) Prosedur Mutu (5) Instruksi Kerja (6) Pentahapan Sasaran Mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen 7. Apakah Penjaminan mutu sudah berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit. 8. Adakah bukti tentang pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik.


Page 112

9. Adakah bukti tentang alokasi dana khusus yang sangat mendukung pogram penjaminan mutu internal dan akreditasi secara berkelanjutan? 10. Apakah persentase jumlah program studi dengan akreditasi A > 70% ? Lengkapi dengan dokumentasi. BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA) Deskripsi Temuan Audit Auditi Lokasi Wakil Auditi

Revisi 0 Manual dan Tanggal

Tipe Audit Internal Audit Ruang Lingkup Standar 1 – Standar 7 Auditor Ketua

Tanggal Audit Auditor Anggota

Deskripsi Temuan Kriteria/Persyaratan Akar Penyebab Akibat Rekomendasi Tanggapan Auditi Rencana Perbaikan Jadwal Penyelesaian

Penanggung Jawab

Pimpinan Nama

Tanda

Ketua

Auditi

Tangan

Auditor

Nama

Tanda Tangan

BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA) Ringkasan Temuan Audit Auditi Fakultas Lokasi

Tipe Audit Internal Audit Komponen Audit

Fakultas Wakil Auditi

Standar 1 – Standar 7 Auditor Ketua


Revisi 0 Standar Tanggal Audit Auditor Anggota Page 113

No Temuan

Kategori Temuan (OB / KTS)

Diskripsi Temuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pimpinan Auditi

Nama

Tanda Tangan

Ketua Auditor

Nama

Tanda Tangan

AMAI dan SP secara berkala melakukan audit di unit-unit yang ada di UPDM (B).

2.3.5 Jelaskan sistem audit eksternal (lembaga/unit kerja, ruang lingkup tugas, prosedur kerja dsb).

Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) diperiksa, direview, dan diaudit secara berkala oleh lembaga audit eksternal. Laporan akuntansi laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) diaudit oleh: lembaga audit independen (Kantor Akuntan Publik) Sedangkan dalam bidang akademik, Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) di audit oleh BAN-PT

dalam

proses

akreditasi,

dan

hasil

auditnya

digunakan

serta

didiseminasikan dengan baik.

Keuangan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) tahun 2011 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa dan Rekan dan hasilnya adalah Wajar dengan Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 114

Pengecualian. Pada tahun 2012, Keuangan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) diaudit oleh lembaga yang sama dan hasilnya adalah Wajar Tanpa pengecualian – WTP (Audit 2013). Hal ini, menunjukkan bahwa hasil audit keuangan beserta rekomendasinya, direspon Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dengan baik.

2.4 Sistem Penjaminan Mutu Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. 2.4.1 Jelaskan keberadaan manual mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan, pernyataan, unit pelaksana, standar, prosedur, SOP, dan pentahapan sasaran mutu perguruan tinggi.

Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi : Pernyataan Mutu, Kebijakan Mutu, Unit Pelaksana, Standar Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja, Pentahapan Sasaran Mutu, dan semua sudah terintegrasi dalam suatu sistem dokumen. 1)

Pernyataan Mutu Standar mutu akademis yang digunakan di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) terdiri dari dua bagian yaitu: 1.

Standardisasi Kompetensi Lulusan, yaitu standar kompetensi minimal yang harus dimiliki lulusan di saat menyelesaikan studi, yang mencakup

5

kompetensi minimal yaitu Motivation, Attitude, Skill, Ability dan Knowledge (MASAK). Setiap jurusan/bagian /program studi akan menetapkan MASAK bagi setiap lulusannya. 2. Indikator Kinerja, yaitu standar kinerja yang diperuntukkan bagi jurusan/ bagian/program studi terdiri dari 10 standar mutu (Mutu Input Mahasiswa, Mutu Mahasiswa, Mutu Lulusan, Sumberdaya Manusia, Mutu Kurikulum, Mutu Proses Pembelajaran, Mutu Infra-struktur dan Fasilitas Fisik, Mutu Atmosfer Akademik, Mutu Keuangan, Mutu Kebijakan). Beberapa standar mutu terdiri lagi butir-butir standar. 2)

Kebijakan Mutu Stándar Pelayanan Minimal merupakan salah satu dari Ruang lingkup dari


Page 115

Kebijakan Mutu UPDM (B). Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa peningkatan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu meliputi bidang: a.

Kebijakan Mutu di Bidang Pendidikan Program-program yang ditawarkan UPDM (B) memiliki mutu akademik yang tinggi terutama didasarkan pada penelitian yang dikembangkan oleh dosen UPDM (B). Sesuai dengan perubahan orientasi UPDM (B) dari suatu perguruan tinggi berbasis pendidikan menjadi perguruan tinggi berbasis penelitian. Metode pendidikan di UPDM (B) secara bertahap akan berubah dari proses-proses berbasis pengajaran yang berpusat pada dosen (teacher centered education) menuju pengajaran yang berpusat pada mahasiswa (student

centered

education).

Pendidikan

di

UPDM

(B)

hendaknya

diselenggarakan secara terencana dan memiliki indikator mutu yang terukur serta akuntabel, program-program di UPDM (B) harus dapat diselesaikan oleh sebagian besar mahasiswa secara tepat waktu. Program-program pendidikan yang ditawarkan oleh UPDM (B) memiliki kesetaraan dengan programprogram serupa dengan perguruan-perguruan tinggi yang memiliki reputasi tinggi, yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional. b.

Kebijakan Mutu di Bidang Penelitian Setiap dosen UPDM (B) diwajibkan untuk melakukan kegiatan penelitian, baik secara perorangan atau kelompok. Penelitian yang diselenggarakan dan didanai oleh UPDM (B) diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) strategis serta bermanfaat sebagai solusi permasalahan pembangunan bangsa. Indikasi lain bagi reputasi perguruan tinggi adalah publikasi yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. UPDM (B) akan mendorong dan memfasilitasi agar hasil-hasil penelitian tersebut, secara bertahap dapat dikomunikasikan, melalui publikasi ilmiah atau bentuk-bentuk komunikasi hasil penelitian lainnya.

c.

Kebijakan Mutu di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Sejalan dengan Misi UPDM (B), selain berkiprah dalam dharma pendidikan dan dharma penelitian, harus pula memberikan Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat. Layanan Pengabdian UPDM (B) dapat berbentuk program dan kegiatan pengabdian serta pemberdayaan masyarakat, maupun program dan


Page 116

kegiatan layanan kepakaran profesional. Layanan pengabdian UPDM (B) diupayakan untuk bertumpu pada kompetensi dan hasil-hasil penelitian yang dikembangkan di UPDM (B). Layanan Pengabdian UPDM (B) secara bertahap akan ditingkatkan baik mutu, jumlah, maupun intensitasnya. Unit-unit lingkungan UPDM (B), mulai dari kelompok

keahlian,

fakultas/pascasarjana,

pusat

penelitian,

lembaga

penelitian dan pemberdayaan pada masyarakat hingga Satuan Usaha Komersial (SUK) akan didorong untuk mengembangkan bentuk-bentuk dan paket-paket Layanan Pengabdian yang meningkatkan konstribusi UPDM (B) dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat. Sebagai bentuk dari akuntabilitas institusi, dampak layanan Pengabdian UPDM (B) dapat ditingkatkan secara terus menerus. d.

Kebijakan Mutu di Bidang Pengembangan Manajemen dan Sumberdaya Manusia Pencapaian visi UPDM (B) melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bermutu, mengharuskan adanya pengembangan sumberdaya manusia yang terarah dan terencana. Dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidik, dilakukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan jabatan akademik pendidik untuk mengemban tugas dan kewajiban akademik. Selain dukungan dari pendidik yang berkualifikasi, kompeten dan bermutu, UPDM (B) juga sangat membutuhkan dukungan dari tenaga kependidikan yang kompeten dan bermutu pula. Karena itu, secara bertahap, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan akan dipantau dan selanjutnya ditingkatkan melalui pelatihan, peningkatan kualifikasi dan profesionalisme, serta penataan penugasan. Sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga pendidik terus disempurnakan sehingga benar-benar dapat meningkatkan motivasi dan mutu kerjanya. Selain itu, sistem penghargaan di UPDM (B) akan terus dikembangkan dengan berbasis pada kinerja. Masing-masing unit dalam system Layanan Manajemen UPDM (B), sekurangkurangnya harus memiliki meja pelayanan (help desk), sistem informasi berbasis teknologi informasi (TI), serta mekanisme untuk menangani keluhan (complaint handling). Selanjutnya untuk meningkatkan akuntabilitas sistem Layanan Manajemen UPDM (B), setiap unit kerja di dalam sistem tersebut hendaknya menggunakan Kebijakan Mutu UPDM (B) 2009-2013 ini sebagai


Page 117

rujukan

dan

pengendali

utama

dalam

melakukan

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta dalam mengatur pemanfaatan sumber daya yang diperlukan. Secara berkala, masing-masing unit kerja akan menjalani proses monitoring, assessment, and evaluation terhadap kinerja pencapaian mutunya secara internal maupun eksternal. e.

Kebijakan Mutu di Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Mengacu pada Harkat Pendidikan di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), yang menghendaki agar lulusan UPDM (B) memiliki pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan, mandiri, sungguh-sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etika bermasyarakat, maka program dan kegiatan Kemahasiswaan di UPDM (B), pada dasarnya, adalah bagian yang integral dari proses pendidikan. Program dan kegiatan Kemahasiswaan UPDM (B) diarahkan pada empat hal utama yaitu; 1.

Pemenuhan layanan kesejahteraan mahasiswa,

2.

Penguatan kemampuan akademik dan keprofesian mahasiswa,

3.

Pengembangan diri, bakat dan kepribadian mahasiswa, serta

4.

Panduan karier mahasiswa. UPDM (B) akan terus memperkenalkan calon lulusan kepada dunia kerja, secara

sistematis

dengan

mengumpulkan

stakeholders atau mengundangnya

informasi

tertulis

dari

dan menyediakan wadah seperti

pusat informasi ketenagakerjaan. Survey pengguna, melaksanakan secara terprogram untuk keperluan manajemen dan pelaksanaannya sesuai rencana. Pemanfaatan umpan balik akan dilakukan untuk perbaikan kualitas dan merupakan bagian dari suatu sistem. Rata-rata penyelesaian tugas akhir skripsi setelah tiga tahun terakhir jika dalam kurikulum dijadwalkan selesai dalam satu atau dua semester maka penilaiannya disesuaikan dengan waktu yang dihabiskan. Keberadaan karya mahasiswa ditata dengan rapi, baik di program studi maupun di tingkat institusi dan tercatat secara baik pada katalog. Mutu karya mahasiswa diupayakan rata-rata cukup baik atau sangat baik. f.

Kebijakan Mutu di Bidang Prasarana dan Sarana Infrastruktur Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan.


Page 118

Pengembangan infrastruktur fasilitas harus dituangkan dalam rencana induk (master plan), yang meliputi gedung dan laboratorium dan direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola aset tersebut, agar dapat optimum dalam mendukung pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu : a) Inventarisasi lahan; b) Inventarisasi gedung beserta semua ruang dan kegunaan ruang (kelas, laboratorium, administrasi, dll). Hal penting untuk pengembangan mutu dan efisiensi perguruan tinggi adalah disusunnya ”Sistem Informasi Lahan dan Bangunan”. Format sistem informasi ini didasarkan pada keterkaitan lahan dan bangunan dengan unsur lokasi atau unsur yang menunjukkan letak objek terhadap suatu referensi spasial tertentu. Sistem informasi lahan dan bangunan (SILB) dapat dikembangkan dengan pendekatan Geographic Information System (GIS), sehingga data lahan dan bangunan dikelola dalam basis data spasial dan basis data atribut. SILB biasanya memuat berisi informasi tentang data yuridis/legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaan), data ruang (kegunaan dan frekuensi penggunaannya, dll). Ruang kelas dan laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan yang cukup untuk melaksanakan kurikulum, termasuk bahan dan teknologi informasi yang memadai. Perlu disediakan papan tulis, white board, overhead projector, LCD, layar dan pengeras suara. Peralatan teknologi pendidikan yang up to date dan terdistribusi secara efektif, perlu disediakan, sehingga mudah diakses oleh pengguna. Pengadaan alat yang dimaksud adalah alat Bantu lengkap untuk proses perkuliahan

dan

praktikum

di

laboratorium.

Peralatan

untuk

proses

pembelajaran termasuk alat-alat yang ditentukan dalam standar akademik perguruan tinggi, yaitu peralatan dasar seperti papan tulis, white board, overhead projector, LCD, pengeras suara, sampai peralatan teknologi pendidikan mutakhir, seperti viewer dan komputer dalam kelas yang dapat dipakai untuk mengakses internet. Makin banyak ruang kelas yang mempergunakan peralatan mutahir tersebut relatif makin baik kualitas proses pembelajaran. g.

Kebijakan Mutu di Bidang Kerjasama Berdasarkan organisasi dan tata kerja UPDM (B) Rektor


dalam Page 119

kebijakannya

telah

menetapkan diangkatnya Kalemlitdianmas dan Kasub

Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri. Salah satu tugas Kasub Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri ini secara fungsional adalah mengurus bidang kerja sama antara UPDM (B) dengan perguruan tinggi dan badan-badan lain, baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri maupun di luar negeri dalam upaya peningkatan kemampuan UPDM (B) di bidang sumber manusia dan sumber daya lainnya. 1.

Bidang Kerja Sama Luar Negeri Dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan di masa yang akan datang serta era globalisasi, perlu adanya peningkatan wawasan keilmuan. Salah satu upaya untuk itu adalah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di luar negeri, baik perguruan tinggi maupun institusi yang berkenaan dengan pendidikan. Pada saat ini UPDM (B) telah menjalin kerja sama dengan 24 perguruan tinggi atau badan di luar negeri dengan rincian : kerja sama 8 PT di Korea, 1 IADS & YDW di Rumania, 3 PT di Malaysia, 6 Kedutaan Besar dan 1 Lembaga research. Tawaran-tawaran bea siswa untuk belajar di

luar negeri baik untuk

mahasiswa program S1, S2 maupun S3 selalu ada dan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk peningkatan kemampuan pendidik dalam bidang ilmunya dan penelitian mandiri. Mereka diharapkan dapat mentransper teknologi mutahkir yang didapat diluar untuk kepentingan baik penelitian maupun aplikasi di masyarakat luas. Mereka diharapkan pula dapat memperluas kerja sama dengan institusi dimana mereka belajar sehingga dapat

mempermudah staf lain untuk bisa belajar

ditempat yang sama. 2.

Bidang Kerja Sama Dalam Negeri Pengembangan dan implementasi kerja sama Dalam Negeri dilaksanakan dengan mengaktifkan semua unsur di lingkungan UPDM (B) antara lain fakultas/PPS,

Lembaga

Penelitian,

Lembaga

Pengabdian

Kepada

Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).


Page 120

3) Unit Pelaksana Rektor

Fakultas

Jurusan

Unit Penjaminan SPM Mutu

Universitas

SPM Mutu Lembaga Penjamin Fakultas Tingkat Fakultas

Gugus Kendali Mutu

Gambar 5 Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi Penjaminan Mutu di Fakultas dan Jurusan. Garis Komando Garis koordinasi 4)

Standar Mutu Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Untuk itu, Perguruan Tinggi (PT) memilih dan menetapkan sendiri standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar dibutuhkan oleh PT sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mutu dimaksudkan untuk memacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk


Page 121

mendorong

terwujudnya

penyelenggaraan

tugas

transparansi pokoknya.

dan

akuntabilitas

Standar

mutu

publik

juga

dalam

merupakan

kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator. 5)

Prosedur Mutu Di dalam siklus penjaminan mutu terdapat tahapan ketika satuan pendidikan harus melakukan peningkatan mutu. Tahapan peningkatan mutu ini didahului dengan kegiatan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu akademik internal. Dalam hal standar mutu yang ditetapkan telah dicapai, peningkatan mutu dilakukan dengan penetapan standar baru melalui proses benchmarking. Penetapan standar baru perlu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan setelah dipenuhinya standar mutu lama. Penetapan standar mutu baru ini salah satunya dapat dilakukan melalui proses benchmarking. Benchmarking tidak hanya sekedar memindahkan sistem mutu satuan pendidikan benchmark ke satuan pendidikan yang melakukan benchmarking, tetapi masih perlu dilakukan penyesuaian, penyempurnaan, dan kiat untuk mengimplementasikannya karena budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Proses Benchmarking yang dilakukan oleh Tim Peningkatan Mutu a)

Pimpinan satuan pendidikan membentuk tim peningkatan mutu (ad-Hoc) atau menugaskan salah satu komponen struktur organisasi penjaminan mutu yang ada dengan menerbitkan SK.

b)

Tim peningkatan mutu mengumpulkan data laporan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, audit mutu, dan masukan dari stakeholders.

c)

Tim peningkatan mutu menganalisis data laporan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, audit mutu, dan masukan dari stakeholders serta melakukan benchmarking.

d)

Tim peningkatan mutu merumuskan rekomendasi tindakan peningkatan mutu.

e)

Tim Peningkatan Mutu menyerahkan rekomendasi kepada pengelola satuan pendidikan.

f)

Pengelola satuan pendidikan membubarkan tim peningkatan mutu.

g)

Pengelola

satuan

pendidikan

melakukan

peningkatan

mutu

dengan

mempertimbangkan rekomendasi tim peningkatan mutu. Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 122

6)

Instruksi Kerja Instruksi kerja dalam manual mutu di universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) meliputi kegiatan akademik dan non akademik. Salah satu contoh instruksi kerja dalam bidang Audit Mutu Akademik Internal : Tugas dan tanggung Jawab MP AMAI -

Mempersiapkam rencana audit tahunan

-

Memilih dan menetapkan kualifikasi auditor

-

Menunjuk Tim Audit

-

Melaksanakan Program audit

-

Mengelola laporan audit

-

Melaporkan hasil audit untuk kajiulang oleh manajemen

Peran dan tanggungjawab Ketua Tim Auditor -

Membuka rapat

-

Memilih anggota tim audit (jika prodi lebih dari satu)

-

Menyiapkan jadwal dan program audit

-

Memimpin audit

-

Memimpin rapat untuk membuat keputusan akhir atas temuan audit

-

Menutup rapat

-

Menyerahkan laporan audit

-

Memantau tindak lanjut PTK

Peran dan tanggung jawab Auditor -

Mengaudit sesuai lingkup audit

-

Melaksanakan tugas secara objektif

-

Melaksanakan tugas sesuai kode etik

-

Mampu menjelaskan hasil temuan audit

Manajemen teraudit -

Memberikan informasi kepada pejabat yang relevan tentang tujuan dan ruang lingkup audit

-

Mendampingi tim audit

-

Menyediakan sumber informasi yang diperlukan oleh tim audit

-

Memberikan akses fasilitas dan bahan yang diminta oleh tim audit

-

Menentukan langkah tindakan koreksi berdasarkan hasil audit


Page 123

Contoh Instruksi Kerja untuk ujian INSTRUKSI KERJA (IK) Ujian A.

Mata Kuliah 1.

Ujian dilakukan secara lisan, tertulis dan pembuatan makalah.

2.

Ujian lisan berwujud berbicara, presentasi, dan mentransformasikan kalimat dalam Bahasa Inggris.

3.

Ujian tertulis: a. Menjawab soal-soal dengan instruksi: _ Kerjakan & jawablah soal-soal berikut ini! _ Terangkan! _ Terjemahkan! _ Buatlah kalimat...! _ Bagaimana pendapat anda tentang…? _ Mengapa, apa, dimana, dll? _ Analisislah…! b. Ujian tertulis dilakukan dengan mengunakan Bahasa Inggris.Atau Bahasa Indonesia (tergantung mata kuliahnya). c. Untuk mata kuliah ketrampilan berbahasa menggunakan Bahasa Inggris. d. Untuk mata kuliah teoritis, linguistik, sastra, dan budaya menggunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia.

4.

Ujian dapat diwujudkan dengan pembuatan makalah untuk mata kuliah tertentu. Makalah harus diketik rapih dan dikumpulkan sesuai jadwal ujiannya.

5.

Pada saat ujian mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir.

6.

Mahasiswa yang tidak hadir pada saat ujian dianggap tidak mengikuti ujian kecuali ada pemberitahuan sebelumnya baik secara lisan ataupun tertulis, yang lalu ujian susulan dikonfirmasikan dengan dosen pengampu mata kuliahnya.

7.

Ujian dapat dilakukan melalui e-mail.

8.

Selama ujian untuk mata kuliah tertentu diperkenankan membuka kamus.

9.

Selama ujian dilarang berbicara & bertanya kepada peserta ujian lainnya.

10. Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau diluar jadwal sesuai dengan kesepakatan.


Page 124

B.

Ujian skripsi: a.

Mahasiswa berpakaian bebas rapih/resmi.

b.

Tim penguji membuka ujian skripsi.

c.

Mahasiswa menunjukan KTM yang masih berlaku.

d.

Mahasiswa mempresentasikan hasil analisis dengan OHP, LCD/Laptop, atau peralatan lainnya dalam Bahasa Indonesia.

e.

Tim penguji mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa dalam Bahasa Indonesia.

f.

Tim penguji menilai dengan lembar penilaian yang sudah disediakan.

g.

Ketua menetapkan hasil ujian:

h.

_

Lulus tanpa revisi

_

Lulus dengan revisi

_

Tidak lulus ujian skripsi

_

Harus Ganti Topik.

Sekretaris menyerahkan berkas berita acara dan lembar penilaian kepada petugas jurusan, pengajaran dan keuangan.

(dokumen pendukung tentang instruksi Kerja Tersedia) 7)

Pentahapan Sasaran Mutu Manual prosedur UPDM (B) mengikuti tahapan sebagai berikut : 1.

Unit Penjaminan Mutu UPDM (B) menyampaikan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu kepada Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas.

2.

Lembaga

Penjamian

Mutu

tingkat

Fakultas/PPS

bersama

jurusan/departemen/bagian/program studi menetapkan standar mutu yang akan dicapai pada tahun berikutnya. 3.

Fakultas/PPS mutu

pada

memiliki organisasi dan prosedur pelaksanaan tingkat

fakultas,

penjaminan

jurusan/departemen/bagian/program

studi,

termasuk di dalamnya sumber daya manusia untuk melaksanakannya. Monitoring dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait. 4.

Jurusan/departemen/bagian/prodi melakukan evaluasi diri mengenai kegiatan yang

telah

dilaksanakan

dan

disusun

dalam

bentuk

laporan

semesteran/tahunan kinerja jurusan/departemen/bagian/prodi. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada lembaga penjaminan mutu tingkat fakultas. 5.

Laporan tahunan kinerja jurusan/departemen/ bagian/prodi diaudit oleh auditor


Page 125

yang ditunjuk oleh Dekan/DirPPS. Hasil auditor internal yang telah dikoreksi dijadikan acuan dalam rangka peningkatan mutu pada tahun berikutnya. Fakultas/PPS

menyusun

Laporan

tahunan

kinerja

Fakultas/PPS

dan

dilaporkan ke Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. 6.

Laporan tahunan kinerja Fakultas/PPS diaudit oleh auditor dari fakultas/PPS lain di lingkungan UPDM (B). Hasil auditor internal yang telah dikoreksi dijadikan acuan dalam rangka peningkatan mutu pada tahun berikutnya.

7.

Fakultas/PPS beserta jurusan/departemen/bagian/prodi menetapkan standar mutu akademik untuk dijadikan acuan tahun berikutnya dan dilaporkan ke Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

8.

Laporan yang telah memenuhi ketentuan

(diterima) disampaikan kepada

pimpinan universitas sebagai laporan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. 9.

Pimpinan universitas mempelajari laporan kinerja dari setiap fakultas/PPS di lingkungan UPDM (B). Apabila pimpinan universitas dapat menerima laporan tersebut, maka pimpinan universitas dapat menyampaikan isi laporan tersebut kepada senat universitas, sebagai badan normatif tertinggi universitas.

10. Pimpinan

universitas

memberikan

penghargaan

kepada

pimpinan

fakultas/PPS yang telah berhasil dan peringatan bagi pimpinan fakultas/PPS yang belum berhasil mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

2.4.2 Jelaskan implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi.

Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) telah mengimplementasikan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan membentuk Tim Penjaminan Mutu pada akhir tahun 2009 dengan SK Yayasan No.35/H/YS.UPDM/SK/V/2009 pada tanggal 17 Mei 2009, dan untuk meningkatkan kinerjanya maka pada tanggal 27 Juni 2013 status Tim Penjaminan Mutu dirubah menjadi Satuan Penjaminan Mutu yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dengan No SK : 127/SK/R/UPDM/VI/2013. Berdasarkan Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Yang Baru SPM kemudian menjadi Unit Penjaminan Mutu


Page 126

Pelaksanaan dari implementasi penjaminan mutu ditindak lanjuti dengan penyusunan dokumen

akademik

99/ST/R/UPDM/IV/2009

yang

dituangkan

Berdasarkan

surat

dalam tugas

surat tersebut

tugas maka

Nomor

:

Lembaga

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu telah memiliki buku Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) yang ditanda tangani oleh Rektor pada bulan November 2009, dan buku lainnya yang ditanda tangani Rektor pada bulan Mei 2010, diantaranya buku Standar Akademik, Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Mutu yang berisi manual mutu, pedoman pelaksanaan penjaminan mutu yang merupakan manual prosedur, kebijakan akademik. Penjaminan mutu di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) sudah berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) pada prinsipnya adalah upaya sistematis untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi berkelanjutan yang dimanifestasikan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan satu siklus penjaminan mutu akan membutuhkan waktu satu tahun atau satu kalender akademik dan akan diikuti oleh siklus yang sama tahun-tahun berikutnya. “Satu Siklus” kegiatan penjaminan mutu UPDM (B) berdasarkan siklus komponen dan kegiatan sebagai berikut. 1. Penetapan Standar (perencanaan) Penetapan

standar UPDM (B) dilakukan sebagai acuan dasar dalam rangka

mewujudkan visi dan menjalankan misinya.

Acuan dasar tersebut antara lain

meliputi kriteria maksimal dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu UPDM (B) agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas

minimum yang dituntut dari lulusan, yang dapat

diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator. UPDM (B) menetapkan standar dalam sejumlah aspek yang disebut butir mutu dan merujuk pada standarstandar pada SPM-PT.


Page 127

2. Pelaksanaan (termasuk monitoring) Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik memuat tentang kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dan dokumen pendukung. Di dalam kerangka pengawalan dan pengendalian aktivitas atau

pelaksanaan

kegiatan satuan pendidikan untuk pemenuhan standar, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Melalui monev ini kinerja satuan pendidikan selalu terpantau sehingga menjadi efektif dan efisien. Prosedur Pelaksanaan dan Monitoring meliputi beberapa tahapan, yaitu -

Unit Penjaminan Mutu menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan siklus Sistem Penjaminan Mutu-UPDM (B) yang selanjutnya diserahkan kepada Satuan Penjaminan Mutu Fakultas.

-

Lembaga penjaminan mutu tingkat Fakultas/PPS dan wakil dekan/sekdir bidang akademik menyusun dokumen mutu akademik tingkat fakultas/PPS yang baru atau tetap memakai yang lama. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada dokumen mutu akademik tingkat fakultas/PPS.

-

Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas/PPS menyerahkan dokumen mutu akademik kepada Senat Fakultas/PPS

yang akan mengesahkan dokumen

akademik yang baru atau tetap memakai yang lama. -

Ketua program studi menyusun kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi yang baru atau tetap memakai yang lama. Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas dapat membantu proses penyusunan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi.

-

Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas/PPS melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester.

-

Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas/PPS menyusun laporan evaluasi diri dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan melaporkannya kepada dekan.

-

Dekan mempelajari laporan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/PPS dan menyusun rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran.


Page 128

-

Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/PPS memonitor pelaksanaan peningkatan mutu proses pembelajaran.

-

Dekan menetapkan SK pengangkatan Ketua Tim Program Audit Mutu Akademik Internal (TP-AMAI) atas usul Satuan Penjaminan Mutu fakultas.

-

Ketua TP-AMAI membentuk tim Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas/PPS dan mengkoordinasi pelatihan audit internal. TP-AMAI dapat meminta bantuan teknis untuk pelatihan tersebut kepada auditor mutu akademik tingkat universitas melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

-

Tim Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas/PPS merencanakan pelaksanaan audit.

-

Tim Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas/PPS melaksanakan audit.

-

Tim Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas menyerahkan laporan audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada dekan/DirPPS melalui lembaga penjaminan mutu tingkat fakultas/PPS.

-

Pimpinan fakultas/PPS melakukan tindakan koreksi sesuai dengan PTK dan melaporkan hasil tindakan koreksi kepada Wakil Rektor bidang akademik dengan tembusan ke Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu UPDM (B).

-

Dekan/DirPPS melaporkan hasil evaluasi diri, hasil audit, dan tindak lanjut PTK kepada Senat Fakultas/PPS.

-

Unit Penjaminan Mutu UPDM (B) melakukan: (a) audit pelaksanaan penjaminan Mutu tingkat fakultas/PPS, (b) pemantauan pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas/PPS, (c) pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi, (d) penyusunan

rencana

peningkatan

sistem

penjaminan

mutu,

serta

(d)

melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor. -

Rektor mempelajari laporan Unit Penjaminan Mutu UPDM (B) dan selanjutnya Rektor meminta masukan tentang rencana peningkatan mutu akademik kepada Senat Universitas.

-

Unit Penjaminan Mutu UPDM (B) dan fakultas/PPS melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu.

3. Evaluasi Diri Evaluasi diri adalah upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolah data yang Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 129

handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program. Tujuan evaluasi diri adalah untuk peningkatan mutu sedangkan kegunaan evaluasi diri adalah untuk mengungkap mutu berupa efektivitas, akuntabilitas, produktivitas, efisiensi, pengelolaan sistem, dan suasana akademik. Tujuan pembuatan laporan ialah agar kegiatan evaluasi diri dapat digunakan untuk pengembangan satuan pendidikan. Maka sangat disarankan laporan yang singkat jelas dan lengkap sesuai atribut evaluasi diri yang baik. Dalam lampiran terdapat alternatif bentuk laporan evaluasi diri yang tentu saja masih dapat dikembangkan lebih baik lagi sesuai perkembangan satuan pendidikan yang lengkap 4. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) Penjaminan mutu yang dilaksanakan UPDM (B) secara keseluruhan dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas akademik secara berkelanjutan. Rencana pengembangan merupakan salah satu hasil kegiatan evaluasi diri yang secara ringkas disampaikan dalam akhir laporan. Rencana pengembangan ini merupakan gambaran secara global,

ringkas dan jelas yang merupakan solusi dari

permasalahan yang berhasil diidentifikasi maupun langkah yang tepat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Secara ringkas rencana pengembangan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: a) Rencana pengembangan yang arahnya untuk ekspansi, dan b) Rencana pengembangan yang arahnya konsolidasi. Semua rencana pengembangan tersebut haruslah berdasarkan kekuatan serta peluang yartg dimiliki satuan pendidikan, yang dalam hal ini metode analisis SWOT yang telah dilakukan akan sangat membantu. Tindak lanjut perbaikan dilakukan karena adanya temuan pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama audit dan didukung dengan bukti-bukti obyektif. Temuan ini akan dilanjutkan dengan permintaan tindakan koreksi, adalah permintaan perbaikan oleh manajemen kepada teraudit atas dasar

laporan

audit

agar

teraudit

memperbaiki ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan dan mencari penyebabnya. Ketidaksesuaian dikelompokkan ke dalam ringan dan berat, ketidaksesuaian ringan adalah ketidaksesuaian yang tidak secara langsung mempengaruhi mutu produk/ layanan, mudah diralat dan tidak menghambat sertifikasi/registrasi, sedangkan ketidaksesuaian berat adalah ketidaksesuaian yang berpengaruh besar terhadap mutu produk/ pelayanan, yang menyebabkan resiko kehilangan konsumen, yang Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 130

mengancam sertifikasi atau registrasi, yang merupakan ancaman terhadap kegiatan atau para pelaksana dalam organisasi. Permintaan tindakan koreksi diberikan oleh tim audit mutu akademik tingkat fakultas/PPS kepada Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) yang akan meneruskan ke Dekan/DirPPS. Pimpinan Fakultas melakukan tindakan koreksi sesuai dengan permintaan tindakan koreksi dan melaporkan hasil tindakan koreksi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tembusan kepada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu UPDM (B). Rektor /Dekan memerintahkan teraudit untuk melakukan tindakan koreksi. Tindakan koreksi harus diselesaikan dalam periode waktu disepakati oleh pimpinan teraudit setelah konsultasi dengan MP-AMAI, kemudian Dekan melaporkan hasil evaluasi diri, hasil audit dan tindak lanjut perbaikan kepada senat fakultas/PPS. Setelah mempelajari laporan tersebut, senat fakultas/PPS merekomendasikan kebijakan dan peraturan baru ditingkat fakultas/PPS untuk peningkatan mutu pendidikan. Siklus implementasi penjaminan mutu sudah berjalan dengan baik pada seluruh unit kerja (dokumen penunjang tersedia).

2.4.3 Jelaskan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu perguruan tinggi, serta tindak lanjutnya.

Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu dibidang: (1) Pendidikan Penjaminan mutu Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) berbasis pada Program Studi dan dikoordinasikan secara operasional oleh fakultas, sehingga kegiatan akademik dan non akademik untuk pemenuhan standar dan sasaran mutu yang ditetapkan dilakukan di program studi. Oleh karena itu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan ditingkat Program Studi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM), kegiatan tersebut dilakukan agar pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan, diantaranya kesesuaian antara materi dengan SAP/GBPP, kesiapan dosen dalam memberikan kuliah, ketersediaan peralatan, kenyamanan ruangan dan


Page 131

pemberian penilaian. (2) Penelitian Pada tingkat Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), pemenuhan standar penelitian diawali dengan menyusun agenda penelitian melalui Rektor dan selanjutnya Kalemlitdianmas. Rektor dan Kapuslitdianmas tersebut menetapkan sejumlah bidang prioritas untuk beberapa tahun ke depan, beserta program, sasaran dan indikator keberhasilannya. Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) memiliki unit Monitoring dan Evaluasi yang merupakan unit terpisah dari Unit Penjaminan Mutu, yang berfungsi untuk memonitor proyek yang didanai oleh DIKTI untuk memantau agar kegiatan yang dilakukan tetap pada jalurnya dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Monitoring atau evaluasi telah dilakukan dengan mengadakan seminar atau lokakarya tentang perkembangan pelaksanaan penelitian yang diadakan setiap satu kali periode penelitian sehingga para dosen peneliti mendapat masukan yang bermanfaat bagi pencapaian tujuan dan target penelitiannya. Dengan prinsip perbaikan terus-menerus, pelaksanaan penelitian dapat diperbaiki sesuai dengan standar yang ditetapkan atau jika kendala terlalu besar perlu diadakan peninjauan kembali agenda, tujuan, roadmap dan atau target capaian yang ada. Bila perlu maka dilakukan perbaikan atau bahkan perubahan agenda penelitian untuk periode yang akan datang. (3) Pengabdian kepada Masyarakat Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana dilingkungan Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Evaluasi untuk pengendalian mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) dilakukan selama berlangsungnya proses penyusunan proposal. Perbaikan langsung dilakukan jika terjadi kesalahan, sehingga mutu terjamin, dengan demikian semua proses terkendali dengan baik. Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya tidak berdiri sendiri tetapi membutuhkan kegiatan lain, yaitu monitoring. Monitoring dan evaluasi Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 132

merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi. Dengan monitoring dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai maupun dampak yang timbul. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kalemlitdianmas Universitas

Prof.

DR.

Moestopo

(Beragama)

secara

sinergis

melibatkan

dosen/mahasiswa, masyarakat dan lembaga diharapkan dapat menimbulkan dampak yang positif. Masyarakat tempat dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan program yang telah dirintis dan dibina bersama dosen/mahasiswa. (4) Sarana prasarana Untuk pemenuhan standar sarana prasarana Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) menetapkan langkah yaitu sosialisasi standar sarana prasarana seluruh sivitas akademika, terutama pihak pengurus yayasan, fakultas/PPS, dan program studi yang yang berkaitan dengan prasarana sarana. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu UPDM (B) bekerjasama dengan Tim Penjaminan Mutu yang berada di Universitas, Fakultas/PPS dan Program Studi. Standar sarana prasarana yang ada di UPDM (B) telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan. Universitas juga memperhatikan keamanan dan kenyamanan mahasiswa di dalam ruang kuliah, diperpustakaan, dan laboratorium. (5) Keuangan Pembiayaan pada Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk kesejahteraan Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa. Standar mutu kegiatan pengelolaan keuangan di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) disusun berdasarkan RKAT, dengan mengacu kepada sasaran yang ingin dicapai

oleh

setiap

kegiatan.

Dengan

demikian,

setiap

kegiatan

dapat

dipertanggungjawabkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 133

RKAT adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan sebagai pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan melibatkan alokasi anggaran dalam satuan anggaran tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung kegiatan. (6) Manajemen Manajemen merupakan langkah dinamis dan sistematis menuju pencapaian tujuan dengan menggunakan dukungan sumber daya yang tersedia (sumberdaya manusia, bahan, peralatan, metode kerja, modal dan potensi pasar). Kegiatan manajemen pada Universitas

Prof.

DR.

Moestopo

(Beragama)

mencakup

perencanaan,

pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi. Tujuan dalam manajemen pendidikan tinggi memiliki target yang bergerak yang ditetapkan dengan melihat tuntutan kebutuhan internal dan eksternal serta kesiapan sumber daya yang dimiliki. Sehubungan dengan hal itu, pengembangan manajemen perlu disertai dengan upaya penguatan terus-menerus sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan. Pencapaian sasaran penjaminan mutu dari kesemua aspek tersebut disosialisasikan dan ditindaklanjuti secara baik dan berkelanjutan. Misalnya dilakukan sosialisasi pada setiap rapat-rapat pimpinan rutin. (Dokumen pendukung tentang Hasil Pelaksanaan Monev Tersedia)

2.4.4

Jelaskan peranan institusi dalam pembinaan program studi (pengembangan program studi serta bantuan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana dan informasi).

Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) memberikan pembinaan sangat baik dalam : (1) Pengembangan Program Studi Untuk membina program studi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) menggunakan asesor internal dan lembaga yang ada di UPDM (B). UPDM (B) membentuk tim dari asesor internal, lalu tim ini bekerjasama dengan Badan Pengembangan Akademik dan Penjaminan Mutu dan Wakil Rektor Bidang Akademik Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 134

serta wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Keuangan. Kegiatan-kegiatan Badan Pengembangan Akademik dan Penjaminan Mutu dalam pengembangan program studi, misalnya Badan Pengembangan Akademik dan Penjaminan Mutu menyusun program pendampingan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Visitasi ke program studi yang akan ditingkatkan akreditasinya. 2) Unit Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Lembaga penjaminan mutu tingkat Fakultas. 3) Mengadakan lokakarya pengisian borang akreditasi dan evaluasi diri dengan output dokumen yang terkait. 4) Pengumpulan data pendukung yang dibutuhkan dalam visitasi akreditasi. 5) Melakukan simulasi visitasi dengan menggunakan assesor internal.

(2) Penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi. Sistem pembinaan dalam penyusunan dokumen akreditasi yang dilakukan UPDM (B) antara lain: -

sosialisasi penjaminan mutu yang dilakukan;

-

pelatihan pengisian borang akreditasi oleh assesor akreditasi internal;

-

pemberian informasi yang diperlukan untuk proses akreditasi;

-

pendanaan dan fasilitasi kegiatan oleh institusi;

-

pembuatan pedoman akreditasi internal UPDM (B);

-

pendampingan penyusunan borang akreditasi.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan yang terakhir kali adalah pada April 2012 dilakukan pelatihan tentang instrumen baru dan cara pengisiannya terhadap 7 program studi berbagai jenjang yang memiliki peringkat akreditasi A dan B serta yang kadaluarsa. (Dokumen pendukung tersedia)


Page 135

2.4.5 Jelaskan ketersediaan dan pelaksanaan basis data institusi dan program studi untuk mendukung penyusunan dokumen evaluasi diri.

Penyediaan basis data institusi dan program studi untuk mendukung penyusunan dokumen evaluasi diri dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Sistem informasi dan Pengawasan dan

perangkat pendukung yaitu UPT BAPSI. Data tersebut

dikoordinasikan Badan Pengembangan Akademik dan Penjaminan Mutu menjadi bahan untuk mendukung kemudahan institusi dan prodi melakukan penyusunan borang dan evaluasi diri. UPT BAPSI (Biro Administrasi dan Perencanaan Sistem Informasi) ditugaskan untuk mendukung secara strategis pelaksanaan kegiatan UPDM (B) yang sarat dengan data dan kebutuhan informasi yang dapat diandalkan, cepat, memiliki integritas dan relevan. BAPSI bertugas dan berfungsi: a. Mengembangkan aplikasi serta mekanisme pengelolaan SIMPATI (Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi) dengan memperluas implementasi dan operasionalisasi SIMPATI mulai dari Yayasan, Rektorat dan fakultas/PPS agar lebih memudahkan pengelolaan dan perolehan data untuk evaluasi perencanaan dan pengambilan keputusan. b. Mengembangkan system jaringan komunikasi data baik intranet dan internet pada 3 (tiga) lokasi kampus yang berbeda dan saling terhubung satu sama lain dengan pemanfaatan jalur VPN (Virtual Private Network) sehingga keamanan lebih baik. Seluruh jaringan komunikasi data tersebut secara terpadu untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. c.

Terus menerus melakukan pengembangan Aplikasi Baru maupun update terhadap yang sudah Aplikasi Yang Berjalan.

d. Menjawab berbagai kebutuhan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Teknologi dan Sistem Informasi. e. Melayani dan memberikan solusi berbagai permasalahan yang dilaporkan baik fasilitas sarana prasarana, perangkat keras dan perangkat lunak. Evaluasi program studi berdasarkan evaluasi diri dilakukan setiap semester dengan cara melengkapi borang yang ada di Sistem Informasi Manajemen Perguruan TInggi Terpadu (SIMPATI-T). Untuk keperluan evaluasi institusi sesuai dengan 7 standar Borang Institusi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) 2014

Page 136

BAN-PT, BAPSI menyusun, melengkapi dan mengolah data yang berkaitan dengan visi,misi dan tujuan serta sasaran UPDM (B); data tentang Tata Pamong beserta Tupoksinya; Data tentang Mahasiswa dan Lulusan; Data tentang SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; Data tentang Kurikulum dan pembelajaran; Data tentang Dana, sarana dan prasarana serta sistem informasi; dan data tentang Penelitian serta PKM dan Kerjasama yang diperlukan oleh prodi dalam penyusunan borang akreditasi. Aksesibilitas diperoleh dengan menggunakan internet dan intranet, data dan informasi menjadi terbuka, dengan demikian aksesibilitas data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen Borang akreditasi dan evaluasi diri menjadi lebih mudah.

2.4.6 Tuliskan jumlah program studi yang ada dan status akreditasi BAN-PT.

No. (1)

Jumlah Program Studi Profesi

Status Akredita si

S-3

S-2

S-1

Sp-2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Akademik

Vokasi

Total

Sp-1

Profesi

D-4

D-3

D-2

D-1

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Terakre1 3 NA=4 1 ditasi A Terakre2 3 NB=5 2 ditasi B TerakreNC= 3 ditasi C Akreditasi NK= 4 Kadaluwarsa Belum NO= 5 Terakreditasi Jumlah NPS =9 Catatan: Program studi yang dihitung adalah yang sudah memiliki izin operasional lebih dari dua tahun, dan sudah ada sistem akreditasi BAN-PT.


Page 137


Page 138

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

Recommend Documents