STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU 2.1 Sistem Tata Pamong Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Dalam pengelolaan organisasi, Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur menggunakan prinsip kolegial, egaliter dan transparan. Dengan prinsip tersebut diharapkan tercapai pengelolaan program studi yang kredibel, transparan, akuntanbel, bertanggungjawab dan adil. Agar Sarana pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat-rapat sesuai dengan tingkatan kebutuhan masing-masing. Struktur pengambilan keputusan dan komunikasi Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur dirancang sebagai berikut Rapat Kerja Tahunan Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Rapat kerja tahunan dilakukan untuk melaksanakan pertanggung jawaban kegiatan program studi selama satu tahun dan menyusun rencana kegiatan tahunan untuk diusulkan dalam rapat tahunan Fakultas Manajemen Pemerintahan dan Institut. Rapat Bulanan Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur, dilakukan rutin setiap hari jumat minggu pertama. Mengevaluasi dan merencanakan kegiatan rutin, membahas permasalahan dan mencari solusi permasalahan serta share informasi. Rapat khusus Program Studi, dilaksanakan untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu seperti penyusunan dosen mengajar, anggaran dan program kerja serta pemilihan pengurus Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Rapat Terbatas, dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan untuk membahas rencana kegiatan tertentu atau membahas permasalahan khusus yang timbul termasuk teguran indisipliner kepada dosen, karyawan atau praja yang dilakukan secara bertahap. Rapat TPS (Tim Pengajar Subyek). Dilakukan secara rutin setiap awal semester, menjelang UTS dan menjelang UAS, untuk membahas sinkronisasi aktifitas KBM, evaluasi dan perbaikan kegiatan belajar mengajar (KBM). Penjaringan aspirasi praja. Dilakukan minimal 2 kali dalam satu semester setelah ujian tengah dan akhir semester. Berisi penyampaian visi, misi, tujuan sasaran dan values Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur serta informasi relevan, penyampaian aspirasi praja dan diskusi.
Untuk mendukung pelaksanaan prosedur dan kebijakan secara bertanggungjawab setiap dosen, praja dan tenaga kependidikan wajib mematuhi aturan dan kode etik yang telah ditetapkan dalam Setiap pelanggaran terhadap kode etik telah diatur mekanisme sangsi secara bertahap sesuai jenis dan tingkatan pelanggaran yang dilakukan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, skorsing hingga dikeluarkan dari institusi. Untuk menjamin terlaksananya tata pamong secara berkelanjutan, dilakukan evaluasi rutin yang melekat dalam setiap kegiatan. Sebagai contoh, dalam setiap perkuliahan dilakukan dokumentasi kegiatan mengajar dosen untuk memantau kecukupan dan
kesesuaian dengan standar kompetensi dan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) yang telah disusun. Menjelang akhir semester dilakukan evaluasi kinerja mengajar dosen oleh praja melalui kuisioner yang mencakup aspek metode pembelajaran, kecukupan dan kesesuaian materi, etika dan internalisasi nilai-nilai moral dan implementasi soft skill serta evaluasi tertulis dari praja. Hasil evaluasi dari praja menjadi dasar penilaian kinerja dosen dan perbaikan kinerja dosen. Pengelolaan Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Ketua program studi yang dibantu oleh Sekretaris program studi. Untuk pelaksanaan kegiatan teknis, program studi membentuk tim atau panitia yang bersifat adhoc. Untuk menjaga kredibilitas para pemangku jabatan pengurus program studi maka para calon pengurus harus memiliki kriteria tertentu dan melalui proses pemilihan yang dilaksanakan dalam rapat khusus yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan adil. Pemilihan ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur dilakukan melalui rapat khusus yang dihadiri oleh para dosen Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur dan dilaksanakan untuk pemilihan ketua program studi, dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Calon ketua program studi di usulkan oleh dosen dengan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan dalam SK Rektor. 2. Calon yang memenuhi kriteria di musyawarahkan untuk dipilih satu orang untuk menjadi ketua program studi periode selanjutnya berdasarkan kemufakatan. 3. Apabila diperoleh kemufakatan maka ketua program studi langsung terpilih, namun jika tidak diperoleh kemufakatan, dilakukan pemilihan ketua Program studi secara terbuka atau tertutup sesuai kesepakatan. 4. Pengurus program studi lainnya dipilih dalam rapat pleno program studi yang dipimpin oleh ketua program studi terpilih secara musyawarah. Setiap kebijakan dan prosedur akademik diupayakan agar diatur secara tertulis dan disosialisasikan kepada konstituen (praja, dosen dan tenaga kependidikan). Kebijakan dan prosedur akademik mencakup: 1. Kebijakan dan prosedur pelayanan akademik dan sarana prasarana pendukung akademik dibuat dan disosialisasikan dalam bentuk pengarahan pada apel bidang pengasuhan, website, serta dalam kuliah umum. 2. Tata tertib Praja disampaikan dalam Petadupra (Peraturan Tata Kehidupan Praja) yang dibagikan pada saat penerimaan praja baru serta pada apel-apel yang diselenggarakan oleh bidang pengasuhan. 3. Kode etik dosen disampaikan dalam buku panduan akademik yang dibagikan kepada dosen serta dalam pertemuan-pertemuan yang mengundang seluruh dosen. 4. Aturan perkuliahan, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) disampaikan sebelum perkuliahan. 5. Pelanggaran terhadap standar mutu akademik oleh dosen berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik tambahan pada periode terjadinya pelanggaran, hingga surat peringatan secara tertulis oleh program studi atau fakultas. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib oleh praja berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik pada periode terjadinya pelanggaran, hingga surat peringatan secara tertulis oleh bidang pengasuhan dan atau program studi dan atau fakultas. 7. Setiap aktifitas akademik dosen terutama kegiatan pengabdian dan penelitian serta pembuatan produk akademik mendapat reward dari program studi, yang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian serta Lembaga Pengabdian Masyarakat. 8. Setiap prosedur dan kebijakan yang ada serta perubahannya dilakukan sosialisasi secara memadai dalam forum formal (rapat-rapat) maupun sarana publikasi lainnya. Implementasi kebijakan dan prosedur dievaluasi dalam rapat dan ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan dan implementasi atau dilakukan perbaikan kebijakan atau prosedur
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN DEKAN Drs. Sampara Lukman, MA PEMBANTU DEKAN I
PEMBANTU DEKAN II
PEMBANTU DEKAN III
Drs.H. Dharmawan,MM
KABAG TU FMP
1. 2.
KASUBBAG UMUM
KASUBBAG PROG & EV.
Dra. Nunung Royani, MM
DR. H. Ali Hanafiah Muhi, MP 1. 2. 3.
JFU Bendahara Pengeluaran Pembantu; JFU Pengadministrasian Umum;
JFU Petugas Operasional Kelas; JFU Pengdministrasi Nilai; JFU Pengadministrasian Umum Program dan Evaluasi.
KA.PRODI MAN PEM
KA.PRODI MAN SDM
KA.PRODI MAN KEU
KA.PRODI MAN PEMB
(S1)
(S1)
(S1)
(S1)
SEK.PRODI MAN PEM
SEK.PRODI MAN SDM
SEK.PRODI MAN KEU
SEK.PRODI MAN PEMB
Drs. Rukman, M.Si KELOMPOK DOSEN
Drs. Meghandaru W, M.Si KELOMPOK DOSEN
Anindita P., SE, M.Si KELOMPOK DOSEN
KELOMPOK DOSEN
KA. PRODI MAN SDA
KA. PRODI KEU DA
(D.IV)
(D.IV)
SEK. PRODI MAN SDA
SEK.PRODI KEU DA
H. Ismunarta, S.Sos, M.Si KELOMPOK DOSEN
DR. Rosmery Elsye, M.Si KELOMPOK DOSEN
KA.PRODI ADM. KEPEND DAN CAPIL (D.IV) SEK.PRODI ADM. KEPEND DAN CAPIL KELOMPOK DOSEN Dra. Sustiati, M.Si
Dari struktur tersebut agar bisa efektif berjalan maka telah diatur pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN pada Bagian Keempat sebagai berikut : Pasal 18 (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana akademik IPDN yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN. (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. (3) Dekan sebagaimana di maksud pada ayat (2), diangkat oleh Rektor. Pasal 19 Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan Program Diploma dan Program Sarjana. Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Fakultas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan visi, misi dan kebijakan teknis b. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat c. Pembinaan tenaga kependidikan, Praja dan staf; dan d. Pelaksanaan administrasi dan manajemen fakultas. Organisasi Fakultas terdiri atas : a. Dekan b. Pembantu Dekan c. Senat Fakultas d. Jurusan dan atau Program Studi
e. Bagian Tata Usaha f. Perpustakaan g. Laboratorium dan h. Dosen Pasal 21 (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a,mempunyai tugas memimpin penyelenggaraaan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, praja dan staf serta melaksanakan adminstrasi dan manajemen fakultas. (2) Dekan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Pembantu Dekan bidang Akademik dan Kerjasama; b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum; c. Pembantu Dekan Bidang Keprajaan. (3) Pembantu dekan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Pasal 22 (1) Pembantu Dekan Bidang akademik dan Kerjasama sebagimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pengajaran, urusan kerjasama, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan. (2) Pembantu Dekan Bidang Administarsi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang program, evaluasi, administrasi umum, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan. (3) Membantu Dekan Bidang Keprajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi praja di tingkat fakultas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan. Pasal 23 (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi ditingkat fakultas yang memiliki kewenangan untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan IPDN untuk Fakultas yang bersangkutan.
(2) Senat fakultas sebagimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok: a. Merumuskan kebijakan Akademik dan pengembangan Fakultas b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas; d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapakan; dan e. Memberikan pertimbangan berkenaan dengan dosen yang dicalonkan untuk memangku jabatan akademik lektor ke bawah. Pasal 24 (1) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan, Ketua Jurusan, Direktur Program Studi, Wakil Dosen dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat. (2) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan, dengan di bantu oleh seorang sekretaris yang di pilih di antara anggota senat fakultas. (3) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), senat fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat fakultas dan bila dianggap perlu ditambah angota lain. (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas diatur dalam Peraturan Rektor. Pasal 25 (1) Jurusan dan atau program studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d, merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan jenis pendidikan akademik dan vokasi. (2) Jurusan dan atau program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan kepamongprajaan. (3) Jurusan terdiri atas : a. Ketua jurusan; b. Sekretaris Jurusan; dan c. Kelompok fungsional dosen. (4) Program studi terdiri atas : a. Direktur; b. Asisten Direktur; dan c. Kelompok fungsional dosen (5) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Jurusan dan/atau Program Studi oleh Rektor Pasal 26 Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasa 20 huruf e, merupakan unsur pelaksanan administrasi pada fakultas yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan melalui Pembantu Dekan Pasal 27
(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan program, evaluasi, dan administrasi umum fakultas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi: a. Penyususnan program dan evaluasi; dan b. Pelaksanaan Administrasi Umum. Pasal 28 Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, membawahkan: a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan b. Subbagian Administrasi Umum. Pasal 29 (1) Subbagian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf a, mempunyau tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan evaluasi fakultas. (2) Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum pada fakultas. Pasal 30 (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf f merupakan unsur penunjang fakultas yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada dekan melalui pembantu dekan bidang administrasi (2) Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan ditetapakan dengan peraturan Rektor. Pasal 31 (1) Laboratoriun sebagaimana dalam pasal 20 huruf g, merupakan unsur penunjang fakultas, yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan melalui pembantu dekan bidang administrasi. (2) Ketentuan pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan ditetapkan dengan peraturan Rektor. Pasal 32 (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf h, merupakan tenaga pengajar dilingkungan fakultas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Dosen Tetap; b. Dosen Tidak Tetap; dan c. Dosen Tamu. (3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen, diatur berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pasal 33
Dosen mempunyai tugas utama mengajar, dan melakukan penelitian serta pengabdian masyarakat Pasal 34 (1) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil organik IPDN dan telah memiliki jabatan fungsional dosen. (2) Dosen tidak tetap adalah dosen yng diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari kalangan luar organik IPDN. (3) Dosen tamu adalah dosen yang berasal dari tokoh masyarakat atau pejabat karena keahliannya diundang memberikan kuliah kepada Praja atau Mahasiswa. Ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur: 1. Lingkup Kerja. Bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang akademik di tingkat Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. 2. Masa Kerja. Masa jabatan ditentukan oleh Baperjakat tingkat Institut berdasarkan evaluasi kinerja jabatan. 3. Wewenang. a. Menentukan prioritas pekerjaan. b. Memberi nilai kinerja bawahan. c. Memaraf dan menandatangani surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan. d. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 4. Tanggung jawab. a. Kebenaran dan ketepatan menurut program kerja. b. Kebenaran dan kelengkapan materi tentang akademik dan layanan praja. c. Pendayagunaan prasarana dan sarana kantor. d. Kelancaran, kebenaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. e. Kebenaran dan ketepatan laporan. f. Ketepatan pencapaian standar mutu kegiatan. 5. Uraian jabatan a. Merencanakan, menyusun strategi dan kebijakan jurusan-Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur yang meliputi, pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, sumberdaya, layanan praja dan promosi serta penjaminan mutu. b. Merencanakan kegiatan dan menyusun rencana anggaran kegiatan jurusanProgram Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur yang meliputi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sumberdaya, layanan praja dan promosi serta penjaminan mutu. c. Merencanakan kegiatan dalam pelaksanaan kerjasama/MOU/perjanjian kerja sama antara jurusan-Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur dengan dinas pendidikan, instansi-instansi pemerintah, maupun swasta dalam rangka pengembangan bidang akademik yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sumberdaya, layanan praja dan promosi serta penjaminan mutu. d. Merencanakan kompetensi dan karir dosen jurusan-Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. e. Membina kegiatan ekstra kurikuler, pengabdian, organisasi praja, dan pengembangan diri mahasiwa ditingkat jurusan-Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. f. Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders.
g. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen bidang akademik. h. Memantau dan melakukan evaluasi kegiatan jurusan-Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur dibidang akademik meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, layanan keprajaan dan promosi. i. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan dalam bentuk hard dan soft copy. j. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara periodik serta memori pada akhir masa jabatan. k. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu bulan setelah terpilihnya ketua jurusan-Program Studi yang baru. 6. Spesifikasi Akademik. a. Pendidikan: Minimal S2, atau keahlian di bidang akademik dan pelayanan keprajaan yang stara dengan S2. b. Jabatan Fungsional. c. Memiliki pengalaman kerja 6 tahun. 7. Kompetensi. a. Strategic(Leadership)competency25%;baik. Kemampuan menerjemahkan visi ke dalam RENOP dan rencana kerja anggaran. Kemampuan membangun kepercayaan melalui kerjasama. b. Managerial Competency 55%; Baik Kemampuan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap aktifitas di bidang keuangan. Kemampuan memotivasi, menginspirasi, penetapan prioritas dan pengambilan keputusan. Kemampuan melakukan pengelolaan dan pembinaan karyawan. Kemampuan interpersonal yang kuat. Kemampuan komunikasi yang baik. Kerjasama (Teamwork). Memiliki dedikasi yang tinggi. c. Technical Competency 20%; Baik, yaitu Melaksanakan administrasi. Menyusun laporan Melaksanakan pelayanan terhadap stakeholders. Sekretaris Jurusan Program studi Manajemen Sumber Daya Aparatur 1. Lingkup Kerja. Bertanggung jawab untuk pengembangan sumberdaya ditingkat jurusan – Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur 2. Masa Kerja. Masa jabatan 4 tahun atau dapat kurang dari 4 tahun berdasarkan evaluasi kinerja jabatan. 3. Wewenang. a. Menentukan prioritas pekerjaan. b. Memberi nilai kinerja bawahan. c. Memaraf dan menandatangani surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan. d. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 4. Tanggung jawab. a. Kebenaran dan ketepatan menurut program kerja. b. Kebenaran dan kelengkapan materi tentang akademik dan layanan praja. c. Pendayagunaan prasarana dan sarana kantor. d. Kelancaran, kebenaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. e. Kebenaran dan ketepatan laporan. f. Ketepatan pencapaian standar mutu kegiatan 5. Uraian jabatan
a. Menyusun kegiatan dan rencana anggaran kegiatan jurusan-Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur yang meliputi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sumberdaya, layanan praja dan promosi. b. Merencanakan kompetensi staf non akademik ditingkat jurusan-Program Studi. c. Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders. d. Memantau dan mengevaluasi bidang sumberdaya yang meliputi sarana prasarana, keuangan, tata kelola, dan sumberdaya tenaga pendukung di tingkat jurusan-Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. e. Melaksanakan koordinasi dengan pengurus staff jurusan-Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia. f. Mendokumentasikan seluruh produk kegiatan dalam bentuk hard dan softcopy. g. Menyusun laporan pertanggung jawaban (LPJ) secara periodik serta memori pada akhir masa jabatan. h. Mendampingi pejabat baru pada masa peralihan selama satu bulan setelah terpilihnya sekretaris jurusan-Program Studi yang baru. 6. Spesifikasi Akademik. a. Pendidikan: Minimal S2, atau keahlian dibidang sumberdaya manusia yang stara dengan S2. b. Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli. c. Memiliki pengalaman kerja 4 tahun. 7. Kompetensi. a. Strategic (Leadership) competency 20% ; baik. Kemampuan menterjemahkan visi kedalam RENOP dan rencana kerja anggaran. Kemampuan membangun kepercayaan melalui kerjasama. b. Managerial Competency 55%; Baik Kemampuan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap aktifitas dibidang keuangan. Kemampuan memotivasi, menginspirasi, penetapan prioritas dan pengambilan keputusan Kemampuan melakukan pengelolaan dan pembinaan karyawan. Kemampuan interpersonal yang kuat. Kemampuan komunikasi yang baik. Kerjasama (Team work). Memiliki dedikasi yang tinggi. c. Technical Competency 25%; Baik, yaitu : Melaksanakan administrasi. Menyusun laporan Melaksanakan pelayanan terhadap stakeholders IPDN telah mempunyai unsur-unsur kelembagaan yang cukup lengkap dengan adanya unsur pimpinan sebagai pengambil kebijakan, perangkat administrasi dan akademik baik tingkat manajerial hingga tingkat pelaksana, unit-unit pelaksana seperti laboratorium, perpustakaan, penjaminan mutu, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi dengan selalu berupaya melakukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Peraturan-peraturan yang berlaku di IPDN sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Rektor IPDN, diantaranya adalah: - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri; - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
-
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengasuh Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2009 tentang Kurikulum Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Permendagri No. 892.1-48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pendidikan (RIP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Kerja di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010-2014.
Guna menjamin akuntabilitas dan peningkatan mutu akademik, maka upaya-upaya desentralisasi kewenangan dilaksanakan secara relevan sesuai dengan cakupan wewenang. Misalkan perihal kegiatan akademik, maka kewenangan banyak dilakukan oleh Fakultas bersama-sama dengan Program Studi (PS) 2.2 Kepemimpinan Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Sebagai lembaga pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri, IPDN mempunyai sifat unik, yaitu berada di dunia akademis dan juga dunia birokratis. Sifat ini berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan Rektor IPDN yang harus menjaga dua budaya birokratis dan akademis bersama-sama. Gaya kepemimpinan delegatif untuk budaya akademis dilakukan dengan memberi kewenangan kepada pejabat akademis mulai dari pembantu rektor akademis dan berurut ke fakultas dan program studi. Kepemimpinan partisipatif juga diterapkan apabila ada usulan dari bawah mengenai kegiatan akademis yang sejalan dengan visi misi lembaga, maka Rektor selaku pimpinan tertinggi akan menerima usulan dari jajaran akademis, mulai dari dosen-pejabat level program studi-pejabat level fakultas-jajaran biro dan terakhir di level pembantu rektor. Gaya kepemimpinan direktif digunakan oleh Rektor ketika menjalankan perintah dari kementerian untuk kegiatan birokratis di IPDN. Kewenangan ini meliputi kewenangan administratif dan keuangan yang berada di bawah kendali Biro II Untuk menjalankan kepemimpinan operasional, program studi dan Fakultas menyusun
Kebijakan dan SOP yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan. Setiap pelaksanaan kegiatan dimonitoring dan dievaluasi melalui dokumen-dokumen evaluasi serta dibahas dalam rapat-rapat rutin fakultas dan rapat-rapat rutin program studi, setiap kegiatan atau program yang disusun selalu mengacu pada visi, misi Institut, Fakultas, dan Prodi. Untuk menjalankan kepemimpinan organisasi, pada akhir tahun akademik Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur memimpin penyusunan program kerja dan anggaran tahunan program studi. Selanjutnya program studi melakukan arahan, pendelegasian wewenang, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja oleh masingmasing penanggung jawab. Lingkup wewenang dan tanggung jawab progam studi diatur sebagai berikut: 1. Ketua Program Studi: Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan Tri Dharma dan kegiatan penunjang lainnya. 2. Sekretaris Program Studi: Membantu ketua program studi dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang dikelola program studi. 3. Kelompok Dosen : bertanggungjawab sebagai tenaga pengajar di lingkungan fakultas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi. 4. Ketua Kelas pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan akademik lingkungan mahasiswa. Selain mekanisme pengambilan keputusan diatas dibentuk pula tim/panitia adhoc yang sifatnya sementara untuk menangani kegiatan yang bersifat tidak rutin seperti tim promosi program studi, panitia pelaksana kegiatan seminar nasional, workshop, pelatihan, pengembangan diri, pendampingan kegiatan mahasiswa, dan lain sebagainya untuk efektifitas, efisiensi pengambilan keputusan dan keterlibatan semua pihak dalam kegiatan program studi. Untuk menjalankan kepemimpinan publik, program studi dan para dosen aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan komponen di luar perguruan tinggi. Para dosen aktif menulis di media massa dan aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti MIPI, sebagai narasumber pada kegiatan seminar2 nasional dan kegiatan lainnya yang ikut mengangkat keberadaan dan peran program studi di masyarakat. Kegiatan kerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah ikut mengangkat nama program studi Manajemen Sumber Daya Aparatur di masyarakat 2.3
Sistem Pengelolaan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran. Jelaskan sistem pengelolaan program studi serta dokumen pendukungnya.
Setiap menjelang akhir tahun kegiatan akademik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri melaksanakan Rapat Kerja Tahunan (RKT) untuk membahas laporan pertanggung jawaban dan evaluasi kegiatan tahunan, serta menyusun program kerja dan IPDN penerimaan tahun berikutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan tema tahunan. Selanjutnya Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur melaksanakan Rapat Khusus program studi membahas laporan pertanggung jawaban kegiatan Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur dan menyusun rencana program kerja tahun berikutnya berdasarkan program kerja universitas serta menyusun rencana anggaran berdasarkan IPDN penerimaan universitas sesuai plafon dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Rencana program kerja tersebut dibahas dan diputuskan menjadi usulan program kerja dan anggaran program studi. Usulan program kerja dan anggaran Program Studi Manajemen Sumber
Daya Aparatur selanjutnya dibahas bersama Tim anggaran Fakultas yang dilanjutkan ke Institut, Menjadi draft program kerja dan anggaran Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Draft Program Kerja dan anggaran Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur secara kolektif dengan unit lainnya disahkan oleh Rektor. Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur mengajukan permohonan anggaran kegiatan. Setelah kegiatan dilaksanakan program studi harus menyampaikan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan setiap tiga bulan kepada Biro Administrasi Umum dan Keuangan melalui Bagian Keuangan Fakultas. Pelaksanaan kegiatan program studi diberikan arahan dan juga di monitoring dan dievaluasi secara internal setiap melalui rapat program studi tiap bulan. Di tingkat Fakultas dan Institut evaluasi pelaksanaan kegiatan program studi dilakukan setiap semester. Pelaksanaan kegiatan program kerja, Program studi dibantu oleh bidang pelatihan, bidang pengasuhan, serta unit-unit lain yang terkait dengan program kerja dimaksud. Semua pengelolaan kegiatan program studi diarahkan pada pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal diukur dengan standar program, kegiatan, anggaran dan indikator capaian kinerja yang dibuat oleh institusi. Pengendalian eksternal diukur dengan standar yang dibuat oleh lembaga terkait seperti EPSBED dan Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi (BAN-PT). 2.4
Penjaminan Mutu Jelaskan penjaminan mutu pada program studi yang mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.
Untuk menjamin keluaran (outcome) yang akan dihasilkan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur melakukan upaya penjaminan mutu terhadap kegiatan masukan, proses dan output. Pengelolaan Penjaminan Mutu di tingkat Institut dilaksanakan oleh Pembantu Rektor 1 dan dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu. Secara rutin semesteran, UPM melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada program studi. Secara berkala program studi berkoordinasi dengan UPM dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik. Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup instrumen penjaminan mutu sebagai berikut: 1. Dokumen Akademik - Kebijakan Akademik - Standar Akademik - Peraturan Akademik 2. Dokumen Mutu - Manual Prosedur - SOP - Instruksi Kerja Hasil Monev menjadi masukan bagi institusi dan program studi dalam perbaikan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik kedepan. Untuk menjamin proses perbaikan kualitas akademik yang berkelanjutan, secara rutin UPM telah menyusun instrumen monev yang mengacu pada PP No. 19 tahun 2005 dan standar dari BAN-PT terutama pada standar yang terbaru tahun 2008. Implementasi penjaminan mutu di IPDN dilakukan melalui tahapan berikut: - Penyusunan dan penetapan Kebijakan Mutu IPDN - Penyusunan manual mutu dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP) - Penyusunan standar dalam penjaminan mutu internal sesuai dengan butir-butir yang ada dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) - Implementasi penjaminan mutu internal dengan menerapkan SOP dan standar yang telah disusun untuk mencapai sasaran mutu seperti yang tercantum dalam Kebijakan Mutu IPDN - Perbaikan berkelanjutan melalui proses pemantauan (monitoring), asesmen
(assessment), dan evaluasi (evaluation) atau MAE terhadap capaian mutu IPDN. Hasil proses MAE digunakan sebagai dasar perbaikan. Manual Mutu dibuat dalam bentuk SK Rektor, yang memuat visi, misi organisasi dan diterjemahkan sampai KPI/Key Performance Indicator. Kebijakan mutu IPDN 2011-2014 meliputi lima bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang kemahasiswaan, dan bidang layanan manajemen. Selanjutnya dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator yang lebih rinci dengan satuan kerja yang bertanggung jawab untuk pencapaiannya. Selanjutnya dibuat sasaran mutu yang lebih realistis untuk mengukur keberhasilan pencapain tiap indikator. Audit akan dilakukan terhadap pencapaian tersebut, dan secara bertahap sasaran mutu akan ditingkatkan secara terus menerus dengan konsep continuous improvement. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan di IPDN dibuat prosedur standar yang dituangkan dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP). Dalam SOP tercermin uraian tugas setiap satuan kerja terkait serta dokumen-dokumen yang harus ada, baik sebagai input atau pun output setiap proses. Monitoring dan evaluasi tahunan terhadap capaian mutu IPDN dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari oleh Unit Penjaminan Mutu berdasarkan data atau kondisi indikator mutu pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Hasil dari proses monitoring dan evaluasi ini digunakan untuk perbaikan secara berkelanjutan, artinya sasaran mutu yang sudah tercapai secara bertahap standarnya akan dinaikkan, sedangkan sasaran mutu yang belum tercapai digunakan sebagai dasar untuk penambahan sumber daya atau peningkatan kapasitas satuan kerja yang bersangkutan
2.5 Umpan Balik Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan mengenai harapan dan persepsi mereka? Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya. Umpan Balik dari
Isi Umpan Balik
Tindak Lanjut
(1)
(2)
(3)
Dosen
- Perlunya updating SAP dan GBPP. - Pentingnya optimalisasi pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran. - Perbaikan metode pembelajaran. - Prasarana (listrik sering mati). - Sarana: banyak virus dalam komputer dan microphone di kelas.
- Updating materi SAP dan GBPP. - Pembuatan multimedia pembelajaran - Mengadakan teaching grant. - Peningkatan daya dan perbaikan instalasi listrik. - Updating antivirus secara periodik dan penggantian microphone.
Mahasiswa
- Masa koreksi lembar - Bagi dosen yang terlambat jawaban ujian rata-rata 10 menyerahkan nilai, maka ketua prodi hari. melaporkan ke dekan selanjutnya - Sebagian besar dosen dekan mengambil tindakan sesuai tidak mengembalikan dengan ketentuan yang berlaku. tugas terstruktur dan - Penerbitan surat edaran kepada lembar jawaban ujian seluruh dosen untuk mengembalikan kepada mahasiswa. tugas terstruktur dan lembar - Kesediaan Jurnal dan jawaban ujian. referensi relatif terbatas - Pengadaan Jurnal dan referensi. eksemplarnya.
Alumni
- Kemampuan bahasa - Menyaratkan mahasiswa yang akan inggris alumni rendah. menempuh ujian akhir untuk - Jaringan alumni belum memiliki niali TOEFL-Like minimal optimal 425. - Memfasilitasi terbangunnya jaringan alumni.
Pengguna lulusan
- Penguasaan bahasa - Mensyaratkan mahasiswa yang inggris lulusan kurang. akan menempuh ujian akhir untuk - Terlalu banyak teori, memiliki nilai TOEFL-Like minimal kurang aplikasi. 425. - Perlu ada pengembangan - Meningkatkan kegiatan laboraturium. diri alumni. - Perlu dibentuk himpunan alumni komisariat FKIP IPDN
2.6 Keberlanjutan Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini berikut hasilnya, khususnya dalam hal:
Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa:
Mengadakan roadshow ke pemerintah daerah. Menyampaikan informasi mengenai profil program studi melalui website program studi. b. Upaya peningkatan mutu manajemen: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menidaklanjuti hasilnya tentang perkuliahan. Memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan administrasi akademik. Meningkatkan kualitas staf administrasi melalui berbagai kursus (komputer, internet, EPSBED-Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri. Merancang dokumen mutu dan melaksanakannya. c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan: Memonitor dan mengevaluasi kurikulum secara periodik agar senantiasa relevan dengan kebutuhan stakeholders. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar Meningkatkan kompetensi lulusan. d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan: Menjalin kerjasama dengan alumni. Menjalin kerjasama dengan sekolah. Menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan. e. Upaya dan prestasi memperoleh dana hibah kompetitif: IPDN yang anggarannya berasal dari APBN mengatur secara mandiri pengajaran, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat Koordinasi dan komunikasi dengan lembaga internal dan eksternal terkait kompetisikompetisi pada perguruan tinggi. Perencanaan pendampingan kepada dosen mahasiswa untuk memperoleh dana penelitian dari Lembaga Penelitian IPDN maupun lembaga lain terkait
